Media Berperan untuk Berpihak pada Kelompok Minoritas




Foto : Eko Cahyono
Melly Setyawati - www.konde.co

Konde.co, Jakarta - "Jurnalis tidak sekedar menjadi pelapor peristiwa,”  demikian kata Darmawan Triwibowo, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa.

Darmawan menyatakan media juga berperan dalam menuntut peran tanggungjawab negara. ia mencontohkan bagaimana negara sering mengabaikan hak kelompok minoritas pasca konflik.

 “Misalnya pada kasus konflik Syiah Sampang, Ahmadiyah atau Gafatar bagaimana aset-aset mereka, siapa kemudian yang menguasai, dan bagaimana peran negara untuk melindungi”. 

Ia meyayangkan bahwa masih banyak media yang menjadi pengamat, memberitakan ketika awal peristiwa. Padahal media punya legitimasi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian negara.

Hal tersebut diungkapkan Darmawan dalam diskusi berjudul “Peran Media dalam Mempengaruhi Wacana Publik atas Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Minoritas” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Yayasan TIFA di Jakarta, Minggu (13/3/2016) kemarin.

Dalam diskusi ini dipaparkan pula hasil riset yang dilakukan AJI Indonesia dalam mengukur daya tahan media mengawal konflik yang melibatkan kelompok minoritas. Riset mengambil sampel kasus konflik Syiah Sampang dan Gafatar pada 2 media online lokal dan 2 media online nasional.

Hasil riset menunjukkan bahwa media intensif memberitakan saat peristiwa konflik terjadi namun sesudah itu mengalami penurunan jumlah pemberitaan yang drastis.

“Pemberitaan terbanyak terjadi pada 3 hari hingga seminggu pertama pasca konflik terjadi. Dalam pemberitaan banyak memunculkan air mata dan darah,” kata Y. Hesthi Murthi, Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia.

Hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa pemberitaan didominasi oleh peristiwa, namun jumlahnya lalu menurun pada sebulan pertama. Kemudian pada bulan kedua pemberitaan menurun drastis. 

Contohnya pada isu Syiah Sampang, seperti yang dilakukan www.surabaya.tribunnews.com. Pada bulan pertama pasca penyerangan yaitu tanggal 27 Agustus-27 September 2012, menurunkan sebanyak 145 berita. Namun kemudian pada bulan kedua yaitu 28 September-27 Oktober hanya menurunkan 1 berita.

Sementara itu media online nasional www.tempo.co, pada isu dan kurun waktu yang sama  menurunkan 168 berita pada bulan pertama dan selanjutnya pada bulan kedua pasca penyerangan hanya menurunkan 11 berita. 

“Penurunan ini terjadi cukup drastis meskipun kasus belum ada penyelesaiannya,” kata Hesthi Murthi.

Fajar Nursahid dari United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan mengenai gambaran kelompok minoritas melalui Indeks Demokrasi Indonesia dengan menggunakan pemberitaan media sebagai kajian. Dalam indeks selama periode 2009 hingga 2014 dipaparkan bahwa hambatan dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan lebih kuat dibandingkan dengan diskriminasi atas gender, etnis, atau kelompok rentan.

Sedangkan Direktur Sajogyo Institute (SAINS),  Eko Cahyono menyatakan meluasnya isu SARA dengan konflik perebutan sumber daya alam (SDA) karena kerap tersembunyi atau disembunyikan informasinya. Bahkan konflik sumber daya alam sering dicampurkan dengan isu SARA sebagai pengalihan penguasaan sumber daya alam (SDA).

Konflik kelompok minoritas khususnya kelompok masyarakat adat  berkaitan erat dengan upaya penguasaan sumber daya alam. Contohnya dalam kasus Paniai berdarah yang terjadi di Nabire-Papua, Kasepuhan Cisitu  di Lebak Banten, Cek Bocek di Sumbawa dan Malind  di Merauke.

Berdasarkan hasil riset SAINS menunjukkan korporasi menggunakan beragam cara untuk memuluskan tujuan penguasaan sumber daya alam yang berada di wilayah-wilayah kelompok minoritas adat.

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono menegaskan tentang pentingnya media untuk menginvestigasi latar belakang di balik konflik kelompok minoritas, khususnya yang menggunakan isu SARA. 

Selain itu media juga berperan memberikan suara dan sikap bagi kelompok minoritas untuk memperjuangkan haknya. 

“Media juga menghadapi tantangan yakni perbenturan antara kondisi di lapangan dan di ruang redaksi yang lebih memperhatikan klik atau ratting,” kata Suwarjono.