Poedjiati Tan - www.konde.co

Dalam sebuah diskusi di group facebook, ada seorang laki-laki mengatakan bahwa perempuan itu tidak mengutamakan seks dalam relasinya. Berbeda dengan laki-laki yang mengutamakan seks dalam berelasi.

Saya jadi ingat sebuah film yang pernah saya tonton judulnya Hysteria dibuat tahun 2011 dengan setting di Inggris tahun 1880, yang menceritakan kebanyakan perempuan di Inggris memiliki Hysteria. dr. Darlymple meyakini bahwa untuk menyembuhkan penyakit itu, perempuan harus diberikan ‘rangsangan halus’ di daerah kewanitaannya sampai mereka bisa merasakan orgasme

Kesimpulan dari film ini adalah bahwa Penyakit ‘Hysteria’  merupakan salah satu efek pengekangan perempuan dalam urusan domestik (rumah tangga), perempuan digambarkan tidak mendapatkan kebahagiaan utuh dalam ‘urusan ranjang’ mereka tidak pernah merasakan orgasme karena keegosian pria, sehingga dia membutuhkan terapi yang dilakukan oleh dr. Darlymple.


Risih Membicarakan Seksualitas Perempuan

Seperti halnya perempuan di Indonesia yang selalu malu, risih dan merasa tidak pantas membicarakan seks apalagi berbicara mengenai kenikmatan seks secara terbuka. Perempuan  Indonesia yang telah menikah seringkali menerima dan pasrah ketika dalam berhubungan seks dengan suaminya meskipun tidak pernah merasakan orgasme.

Ketertindasan perempuan dalam hubungan seksual terlihat  ketika istri harus melayani suami meskipun dia belum mengalami lubrikasi. Ini menunjukkan bahwa suami tidak peduli dengan kondisi istri dan ini mengakibatkan penderitaan fisik bagi istri.

Hubungan seksual yang diakhiri tanpa memberikan kesempatan bagi istri untuk merasakan orgasme juga sering terjadi. Selain itu sering pula seorang istri harus melayani suami padahal dia sedang haid atau mengalami keputihan yang akibatnya membahayakan jiwa perempuan karena organ perempuan rentan infeksi. 

Tidak sedikit seorang istri yang harus melayani suami selagi menopause dengan sindroma menopause tanpa menggunakan pelicin. Bahkan mereka tidak dapat menolak ketika suaminya mengingkan hubungan seks meskipun dia sendiri sedang tidak menginginkannya.

Penderitaan yang dialami perempuan dalam melakukan hubungan seks jarang sekali terungkap kepermukaan. Karena para perempuan malu kalau harus mengungkapkan hubungan seksualnya dengan orang lain. Ajaran yang telah diajarkan turun menurun dari para orangtua ke anak perempuannya adalah tugas perempuan adalah melayani dan menyenangkan suami.

Para orangtua tidak pernah mengajarkan bagaimana melakukan hubungan seks yang nikmat kepada anak perempuannya atau bagaimana menikmati hubungan seksual yang menyenangkan. Mereka merasa malu atau risih untuk mengajarkan itu semua.

Atau mereka terutama orangtua perempuan (ibu) sendiri mungkin tidak pernah mengalami bagaimana rasanya orgasme, dimana letak kenikmatan berhubungan seksual. Sehingga mereka tidak bisa mengajarkan bagaimana seksual yang nikmat itu.

Kita tidak pernah membicarakan secara baik dan benar tentang kenikmatan seks pada perempuan dan bagaimana caranya agar perempuan dapat menikmatinya. Pelajaran tentang seksualitas dibicarakan dengan malu-malu dan seakan-akan tabu untuk dibicarakan.

Perempuan yang belum menikah seperti pantang membicarakan seksualitas, yang telah menikah mereka hanya diajarkan bagaimana menggunakan kontrasepsi atau KB apa yang cocok buat mereka, tanpa pernah membicarakan bagaimana perempuan juga berhak untuk merasakan kenikmatan seksual dan bisa merasakan kenikmatan seksual. Sehingga menimbulkan mitos bahwa perempuan tidak menyukai seks atau mementingkan seks.

Bahkan ketika saya mencoba melihat buku-buku mengenai seks di toko buku, saya tidak mendapat sesuatu yang baru. Semua buku seks mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan agama atau norma yang berlaku di masyarakat. Kenikmatan seksual seorang perempuan hanya bisa dicapai apabila mereka melakukan dengan seorang laki-laki dalam sebuah perkawinan. Bahkan ada sebuah buku yang tidak menyinggung sama sekali tentang kenikmatan seorang perempuan, yang dikatakan mengenai hubungan seks adalah bahwa perempuan itu ibarat ladang yang harus ditanami oleh laki-laki.

Dalam semua buku tentang seksualitas dan kenikmatan yang saya baca tidak satupun yang menyebutkan bahwa kenikmatan seksualitas perempuan juga bisa dicapai tanpa bantuan laki-laki. Tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka bisa menggunakan alat bantu seperti dildo atau lainnya.

Dan juga tidak ada yang menyebutkan bahwa kenikmatan bisa dicapai dengan perempuan lain, baik itu lesbian atau perempuan yang melakukan hubungan seks dengan perempuan atau melakukan sendiri (masturbasi) tanpa bantuan orang lain.  Buku-buku itu tidak mengajarkan tentang cara atau posisi yang nikmat untuk seorang perempuan, tentang hak seksualitas perempuan karena takut dianggap pornografi.

Seperti kata Gayle Rubin (1993: 14) :...seksualitas yang dianggap “baik”, “normal”, dan “natural” secara ideal adalah yang heteroseksual, marital, monogami, reproduktif dan non-komersial. Ditambah lagi, ia juga harus berpasangan, relasional, dari satu generasi yang sama dan terjadi dalam rumah. Ia tidak melibatkan pornografi, objek fetish, alat bantu seks apapun, atau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seks apapun yang melanggar peraturan ini dianggap “buruk”, “abnormal” atau “tidak natural.”


Seksualitas Perempuan

Kenikmatan seksualitas perempuan selalu identik dengan kekuasaan laki-laki.  Seakan-akan perempuan tidak bisa dan tidak boleh menikmati seksualitas. Perempuan sering dimitoskan tidak boleh menikmati seksual karena itu akan berbahaya tetapi secara budaya mereka diharuskan memiliki suami.

Perempuan yang memilih tidak menikah, lesbian, atau hidup bersama dianggap tidak baik, menyalahi aturan dan perkawinan adalah tempat yang paling tepat dan aman buat perempuan. Perempuan ditabukan untuk berbicara kenikmatan apalagi menuntut kenikmatannya. Ini semua juga diperparah oleh sikap masyarakat yang tidak mau keluar dari sistem tersebut.


Jika seorang perempuan melakukan hubungan seksual itu karena dia menginginkannya bukan karena pakasaan, kewajiban, keharusan, bukan karena agama, ekonomi, politik atau lainnya. Tetapi dia melakukannya karena ingin menikmati seksual itu.

Dan apabila perempuan itu tidak ingin melakukan hubungan seksual kita harus menghargainya, tidak memaksanya demi apapun.

Perempuan berhak mengatur hidupnya, tubuhnya, pikirannya, fantasinya, hasratnya dan berhak menikmati kehidupan seksualnya. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan tentang seksualitas, kesehatan reproduksi dan hak-hak seksualitas perempuan.  


Foto: amar-mramar.blogspot.com
Referensi : Poedjiati Tan, (2009), Seksualitas Perempuan : Kenikmatan dan Resiko, Materi Kursus Gender dan Seksualitas IV.



Luviana- www.konde.co


“Kapan kamu menikah?”

“Kapan mau punya anak?”


Ini pertanyaan yang sering dilontarkan ketika masa lebaran tiba. Banyak perempuan Indonesia yang mengalaminya. Moment lebaran dan pulang kampung seolah seperti digunakan sebagai moment untuk mempertanyakan ini. Pulang kampung malah menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian perempuan di Indonesia karena lontaran pertanyaan-pertanyaan ini.

Namun hal ini ternyata tak hanya dialami para perempuan lajang. Jika sudah menikah dan mempunyai anakpun, akan ada pertanyaan lagi bagi perempuan:

“Mengapa anaknya cuma satu? Nanti kalau tua kesepian loh, kalau anaknya hanya satu.”

“Mengapa anaknya banyak banget, nanti susah loh, karena apa-apa khan mahal sekarang.”


Ibu, Sebuah Obsesi Terakhir?

Ada pertanyaan menarik setelah saya dan sejumlah kawan perempuan mendiskusikan ini. Sebelumnya kami juga  membaca sejumlah artikel di majalah perempuan populer yang banyak menulis tentang: bagaimana menjadi ibu dan tuntutan bagi perempuan untuk menjadi ibu.

Ibu, menurut kesimpulan yang kami lihat dalam beberapa majalah populer ini, seolah selalu menjadi obsesi terakhir bagi perempuan. Begitu juga tuntutan dari masyarakat. Menjadi ibu adalah sebuah obsesi di dunia ini. Perkawinan adalah bertujuan menjadi ibu dari anak-anak. Jika tidak, maka perkawinan tersebut akan dinilai gagal karena tak memenuhi kriteria ini.

Dalam beberapa majalah yang kami baca, ada banyak tulisan tentang: orang yang paling bahagia jika disebut ibu. Tentu, sebutan ini tak berlaku bagi perempuan lajang yang tak mau disebut ‘ibu’ atau belum bisa ‘disebut’ ibu. Namun itulah yang terjadi. Media kemudian ikut membesarkan hal ini: menjadi ibu adalah cita-cita terakhir dan obsesi yang sangat sering dibicarakan dalam dekade di dunia ini.

Media feminis, MS Magazine juga pernah mengkritisi hal ini. Dalam terbitannya di tahun 2013, MS magazine juga menelusuri tentang sebutan bagi para ibu di media: dimulai pada akhir tahun 1970-an, dengan berdirinya sejumlah media perempuan populer, profil selebriti ibu telah menyebar seperti kutu melalui majalah populer, terutama perempuan:

"Bagi saya, kebahagiaan di dunia ini adalah memiliki bayi,” ungkap seorang perempuan selebritis di media tersebut.

"Yang saya inginkan di dunia adalah mempunyai suami dan bayi."

Biografi selebritis ini kemudian semakin disajikan sebagai instruksi manual untuk melihat bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Media telah memilihkan, bahwa menjadi ibu dan mempunyai bayi serta membahagiakan suami adalah cita-cita terakhir para perempuan di dunia ini. Profil ibu selebriti ini juga dipersonalisasikan sebagai perempuan mapan dan seolah tanpa kesedihan.

Padahal jika dilihat dalam hidup sehari-hari, mereka bekerja keras dalam pekerjaannya dan membanting tulang untuk keluarga. Namun begitulah kadang kita melihat bagaimana personifikasi media membesarkannya. Susan Douglas, seorang dosen di Michigan University dan Meredith Michaels, seorang guru di Smith College dalam MS Magazine juga menulis bahwa para perempuan selebritis ini seolah bukan subyek dari kehidupan, namun hanya menjadi obyektifikasi media yang menuliskannya. Jadi yang ditampilkan di media tentang peran sebagai perempuan kadang juga tidak utuh.


Lembaga Bernama Ibu

Cerita ini kemudian mendorong perempuan selalu berpikir bahwa menjadi ibu adalah pilihan terakhir hidup di dunia ini. Dan jika tidak menjadi ibu maka artinya kiamat sudah dekat. Hal ini bisa ditandai dengan pertanyaan yang selalu datang untuk perempuan: kapan menikah dan kapan punya anak?. Kita tak akan nyaman untuk pulang ke rumah, tak akan nyaman bertemu saudara dan tak akan nyaman hidup kita selanjutnya karena selalu dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

Padahal ada banyak hal di luar sana yang harus kita pikirkan selain memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi ibu. Monopoli perempuan untuk menjadi ibu ini juga akan menjadikan perempuan depresi sebagai manusia.

Maggie Humm dalam dictionary of feminist theories menuliskan bahwa para feminis melihat, bahwa menjadi ibu atau peribuan (motherhood) seolah menjadi sesuatu yang harus terlembagakan. Charlotte Perkins Gilman menulis dalam novelnya berjudul Herland (1915) bahwa ia menggambarkan bagaimana sebuah dunia, dimana keibuan bisa memuaskan, namun tidak menindas dalam konsep masyarakat.

Dari sini kita bisa bertanya secara lebih sederhana: benarkah semua perempuan harus menjadi ibu? Apakah hidupnya menjadi tidak lengkap jika ia tidak menjadi ibu?

Feminis liberal punya jawabannya. Jika melihat permasalahan ini, maka peran ‘keibuan’ ini terus menerus dikonstruksi sebagai peran yang kemudian diberikan sanksi secara sosial. Pertanyannya, apakah ini justru tidak menjerumuskan perempuan masuk ke dalam depresi baru, ke dalam hal-hal yang membuat tidak nyaman hidupnya?

Masih banyak yang harus dilakukan dan diperjuangkan untuk tidak melulu memenuhi kriteria yang orang lain mau.

Jadi, marilah kita menikmati hidup, di dunia yang tak selebar daun kelor ini.


 Luviana – www.konde.co

Jakarta, konde.co – Lebaran sudah di depan mata. Banyak buruh perempuan dan PRT yang telah siap untuk pulang ke kampung. Bagi buruh perempuan, lebaran merupakan momen bertemu keluarga, bisa pulang kampung dan menikmati situasi yang berbeda. Karena tak banyak buruh perempuan dan PRT yang bisa pulang setiap saat. Kebanyakan baru bisa pulang hanya sekali dalam setahun. Maka lebaran selalu menjadi hal yang mereka tunggu.

Selasa 28 Juni 2016 hari ini para pengusaha dan para majikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para buruh perempuan dan PRT.

THR merupakan hak buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2016. Setiap tahun disaat menjelang lebaran, para perempuan bisa melaporkan ke posko pengaduan untuk diperjuangkan dan dipenuhi hak-haknya atas THR.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah salah satu lembaga yang membuka posko pengaduan THR. Selama ini LBH Jakarta banyak menerima pengaduan kasus THR yang tak diberikan oleh pihak pengusaha. Pada tahun 2014 saja tercatat sebanyak 1785 buruh mengadu ke LBH Jakarta karena tidak mendapatkan THR. Oleh karenanya, para buruh perempuan dan PRT bisa mengadukan THR yang tidak mereka terima ke LBH Jakarta yang membuka Posko Pengaduan THR secara online melalui: bantuanhukum.or.id hingga 13 Juli 2016.

Sejumlah organisasi PRT seperti JALA PRT juga mengeluarkan kampanye bagi para majikan agar membayar THR bagi para PRT. PRT mempunyai situasi rentan karena tak semua majikan membayar THR. Jika membayar THR pun, tidak semua sesuai dengan ketentuan pemerintah. Padahal dalam Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa pekerja yang baru bekerja satu bulanpun harus diberikan THR. Peraturan ini dengan sendirinya harus diterapkan dalam pemberian THR di tahun ini.

Maka dengan dikeluarkannya Permenaker ini, para pengusaha dan majikan harus memenuhi kewajiban untuk membayar THR.


Poedjiati Tan – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) mendesak Pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang pengaturan perkosaan di dalam Rancangan KUHP. Tuntutan lain yaitu agar menyelaraskan RKUHP dalam pembahasan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

MaPPI FHUI juga melihat begitu sempitnya rumusan delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, maka perlu dikritisi secara serius.
Hal ini terlihat ketika perkosaan hanya didefinisikan sebagai ‘tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan’, akan timbul banyak permasalahan dalam praktik. Sebagai contoh, KUHP tidak dapat menjangkau perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) hanya karena membatasi konteks perkosaan pada unsur ‘di luar perkawinan’.

“ Selain itu, KUHP juga tidak akan bisa menjangkau perkosaan yang tidak menggunakan alat vital, karena rumusannya dibatasi pada unsur ‘persetubuhan’. Padahal, derita psikologis yang dialami korban juga tidak kalah traumatisnya,” ujar peneliti MaPPI FHUI, Adery Ardhan Saputro dalam pernyataan persnya.

Permasalahan-permasalahan ini telah berusaha dijawab oleh Rancangan KUHP (RKUHP) melalui Pasal 491. Sayangnya perumusan delik perkosaan dalam RKUHP pun juga tidak luput dari masalah, MaPPI FHUI melihat sejumlah persoalan tersebut di antaranya:

1. Tumpang tindih dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
Dimasukkannya RUU PKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini berimpilikasi pada tumpang tindihnya pengaturan delik perkosaan dengan yang dirumuskan dalam RKUHP. Pemerintah dan DPR perlu mengantisipasi munculnya 2 pengaturan mengenai delik perkosaan dalam dua undang-undang yang berbeda dengan meninjau ulang rencana legislasi yang disusun selama ini.

2. Masih menggunakan istilah ‘persetubuhan’
Pasal 491 ayat (1) RKUHP masih mengunakan istilah ‘persetubuhan’ yang sudah tidak dipergunakan di banyak negara. Ketentuan ini membatasi perkosaan pada persoalan alat vital semata. Padahal, dalam berbagai ketentuan internasional, istilah yang digunakan adalah ‘penetrasi seksual’ yang memiliki makna jauh lebih luas dibandingkan persetubuhan. Jika hal ini tetap dipertahankan, rumusan delik perkosaan dalam RKUHP tidak akan jauh berbeda dari apa yang dirumuskan KUHP saat ini.

3. Duplikasi pengaturan perkosaan terhadap anak (statutory rape)
Perkosaan terhadap anak masih diatur di dalam dua pasal yang berbeda, yaitu Pasal 491 ayat (1) huruf e dan Pasal 486 RKUHP dengan dua ancaman pidana yang berbeda. Hal ini menunjukkan ketidaktelitian tim perumus RKUHP dalam merumuskan tindak pidana perkosaan terhadap anak tersebut.

4. Perkosaan masih ditempatkan dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan
Dalam berbagai ketentuan internasional, perkosaan tidak lagi didefinisikan sebatas pada persetubuhan belaka, melainkan telah mengarah pada bentuk kejahatan seksual dan kejahatan terhadap integritas tubuh. Oleh karenanya, penempatan delik perkosaan dalam Bab ‘Tindak Pidana Kesusilaan’ perlu ditinjau ulang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini.

5. Tidak mengakomodir perkosaan yang korbannya adalah laki-laki
Logika yang dibawa oleh RKUHP dalam merumuskan delik perkosaan tidak berbeda sama sekali dengan KUHP. Pelaku perkosaan selalu diidentikkan dengan laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Padahal, tidak menutup kemungkinan laki-laki pun bisa menjadi korban perkosaan seperti yang sering terjadi di negara-negara lain di dunia.

6. Tidak adanya pembedaan bobot ancaman pidana
RKUHP menyamaratakan segala bentuk perkosaan dengan ancaman pidana yang sama. Misalnya, perkosaan yang dilakukan tanpa persetujuan dalam Pasal 491 ayat (1) huruf b RKUHP dengan perkosaan yang dilakukan dengan ancaman untuk dibunuh atau dilukai dalam Pasal 491 ayat (1) huruf c RKUHP memiliki ancaman pidana yang sama, meskipun yang terakhir seharusnya memiliki bobot pemidanaan yang lebih berat daripada yang pertama.

7. Rumusan delik yang tidak jelas
Hukum pidana mengenal prinsip lex certa yang berarti rumusan tindak pidana harus jelas mengenai apa yang dilarang undang-undang. Namun, tampaknya RKUHP tidak mengindahkan prinsip ini dengan merumuskan delik perkosaan secara kabur. Sebagai contoh, Pasal 491 ayat (1) huruf a mengatur perkosaan yang dilakukan ‘bertentangan dengan kehendak perempuan’ dan Pasal 491 ayat (1) huruf b mengatur perkosaan yang dilakukan ‘tanpa persetujuan perempuan’ tanpa memberikan penjelasan mengenai maksud dari kedua frase tersebut.

8. Tidak sempurnanya pengaturan kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga
RKUHP memasukkan konsep kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 600, yang rumusannya ditarik dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Akan tetapi, karena RKUHP juga telah memperluas konteks perkosaan yang tidak lagi terbatas pada persetubuhan, ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan rumusan delik perkosaan dalam Pasal 491. Oleh karena itu, pengaturan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut harus diselaraskan dengan delik perkosaan yang diatur sebelumnya agar lebih sistematis dan konsisten.

Terhadap hal-hal di atas, peneliti MaPPI FH UI Bela Annisa menyatakan bahwa MaPPI FHUI menyatakan sikap untuk mendesak Pemerintah dan DPR mengkaji ulang pengaturan perkosaan di dalam RKUHP dan menyelaraskan pembahasan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan mendesak Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RKUHP secara menyeluruh, dan teliti.



Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) kembali mengadakan garage sale sejumlah barang. Acara garage sale ini diadakan di Kantor IKA di Cikini, Jakarta Pusat. Sejumlah barang yang kemudian dijual dalam garage sale ini seperti: tas, sepatu, dompet, ikat pinggang, kopi, buku, baju, kain yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Direktur IKA, Anik Wusari mengatakan bahwa barang-barang yang dijual dalam garage sale ini merupakan sumbangan dari individu-individu yang kemudian dijual dalam acara ini. Uang pembelian ini kemudian akan digunakan untuk pundi amal bagi para perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Acara garage sale yang diadakan Jumat, 24 Juni 2016 ini merupakan garage sale kedua yang digelar IKA selama tahun 2016 ini.


Pundi Perempuan yang dikelola oleh IKA merupakan wadah untuk menggalang dana bantuan bagi Pusat Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan – Women Crisis Center (WCC) di Indonesia.


Hingga saat ini terdapat 191 Women Crisis Center (WCC) di Indonesia yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia. Sayangnya, banyak WCC yang terpaksa tutup karena kekurangan dana operasional, kekurangan dana untuk pendampingan hukum dan juga pemulihan psikologis korban. Padahal perempuan yang menjadi korban kekerasan terus meningkat. Komnas Perempuan mencatat terdapat sekitar 293.000 kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2014.



(Foto: Anik Wusari/ Indonesia untuk Kemanusiaan)

Luviana-www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Selasa 21 Juni 2016 lalu Pemerintah telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Namun dari ribuan Perda tersebut, hanya 1 Perda diskriminatif terhadap perempuan yang dibatalkan pemerintah.

Padahal upaya telah dilakukan perempuan selama 10 tahun ini untuk mendorong pemerintah meninjau kembali dan membatalkan sejumlah Kebijakan Daerah yang mendiskriminasi perempuan.

Dari ribuan daftar Perda tersebut hampir semua yang dihapuskan adalah Perda yang yang terkait investor. Hal ini tentu memupuskan harapan perempuan yang terdiskriminasi akibat ratusan kebijakan daerah yang menyasar tubuh, ekspresi dan ruang gerak perempuan.

“Padahal, hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 389 perda diskriminatif yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia ,” ungkap Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy dalam pernyataan persnya.

Solidaritas Perempuan melihat bahwa ternyata pemerintah lebih memperhatikan kepentingan para investor dari pada hak dasar perempuan untuk tidak didiskriminasi dan dilindungi dari kekerasan.


Qanun Jinayat, Obyektifikasi Perempuan

Fakta menunjukkan, hasil investigasi Solidaritas Perempuan bersama perempuan akar rumput di aceh dan Makassar, menemukan bahwa keberadaan beberapa peraturan yang menyasar tubuh, ekspresi dan ruang gerak perempuan turut berkontribusi pada menguatnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Qanun Jinayat, di Aceh misalnya, secara proses, substansi maupun implementasi jelas mendiskriminasi perempuan , dengan menjadikan perempuan sebagai objek. Melalui Qanun Jinayat perempuan dikekang kebebasannya, bahkan rentan dikriminalisasikan.

Qanun Jinayat secara substansi, telah melanggar 10 peraturan perundang-undangan , dan tedapat 4 pasal diskriminatif. Salah satunya pasal terkait dengan perkosaan , dimana korban perkosaan justru dibebankan dengan menyediakan alat bukti. Terlebih, korban perkosaan juga mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan sulitnya penyediaan alat bukti dan saksi.

Sementara pelaku perkosaan dapat terbebas dari hukuman hanya dengan sumpah. Ini akan berpotensi mereviktimisasi korban perkosaan.


Hukum Cambuk Perempuan

Tak hanya Aceh, Makassar juga memiliki Peraturan Desa No. 5 tahun 2006 tentang Hukum Cambuk di desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada pasal I misalnya definisi zina yang digunakan menafikkan perkosaan mapun kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Sehingga, Korban kekerasan seksual dapat terkena hukuman cambuk.

Pada implementasinya, perempuanlah yang kerap menjadi korban dan dihukum cambuk karena dalam konstruksi sosial yang patriarki, perempuan tidak punya kuasa atas tubuh dan ruang geraknya.

kedua Perda tersebut juga secara nyata melanggar berbagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara substansi maupun proses pembentukannya.

Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar antara lain Konstitusi, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta perubahannya UU No. 35 Tahun 2014.


CEDAW dan Upaya Perempuan

Solidaritas Perempuan bersama perempuan akar rumput telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah meninjau kembali dan membatalkan berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan melanggar ketentuan perundang-undangan di atasnya. Mulai dari dialog dengan pemerintah (Kemdagri, Kemkumham, KPPPA, Kementerian Agama) hingga Judicial Review ke Mahkamah Agung telah dilakukan.

Bahkan di dalam dialog, Kementerian Dalam Negeri menyatakan komitmennya untuk menangani bahkan membatalkan Perda diskriminatif.

“Jika ada Perda yang bermasalah katakan pada kami, maka kami akan cabut!”, tegas Bapak Widodo Sigit Pujianto, SH. MH selaku Kepala Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Indonesia bahkan tidak mengindahkan rekomendasi komite CEDAW pada tahun 2011 untuk mengamandemen semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif yang diterbitkan di tingkat Provinsi termasuk di Provinsi Aceh dan Kabupaten-kabupaten tertentu yang membatasi hak-hak perempuan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari termasuk kehidupan sosial dan politik.’

“Alih-alih menjalankan Rekomendasi CEDAW, pemerintah justru terus melakukan pelanggaran hak perempuan dengan membiarkan kebijakan-kebijakan yang diskrimintif dan memperkuat kekerasan terhadap perempuan,” pungkas Puspa.

Dibatalkannya 3.143 Perda, Perkada, dan Permendagri menunjukkan bahwa Pembatalan Perda dapat segera dilakukan atas kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

“Jika Jokowi dan jajarannya konsisten dengan janji nawacita untuk perlindungan perempuan, sudah seharusnya kewenangan ini digunakan untuk mencabut dan membatalkan Perda Diskriminatif yang jelas-jelas me langgar hukum dan hak asasi manusia, terutama hak perempuan,” ujar Puspa Dewy.

(Foto: Aksi Tolak Perda Diskriminatif. Estu Fanani)


Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Wiwin dan Yuni Sri datang paling pagi. Ia langsung duduk di kursi pojok bersebelahan dengan dinding dan jendela yang ditutup dengan tirai. Mereka langsung menceritakan tentang kemacetan dan sulitnya mencari gedung Menara Thamrin di Jakarta. Hari itu memang hiruk-pikuk Jakarta sangat terlihat, panas sangat terasa. Jalanan Jakarta tak pernah bisa diprediksi di bulan puasa seperti ini.

“Naik motor dari Cilandak sampai tersesat aku mbak, tanya sama ibu warung trus dikasih tahu bahwa harus belok setelah lampu merah kedua, tapi kita sudah berbalik terus dua kali baru sampai,” ujar Wiwin. Ia memang naik motor bersama Yuni Sri dan Lenny, 2 teman Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lain.

Yuni Sri datang paling heboh. Membawa dagangan Kue Castengel dan jahe Jawa juga kue putri salju. Ia langsung mengeluarkan daganganya ke meja-meja agar bisa dilihat peserta lain yang datang. Meja di belakang peserta dipenuhi dengan kue-kue dagangan Yuni.

Jahe jawanya bentuknya sangat menarik, kotak kecil dan berwarna coklat tua. Dibungkus plastik dan kardus kecil berwarna putih. Sedangkan kue lainnya dibungkus tak kalah rapi. Ada yang dijual satuan, ada yang berbentuk paket. Yuni memang paling bisa. Dagangan yang dibawanya ini memang buatan para PRT di masa ramadhan. Jika ada peserta yang membelinya, Yuni akan berteriak.

“Asyik, daganganku laku banget...”

Begitulah kesibukan para PRT dan aktivis dan para pendamping PRT, sesaat sebelum pelaksanaan pelatihan jurnalisme warga yang digelar Internasional Labour Organisation (ILO) Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2016 di Gedung ILO, di gedung Menara Thamrin Jakarta kemarin. Pelatihan ini diikuti oleh 12 peserta dari para PRT dan organisasi yang selama ini mengadvokasi PRT seperti dari Jarak, Jala PRT, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Mitra Imadei.


Dari Blog Pribadi Hingga Curhat di Facebook


Banyak PRT yang sebenarnya sudah mempunyai blog pribadi, namun tidak semua sempat mengisinya. Karena pekerjaan mereka yang banyak dan juga aktivis lainnya. Namun mereka paling aktif menyebarkan informasi dan berkomentar melalui facebook.

Facebook PRT ini memang sangat menarik, tidak hanya diisi oleh informasi soal PRT, namun banyak juga yang berisi curhat atau curahan hati, tentang rasa kangen, keinginan dan obrolan PRT tentang kondisi kerja.

Tapi pada dasarnya PRT terutama anggota Sekolah PRT Sapu Lidi memang orang yang senang berkomunikasi, ngobrol, bercerita dan berkomentar. Whats App group yang dibuat oleh Lita Anggraeni, Koordinator Jaringan Nasional Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) selalu terasa riuh rendah atas komentar yang berdatangan dari para PRT.

“Di Whats App group selalu riuh rendah dari subuh sampai malam, selain anggotanya banyak, memang banyak PRT senang ngobrol, berkomentar dan menggunakan teknologi baru,” ujar Lita Anggraeni.

Jadi pelatihan jurnalisme warga ini memang cocok untuk para PRT.

Klop.

Karena intinya, pelatihan ini memang untuk mengajak PRT untuk menulis curhatnya, menuliskan kehidupan mereka, advokasi yang mereka lakukan serta pendapat mereka tentang banyak hal. Karena jurnalisme warga memang hadir untuk mengajak masyarakat secara meluas untuk menuliskan, memfoto, memvideokan peristiwa hasil pandangan mereka.

Pelatihan kemudian diisi dengan pemetaan tentang kondisi media di Indonesia, banyak lahirnya star up baru seperti star up yang menginspirasi, star up untuk game online, sampai star up untuk kampanye dan star up bisnis. Komentar datang silih berganti.

Namun yang paling seru adalah ketika peserta, para PRT dan pendamping atau aktivis PRT mempresentasikan hasil tulisannya.

Ada yang cerita soal kehidupan PRT di rumahnya, kemacetan Jakarta, kisah hidupnya dan masa lalunya.

Seru. Karena semua saling berkomentar, meledek jika ada kisah pribadi yang diceritakan.


Kondisi PRT di Indonesia dan Pentingnya Jurnalisme Warga

Secara umum, PRT di Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan termasuk jam kerja panjang, gaji tak dibayar, terkurung, kekerasan  secara fisik, psikis dan seksual, kerja paksa dan perdagangan orang. Walau kontribusi mereka cukup besar bagi rumah tangga dan bahkan perekonomian secara umum, kerentanan atas berbagai resiko tersebut terus mengancam.

Pekerjaaan di sektor domestik merupakan lapangan pekerjaan yang telah menyerap angkatan kerja, terutama di wilayah perkotaan. ILO Jakarta melalui analisis data Sakernas dan Susenas tahun 2012 menuliskan bahwa ada sekitar 2,6 juta jiwa yang bekerja sebagai PRT yang 110.000 diantaranya merupakan pekerja rumah tangga anak dengan rentang usia 15 hingga 17 tahun.

Data kekerasan yang diolah oleh JALA PRT menunjukkan bahwa hingga kuartal kedua 2016, terdapat 123 PRT yang mengalami kekerasan mulai dari penyiksaan, pelecehan, dan gaji tidak dibayar.

Jurnalisme warga yang digagas ILO Jakarta dengan tajuk ILO PROMOTE ini seperti diungkapkan capacity building Officer ILO Jakarta, Muhamad Nour kemudian melakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas bagi PRT yang tergabung dalam organisasi JALA PRT, JARAK dan Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh Migran (KAPPRTBM) untuk mengimplementasikan program aksi yang menekankan advokasi kebijakan dan penjangkauan pekerja rumah tangga termasuk kampanye peningkatan kesadaran publik terkait kerja layak bagi pekerja rumah tangga, sekaligus penghapusan pekerja rumah tangga anak di 4 propinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Jabodetabek.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan arus informasi terkait hak pekerja rumah tangga dan kegiatan mitra, ILO kemudian melatih para pekerja rumah tangga untuk menulis melalui sarana jurnalisme warga. Sarana jurnalisme warga ini sangat bermanfaat bagi PRT untuk menyuarakan hak-hak mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas,” ujar Muhamad Nour, menutup pelatihan.


(Foto: www.ilo.org)

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) akan menyelenggarakan "Pekan Keluarga Nusantara" pada 22-29 Juni 2016. Pekan Keluarga Nusantara ini sebagai bagian untuk memperingati hari Keluarga Nusantara yang jatuh setiap tanggal 29 Juni.

Pekan Keluarga Nusantara yang akan diadakan di 26 provinsi ini juga menjadi ruang diskusi untuk memaknai ulang esensi dan memasyarakatkan peran keluarga sebagai tempat perlindungan, penerimaan dan perkembangan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Sudah seharusnya keluarga menjadi rumah terbaik baik semua individu, termasuk yang memiliki orientasi seksual berbeda, disabilitas, memiliki permasalahan hukum, Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA),korban kekerasan seksual,” tutur Ketua Pengurus Nasional PKBI, Sarsanto W. Sarwono.

Miss Waria 2006 yang kini bekerja di PKBI, Merlyn Sopjan mengatakan bahwa penerimaan keluarga terhadap setiap individu di dalamnya menjadi hal yang signifikan dalam menunjang aktivitasnya. Karena dengan diterima sebagai individu yang berbeda oleh keluarga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, akhirnya individu dapat terbuka berkomunikasi mengenai apapun di dalam keluarganya, termasuk terbuka tentang orientasi seksualnya.

“Meskipun keterbukaan status itu merupakan sebuah proses panjang, namun penerimaan keluarga sangat berperan untuk menciptakan iklim yang nyaman dan aman bagi individu. Ketika iklim tersebut sudah terasa, individu akan terbuka dengan keluarganya. Potensi dirinya akan lebih jauh akan berkembang,” tutur Merlyn Sopjan.


Keluarga Berencana (KB) dan Makna Hari Keluarga

Ketua Pengurus Nasional PKBI Sarsanto W. Sarwono mengatakan, bahwa hari keluarga seharusnya menjadi momen yang tepat untuk memaknai arti keluarga secara luas dan refleksi peran keluarga dan keluarga berencana bagi kehidupan masyarakat.

Saat ini Keluarga Berencana (KB) dipahami hanya terbatas pada alat kontrasepsi dan jumlah kelahiran anak (dua anak cukup), namun esensi dasar dari perencanaan keluarga belum dipahami secara utuh.

“Sejak awal berdirinya 59 tahun lalu, PKBI menyerukan bahwa KB seyogyanya dimaknai secara meluas sebagai sebuah perencanaan keluarga demi terciptanya keluarga yang bertanggungjawab, yaitu keluarga yang menunaikan tanggungjawabnya dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masadepan,” tutur Sarsanto.

Melalui “Pekan Keluarga Nusantara” ini PKBI bermaksud mengajak seluruh pihak untuk kembali memaknai perencanaan keluarga dengan matang, termasuk Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai alat yang dapat membantu perencanaan berkeluarga.


Keluarga, Thank You for Being in My Life

Koordinator Pelaksana "PekanKeluarga Nusantara" dari PKBI, Ryan A. Syakur dalam media gathering di Bakoel Koffie Cikini (23/6/ 2016) kemarin mengatakan bahwa serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam “Pekan Keluarga Nusantara” ini antaralain: pelayanan kesehatan gratis, diskusi bersama forum keluarga anak bermasalah dengan Hukum (ABH), dan forum keluarga waria, diskusi dan pemutaran film, talkshow di radio dan beragam acara hiburan yang melibatkan keluarga.

“Rangkaian acara  akan dimulai tanggal 22 Juni 2016 dengan peluncuran twibbon kampanye Hari Keluarga 2016 “Thank You For Being in My Life” di sosial media, sebagai bentuk ucapan terimakasih atas dukungan keluarga dalam kehidupan setiap individu. Ini penting sekali, karena seringkali bentuk dukungan keluarga yang bermakna tersebut dilupakan. Hari Keluarga, yang pada tahun ini berdekatan dengan Idul Fitri adalah momen yang tepat bagi masyarakat untuk merayakan berharganya keberadaan keluarga bagi kehidupan kita,” ujar Ryan A. Syakur.

Acara puncak “Pekan Keluarga Nusantara” akan diselenggarakan secara serentak di 10 Provinsi di Indonesia pada Sabtu, 25 Juni 2016. PKBI Pusat akan melakukan kegiatan berupa Pemutaran dan Diskusi Film Women and Impact karya Kennedy Jennifer Dhillon yang akan menghadirkan Pengurus Cabang PKBI Jakarta Timur Christine Siahaan, Aktris Nova Eliza dan Psikolog Baby Jim Aditya sebagai narasumber. Selain itu juga akan dilangsungkan Obrolan Sore “Arti Keluarga Bagi Kita.”

Selama acara akan berlangsung Layanan Kesehatan gratis berupa layanan kesehatan dasar, konsultasi KB dan tes HIV. Acara akan disemarakkan dengan penampilan akustik dari Kin and Friends dan Institut Musik Jalanan.

Poedjiati Tan - www.konde.co

Setelah duka menyelimuti dunia LGBT dengan peristiwa penembakan di Orlando akibat kebencian seorang manusia, kini ada setitik terang yang membawa kasih pada teman-teman LGBT. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia telah menunjukan sikap dengan menyebarkan kasih menerima LGBT dan memperjuangkan hak-haknya untuk tidak disikriminasi.

Seperti yang dirilis dalam website PGI, (klik disini tautannya) pada tanggal 17 Juni 2016 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait LGBT. Dalam pengantarnya Majelis Pekerja Harian (MPH)-PGI mengatakan, setelah melalui studi dan pendalaman yang komprehensif, Sidang MPH-PGI pada 26-28 Mei 2016 sampai pada beberapa pertimbangan. Disadari bahwa sikap dan ajaran gereja mengenai LGBT sangat beragam, dan pertimbangan-pertimbangan ini tidaklah dimaksudkan untuk menyeragamkannya. Menurut MPH-PGI pertimbangan-pertimbangan ini justru sebuah ajakan kepada gereja-gereja untuk mendalami masalah ini lebih lanjut.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum Pdt. Dr. Henriette T. H – Lebang dan Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom.

Pernyataan Pastoral PGI tentang LGBT

Menyikapi kontroversi yang muncul dan berkembang di kalangan gereja-gereja dan di tengah masyarakat menyangkut keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender), Majelis Pekerja Harian PGI menyampaikan beberapa pertimbangan sebagaimana tertera di bawah. Disadari bahwa sikap dan ajaran gereja mengenai hal ini sangat beragam, dan pertimbangan-pertimbangan ini tidaklah dimaksudkan untuk menyeragamkannya. Pertimbangan-pertimbangan ini justru sebuah ajakan kepada gereja-gereja untuk mendalami masalah ini lebih lanjut. MPH-PGI akan sangat berterima kasih jika dari hasil pendalaman itu, gereja-gereja dapat memberikan pokok-pokok pikiran sebagai umpan balik kepada MPH-PGI untuk menyempurnakan Sikap dan Pandangan PGI mengenai masalah ini.

Pengantar 
1.      Manusia adalah gambar dan citra Allah yang sempurna. Sebagai citra Allah yang sempurna, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. 
2.      Allah menciptakan manusia, makhluk dan segala ciptaan yang beranekaragam dan berbeda-beda satu sama lain. Kita hidup dalam keanekaragaman ras, etnik, gender, orientasi seksual dan agama. Keanekaragaman ini adalah sebuah realitas yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya bisa kita terima dengan sikap positif dan realistis. 
3.      Bersikap positif dan realistis dalam keanekaragaman berarti kita harus saling menerima, saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Bersikap positif dan realistis terhadap keanekaragaman yang Allah berikan berarti kita berupaya memahami dan menerima dalam kasih segala perbedaan yang ada. Bersikap positif dan realistis terhadap kenekaragaman berarti kita melawan segala bentuk kebencian, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia, segala makhluk dan segenap ciptaan Allah. Sebaliknya kita berupaya mendialogkan segala perbedaan itu tanpa prasangka negatif. Bersikap positif dan realistis berarti kita menjaga dan memelihara persekutuan manusia yang beranekaragam ini agar mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, bagi segala makhluk dan bagi bumi ini. 

Titik Tolak
4.      Membicarakan kaum LGBT adalah membicarakan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang sangat dikasihi-Nya. 
5.      Keberadaan manusia dengan kecenderungan LGBT merupakan sebuah fenomena yang ada sejak masa lalu. LGBT bukan produk kebudayan modern; bukan juga produk kebudayaan Barat. Fenomena LGBT ini ada dalam masyarakat kita dan secara sosio-antropologis LGBT ini sudah sejak dulu diakomodasikan dalam budaya beberapa suku di dalam masyarakat kita. 
6.      Ketika kita menghadapi persoalan moral, salah satu masalah terbesar muncul dari cara kita melakukan interpretasi terhadap teks Kitab Suci. Penafsiran terhadap teks Kitab Suci yang tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari teks yang ditulis oleh para penulis Kitab Suci berpotensi menghasilkan interpretasi yang sama sekali berbeda dari tujuan teks itu ditulis. Berkenaan dengan LGBT, Alkitab memang menyinggung fenomena LGBT, tetapi Alkitab tidak memberikan penilaian moral-etik terhadap keberadaan atau eksistensi mereka. Alkitab tidak mengeritisi orientasi seksual seseorang. Apa yang Alkitab kritisi adalah perilaku seksual yang jahat dan eksploitatif yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk yang dilakukan kaum heteroseksual, atau yang selama ini dianggap ‘normal’. Pesan utama ceritera penciptaan Adam dan Hawa (Kejadian 1:26-28; 2:18, 21-24), misalnya, adalah tentang cikal bakal terjadinya institusi keluarga dan bahwa manusia diberi tanggungjawab untuk memenuhi dan memelihara bumi. Ceritera ini sama sekali tidak ditujukan untuk menolak keberadaan kaum LGBT. 
7.      Ada beberapa teks lain dalam Alkitab yang diinterpretasikan secara kurang tepat sehingga ayat-ayat itu seolah menghakimi kaum LGBT. Padahal melalui interpretasi yang lebih akurat, kritikan Alkitab dalam ayat-ayat tersebut justru ditujukan pada obyek lain. Contohnya: Alkitab mengeritisi dengan sangat keras ibadah agama kesuburan (menyembah Baal dan Asyera, Hakim-hakim 3:7; 2Raja-raja 23:4) oleh bangsa-bangsa tetangga Israel pada masa itu, yang mempraktekkan semburit bakti yaitu perilaku seksual sesama jenis sebagai bagian dari ibadah agama Baal itu (Ulangan 23:17-18); demikian juga terhadap penyembahan berhala Romawi di zaman Perjanjian Baru (Roma 1:23-32). Alkitab juga mengeritisi sikap xenofobia masyarakat Sodom terhadap orang asing dengan cara mempraktekkan eksploitasi seksual terhadap mereka yang sesama jenis. Tujuannya adalah mempermalukan mereka (Kejadian 19: 5-11 dan Hakim-hakim 19:1-30). Oleh karena itu bagian-bagian Alkitab ini tidak ditujukan untuk menyerang, menolak atau mendiskriminasi keberadaan kaum LGBT. Teks-teks Alkitab lainnya, yang sering dipakai menghakimi kaum LGBT adalah Imamat 18:22; 20:13; 1Kor 6:9-10; 1Tim 1:10). Apa yang ditolak dalam teks-teks Alkitab itu adalah segala jenis perilaku seksual yang jahat dan eksploitatif, yang dilakukan oleh siapa pun, atas dasar apa pun, termasuk atas dasar agama, dan ditujukan terhadap siapa pun, termasuk terhadap perempuan, laki-laki dan anak-anak. 

Rekomendasi 
8.      PGI mengingatkan agar kita semua mempertimbangkan hasil-hasil penelitian mutakhir dalam bidang kedokteran dan psikiatri yang tidak lagi memasukkan orientasi seksual LGBT sebagai penyakit, sebagai penyimpangan mental (mental disorder) atau sebagai sebuah bentuk kejahatan. Pernyataan dari badan kesehatan dunia, WHO, Human Rights International yang berdasarkan kemajuan penelitian ilmu kedokteran mampu memahami keberadaan LGBT dan ikut berjuang dalam menegakkan hak-hak mereka sebagai sesama manusia. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) bahwa LGBT bukanlah penyakit kejiwaan. LGBT juga bukan sebuah penyakit spiritual. Dalam banyak kasus, kecenderungan LGBT dialami sebagai sesuatu yang natural yang sudah diterima sejak seseorang dilahirkan; juga ada kasus-kasus kecenderungan LGBT terjadi sebagai akibat pengaruh sosial. Sulit membedakan mana yang natural dan mana yang nurture oleh karena pengaruh sosial. Meskipun demikian, bagi banyak pelaku, kecenderungan LGBT bukanlah merupakan pilihan, tetapi sesuatu yang terterima (given). Oleh karena itu, menjadi LGBT, apalagi yang sudah diterima sejak lahir, bukanlah suatu dosa, karena itu kita tidak boleh memaksa mereka bertobat. Kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk berubah, melainkan sebaliknya, kita harus menolong agar mereka bisa menerima dirinya sendiri sebagai pemberian Allah.
9.      Gereja, sebagai sebuah persekutuan yang inklusif dan sebagai keluarga Allah, harus belajar menerima kaum LGBT sebagai bagian yang utuh dari persekutuan kita sebagai “Tubuh Kristus”. Kita harus memberikan kesempatan agar mereka bisa bertumbuh sebagai manusia yang utuh secara fisik, mental, sosial dan secara spiritual. 
10.  PGI menghimbau gereja-gereja agar mempersiapkan dan melakukan bimbingan pastoral kepada keluarga agar mereka mampu menerima dan merangkul serta mencintai keluarga mereka yang berkecenderungan LGBT. Penolakan keluarga terhadap anggota keluarga mereka yang LGBT berpotensi menciptakan gangguan kejiwaan, menciptakan penolakan terhadap diri sendiri (self-rejection) yang berakibat pada makin meningkatnya potensi bunuh diri di kalangan LGBT. 
11.  Selama ini kaum LGBT mengalami penderitaan fisik, mental-psikologis, sosial, dan spiritual karena stigamatisasi agama dan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka menjadi kelompok yang direndahkan, dikucilkan dan didiskiriminasi bahkan juga oleh negara. Gereja harus mengambil sikap berbeda. Gereja bukan saja harus menerima mereka, tetapi bahkan harus berjuang agar kaum LGBT bisa diterima dan diakui hak-haknya oleh masyarakat dan negara, terutama hak-hak untuk tidak didiskriminasi atau dikucilkan, perlindungan terhadap kekerasan, hak-hak untuk memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Para pemangku negara ini harus menjamin agar hak-hak asasi dan martabat kaum LGBT dihormati! Kaum LGBT harus diberikan kesempatan hidup dalam keadilan dan perdamaian. 
12.  PGI menghimbau agar gereja-gereja, masyarakat dan negara menerima dan bahkan memperjuangkan hak-hak dan martabat kaum LGBT. Kebesaran kita sebagai sebuah bangsa yang beradab terlihat dari kemampuan kita menerima dan menolong mereka yang justru sedang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Meskipun demikian, PGI sadar bahwa gereja dan masyarakat Indonesia belum bisa menerima pernikahan sesama jenis. PGI bersama dengan warga gereja dan segenap warga masyarakat masih memerlukan dialog dan percakapan teologis yang mendalam menyangkut soal ini.

Penutup 
13.  LGBT pada dirinya sendiri bukanlah sebuah persoalan. LGBT menjadi persoalan karena kitalah yang mempersoalkannya. Kitalah yang memberinya stigma negatif. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang matang, rendah hati, rasional serta kemampuan bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. Kita harus menjauhkan diri dari kecenderungan menghakimi atau menyesatkan siapa pun. Sebaliknya, kita harus belajar membangun persekutuan bangsa dan persekutuan umat manusia yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. 
14.   Demikianlah pernyataan pastoral ini kami sampaikan pertama-tama kepada gereja-gereja di Indonesia, dan juga kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Kiranya gereja-gereja terus mengarahkan diri pada tuntunan Roh Kudus untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen iman menyangkut penerimaan kaum LGBT.

Jakarta, 28 Mei 2016
a.n Majelis Pekerja Harian PGI


sumber : http://pgi.or.id/pernyataan-pastoral-tentang-lgbt/




Poedjiati Tan - www.konde.co

Dunia dikejutkan oleh Peristiwa penembakan 12 Juni 2016 di sebuah gay club di Orlando yang menewaskan 49 orang dan 53 orang terluka. Penembakan yang terjadi ditengah perayaan bulan Pride di Amerika. Perayaan memperingati perjuangan atas perlawanan terhadap homophobia, transphobia dan biphobia. Ini adalah peristiwa penembakan dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah legalnya kepemilikan senjata di Amerika serikat.

Peristiwa ini seperti menunjukan bahwa kekerasan terhadap LGBT masih ada dan tidak ada tempat yang aman untuk LGBT. Kebencian atau homophobia dan transphobia masih sering terjadi baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal ataupun diskriminasi lainnya. Bahkan ada beberapa orang ataupun golongan yang membenci LGBT ataupun LGBTphobia menganggap bahwa apa yang dilakukan Omar Mateen itu sebagi tindakan yang benar dan tindakan heroik.

Komentar dengan nada kebencian dapat kita lihat di beberapa sosial media. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan Omar Mateen adalah benar dan sesuai ajaran Tuhan. Bahkan ada beberapa pendeta di Amerika yang menganggap tindakan ini menjadi contoh untuk mengatasi homoseksual. Tidak hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak orang yang berkomentar dengan kebencian dan mengatakan apa yang dilakukan Omar juga patut dilakukan di Indonesia untuk menyerang dan membunuh komunitas homoseksual. Komentar miring juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah dalam cuwitannya tanggal 13 Juni 2016 pukul 06.00 yang menyebut bahwa akibat LGBT lah penembakan di Pulse Orlando terjadi.

Forum LGBTIQ Indonesia yang merupakan forum beberapa organisasi LGBTIQ di Indonesia menunjukan sikapnya dan merilis pernyataan atas Tragedi Kemanusiaan Di Pulse Orlando yang ditayangkan tanggal 15 Juni 2016 di forumlgbtiqindonesia.org ;
Pernyataan sikap Forum LGBTIQ Indonesia antara lain:

  1. Duka mendalam untuk kawan-kawan LGBTIQ yang menjadi korban penembakan di Pulse Orlando, doa dan cinta kami kirimkan dan sampaikan dari Indonesia
  2. Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar kebencian yang berlandaskan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender berbeda yang menimpa individu maupun komunitas LGBTIQ secara spesifik dan segeala bentuk kekerasan yang menimpa kelompok minoritas lainnya.
  3. Amerika Serikat sebagai Negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mengusut tuntas kejadian penembakan ini dan melakukan kajian ulang aturan kepemilikan senjata, agar kepemilikan senjata tidak lagi disalah-gunakan sehingga dapat merugikan nyawa orang lain.
  4. Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation) untuk dapat mengkaji ulang perlindungan bagi kelompok minoritas gender dan seksual dan merumuskan strategi penghapusan kekerasan terhadap orang berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender (SOGIE) yang dapat diadopsi dan diimplementasikan bagi seluruh Negara yang tergabung dalam PBB.
  5. Pemerintah Indonesia mengantisipasi dan memastikan agar tidak terjadi kekerasan serupa yang berlandaskan pada SOGIE, dan jenis kekerasan apapun terhadap kelompok minoritas lain.
  6. Masyrakat Indonesia untuk bersimpati dan berempati pada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan ideologi kebencian yang telah merenggut nyawa manusia dalam jumlah yang tidak sedikit dan tidak memperkeruh suasana dengan memberikan ujaran kebencian dan hinaan serta dukungan pada pelaku kekerasan.

Solidaritas terhadap tragedi penembakan di Orlando dilakukan hampir di seluruh belahan dunia, dan juga dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta dan Surabaya. Aksi Solidaritas ini dilakukan di kedutaan Amerika yang diikuti beberapa aktivis kemanusian dan Organisasi LGBTIQ. Mereka semua ikut merasakan duka yang mendalam dan menyayangkan ternjadinya penembakan itu.


Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup apapun orientasi seksualnya. Kita tidak berhak menghakimi dan menjadi Tuhan untuk menentukan siapa yang boleh hidup atau tidak. Dunia seakan terbukakan matanya bahwa Homophobia itu masih ada. Meskipun di Amerika sudah mengakui dan mensahkan pernikahan sejenis tetapi kekerasan terhadap LGBTIQ masih kerap terjadi dan puncaknya adalah penembakan di gay club Pulse Orlando. Mungkin ini saatnya kita melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat apa orientasi seksualnya, apa gendernya, apa agamanya, apa sukunya, dan apa politiknya, karena manusia adalah manusia yang setara satu sama lainnya dan mempunyai hak yang sama.  

foto : www.pbs.org
www.usmagazine.com


Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Sore ini, Selasa 21 Juni 2016 para perempuan petani Kendeng, Jawa Tengah akan memberikan selamat pada Presiden Jokowi. Mereka tak sedang menjaga diri mereka, namun mereka menjaga masa depan “Rahim.” Karst yang menyerap karbon dari menjernihkan air untuk Jawa dan untuk minum segala makhluk. Demikian pesan yang beredar meluas serta ajakan untuk menggunakan kain jarik dan bersolidaritas bersama para perempuan petani Kendeng dalam selametan pak Jokowi di istana pada sore hari ini, tepat di ulangtahun Jokowi .

Kedatangan 9 petani Kendeng ini guna memanjatkan puji syukur untuk keselamatan dan keberkahan Presiden Joko Widodo. Hadiah istimewa tersebut diberikan Kartini Kendeng karena bertepatan dengan hari lahirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menyampaikan bahwa ucapan ulangtahun ini adalah bentuk keprihatinan sekaligus untuk mendoakan sedulur di Jawa Tengah yang menjadi korban bencana alam longsor dan banjir akhir-akhir ini.

Ini adalah surat yang kami terima dari perempuan petani Kendeng untuk Presiden Jokowi:

“Kami para petani datang dari Pegunungan Kendeng, kami hanya sebagian kecil dari bangsa Indonesia yang dengan tulus mencintai negeri ini dan mencintai pemimpin kami (Presiden RI). Suara nurani kami telah kami amanatkan kepada Pak Joko Widodo. Kami sadar bahwa untuk mewujudkan cita-cita mulia negeri ini tidak boleh hanya menggantungkan pada para pemimpin saja. Peran rakyat sangatlah besar untuk menentukan keberhasilan atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Sebagai petani, kami tidak mau berpangku tangan”, kata Sukinah salah satu Kartini Kendeng.

“Dengan sekuat tenaga, berbekal cinta tulus pada Indonesia dan doa yang terus menerus kami lantunkan, kami bertekad untuk terus mewujudkan Indonesia menuju tercapainya kedaulatan pangan Nusantara”, lanjut Sukinah.

“Pak Presiden Joko Widodo, Indonesia sebagai negara yang berbasis agraris dan maritim, dengan kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sudah selayaknya kita harus mengedepankan upaya-upaya untuk tercapainya swasembada pangan. Kami berharap bahwa semua kebijakan pembangunan, baik pusat maupun daerah, tidak meninggalkan dan berbenturan dengan cita-cita mulia Pak Joko Widodo untuk membuat Indonesia berdaulat dalam pangan. Ketika kebijakan pemerintah sudah tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama, maka tugas rakyat adalah mengingatkan, karena kami mencintai negeri ini dan pemimpinnya. Biarlah yang sawah tetap menjadi sawah, yang gunung tetaplah kokoh berdiri dan kekayaan sumber daya alam terkelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia”.

“Semoga Gusti Allah Ingkang Maha Agung tansah maringi berkah kesehatan kagem Bapak Jokowi dan diparingi kekuatan iman untuk terus mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia”,doa Sukinah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“ Sebagai rakyat kami sudah sering mengingatkan Pak Jokowi baik dalam setiap pertemuan maupun aksi damai, bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang rentan bencana. Ketika musim kemarau mengalami kekeringan, ketika musim hujan dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Senin 20 Juni 2016, saudara kami di Jawa Tengah menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor, total 47 orang yang meninggal dan 15 orang hilang. Tentu saja bencana hadir bukan karena kebetulan, namun karena alam marah ketika keseimbangan ekosistemnya dirusak manusia.Pertambangan menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem tersebut ”, kata Gunretno.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jawa Tengah, tanaman padi yang terkena dampak banjir seluas 11.506,5 Hektar. Hal ini mengakibatkan petani mengalami kerugian akibat bencana tersebut.Mereka juga belum tahu adakah jaminan dan perlindungan terhadap tanaman mereka yang rusak,bahkan sampai tanaman mereka hilang karena terseret arus banjir.

“ Doa dan selamatan ini adalah upaya kami untuk mengingatkan Pak Jokowi agar memperhatikan resiko bencana dari tambang. Bencana alam adalah peringatan keras kepada manusia untuk segera berbenah. Berbenah dalam memperlakukan alam dengan bijak. Jangan ada lagi yang menjadi korban, mari bersama menjaga dan melestarikan alam untuk masa depan yang akan datang ”, kata Gunretno.

Di hari lahirnya Presiden Joko Widodo, Gunretno mengajak Presiden RI untuk lebih memperhatikan keseimbangan alam. “Cukup sudah sedulur kami, para petani menjadi korban bencana alam yang diakibatkan keserakahan manusia. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berkedaulatan pangan, Indonesia yang lestari dan berperikemanusian”, kata Gunretno.

“Sugeng ambal warso Pak Joko Widodo. Mari merekonsiliasi Bangsa untuk mewujudkan NAWACITA bersama masyarakat dengan menjadikan Jawa Ijo Royo - Royo. Mugi-mugi negeri ini diparingi keberkahan dan keselametan”, doa Gunretno untuk Presiden Joko Widodo.



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Mengapa sinetron yang mengumbar kekerasan, melanggar etika, tayangan infotainment yang selalu menyajikan persoalan-persoalan personal mendapat rating dan share yang bagus di televisi? Benarkah rating dan share ini merupakan biang kerok dari tayangan yang buruk di Televisi kita?

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Yayasan Tifa melaunching sebuah penelitian tentang keberadaan rating dan share di Indonesia pada Minggu, (19/06/2016). Penelitian ini menemukan bahwa rating dan share sangat menentukan apa yang ditonton oleh nyaris semua masyarakat Indonesia. Walaupun di luar itu ada faktor lain seperti soal stasiun TV apa yang menyiarkannya, program siarannya seperti apa dan selanjutnya siapa yang mengisinya.Jadi selain rating dan share, industri televisi juga menjadi penentu atas tayangan baik atau buruknya televisi.


Rating dan Share di Televisi

Rating dan share kemudian akan menentukan para pengiklan untuk beriklan di TV karena para pengiklan hanya melihat berapa persen penonton yang menonton TV dan di acara apa?. Rating dan share ini kemudian akan menentukan nilai ekonomi pemasukan TV.

Selama ini semua TV menggunakan data rating share yang dikeluarkan AC Nielsen, padahal data ini hanya merujuk pada siapa konsumen TV sebagai pembeli iklan, bukan publik atau masyarakat yang menginginkan tayangan TV yang sehat dan tidak melakukan kekerasan, diskriminasi maupun stereotype.

Sejumlah survey menunjukkan bahwa data belanja iklan televisi misalnya mencapai  Rp. 78,3% triliun pada tahun 2014 dan Rp. 84,7 Triliun di tahun 2015, dari jumlah itu 93,7% diantaranya dinikmati oleh 10 TV bersiaran nasional di Jakarta.

“Maka semakin banyak penonton, akan menyebabkan semakin banyak iklan yang masuk dan semakin mungkin sebuah program akan bertahan,” kata salah satu peneliti AJI Jakarta, Afwan Purwanto.

Selama ini di Indonesia kita hanya mengenal satu-satunya lembaga yang mengurus rating dan share yaitu AC Nielsen. Maka penelitian ini kemudian mengeluarkan rekomendasi agar ada aturan soal keberadaan rating dan share ini. Karena keberadaanya melibatkan banyak stakeholder dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda seperti biro iklan, televisi, pengiklan dan Production House (PH) yang selama ini memasok acara-acara televisi.



Selama ini penelitian rating dan share yang dilakukan AC Nielsen punya kelebihan seperti cepat dan rinci. Namun ada sejumlah persoalan lain dalam penelitian ini misalnya, mengapa yang menjadi responden penelitian hanya 11 kota dan 60% respondennya berada di Jakarta?. Salah satu peneliti, Hendriyani menyatakan bahwa hal lain yang masih bermasalah yaitu soal metodologi penelitian, analisis data, pengambilan data di lapangan dan munculnya beberapa data yang aneh.


Negara dan Inisiatif Pembentukan Dewan Rating 

Penelitian ini kemudian merekomendasikan kelahiran dewan rating. Dewan rating ini kemudian yang akan mengatur keberadaan rating dan share, karena pada dasarnya harus ada audit internal terhadap perusahaan yang mengurus rating dan share ini.

Di Amerika, dewan rating membuat audit dan kemudian memberikan akreditasi kepada penyelenggara rating yang memenuhi kualifikasi. Sementara di Eropa, dewan rating adalah penyelenggara rating itu sendiri. Pengguna data kemudian membentuk sebuah kerjasama untuk kemudian menyediakan data rating.

Salah satu peneliti, Eriyanto menyatakan bahwa keberadaan dewan rating nantinya akan memberikan standar riset, melakukan audit dan memberikan sertifikasi kepada penyelenggara rating, sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal metodologi dan pelaksanaannya.

“Kunci pengaturannya yang penting adalah pada soal transparansi dan akuntabilitas. Dengan menjalankan prinsip ini maka pengguna data dan publik menjadi percaya dengan sistem yang digunakan. Maka penting untuk melakukan audit eksternal yang dilakukan oleh dewan rating,” ujar Eriyanto.

Anggota DPR dari Komisi 1, Arif Suditomo yang hadir dalam diskusi peluncuran rating dan share ini menyatakan bahwa selain masyarakat harus menerapkan diet media dengan banyaknya tayangan di TV Indonesia saat ini, yang penting lagi yaitu lembaga riset seperti AC Nielsen harus mengeluarkan riset yang berperspektif tayangan sehat, bukan hanya berperspektif pasar atau konsumen seperti yang telah dilakukan selama ini.

Maka penelitian ini kemudian merekomendasikan agar negara atau pemerintah mengambil inisiatif untuk mendirikan dewan rating karena penyiaran pada dasarnya adalah menggunakan frekuensi milik publik, sehingga negara berhak melakukan pengaturan termasuk menyelenggarakan data rating. 



(Foto/ Cover Buku: Penelitian Mendorong Akuntabilitas Rating Media Penyiaran, AJI Jakarta dan Yayasan Tifa, 2016)

Peneliti: Hendriyani, Eriyanto, Afwan Purwanto, Aditya Himawan, Agoez Perdana, Luviana, Kustiah, Nurul Ulfah Djalawali, Prasto Wardoyo, Raisya Maharani, Roychan Madjid, Ramah

Editor: Ahmad Nurhasim

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Bisakah sebuah perkawinan diartikan secara meluas, jadi tak hanya perkawinan lain jenis saja yang mendapatkan legitimasi secara hukum, namun juga perkawinan sejenis yang mendapat legitimiasi secara hukum?. Hal ini menjadi pertanyaan yang menutup diskusi “ Pandangan Islam atas Keberagaman Seksualitas dan Identitas Gender” yang diadakan jaringan Gerakan Keberagaman Seksualitas Indonesia (GKSI), yang terdiri dari komunitas LGBT, Ardhanary Institute, Suara Kita atau Our Voice, GWL-INA dan Perempuan Mahardhika di Jakarta, Senin (20/06/2016) di Komnas Perempuan kemarin.

Diskusi ini menghadirkan Profesor Mun’im Sirry, seorang teolog University of Notre Dame, Amerika dan Guntur Romli, aktivis Pemuda Nahdatul Ulama sebagai moderator.

Pendapat Mun’im Sirry ini didasarkan karena masih banyaknya penolakan-penolakan terhadap perkawinan sejenis dan keberadaan kelompok homoseksualitas seperti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).

Padahal realitasnya  Mun’im menyatakan bahwa kelompok ini hidup di dunia.  Riset yang dilakukan oleh Pew Research Center menyatakan bahwa realitasnya kurang lebih 5% masyarakat Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan dan Tunisia berpendapat bahwa homoseksualitas harus diterima. 9% masyarakat Malaysia berpendapat bahwa homoseksualitas harus diterima, 9% masyarakat Turki, 19% masyarakat Lebanon, 80% penduduk Kanada dan 76% masyarakat Inggris menyatakan harus menerima keberadaan homoseksualitas.


“Apakah kelompok homoseksual harus ditolak oleh agama? Apakah tidak ada keringanan untuk memberikan tempat bagi mereka? Adakah keringanan untuk melegalkan mereka dalam sebuah perkawinan ketika agama juga  melegalkan perkawinan lain jenis?,” ujar Mun’im Sirry.

Mun’im menyatakan bahwa memang tidak ada dalil dalam agama yang memperbolehkannya, namun juga tidak ada dalil dalam agama yang melarangnya. Apakah larangan seksualitas seks sejenis begitu hitam putih dalam sumber-sumber keagamaan? Al-quran, Hadid dan kitab-kitab Fikih?, ini menjadi pertanyaan Mun’im dalam diskusi kemarin.

Karena itu penafsiran dari perspektif humanis seharusnya bisa menjawab persoalan-persoalan yang rumit di dalam agama, termasuk keragaman gender. Dalam fiqih sejak dahulu telah ada perbedaan pendapat, dan itu merupakan hal yang biasa. Maka perbedaan seperti ini memang sudah biasa terjadi dalam agama.

“Tidak adakah ruang bagi pemikiran ulang soal homoseksualitas? Atau jalan keluar satu-satunya ialah tobat dan pemaksaan?. Maka yang dibutuhkan adalah diskusi terbuka untuk mendekonstruksi tafsir ini dan menyebarluaskan pada publik,” ujar Mun’im.

Mun’im juga menyatakan bahwa Islam tidak pernah membenarkan soal kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, justru Islam menyatakan bahwa manusia adalah kelompok bermartabat Khalifah Allah dan pemegang amanah.

Sementara Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahe’i  menyatakan apakah jika ada kelompok LGBT yang hidup di dunia berarti Tuhan yang salah? Lalu apa yang terjadi? Maka Imam Nahe’i menyatakan bahwa realitas ini menjadi  dasar bahwa agama harus datang untuk melindungi semua manusia terlepas dari peran gendernya, dan inilah yang harus dikaji dan ditumbuhkan bersama  dalam masyarakat.

Diskusi ini dihadiri oleh banyak aktivis dan masyarakat pemerhati agama, para aktivis perempuan dan keberagaman. Diskusi yang dimulai dari sore hari ini hingga lepas buka puasa ini mendapatkan sambutan hangat secara meluas.


(Susasana diskusi  “Pandangan Islam atas Keberagaman Seksualitas dan Keberagaman Gender” yang didakan oleh GKSI di Komnas Perempuan, Senin 20 Juni 2016/ Foto: Dian Novita dan Luviana).


Melly Setyawati - www.konde.co
Aplikasi kalender di HP saya menunjukkan kalau kemarin, 19 Juni, merupakan hari bapak sedunia (Father’s Day).  Saya jadi teringat tampilan firal foto – foto di media sosial yang menggambarkan hubungan bapak dan anak. Ini masih terkait dengan tulisan saya yang terpublikasikan pada 10 Maret lalu di konde dot co, tentang Hak Maternitas buat Bapak atau Suami. Ternyata ada respon dari sahabat yang mengatakan kalau suami dapat cuti di Indonesia pasti terjadi ledakan bonus demografi karena suami senang mendapatkan libur panjang. Sependek itukah pemahaman tentang hak maternitas bapak atau suami?

Sahabat yang lain merespon balik ungkapan sahabat saya tersebut, dengan menceritakan bagaimana peran bapaknya saat dia kecil dulu. Bapaknya mau mengerjakan kerumahtanggaan dan membuat ibunya sangat terbantu. Ini membuat dirinya juga sangat ingin mendapatkan suami yang juga mau membantu dirinya saat hamil nanti.

Memang ini menjadi debatable yang mengasyikkan. Namun akhirnya saya merasakan sendiri pentingnya peran suami pada saat kehamilan dan paska melahirkan. Saya sempat mengidap baby blues, saya panik karena ASI belum keluar lancar dan sangat cemas menghadapi bayi yang kehausan. Saya mengalami kelelahan yang luar biasa akibat kurang tidur membuat saya nyaris tidak mengenal anak saya, lupa hari dan kehilangan fokus. Lalu saya bilang ke suami sepertinya saya sudah menyerah saat itu.

Kondisi saya ini membuat suami saya harus membolos kerja hingga 2 minggu lamanya padahal cuti yang diberikan oleh perusahaan hanya 3 hari, sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan. Lingkungan tempat kerja suami kebanyakan adalah laki - laki. Desakan dari temannya di perusahaan mengatakan kalau suami saya harus profesional untuk mengutamakan pekerjaan baru kemudian keluarga. Bahkan atasannya menanyakan mengapa suami saya ijin terlalu lama. Akhirnya membuat suami saya tidak mendapatkan uang makan yang jumlahnya cukup banyak.

Suami mengkhawatirkan kondisi saya dan anak saya apalagi berbarengan dengan pemberitaan seorang ibu yang melempar bayinya dari lantai satu di sebuah pusat perbelanjaan Bekasi. Saya mengikuti berita itu, dari keterangan kerabatnya mengatakan ibu tersebut memang mengalami depresi karena dirinya mengalami kesulitan ekonomi serta harus mengurus bayinya sendiri. Seorang kerabat suaminya, yang bertempat tinggal serumah dengan ibu tersebut, turut menyalahkan ibu tersebut kalau ibu tersebut suka menyendiri dan tidak pernah bergaul sejak awal kehamilan. Hal yang saya alami membuat saya turut berempati, memang minimnya peran suami bisa ikut memperparah kondisi psikologis ibu tersebut.
Saya banyak bertanya dengan para sahabat, ternyata rata - rata mengalami hal yang serupa dengan yang saya rasakan.

Persoalan hak maternitas bapak atau suami masih dipandang sebelah mata. Bahkan laki – laki yang menjadi bapak atau suami pun mendapatkan tekanan dari laki – laki lainnya. Tetapi hal ini bisa disangkal oleh bapak atau suami yang masih mempunyai empati dan keterikatan emosional pada keluarga. Ternyata masih sulit juga untuk memperjuangkan hak maternitas bapak atau suami, kultur patriarkisme masih melekat kuat menjadi mindset sehingga merepresi posisi perempuan dan juga laki – laki yang memiliki anak.

Firal foto di media sosial yang menggambarkan dengan indah hubungan bapak dan anak menjadi mimpi bagi para bapak atau suami pekerja di Indonesia.  Bagaimana caranya memiliki waktu luang yang banyak buat anak dan istri dalam masa tumbuh kembang jikalau para majikan masih memandang hak maternitas hanya untuk buruh perempuan saja?


(sumber foto: www.google.com)