Asri (kanan) dan suaminya, Andhika, di depan rumah mereka di Sleman, Yogyakarta. 

Sica Harum -www.konde.co 

Di Desa Sendangrejo, Sleman Yogyakarta, Asri Saraswati Iskandar mengelola Agradaya yang bekerja sama dengan petani lokal menciptakan hasil pertanian yang lebih baik. Bersama suami dan tim-nya,  ia mendampingi ibu-ibu di desa menghasilkan emping melinjo dan kombucha. Berikut ini wawancara dengan Asri melalui surel..  


Asri, kenapa akhirnya tertarik berdomisili dan berkarya di desa?


Mungkin karena pengalaman pribadi, ya. Saya lahir dan hidup di Jakarta dan Bandung, kemudian kuliah menghabiskan waktu di Malaysia, di kota yang lokasinya dekat sekali dengan Singapore. Semua serba hectic. Saat saya SMA, saya pernah ikut suatu misi budaya di Belanda hampir 3 bulan. Kebetulan rumah guest parent saya ada di desa. Sejak itu sebetulnya punya mimpi tinggal di desa. Kemudian, tipping point-nya adalah waktu ikut Indonesia Mengajar(IM). Saya setahun mengajar di desa, semua akses sangat terbatas. Air bersih, sinyal, listrik bahkan informasi sangat terbatas. Pengalaman ini membuat saya pribadi lebih kenal Indonesia, yang jauh dari hiruk pikuk yang digambarkan media. Real life yang mungkin emang seharusnya begitu (secara default Indonesia tuh gitu), yang baru saya kenal. Enggak money driven, dan semua sharing based on adat and culture. Peaceful banget! Pengalaman ini juga membuat kita melihat banyak potensi desa yang cenderung tidak tergarap dan tidak dimaksimalkan lantaran ketiadaan informasi.

Tapi, saya ini kan produk manusia modern, sehingga ketika kembali ke Jakarta, pergolakan batinnya kenceng banget. Hehehe. Setelah program IM berakhir, saya sempat bekerja untuk sebuah perusahaan fesyen di Jakarta. Saya gampang sakit, mungkin karena energi saya jadi gampang habis dengan rutinitas di Jakarta, dan mungkin juga karena udara kotor. Barulah saya memutuskan dengan beberapa teman alumni IM untuk bikin sesuatu di desa. Pastilah ada pola hidup yang lebih baik untuk generasi Y dibanding sekedar spending our time with air pollution and bad energy di Jakarta. Akhirnya kita pindah ke sebuah desa di Jogja dan sambil merakit kapal membuat sebuah model yang bisa menghidupi kami dan juga baik untuk orang sekitar. Kalaupun hectic,  pasti bisa dijalani dengan senang sebab sesuai dengan passion dan dikerjakan di tempat yang energinya baik.

Apa maksudnya model yang baik juga untuk orang sekitar? Seperti apa kesetaraan dalam bisnis yang kemudian menjadi sprit/ruh Agradaya, dan bagaimana hal ini bisa membantu perempuan/ibu-ibu untuk kehidupan yang lebih baik, baik untuk diri mereka dan keluarga mereka?

Dua tahun lalu kami enggak berpikir akan membuat bisnis, Mbak. Kami ini anak-anak kota yang datang ke desa cuma mau "belajar" aja dulu. Setelah melihat kehidupan desa, kami kok merasa lebih ayem ya? Tapi tentunya bukan tanpa masalah ya. Akhirnya dengan hasil baca banyak hal di lapangan terbentuklah Agradaya. Di Indonesia ini, desa cuma dijadikan sumber produksi.  Petani hanya bekerja sampai panen berakhir, hanya bekerja di ladang saja (on-farm) sedangkan proses selanjutnya ( pascapanen) jadi produk lain. Proses added value lainnya tidak dijalankan oleh petani di desa, semua dimainkan oleh rantai selanjutnya. tanpa sadar petani cuma diambil produknya saja padahal nilai ekonomi lebih tinggi ada di rantai selanjutnya (off-farm ). Ini umum sekali terjadi di Indonesia dengan dalih di desa orangnya bodo dan ketidaktahuan. Menurut kami saat itu, petani tidak mendapatkan haknya. sedangkan orang-orang di kota consume everything unconsciously . Hehehe...ada beberapa hal yang bikin kami tergelitik.

Ini kontras banget pengalaman saya, saat tinggal dengan guest parent yang juga petani di Belanda. Si bapak mengerjakan off farm di desa yang memang punya unit produksi sendiri untuk mengolah hasil tani menjadi roti, tepung gandung, keju dan lainnya. Konsumsi rumah tangganya enggak jauh-jauh, ya sudah diipenuhi dari desa juga. Ini ideal dan mimpinya Agradaya kelak.

Salah satu ibu pengemping di Desa Sendangrejo, Sleman Yogyakarta. (Foto: Facebook.com/agradaya)

Saat ini kami sedang memulai untuk mengajak perempuan dan anak mudah di desa untuk tetap tinggal di desa, dan mengisi waktu luang untuk berproduksi. Supaya ketika suami panen sudah ada unit produksi yang siap mengelola di level desa. Sekarang produk kami ialah emping dan kombucha. Kami juga sedang menjajaki komoditas baru, yaitu rempah-rempah. Basis bisnisnya ialah profit sharing dan transparansi. Ibu-ibu diberikan informasi HPP ( harga pokok produksi) , margin keuntungan dan tingkat kesulitan pemrosesan tiap produk. Presentasi keuntungan dilakukan based on "kumpulan" semacam musyawarah biasanya disini tiap Sabtu legi.


Dari unit produksi ini, kita mengajak ibu-ibu untuk bisa menghargai waktu dan tenaganya. Sebab biasanya para petani di desa tidak menghitung tenaga dan waktu sebagai cost. Jadi mereka bisa menghitung cost yang harus dibayar utk mereka bekerja, termasuk jika ada kebutuhan untuk uang rewang ( semacam uang sumbangan, ketika ada kenduri. Ini sangat membebani sekali buat banyak ibu-ibu dan RTdi desa, tapi karena alasan kultur dan adat ya harus tetap jalan). Akhirnya tabungan rewang ini kami masukkan ke dalam skema sharing  supaya ibu-ibu bisa nabung. Rewang ini wajib bagi perempuan di desa membawa uang atau hasil bumi. Kalau lagi banyak yang meninggal, menikah atau melahirkan, pengeluaran ini jadi sangat banyak.


Kami yakin usaha yang berkah itu bukan cuma dinikmati segelintir orang tapi juga banyak orang. Apalagi kalau lihat bisnis zaman sekarang banyak yang kurang fair. Orang-orang yang bekerja tidak dengan otot cenderung ingin mendapatkan share yang lebih banyak dengan alasan ilmu itu mahal. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang katanya berpendidikan a.k.a sarjana lho. Jadi sebenarnya kami cuma ingin menjalani bisnis yang fair saja, yang adil.

Materi komunikasi Agradaya yang 'kekinian' dan mendekatkan diri ke anak muda. (Gambar: Facebook.com/agradaya)


Lalu bagaimana pengalaman Agradaya menerapkan sharing economy?


Yang harus dirasakan semua aktor ketika mau menerapkan sharing economy ini adalah konsep equality. Enggak boleh ada yang merasa “gw yang punya uang, gw ngerasa harusnya gw dapet share lebih banyak” (padahal prinsip ekonomi sekarang gitu ya? hehehe). Enggak bisa merasa “gw lebih berkuasa, gw diatas, gw bos.”


Sebaliknya yang memberi sumbangan tenaga juga enggak boleh merasa minder, “saya cuma kerja aja, gak bisa mengkritik. Dan kalau di Jawa terutama Yogya, kondisi di sini tuh, “yo ngene wae wes syukur,” (red: begini saja sudah bersyukur). Ya bagus sih bersyukur cuma mereka harus sadar bahwa mereka berharga. Empowerment itu penting sekali.

Jadi sebenarnya kelebihan sharing economy ini jangan hanya dilihat dari berapa dollar raised up and share to women after doing this business tapi lebih ke arah bagaimana ibu-ibu ini jadi bisa menghargai diri mereka sendiri, anak-anak mereka bisa sekolah dengan layak, ibu-ibu bisa menyediakan makanan sehat langsung dari kebunnya bebas 4P ( walau di desa, banyak banget pengguna penyedap makanan instant). Justru saya pribadi malah sedih ketika ada ibu yang income-nya bisa naik hingga 50-70 ribu rupiah per hari tapi malah ambil cicilan motor dan datang ke kami dengan keluhan enggak mampu menyekolahkan anak.


Luviana – www.konde.co

Hari buruh 1 Mei selalu diperingati sebagai hari buruh internasional. Komite Aksi Perempuan (KAP) sebagai sebuah komite yang berjuang untuk nasib buruh perempuan di Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan: Catatan Hitam Buruh Perempuan. KAP yang terdiri dari Konde Institute, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Arus Pelangi, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Institute Perempuan, JALA PRT, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migran Care, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan dan PurpleCode, tahun ini kembali mengeluarkan Catatan Hitam Buruh Perempuan 2016. Kami akan menuliskan catatan ini selama 3 hari (29 April – hari buruh 1 Mei 2016) . Berikut laporan kami:


Hingga sekarang sejak 2004, dalam kurun waktu 12 tahun, 3 Periode Pemerintahan – DPR sejak 2004 RUU PPRT diajukan dan beberapa kali dibahas pd tahun 2012-2013, dihentikan kemudian terakhir, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam Daftar Susulan Prioritas Program Legislasi Nasional 2016, dimana RUU  PPRT berada dalam urutan akhir Komisi IX DPR.

Kasus-Kasus Penyiksaan Pekerja Rumah Tangga

Absennya negara dalam menciptakan pelanggaran sistematis  hak-hak PRT sebagai pekerja, perempuan, manusia dan warga negara. PRT bekerja dalam situasi tidak layak yaitu beban dan jam kerja panjang tak terbatas lebih dari 14 jam, tidak ada istirahat dan libur mingguan, cuti, tanpa jaminan sosial, upah rendah, tidak dibayarkan, pelecehan dan perendahan, pengekangan hak berkumpul berserikat.

Data yang dihimpun Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2012- 2015 terdapat 1.474 kasus kekerasan yang dialami PRT.  Di awal 2016 terdapat 121 Kasus PRT umumnya multikekerasan, diantaranya upah yang tidak dibayar, penyekapan, penganiayaan. 35 % diantaranya berupa kasus perdagangan manusia.80 % kasus tersebut berhenti ditingkat Kepolisian.

“Salah satu kasus parah terjadi pada Sri Siti Marni (Ani) dan Erni, PRT yang  telah bekerja hampir 9 tahun sejak usia 12 tahun, mengalami penyiksaan dan kekerasan oleh majikannya secaraterus menerus. Korban sering mendapat pukulan dengan tangan ataupun benda keras, disiram air panas, disetrika, dipaksamakan kotoran kucing. Kekerasan ini mengakibatkan Ani dan Erni mengalami luka parahdan indera penglihatannya tak berfungsi  serta trauma psikis,” ujar Lita Anggraeni, koordinator JALA PRT.


Perempuan Nelayan yang Tak Mendapat Pengakuan
Pada kelompok nelayan perempuan, berbagai persoalan juga masih melingkupi kehidupan mereka. Data dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menunjukkan bahwa selain bekerja mengurus rumah tangga dan penjualan ikan, keberadaan perempuan nelayan sering tidak mendapat penghargaan, ataupun pengakuan terhadap profesi mereka.

“Selain pada perempuan nelayan, kondisi yang rentan juga menimpa anak-anak perempuan nelayan. Mereka harus menikah di umur 16 tahun karena dianggap sebagai beban keluarga,” ungkap Dewi Komalasari dari KPI.

Disahkannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petani Tambak juga tidak memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi perempuan nelayan.

Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan terhadap UU yang disahkan pada tahun ini tersebut tidak memuat pengakuan identitas perempuan nelayan. UU ini justru menghilangkan jaminan hak-hak perempuan nelayan, yang pernah ada dalam draft sebelumnya di mana masih terdapat sejumlah pasal yang menyebutkan perempuan sebagai entitas yang juga berhak untuk dilindungi dan diberdayakan. Namun dalam draft yang disahkan, perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

“Pendefinisian “setiap orang” tanpa eksplisit menyebutkan “laki-laki dan perempuan” sebagai subyek hukum dalam UU ini, berpotensi tidak memperhitungkan situasi dan kepentingan perempuan untuk masuk di dalamnya. Hal ini karena sistem budaya patriarkhi yang masih melihat perempuan kelompok kelas nomor dua dan dianggap bisa diwakili/identitasnya dilekatkan pada suami/ayah/saudara laki-lakinya. Sehingga pada praktiknya “setiap orang” akan diterjemahkan sebagai laki-laki semata-mata,” ujar Riska Dwi dari Solidaritas Perempuan.


Praktek Trafficking pada Buruh Migran Perempuan

Sekilas proses penempatan calon buruh migran memang berbeda dengan perdagangan manusia. Tetapi data Solidaritas Perempuan menunjukkan bahwa pada praktiknya beberapa aspek definitif tentang perdagangan manusia banyak dialami pekerja migran terutama perempuan.

Catatan dan pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa praktek penempatan calon buruh migran sarat dengan aspek perdagangan manusia. Ketimpangan relasi kuasa di tengah ssstem migrasi yang Ɵdak aman telah merentankan Buruh Migran pada resiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, termasuk kerentanan terhadap penularan HIV/AIDS. Pada 2006, hasil riset Solidaritas Perempuan bekerjasama dengan ILO menunjukkan bahwa perempuan buruh migran rentan terhadap HIV/AIDS di semua tahap migrasi (pre-departure, post-arrival, dan reintegraƟon).

Perempuan buruh migran yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerja, sehingga hak-hak normatif mereka sebagai buruh seringkali terlanggar.

“Berdasarkan pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan, Pelanggaran Hak Ketengakerjaan merupakan kasus terbanyak kedua setelah kasus trafficking. Kasus ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gaji tidak dibayar, tidak adanya hari libur, hingga jam kerja dan beban kerja yang tidak manusiawi, ujar Riska Swi dari Solidaritas Perempuan.

Berbagai kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami perempuan buruh migran menunjukan bahwa negara belum hadir dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak perempuan buruh migran.

Alih-alih memberikan perlindungan yang komprehensif, pemerintah justru mendiskrimnasi perempuan buruh migran khususnya pekerja rumah tangga melalui kebijakan Roadmap Zero Domestik Workers. Kebijakan yang diikuti langkah moratorium tersebut secara jelas melanggar hak perempuan untuk dapat bekerja dan mencari penghidupan yang layak. Kebijakan ini juga bertentangan dengan rekomendasi umum tentang konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) No. 26. Lebih lanjut kebijakan ini justru akan memperbesar peluang trafficking dan memperkuat pemiskinan perempuan.

Pelanggaran Hak Ketengakerjaan merupakan kasus terbanyak kedua setelah kasus trafficking yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Kasus ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gaji tidak dibayar, tidak adanya hari libur, hingga jam kerja dan beban kerja yang tidak manusiawi.

Berbagai kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami perempuan buruh migran menunjukan bahwa negara belum hadir dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak perempuan buruh migran.



(Suasana konferensi pers "Catatan Hitam Buruh Perempuan 2016", pada Jumat (29/04/206) di LBH Jakarta dan aksi " Catatan Hitam Buruh Perempuan 2015" di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta/ Foto: Luviana)










Luviana - www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Meme atau gambar yang meniru sambil menyebarkan ide, gagasan dan kemudian menyebarkan sesuatu yang baru adalah sebuah bentuk komunikasi yang terbilang baru. Jelang hari buruh sedunia yang diperingari setiap 1 Mei, para kelompok buruhpun membuat, menduplikasi gambar dan meluaskan meme ini bagai sebuah virus yang menyebar.

Intinya satu: penyebaran meme ini untuk mengajak anak-anak muda dan masyarakat luas yang menjadi ‘konsumen’ meme untuk turun ke jalan, maka gambar-gambar ajakan yang dipakai juga tidak boleh jauh-jauh dari apa yang dikonsumsi masyarakat dan anak-anak muda masa kini. 

Selain mengajak turun ke jalan, bentuk ini  merupakan rupa-rupa atau alat komunikasi baru karena selama ini buruh selalu identik dengan kelompok yang turun ke jalan. Jadi kini tak hanya turun ke jalan, namun juga mari kita jalan-jalan di dunia maya dengan si meme.

Aktivis buruh dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Khamid Istakhoiri menyatakan selama ini masyarakat sudah lelah dengan instrik-intrik poliitk, masyarakat ingin sebuah situasi yang melepaskan hidupnya dari semua ini, maka KPBI kemudian membuat meme ini dan menyebarkannya. Kenapa meme digemari? Karena meme memenuhi unsur gambar dan kata yang lucu, mudah diingat dan menyegarkan.

“Meme menjadi media untuk mentertawakan situasi yang ruwet menjadi mudah. Maka ada meme yang kami buat tentang film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC, kami buat menjadi Ada Apa Dengan Buruh atau AADB. Biar segar dan meluaskan informasi soal aksi hari buruh ini,” ujar Khamid Istakhoiri.

Jadi, mari kita turun ke jalan bersama si meme....


Luviana- www.konde.co

Hari buruh 1 Mei selalu diperingati sebagai hari buruh internasional. Komite Aksi Perempuan (KAP) sebagai sebuah komite yang berjuang untuk nasib buruh perempuan di Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan: Catatan Hitam Buruh Perempuan. KAP yang terdiri dari Konde Institute, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Arus Pelangi, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Institute Perempuan, JALA PRT, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migran Care, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan dan PurpleCode, tahun ini kembali mengeluarkan Catatan Hitam Buruh Perempuan 2016. Kami akan menuliskan catatan ini selama 3 hari (29 April – hari buruh 1 Mei 2016) . Berikut laporan kami:



Jakarta, Konde.co – Buku hitam ini bernama catatan hitam. Berisi catatan apa yang terjadi pada buruh perempuan. Nasib mereka yang di ujung tanduk pengadilan, setiap saat harus menerima nasib untuk di PHK, tak boleh berserikat, statusnya pegawai kontrak, bahkan banyak yang pegawai lepas. Jika lagi dibutuhkan maka para buruh perempuan ini akan dipanggil, jika tidak dibutuhkan maka akan diputus begitu saja.Begitulah nasib buruh perempuan.

“Inilah nasib pegawai lepas. Komite Aksi Perempuan mendata, saat ini jumlah perempuan pekerja kontrak makin banyak, tak hanya terjadi di industri rumahan namun juga terjadi di perusahaan-perusahaan,” demikian ujar Tiasri Wiandani, salah satu buruh perempuan anggota KAP.

Catatan tersebut merupakan awal dari catatan hitam buruh perempuan 2016 yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Perempuan (KAP).Dalam konferensi persnya yang dilakukan Jumat (29/04/2016) hari ini di LBH Jakarta, KAP menyatakan  bahwa secara umum pemerintahan Jokowi-Jusuf  Kalla belum mempunyai gagasan kritis. Gaya pemerintahan yang minim leadership, mengajak semua orang untuk bekerja dan berhubungan secara harmonis, namun belum merubah sesuatu secara fundamental. Kondisi inilah yang menyebabkan ketimpangan yang berujung pada tidak terselesaikannya persoalan yang menimpa para buruh perempuan Indonesia:


Nasib Buruk Pada Perempuan Buruh Perusahaan

Selain soal maternitas atau hak reproduksi buruh perempuan yang dianggap sepele oleh perusahaan, status kerja yang tidak pasti seperti kontrak, buruh harian lepas, membuat buruh perempuan di Indonesia harus berkompromi dengan waktu cuti melahirkan yang pendek, atau bersedia tidak dibayar upahnya dalam masa cuti, bahkan beberapa kasus membawa lamaran baru ketika kembali bekerja pasca cuti melahirkan.

Pada prakteknya, hak-hak reproduksi hanya disediakan untuk buruh tetap dan bukan untuk buruh outsourching atau pekerja tidak tetap. Sebagai contoh dalam industri garmen, beberapa perusahaan tidak memberikan cuti haid bagi pekerja mereka.

Selanjutnya ada praktek nyata kerja paksa yang terjadi yaitu ketika buruh perempuan dikondisikan untuk lemah skill dan kapasitas. Maka ketika bekerja, setiap menit mereka harus berproduksi menggenjot mesin demi mengejar target.

Bentuk lainnya: adanya kerja lembur paksa tanpa dibayar. Kekerasan berantai yang dilakukan oleh manajemen pabrik juga menimpa para buruh pabrik. Hal ini banyak terjadi pada buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik di Jakarta Utara.

Hal lain yaitu terjadinya pelecehan seksual terhadap buruh perempuan di pabrik masih terus terjadi

“Pelecehan seksual terjadi ketika buruh perempuan sering disentuh dan dilecehkan oleh para teknisi pabrik ketika teknisi tersebut sedang memperbaiki mesin. Kadang buruh perempuan tak kuasa melawan karena takut jika dipecat,” ujar Dian Novita dari Perempuan Mahardhika.

Praktek lain yaitu maraknya pemberangusan kebebasan berekspresi di Indonesia. 4 buruh perempuan saat ini sedang menghadapi dakwaan pengadilan pasca melakukan aksi buruh penolakan PP Pengupahan 78/2015  pada 30 Oktober 2015 lalu. Keempat buruh perempuan tersebut saat ini sedang dalam persidangan dan diancam hukuman penjara karena dianggap melakukan aksi ilegal.


Pembangunan Pabrik Memperburuk Hidup Perempuan Petani

Janji Jokowi-JK dalam Nawacita yang berjanji memberikan perlindungan bagi para petani, ternyata hanya memberikan janji semu. Petani perempuan di Kendeng, Rembang, JawaTengah lahan produktifnya terancam oleh keberadaan pertambangan. Pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah menunjukkan bukti keberpihakan pemerintah pada investasi sektor industri.

“Para perempuan petani di sejumlah daerah di Indonesia mewakili potret konflik lahan dan perampasan ruang hidup rakyat. Aksi yang dilakukan para perempuan petani Kendeng di depan Istana pada awal April 2016 lalu menunjukkan bahwa pemerintah masih abai pada persoalan kelompok minoritas seperti petani,” ujar Tiasri Wiandani.

Padahal apabila pabrik-pabrik semen di wilayah pegunungan beroperasi nanti, ribuan hektar lahan pertanian produktif akan hilang dan para petani kehilangan ruang hidup dan sumber ekonominya. Tentu saja dampak negatif ini tidak akan berhenti sampai disitu. Hilangnya ruang hidup dan sumber ekonomu akan merubah tatanan sosial, ekonomi dan kultur pedesaan Kendeng. Para petani akan dipaksa menjadi buruh pabrik semen yang tentu saja penghasilannya tidak akan sebanding dengan memiliki dan menggarap lahan pertanian mereka sendiri.

Selain itu, kehilangan ruang hidup akan menyebabkan migrasi penduduk desa ke kota-kota besar di pulau Jawa yang tentu akan menyebabkan problem yang lebih besar baik bagi desa yang ditinggalkan maupun bagi kota yang menjadi tujuan migrasi.

Belajar dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, hilangnya ruang hidup dan sumber ekonomi juga mendorong perempuan untuk menjadi buruh migran di luar negeri yang pada akhirnya seringkali harus menghadapi kekerasan berlapis. Lebih jauh, penambangan semen di pegunungan Kendeng akan berdampak buruk pada lingkungan hidup tidak hanya di di wilayah Kendeng namun juga di sebagian besar pulau Jawa. Krisis air dan kerentanan tanah akan meningkat.

“Saat ini sudah 683 hari perempuan petani Rembang bertahan di tenda perjuangan dengan tujuan memblokir akses pembangunan pabrik semen. Tindak kekerasan berkali-kali sudah mereka hadapi, yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan sebagai bentuk keberpihakan mereka pada pemilik modal. Pelbagai aksi sudah dilakukan di kurun waktu 2 tahun terakhir dan terakhir adalah aksi pasung semen yang dilakukan para perempuan petani Kendeng di depan Istana pada awal April 2016 lalu. Tiada hentinya perjuangan yang dilakukanpara perempuan petani Kendeng menunjukkan bahwa pemerintah masih abai pada persoalan kelompok minoritas seperti petani,” ujar Dhyta Caturani dari PurpleCode.



(Foto: Kalyanamitra)

Eko Bambang Subiantoro – www.konde.co

Ada satu ungkapan yang menarik dari seorang penulis besar Mark Twain yang membanggakan bagi pekerja pers, yakni There are only two things that can be lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth- Hanya ada dua hal yang membuat terang di bumi ini yaitu sinar matahari di langit dan pers yang berkembang di bumi. Ketika era media massa umum sedang tumbuh, keberadaan suatu peristiwa ataupun munculnya suatu gagasan sangat tergantung pada keberadaan media massa. Seperti kata Twain, pers benar-benar menjadi penerang bagi masyarakat.

Sekalipun tidak secara langsung berkaitan, ungkapan Mark Twain ini tetap relevan untuk era teknologi digital yang ditandai tumbuhnya sosial media, terutama dalam hal sebagai “penerang”. Pada era ini, setiap orang bisa menjadi pengabar informasi atau gagasan. Setiap individu maupun kelompok bisa menjadi penerang akan peristiwa melalui sarana yang tersedia, seperti Twiter, facebook, Youtube dan ratusan media sosial yang bisa dimanfaatkan dengan ribuan dan bahkan jutaan pengguna. Media sosial mengubah paradigma masyarakat terkait informasi, dari tergantung menjadi mandiri.

Menyadari penting dan strategisnya media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, tim kerja Program Mampu (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) meluncurkan akun media sosial Twitter @programMAMPU, di Jakarta (28/04/2016). Twitter @programMampu berisi tentang informasi aktivitas program Mampu bersama-sama dengan para Mitra Mampu dalam memberdayakan perempuan miskin untuk menjangkau akses pada pelayanan publik.

Teknologi Informasi untuk Perempuan

Pentingnya media informasi dan komunikasi melalui Twiter selain bisa menampilkan kegiatan yang selama ini dikelola dalam program MAMPU, juga bisa menampilkan pelajaran-pelajaran penting dari perempuan-perempuan yang berdaya, seperti Haeriah Rahman, Ketua Komisi II Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang hadir dalam peluncuran Twiter @programMampu tersebut.

Sebelum menjadi anggota parlemen, Haeriah adalah ibu rumah tangga pada umumnya.  Ketika ia terpilih menjadi anggota Parlemen, dia merasa pengetahuan secara mendalam tentang kerja parlemen sangat terbatas, sementara apa yang dilakukan tidak mudah. Haeriah mengaku, program MAMPU sangat mensupport dirinya untuk mengenal lebih jauh apa itu kerja parlemen, mulai dari penyusunan anggaran, lebih spesifik lagi anggaran berbasis gender, penyusunan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan berbagai ketrampilan lain yang benar-benar dibutuhkan.

Berkat pengetahuannya yang bertambah, Haeriah semakin aktif untuk bekerja memperjuangkan perempuan. Salah satu yang beliau merasa bangga adalah ketika bisa memperjuangkan anggaran bagi P2TP2 yang selama ini membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Maros. Sekalipun dialokasikan anggaran sebesar 54 juta, adalah suatu prestasi karena selama ini dukungan anggaran terhadap lembaga ini tidak ada. Haeriah juga membangun pendekatan partisipatif ketika menjaring aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD. Reses partisipatif ini dengan langkah membentuk kelompok konstituen, dari kelompok inilah Haeriah mendengarkan berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat, mulai dari masalah perempuan secara umum, sampai masalah-masalah rumah tangga. Metode ini membantu Haeriah untuk memahami persoalan yang terjadi di masyarakatnya.


“Pola ini akhirnya ditiru sama teman-teman anggota dewan lain, “kata Haeriah.

Selain Haeriah, hadir Desi Anwar, jurnalis dari CNN Indonesia. Kiprahnya di dunia jurnalis dan pertelevisian adalah kenyataan bahwa perempuan bisa juga berdaya dan maju.

Hadir juga Maesy Angelina, manajer riset MAMPU yang menceritakan  bagaimana ia bertemu dan bekerja dengan perempuan-perempuan hebat di wilayah dan bidangnya masing-masing. Dalam sesinya, Maesy menceritakan pengalaman tiga perempuan hebat yaitu Nurlina, nelayan perempuan dari Sebangko Sulawesi Selatan.Siti Mariam Ghozali dari Wonosobo Jawa Tengah, mantan buruh migran yang mendirikan perpustakaan Istana Rumbia yang sekaligus menjadi ruang bagi calon buruh migran perempuan untuk mendapatkan informasi terkait pekerjaan menjadi buruh migran, dan ketiga Wahdatul Aini, pedagang sayur yang juga aktif di Balai Sakinah Aisyiah, Ngawi Jawa Timr yang aktif memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan.

Program Mampu ini adalah sebuah inisiatif bersama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) untuk penanggulangan kemiskinan.Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan oublik dan penghidupandi wilayah-wilayah terpilih di Indonesia. Dalam menjalankan misinya, MAMPU bermitra dengan berbagai organisasi perempuan dan organisasi-organisasi yang bekerja di isu gender yang mempunyai jaringan luas. MAMPU bekerja di 26 Provinsi, 180 kabupaten/kota, 670 kecamatan dan menjangkau 1800 desa dengan perkiraan menjangkau sebanyak 8 juta penduduk di wilayah ini.

(Foto 1: Ictwatch)
(Foto 2 : Suasana peluncuran program Twitter MAMPU/ Eko Bambang Subiyantoro)

*Kustiah – www.Konde.co

Bagaimana nasib keluarga nelayan ketika pabrik-pabrik dibangun di sekitar pantai Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara tempat mereka tinggal? Laki-laki disana yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan, kini tak bisa melaut karena bangunan ini. Habibah dan para perempuan yang biasanya berjualan ikan dan membuat udang rebon, kini hanya bisa menjadi penyaksi bangunan pabrik.Anak-anak putus sekolah. Kustiah, seorang jurnalis dan aktivis perempuan menuliskan  situasi perempuan dan kehidupan disana. Tulisan ini merupakan tulisan kedua Kustiah setelah tulisan pertamanya dimuat Kamis (28/04/2016) kemarin:

Apakah Habibah menyerah dengan kondisi ini? Tidak. Meski kondisi ekonominya juga tak lebih baik dari tetangganya Habibah senantiasa menjaga kesadaran dan menularkannya kepada para tetangga. Apa saja yang dilakukan Habibah dan Perempuan nelayan disana?


Mengorganisir para ibu ke pengadilan
Air bersih menjadi persoalan bagi warga kampung Marunda Kepu ini. Habibah tak sekali dua kali mengajak para nelayan perempuan aksi ke pengadilan tinggi Jakarta atau ke sejumlah instansi untuk menuntut penyediaan air besih. Maklum, di Marunda ini air bersih seberti barang langka. Warga harus membeli air bersih Rp. 12 ribu untuk satu drum kecil atau setara 100 liter. Biasanya air sebanyak itu akan habis selama tiga hari.

Tak hanya soal air bersih, Habibah juga sering mengajak warganya berunjuk rasa menuntut supaya pemerintah memperhatikan kehidupan nelayan.

"Kami senantiasa berjuang keras sendiri. Sudah saatnya dan semestinya pemerintah mendengar dan melihat kami," ujar ibu yang hanya berpendidikan sekolah dasar ini.

Nusrhasanah (67), salah satu warga Kampung Kepu berkisah, dirinya beberapa kali mengikuti aksi yang digalang Habibah. Mulai aksi menuntut air bersih sampai aksi menagih janji pemerintah yang katanya akan memperhatikan nasib nelayan. Selama hidupnya Hasanah mengaku tak pernah ikut demo. Biasanya keluhan, rasa marah ia lampiaskan dengan omelan. Tak dinyana, dirinya yang sekolah dasar saja tak lulus bisa bicara di depan umum menyampaikan tuntutan dan aspirasinya.

"(Protes) Ini virus dari Bu Habibah. Ternyata kalau pemerintah mengingkari janjinya kita selaku warga bisa menagihnya," ujar perempuan janda beranak dua ini menambahkan.

Tak hanya Hasanah, Siti Laela (52), janda dengan enam anak ini juga berpendapat serupa. Dia tak menyesal beberapa kali berpanas-panas mengikuti ajakan Habibah berdemo. Bahkan menurut Laela, warga kampungnya perlu sesering mungkin menyampaikan tuntutan dan aspiranya kepada pemerintah sampai didengar.

"Kalau bukan ke pemerintah ke siapa lagi kami mengadu? Kami sudah lama menanggung kesulitan hidup seperti ini," kata Laela.

Hasanah dan Siti Laela bekerja sebagai pedagang. Hasanah jualan jajanan anak-anak sementara Laela jualan makanan dengan berkeliling kampung. Mereka mengatakan, perjuangan warga Kampung Marunda memang tak mudah. Meski beberapa kali berdemo pemerintah dan instansi terkait tetap bergeming. Hingga kini air bersih tetap masih menjadi barang langka dan mahal di Marunda Kepu.

Tetapi mereka mahfum. Di tengah keputusasaan warga masih ada sosok yang sering menyemangati dan mengingatkan mereka untuk tetap 'waras'.  Warga, khususnya anggota yang tergabung dalam Kelompok Mekar kerap mendapat suntikan semangat dari Habibah. Beberapa kali Habibah mengajak warga mengikuti seminar, diskusi, pelatihan yang diadakan beberapa LSM. Tak jarang juga, kelompoknya mendapatkan bantuan berupa semabako yang diberikan beberapa bulan sekali. Atau mendapatkan pesanan untuk kerajinan tangan.

"Semua yang diinisiasi Bu Habibah tak ada yang tak memberikan manfaat. Meskipun beberapa usaha mungkin perlu menunggu hasil dalam waktu lama," ujar Laela


Perjuangan Kelompok Perempuan Mawar
Kondisi yang paling membuatnya merasa miris adalah ketika ia melihat banyak ibu-ibu tetangganya yang tak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Meski ia sendiri juga bukan orang berada, Habibah tetap berupaya mencari cara supaya bisa membantu para nelayan perempuan.

Kelompok ibu-ibu yang dibentuk pada tahun 2008 tetap ia hidupkan kembali pada 2013 dengan nama Kelompok Mawar. Kegiatan kelompok saat ini lebih fokus ke arisan. Seminggu sekali anggota arisan membayar Rp10 ribu dengan potongan simpanan Rp2 ribu. Dan memberlakukan beras jimpitan seminggu sekali sebanyak satu gelas.

 Khusus  jimpitan digunakan untuk keperluan sosial. Misal memberi sumbangan kepada warga yang sedang sakit atau kesusahan. Sementara simpanan Rp2 ribu yang terkumpul  biasanya dipinjamkan ke anggotanya lagi untuk modal usah. Rata-rata pinjaman berkisar Rp200-300.

Perjuangan Habibah menggerakkan kelompok itu tak mudah. Untuk menanamkan kesadaran warga kampungnya Habibah kerap mendapat cibiran. Mulai dianggap hanya bisa mengumpulkan dan menggerakkan warga, hingga cibiran dianggap mengambil keuntungan dari kelompok yang ia bentuk.

"Saya menaruh muka badak menanggapi cibiran seperti itu. Saya anggap sebagai risiko perjuangan," katanya.

Meski belum terlihat besar, Habibah bisa melihat hasil sedikit demi sedikit. Misal bagaimana masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menanam sayuran di pinggiran lahan kosong milik sebuah perusahaan. Di sana ada banyak sayuran seperti bayam, cabai, kangkung, timun, terong dan beberapa jenis sayuran lainnya yang dikelola dan bisa dinikmati bersama.

Habibah menyatakan, dari hal kecil inilah para perempuan bisa menunjukkan, bahwa nasib tak berada di tangan orang lain. Nasib kampung ini berada di tangan mereka yang berusaha dan berjuang.

(Foto: langitperempuan.com)


*Kustiah.
Sejak lulus SMA, perempuan kelahiran Blora 10 Mei ini bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Mengawali karier sebagai reporter di media lokal di Semarang, Suara Rakyat saat masih kuliah. Semasa kuliah aktif di pers mahasiswa dan organisasi eksternal kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Semarang sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan. Lulus kuliah tahun 2005 memilih menjadi editor buku di Yogyakarta. Setahun kemudian bergabung dengan Harian Jurnal Nasional.  Setelah tiga tahun, pindah ke majalah ekonomi perbankan Stabilitas milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Awal Februari 2010 bekerja di media online www.jurnalparlemen.com dengan fokus liputan politik di parlemen.Dan, terakhir bekerja untuk www.detik.com. Sehari-hari meliput isu politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta sejak 2009. Kustiah bisa dihubungi lewat email:kustiah.tanjung@gmail.com

Luviana – www.konde.co

Jakarta, konde.co –  Tanggal 28 April hari ini, masyarakat dunia memperingati hari ini sebagai hari kecelakaan kerja bagi para buruh. Sejumlah serikat buruh seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengeluarkan catatan antaralain soal kecelakaan kerja yang dialami para buruh di Indonesia.

Setiap 6 jam terdapat buruh yang tewas karena kecelakan kerja. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat rata-rata 1 buruh meregang nyawa setiap 6 jam.

Tahun lalu, terjadi 2.375 dari total 105. 182 kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya penggerak
roda perekonomian tersebut. Padahal, data ini belum mencakup pekerja informal dan pekerja formal yang tidak tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Buruh pergi bekerja untuk menjual tenaga demi penghidupan. Kami tidak mengantar nyawa,” ujar Khamid Istakhori, salah satu pimpinan kolektif Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dalam aksinya Kamis (28/04/2016) hari ini di Jakarta.

Khamid menegaskan, KPBI melihat peningkatan angka kecelakaan kerja sebagai tren yang harus diturunkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan kecelakaan kerja meningkat hingga 5% setiap tahunnya.Sebagian besar laju peningkatan itu berasal dari angka kecelakaan kerja berat.


Kecelakaan Kerja Terbesar
Lebih jauh dia menjelaskan, sektor konstruksi dan manufaktur masih merupakan penyumbang terbesar kecelakaan kerja di Indonesia. Dua sektor industri tersebut menyumbang 31, 9 % dan 31, 6 % dari total kecelakaan kerja di Indonesia. Angka ini disusul dengan angka 9,3 % dari sektor Transportasi.

KPBI juga menilai ada potensi besar kematian akibat kerja yang dihasilkan dari masih digunakannya bahan Asbestos di Indonesia. Padahal asbestos sendiri sudah dilarang oleh sebagian negara di dunia karena terbukti menjadi penyebab kanker.

“Korea Selatan, pada tahun 2009 dan Singapura pada tahun 1989 sudah melarang total asbes. Tempat kerja bukan Kuburan,” tegas Khamid Istakhori.

Dalam peringatan International Workers’ Memorial Day (Peringatan terhadap Kematian Pekerja) yang jatuh pada tanggal 28 April, KPBI mengkampanyekan dan juga sebagai seruan bagi semua pekerja di Indonesia “Hukum Kuat – Penegakan Kuat – Serikat Kuat.” Hal ini dinilai penting sebagai solusi membangun kesadaran bersama dan mendesak pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan kerja di Indonesia.

KPBI meyakini ketegasan penegakan hukum dari aparat pemerintah akan memaksa pengusaha tunduk pada peraturan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Lebih dari itu, KPBI menilai penguatan serikat buruh menjadi garda depan untuk mengawasi para pengusaha tidak mengurangi keamanan demi mengejar laba.


(Peringatan International Workers’ Memorial Day /Peringatan terhadap Kematian Pekerja yang jatuh pada tanggal 28 April, KPBI mengkampanyekan dan juga sebagai seruan bagi semua pekerja di Indonesia agar ada hukum yang kuat, penegakan kuat dan serikat yang kuat/ Foto: Guruh Dwi Riyanto)

Luviana – www.konde.co

Melihat Hillary Clinton, kandidat presiden Amerika yang tampil berpidato di depan publik membuat banyak orang berdecak kagum. Inilah simbol independensi perempuan. Hillary tampil percaya diri dan sangat meyakinkan. Banyak perempuan pemimpin di dunia juga melakukan hal yang sama.

Namun menjadi perempuan yang tampil secara powerfull di depan publik ternyata tak mudah. Sejumlah penelitian bahkan menyebutkan bahwa laki-laki dianggap lebih percaya diri jika tampil di depan publik dibanding perempuan. Mereka juga seperti tidak terbebani jika melakukan pidato di depan umum.

Untuk melihat bagaimana perempuan dibandingkan laki-laki dalam melakukan komunikasi di depan publik: seperti berbicara di depan umum, berpidato di depan masyarakat atau berkampanye politik di depan umum, maka kita harus mengidentifikasi apa hambatan perempuan dalam  melakukan komunikasi di depan publik.

Ada sejumlah identifikasi soal hambatan perempuan juga kelebihan perempuan yang kami kumpulkan. Dianne G. Bystrom, Iowa State University dalam artikel berjudul: "Women as Political Communication Sources and Audiences" misalnya menyebutkan bahwa perempuan mengalami hambatan kultural dan pengetahuan, namun perempuan mempunyai kelebihan seperti sangat persuasif, hangat dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari:


Hambatan Kultural
Secara kultural, perempuan distereotypekan sebagai orang yang: pemalu, takut, suka menangis. Sedang laki-laki identik dengan: berani, pantang menyerah, tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi  di depan publik karena stereotype inilah yang kemudian menyebabkan menjadi  minder, tak punya keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan.

Hambatan kultural lain, perempuan juga distereotypekan masyarakat sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik, tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki.  Inilah yang menyebabkan perempuan tidak mudah untuk percaya diri.

Perempuan juga distereotypekan sebagai orang yang: tak pantas memimpin. Identitas inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri. Stereotype yang dibesarkan masyarakat ini terus melekat pada perempuan.


Hambatan Pengetahuan
Selain secara kultural, perempuan juga mempunyai banyak hambatan pengetahuan. Banyak perempuan yang tidak punya waktu untuk pergi dari rumah karena ia bertanggungjawab secara domestik. Perempuan yang bekerja di luar rumah misalnya di kantor, juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi/ berjaringan/ mencari pengetahuan karena ia juga diberikan beban harus mengurusi urusan domestik.

Inilah yang menyebabkan laki-laki mempunyai banyak waktu dalam mengakses pengetahuan dan banyak waktu untuk berjaringan. Dalam berkomunikasi secara politik, ini menyebabkan perempuan menjadi minder ketika berbicara di depan publik.

Indentifikasi tentang politik yang kotor dan korup juga menyebabkan perempuan menjadi takut untuk berkiprah di dunia politik. Dalam berkomunikasi secara politik, di satu sisi ini merupakan hambatan bagi perempuan untuk maju dalam berpolitik.

Begitu juga dalam hal mendapatkan akses. Di media, karena tak banyak tampil di depan publik dan merasa tak punya pengetahuan cukup, maka perempuan tak berani berbicara di depan media. Inilah yang mengakibatkan banyak laki-laki yang mengisi media sebagai narasumber untuk berkomunikasi di depan publik.


Kelebihan perempuan: persuasif dan praktek
Namun sejumlah penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan kondisi ini perempuan harus melihat kelebihannya, yaitu: perempuan lebih pandai untuk berkomunikasi secara personal, tidak sombong dan acuh, inilah yang menyebabkan perempuan lebih dekat dengan publik ketika berkampanye atau berbicara di depan masyarakat.

Kelebihan lain, karena setiap hari berpraktek dengan lingkungannya, ini menjadikan perempuan sangat paham bagaimana mengelola isu dan berpraktek secara isu, misalnya: melakukan komunikasi politik dengan membawa isu kemiskinan, kesehatan, dll. Perempuan juga dekat dengan masyarakat dan mempunyai contoh-contoh konkret apa yang sudah ia lakukan selama ini.
Karena perempuan tak banyak berteori, ia berpraktek dan melakukannya dalam kehidupan sesehari.



(Foto: Rahmadarsyad.com)

Bagaimana nasib keluarga nelayan ketika pabrik-pabrik dibangun di sekitar pantai tempat mereka tinggal? Laki-laki disana yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan, kini tak bisa melaut karena bangunan ini. Para perempuan yang biasanya berjualan ikan dan membuat udang rebon, kini hanya bisa menjadi penyaksi bangunan pabrik. Kustiah, seorang jurnalis dan aktivis perempuan menuliskan  situasi perempuan dan kehidupan disana:


*Kusti’ah – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Aroma amis khas laut menyeruak begitu memasuki sebuah perkampungan kecil di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, belum lama ini. Perkampungan ini tak begitu luas. Hanya  ada sekitar dua puluh deret rumah berjajar ke belakang dan lima deret rumah menyamping yang dikelilingi selokan terbuka penuh lumpur hitam dan sampah.

Siang itu di setiap jarak lima rumah beberapa ibu menggendong anak sedang duduk bergerombol. Sebagian besar mereka berkumpul di sebuah warung jajanan.

Kampung yang terdiri dari dua RT dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 100 kepala keluarga ini tampak sepi. Yang banyak terlihat selain ibu-ibu dan remaja yang bergerombol adalah aktivitas anak-anak yang bermain layangan. Hanya beberapa lelaki yang terlihat mengurus empang ikan.

Menurut Habibah (50 tahun), salah satu warga kampung yang menjadi Ketua Kelompok Mekar, kelompok perempuan nelayan di Marunda, dua bulan belakangan ini para kepala rumah tangga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan memang tak ada yang di rumah.

Selama musim barat para nelayan berpindah pekerjaan dari nelayan menjadi buruh bangunan dan buruh bongkar bangunan tua. Biasanya saat siang nelayan biasa menyandarkan perahunya di pantai. Namun karena angin kencang para nelayan tak pergi melaut dan meninggalkan kampung. Maka tak heran jika kampung Marunda Kepu sepi nelayan laki-laki.

Seperti yang dilakukan Gobang (51) suami Habibah yang dua bulan belakangan bekerja menjual jasa membongkar bangunan tua.


Nasib Perempuan dan Anak Marunda

Sebenarnya kondisi ekonomi kampung Marunda Kepu mengalami  situasi yang tak setragis seperti ini sebelum tahun 2008. Habibah mengenang, setelah tahun 2008 kondisi ekonomi warga kampungnya berubah drastis. Semenjak banyak pabrik dibangun di sekitar pantai Marunda nelayan hanya bisa membawa hasil tangkapan sedikit yang jika dijual laku sekitar Rp 20 ribu. Di sekitar kampung Marunda Kepu berdiri beberapa pabrik di antaranya Pabrik Semen, pengolahan sawit, garmen, dan masih ada beberapa lagi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, nelayan dulu bisa membawa pulang hasil tangkapannya hingga senilai Rp 1 juta sehari. Tetapi sekarang, hal ini tak bisa dilakukan.

"Sekarang dapat Rp50 ribu saja sudah hebat," kata Habibah.


Tak hanya mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, berdirinya banyak parbrik yang menyebabkan polutan juga menyebabkan ekosistem laut rusak berat. Habibah mengenang, pada tahun 1990-an dirinya kerap membuat trasi dengan hanya menyerok udang rebon yang ada di Pantai Marunda.

Sekali serok Habibah bisa mendapat udang rebon sebanyak 3-5 kilogram. Tak jarang dalam tiga atau empat hari ia memanen rebon sebanyak satu ton. Semuanya ia buat menjadi trasi jika ada pesanan dari kenalannya baik dari warga di kampung lain maupun kenalan di lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Kiara atau Oxfam.

Saat berjaya Habibah tak menikmatinya sendiri. Memiliki banyak jaringan dan kemudahan menerima pesanan seperti membuat trasi atau kerajinan tangan ia bagikan juga ke tetangganya. Mula-mula pesanan nya distribusikan  ke nelayan perempuan yang ada di sekitarnya yang berjumlah sekitar 15 ibu-ibu. Namun, karena pesanan makin meningkat ia mulai mengajak nelayan perempuan lebih banyak lagi hingga berjumlah sekitar 100 perempuan lebih yang ia bagi dalam 10 kelompok.

Tak hanya fokus memproduksi trasi dan kerajinan tangan berupa pembuatan lampion, Habibah mengembangkan usahanya dengan membuat kerupuk, onde-onde dari buah mangrove, bros, bingkai pigura dan aneka kerajinan tangan lainnya dari bahan kulit kerang.

Tetapi kejayaan itu perlahan menyusut. Kondisi laut yang semakin memburuk membuat rebon makin sulit didapat. Begitu juga kulit kerang putih untuk bahan kerajinan tangan. Untuk mendapatkan kulit kerang putih kini Habibah harus membeli dan memesan khusus ke toko bahan souvenir kerajinan tangan.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan  perekonomian warga di kampungnya makin terpuruk.

"Boro-boro untuk bayar sekolah. Untuk biaya makan saya sulit," ujar Habibah yang menyebutkan bahwa kini anak putus sekolah bertambah `banyak. Dan anak-anak di kampungnya paling tinggi mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama



(Foto: Oxfam dan kiara.or.id)


*Kusti’ah. Sejak lulus SMA, perempuan kelahiran Blora 10 Mei ini bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Mengawali karier sebagai reporter di media lokal di Semarang, Suara Rakyat saat masih kuliah. Semasa kuliah aktif di pers mahasiswa dan organisasi eksternal kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Semarang sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan. Lulus kuliah tahun 2005 memilih menjadi editor buku di Yogyakarta. Setahun kemudian bergabung dengan Harian Jurnal Nasional.  Setelah tiga tahun, pindah ke majalah ekonomi perbankan Stabilitas milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Awal Februari 2010 bekerja di media online www.jurnalparlemen.com dengan fokus liputan politik di parlemen.Dan, terakhir bekerja untuk www.detik.com. Sehari-hari meliput isu politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta sejak 2009. Kustiah bisa dihubungi lewat email:kustiah.tanjung@gmail.com



Luviana – www.konde.co

Jakarta, konde.co – Apa saja persoalan yang dialami para perempuan pekerja? Jaringan Perempuan Mahardhika mempunyai catatan tentang persoalan yang dialami para perempuan buruh atau pekerja, terkait dengan hak maternitas atau hak reproduksi perempuan. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers tentang pelanggaran hak reproduksi perempuan pada buruh-buruh perempuan, Selasa (27/04/2016) kemarin di Jakarta. Apa saja hak buruh perempuan yang selama ini dilanggar?


Persoalan perempuan pekerja
Thien Koesna dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengungkapkan bahwa di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta misalnya: terdapat kurang lebih 80 perusahaan dari sektor garmen, dan mempekerjakan sekitar 80.000 orang dengan jumlah buruh perempuan mencapai 90%.

Tetapi sebagian besar pabrik tidak menyediakan ruang menyusui (Laktasi). Ketiadaan ruang laktasi memaksa para ibu membuang Air Susu Ibu (ASI) ke toilet, atau bahkan ditahan berjam-jam ketika bekerja yang mengakibatkan ASI merembes ke pakaian mereka. Situasi ini juga berdampak pada bayi, yaitu para balita anak-anak buruh perempuan tidak memperoleh ASI Eksklusif setidaknya dalam masa 0-6 bulan.

Situasi lain yang umum dihadapi buruh perempuan yaitu: hampir seluruh buruh perempuan mempunyai jam kerja yang panjang serta tidak disediakannya fasilitas untuk ibu hamil, seperti kursi duduk untuk yang bekerja dengan berdiri lebih dari 5 jam, ruang kerja yang terhindar dari paparan zat kimia dll membuat buruh ibu sangat rentan mengalami keguguran terutama di awal kehamilan.

Karena kondisinya hingga hari ini banyak buruh perempuan yang bekerja di pabrik yang bekerja dengan berdiri, bagaimana jika ia sedang hamil? Apakah harus berdiri terus dan tak boleh duduk?

“Selain itu status kerja yang tidak pasti seperti buruh perempuan masih bekerja dengan sistem kontrak, sistem buruh harian lepas, membuat buruh perempuan harus berkompromi dengan waktu cuti melahirkan yang pendek, atau bersedia tidak dibayar upahnya dalam masa cuti, bahkan beberapa kasus harus membawa lamaran baru ketika kembali bekerja di pabrik tersebut pasca cuti melahirkan,” ujar Thien Koesna.


Pelanggaran di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Mutiara Ika Pratiwi dari Seknas Perempuan Mahardhika juga mengungkapkan bahwa pelanggaran hak reproduksi perempuan ini tidak saja terjadi di lingkungan industri, tapi juga di lembaga pemerintahan.

Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dituntut harus menandatangani surat pernyataan tidak akan hamil selama menjadi CPNS. Tindakan itu tentu saja melanggar hak maternitas perempuan dan menyebabkan praktek diskriminasi berkelanjutan pada CPNS tersebut.

Niken, seorang Ibu sekaligus CPNS di lembaga pemerintah yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan sempat menandatangani surat pernyataan yang salah satu isinya berisi pernyataan :“Tidak Akan Hamil Selama Menjadi CPNS”.

Tetapi selama masa kerjanya sebagai CPNS, Niken kemudian hamil dan melahirkan anak pada tanggal 23 April 2015. Selama hamil dan melahirkan, Niken berupaya agar tetap dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja, seperti tetap menjalankan tugas dan berkomunikasi dengan atasan.

Selama dirawat di Rumah Sakit untuk persiapan operasi caesar, dan karena pernyataan yang telah di tandatangani Niken tersebut, dia terpaksa hanya mengajukan cuti sakit 4 hari pasca operasi caesar dan bukan cuti melahirkan selama 3 bulan. Hal ini berdampak pada anaknya yang dinyatakan bilirubinnya tinggi yang menyebabkan kuning pada bayi karena kurang mendapatkan ASI.

“Atas perihal ini, saya mengalami penundaan pengangkatan sebagai PNS, karena seharusnya masa tugasnya sebagai CPNS berakhir pada tanggal 1 Februari 2016, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian,” ujar Niken.


Pelanggaran terhadap perempuan
Apa yang dialami oleh para ibu pekerja ini baik di sektor industri maupun lembaga pemerintahan tentu saja bertentangan dengan UU HAM No.39 tahun 1999 No. 49 ayat (2), tentang pemenuhan hak atas perlindungan khusus bagi perempuan berkenaan dengan fungsi reproduksinya.


“Berdasarkan fakta-fakta diatas semakin memperjelas bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan maternitas terhadap ibu pekerja telah gagal di lapangan, kegagalan itu antara lain: Kurangnya penyediaan fasilitas khusus bagi Ibu Hamil, Perlakuan tidak adil pada Ibu Hamil, Buruh Ibu rentan keguguran di masa-masa awal kandungan, Pelanggaran hak cuti keguguran di tempat kerja, Tidak adanya jaminan kerja bagi Buruh Ibu paska cuti melahirkan, Kegagalan memberikan ASI Eksklusif karena; minimnya ruang menyusui, pendeknya waktu cuti melahirkan dan takut kehilangan pekerjaan, Beban biaya pemenuhan gizi selama kehamilan, biaya melahirkan dan perawatan anak yang tidak ditanggung dalam komponen upah,” ujar Natali dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM).

Atas pelanggaran hak-hak maternitas dan kegagalan implementasi perlindungan maternitas terhadap ibu pekerja, maka jaringan Perempuan Mahardhika kemudian menuntut kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi International Labour Organisation (ILO) No.183 tahun 2000 yang menjelaskan standar komprehensif perlindungan hak maternitas, memastikan adanya keputusan bersama tentang perlindungan maternitas diantara 3 kementreian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kesehatan.

“Selain itu juga meningkatkan kinerja Badan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan memiliki perhatian yang serius tentang pelanggaran hak maternitas ditempat kerja, melakukan tindakan tegas serta penangkapan bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran hak-hak maternitas dan memastikan tidak ada lagi prasyarat kerja yang melanggar hak maternitas perempuan dalam sektor industri bahkan lembaga-lembaga pemerintahan,” ujar Mutiara Ika.

Dian Novita dari Perempuan Mahardhika menyatakan bahwa BKKBN dan semua instansi pemerintahan harus menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan di lingkungan kerja BKKBN dan menjamin tidak berulang kembali masalah serupa seperti yang dialami Niken.

“Khusus untuk BKKBN seharusnya bersikap cepat tanggap terhadap kasus yang dialami saudaraNiken dan segera menindaklanjuti pertemuan dengan kuasa hukumnya,” ujar Dian Novita.



(Foto: Suasana konferensi pers perempuan pekerja. Dari kiri ke kanan: Mutiara Ika (Seknas Perempuan Mahardhika), Niken (CPNS BKKBN), Thien Koesna (Federasi Buruh Lintas Pabrik/ FBLP), Natali dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) dan Dian Novita/ Perempuan Mahardhika). Foto: Dian Novita/ Perempuan Mahardhika dan FSp2KI.org
Luviana – www.konde.co




Jakarta, Konde.co – Permintaan agar ia tak mengambil jurusan film itu datang dari orangtuanya. Kennedy Jennifer Dhillon, tak boleh kuliah film oleh orangtuanya, karena menurut orangtuanya, menjadi sutradara film selalu identik dengan pulang malam, jam kerja tak menentu dan nasib yang juga tak tentu. Pekerjaan menjadi sutradara film menurut orangtuanya adalah pekerjaan laki-laki yang tak cocok dengan perempuan.

“Barangkali jika saya menuruti kemauan orangtua untuk tidak mengambil jurusan film, maka saya saat ini tidak berdiri disini,” demikian Kennedy.

Kennedy Jennifer adalah sutradara film “Women and Impact” yang pada Selasa (26/04/2016) kemarin diluncurkan di Komnas Perempuan. Film ini menceritakan tentang stereotype yang melekat pada perempuan, juga kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan hanya karena ia seorang perempuan.

Kennedypun pernah mengalaminya. Ia kemudian melepaskan stigma ini dan membuktikan pada orangtuanya bahwa perempuan bisa membuat film dan bekerja di film. Walaupun tak mudah untuk membuktikannya. Untuk membuat film misalnya, Kennedy biasanya menabung dulu. Setelah uang terkumpul baru kemudian bisa membuatnya. Memang harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, ungkap Kennedy.


Menolak Kekerasan


Selain menolak stigma pada dirinya, ada hal lain yang terus menganggunya, ketika ia sering dipanggil sebagai: India. Kennedy yang merupakan keturunan India, sering dipanggil “India, India...”

Ini tentu membuatnya jengah.

Pernah pada suatu hari ia dilecehkan oleh seorang satpam di sebuah Mall. Selain dilecehkan, ia juga dipanggil: India. Kennedypun melawan. Sang satpam kemudian dilaporkannya ke manajemen Mall. Dan benar, satpam tersebut memang sudah berkali-kali melakukan pelecehan terhadap perempuan lain yang sering berkunjung ke mall tersebut. Ia menyatakan diri sebagai perempuan yang siap untuk melawan dan tak mau jadi korban. Kisah hidupnya inilah yang kemudian menginspirasinya membuat film tentang perempuan.

“Saya tidak bisa membayangkan jika para perempuan korban berhenti melawan, karena jika tidak melawan maka akan banyak korban berjatuhan. Saya membuat film ini karena melihat kenyataan bahwa stigma dan kekerasan yang masih banyak dialami perempuan.”

Selain membuat film dan video klip, Kennedy kemudian juga menulis buku: #Fight#Pray#Hope#, Garis Harapan untuk Anak Penderita Kanker.” Kennedy menulis buku ini setelah melihat pengabdian seorang dokter yang merawat kanker anak-anak, dr. Edi Setiawan Tehuteru yang tulus melayani pasiennya. Ia tersentuh dengan apa yang dilakukan dokter dan pasien kanker anak-anak. Buku ini ditulisnya ketika ia menjadi volunteer untuk anak-anak penderita kanker di rumah sakit di Jakarta.

“Jika saya kuliah di manajemen atau jurusan teknik, saya pasti tidak bisa menjadi volunteer dan menuliskan buku ini karena hati saya tidak disana. Hati saya disini, menulis buku dan membuat film,” ujar Kennedy.

Bagi Kennedy, film atau buku adalah tempat untuk bercerita atau bertutur. Dengan film dan buku para perempuan bisa menceritakan kekerasan atau diskriminasi yang selama ini mereka alami. Kennedy tak sendiri, ada banyak perempuan yang mengalami kekerasan yang sama dan akhirnya menolak  segala bentuk kekerasan ini.



(Foto: instagram)


Luviana – www.konde.co

Jakarta, konde.co – Sebuah film tentang perempuan kembali diluncurkan. King of The Day Production bekerjasama dengan Komnas Perempuan   meluncurkan sebuah film tentang kehidupan perempuan yang menerima stereotype karena mereka perempuan, juga mendapatkan kekerasan dan diskriminasi hanya karena mereka perempuan. Peluncuran dilakukan Selasa (26/4/2016) hari ini di Jakarta.

Film dokumenter berjudul “Women and Impact”  yang disutradari oleh Kennedy Jennifer Dhillon dan Mindo Carlo Sopar Pasaribu ini berkisah tentang 15 perempuan yang berjuang untuk melawan stereotype, kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami. Antaralain ada kisah tentang aktivis HIV/AIDS Baby Jim Aditya, Penyanyi Imela Kei, psikolog anak Elisabeth Santoso, aktivis perempuan Mariana Amiruddin, aktivis HIV/AIDS Christina Siahaan, 2 penyanyi Imela Kei dan Kartika Jahja, juga aktivis perempuan Helga Worotidjan.

Kartika Jahja misalnya sering menerima pertanyaan tentang: mengapa tubuhnya gemuk? Apakah tidak bisa kurus agar penampilannya terlihat menarik?. Ini membuat Kartika kemudian menjadi minder dan menyadari bahwa tubuhnya tidak disukai oleh orang yang melihatnya.

Imela Kei ketika belum menjadi penyanyi Ten 2 Five, pernah bekerja sebagai seorang sekretaris sebuah perusahaan. Ia banyak dirayu dan harus mau diajak kencan oleh atasannya. Imela Kei sangat terpukul dengan kondisi ini.

“Saya seperti tidak dihargai, padahal saya hanya ingin bekerja mencari uang seperti yang lainnya, namun saya mengalami pelecehan-pelecehan dari atasan saya dulu,” jelas Imela.

Karena mau keluar dari situasi ini, maka ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Hal ini tak mudah karena ia membutuhkan uang untuk hidup. Beruntung, ia cepat bangkit dan kemudian terus menyanyi. Tak berapa lama, Imela malah bisa membuat album bersama teman-temannya di Ten 2 Five.


Sejumlah perempuan lain juga mendapatkan stigma buruk karena mereka bertatto. Karena tatto bagi perempuan selalu identik dengan perempuan nakal dan buruk hidupnya.

Hal lain juga diterima oleh Sandra Pertasari seorang politisi dari PDIP. Ia adalah perempuan yang mendapatkan pelecehan pada peristiwa 27 Juli di Jakarta. Pada saat kerusuhan 27 Juli  1997 terjadi, Sandra pernah ditelanjangi. Tak mudah baginya menerima kenyataan-kenyataan ini. Film ini berkisah tentang bagaimana para perempuan menerima kenyataan dan kemudian bangkit dari keterpurukan.

Sementara yang lain, ada kisah tentang aktivis HIV/AIDS seperti Baby Jim Aditya. Baby karena bekerja untuk melakukan kampanye kesadaran gender pada sopir-sopir truk di Pantura, ia sering pulang malam. Karena seringnya pulang malam ini, iapun sering dipertanyakan masyarakat, tentang mengapa ia sebagai perempuan sering pulang malam dan terlalu banyak beraktivitas.

Serba Salah Menjadi Perempuan

Setelah menonton film ini, para penonton pasti akan menghela nafas:  serba salah memang menjadi perempuan, ya. Menjadi gemuk salah, pulang malam salah, menjadi aktivis salah, apalagi bertatto. Cap atau stigma buruk inilah yang selalu dilekatkan pada perempuan. Stigma ini menjadi kultur yang tak lentur hingga kini. Hal ini pulalah yang kemudian membatasi ruang gerak perempuan. Para perempuan menjadi benci dengan tubuhnya karena stigma yang melekat ini. Perempuan juga seperti diminta untuk hidup seperti yang diinginkan masyarakat seperti harus selalu di rumah, tidak boleh macam-macam, tidak boleh dandan terlalu cantik dan penurut, tak boleh protes.

Film ini memang sengaja diluncurkan untuk menunjukkan stigma, kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan, sekaligus juga menunjukkan bagaimana perempuan kemudian hidup dengan ini semua. Ada yang memilih untuk meratapi lalu bangkit, namun ada yang memilih menolak dan melawan. Film Kennedy Jennifer menceritakan tentang ini semua.



(Foto: Suasana Peluncuran film "Women and Impact" di Komnas Perempuan, Selasa 26 April 2016/ Luviana/ www.konde.co)
*Sofyan Wimbo -  www.konde.co


“Ini adalah kisah tentang anak perempuan di sebuah desa tandus yang bernama Nglebak, Blora, Jawa Tengah. Pengalaman saya menjadi relawan pengajar selama 4 tahun di desa tersebut, mendorong saya untuk menuliskan kisah ini. Kisah tentang nasib anak perempuan di pulau Jawa yang masih tertinggal.  Berpendidikan rendah, dan tubuh yang kemudian menjadi aset yang diperjualbelikan.”


Saya menjadi tertegun, saat seorang anak didik saya mengakui bahwa dirinya tengah hamil dengan laki – laki yang lebih dewasa darinya. Padahal usianya saat itu masih 14 tahun serta masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Ini yang membuatnya berhenti sekolah. Ternyata ini tidak hanya terjadi pada anak didik saya saja, tetapi juga terjadi pada sebagian besar anak perempuan di desa ini.


Lingkungan yang Tak Bersahabat pada Perempuan

Adalah mata pelajaran Tehnik Informasi Komputer, atau disingkat TIK, itulah tugas mengajar saya. Meskipun sekolah tersebut tidak memiliki computer tetapi Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mengimajinasikan bahan ajar tanpa adanya alat ajar, inilah Indonesia. Selain itu, saya juga mengajar mata pelajaran seni budaya, ini adalah kesukaan saya.  

Iya saat itu saya berkesempatan menjadi relawan pengajar di sebuah sekolah bertempat di desa Nglebak Kabupaten Blora. Desa ini terletak di pegunungan kapur yang tandus dan membentang dari Ngawi hingga ke Jawa Tengah, walaupun masih ada rerimbunan pepohonan yang mengelilingi desa ini.

Namun apabila musim penghujan berhenti, air sungai mengering begitu juga dengan air di sumur – sumur penduduk desa. Lahan desa yang luas hanya bisa ditanami oleh tanaman Jati, itupun bukan milik penduduk tetapi milik PERHUTANI. Sebuah perusahaan umum milik negara yang selalu menggunakan dalih bagi hasil kemitraan meskipun nyatanya, tidak demikian.

Sulitnya lahan dijadikan lahan pertanian mendorong penduduk di desa Nglebak lebih banyak bermata pencaharian sebagai penambang pasir di daerah aliran sungai, dengan pendapatan dibawah UMR. Ya paling hanya bisa untuk makan. Saya sebenarnya khawatir lama kelamaan ini akan merusak kondisi alam di daerah aliran sungai itu. Namun perlu upaya keras untuk mengubahnya apalagi dengan keterbatasan saya.

Lingkungan yang tak bersahabat inilah yang membuat penduduk disana, terutama para perempuan minim punya akses di tanah pertanian. Padahal jika tanah pertanian bisa digarap perempuan, kondisi ekonomi mereka akan lebih baik.


Tubuh Perempuan sebagai Aset
Bagi sebagian penduduk lainnya, mereka akhirnya akan lebih memilih merantau ke kota dengan berbekal pendidikan dan keahlian seadanya. Tidak sedikit perempuan diantaranya terjebak dalam pelacuran.

Iya  memang tingkat pendidikan di desa Nglebak sangat rendah, sangat sedikit yang menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas. Apalagi anak perempuan, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja itu sudah cukup.

Bagi mereka untuk apa anak perempuan bersekolah tinggi, toh juga akan beraktifitas di dalam rumah untuk melayani suami dan keluarganya.

Sebagian dari mereka menganggap tubuh anak perempuan adalah aset yang dapat menghasilkan uang. Beberapa diantaranya telah menjadi korban dari tuan – tuan tanah, dengan menjadikannya sinden sekaligus penjaja hasrat seksual.

Ada kebanggaan dari keluarga jika anaknya bisa menghasilkan uang yang banyak dari menyinden tersebut meskipun usianya masih belia sekitar 12 tahunan. Sebab bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya. Sayapun teringat dengan cerita novel berjudul ronggeng dukuh paruk yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ternyata kisah novel itu ada di dalam dunia nyata yang telah saya saksikan

Yang membuat saya semakin gusar adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh anak perempuan sudah menjadi pewajaran. Mereka bisa melakukannya dimana saja seperti di kebun, di hutan atau di rumah. Bahkan sudah lumrah jika seorang laki – laki dewasa bersama – sama tinggal dengan seorang anak perempuan di rumah.

Bagi saya bukan soal ketabuannya tetapi terkait dengan kesehatan reproduksi anak perempuan tersebut yang belum matang apabila terjadi kehamilan nanti. Bahkan laki – laki tersebut akan mendapatkan pujian jika anak perempuan tersebut hamil

Belum lagi potensi kekerasan yang akan terjadi pada perempuan. Kuatnya tradisi Samin di sekitar desa tersebut dimaknai berbeda dalam kehidupan domestik. Perempuan tidak boleh melawan apabila terjadi kekerasan pada dirinya. Padahal Samin Suryosentiko, orang yang pertamakali menerapkan tradisi masyarakat Samin menerapkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan tidak membayar pajak/upeti seperti yang dimintakan.

Perempuan seperti benda, yang tidak memiliki jiwa untuk memilih dan bebas menentukan untuk dirinya sendiri.


Perempuan Harus Sekolah
Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di desa Nglebak. Tenaga ajar yang minim, pendidikan kesehatan reproduksi usia dini dan akses pendidikan yang belum mengakomodir kebutuhan masyarakat menjadi prioritas permasalahan yang harus segera diatasi. Karena pendidikan bagi masyarakat di desa ini akan membebaskan mereka dari tradisi yang menjerat perempuan. Perempuan tak boleh sekolah tinggi, harus di rumah, bekerja menghasilkan uang sebagai penjaja seksual. Dan orangtua yang bangga dengan anak perempuannya karena bisa menghasilkan uang. Mereka tak memikirkan keinginan anak perempuan, kesehatan reproduksinya dan hidupnya kelak. Seolah jika sudah beranjak dewasa, anak-anak perempuan adalah tanggungjawab suami atau laki-laki yang menghamilinya.

Persoalan lain, anak-anak perempuan seolah diberikan ruang untuk masuk ke dunia prostitusi anak karena mereka akan menghasilkan uang bagi keluarganya. Uang selain akan membuat ekonomi keluarga lebih baik, juga seolah sebagai tradisi bahwa ‘anak perempuannya sudah berhasil’ membawa uang untuk keluarga. Ini merupakan tradisi kebanggaan yang menjerat perempuan.
Disinilah kita melihat tubuh perempuan digunakan sebagai aset. Tak boleh sekolah tinggi, tak punya akses ekonomi dan akhirnya tubuh sebagai aset jual beli.

Saya-pun berpikir mengapa kondisi perempuan di desa pulau Jawa saja seperti ini, yang katanya lebih dekat dengan pusat kebijakan kesejahteraan? Ini seolah sudah seperti cerita klasik yang sudah sering kita baca dan lihat.

Bagaimana  kisah anak perempuan di desa – desa yang berada di pelosok luar pulau Jawa? Apakah sama? Ataukah lebih buruk lagi kondisinya? Ini terus menerus menjadi pertanyaan yang mengusik saya.


(Foto: langitperempuan.com)


*Sofyan Wimbo, adalah mahasiswa pascasarjana Pidana Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah.