Perempuan 5 Kota Deklarasi Tolak Reklamasi



Luviana- www.konde.co

Konde.co, Jakarta – Sejumlah organisasi perempuan di Jakarta, Makassar, Palu, Kendari, dan Lampung mendeklarasikan gerakan “Perempuan Tolak Reklamasi” di Jakarta pada Minggu (13/3/2016) hari ini. Gerakan ini diinisiasi oleh organisasi perempuan, Solidaritas Perempuan.

Deklarasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari ForBali, sebuah gerakan masyarakat Bali yang menolak reklamasi.



 Penolakan terhadap reklamasi didasarkan pada fakta bahwa proyek reklamasi berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Reklamasi juga mengancam keanekaragaman hayati pesisir Indonesia dan mempersulit nelayan untuk melaut, sehingga akan mengancam kedaulatan pangan.

Akibat dari reklamasi ini telah dirasakan oleh perempuan nelayan dan perempuan pesisir, termasuk di Makassar dan Jakarta.

“Sebelum reklamasi, seorang perempuan patude (pencari dan pengupas kerang di Makassar) bisa memperoleh penghasilan Rp. 80.000 dalam sehari. Sejak reklamasi, mendapatkan Rp. 20.000 saja sulit. Bahkan di Mariso, jumlah perempuan patude semakin menyusut. Tempat tinggal dan sumber kehidupannya tergusur hingga banyak dari mereka yang kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik ataupun buruh cuci,” ujar Nurhayati dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kondisi yang sama dirasakan para perempuan pengupas kerang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.

Ela Sari dari organisasi Solidaritas Perempuan Jabotabek mengatakan bahwa perekonomian yang semakin menghimpit dirasakan oleh masyarakat pesisir Jakarta, khususnya perempuan pesisir.

Proyek reklamasi ini semakin memperparah situasi kondisi perempuan disana. Peran gender yang dilekatkan terhadap perempuan, menjadikan dampak buruk reklamasi dirasakan lebih berat dan mendalam oleh perempuan pesisir Teluk Jakarta.

Tanggung jawab sebagai penyedia pangan dan pengelola keuangan keluarga menjadikan perempuan harus bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, ini mengakibatkan banyak perempuan pesisir yang harus bekerja setidaknya 18 jam dalam sehari.

“Situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.” ujar Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan melihat hingga saat ini pemerintah masih  mengabaikan berbagai dampak buruk reklamasi bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, maupun lingkungan. Reklamasi justru terus dibangun di berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi persoalan nasional.

Semua proyek reklamasi di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu sarat kepentingan pengusaha dan kemudian dilegitimasi oleh penguasa.

Para perempuan yang hadir dalam konferensi pers di Jakarta hari ini mendeklarasikan gerakan ‘Perempuan Tolak Reklamasi’. 

“Reklamasi hanya akan semakin menindas, memiskinkan dan memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga perempuan tolak reklamasi menuntut untuk dihentikannya semua proyek reklamasi di Indonesia,” jelas Puspa dewy.