Luviana – www.konde.co

Perempuan ini datang di siang hari. Ketika debu masih tebal dan hujan tak lagi turun. Kami hanya berbincang sebentar, setelah itu ia pulang. Kami sudah membuat kesepakatan, salah satunya ia akan datang 3 hari lagi.

Perempuan ini bernama Ati. Hanya itu saja namanya. Orang jaman dulu, non..namanya singkat-singkat. Ati saja. Umurnya 50 tahun ketika datang di siang hari yang terik itu. Kami kemudian memanggilnya: embah. Aku, anakku dan suamiku. Kami sekeluarga.

“Embah kenapa tidak bisa baca tulis?.”

Itu suara anakku ketika sedang berbincang dengan mbah Ati di teras depan. Mereka lagi ngobrol sambil main kartu domino dan makan kacang pilus.

“ Karena embah miskin banget, jadi embah gak bisa sekolah,” ujar Embah.

“Mengapa embah bisa miskin?,” Kata anakku lagi.

“ Ya karena embah enggak punya uang.”

“ Kenapa embah bisa enggak punya uang?”

Mbah Ati tertawa terpingkal mendengar pertanyaan anakku yang terakhir. Kartu dominonya sampai terbuka semua. Anakku bisa melihatnya.

Gaple.

Embah kalah.



Umur 10 Tahun Menjadi PRT Anak

Lahir di Leuwiliang, Bogor Mbah Ati kecil terlahir susah. Tak bisa sekolah. Makan saja sulit non, itu awal cerita ia kemudian hijrah ke Jakarta.


Umurnya baru 10 tahun ketika itu. Ia lalu dimasukkan bekerja menjadi PRT di salah satu rumah di Jakarta di daerah Cilandak. Merasa capek dan tak betah, pekerjaan ini dijalaninya selama 2 tahun. Dengan badannya yang kecil, ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan momong anak majikan yang masih Balita. Ia sendiri tidak tahu mengapa harus menjadi PRT ketika itu. Jika ditanya, ia hanya bilang, mbantu orangtua non, ngasih makan adik-adik, semuanya masih kecil harus dikasih makan. Ia delapan bersaudara. Mbah Ati anak nomer 5.

Setelah tak menjadi PRT di Cilandak,  ia mulai mencari pekerjaan lain. Pekerjaan di pabrik garmen ditemukannya. Ia bekerja di sebuah pabrik garmen di Tangerang sampai umur 16 tahun. Pekerjaanya di bagian produksi, membuat baju-baju seragam. Mbah Ati kemudian mengundurkan diri dari pabrik karena ia menikah. Lalu tinggal dengan suaminya di sekitar rumah kami yang jauh dari pabrik.

Ia melahirkan di umur 17 tahun. Anaknya tiga. 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Sejak menikah, Mbah Ati kemudian kembali bekerja menjadi PRT. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek dan mengecat rumah. Penghasilan yang tak menentu membuatnya harus bekerja keras menghidupi ekonomi rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Pekerjaan sebagai PRT lalu kembali dijalaninya karena pekejaan ini menurutnya mudah dilakukan, karena ia bekerja pulang hari atau bukan sehari full, jadi ia bisa tetap momong anak-anaknya.

Awalnya ia bekerja selama 15 tahun sebagai PRT di sebuah rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Ia harus berjalan 3 kilo jika pergi dan 3 kilo untuk kembali pulang.

“Dulu kalau sudah jam 5 sore saya cepat-cepat pulang non, rumah sekitar sini khan masih kayak hutan. Pohon semua, belum banyak rumah.”

Ia bilang, di pohon-pohon besar di sekitar rumah kami konon banyak hantunya. Sering ada bayang-bayang hitam di pohon-pohon kayak hantu gentayangan, begitu pengakuannya. Orang-orang takut jika lewat. Maka ia selalu memutuskan untuk pulang jam 5 biar tidak terlalu malam melewati pohon-pohon lebat itu.

Tak mudah bagi mbak Ati untuk menjalani hidup seperti ini. Ia harus menyisikan uang gajinya untuk kebutuhan rumah. Pagi, ia memasak dan mencuci dulu lalu suaminya menitipkan anaknya ke tempat saudara sampai sore. Jika malam, mbak Ati seterika sambil menunggui anak-anaknya tidur.

Selama 15 tahun ia bekerja di tempat yang sama, mencuci, seterika, menyapu, mengepel dan masak. Sesekali ia juga diminta mencuci di tempat lain. Ia mau melakukannya karena untuk tambahan uang, anak-anaknya butuh uang jajan.

Mbah Ati juga sempat bekerja untuk mencuci dan menyeterika di beberapa rumah di sekitar kami ketika ia memutuskan untuk keluar setelah 15 tahun bekerja di tempat yang dulu. Anak-anaknya sudah mulai sekolah, maka ia kemudian memilih mencuci dan menyeterika di beberapa rumah di dekat sini, biar cepat selesai pekerjaanya. Setelah itu ia bisa mengantar jemput anaknya sekolah. Pekerjaan ini dijalaninya hingga anak-anaknya besar.


Mbah Ati, hidupnya Kini

Kini, mbah Ati sudah punya 3 cucu. Yang besar umurnya sudah 10 tahun. Mbah Ati hidup dengan 1 anak laki-laki dan menantunya. Menantunya juga bekerja sebagai PRT di tetangga kami. Mereka dipertemukan oleh mbak Ati secara tidak sengaja sampai akhirnya menikah. Menantunya ini orang yang baik dan penyayang. Semua pekerjaan rumah mbah Ati dikerjakannya. Jadi mbah Ati tidak usah repot lagi untuk mengurus semuanya.

Sepeninggal suaminya 15 tahun yang lalu, ia memang terus bekerja membanting tulang tiap hari. Namun karena anaknya sudah besar, maka ia menjadi terbantu.

Anak pertamanya ada di Bogor, bekerja sebagai satpam. Istrinya berjualan. Anak keduanya menjadi ibu rumah tangga, suaminya bekerja di pabrik. Dan anak ketiganya yang sekarang tinggal di rumah bersama mbah Ati bekerja sebagai pembuat pagar, pembuat tangga-tangga rumah dan memasang papan penutup garasi. Sedangkan menantunya yang sekarang tinggal bersamanya bekerja sebagai PRT seperti mbah Ati. Sesekali menantunya ini menjahit baju dan membuat dompet atau tas dari kain untuk dijual.

“Lumayan non penghasilannya, jadi kita gak pernah hutang lagi sekarang. Dulu khan kerjanya hutang terus, sampai malu non, hutang dimana-mana. Sekarang semua  sudah kerja jadi bisa lumayan non..” kata mbah Ati. Ia sedang seterika baju di rumah kami. Tanganya masih kuat. Badannya masih kokoh. Sesekali ia melap keringatnya sambil minum kopi. Ia sangat senang minum kopi. Sehari 2 gelas. Jika ia tak minum kopi, ia tak bisa kerja, lemas katanya. Maka ia selalu minum kopi. Mbah Ati jarang sekali makan, paling sesekali hanya makan roti saja. Ia agak malas makan berat. Jika ada makanan, pasti ia bawa pulang untuk cucunya. Hampir setiap hari jika ada makanan, ia selalu bawa pulang untuk cucunya.

Umurnya kini 56 tahun. Sudah 6,5 tahun bekerja di rumah kami. Pekerjaannya seterika dan jaga anakku setelah anakku pulang sekolah dan ketika aku tidak di rumah. Hari Sabtu ia hanya masuk untuk seterika dan hari minggunya libur.

“ Nanti mau ke rumah anak non, jalan kesana sama cucu. Malam mingguan di rumah anak.”

Itu rutinitas mbah Ati di hari Sabtu selepas bekerja. Ke rumah anak keduanya di Joglo. Cucunya baru lahir, jadi harus sering ditengok. Ia akan kesana bersama cucunya yang tinggal bersamanya. Anaknya yang mengantar naik motor. Ia selalu bawa oleh-oleh untuk cucunya, kadang biskuit atau jika sedang gajian, ia akan membeli ayam goreng untuk cucu-cucunya.

“ Mbah ini khan orang susah ya non, embah gak mau cucu mbah susah kayak embah. Jadi embah nabung biar mereka bisa sekolah tinggi, sesekali beliin ayam gak papa, biar kadang makan enak. Dulu boro-boro non, bisa makan nasi saja sudah bersyukur...”

Perempuan ini bernama Mbah Ati.

Ia orang yang berjasa di rumah kami.

Anak saya memanggilnya embah.


(Foto: safrinadewi.wordpress.com)
Poedjiati Tan - www.konde.co
Tanggal 30 maret adalah hari film Nasional. Banyak film Indonesia yang sudah diproduksi, misalnya film film yang menggambarkan tentang kondisi situasi sosial politik, kehidupan perempuan, anak muda, kisah dan cerita anak-anak. Film-film ini banyak bermunculan. Namun tak sedikit yang masih bercerita tentang percintaan, horor, religi dan komedi.

Namun dari film-film ini, masih sedikit film Indonesia yang membuat cerita perempuan sebagai tokoh hero atau pahlawan yang mampu membuat perubahan atau sebagai role model bagi perempuan lain.
Dari sejumlah pemikiran feminis misalnya, masih banyak film dan juga sinetron/ drama yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap atau pajangan saja, dan tidak jarang sebagai objek seksualitas. Banyak pihak, utamanya para feminis yang menginginkan sebuah film yang memuat nilai-nilai feminisme seperti perempuan yang juga dapat berperan di ranah publik,menjadi pemimpin, dan lain lain.

Feminisme dalam film merupakan sebuah upaya yang mencoba untuk membongkar tradisi yang didominasi nilai-nilai patriaki baik yang digambarkan secara terang-terangan maupun tersamar. Tujuan dari upaya tersebut untuk memperlihatkan bagaimana hegemoni dari nilai patrirkhi tersebut yang selalu menempatkan perempuan berada pada posisi marginal, dieksploitasi dan diobjekkan oleh laki-laki.
Beberapa perilaku perempuan dalam film direpresentasikan agar lebih sesuai untuk dikonstruksikan secara normatif oleh masyarakat daripada perilaku lainnya.

Perilaku-perilaku ini sangat terkait dengan peran perempuan ketika perempuan memainkan peran dalam melakukan aktivitas domestik atau mengurus pekerjaan rumah tangga. Gagasan tentang feminitas perempuan selalu dieskpresikan sebagai orang yang emosional, definisi yang terkait dengan laki-laki memposisikan perempuan dibelakang  serombongan laki-laki. (Burton, 2007 : 300).

Lalu perempuan yang ditempatkan sebagai obyek seks, yang ternyata berakar pada keadaan dimana apparatus sinema amat tergantung pada konsep yang muncul dari cara pandang laki- laki dalam melihat perempuan.

Sejumlah buku karya Rosen, Popcorn Venus: Women, Movies, and the American Dream (1973), dan Molly Haskell, From Reverence to Rape: the Treatment of Women in Movies (1974), memaparkan tentang bagaimana perempuan dipotret dalam sebuah film. Kajian di atas terhubung pada konteks historis yang luas dan potret stereotype tentang perempuan yang ditampilkan sebagai subjek atau objek, dan jumlah durasi yang diberikan untuk penampilan perempuan

Sebuah film kemudian bisa dibedakan menjadi film feminis dan antifeminis. Teresa de Lauretis di dalam “Rethinking Women’s Cinema: Aesthetic and Feminist Theory” menyebut film feminis berupaya untuk mengetengahkan tentang perempuan.

Menyapa penontonnya sebagai perempuan, apa pun gender si penonton...mendefinisikan semua titik identifikasi (dengan karakter, citra, kamera) sebagai perempuan (female), feminin, atau feminis.”

Sementara menurut definisi Sharon Smith, film feminis adalah film yang didalamnya terdapat tokoh perempuan yang diberikan peran yang berbeda dari stereotype di “dunia nyata”. Di sini film feminis diharapkan dapat menjadi perangkat untuk melakukan pemikiran serta penilaian ulang atas stereotype peran tradisional berdasarkan jenis kelamin.

Di perfilman Indonesia masih sedikit film yang berani mendobrak tradisi atau yang bisa menjadi panutan sebagai perempuan yang kuat, mandiri dan bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Meskipun masih sedikit, namun ada beberapa film yang  menggambarkan tentang perempuan dengan sangat baik atau disebut sebagai film feminis, seperti film: Berbagi Suami (2006) Perempuan Punya Cerita (2008) Pertaruhan (2009) Perempuan Berkalung Sorban ( 2010) Skola Rimba (2013) Pendekar Tongkat Emas ( 2014) Siti (2015).

Di Indonesia, film yang bertema percintaan, horor atau religi memang lebih menjual dibandingkan film yang bertema feminisme. Hal ini mungkin karena para penggiat perfilman di Indonesia didominasi oleh laki-laki, sehingga wajah perfilman kita cenderung masih stereotype dan patriarkal.

Padahal ketika film itu ditonton, maka tontonan itu tidak hanya sekedar menjadi hiburan, namun terjadi pula proses konstruksi sosial oleh pembuat film terhadap penonton yang dapat mempengaruhi realitas sosial. Film juga bisa menjadi media propaganda tanpa perspektif untuk melanggengkan hegemoni patriarkhi dan tidak adanya kesetaraan gender.


Referensi:
Smelik, Anneke, Feminist film theory – the cinema book, 2001
Hein, Hilde, The Role of Feminist Aesthetics in Feminist Theory Author(s): Source: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 48, No. 4, Feminism and Traditional Aesthetics (Autumn, 1990), pp. 281-291
  Burton, Graeme (2007). Membincangkan Televisi, Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi. Yogyakarta & Bandung. Jalasutra

Foto : Kaskus



Mellz, www.konde.co

Konde.co, Jakarta -  Sebuah Sidang Komisi Status Perempuan atau Commision on the Status of Women (CSW) digelar oleh UN Women pada 14-24 Maret 2016 lalu di New York. Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBB Ban Ki Moon dalam pembukaan pidatonya di acara tersebut menyatakan bahwa ada banyak sistem hukum di negara-negara yang belum bisa menyelesaikan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Padahal kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Ia menyatakan bahwa sistem hukum tidak memberikan keadilan bagi perempuan.
 
“Ada keletihan global pada isu kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebab sistem hukum tidak menjawab keadilan bagi perempuan korban, tetapi justru memberikan impunitas bagi para pelaku,” ungkap Ban Ki Moon.

Sidang komisi Status Perempuan yang dihadiri oleh negara-negara di dunia anggota PBB ini mengambil tema: Women’s Empowerment and The Link to Sustainable Development.

Bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan Inilah yang kemudian ditekankan dalam perjanjian sidang CSW ke 60 untuk dihapus, juga praktik-praktik yang menyakitkan bagi perempuan, seperti perkawinan anak dan khitan perempuan (genital mutilation). Yang lain yaitu perlindungan bagi buruh migran perempuan, pemiskinan perempuan, keadilan global dan perubahan iklim, perempuan adat, perempuan dengan disabilitas dan perempuan pembela HAM untuk menjadi prioritas global. 

Dalam upaya menyikapi beberapa masalah tersebut, Ban Ki Moon mengatakan  bahwa saat ini diperlukan terobosan-terobosan kreatif untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Perlu terobosan kreatif, evaluasi dan kajian atas dampak kebijakan, penganggaran dan pembiayaan yang komprehensif, pelibatan multi pihak dan penguatan kelembagaan atau national machinary, agar penghapusan kekerasan terhadap perempuan berjalan optimal.”

Di sisi lain, masih ada perdebatan global yang berlangsung selama 3 tahun ini terkait dengan keluarga dan hak seksual, yaitu dengan adanya penolakan pengakuan berbagai bentuk keluarga dan hak seksual.  Selama ini konsep sebuah keluarga bisa diterima masyarakat jika terdiri dari orang-orang yang anggotanya berorientasi seksual heteroseksual, namun tidak mudah jika ada anggota keluarga yang orientasi seksualnya adalah homoseksual. 

Seruan lain kemudian juga dinyatakan oleh Direktur Eksekutif UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Ia mengajak semua orang untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Hentikan kekerasan terhadap perempuan baik di domestik dan publik dengan segala bentuk kekerasan yang memprihatinkan dunia”.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Komnas Perempuan. Wakil ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam konferensi pers yang digelar Selasa (30/03/2016) kemarin di Jakarta mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan intervensi-intervensi untuk pemajuan hak perempuan di dunia dalam sidang tersebut.

Kami melakukan intervensi terhadap agreed conclusions terutama untuk pemajuan hak perempuan sedunia,” kata Yuniyanti Chuzaifah.

Komisioner Komnas Perempuan, Indraswari menyatakan bahwa isu-isu kelompok rentan juga menjadi isu prioritas dalam sidang tersebut, seperti diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan pemiskinan perempuan.

Isu kelompok rentan harus mendapat prioritas, konsistensi hasil sidang komisi ini dengan Konferensi perempuan internasional Beijing Platform For Action di tahun 2015, juga soal pemiskinan perempuan, climate change mengedepankan HAM Perempuan, dan penghentian diskriminasi terhadap perempuan harus menjadi isu prioritas.”

Upaya ini penting untuk diintegrasikan dengan cara melibatkan seluruh element NHRI (National Human Right Institusions) atau Lembaga HAM Nasional yang ada di Indonesia seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lainnya. Integrasi ini juga harus dilakukan bersama dengan jaringan aktivis, komunitas korban, korporasi, anggota parlemen dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan kesepakatan soal penyelesaian persoalan terhadap perempuan.
 


Paska sidang Status Komisi Perempuan (CSW) ke 60 di New York ini,  Yuniyanti menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan, yakni memperkuat data base kekerasan terhadap perempuan guna mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan hasil kesepakatan dalam sidang komisi status perempuan (CSW) dengan isu-isu Sustanability Development Goals (SDGs). Hal lain yaitu menyerukan untuk melibatkan perempuan dalam upaya peningkatan keamanan dan perdamaian guna merespon gerakan ekstrimisme yang mengatasnamakan agama.

Namun hal yang  terpenting menurut Komnas Perempuan, yakni bagaimana memperbanyak dan memfasilitasi kerja lembaga-lembaga dan komunitas penguat dan pendamping korban atau penyintas di tingkat grass root atau masyarakat.

(sumber foto : peace women)

Luviana – www.konde.co

Konde.co, Jakarta -  Bulan Januari 2016 ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) banyak menerima masukan dari publik. Masukan ini tentang isi siaran di televisi nasional di Indonesia. Karena KPI sedang dalam proses untuk memperpanjang atau tidaknya izin 10 TV swasta/ komersial di Indonesia, yaitu: MNC TV, RCTI, Global TV, Metro TV, TV One, SCTV, Indosiar, AnTV, Trans TV dan Trans 7.

Total, ada 5920 email yang masuk ke KPI mengkritik isi siaran TV. Kritikan ini sebagai salah satu masukan apakah KPI layak untuk memperpanjang izin siaran TV-TV swasta ini. Lalu apa saja isi kritikan dari masyarakat tersebut?.


“Muatan TV kita tidak mendidik, selain itu Tv kita mengandung muatan kekerasan di program anak, sinetron berlatar sekolah, sinetron berlatar genk motor, infotainment yang mengumbar aib, pemberitaan yang tidak netral atau berpihak, berita yang tidak akurat dan cenderung fitnah, penggunaan hewan yang dilindungi tetapi untuk kuliner ekstrim dan siaran lainnya.”

“Program siaran asing yang tak terbatas, program hiburan dan komedi yang di luar batas, pendiskreditan atau stigma terhadap kelompok tertentu, berita yang cenderung menguntungkan pemilik lembaga penyiaran dan afiliasinya, liputan dan kehidupan pribadi artis dengan durasi yang tidak wajar, penggunaan TV untuk kepentingan politik, pelanggaran terhadap kepentingan publik, penggunaan bahasa Indonesia yang salah, siaran agama yang tidak toleran.”

Di tahun 2013 misalnya, KPI menerima 10.725 aduan, tahun 2014 menerima sebanyak: 19.146 aduan dan di tahun 2015 : 8.539 aduan.

Dari jumlah ini, hanya beberapa saja yang mendapatkan sanksi dari KPI. Tahun 2013 KPI memberikan 103 sanksi, Tahun 2014: 177 sanksi dan tahun 2015 : 226 sanksi dan tahun 2016 (47 sanksi  selama Januari – Februari 2016).

Komisioner KPI, Amiruddin mengakui bahwa dalam indeks pogram KPI di tahun 2015, hanya tayangan religi dan budaya saja yang memenuhi standar KPI. Selebihnya seperti berita, talkshow, variety show, infotainment, acara anak, komedi dan sinetron tidak memenuhi standar KPI.

Lalu apakah KPI akan memperpanjang izin siaran jika kritik publik terhadap tayangan-tayangan yang mengecewakan terus mengalir?. Amirudin menyatakan bahwa masukan publik secara umum sebangun dengan hasil pemantauan dan pengawasan KPI. Masukan publik ini akan digunakan secara kualititatif sebagai pertimbangan serta catatan penyelenggaraan penyiaran.

“Berkenaan dengan perpanjangan izin, KPI akan fokus terhadap aspek kepatuhan pada Program dan standar penyiaran, perencanaan program siaran untuk 10 tahun kedepan, implementasi stasiun berjaringan dan rencana pemenuhannya dari sisi program siaran,  serta perencanaan pengembangan sumber daya manusianya. “

Amiruddin mengatakan ini dalam Diskusi bertajuk: Kontroversi Uji Publik Izin Penyelenggaraan Penyiaran 10 TV di Indonesia, yang diadakan oleh MediaLink, CIPG (Center for Innovation in Policy and Governance) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Selasa (29/03/2016) kemarin di Jakarta.

Direktur Medialink, Mujtaba Hamdi dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa Uji publik yang diselenggarakan KPI hanya sebatas isi siaran. Padahal Publik secara luas berhak mengetahui rekam jejak penggunaan sumberdaya publik, tidak sekadar isi siaran.
“Publikasikan juga tentang rekam jejak kepemilikan televisi di Indonesia. Apa betul selama 10 tahun tidak ada perpindah tangan?. Kalau terjadi apakah ada konsekuensinya?. KPI juga harus membuka data jangkauan siaran terencana dan yang terealisasi. Publik kan tidak tahu kalau televisi ini melanggar atau tidak. Karena itu harus dibuka biar publik terlibat. Juga KPI harus membuka rekam jejak pelanggaran & sanksi standar isi siaran. Tv apa saja yang sering melanggar konten misalnya?.”

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, Ketua Pustaka, Informasi, dan Komunikasi Pengurus  Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa saat ini adalah moment yang tepat untuk mengevaluasi atas apa yang dilakukan Televisi nasional, apakah sesuai dengan tujuannya mendidik publik ataukah justru sebaliknya?.

"Jika apa yang ditampilkan di televisi tidak mempertimbangkan suara masyarakat yang menontonnya, maka harus diubah, karena yang dirugikan pasti masyarakat bila siaran televisi begitu-begitu saja. Penuh dengan kekerasan, acara gosip, dan acara-acara yang tidak bermutu lainnya yang tampil di Televisi,” tambah Dadang.

Hajriyanto Y Tohari, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan PP Muhammadiyah mengatakan bahwa jika KPI membuka diri untuk publik maka layak untuk didukung, namun jika hasil uji publik KPI tidak merubah apapun, maka hal ini layak dipertanyakan.

Pada bulan Maret 2016 ini KPI harus memberikan hasil evaluasinya pada 10 televisi ini. Dan KPI akan mengumumkan soal layak atau tidaknya perpanjangan izin siaran pada bulan Mei 2016 nanti.


(Foto: mahanani.web.id, remotivi.or.id)
*Tiasri Wiandani - www.konde.co

Dalam sejarahnya di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga (PRT) diposisikan sebagai budak sejak masa kolonial Belanda, kemudian diposisikan sebagai emban yang membantu tugas-tugas di jaman kerajaan. PRT juga bisa terjadi pada orang yang sedang ngenger, yaitu orang yang hidup bersama saudara atau menimpang namun ia mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga.

Dalam masyarakat modern, PRT berganti nama menjadi Pembantu atau Batur di Jawa. Dan hingga masa sekarang, kerja-kerja PRT tak pernah mendapatkan penghargaan. Gaji kecil, tak ada jam kerja, tak ada waktu libur, tak ada kesejahteraan. Padahal PRT bekerja seperti layaknya orang lain, namun sulit untuk memberikan predikat dan memperjuangkan hak mereka sebagai buruh atau pekerja. Rancangan Undang-Undang (RUU) PRT yang sudah diadvokasi selama 20 tahun oleh JALA PRT terganjal di parlemen.



Tiassri Wiandani menuliskan hal ini dalam artikel pertamanya yang berjudul: “Kisah PRT dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini” http://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html

Lalu sebenarnya apa saja hak-hak para PRT dan sampai dimana perjuangan PRT untuk diakui haknya sebagai pekerja atau buruh?. Mengapa parlemen seolah mengganjal nasib PRT?. Tiasri Wiandani akan menuliskannya sebagai bagian akhir dari tulisan tentang PRT di Indonesia:


Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga

Sangat nyaman jika ada PRT, begitu ujar beberapa teman dan saudara. Bahkan, kita tak bisa lepas dari PRT, ujar saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari PRT jika setiap hari harus bekerja dari pagi hingga malam?. PRT adalah orang yang setia mengelola rumah kita, mendampingi, mengasuh anak-anak ketika orangtua bekerja. Lalu, apakah kita sudah memenuhi hak-hak para PRT yang bekerja siang malam di rumah kita?. Apa saja hak para PRT yang harus kita berikan dan juga negara berikan?.

1.    Jaminan Perlindungan untuk PRT
Perwujudan perlindungan terhadap PRT sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi PRT. Perlindungan terhadap PRT diberikan untuk menjamin hak-hak dasar PRT dan kesejahteraan PRT beserta keluarganya. Salah satu perwujudan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup bagi PRT dapat dilakukan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan pelatihan.
PRT mempunyai karakteristik berbeda dengan pekerjaan yang lain, maka PRT memerlukan perlindungan hukum tersendiri.

Perlindungan hukum dalam bentuk UU PRT, memberikan perlidungan atas hak dan kewajiban yang sama antara PRT dan majikan sebagai pemberi kerja. Hubungan kerja antara majikan dengan PRT dapat diatur di dalam mekanisme aturan dalam bentuk Undang-undang secara khusus (UU PRT).

2.    Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Setiap pekerja berhak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena setiap pekerjaan memiliki resiko kerja, maka kepastian jaminan K3 wajib diberikan bagi setiap pekerja oleh pemberi kerja/majikan. Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada pekerja, jaminan kesehatan diberikan bagi pekerja dan keluarga yang menjadi tanggungan pekerja. Karena PRT juga pekerja, maka PRT juga mempunyai hak yang sama atas jaminan K3. Setiap majikan atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan PRT ke dalam kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

3.    Upah Layak

Setiap pekerja berhak atas upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang secara mendasar adalah sama. Pemenuhan kebutuhan secara mendasar tersebut antara lain; kebutuhan tempat tinggal, makanan yang sehat, pakaian, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya bersosialisasi/bermasyarakat.

Semua kebutuhan mendasar tersebut dapat terpenuhi jika PRT diberikan upah yang layak sesuai rumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Negosiasi dan kesepakatan upah dapat dilakukan antara majikan dan PRT dengan ketentuan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak. PRT yang paruh waktu, PRT yang bekerja sesuai aturan jam kerja normal dan tinggal dengan majikan, dan
PRT yang kerja sesuai jam kerja normal dan tidak tinggal dengan majikan akan mempunyai besaran dan komponen upah yang berbeda untuk menghitung upah KHL.

4.    Batasan Jam Kerja dan Beban Kerja


PRT sebagai pekerja yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga berhak atas batasan jam kerja. Batasan jam kerja yang harus diberikan adalah 8 jam sehari jika bekerja dalam 5 hari kerja, atau 7 jam sehari jika bekerja dalam 6 hari kerja. Setelah batasan jam kerja dilakukan sebagai kewajiban kerjanya, PRT tidak boleh lagi diminta untuk bekerja, kecuali ada penghitungan upah lembur. Setiap majikan juga tidak boleh memberikan beban kerja yang berlebih.

Tidak semua pekerjaan rumah tangga diserahkan pada PRT. Untuk PRT yang bekerja membereskan rumah tidak boleh meranggkap kerja pengasuhan anak. Perintah kerja harus sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara majikan dan PRT sebelumnya.

5.    Waktu Libur Mingguan dan Perayaan Hari Besar

Dalam rutinitas kerja panjang dan melelahkan akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Manusia membutuhkan waktu istirahat setelah bekerja dalam satu minggu. Waktu istirahat mingguan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Sama halnya yang dilakukan PRT dengan kerja rumah tangga, PRT juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Waktu beristirahat juga bisa digunakan untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan saudara, teman, dan lingkumgan tempat PRT bekerja. Istirahat mingguan sebagai hari untuk melepaskan rasa lelah dan suntuk setelah satu minggu berkutat dengan pekerjaan.

Pelaksanaan dan pengambilan libur mingguan bisa diambil PRT kapanpun sesuai kebutuhan sesuai jumlah hak libur mingguannya. Teknis pelaksanaan libur mingguan bisa disepakati antara PRT dengan majikannya.

6.    Cuti Tahunan

Hak katas libur cuti tahunan juga wajib diberikan oleh majikan kepada PRT. Selama satu tahun bekerja, PRT berhak atas cuti tahunan selama 12 hari. Cuti tahunan ini dapat diambil sesuai kebutuhan PRT untuk mengambil hak cutinya.

7.    Cuti Melahirkan, Cuti Keguguran, dan Cuti Haid
Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya di mata internasional untuk mendukung dan mengadopsi Konvensi ILO tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat sebagai Presiden RI telah menegaskan bahwa,“konvensi ini dapat menjadi acuan bagi negara pengirim dan negara penerima guna melindungi Pekerja Rumah Tangga migran”. Di Indonesia hal ini menjadi isu penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah PRT.

Jaminan perlindungan untuk PRT sebagai hak dasar yang telah diatur didalam konstitusi menjadi tanggungjawab Pemerintah dan DPR. Pelaksanaan jaminan perlindungan dapat terwujud jika Pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan RUU PRT menjadi sebuah Undang-undang. DPR harus segera mengesahkan RUU PRT menjadi UU PRT. Selain UU perlindungan, Pemerintah dan DPR juga harus segera meratifikasi Konvensi ILO 189 untuk Kerja Layak bagi PRT yang menjadi standar aturan internasional bagi PRT. RUU PRT yang didesakkan ke DPR agar segera disahkan merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan bagi PRT di dalam negeri dan di luar negeri.


Nasib PRT, Masih Terganjal di Parlemen

Sejak tahun 2004 RUU PRT sudah ada di DPR. Jaringan Avokasi untuk PRT (JALA PRT) telah melakukan advokasi untuk RUU Perlindungan PRT dan Rativikasi Konvensi ILO 189. Proses advokasi RUU PRT agar menjadi UU PRT telah dilakukan selama sebelas (11) tahun di DPR.


Hingga sekarang di tahun 2016, DPR masih belum juga mengesahkan RUU PRT menjadi UU PRT. Hingga saat ini Pemerintah juga belum melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT. RUU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 merupakan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perlindungan bagi PRT.

Selain memperjuangkan agar Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO no. 189, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA-PRT) bersama serikat buruh seperti KSPI, KSBSI, ASPEK,dll juga sedang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar draft Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga dapat disahkan. Sehingga PRT mempunyai Undang-Undang khusus yang  mengatur hak-hak fundamental mereka sebagai pekerja.

Berbagai cara telah dilakukan oleh aktivis dan organisasi-organisasi yang mendukung perwujudan UU Perlindungan PRT. Aksi dan audensi untuk mendesak pembahasan dan pengesahan RUU PRT telah berulang kali di lakukan kepada Pemerintah dan DPR. Berbagai  macam aksi telah dilakukan di DPR adalah aksi serbet raksasa, aksi toilet dan sapu raksasa, aksi kemoceng raksas, aksi mogok makan, aksi jempol untuk PRT. Aksi-aksi tersebut dilakukan  untuk mendesakkan tuntutan kepada Pemerintah dan DPR. Aksi telah berjalan dari tahun ke tahun untuk selalu mendesakkan tuntutan kepada Pemerintah dan DPR.

Di dalam melakukan setiap aksi kepada Pemerintah dan DPR selalu menyampaikan tuntutan agar DPR segera: membahas dan mengesahkan RUU PRT Perlindungan PRT yang telah berjalan selama 11 tahun. Pemerintah dan DPR segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Situasi Kerja Layak PRT. Pemerintah dan DPR segera merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKILN) yang belum melindungi hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Buruh migran mayoritas adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT Migran.

Organisasi Perburuhan Intenasional (ILO) telah menyusun standar ketenagakerjaan internasional yang dikhususkan bagi kelompok Pekerja Rumah Tangga yang kemudian disebut dengan Konvensi ILO 189. Konvensi ILO 189 disusun melalui penelitian luas terhadap hukum dan praktik nasionalberkenaan dengan pekerja rumah tangga di negara-negara anggota ILO, serta melakukan konsultasi dan diskusi antar para konstituen tripartite ILO, yaitu perwakilan dari pemerintah, pengusaha serta organisasi pekerja. Sesuai dengan Konstitusi ILO, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan Konvensi dan Rekomendasi tersebut kepada badan legeslatif nasionalnya.

Indonesia merupakan salah satu anggota ILO, maka Pemerintah Indonesia berkewajib untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT. Konvensi ILO 189 merupakan aturan Internasional yang memberikan perlindungan untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Pengesahan RUU PRT menjadi UU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 akan selalu menjadi advokasi bersama oleh aktivis dan jaringannya. JALA PRT sebagai Jaringan Advokasi bersama untuk perlindungan PRT akan terus mengadvokasi perwujudan UU Perlindungan PRT.



*Tiasri Wiandani, adalah buruh yang bekerja di perusahaan garmen dan menjadi salah satu pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) di tingkat perusahaan, sebagai wakil ketua bidang perempuan. Aktif mengadvokasi buruh dan PRT.


(Foto: Jala PRT)
Luviana – www.konde.co

Konde.co, Pakistan – Pakistan adalah sebuah negara dengan sejumlah konflik dan perang. Negara ini disebut-sebut sebagai negara kedua paling berbahaya di dunia. Perang saudara dengan India yang sudah terjadi sebelum maupun sesudah Pakistan memisahkan diri dari India di tahun 1947, membuat konflik ini terus terjadi di daerah perbatasan Kashmir. Di Pakistan Barat juga terjadi perang atau konflik bersenjata antara tentara Pakistan dengan militan Islam, Taliban yang dimulai pada tahun 2004.

Sejumlah perempuan Pakistan kemudian menjadi aktivis dan pejuang disana. Selain berjuang untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik dan perang, mereka juga menyuarakan pemikiran tentang perang dan ide-ide tentang perdamaian:

1. Riffat Hasan

Semangat itu berawal dari Riffat Hasan. Banyak aktivis perempuan dan aktivis hak asasi manusia yang menyatakan bahwa Riffat Hasan adalah peletak tonggak perjuangan bagi perempuan Pakistan. Ia adalah tonggak bersejarah bagi Pakistan, begitu ungkap sejumlah aktivis perempuan dalam beberapa tulisannya. Sejumlah aktivis anak dan aktivis perempuan kemudian lahir dan menancapkan sejarah baru di Pakistan.


Riffat Hassan adalah perempuan di masa-masa awal yang berjuang bagi perempuan dan kelompok minoritas di Pakistan. Pemikirannya tentang teologi muslim dan perempuan menempatkan Riffat Hasan sebagai pejuang bagi perempuan di Pakistan. Dalam pemikirannya Riffat Hasan menyatakan bahwa Islam menyuarakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Islam memperjuangkan semangat keadilan, kesetaraan dan penghormatan yang sama diantara laki-laki dan perempuan.


2. Malala Yousafzai


Aktivis yang lain lalu lahir sesudah itu. Malala Yousafzai adalah aktivis muda yang kemudian berjuang bagi anak-anak Pakistan. Ia menuliskan tentang kondisi anak-anak yang tak bisa mengenyam pendidikan. Ia juga terancam sejumlah pembunuhan. Pada tanggal 10 Oktober 2014, Malala Yousafzai diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian 2014 untuk perjuangannya melawan penindasan terhadap anak-anak dan orang muda Pakistan dalam hak atas pendidikan. Usianya masih muda kala itu, yaitu 17 tahun, dan Malala Yousafzai tercatat sebagai penerima hadiah nobel termuda sepanjang sejarah di dunia.


3. Sharmeen Obaid Chinoy

Perempuan aktivis lain yang menyuarakan kepedihan atas situasi yang terjadi di Pakistan yaitu: Sharmeen Obaid Chinoy. Sharmeen adalah perempuan yang bekerja sebagai jurnalis dan aktivis Pakistan yang memenangkan Oscar untuk film dokumenternya tentang pembunuhan “Killing the honor” yang terjadi di Pakistan.


Pada Bulan Februari 2016 lalu ia juga mendapatkan penghargaan film paling bergengsi, Oscar untuk kategori Dokumenter Terbaik untuk filmnya yang berjudul A Girl in the River - The Price of Forgiveness. Istimewanya, ia mencatatkan diri dalam sejarah perfilman menjadi satu-satunya orang Pakistan yang meraih dua Piala Oscar.

Film “ A girl in The River” ini menceritakan tentang gadis Pakistan berumur 18 tahun yang ditembak oleh keluarganya dan setelah itu dibuang ke sungai karena dianggap tidak mematuhi keluarga. Film-film Sharmeen banyak menceritakan tentang penderitaan yang dialami perempuan dan anak-anak Pakistan yang hidup di daerah konflik.

Di Pakistan, Sharmeen dikritik sebagai orang yang sering menghujat Pakistan. Padahal dengan semangat dan bakat besarnya di perfilman, ia membawa suara-suara perempuan dan anak-anak Pakistan agar terdengar di seluruh dunia.


4. Parwen Rehman


Parwen Rehman adalah aktivis lingkungan di Pakistan. Ia dibunuh oleh para mafia tanah disana karena  memperjuangkan hak untuk hidup bagi orang-orang miskin. Ia ditembak ketika pulang dari tempat kerjanya. Parwen adalah direktur Orangi Pilot Project Research and training institite, organisasi yang berjuang bagi tanah dan lingkungan disana. Ia ditembak pada tahun 2013 di usianya yang ke-56 tahun. Peraih sejumlah penghargaan lingkungan ini diduga dibunuh karena aktivistasnya dalam pembelaannya pada tanah-tanah untuk orang miskin di Pakistan.


5. Samina Baig



Samina Baig, adalah perempuan Pakistan pertama yang mencapai puncak Gunung Everest, Nepal di tahun 2013. Samina adalah perempuan Pakistan yang kemudian berani melepaskan stigma bahwa perempuan Pakistan harus selalu berada di dalam rumah dan menjadi warga negara kelas dua. Anggapan ini ditepiskannya ketika ia menjadi orang pertama di Pakistan yang mencapai puncak Everest. Dalam pendakiannya, Samina selalu menyuaran pesan perdamaian dan  kesetaran bagi perempuan disana. Ia melihat Pakistan sebagai daerah konflik yang mempunyai persoalan yang panjang, dan ia adalah perempuan yang menyuarakan suara perempuan dan kelas minoritas Pakistan.


(Sumber: Dawn.com)
(Foto: Riffathasan.info, commons.wikimedia.org, asiasociety.org, dawn.com, thehindu.com)
Luviana – www.konde.co

Konde.co, Pakistan – Lahore kembali Berduka. Semua bersimpuh untuk anak-anak, perempuan dan para ibu disana.

Malam paskah pada Minggu (27/03/2016) lalu tak hanya menimbulkan duka mendalam, kemarahan, mengoyak luka. Para ibu, menyaksikan anak-anaknya mati bersimbah darah ketika sedang bermain dalam perayaan paskah di Taman Lahore, Pakistan. Mereka berlari kebingungan dihantam bom. 70 orang meninggal dunia dan 300 orang terluka dalam peristiwa ini. Korban rata-rata adalah anak-anak dan para perempuan yang pada saat peristiwa terjadi sedang merayakan Paskah.

Lahore merupakan salah satu kota di Pakistan, provinsi ini merupakan provinsi terkaya disana. Pengeboman di Pakistan sudah berulangkali terjadi sejak Desember 2015, namun peristiwa bom bunuh diri Minggu lalu merupakan peristiwa pengeboman terbesar yang terjadi dalam setahun ini. Para ibu berduka melihat anak-anaknya harus menjadi korban kekerasan disana.


Tak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan di Pakistan, anak-anakpun kerap menjadi korban disana. Zohra Yusuf, Ketua The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) atau Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan dalam pernyataan sikapnya menyatakan rasa duka mendalam dan mengutuk keras orang yang melakukan bom bunuh diri yang menewaskan anak-anak dan perempuan di taman bermain Lahore.

“Hati kami hancur, melihat banyak keluarga harus kehilangan anak-anak. Mereka adalah anak-anak Pakistan, anak kami semua. Sulit bagi kami untuk mengatakannya, mengapa tidak ada keamanan yang memadai di area taman dimana ada perayaan Paskah disana yang dihadiri oleh banyak orang?.”

Salah satu faksi di Taliban dilaporkan telah mengaku bahwa merekalah yang melakukan perbuatan tercela ini dengan melakukan bom bunuh diri dan menargetkan pengeboman pada warga yang sedang merayakan Paskah.

“Sudah seharusnya kita tak boleh menyerah dengan kelompok, jaringan, manusia-manusia yang haus akan darah. Seharusnya negara tak bertekuk lutut pada perilaku kekerasan dan pembantaian warga yang tak bersalah. Anak-anak Pakistan dan para perempuan harus menjadi korban kekejian ini,” ujar Zohra Yusuf.


Situasi Perempuan dan Anak-Anak Pakistan

Pakistan disebut sebagai negara kedua paling berbahaya di dunia. Di Pakistan  dibutuhkan kekuatan besar dan keberanian dari para perempuan untuk menerobos hambatan sosial dan politik yang terjadi disana. Para perempuan di Pakistan telah menorehkan perjuangan panjang agar hak mereka diakui di dalam konstitusi hukum negara, namun laporan Asian Human Rights Commission (AHRC) pada hari perempuan internasional 8 Maret 2016 lalu menyebutkan bahwa perempuan Pakistan masih menjadi warga negara kelas dua.

Banyak praktik budaya dan agama di Pakistan yang menimbulkan ancaman besar bagi perempuan, khususnya anak-anak karena perkawinan paksa, serangan pada mereka, tak boleh sekolah dan juga pembunuhan- pembunuhan yang terjadi pada mereka.


Kurangnya pendidikan merupakan rintangan utama yang dihadapi oleh banyak anak-anak. Hari ini terdapat 16 juta anak-anak perempuan usia 6-11 tahun yang harus keluar dari sekolah.

Meskipun di Pakistan terdapat lonjakan jumlah undang-undang yang dikeluarkan disana, namun AHRC menyebutkan bahwa perbaikan hukum saja tidak cukup karena harus disertai dengan pendidikan yang baik untuk masyarakatnya.

Menurut data yang dikeluarkan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP), terdapat seribu kasus pembunuhan yang dilaporkan pada tahun 2014. Adanya banyak peristiwa kekerasan terhadap perempuan namun mereka tak bisa menuntut para pelaku. Di luar itu adanya sikap para pejabat di lembaga peradilan, yang kebanyakan adalah laki-laki, yang tidak menguntungkan untuk perempuan pencari keadilan. 51% perempuan dan anak-anak di Pakistan hingga kini  mengalami diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan.

Dalam laporannya AHRC menyatakan  bahwa negara harus berperan aktif untuk memastikan bahwa mereka menjamin hak konstitusi para perempuan Pakistan, menghormati perempuan yang sudah melakukan upaya luar biasa dalam memecahkan hambatan dalam hidup mereka dan berjuang untuk anak-anak disana.


(Foto: indianexpress.com dan dawn.com)
Luviana – www.konde.co

Konde.co, Jakarta – Tigor Gemdita Hutapea tak habis pikir. Ia menggeleng-geleng tak percaya. Bagaimana mungkin jaksa kembali melakukan kesalahan di persidangan kedua, setelah melakukan kesalahan pada sidang yang pertama?. Tigor sangat gusar. Suara protesnya nyaring didengar ratusan buruh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/03/2016) hari ini. Terlihat kecewa dan bingung.

“ Maaf majelis hakim, saya ingin bertanya. Dalam persidangan pertama, saya didakwa oleh jaksa bahwa saya ikut melakukan aksi bersama buruh-buruh yang lain pada tanggal 30 Oktober 2015 yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum. Padahal saya adalah pengacara LBH Jakarta yang pada saat itu sedang mendampingi para buruh sebagai klien kami. Dan yang kedua, dalam persidangan kali ini, saya kembali dipanggil sebagai terdakwa karena saya dianggap melakukan tindakan asusila. Tindakan ini sama halnya dengan tindakan pencabulan,” ujar Tigor nyaring.

Majelis hakim terdiam sejenak. Suara buruh riuh terdengar, menggema dalam ruang sidang mendengar keterangan Tigor. Ruang pengadilan siang yang penuh sesak itu menjadi bergemuruh oleh pekik kejengkelan para buruh.

Jaksa hari ini kembali melakukan kesalahan fatal. Salah menuliskan dakwaan. Yang sebelumnya Tigor didakwa mengikuti aksi ilegal dan dianggap tidak mematuhi perintah seperti terdapat dalam pasal 216/ KUHP dan 218/KUHP. kini Tigor didakwa melakukan tindakan asusila. Tigor bingung. Tindakan asusila apa yang telah dilakukannya?.


Salah satu buruh yang duduk di deretan belakang bergumam kecil,” Mungkin jaksanya copy paste ya mbak, kog dakwaannya mas Tigor kog bisa sama dengan isi dakwaan artis sinetron yang sedang melakukan pencabulan.”

Buruh di sampingnya ikut tertawa. Miris. Pasti jaksanya males. Ngawur pula. Kata buruh yang lain. Gak serius banget jaksanya. Timpal buruh yang lain.

“Gak mutu babar blas yo mbak," ujar buruh di sampingnya dengan menggunakan bahasa Jawa.

Majelis hakim kemudian meminta semua pengunjung sidang agar tak gaduh. Suara ratusan buruh memang terdengar keras di ruangan itu setelah mendengar pengakuan Tigor. Sedangkan buruh-buruh lain hanya bisa berada di luar persidangan karena tak bisa masuk. Ruang sidang sudah penuh.

Tigor kembali menyatakan kekecewaannya lagi atas persidangan ini karena bagaimana mungkin pengacara yang seharusnya mendampingi klien justru dianggap bersalah ketika sedang melakukan pendampingan pada saat aksi?.

“ Kami, 2 orang pengacara LBH Jakarta sebelumnya hanya dipanggil polisi sebagai saksi paska aksi 30 Oktober 2015 lalu.Kami tidak pernah menjadi tersangka. Namun mengapa kami tiba-tiba menjadi terdakwa?. Majelis hakim, kami meminta jaksa untuk menjelaskan hal ini.”

Persidangan kemudian alot karena jaksa tak mau menjelaskan soal alasan menjadikan Tigor dan Obet Sakti, pengacara LBH Jakarta lainnya menjadi terdakwa. Hal ini memicu protes pengacara-pengacara yang lain yang mendampingi mereka.

“ Kami ingin menyampaikan eksepsi atau keberatan, karena tidak masuk akal menjadikan pengacara yang sedang bertugas menjadi terdakwa,” kata Maruli Rajagukguk dari LBH Jakarta.

Tak hanya hari ini saja. Pada persidangan pertama, jaksa sudah melakukan sejumlah kesalahan, seperti salah menulis nama terdakwa dalam surat pemanggilan. Akibatnya surat tidak diterima oleh terdakwa. Yang kedua, jaksa mengirim surat kepada 2 buruh yang sudah pindah rumah.

Selain kekecewaan Tigor, Dian Septi dan sejumlah buruh  lain yang menjadi terdakwa hari ini juga kecewa karena surat panggilan sidang baru sampai rumah mereka Minggu (27/03/2016) sore kemarin. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan jaksa dalam bersidang. Sejumlah buruh akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti sidang karena surat panggilan yang dianggap sangat mendadak.


Polisi dan Senjata Laras Panjang  


Sidang hari ini merupakan sidang kedua bagi 23 buruh, 1 mahasiswa dan 2 pengacara LBH Jakarta. Para pengacara buruh juga memprotes atas banyaknya polisi yang membawa senapan laras panjang dalam persidangan, karena ini merupakan hal yang tak lazim dilakukan pada saat sidang.

"Kami sangat keberatan dengan para polisi yang membawa laras panjang sepanjang persidangan ini. Apakah ini layak disebut sebagai pengadilan hak asasi manusia ketika polisi mengitari kami dengan membawakan senapan laras panjang di setiap persidangan?. Ini merupakan tindakan yang tidak masuk akal.”

Persidangan kriminalisasi terhadap para aktivis buruh ini memang dipadati oleh buruh. Di dalam ruang sidang, di luar ruangan, semua menunggu para buruh yang sedang berjuang atas nasibnya yang buruk. Ikut aksi pada 30 Oktober 2015 memprotes Peraturan Pemerintah soal pengupahan, justru saat ini didakwa telah melakukan aksi ilegal. Namun tak masuk akal jika hanya menghadiri sidang untuk memberikan dukungan saja harus ditakut-takuti dengan senapan laras panjang.

Di luar, para buruh juga melakukan dukungan dalam bentuk aksi di depan pengadilan. Ilhamsyah dari Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI) mempertanyakan soal pengadilan terhadap 26 aktivis buruh yang dianggapnya sesat.



“Bagaimana mungkin, para buruh melakukan aksi lalu ditangkap?. Hal ini benar-benar tidak masuk akal karena terjadi di jaman dimana semua orang menghormati kebebasan berpikir dan berpendapat.”

Buruh-buruh lain bergantian orasi dari awal sidang hingga akhir sidang.

Sebelumnya, 26 aktivis buruh yang terdiri dari 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta dan 1 mahasiswa ditangkap ketika melakukan aksi menolak Peraturan Pemerintah atau PP 78/2015 di depan istana pada 30 Oktober 2015. PP tersebut dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sidang berikutnya akan dilakukan pada Senin (4/4/2016) dengan agenda eksepsi atau keberatan dari terdakwa terhadap jaksa yang terus melakukan kesalahan. Seluruh kelompok buruh yang melakukan pembelaan pada terdakwa tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI).


(Foto: Luviana)
Luviana – www.konde.co

Konde.co, Jakarta –  Dunia kembali akan memperingati hari buruh Internasional 1 mei 2016 ini. Berbagai strategi dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh di dunia untuk berjuang soal upah, kesejahteraan, kesetaraan dan perjuangan dalam sistem ekonomi politik yang menjerat buruh, dari melakukan aksi, diskusi hingga pemutaran film.

Sejumlah festival film tentang buruh akan digelar di beberapa negara sebagai momentum perjuangan di hari buruh. Di Brasil misalnya, Film-film buruh yang melibatkan para akademisi akan digelar di beberapa universitas seperti Sao Paulo Universitiy dan University of Campinas.

Dalam website http://www.socialhistoryportal.org disebutkan bahwa acara ini dilakukan sebagai salah satu ruang untuk menggabungkan karakteristik budaya dan disiplin akademis ilmu-ilmu sosial untuk menyatukan pengetahuan dan pandangan kritis soal dunia kerja. Festival ini juga bertujuan untuk mengapresiasi para pembuat film yang banyak memproduksi film-film buruh. Sekaligus sebagai ajang untuk menyediakan forum diskusi tentang perburuhan yang melibatkan akademisi, mahasiswa, pembuat film dan masyarakat umum.


Di Canada, The Canadian Labour International Film Festival (CLIFF) telah membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendaftar sebagai pembuat film yang akan diputar dalam festival mereka mulai 1 Mei 2016. CLIFF sudah membuka kesempatan dari bulan Februari  2016 kemarin, walaupun festival film buruh di Canada ini akan diputar setiap bulan November di tiap tahunnya.

CLIFF digelar setiap tahunnya untuk memberikan apresiasi kepada para buruh sekaligus memberikan  ruang ekspresi bagi buruh dan semua pihak untuk lebih mengetahui dan memahami kehidupan para buruh. Dalam situs: labourfilms.ca disebutkan bahwa festival film buruh ini merupakan festival film penting di Canada karena menjadi ruang untuk mengajak anak-anak muda mempelajari sejarah gerakan buruh dari masa lalu hingga masa kini. Anak-anak muda juga bisa belajar pola-pola dan perlakuan yang diterima para buruh-buruh disana.

Kira-kira 11 organisasi yang biasa mengadakan festival film buruh di beberapa negara, di tahun 2015 lalu telah bergabung dalam sebuah wadah yang bernama: Global Labour Film Festival (GLFF). Jaringan dari para penyelenggara film di beberapa negara ini merencanakan untuk mengadakan festival film global bagi buruh-buruh di dunia pada Mei 2016 ini.

Sebelumnya GLFF  melakukan konferensi yang dihadiri para penyelenggara festival film buruh yang dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara di tahun 2015 untuk gagasan-gagasan besar ini. Anggota GLFF antaralain: Construir Cine Labor Festival (Buenos Aires, Argentina), the Dublin Labor Film Festival (Ireland), the Haifa International Labor Film Festival (Israel), the Korean Labor Film Festival, May Day Workers Film Festival (San Diego, CA), Muestra de Cine y Trabajo (Madrid, Spain), the Rochester (NY) Labor Film Series, the San Francisco LaborFest, Santa Fe Labor Film Festival, and the Workers Unite Film Festival (New York City).

Dalam programnya GLFF juga akan memfasiltasi sejumlah festival film buruh di beberapa negara. Saat ini GLFF sudah mendata terdapat sekitar 2000 film yang bercerita soal kehidupan buruh di dunia yang bisa diputar di hari buruh.


Film tentang Buruh Perempuan

Film-film bertema buruh perempuan juga akan kembali meramaikan Festival film buruh yang bertajuk The Workers Unite Film Festival yang digelar di New York pada 4-21 Mei 2016 mendatang. Pihak penyelenggara akan memutar sejumlah film buruh dari setiap problem yang mereka alami.

Di tahun 2015 misalnya, sejumlah film yang menceritakan kisah hidup para buruh perempuan diputar dalam festival ini.Film-film buruh perempuan dalam festival ini menyorot dan mempublikasikan perjuangan, keberhasilan dan kehidupan sehari-hari buruh perempuan dalam upaya mereka untuk bersatu dan mengatur buat kondisi hidup yang lebih baik dan berkeadilan sosial.


Mereka berharap film bisa mendidik dan memotivasi penonton untuk mengambil tindakan. Dalam kesempatan ini, semua buruh perempuan bisa menyuarakan suara-suara dan tuntutan mereka, karena film merupakan salah satu strategi atau alat perjuangan.

Sejumlah film tentang buruh perempuan yang pernah diputar dalam festival ini antaralain berisi tentang kehidupan: perempuan-perempuan yang menjadi buruh atau  pekerja laundry, lika-liku kehidupan para perempuan yang bekerja menjadi bagian dari kru atau penyanyi sebuah band.

Film lain, Connected by Coffee misalnya menceritakan tentang kehidupan perempuan petani kopi. Sedangkan film food Vendor menceritakan bagaimana kehidupan para perempuan penjual makanan di jalanan. Film ini bercerita bagaimana mereka hanya menjadi subyek kecil dalam sebuah rantai penjualan dan perdagangan makanan.

Film lain yang pernah dihadirkan dalam film ini misalnya menceritakan tentang kehidupan dan problem perempuan buruh, seperti problem perempuan pekerja rumah tangga, film  tentang eksploitase seksual dan pelecehan di tempat kerja dan bagaimana kemudian mereka mendirikan organisasi pembebasan bagi perempuan.

Kita tunggu, film-film seperti ini akan mampir ke Indonesia atau diselenggarakan festival yang sama di Indonesia. Film bisa menjadi ruang bagi semua pihak untuk memahami problematika yang dialami para buruh, bagaimana perjuangan mereka dalam hidup sehari-hari, dalam serikat buruh dan persoalan global yang sering menjadikan buruh hanya sebagai obyek dari perputaran kondisi ekonomi dan politik di setiap negara.


(Foto: workersunitefilmfestival.org)
Poedjiati Tan - ww.konde.co
Sore tadi secara tidak sengaja mendengarkan percakapan seorang perempuan muda dengan ibunya di foodcourt. "Ma, kalau aku tatto seperti perempuan itu boleh nggak?Tanya perempuan muda itu sambil menunjuk seorang perempuan yang memiliki tatto dari tengkuk sampai ke punggung. Aku yang kebetulan duduk disampingnya ikut melihat perempuan yang duduk di seberang kami. "Sudah nggak usah macam-macam, hanya perempuan nakal aja yang punya tatto!Jawab Mamanya. "Tatto itu khan seni ma!Jawab anaknya berusaha membantah pendapat mamanya. "Ingat kamu itu belum kawin, laki-laki mana yang mau punya istri bertatto, apa kata orang nanti tentang kamu?Jawab mamanya yang terlihat mulai emosi dan tidak suka dengan rencana anaknya.

Percakapan ini mengingatkan saya akan kehebohan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti setelah dilantik menjadi menteri oleh Presiden. Mereka ribut membicarakan tattoo dan persoalan merkok di depan awak media. Di twitter langsung heboh membully menteri Susi, bahkan sampai membahas soal perkawinannya dan juga cara berpakaiannya.

Tatto memang sedang menjadi trend akhir-akhir ini. Kalau dulu Tatto selalu mempunyai kesan negatif. Dan biasanya laki-laki yang memiliki tatto. Laki-laki yang mempunyai tatto cenderung dipersepsi sebagai laki-laki yang suka berantem, suka mabuk, kriminal. Tetapi sekarang laki-laki yang mempunyai tatto dianggap jantan, seniman, artis, gaul, dan keren. Tapi tidak untuk perempuan, perempuan yang memiliki tatto masih cenderung dianggap tidak baik, dianggap perempuan yang pergaulannya bebas, nakal, liar dan sering dianggap bukan perempuan baik-baik. Bukan hanya tatto aja yang ditabukan untuk perempuan. Bahkan perempuan yang berambut cepak atau gundul juga dianggap tidak lazim.

Menjadi perempuan di Indonesia memanglah tidak mudah, negara yang patriaki dan hetero normatif. Tubuh perempuan seakan bukan miliknya sendiri tapi milik keluarganya bila belum menikah, milik suaminya ketika sudah menikah, dan negarapun ikut mengatur tubuh perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya seperti terdapat dalam perda-perda di beberapa daerah, serta sensor di televisi. Bahkan keperawanannyapun harus diketahui ketika masuk kepolisian. 

Tubuh perempuan seakan menjadi objek yang harus dikontrol, dijaga, ditabukan dan dipersiapkan untuk laki-laki. Setiap anak perempuan selalu diajarkan bagaimana dia macak, manak dan masak untuk suaminya kelak. Perilakunya harus dijaga, tubuhnya harus dirawat tapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kita lihat saja bagaimana iklan-iklan kecantikan semua diperuntukan untuk memikat laki-laki atau membahagiakan suami. Perempuan seperti tidak punya hak atas tubuhnya sendiri, bahkan cita-cita dan perasaannya, sering kali bukan merupakan pilihannya.

Melalui sosialisasi dan enkulturalisasi, tempat perempuan dijadikan sebagai yang virtuous atau yang paling baik bagi perempuan. Mereka harus menurut terhadap laki-laki bila ingin dikatakan baik dan berbudi. Tidak boleh membantah dan ekspresinya harus dijaga dan sesuai dengan tata krama.

Simone de Beauvoir, feminis sekaligus filsuf dalam The Second Sex menyatakan bahwa dihadapan tatapan laki-laki, perempuan, entah dalam masyarakat maternal maupun paternal adalah objek sang patriark, yang membuat perempuan kehilangan subyektivitasnya. Jadi mengikuti argumen ini, perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perempuan berada di dunia dimana akumulasi dan sirkulasi nilai maskulin menjadi acuan, perempuan kehilangan diri dan tak pernah menjadi diri sendiri. (de Beauvoir, 1956; 172-173)

Disadari atau tidak masyarakat kita sering memarginalkan perempuan. Polarisasi seksualitas laki-laki dan perempuan seperti produk system gender dengan angka yang besar, yang mana digunakan untuk menunjukan bahwa perempuan itu perlu dibatasi, memiliki tempat yang aman dan terkontrol untuk ekspresi seksualnya. Akibat yang sangat membahayakan dari tidak sejajarnya gender yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan juga pengontrolan dari dalam diri perempuan, meracuni hasrat perempuan dengan menanamkan keraguan dan kecemasan pada diri perempuan. Perempuan dibuat seakan-akan dirinya tidak bisa hidup tanpa laki-laki.

Seperti kata Simone de Beauvoir, betapa begitu jelasnya diskriminasi terhadap  perempuan dalam streotip yang membedakan perempuan dan laki-laki dan mempertanyakan “what is a woman?” Laki-laki mampu berfikir dengan dirinya sendiri tanpa perempuan, tetapi sebaliknya perempuan tidak mampu berfikir akan dirinya sendiri tanpa laki-laki. Perempuan merupakan apa yang laki-laki putuskan dan tetapkan. Perempuan dinamakan “the sex” dengan maksud bahwa perempuan muncul berguna untuk laki-laki sebagai “sexual being”. Perempuan hanyalah seks- absolut seks, tidak lebih.

Ideologi patriakal, menurut Kate Millet dalam bukunya Sexual Politic, membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai  peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat, atau feminin. Ideologi ini begitu kuat, hingga laki-laki biasanya mampu mendapatkan persetujuan dari perempuan yang mereka opresi.

Aku berada di dunia melalui badan atau tubuhku. Badanku menjadi badan manusiawi karena kesatuannya dengan aku. Jika badanku sakit, akulah yang sakit. Jika kakiku mendaki gunung, akulah yang mendaki gunung. Jika mataku terbuka, akulah yang memandang. Jika badanku disentuh, akulah yang disentuh. Akan tetapi bila bajuku sobek, bukan aku yang sobek. Badanku merupakan kesatuan dengan aku. Manusia dapat berkata, ”aku adalah badanku ini” I am my body, tetapi juga bisa dikatakan ”aku mempunyai badan” I have my body (dalam Adelbert Snijders, 2004:23-34). Tubuh perempuan dalah milik perempuan itu sendiri dan biarkan dia yang menentukan dan memutuskan yang terbaik buat tubuhnya.


Sumber :

de Beauvoir (1988), Simone, The Second Sex, London: Pan books Ltd.

Monografi LSR 9 (1998)  Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, Kanisius, Jakarta

https://www.academia.edu/9951328/Hukum_Progresif_dalam_Krisis_Undang-Undang_Pornografi_Perlindungan_ataukah_Objektifikasi_Tubuh_Perempuan

https://eprints.uns.ac.id/818/1/Tubuh_Perempuan_MEDAN_KONTESTASI_KEKUASAAN_PATRIARKIS.PDF

https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Perempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone


http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-005%20Pinky.pdf

foto : saltlakeartpun.wordpress.com dan disesuaikan oleh poedjiati tan
Luviana – www.konde.co

Jika anda punya waktu, cobalah klik di mesin pencari atau penelusuran Google tentang apa yang mereka tulis tentang perempuan. Saya tergelitik dengan temuan salah satu kawan tentang hal ini. Lalu sayapun ikut menelusurinya.


Topik tentang Perempuan

Ternyata, ada banyak tulisan tentang perempuan di mesin penelusuran google. Perempuan ditulis sebanyak 11 juta 400 ribu. Namun isinya juga tak kalah mencengangkan. Beberapa judul atau topik perempuan yang ditulis disana membahas tentang: laki-laki membuka baju perempuan, perempuan hot, perempuan nakal, perempuan malam, perempuan malam video, cerita perempuan malam, rahasia seorang perempuan dan perempuan dalam Islam.

Jika kita rata-rata, topik yang paling banyak dibahas adalah tentang: perempuan nakal, perempuan malam dan perempuan hot. Beberapa sub topik didalamnya misalnya berisi tentang: wanita tanpa pakaian apapun, foto cewek-cewek yang paling syur, cewek seksi, ngintipin cewek buka baju, 100 foto bugil cewek telanjang atau alasan laki-laki suka perempuan nakal dan alasan laki-laki suka cewek yang hot.


Topik tentang Laki-laki

Lalu bagaimana mesin penelusur ini menulis tentang laki-laki?. Topik tentang laki-laki ditulis sebanyak 3 juta 960 ribu. Jumlahnya kira-kira hanya sepertiga tulisan tentang perempuan.

Beberapa topik yang ditulis tentang laki-laki yaitu: laki-laki membuka baju perempuan, laki-laki tampan, laki-laki baik mendapat perempuan baik, laki-laki setia, laki-laki melahirkan dan laki-laki tercantik di dunia.

Dua judul terakhir yaitu laki-laki melahirkan dan laki-laki tercantik di dunia ini berisi tentang sejumlah laki-laki yang kemudian melakukan operasi wajah dan kelamin (transgender dan transeksual).  Namun selebihnya, laki-laki banyak ditulis sebagai orang yang tampan, setia, suka membuka baju perempuan, dan laki-laki baik pasti akan mendapat perempuan baik.

Kami jadi mendiskusikan topik ini sampai malam. Pemetaan yang kami lakukan selama ini memang menyebutkan bahwa: internet sebagai media baru memang telah banyak menuliskan tentang perempuan. Namun yang membuat kami kecewa, perempuan tak lebih dari sekedar obyektifikasi di media baru ini.

Jika kita lihat, banyak media online baru yang terbit yang kemudian menjadikan perempuan sebagai “umpan” atas banyaknya klik. Perempuan disajikan sebagai bahan utama agar memperoleh pembaca, karena dengan meng-klik, dengan sendirinya akan menaikkan minat pembaca. Jika pembacanya banyak, maka mesin penelusur juga akan menampilkannya. Tentu ini akan berimbas dengan banyaknya iklan yang masuk. Karena dalam iklan, selalu ada teori: soal kepentingan ekonomi. Jika aku beriklan, berapa orang yang akan membeli produkku?. Begitulah. Perempuan kemudian menjadi pengumpan yang baik untuk mendatangkan klik.

Perempuan misalnya biasa ditampilkan dengan: foto-fotonya dengan baju setengah terbuka, kehidupan seksualnya, relasinya dengan laki-laki atau tentang kehidupan pribadinya. Jika ia adalah perempuan artis, maka ia akan ditanya soal: kapan kawin, kapan cerai, kapan punya anak atau kapan putus?. Jika ia tidak cerai, tidak putus, maka pertanyaan selanjutnya adalah: apakah ia bahagia?.Kehidupan personal ini kemudian dianggap sebagai kehidupan publik yang semua pembaca harus tahu. Konsumsi personal dikonstruksikan sebagai konsumsi publik.


Perspektif Normatif, Konstruktif atau Kritis?


Dari pemetaan kecil ini, kita lalu bisa melihat bagaimana media baru kemudian menulis tentang perempuan?. Apakah perempuan dituliskan dari perspektif normatif, konstruktif ataukah kritis?. Untuk menjawabnya tentu membutuhkan sebuah penelitian yang komprehensif.  Namun secara sekilias, kami bisa melihat beberapa hal:

1. Secara normatif, dari pengamatan kami, kami melihat bahwa perempuan masih dituliskan secara normatif. Yaitu sebagai perempuan yang dianggap nakal, dianggap hot, dianggap sebagai perempuan malam. Perempuan dalam konsep normatif mengidentifikasikan perempuan sebagai: orang yang harus hidup sesuai norma atau kultur masyarakat. Maka jika ada perempuan keluar malam, maka akan disebut sebagai perempuan malam. Jika memakai baju berbeda, maka akan dijuluki perempuan hot. Jadi jika ia menjadi korban kekerasan seksual di jalan, maka secara normatif akan disebut sebagai orang yang salah karena memakai baju seksi.

2. Kedua, Secara konstruktif. Teori konstruktif di media menyebutkan bahwa media sudah mulai mempertanyakan tentang kondisi perempuan. Misalnya, mengapa perempuan dituliskan sebagai perempuan nakal?, Mengapa perempuan diambil foto-foto yang seksi dan hot?, Intinya teori ini sudah mulai mempertanyakan banyak hal tentang kondisi normatif atau kultur dan identifikasi media terhadap perempuan.

3. Ketiga, secara kritis. Teori kritis membongkar semua identifikasi tentang perempuan. Teori ini membongkar tentang kapan lahirnya identifikasi terhadap perempuan, apa latar belakang ekonomi politik atas identifikasi ini?. Apa kepentingan industri dalam identifikasi ini?. Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?.  Teori kritis berangkat dari pertanyaan: mengapa ada banyak hal yang tidak adil?. Beberapa tokoh yang mempelopori teori ini antara lain Karl Mark, Engels , George Lukacs, Korsch, Gramschi, Guevara, Regis, Debay, T Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, dll.

Teori ekonomi politik di media menyebutkan ada perlakuan kontrol terhadap elit penguasa yang melakukan dominasi ekonomi di media. Teori ini mengambil asumsi Marx tentang dominasi superstruktur yang kemudian banyak digunakan untuk melakukan kritik terhadap media yang bias. Pertanyaan seperti: mengapa budaya kultur mendominasi media?. Apakah audience atau pembaca sadar dengan kekuasaan dari media ini?. Teori ekonomi politik ini adalah penggabungan untuk melakukan kritik terhadap superstuktur, kultur, media.


Jadi, dari sini tentu kita tahu, dimanakah posisi perempuan dalam klik?.


(Foto: ictwatch.com)
Poedjiati Tan - www.konde.co
Kemarin saya mendengar cerita dari seorang rekan dosen yang bercerita, mahasiswinya semester tiga sudah dinikahkan. Alasannya supaya tidak melakukan zina dengan pacarnya. Ada juga yang menikah karena mengikuti adat perjodohan. Pernikahan anak banyak sekali terjadi karena beberapa sebab. Tetangga saya, namanya Noor, orang madura, ketika umur 15 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan agar bisa membantu ekonomi keluarga. Dengan pesta perkawinan itu keluarga Noor bisa mendapat uang buwuh dari orang-orang yang datang. Ada tradisi pemberian uang buwuh berdasarkan berapa yang pernah mereka berikan kepada orang yang punya hajat.  Kelurga Noor merasa sudah banyak memberikan uang buwuh kepada orang lain dan ini saatnya memetik atau pay back.

Calon suaminya hanyalah seorang tukang becak dan mereka hidup menumpang di keluarga suaminya. Akhirnya Noor yang bekerja menjadi buruh untuk mencukupi kehidupan mereka. Ketika hamil Noor harus keluar dari pekerjaannya. Suaminya tidak pernah peduli dengan keadaan Noor dan tidak pernah memberikan uang kepadanya. Setelah melahirkan Noor bekerja sebagai PRT yang bisa pulang sore hari.

Cerita seperti Noor ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Pernikahan anak sering dilakukan dengan alasan agama padahal sebenarnya karena faktor ekonomi dari orang tua. Mereka berpikir dengan menikahkan anak perempuannya tanggung jawab akan diambil alih oleh suaminya dan mereka tidak lagi harus memberikan nafkah. Apalagi kalau bisa mendapat suami yang lebih kaya dari mereka sehingga bisa membantu perekonomian keluarga.

Ada juga yang beranggapan agar tidak terseret pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Meskipun nanti akhirnya cerai, masih lebih baik daripada anaknya lahir tanpa ayah. Mereka tidak pernah memikirkan nasib anak perempuan yang dinikahkan pada usai muda. Resiko kesehatan karena hamil pada usia yang belum matang dan masa depan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik

Persoalan pernikahan dini pada anak dibawah umur ini juga dibahas di Sidang Komisi PBB untuk Status Perempuan, Comission on the Status of Women ke-60 (CSW) yang berlangsung pada 14-25 Maret di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Puluhan negara dunia melalui para delegasinya menyatakan keprihatinannya terhadap kasus kekerasan perempuan yang dipicu pernikahan dini pada anak dibawah umur. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menjadi peserta pada Commission on the Status of Women (CSW) ke 60. Yuniyanti Chuzaifah (Wakil Ketua) Komnas Perempuan menilai peraturan terkait pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diubah karena masih mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya terkait usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah

Seperti kita tahu Mahkamah Konstitusi telah menolak dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.  Seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Usia Perkawinan, mengatur usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sementara lelaki pada usia 19 tahun. UU ini menunjukan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapakatkan pendidikan dan penghidupan yang lebih baik. Usia 16 tahun berarti mereka belum lulus SMA dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi tertutup.

Orang sering menganggap bahwa pernikahan adalah jalan yang terbaik buat anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa kehidupan mereka akan aman, terjamin dan sejahtera. Tidak perlu lagi kuatir karena ada suami yang melindungi dan menjaganya. Mereka tidak memikirkan dampak kesehatan , kematian ibu melahirkan dan kesehatan reproduksi lainnya, kekerasan dalam rumah tangga, kekurangan gizi terhadap bayi dan kematian bayi. Bila terjadi sesuatu dengan anak perempuannya yang dipaksa menikah dini, siapa yang paling dirugikan? Tentu saja sang anak dan orang tuanya.

Bila Negara tidak bisa melindungi anak perempuan, inilah saatnya orang tua memiliki keasadaran bahwa anak perempuan juga perlu pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa mandiri dan mengembangkan potensi dirinya. Bila anak perempuan diberi kesempatan memiliki pendidikan yang tinggi tentu dia juga memliki peluang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi keluarga.   

Sumber
http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/03/17/499866/sidang-csw-60-perkawinan-anak-adalah-perkosaan-dengan-l

http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-komnas-perempuan-dari-commission-on-the-status-of-women-csw-60-atau-komisi-status-perempuan-di-pbb-14-25-maret-2016/

foto 1: fixers.org dan disesuaikan oleh Poedjiati tan
foto 2 : https://www.facebook.com/UNCSW/?fref=ts