Kami pengelola konde.co mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pembaca, penulis, dan semua yang telah terlibat dalam pertumbuhan kami, menyebarkan informasi dan membagikan tulisan konde sejak pertama kali kami lahir pada 8 Maret 2016.

Kami lahir di hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016 lalu, hari dimana para perempuan berjuang keluar dari kemiskinan dan kekerasan, diskriminasi yang dialami. Kami juga lahir diantara jutaan media yang telah hadir sebelumnya. Namun komitmen kami  sejak awal yaitu menjadi media alternatif yang memperjuangkan perempuan serta atas kesadaran kritis perempuan akan terus kami perjuangkan.

Dalam kurun waktu 9 bulan, yaitu dari awal bulan Maret hingga Desember 2015, konde.co sudah diakses lebih dari 207.102 kali 

Terimakasih banyak atas klik, masukan, sebaran informasi, dan lebih dari itu adalah persaudaraan dan persahabatan yang telah kita jalani selama ini. Semoga, hubungan baik ini tetap menumbuhkan semangat perjuangan bagi perempuan dan solidaritas diantara kita semua.


Salam,

Pengelola Konde.co



Tim Konde.co merangkum sejumlah kejadian atau peristiwa yang menimpa perempuan Indonesia di tahun 2016 ini. Rangkuman peristiwa perempuan ini kami tulis dalam judul “Kaleidoskop Perempuan Indonesia 2016”. Kami merangkum peristiwa dari Bulan Maret 2016 (dimana Konde.co pertamakali lahir), hingga Bulan Desember 2016. Selamat membaca.


Luviana- www.Konde.co


1. Maret 2016

A. Pada tanggal 8 Maret 2016 yang merupakan hari perempuan internasional, para perempuan melakukan aksi mengusung berjudul Nawaduka dan melakukan kritik terhadap Janji Nawacita Jokowi. Dalam Nawaduka ini, para perempuan melakukan kritik terhadap banyaknya kekerasan yang terjadi pada buruh perempuan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, upah murah, penggusuran dan perampasan tanah rakyat.

B. Perempuan di 5 kota melakukan deklarasi tolak reklamasi pada 13 Maret 2016. Penolakan terhadap reklamasi ini diinisiasi oleh organisasi Solidaritas Perempuan. Deklarasi ini didasarkan bahwa reklamasi berdampak buruk pada masyarakat terutama perempuan nelayan dan perempuan yang hidup di sekutar pantai. Di bulan berikutnya mereka juga melakukan aksi tolak reklamasi dengan #tagartubuhkami

C. Pelarangan pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya Rahung Nasution dilakukan pada 16 Maret 2016. Pembatalan ini merupakan pembatalan kedua yang dilakukan di tahun 2016 ini. Sebelumnya, acara belok kiri festival yang merupakan acara diskusi kebudayaan yang digagas para aktivis di Jakarta pada awal Februari 2016 juga batal dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM) karena diancam oleh sejumlah Ormas.

D. Disahkannya Undang-Undang (UU) Penyandang Disaibiltas merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2016. Pengesahan UU oleh DPR RI ini  disambut gembira oleh organisasi-organisasi perempuan pengawal penyandang disabilitas Indonesia karena di dalamnya mengakomodir 25 butir hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Konvensi Penyandang Hak Disabilitas.

E. Pada tanggal 17 Maret 2016 juga terjadi aksi menagih janji Presiden Jokowi dari para perempuan miskin kota Jakarta di depan istana. Aksi dengan tagar #tagihjokowi ini dilakukan oleh Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Serikat Becak Jakarta (Sebaja) yang mengakibatkan beberapa perempuan peserta aksi terluka akibat didorong polisi dan 2 perempuan terjatuh. Aksi menagih janji Jokowi dilakukan karena dulu, Jokowi ketika berkampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dalam kampanye Capres, berjanji tidak akan melakukan pembiaran pada penggusuran-penggusuran yang terjadi secara masif di Jakarta. Namun nyatanya, penggusuran di era saat ini paling banyak terjadi di Jakarta.

F. 40 perempuan petani melakukan aksi berjalan kaki dari jambi, aksi 17 Maret 2016  ini disebut aksi 1000 kilometer yang dilakukan para perempuan petani di Jambi. Mereka adalah para petani yang mengalami konflik agraria seperti petani di Suku Anak Dalam di Jambi yang menjadi korban konflik agraria dari perusahaan yang membuat perempuan petani kehilangan akses atas tanahnya.

G. Peristiwa kekerasan menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mah, PRT asal Indramayu yang mendapatkan kekerasan dari majikannya gara-gara salah membeli sayur.

H. Human Rights Watch (HRW) pada Senin 22 Maret 2016 merilis pemetaan soal para perempuan Indonesia yang mengalami pemasungan. Para perempuan yang dipasung ini terdapat di kota-kota di Indonesia. Jumlahnya mencapai 18.800 orang Indonesia yang dipasung.


2. April 2016

A. Ormas Islam Fundamentalis kembali beraksi melakukan kekerasan, kali ini yang menjadi sasarannya adalah acara workshop LadyFast.  Acara LadyFast diprakarsai oleh komunitas Kolektif Betina yang rencananya berlangsung pada 2 - 3 April 2016 di Survive Garage, Jl. Bugisan Selatan no. 11, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Acara ini dipaksa bubar oleh Ormas fundamentalis.

B. Bullying di sosial media dialami oleh salah satu siswa perempuan SMA di Medan yang memarahi polisi saat melakukan konvoi usai pelaksanaan Ujian Nasional pada Rabu, 6 April 2016 lalu. Siswa perempuan ini menjadi bulan-bulanan di sosial media ketika dalam konvoi tersebut ia mengaku sebagai anak salah satu jenderal. Hal ini dilakukan ketika ia dalam kondisi terjepit kala ditangkap polisi dalam aksi konvoi ini. Ayah siswi ini kemudian meninggal pada 7 April 2016 lalu akibat membaca banyaknya surat protes di sosial media terhadap anaknya.

C. Pada tanggal 12 April 2016 adalah hari dimana keduakalinya para perempuan petani Kendeng mendatangi istana di Jakarta.  Aksi Kartini Kendeng ini menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah.  Bagi Kartini Kendeng ini, pembangunan yang menjaga sumber mata air dan membiarkan mereka untuk bertani adalah yang diinginkan. Dalam aksi-aksi ini para perempuan ini kemudian memasung kakinya dengan semen.

D. Rapat pertemuan simposium 65 Yayasan Penelitian Korban 65 (YPKP) yang awalnya akan dilakukan di Bogor, Jawa Barat pada Kamis 14 April 2016 batal dilakukan karena dibubarkan oleh organisasi masa islam fundamentalis, Front Pembela Islam (FPI). Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas acara simposium 65 bagi para korban 65. Mereka terdiri dari sekitar 60 perempuan dan laki-laki anggota YPKP yang usinya sudah di atas 50 tahun.  Awalnya tiba-tiba mereka digerebek, dan kemudian dibubarkan oleh FPI dan PP.

E. Simposium Nasional 1965 “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" berlangsung tanggal 18-19  April 2016 di Jakarta. Ketua Steering Comittee International People’s Tribunal (IPT) Tragedi 1965, Dolorosa Sinaga  meminta pemerintah memberikan pengakuan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di tahun 1965-66. Pengakuan tersebut harus dilakukan dengan cara meminta maaf secara resmi kepada seluruh korban, keluarga korban dan bangsa Indonesia. Laporan Komnas Perempuan tentang tragedi 1965 menyatakan, bahwa terdapat kejahatan kemanusiaan  berbasis gender yang dialami 122 perempuan dalam peristiwa 1965.

F. Penggusuran terjadi di Jakarta, di Bulan April 2016 penggusuran terjadi di pasar Ikan di Jakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para perempuan korban penggusuran dilanggar haknya dan tidak mendapatkan ganti rugi.


3. Mei 2016

A. Aksi solidaritas terhadap anak korban perkosaan biadab dan pembunuhan di Bengkulu, YY yang dilakukan oleh 14 laki-laki. Aksi untuk YY ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2016.

B. Hivos Southeast Asia memilih 100 perempuan pemimpin di Indonesia. 100 perempuan tersebut dipilih karena selama ini dianggap konsisten dalam memimpin perjuangan perempuan dan hak minoritas di Indonesia. Penganugerahan 100 perempuan pemimpin tersebut diselenggarakan di Jakarta pada 27 Mei 2016.

C. Dari sebatang rokok, kita bisa melihat perjalanan panjang kehidupan manusia-manusia. Kehidupan buruh tembakau yang tetap miskin, hingga kehidupan anak-anak yang menjadi buruh tembakau. Anak-anak ini adalah korban-korban dari perjalanan sebatang rokok. Terpapar pestida, terkena penyakit. Seperti yang dialami Ayu dan ribuan anak-anak perempuan yang menjadi buruh tembakau di Indonesia. Ini merupakan paparan dari penelitian yang dilakukan Human Rights Watch tentang bahaya anak-anak yang bekerja sebagai buruh tembakau di Indonesia yang peluncurannya dilakukan 25 Mei 2016. Penelitian dilakukan di 3 provinsi di Indonesia yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selama September 2014 dan September 2015, Human Rights Watch mewawancarai 227 orang, termasuk 132 anak usia 8-17 tahun yang dilaporkan bekerja di pertanian tembakau pada 2014 atau 2015.

D. Pembangunan bandara di Kulonprogo, Jogjakarta menuai protes dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan. LBH Jogjakarta  menyatakan bahwa belajar dari daerah-daerah lainya seperti Kota Yogyakarta dan Sleman, pembangunan hotel dan apartemen yang tak terkendali menyebabkan banyaknya konflik sosial antara pengembang dan warga sekitarnya. Akibat hasrat investasi, efek pembangunan bandara baru sangat mungkin trend konflik perebutan ruang karena masifnya industri properti, sedangkan wilayah Kulonprogo masih lebih agraris di banding Kota Yogya dan Sleman


4. Juni 2016

A. Pengusiran terhadap jurnalis perempuan dari Rappler.com, Febriana Firdaus terjadi pada Kamis 2 Juni 2016. Saat itu Febriana sedang meliput Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta. Pengusiran yang dilakukan oleh beberapa orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Bela Negara dinilai oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta tidak bisa ditoleransi karena telah mengancam kebebasan pers dan nilai-nilai demokrasi. Padahal kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

B. Sidang bagi perjuangan Pekerja Rumah Tangga (PRT), TO yang menjadi korban penganiayaan dilakukan pada 2 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Koordinator Jaringan Nasional PRT (Jala PRT), Lita Anggraeni menyatakan bahwa ini merupakan sidang pertama soal PRT yang dilakukan seorang pejabat negara. Maka ini merupakan sebuah momentum baik bagi perjuangan para PRT di Indonesia. Kasus penganiayaan PRT yang dilakukan Ivan Haz ini tiba-tiba merebak karena Ivan juga merupakan anggota parlemen. Padahal seorang anggota parlemen dilarang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi bagi masyarakat.

C. Setelah meluncurkan sejumlah lagu untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, Simponi Band (Sindikat Musik Penghuni Bumi) kembali meluncurkan album barunya yang diberi judul “Kami Anak Semua Bangsa”. Peluncuran album ini dilakukan di Komnas Perempuan Jakarta pada 8 Juni 2016. Album baru ini terdiri dari 13 lagu bertema anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, anti-korupsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam album ini Simponi akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu dengan cara membeli album dan sumbangan dananya kemudian akan digunakan untuk menyumbang advokasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia dengan cara crowdfunding.

D. Solidaritas Perempuan, ELVA dan Perempuan Komunitas melaunching hasil Pemantauan Hak Perempuan Atas Air dan Rasa Aman Berbasis Web-sytem Data pada 14 Juni 2016 di Jakarta.  Hasil pemantauan menyebutkan bahwa Perempuan di Jakarta, Aceh dan Makassar telah dilanggar haknya atas air dan haknya atas rasa aman.  Para perempuan sulit mendapatkan rasa aman dan dapatkan air bersih.

E. 28 Juni 2016 ada laporan masyarakat soal pemakaian vaksin palsu. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta pemerintah agar meminta maaf sekaligus bertanggungjawab pada seluruh korban yang menjadi korban kejahatan pemalsuan Vaksin.


5. Juli 2016

A. Rita Krisdianti (28), divonis hukuman gantung di dalam sidang yang digelar di Malaysia. Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) merilis bahwa Rita adalah satu dari sekian ratus buruh migran yang terancam hukuman mati diluar negeri. Seperti buruh migran lainya, Rita yang berasal dari keluarga miskin juga ingin memperbaiki ekonomi keluaganya dengan bekerja ke Hong Kong.Ia menjadi korban hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Pulau Penang di Malaysia pada dakwaan membawa narkoba.

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)Kota Palu menyatakan segera mengeluarkan fatwa soal : perempuan yang sudah bersuami tidak boleh foto selfie. Larangan ini akan dikeluarkan bagi perempuan yang bersuami, mereka tak boleh yang memamerkan foto-foto selfie ini ke media sosial. Sejumlah media online menuliskan rencana MUI Kota Palu ini di terbitan pada minggu ketiga bulan Juli 2016 ini. Alasan rencana pelarangan ini disebabkan karena perempuan pada dasarnya harus menutup semua tubuhnya termasuk mukanya setelah menikah. Hal lain, MUI Kota Palu menganggap bahwa tak baik bagi perempuan menampilkan foto dirinya di depan banyak orang. Tentu ini menimbulkan pertanyaan dari banyak perempuan, mengapa larangan ini hanya ditujukan untuk perempuan? Ada apa dengan muka dan tubuh perempuan sehingga harus dilarang dan diurus oleh MUI? Sebegitu tabukah foto selfie yang kemudian diunggah di facebook atau twitter?

6. Agustus 2016

A. C. Human Rights Watch (HRW), Kamis 11 Agustus 2016 meluncurkan sebuah penelitian tentang kondisi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Penelitian ini secara keberadaan LGBT. Mereka dalam posisi terancam, terdiskriminasi,  dan selalu diserang.

B. Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) yang terdiri dari sejumlah organisasi, individu dan kelompok yang memperjuangkan LGBT di Indonesia, dan Kelompok International People Tribunal (IPT) 1965 yang terdiri dari komunitas para korban, peneliti, advokat, praktisi hukum dan sejumlah organisasi yang peduli pada tragedi 1965, meraih penghargaan Tasrif Award 2016. Penghargaan Tasrif Award ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam ulangtahunnya yang ke-22, pada Jumat 26 Agustus 2016 di Jakarta. Sedangkan Siti Khadijah dari organisasi Hapsari di Deli Serdang, Sumatera Utara mendapatkan penghargaan SK Trimurti Award pada kesempatan ini.

C. Anugerah Saparinah Sadli yang ke-6 di tahun 2016 diberikan kepada Sri Wahyuningsih, seorang guru SMP Tamanan di Bondowoso, Jawa Tengah yang selama ini banyak memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak. Penghargaan diberikan pada Rabu 25 Agustus 2016 di Jakarta.

7. September 2016

A. Eni Lestari, salah satu buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di Hongkong berpidato dalam sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perpindahan Massal Pengungsi dan Migran. Pidato ini dilakukannya pada Senin, 19 September 2016 di Kantor Pusat PBB, New York. Dalam pidatonya Eni menekankan pentingnya perlindungan pemerintah pada buruh migran Indonesia di luar negeri.

B. Penggusuran Bukti Duri Jakarta Timur dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 28 September 2016. Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani sangat heran dengan penggusuran ini. Padahal proses hukum soal gugatan warga masih berjalan di pengadilan dan Komnas HAM sudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan penggusuran sampai ada proses inkracht, namun yang terjadi sangat diluar dugaan.

C. Rencana pemblokiran situs LGBT oleh pemerintah menimbulkan tanda tanya besar dari kelompok masyarakat. Apakah pemblokiran ini akan menyelesaikan persoalan atau justru kembali melakukan diskriminasi?. Aliansi Damai Tanpa Diskriminasi, kelompok masyarakat yang terdiri dari para relawan, pekerja swasta, anak muda, mahasiswa-mahasiswi, guru, aktivis, ibu rumah tangga dan lainnya dari berbagai kota di Indonesia memprotes rencana pemblokiran terhadap 80 aplikasi dan media kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) seperti yang diusulkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan DPR kepada Menkominfo.


8. Oktober 2016

A. Rabu, 12 Oktober 2016 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Perppu No.1/2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dilakukan melalui melalui voting rapat paripurna anggota DPR. Organisasi perempuan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menolak dimasukkannya pidana mati dan pidana kebiri sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam  Perppu tersebut.

B. 16 Oktober 2016 Oxfam Indonesia memberikan penghargaan pada 9 perempuan yang selama ini berjuang untuk pangan. 9 perempuan pejuang pangan tersebut tersebar di daerah antaralain: Giyem berasal dari Pati, Jawa Tengah, Ummi Kalsum dari Aceh Besar, Seliwati asal Luwu Utara, Daeng Karra dari Makassar, Nurlina dari Pangkep, Sri Rohani asal Kebumen, Catur Rini dari Bogor, Beatrix Rika dari Sikka, NTT dan Erna Leka dari Tulang Bawang.

9. November 2016

A. Kasus terhadap perempuan korban UU ITE kembali terjadi. Pada 9 November 2016  Yusniar kembali disidang. Kasusnya sudah masuk dalam tahap pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum Yusniar. Yusniar adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar yang didakwa mencemarkan nama baik Sudirman Sijaya, seorang anggota DPRD Jeneponto, Makassar. Padahal Yusniar hanya mengeluhkan soal sengketa tanahnya di sosial media dan tidak menyebutkan nama siapapun dalam tulisan di sosial media tersebut. Yusniar kemudian terjerat dalam pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat 3.

B. Intan Olivia adalah seorang anak perempuan berusia balita, usianya 3 tahun dan telah menjadi korban terkena luka bakar parah ketika bermain di Gereja Oikumene, Samarinda pada 13 November 2016 lalu. Ia meninggal sesaat setelah peristiwa bom molotof yang dilemparkan oleh orang dan kelompok yang tak bertanggungjawab.

C. Sejumlah serikat buruh dan organisasi buruh melaunching persoalan-persoalan yang dialami para buruh perempuan di Indonesia pada 24 November 2016. Pemetaan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dialami para buruh perempuan. Koordinator Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih mengatakan bahwa pemetaan yang dilakukan sejumlah organisasi dan serikat Federasi Buruh Lintas Pabrik, LBH Jakarta, Perempuan Mahardhika, Federasi Serikat Umum Indonesia, Komite Buruh Perempuan KBN, Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri,PPMI, Serikat Buruh kerakyatan, Persatuan Pelaut Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen/ AJI Jakarta menunjukkan bahwa para buruh perempuan umumnya masih mengalami kekerasan berbasis gender, baik secara seksual, fisik, verbal, maupun pelanggaran terhadap maternitas buruh perempuan

D. Di hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2016 Solidaritas Perempuan merilis soal Peraturan Daerah (Perda) Qanun Jinayat di Aceh yang dinilai mendiskriminasi perempuan. Qanun Jinayat atau Perda Aceh no.6/2014 merupakan salah satu kebijakan diskriminatif tersebut. Solidaritas Perempuan dalam laporan catatan pelanggaran Perda diskriminatif terhadap perempuan menyebutkan bahwa Qanun ini merupakan kebijakan atas nama syariat islam, dengan interpretasi islam yang tunggal dan tidak mempertimbangkan berbagai keberagaman yang ada di dalam islam maupun masyarakat Aceh. Solidaritas Perempuan (SP) melihat Qanun ini menimbulkan potensi diskriminasi bahkan kriminalisasi bagi masyarakat yang memiliki interpretasi berbeda dalam memahami dan menjalankan islam.

E. 25 November 2016 Komite Buruh Perempuan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta melaunching plang atau papan rambu melawan pelecehan seksual di pabrik. Peluncuran plang ini adalah langkah awal perlawanan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja dan punya makna mendalam sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap pelecehan seksual. Plang atau rambu melawan pelecehan seksual bermakna pada pembelaan dan dukungan bagi korban, sehingga suara sunyi para korban bisa muncul ke permukaan.

D. Aksi penistaan agama banyak dilakukan sejak bulan November dan Desember 2016. Aksi ini juga diikuti dengan penyisiran mall yang mengatasnamakan agama dimana perempuan merasakan ancaman atas aksi-aksi ini.


10. Desember 2016

A. Pada tanggal 17 desember 2016, sejumlah organisasi perempuan melaunching Gerakan #SaveOurSisters. Gerakan ini untuk menyikapi kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai sektor dan untuk membuka ruang diskusi untuk menggalang solidaritas dan menyatukan gerak semua perempuan dari berbagai sektor di Indonesia.


B.  Seluruh elemen organisasi dan individu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) mengecam keras tindakan diskriminasi, brutal, sewenang-wenang dan anti-demokrasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian R.I. terhadap masyarakat Papua pro-demokrasi, untuk kesekian kalinya di tahun 2016 ini. Kecaman ini dilakukan karena represi yang dilakukan Polri terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Papua termasuk para perempuan Papua

C. Solidaritas Perempuan merilis soal komitmen para pejabat di Indonesia dalam kampanye “He For She”. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mempersoalkan penyematan pin komitmen “He for She” oleh Jokowi, kepada sejumlah Pejabat di antaranya Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Para pejabat di Indonesia ini dinilai melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia dalam kasus petani Kendeng dan banyaknya Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia.



Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Perjuangan para petani Kendeng di Jawa Tengah hingga kini belum berakhir. Aksi terus dilakukan oleh para petani di Kendeng untuk menghentikan eksploitase alam akibat pembangunan pabrik semen disana.

Temuan Komnas Perempuan atas pendirian dan rencana pendirian pabrik semen serta eksploitasi Kawasan Karts di pegunungan Kendeng Utara dan Selatan menyebutkan, bahwa pembangunan ini juga mengakibatkan adanya konflik pemecahbelahan yang terjadi hingga sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen.

Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang menolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.

Hal lain terdapatnya kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat emonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang kost dan mulai ada gangguan pada isteri pemilik kost, isteri yang bekerja untuk berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga, karena dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung.

Selain itu terdapat politisasi agama yang memecah warga dan mem-victimisasi perempuan.

Inilah temuan Komnas Perempuan selengkapnya:

1. Pertama, telah terjadi kehancuran dan kerusakan alam yang parah dengan penambangan batu kapur, dari mengamputasi gunung, menggali hingga nyaris mendekati kedalaman permukaan laut. Tanpa memperhatikan keamanan penambangan hingga terjadi longsor yang mengundang kematian,  jatuh ke dalam lubang tambang, hingga dampak banjir di wilayah lain.

2. Hal lain telah terjadi polusi berat udara karena debu  yang diakibatkan lalu lalangnya kendaraan pengangkut bahan baku batu kapur tersebut, baik di area penambangan, arena proyek pabrik Semen Rembang,  maupun perkampungan yang dilalui mobil tersebut. Debu putih menutupi tanaman, yang dilaporkan warga sudah tidak bisa dikonsumsi ternak, dan mengganggu pernafasan, mata, kulit yang dapat merusak kesehatan warga baik dalam waktu dekat atau panjang.

3. Yang ketiga, telah terjadi konflik horisontal yang merusak kehidupan sosial yang selama ini banyak dirawat oleh perempuan, ketegangan antar warga yang pro dan tolak semen. Retaknya kohesi sosial, tergerusnya budaya saling mengayomi, hilangnya rasa aman oleh tetangga sendiri, misalnya perempuan pemilik tanah yang tolak semen selalu bawa pasir untuk perlindungan diri
karena diancam. Rumah-rumah bersaing memasang pamflet pro atau tolak semen yang menghentikan interaksi dan komunikasi yang semula adalah masyarakat yang rekat. Politik sumbangan dan konsultasi yang dirasakan cenderung banyak melibatkan warga pro semen yang semakin menaikkan ketegangan warga.

4. Keempat, rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati; perempuan-perempuan Kendeng, mengidentifikasi potensi hancurnya ekosistem, baik air yang disimpan di gunung karts akan hancur padahal tempat bergantungnya pertanian masyarakat, tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah.

5. Kelima, perempuan Surokonto Wetan kehilangan rasa aman akibat kriminalisasi lahan tukar guling PT Semen Indonesia dengan lahan yang selama ini mereka garap sebagai sumber kehidupan, perempuan Surokonto Wetan terancam bermigrasi tanpa kesiapan dan menimbulkan permasalahan baru.

6. Keenam, terganggunya wilayah sakral dan hak budaya masyarakat, karena kehadiran pabrik semen di dekat lokus yang disakralkan dan dijadikan lokus spiritual, salah satunya adalah makam  tokoh spiritual perempuan, yang dihormati warga, termasuk makam yang dipercaya warga sebagai keturunan wali. Padahal lokus tersebut bagian dari situs sejarah penting bagi bangsa.

7. Ketujuh, konflik bahkan terjadi sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang tolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.

8. Kedelapan, kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat demonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga. KDRT dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang kost dan mulai ada gangguan pada isteri pemilik kost, isteri yang bekerja untuk berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga, karena dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung. Selain itu politisasi agama yang memecah warga dan mem-victimisasi perempuan.

9. Kesembilan, perendahan dan pengabaian pada perjuangan perempuan Kendeng oleh aparat negara dalam berbagai bentuk: a) mengabaikan analisis dan kekhawatiran perempuan akan kerusakan lingkungan yang dikalkulasi dengan cermat berdasarkan kedekatannya pada alam dan merawat kehidupan. b) Mempertanyakan kemampuan dan mencurigai bahwa perempuan-perempuan ini dipakai dan dipolitisasi. c) Mengabaikan pelaporan kekerasan yang dialami perempuan saat peletakan baru pertama pendirian pabrik semen Rembang, karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas pelaporan tersebut.

Untuk itu Komnas Perempuan menyatakan sejumlah hal yaitu negara harus berani bersikap, tindak lanjuti keputusan inkrah, hentikan rencana pendirian pabrik semen, karena  proses pendiriannya maupun penambangan yang ada, sudah berdampak serius pada kerusakan sosial, konflik horizontal, kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang kerusakan lingkungan.

Seleian itu,   Gubernur Jateng segera melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap penghormatan, perlindungan dan  pemenuhan HAM warga negara, dan sebagai bagian dari penyelesaian konflik pengelolaan SDA secara bermartabat.

Menghentikan ekspor semen dan menyerukan seluruh pihak untuk meminimalisir penggunaan semen sebagai bahan baku membangun, juga sebagai bagian dari upaya minimalisir eksploitasi alam yang akan merusak ekosistem dan negara harus cermat keluarkan izin, lakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang independen, akui kajian masyarakat terutama analisa perempuan di komunitas atas wilayahnya, karena mereka yang tahu dekat dengan bumi sebagai sumber hidup, faham wilayahnya dan yang akan terdampak langsung atau tidak langsung. Libatkan perempuan dalam seluruh proses konsultasi secara sejati bukan hanya syarat formal.

Setelah itu menanggulangi konflik dan kekerasan di komunitas, utamanya kekerasan terhadap perempuan yang sudah dan yang akan timbul baik di publik maupun domestik dan mengapresiasi perjuangan perempuan Kendeng dan masyarakat peduli Kendeng yang tidak lelah berjuang untuk merawat ekosistem. Mereka telah melakukan langkah-langkah damai, konstitusional,  dengan taat pada proses hukum. Selain itu mereka jeli melakukan kajian lingkungan dengan perpektif integratif baik pada isu lingkungan maupun dampak jangka panjang, termasuk pada perempuan dan merawat hak masyarakat adat.

Apa kata anak-anak muda tentang makna kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana mereka memandang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia?. Para mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur mencoba mengetengahkan pemikiran, ide, gagasan mereka tentang penolakan kekerasan terhadap perempuan melalui poster. Mereka tak hanya diam, namun berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan mereka untuk stop kekerasan pada perempuan. Kami www.konde.co akan menampilkan poster hasil karya mereka selama sebuian ini, yaitu dari tanggal 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017. Selamat membaca

Poedjiati Tan, www.konde.co


Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial pada generasi muda merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Peran anak muda yang dalam era teknologi digital ini menjadi penting, karena mereka memang generasi teknologi digital itu sendiri. Bagaimana ketika upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial itu masuk dalam ruang-ruang pendidikan? 

Karya Almas Sharfina
Mahasiswa Visual Communication Design
Universitas Ciputra Surabaya





Apa kata anak-anak muda tentang makna kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana mereka memandang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia?. Para mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur mencoba mengetengahkan pemikiran, ide, gagasan mereka tentang penolakan kekerasan terhadap perempuan melalui poster. Mereka tak hanya diam, namun berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan mereka untuk stop kekerasan pada perempuan. Kami www.konde.co akan menampilkan poster hasil karya mereka selama sebuian ini, yaitu dari tanggal 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017. Selamat membaca

Poedjiati Tan, www.konde.co

Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial pada generasi muda merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Peran anak muda yang dalam era teknologi digital ini menjadi penting, karena mereka memang generasi teknologi digital itu sendiri. Bagaimana ketika upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial itu masuk dalam ruang-ruang pendidikan? 

Bagaimana pendapat Yolanda Stephanie tentang kekerasan seksual, Saya ikut prihatin dengan korban kekerasan seksual terutama anak kecil, anak remaja. Saya memikirkan bagaimana masa depan mereka bila mereka masih mengalami trauma, depresi yang membuat jiwa mereka mengalami gangguan. Kita sebagai perempuan harus juga bisa menjadi pendengar bagi mereka yang mengalami. 

Karya Yolanda Stephanie
Mahasiswa Visual Communication Design
Universitas Ciputra



*Dewi Nova - www.konde.co


Consent  Seksual sebagai Harkat  Manusia

Tubuh yang terbuka pada tubuh lain --yang membawa tanda atau kedatangan kenikmatan seksual--  berjalan saling pikat dalam kerendahan hati dan  gradasi cahaya  welas asih.

Tubuh yang berpilin dengan perasaan terhalus, kualitas religius[2] dan kesadaran --yang menunjukan putusan politik untuk berkata ya atau tidak atas berlangsungnya peristiwa seksual. Semua itu berjalan bersamaan,  ketika seseorang memberikan consent seksual[3] sebagai perayaan harkat kemanusiaanya.

Harkat manusia --yang bertubuh itu sendiri—terbebas dari himbauan formalisasi agama/keyakinan, idiologi, norma masyarakat, sistem pengetahuan dan hal lain produk konsensus manusia.  Consent seksual sebagai wujud harkat manusia yang terbebas dari  ancaman secara emosional, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Consent seksual yang jujur dan nyaman, tanpa ancaman dan atau paksaan   dari manusia lain yang relasi kuasanya tidak imbang atas basis apapun.

Kenikmatan seksual anak kandung consent seksual. Kenikmatan seksual serupa kenikmatan beragama/berkeyakinan.  Ia pertanda  harkat manusia sedang bekerja. Harkat manusia yang tidak diberikan sesiapa tetapi Pencipta.

Persetujuan atau consent seksual adalah tanda kemanusiaan-kedaulatan manusia itu sendiri. Pengabaian, penyerangan terhadap consent seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.  Seseorang yang mengabaikan consent seksual orang lain telah mengabaikan kemanusiaan orang yang dilanggar  consentnya dan menghancurkan sendiri harkat kemanusiaannya.


Peristiwa Perampasan Consent Seksual

Consent seksual  perempuan sering diabaikan pada peristiwa perkosaan.  Misalnya  pada kasus perkosaan isteri oleh suami atau dalam relasi intim lainnya –pacaran, persahabatan, dll—; pekerja seks oleh pelanggan; PRT oleh majikan; perempuan bersahaja oleh laki-laki populer –penyair, artis, agamawan, politisi; perempuan aktivis kemanusiaan oleh laki-laki aktivis kemanusiaan; dan terhadap perempuan yang dengan sadar menjalankan kemerdekaan seksualnya, yang sering ditafsirkan sebagai perempuan “free sex” karenanya wajar untuk diserang seksualitasnya, sebagai konsekuensi ketidakpatuhannya pada regulasi seksual.

Juga terhadap perempuan lesbian,  biseks dan transgender dari perempuan ke laki-laki,  ketidakpatuhannya pada regulasi seksual hetero dianggap menantang keduanya –norma hetero dan norma patriarki- dan mengundang perkosaan untuk tujuan kemarahan atau koreksi orientasi seksual dan identitas gender.

Consent seksual  perempuan juga dirampas antara lain pada kasus pernikahan anak, pernikahan untuk motif penyelamatan ekonomi keluarga-keluarga yang dimiskinkan, pernikahan motif politik dll. Dalam kasus tersebut marital rape (perkosaan dalam pernikahan) dimanipulasi sebagai pleasure dan prokreasi dalam keluarga, bahkan ‘kesolehan’ keluarga kaya terhadap keluarga yang dimiskinkan.

Consent seksual perempuan tidak ditimbang, karena pelaku menafsirkan kehadiran, cara berpenampilan dan cara komunikasi perempuan bukan dari sudut pandang perempuan tersebut. Tetapi dari sudut pandang kontruksi kemenjadian lelaki yang ‘direstui’ oleh norma  dan  regulasi seksual sebagai mahluk yang tidak tahan mengendalikan hasratnya, kuasa yang lebih penuh dari perempuan –boleh menggoda bahkan memaksa- dan Priveledge –laki-laki boleh nakal dan mudah dimaafkan, bahkan bebas dari hukuman, bila perempuannya menggoda atau dianggap berkontribusi pada peristiwa perkosaan.


Budaya Memperkosa

Priveledge konstruksi menjadi laki-laki yang patriakis tidak jatuh dari langit. Ia ditopang oleh norma-norma dan regulasi seksual, aparatus yang menegakannya, edukasi-edukasi yang membuat kita permisif bahkan terlibat di dalamnya dan bersekongkol memperkokoh Budaya Memperkosa[4] – mengabaikan consent seksual perempuan.

Norma dan regulasi seksual tidak pernah berdiri sendiri, ia berpilin dengan kepentingan politik, dominasi ekonomi, ras, etnik, agama/keyakinan tertentu. Norma dan regulasi seksual tidak selalu serta merta dan secara langsung menganjurkan perkosaan. Tetapi melalui norma atau regulasi yang melakukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga membuka ruang kondusif bagi berlangsungnya dan pembenaran atas perkosaan.

Antara lain,  pembatasan ruang gerak dan ekpresi warga perempuan. Misalnya, kepentingan kesatuan RI berkompromi pada lahirnya qanun di Aceh yang, antara lain, mengontrol busana muslim yang paling benar dan tidak berduaan. Hasilnya, penangkapan atas argumen busana lebih banyak menyasar perempuan. Juga efek rejim represi seksual, antara lain perkosaan terhadap perempuan yang sedang menjalani proses Qanun khalwat (berduaan bukan dengan pasangan sah) oleh Wilayatul Hisbah (pengawas pemberlakuan Qanun Syariah Islam).   Dan penyebarluasan video yang mempertunjukan sipil menggerebek dan melecehkan perempuan yang kepergok berduaan dengan bukan pasangan sah, di bawah ancaman  akan dilaporkan ke Dinas Syariah.

Norma perempuan yang harus menjaga diri, di satu sisi, mengakibatkan  cara berpikir dan sikap menyalahkan perempuan bila perkosaan terjadi,  bukan memeriksa norma pelaku dan masyarakat yang memungkinkan perkosaan terus terjadi. Di sisi lain, bila perempuan berpikir dan bertindak tidak sejalan dengan norma tersebut, dianggap memberikan persetujuan untuk dilecehkan hingga diperkosa. Aparatus penegak norma dan regulasi-regulasi tersebut, adalah kita semua yang membiarkan norma dan regulasi tersebut disahkan masyarakat dan negara, lalu mewujud dalam praktik keseharian.

Sedangkan, edukasi budaya memperkosa ditanamakan dari hal yang paling kasar –seperti sebaran foto di sosmed yang menunjukan gambar pacul yang banyak untuk mengancam perkosaan pada warga perempuan, paska kasus dating rape menggunakan pacul— hingga yang dianggap benar: Tidak peduli bahkan memberi gestur menyalahkan pada perempuan yang diteriakan kata-kata merendahkan karena penampilannya (sering berkelindan dengan etnis, jenis pekerjaanya, dan waktu/jam dia berada di ruang publik  dll).  

Permisif  pada budaya memperkosa  itu akan memburuk  bila situasi ekonomi-sosial memburuk. Antara lain permisif kita pada trafiking anak perempuan dan perempuan di pengungsian Timor Barat, kawin paksa pada anak perempuan paska Tsunami di Aceh. Permisif pada anak perempuan dan perempuan yang rentan di perkosa saat menjual jasa seks di lingkungan kita.  Permisif pada para penyerang atas nama agama yang mengancam perkosaan pada perempuan Ahmadiyah. Pada praktiknya kemunduran/kerusakan sumber daya alam, konflik, kapitalisme dan konsumerisme yang menurunkan daya hidup masyarakat akan mendorong anak perempuan dan perempuan sebagai penyelamat ekonomi yang memperburuk mereka pada situasi perkosaan yang permisif. 

Demikian juga permisif kita pada dominasi kebenaran tunggal baik itu berbasis agama maupun militerisme beresiko memburuknya regulasi seksual sebagai alat kontrol tertua otoriterian terhadap warga, yang lagi-lagi akan lebih banyak mengorbankan perempuan.


Yang Dapat Dilakukan, Lakukanlah

Consent seksual perempuan tidak berdiri sendiri. Ia terus bernegosiasi dengan dinamika sosial, politik, budaya dan ekonomi yang melingkupinya. Bergerak dinamis, berbeda antara perempuan yang lebih diuntungkan oleh sistem dan perempuan yang diperburuk hidupnya oleh sistem yang eksis.

Karena itu dalam kita membaca consent seksual perempuan, bahkan ketika perempuan mengatakan ya, kita mesti teliti dengan sedikitnya tiga hal berikut: (1) relasi kuasa antara yang dianggap memberikan persetujuan kepada yang (merasa) mendapatkan persetujuan; (2) konteks atau situasi keagamaan, budaya, politik, sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh yang memberikan persetujuan; (3) segala bias kepentingan dan norma-norma dominan yang menafsirkan persetujuan seksual baik dari yang (merasa) mendapatkan persetujuan maupun pihak ketiga –kita, publik, dll—yang mengetahui peristiwa ‘persetujuan seksual’ tersebut.    

Tanpa meneliti ketiganya, kita mudah jatuh pada persetujuan semu atau persetujuan anggapan kita (perspektif orang ke-tiga) bukan  persetujuan sejatinya yang empunya (perspektif orang pertama). Tanpa ketelitian, kita mudah masuk pada tafsiran agresi seksual menjadi kenikmatan seksual atau pro-kreasi. Kita menolak fakta perkosaan menjadi data suka sama suka. Dan tanpa turut memperkosa langsung, kita telah beramai-ramai menghidup-langgengkan budaya perkosaan.

Untuk memungkinan consent seksual perempuan berlangsung, kita perlu gotong-royong menciptakan ruang yang kondusif. Antara lain memulihkan penopang budaya perkosaan menjadi budaya manusiawi.   Mengajari diri sendiri dan pasangan untuk memahami dan mempraktikan  kenikmatan sek melalui penghormatan consent masing-masing sepenuhnya. Mengajari anak-anak perempuan dan laki-laki untuk memahmi consent seksual sejak dini, dll.

Dalam konteks regulasi, misalnya dengan memberikan dukungan pada Advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan penolakan gerakan perempuan dan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) terhadap uji materiil KUHP  di Mahkamah Konstitusi yang diajukan  Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) --yang berpotensi merepresi seksualitas warga terutama perempuan dan LGBT.  

Juga memberikan dukungan pada masyarakat yang sedang mempertahankan lingkungan-ruang hidupnya, antara lain masyarakat Kendeng di Jawa Tengah dan  masyarkat Antajaya di Jawa Barat. Karena, hilangnya ruang hidup beresiko mempertaruhkan anak perempuan dan perempuan pada budaya perkosaan berwajah pernikahan dan jasa seks tanpa perlindungan kerja.

Eling lan waspada pada pergerakan-pergerakan penunggalangan kebenaran atas nama apapun. Karena pergerakan seperti itu akan mengaganggu  ruang perbedaan, ruang hidup bersama dan menguatkan cara berpikir bertindak diskriminatif yang kondusif bagi timbulnya kekerasan, termasuk perkosaan.  Eling lan waspada pada pergerakan-pergerakan yang mengusung nilai-nilai final – tertutup – harga mati.

Yang tertutup dan final mengarah pada otoriterian yang akan memperburuk represi kebebasan sipil,  yang antara lain,  sering menggunakan represi seksual. Eling lan waspada pada otoriterian kapitalisme yang membuat kita betah dan bangga dalam konsumerisme yang terus menerus mengeskploitasi seksualitas perempuan dan membuat kita merasa keren menjadi bagian dari sistem ini –tidak peka pada ketidakadilan.

Tidak artinya tidak

...

Tidak bukan sekadar kata, ia kalimat lengkap

tidak membutuhkan kalimat lebih lanjut



para lelaki harus mengerti siapapun  perempuan yang mengatakannya

apakah perempuan itu seorang kenalan, teman,

kekasih, pekerja seks

atau bahkan isteri anda



Tidak berarti Tidak

ketika seseorang mengatakan tidak

kita harus menghentikannya



Pembelaan pengacara terhadap klien yang dituduh menganiaya dan mengancam kematian laki-laki

yang memperkosanya pada film Pink.



(Artikel ini dibincangkan pada nonton bareng film Pink dan Diskusi Rape Culture & Women’s  Sexual Consent Issue yang diselenggarakan Kriminologi FISIP UI, PKBI, Komnas Perempuan dan Perempuan Berbagi, dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016).

[2] Kualitas religius yang dimaksud dalam tulisan ini bukan merujuk pada penilaian atas kesolehan seseorang dalam formalitas agama-agama tetapi kemampuan manusia untuk merasakan jejak dan cahaya Pencipta. Pada sebagian pengalaman kualitas religius ini dirasakan atau hadir dalam peristiwa seksual dengan consent melimpah.

[3] Consent bukan hanya tentang mendapatkan izin, tapi tentang memastikan hubungan seksual yang terjadi didasarkan pada saling berkeinginan dan antusiasme. Sumber: Rosanna Brunwin. 2015.  The Problem With How We’ve Defined Consent. Online dari: http://everydayfeminism.com/2015/11/the-problem-with-consent/, akses 20 November 2016

[4]satu set keyakinan yang mendorong dan mendukung agresi seksual laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang bermula dari transgresi (pemaksaan) seksual ringan hingga perkosaan. Masyarakat kemudian memandang kekerasan sebagai sesuatu yang seksi dan seksualitas sebagai sesuatu yang dilarang. Dalam rape culture, peneroran terhadap fisik dan emosional perempuan dibenarkan sebagai sebuah norma, serta laki-laki dan perempuan mengganggap bahwa kekerasan seksual adalah fakta kehidupan yang tak dapat terelakkan. Tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang kita terima sebagai yang tak terelakkan tersebut dapat berubah. Emilie Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth. 2005. Transforming A Rape Culture: Revised Edition. USA: Milkweed Editions.



* Dewi Nova, Penulis Perempuan Kopi dan pediri organisasi relawan Perempuan Berbagi, dapat dihubungi melalui dewinova.wahyuni@gmail.com


PEREMPUAN BERBAGI  lahir dari pengalaman sehari-hari sebagai ibu, anak perempuan, remaja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan berpasangan/tidak berpasangan. Pengalaman yang melampaui batas ketubuhan, seksualitas, dan kontruksi gender. Perempuan yang dalam arti mencakup keragaman orientasi seksual, ekspresi, dan peran gender. Nilai-nilai yang kami tanam dan rawat: Memilih memahami menolak menghakimi; Merayakan keragaman menolak penunggalan;  Merajut dan merayakan sumber daya perempuan dan daya lain yang berkontribusi kepada kedaulatan perempuan, tak terbatas pada secara politik, ekonomi dan budaya; Menolak berkontribusi kepada sistem dan praktik hidup apapun yang menurunkan derajat hidup perempuan; Menumpulkan sistem yang opresif dengan ragam aksi dan metodologi menuju kedaulatan perempuan; Merawat jalinan gerakan dengan kekuatan sevisi dalam hidup pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa-bangsa sedunia.

Program gotong-royong yang kami jalankan antara lain: pelatihan peka dan responsif untuk menemani dan mendukung korban kekerasan; pelatihan kelas menulis, penerbitan dan diskusi buku terkait kedaulatan perempuan dan penyelengaran tradisi kampanye 16 Hari Penuh Cinta++ yang diselenggarakan dari 20 November (hari transgender) – 22 Desember (hari perempuan Indonesia) melalui berbagai kegiatan –panggung seni, diskusi publik dan pelatihan pendampingan korban. Kami membuka gotong-royong dengan individu dan lembaga yang memiliki visi selaras untuk bersama-sama mewujudkan dunia yang menghormati kedaulatan perempuan, berharmoni dengan kedaulatan budaya, politik, sosial, konomi dan penghormatan pada alam raya.                     

(perempuan.berbagi@gmail.com http://perempuan-berbagi.blogspot.co.id/)

Poedjiati Tan - www.konde.co 
Pada tanggal 17 desember 2016, Gerakan #SaveOurSisters menyelenggarakan acara nonton bareng film Born in Flames dan talkshow bertajuk “Interseksionalitas dalam Gerakan Perempuan” di Jakarta. Tujuan acara ini adalah untuk menyikapi kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai sektor dan untuk membuka ruang diskusi untuk menggalang solidaritas dan menyatukan gerak semua perempuan dari berbagai sektor, 

Talkshow yang diwakili oleh perempuan buruh, perempuan PRT, perempuan dengan disability, perempuan dan sumber daya alam, perempuan dari kelompok minoritas keturunan Tionghoa, perempuan dengan postif HIV. Talkshow ini bertujuan untuk melihat kembali gerakan perempuan di Indonesia dengan melihat interseksionalistas semua penindasan terhadap perempuan di semua sektor dan gerakan melawan penindasan tersebut.

Menurut Lini Zulia, moderator pada talkshow ini, Gerakan ini dimaksudkan untuk membangun percakapan interseksionalistas sektor dalam isu perempuan. Sisterhood harus direbut maknanya sebagai sebuah solidaritas bukan hanya berdasarkan pada kesamaan identitas sebagai perempuan yg mengalami opresi, melainkan solidaritas politis bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan identitas berlapis lain juga adalah kekerasan yang harus kita lawan bersama.

Bahwa kekerasan bukan hanya tersentral pada tubuh yang berdaging, bertulang dan berotot tapi juga Bodies of movement, Bodies of Identity, Bodies of Gender &Sexuality, Economic of Body, Bodies of conflict and other minorities.

Selain nonton bareng dan talkshow, Acara ini meluncurkan gerakan #BunyikanTandaBahaya dengan ditandai pembagian kalung peluit yang disertai dengan komitmen untuk bersama-sama mengatakan TIDAK pada kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. dan membacakan Pledge  #BunyikanTandaBahaya secara bersama-sama lalu meniupkan peluit #SOS #BunyikanTandaBahaya.

Peluit #SOS #BunyikanTandaBahaya ini merupakan simbol perlawanan atas
kekerasan terhadap perempuan dan solidaritas kepada perempuan korban kekerasan.

Peluit #SOS saya pakai untuk menunjukkan bahwa saya adalah bagian dari
gerakan #BunyikanTandaBahaya.

Dengan ini, maka saya adalah kawan dari perempuan korban kekerasan dan
kaum tertindas, berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk penindasan.

Mari bersama bangkitkan solidaritas #GerakanBersama dan katakan TIDAK
pada kekerasan terhadap perempuan, untuk indonesia yang aman dari kekerasan.



Foto : Koleksi Lini Zurlia
Apa kata anak-anak muda tentang makna kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana mereka memandang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia?. Para mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur mencoba mengetengahkan pemikiran, ide, gagasan mereka tentang penolakan kekerasan terhadap perempuan melalui poster. Mereka tak hanya diam, namun berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan mereka untuk stop kekerasan pada perempuan. Kami www.konde.co akan menampilkan poster hasil karya mereka selama sebuian ini, yaitu dari tanggal 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017. Selamat membaca

Poedjiati Tan, www.konde.co


Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial pada generasi muda merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Peran anak muda yang dalam era teknologi digital ini menjadi penting, karena mereka memang generasi teknologi digital itu sendiri. Bagaimana ketika upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial itu masuk dalam ruang-ruang pendidikan? 

Pelaku kekerasan seksual tidak manusiawi, mereka tidak pernah memikirkan nasib para korban! memar bisa saja hilang tetapi trauma akan selamanya ada!Kata Senna pembuat poster dibawah ini

Karya Senna Satrio
Mahasiswa Visual Communication Design
Universitas Ciputra Surabaya

Apa kata anak-anak muda tentang makna kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana mereka memandang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia?. Para mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya, Jawa Timur mencoba mengetengahkan pemikiran, ide, gagasan mereka tentang penolakan kekerasan terhadap perempuan melalui poster. Mereka tak hanya diam, namun berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan mereka untuk stop kekerasan pada perempuan. Kami www.konde.co akan menampilkan poster hasil karya mereka selama sebuian ini, yaitu dari tanggal 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017. Selamat membaca

Poedjiati Tan, www.konde.co


Upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial pada generasi muda merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Peran anak muda yang dalam era teknologi digital ini menjadi penting, karena mereka memang generasi teknologi digital itu sendiri. Bagaimana ketika upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial itu masuk dalam ruang-ruang pendidikan? 

#GerakBersama adalah gerakan yang menurut saya sangat bagus sebagai seorang mahasiswa saya merasa gerakan ini perlu disebarluaskan supaya bisa membangun "aware" khususnya bagi anak-anak muda!Kata Christian K pembuat poster dibawah ini. 

Karya Christian K
Mahasiswa Visual Communication Design
Universitas Ciputra Surabaya


Poedjiati Tan www.konde.co 

Ucapan natal dari salah seorang teman di group Whats App mengingatkan saya kembali akan makna natal yang sederhana:
“Natal merupakan kelahiran Yesus. Yesus tidak lahir di istana megah namun di kandang domba yang hina. Berita kelahirannya diperdengarkan bukan kepada para penguasa melainkan pada para gembala, rakyat jelata yang hidup dalam keterbatasan. Pada peristiwa sesudahnya, Yesus kemudian mati. Saat menunjukkan dirinya untuk pertamakali, yang ditemuinya adalah para perempuan biasa yang saat itu dianggap sebagai warga negara kelas dua. Yesus lahir dengan keberpihakan pada yang lemah, pada mereka yang kecil dan tertindas.”

Umat kristiani tanggal 25 Desember hari ini memperingati hari Natal. Natal sejatinya adalah kabar damai. Natal turun ke bumi untuk membawa damai, pada para gembala, pada rakyat jelata. Namun ada sejumlah peristiwa yang justru tidak memberikan rasa damai. Peristiwa ini dan peristiwa lain yang terjadi di Indonesia adalah karena adanya kontestasi politik yang sedang terjadi di tanah air sekarang ini.

Sejumlah peristiwa konflik yang terjadi misalnya ketika ada larangan penggunaan atribut natal, penyisiran di mall-mall, padahal penggunaan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai hanya digunakan sebagai simbol belaka. Peristiwa lain, yaitu banyaknya kasus intoleransi yang mengatasnamakan agama yang terjadi di tanah air ini. Konflik ini makin memuncak di akhir tahun ini. Hal lain, setiap menjelang Natal juga selalu terjadi polemik, apakah umat lain boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Padahal seharusnya hari raya apapun seharusnya membawa pesan damai bagi semua orang.

Lalu dimanakah perempuan diposisikan dalam polemik yang terjadi ini? Kita semua tahu para penjaga toko di mall misalnya merasakan ketakutan ketika terjadinya penyisiran, sebagian besar adalah perempuan, para pembuat kue-kue natal adalah perempuan, penjual kue atau parcel natal juga perempuan dan perayaan keagamaan adalah moment dimana para perempuan bekerja lebih keras untuk dapat menghasilkan uang lebih untuk keluarganya, anak-anaknya, sebagai bekal menghadapi tahun mendatang. Dalam konflik soal toleransi yang pernah terjadi misalnya, perempuan adalah orang yang menderita karena ia tak hanya harus mengurus dirinya, namun juga anak dan keluarganya.

Perempuan dan Perdamaian
Dalam konsep feminisme misalnya, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad Paramadina) mencatat, dalam setiap konflik politik, perempuan adalah orang yang mengalami korban dua kali. Mereka harus menanggung derita saat ketegangan berlangsung dan mereka jugalah yang harus mengatasi penderitaan akibat ketegangan pasa konflik. Alih-alih memberi tempat untuk mengambil keputusan di meja perundingan, mereka cenderung ditempatkan sebagai orang yang ditempatkan di belakang layar.

Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan selalu ditempatkan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tak bisa mengakses informasi soal peristiwa terkini, dan hal lain yaitu dimitoskan sebagai perempuan yang mengedepankan emosi ditimbang akal sehat.

Studi tentang perempuan dan perdamaian yang dicatat Pusad Paramadina dari Mark Tessler, Jodi Nacthtwey dan Audra Grand (1999) misalnya menyebutkan sejumlah hipotesis mengenai hubungan perempuan dan perdamaian. Ada 3 argumen pokok mengapa perempuan menjadi juru damai:
  1. Perempuan adalah penjaga. Ia adalah pendorong agar kekerasan berhenti dan pembangun jembatan antar kelompok yang membangun jembatan antar mereka.
  2. Perempuan adalah duta perdamaian. Sebab dia adalah orang yang paling berdampak dalam konflik. Konflik tidak hanya menyesengsarakan mereka tetapi juga mereka harus memenuhi kebutuhan pokok yang tinggi.
  3. Konsep feminisme adalah melawan ketidakadilan dalam wujud hierarkhi, dominasi dan ekspolitase. Prinsip-prinsip dasar ini pada intinya anti pada militeristik, anti kekerasan dan anti penindasan. Dalam konteks inilah perempuan lalu menjadi juru damai.
Dalam konflik yang terjadi saat ini terjadi, sudah seharusnya kita memberikan kesempatan bagi perempuan menjadi bagian dari proses perdamaian, maka perempuan harus menjadi juru damai dalam peristiwa-peristiwa konflik ini.

Moment natal seharusnya menjauhkan semua orang dari kekerasan dan konflik, karena kekerasan tak bisa diselesaikan dengan kekerasan dan konflik. Natal juga sebagai peneguh, soal keberpihakan perempuan selama ini pada kelompok kecil yang tertindas dan lemah


(Referensi: www.paramadina-pusad.or.id/publikasi/kolom/kartini-perempuan-dan-perdamaian.html)

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Banyaknya konflik yang mengatasnamakan agama menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

Komnas Perempuan dalam pernyataan persnya mendata bahwa kasus-kasus intoleransi pada jemaat GKI Yasmin, Filadelfia, para pengungsi Ahmadiyah, pengungsi Syiah, Aceh Singkil, kelompok penghayat,dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, adalah gambaran situasi ketakutan dan ancaman pada kehidupan perempuan, keluarga serta komunitasnya, belum terselesaikan hingga kini.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menyatakan hal ini pada hari perjuangan perempuan 22 Desember 2016 kemarin di Jakarta.

“Masyarakat Indonesia saat ini mulai terpecah-belah, saling memusuhi dan menyebar kebencian antar sesama, baik atas dasar agama, suku, etnis, maupun perbedaan lainnya. Kekerasan dan diskriminasi dalam menyikapi perbedaan terus terjadi dan seolah dibiarkan,” kata Azriana.

Ditengah berbagai ancaman terhadap kebhinnekaan Indonesia, Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat persatuan yang telah ditanamkan ibu bangsa. Negara sudah terlalu lama membiarkan masyarakat mengalami kegagapan dengan nilai-nilai Pancasila.

Komnas Perempuan selama ini melihat bahwa Pancasila hanya diajarkan dalam bentuk indoktrinasi, bukan pada falsafah kebangsaan. Orientasi kebangsaan dan pemahaman kebhinekaan tidak lagi terinternalisir dalam sitem pendidikan dan kehidupan sosial. Sentimen primordialisme dibiarkan semakin kuat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan ke dalam unsur-unsur pemerintahan.

“Bahkan peran gender ‘ibu’ juga digunakan untuk menebarkan permusuhan dan kebencian terhadap yang berbeda.”


22 Desember, Merawat Keberagaman di Hari Pergerakan Perempuan

Tanggal 22 Desember adalah peristiwa dimana pewujudan persatuan dalam keberagaman. Bagi Komnas Perempuan, 22 Desember yang biasanya dirayakan sebagai Hari Ibu, sesungguhnya adalah Hari Pergerakan Perempuan (Hari Perempuan) Indonesia. Hari dimana untuk pertama kalinya perempuan di nusantara menyatukan langkah untuk menjadi bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia.

Melalui Kongres Wanita Indonesia pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, kaum perempuan dari berbagai daerah, suku, etnis, agama, dan golongan di nusantara membentuk persatuan sebagai tonggak penting sejarah perjuangan perempuan Indonesia.

Untuk ini, Komnas Perempuan memandang penting mengajak seluruh pihak baik negara maupun masyarakat untuk mengembalikan makna Hari Ibu kepada semangat pergerakan Perempuan Indonesia, sebagai upaya menghargai kontribusi perempuan terhadap sejarah berdirinya bangsa Indonesia.

“Peringatan Hari Ibu (Hari Pergerakan Perempuan) Indonesia pada tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan keutuhan bangsa dan sejauh apa semangat persatuan yang telah dibangun ibu bangsa pada 22 Desember 1928 lalu, terinternalisir dalam kehidupan berbangsa.

"Dalam rangka peringatan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 22 Desember 2016, Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak, negara dan masyarakat untuk kembali pada semangat persatuan yang telah ditanamkan ibu bangsa,” ujar Azriana.

Khariroh Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan selanjutnya menyatakan bahwa negara perlu menggunakan kekuatannya untuk hadir, menegakkan Konstitusi, menjamin penegakan hukum yang adil tanpa intervensi dan merawat bangsa yang berbhinneka, demokratis dan berkeadilan, berbasis pada hak asasi manusia.

“Nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan perlu terus diperkuat dalam bidang pendidikan dan disosialisasikan secara massif dan terlembaga, agar terinternalisasi dalam masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara, sehingga diskriminasi dan intoleransi dapat dihentikan. Termasuk dalam hal ini memperkuat aktor dan lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.”

Dan selanjutnya masyarakat sipil, tokoh bangsa, tokoh agama serta kelompok perempuan penting untuk terus berkonsolidasi menjaga nilai-nilai kemanusiaan, membangun penghargaan terhadap HAM serta memperkokoh persatuan bangsa.

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Kampanye “He for She” adalah sebuah kampanye global yang mengajak para laki-laki dari semua kalangan termasuk para pemimpin negara untuk melakukan stop kekerasan terhadap perempuan. Hingga saat ini kampanye ini sudah didukung jutaan masyarakat di dunia.

Namun Solidaritas Perempuan mendata bahwa komitmen para pejabat di Indonesia dalam kampanye ini tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mempersoalkan penyematan pin komitmen “He for She” oleh Jokowi, kepada sejumlah Pejabat di antaranya Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“He for She” adalah sebuah kampanye internasional mendorong keterlibatan laki-laki dalam penghentian kekerasan terhadap perempuan. Sementara rekam jejak kedua pejabat publik di atas tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komitmen akan perjuangan penghentian kekerasan terhadap perempuan, seharusnya juga tercermin dalam rekam jejak kebijakan sebagai pejabat publik,” ujar Puspa Dewy.


Komitmen Pejabat Publik yang Bermasalah

Lahirnya sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang hingga tahun 2016 jumlahnya mencapai 421 di Indonesia, adalah bukti nyata bahwa Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri belum berkomitmen mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Tidak direviewnya ataupun  dicabutnya kebijakan diskriminatif merupakan bentuk pembiaran Menteri Dalam Negeri dalam memperkuat kekerasan terhadap perempuan, salah satunya yang masih berlaku saat ini adalah Perda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat).

“Padahal, Menteri Dalam Negeri jelas memiliki kewenangan untuk mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan di atasnya,” pungkas Puspa Dewy.

Solidaritas Perempuan melihat bahwa Qanun ini masih diskriminatif secara substantif maupun proses pembuatannya. Bahkan pelaksanaan Qanun ini pun berdampak pada diskriminasi, kekerasan berlapis, termasuk kriminalisasi terhadap perempuan.

Qanun ini juga bertentangan dengan setidaknya 10 Peraturan Perundang-undangan di atasnya, termasuk Konstitusi, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ratifikasi CEDAW, UU No. 12 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil Politik, UU Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

Sejumlah langkah advokasi Qanun Jinayat telah dilakukan Solidaritas Perempuan, melalui permohonan Uji Materil Qanun Jinayat ke Mahkamah Agung maupun mengadvokasi Perda ini ke Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri.

Namun Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Tjahjo Kumolo tak bergeming. Kementerian Dalam Negeri telah mencabut 3143 Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, tetapi tidak satupun kebijakan diskriminatif yang dibatalkan.

“Mendagri terbukti bisa membatalkan Perda terkait investasi dengan mudah, tetapi membiarkan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi akibat Kebijakan-kebijakan Diskriminatif,” tandas Puspa Dewy.

Sementara, penyematan pin komitmen kepada Ganjar Pranowo merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan perempuan petani Kendeng. Apalagi, penyematan ini dilakukan tepat pasca Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng mengeluarkan Surat Izin.

Pengoperasian pabrik Semen Indonesia di Rembang yang telah menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat Kendeng, terlebih perempuan.

“Selama dua tahun perempuan petani Kendeng menolak tambang dan pabrik semen di tenda perjuangan,” ujar Puspa Dewy.

Perjuangan perempuan ini dilatarbelakangi oleh keterikatan perempuan dengan pegunungan Kendeng dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Dari gunung Kendeng inilah mereka mendapatkan hasil bumi yang bisa menjadi bahan pangan, air untuk diminum, mencuci serta mandi, dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup mereka serta anak cucu mereka."

Kala perjuangan ini menghasilkan kemenangan melalui Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan perintah pada Gubernur Jateng untuk mencabut izin lingkungan Semen Indonesia di Rembang, Ganjar justru mengeluarkan Keputusan yang melanggar putusan pengadilan dan  melanggengkan penindasan terhadap perempuan akibat pengoperasian Pabrik Semen Indonesia di Rembang.

“Hari Pergerakan Perempuan Indonesia yang diperingati pada tanggal 22 Desember seharusnya dimaknai dengan membangkitkan dan memperkuat perjuangan hak perempuan yang saat ini masih dilanggar dan diabaikan oleh Negara. Hak-hak perempuan harus diakui, dilindungi dan dipenuhi serta terharmonisasi dalam setiap kebijakan negara. Namun sayangnya, Jokowi justru menyematkan perjuangan hak perempuan kepada pejabat publik yang rekam jejaknya terbukti memperkuat  penindasan dan pelanggaran hak asasi perempuan. Ini jelas salah kaprah,” pungkasnya.


(Aksi para perempuan Kendeng, Jawa Tengah yang melakukan penolakan terhadap pembangunan semen. Aksi dilakukan di depan istana Jakarta/ Foto: Estu Fanani)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Perkawinan anak merupakan masalah kompleks yang dilandasi oleh banyak faktor; diantaranya faktor ekonomi, budaya, dan religius, yang berakibat pada putusnya pendidikan, hilangnya kesempatan untuk bermain, kehamilan usia muda dan kematian ibu melahirkan. Ada banyak akibat negatif dari perkawinan anak. Salah satunya; apabila seorang anak hamil pada usia emas (sampai dengan 19 tahun), anak tidak akan mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang, karena harus berbagi dengan bayi di dalam kandungan. Hal ini dapat berakibat pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menyebutkan bahwa AKI di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi (AKB) adalah 32 per seribu kelahiran hidup. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan di usia anak juga mempunyai potensi mengalami masalah kesehatan. Di sisi lain, ketidaksiapan psikologis anak perempuan dalam membangun rumah tangga menempatkannya pada posisi rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. “Berumah tangga butuh skill. Tanpa skill tersebut, bagaimana anak bisa beradaptasi dengan hidup berumah tangga?” ujar Antarini Arna, Direktur Program Keadilan Gender Oxfam di Indonesia.

Listyowati - Ketua Kalyanmitra
“Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah mematikan cita-cita anak karena anak pada usia belia harus mengurus kehidupan keluarga,” kata Listyowati, Ketua Kalyanamitra. Mengingat remaja merupakan kelompok yang paling terdampak oleh praktik perkawinan anak, remaja harus juga dilibatkan dalam penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu, di samping melakukan sosialisasi dan pemberian informasi terhadap remaja, mengajak serta mereka untuk berkampanye dan berkomitmen bersama menjadi penting dilakukan. Harapannya dapat terbangun dukungan dan komitmen dari kelompok muda berperan serta mencegah dan menghapuskan praktik perkawinan. 

Dalam rangkaian acara 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Oxfam Indonesia bekerjasama dengan Kalyanamitra mengadakan acara Youth Forum "Saatnya Beraksi untuk Menghentikan Perkawinan Usia Anak". Kegiatan ini merupakan forum atau wadah yang mempertemukan kelompok muda untuk membangun komitmen bersama dalam menghapuskan praktik perkawinan anak. Dalam forum ini kelompok muda yang merupakan generasi muda menjadi subjek yang bergerak untuk melakukan perubahan baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya untuk menolak perkawinan anak. Harapannya peran besar kelompok muda dapat menurunkan praktik perkawinan anak di Indonesia.

Menurut salah satu peserta Agnes siswa dari Wates-Jogjakarta yang menjadi salah satu pembicara dalam talk show di acara tersebut mengatakan, acara kemarin bukan hanya sekedar acara biasa atau pertemuan biasa. Kemarin adalah salah satu langkah nyata untuk awal perubahan besar. Karena masalah yang dibahas dan diselesaikan bersama merupakan masalah kompleks tentang penyelamatan pemuda Indonesia, yang kita tahu pemuda Indonesia merupakan jantung perubahan Indonesia di masa yang akan datang.  Acara ini menjadi tonggak mulainya pemuda bekerja untuk Indonesia tak hanya mengejar nilai akademik akan tetapi juga masalah sosial yang sangat mencekik ini dan menjadi tanggung jawab besar kita sebagai bangsa. Akademik tanpa dibarengi peka sosial akan buruk. Maka mari kita membuka hati bersama sama bahwa kita di negara tak hanya menghuni tapi peduli.
Setelah acara ini semua aspek memiliki landasan untuk terus menerus bergandeng tangan menyelamatkan saudara saudara kita

Perkawinan anak merupakan hal buruk , mengapa buruk karena tidak ada satupun dampak positif  yang ditimbulkan  dari perkawinan anak. Saya pikir jika tingkat pendidikan di Indonesia menyeluruh atau setidaknya adil, pasti pemuda tidak akan buta pengetahuan dan tak akan memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan. Jika penyuluhan dan pemberian pengertian tentang masalah masalah reproduksi dan perkawinan anak pasti pemuda tidak akan buta penalaran akan segala bahaya yang timbul. Jika pemuda diberi contoh yang baik diberi dukungan dan dilindungi haknya pasti mereka tidak akan memilih perkawinan anak.

Saya yakin jika faktor penyebab atau akar dari perkawinan anak mampu diselesaikan sudah pasti tidak ada anak anak yang ingin merugikan dirinya sendiri pastilah mereka akan memilih untuk mengembangkan diri , potensi dan prestasi. Karena perkawinan anak adalah pembunuhan karakter yang tidak disadari

Salah satu upaya dalam mengatasi persoalan perkawinan anak adalah dengan melibatkan kelompok remaja. Oleh karena itu, di samping melakukan sosialisasi dan pemberian informasi terhadap remaja, mengajak serta mereka untuk berkampanye dan berkomitmen bersama menjadi penting dilakukan. Harapannya dapat terbangun dukungan dan komitmen dari kelompok muda berperan serta mencegah dan menghapuskan praktik perkawinan anak dan memastikan wajib belajar 12 tahun tercapai tujuannya.


Dengan mengajak para pemuda untuk berkampanye menghentikan perkawinan anak, akan memberikan dampak pada para pemuda itu sendiri. Mereka akan menjadi agen perubahan buat pemuda lainnya dan mentransfer informasi dengan cara komunikasi para remaja itu sendiri. Sehingga membangun kesadaran pentingnya pendidikan dan masa depan mereka. 


Luviana – www.Konde.co

Di tahun ini, juga tahun-tahun sebelumnya, ada hari-hari yang dimaknai secara berbeda. Banyak teman yang menyatakan, terjadi kesalahan makna.

Yang pertama, adalah hari Kartini. Kartini adalah pejuang perempuan di Indonesia, yang pada tanggal kelahirannya setiap 21 April, banyak dimaknai dengan perayaan menggunakan busana di sekolah. Identik dengan sanggul dan karnaval anak-anak.

Ketika saya kecil, hari Kartini adalah hari dimana saya harus memakai baju kebaya, mengikuti lomba memasak, lomba menata meja makan dan merangkai bunga.

Padahal Kartini adalah pejuang perempuan. Dengan segala keterbatasannya, Kartini kemudian menulis. Karena tak bisa banyak berbicara maka ia kemudian menuangkan pikirannya. Maka menulislah Kartini. Buku-buku Kartini kemudian menjadi kitab penutur bagaimana perjuangannya dulu. Ia mencoba melawan tradisi, menolak poligami, mempertanyakan mengapa perempuan harus dipingit seperti ia dan adik-adik perempuannya? Mengapa buruh perempuan yang tinggal di belakang rumahnya tak boleh sekolah dan hanya boleh bekerja untuk mengabdi pada pemerintah kolonial Belanda?. Perjuangannya yang sendiri dan sunyi inilah yang memberikan semangat baru bahwa walau sendiri, perempuan harus tetap menuntaskan perjuangannya.

Jadi sepertinya tidak benar jika perjuangan Kartini selalu didentifikasi dengan baju kebaya, menata meja makan, menghias bunga dan mengikuti karnaval di sekolah.

Dan sekarang, yang terjadi pada 22 Desember hari ini, sebagai hari ibu.

Hari ibu yang banyak dirayakan seperti saat ini justru kemudian mendomestifikasi peran ibu. Ibu selalu diidentifikasi sebagai orang yang mengurus rumah dan semua kebutuhan anaknya. Ibu juga seorang pekerja yang tangguh, bekerja di luar rumah dan di dalam rumah, tak pernah mengeluh walau mengerjakan semua hal sendiri.

Padahal esensi itu kurang tepat dan jauh dari esensi perjuangan perempuan dalam melawan ketidakadilan, bila  setiap tanggal 22 Desember hanya diperingati sebagai hari kasih sayang ibu terhadap anaknya. Namun justru hari inilah, tepat 88 tahun yang lalu para perempuan Indonesia mulai mewujudkan tekad dalam sebuah kongres perempuan, untuk berjuang bagi bangsanya. Berjuang bagi hak-hak perempuan di Indonesia.


Kongres Perempuan Pertama


Sejumlah aktivis perempuan kemudian menyebut tanggal 22 Desember sebagai hari perjuangan perempuan Indonesia. 

Tepat pada tanggal 22 Desember 1928, atau 88 tahun yang lalu, sebuah Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia digelar di Yogyakarta. Kongres tersebut diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia. Ada  organisasi Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika danWanita Taman Siswa.

Nama-nama perempuan seperti Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari adalah tokoh-tokoh perempuan yang menginisiasi Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu. Kongres ini dibuat sebagai kelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Sekarang ini gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi pembukaan yang diadakan mulai tanggal

Dalam kongres ini para perempuan bertemu dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia lebih-lebih di bidang pendidikan dan perkawinan.

Kehidupan perempuan di masa penjajahan Belanda pada masa itu dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama, tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum laki-laki yang bisa saja setiap saat menceraikan mereka. Kondisi lain, hampir semua perempuan Indonesia kala itu berada dalam kemiskinan karena penjajahan.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres Perempuan pertama memutuskan:

1.Untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan

2.Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan) dan segeranya

3.Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia

4. Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds

5. Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak

6. Mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Perkawinan menjadi subyek penting dalam pembahasan di Kongres perempuan 22 Desember tersebut.  Elsbeth Locher Scholten menuliskan bahwa kongres akhirnya menolak adanya ta’lik dan perkawinan melalui penghulu. Keputusan yang lain, kongres mempertanyakan posisi perempuan terutama dalam hukum islam terkait poligami dan dalam pendidikan.

Elsbeth juga menggarisbawahi, pada jaman itu perempuan pribumi terutama di Jawa, masih mengalami penindasan karena relasi gender yang tidak setara. Hal ini diperburuk lagi dengan tradisi Jawa yang berkonspirasi dengan sistem kolonial. Lalu bagaimana mendobrak upaya feodalisme ini? Ternyata gagasan awalnya ialah penolakan terhadap poligami. Dari gagasan inilah kemudian lahir konsep sederajat relasi antara suami dan istri.

Dari tangan para perempuanlah dalam Kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 lalu, kita bisa berkumpul hari ini, untuk merayakan lahirnya perjuangan perempuan Indonesia.

Selanjutnya, selamat hari Perempuan Indonesia. Mari bersama-sama para ibu, anak-anak, remaja-remaja, seluruh perempuan, berjuang untuk keadilan bagi perempuan Indonesia.


Referensi:

1.http://historia.id/kolom/hari-perjuangan-ibu

2.Elsbeth Locher Scholten, Women dan Colonial State “Marriage, Morality dan Modernity: The 1937 Debate on Monogamy dalam Jurnal Perempuan 19/2001, Amsterdam University Press, 2000/ terjemahan: Luviana.

3.https://wartafeminis.com/2008/03/04/kongres-perempuan-indonesia-sebuah-gerakan-perempuan-1928-1941-2/

(Foto: http://dzikrisabillah.web.ugm.ac.id)