LIPI: Dialog Nasional Cara Tepat Selesaikan Persoalan Papua



Luviana – www.konde.co

Konde.co, Jakarta – Berbagai persoalan masih mendera Papua. Kekerasan yang terjadi pada perempuan Papua dan warga umumnya, akses atau infrastruktur yang masih buruk serta sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan Papua, harus diselesaikan dengan cara melakukan dialog nasional. Dialog ini harus diselesaikan secara damai dan diikuti oleh semua pihak.

Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth menyatakan,  pada kunjungannya yang terakhir di Papua tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo bahkan sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan siapa pun. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan, apa yang dimaksud oleh Jokowi tentang konsep dialog tersebut.

Dialog nasional dalam konteks penyelesaian konflik ini misalnya telah dilakukan oleh banyak negara seperti:  Yaman, Tunisia, Sudan, dan Libya. 




Solusi di Papua bisa dilakukan dengan jalan negosiasi, penyelidikan, mediasi, pemufakatan, arbritase, rekonsiliasi, penyelesaian secara hukum, meminta bantuan kepada organisasi regional dan upaya-upaya perdamaian lain sesuai dengan pilihan masyarakat Papua.

Untuk mempersiapkan dialog nasional, maka Pemerintah dan masyarakat Papua harus terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini.

Dialog nasional juga harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.

Untuk menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, Adriana Elisabeth menyatakan bahwa Jokowi harus dibantu oleh seorang utusan khusus untuk mempersiapkan dialog.

“Utusan khusus ini harus dipilih orang yang memahami akar persoalan Papua, obyektif, tidak diskriminatif  dan  tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan atau yang mendukung kemerdekaan Papua.”

Berdasarkan policy brief yang dirumuskan oleh Tim LIPI, terdapat 9 persoalan Papua yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam dialog nasional tersebut yakni persoalan pembangunan, stigma separatis bagi orang asli Papua dan stigma sebagai penjajah terhadap pemerintah, tahanan/narapidana politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pemekaran daerah, akses bagi media dan jurnalis di Papua, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pemerataan pelayanan publik.

(Foto: Journeymart.com)