Poedjiati Tan - www.konde.co

Perusahaan dilarang melakukan PHK pada buruh perempuan yang Hamil dan Melahirkan.



Sumber : Komite Masional Perempuan Mahardhika
Grafis    : Poedjiati Tan

Poedjiati Tan - www.konde.co

Ayo dukung dan penuhi hak buruh/pekerja hamil, karena pemerintah dan perusahaan harus menjamin perlindungan maternitas perempuan pekerja selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui.



Sumber : Komite Nasional Perempuan Mahardika
Grafis    : Poedjiati Tan




Luviana -www.konde.co

Berita menyedihkan ini datang dari senayan, begitu kira-kira salah seorang kawan memberikan informasi soal pelaksanaan fit and proper test pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2016-2019 di DPR pada Senin, 18 Juli 2016 kemarin.

Ia menyatakan bahwa isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menjadi satu dari 10 isu prioritas yang ditanyakan dalam fit and proper test yang dilakukan DPR tersebut. Kira-kira begini, jika calon anggota KPI setuju kalau tayangan soal LGBT boleh masuk di televisi, maka ia tidak akan lolos. Namun jika ia tak setuju ada LGBT di televisi, maka ia akan lolos. Begitu komentar kawan-kawan saya yang lain.

Dan memang begitulah yang terjadi. Mahfudz Siddiq  dari Partai Keadilan Sosial (PKS) misalnya menanyakan tentang: bagaimana tanggapan para calon anggota/komisioner KPI soal LGBT.

“ LGBT ini boleh tidak tayang di layar televisi kita? Lalu promosi LGBT ini kita berikan ruang tidak di media penyiaran kita?,” begitu kata Mahfudz.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terpilih 2016-2019, Obsatar Sinaga dalam fit and proper test tersebut mengatakan bahwa  LGBT tidak boleh disiarkan dan hanya boleh untuk diskursus pengetahuan saja.

“ Untuk pak Mahfudz, pak Mahfudz ini adalah guru ngaji saya. Untuk penyiaran, LGBT ini tidak boleh disiarkan pak.  Kalau untuk diskursus sih oke-oke saja pak,” kata Obsatar Sinaga.

Sejumlah calon komisioner seperti  Ade Bujaerimi yang juga merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) KPID Banten menyatakan dengan tegas bahwa layar televisi kita harus bebas dari kampanye LGBT.

Sedangkan Afrianto Korga, anggota KPID Sumatera Barat yang merupakan calon anggota KPI Pusat juga mengatakan hal yang sama dalam fit and proper test tersebut. Ia mengatakan bahwa LGBT harus dilarang di Televisi.

Salah satu komisioner terpilih yang juga ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Juliandre Darwis dalam sebuah wawancara setelah pemilihan KPI usai, juga menyatakan akan membersihkan layar televisi dari tayangan LGBT setelah dilantik menjadi anggota KPI.

Dari sejumlah calon komisioner, pengamat media Ignatius Haryanto dan anggota KPID Jawa Timur, Maulana Arief punya jawaban berbeda. Ignatius mengatakan bahwa kelompok LGBT boleh diundang menjadi narasumber di televisi dan kita tidak boleh mendiskriminasikannya.

“Seperti Dede Oetomo misalnya, ia kerap diundang sebagai narasumber. Saya pikir, kita bisa melihat keahliannya dan tidak boleh mendiskriminasikannya,” ujar Ignatius Haryanto.

Maulana Arief dari KPID Jawa Timur menjawab bahwa komisioner KPI tidak boleh mendiskriminasi LGBT karena ketentuan tersebut telah terdapat dalam Pedoman dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

“Dalam P3SPS sudah jelas tertulis bahwa kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap LGBT,” ujar Maulana Arief.

Namun sayang, baik Ignatius Haryanto dan Maulana Arief tak lolos dalam fit and proper test kali itu. Sedangkan banyak calon komisioner lainnya, entah kenapa sengaja tidak menjawab pertanyaan tentang topik LGBT ini. Semua nyaris diam dan tidak mau menjawab pertanyaan soal LGBT ini.


Isu LGBT dan Pertaruhan di DPR


Isu LGBT memang menjadi isu yang jadi topik pembicaraan di sepanjang fit and proper test ini. Disamping isu penyiaran lainnya seperti: isu kepemilikan media TV yang pemiliknya merupakan pengurus Partai politik seperti Harytanoe Sudibyo, Aburizal bakrie, Surya Paloh. Atau sejumlah TV lain yang secara tak langsung berafiliasi dengan Parpol. Isu lain yang juga diangkat misalnya soal: radio dan TV lokal, sinetron dan tayangan yang tak mendidik, digitalisasi media dan pornografi.

Isu LGBT seolah menjadi pertaruhan bagaimana moral dan sikap calon komisioner KPI ini. Padahal sebelumnya, dalam P3SPS 2012 yang dikeluarkan KPI, KPI jelas menuliskan bahwa media tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas termasuk di dalamnya, kelompok LGBT.

Namun kenyataanya, pada Februari 2016 lalu, justru para anggota KPI kemudian mengeluarkan surat edaran yang tidak memperbolehkan seluruh media penyiaran untuk menyiarkan isu LGBT. Sejak saat itulah, media penyiaran di Indonesia bersih dari tayangan LGBT. Bahkan di salah satu kantor redaksi stasiun televisi di Jakarta, peraturan tentang LGBT yang tak boleh tayang ini ditempelkan di dinding dan pintu ruang redaksi. Haram hukumnya menyiarkan LGBT.

Dalam fit and proper test ini kemudian LGBT menjadi barang dagangan untuk menentukan bermoral atau tidaknya calon anggota KPI di mata DPR. Dari sini kita menjadi tahu bahwa LGBT menjadi sebuah pertaruhan bagi calon komisioner di depan DPR. LGBT seolah menjadi isu untuk melihat moralitas komisioner. Jika ia moralis, maka ia akan menolak LGBT begitu kira-kira diskusi saya dan sejumlah kawan yang lain. Karena isu LGBT selama ini memang masih dipandang sebagai isu yang merusak moral, maka tak pantas masuk ke media.

Namun, etiskah menjadikan LGBT menjadi isu untuk penilaian lolos atau tidaknya seorang calon komisioner dalam ujian ini? Rasiskah menjadikan LGBT sebagai sebuah isu untuk mengukur moralitas seseorang?

Tentu saya akan menjawab tidak, karena layar kaca kita tak boleh mendiskriminasi siapapun. Tak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa hanya kelompok tertentu saja yang boleh masuk ke dalam layar kaca, sedangkan kelompok lain tidak.  Lagipula, bagaimana KPI sebagai lembaga kredibel akan memberikan kesempatan kepada publik seluas-luasnya di media, namun ini justru melakukan kewenangannya untuk mendiskriminasi kelompok tertentu?.


Diskriminasi di Layar Kita

Dalam ketentuan internasional anti diskriminasi terhadap perempuan CEDAW (Convention of Elimination of All Forms of Discrimation Against Women) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 29 Juli 1980 dan konferensi perempuan Beijing+20 jelas tertulis bahwa media harus memberikan gambaran-gambaran yang tidak klise tentang perempuan, tak boleh mendiskriminasi siapapun dan memberikan seluas-luasnya kepada perempuan untuk masuk ke media dan menguasai teknologi dan informasi. Namun mengapa hari ini, hal ini masih terjadi?.

Pertanyaannya kini makin jelas, apakah komisioner KPI terpilih 2016-2019 ini akan mampu memperjuangkan anti diskriminasi bagi semua kelompok termasuk LGBT untuk masuk di layar kaca? Karena dari 2 jawaban komisioner KPI terpilih, Obsatar Sinaga dan Juliandre Darwis, mereka tak setuju jika di layar kaca dan radio kita masih ada isu LGBT yang tampil disana. LGBT akan tetap dibersihkan dan hendaknya menjadi diskursus saja.

Ataukah mereka hanya akan menjadi kepanjangan komisioner KPI periode sebelumnya, yang mengeluarkan surat edaran: semua warga negara boleh masuk TV dan radio, kecuali kelompok LGBT?. Kita tunggu sikap mereka, apakah mereka merupakan pejuang anti diskriminasi dan anti kekerasan di media.
Estu Fanani - www.konde.co
Komnas Perempuan beserta jaringan masyarakat sipil terus menolak eksekusi hukuman mati tahap III. Terutama eksekusi terhadap MU karena ada indikasi MU merupakan korban perdagangan orang yang seharusnya menjadi subyek perlindungan hukum negara dalam perkara ini. Siapa MU? Untuk mengenal dan mengetahui duduk perkaranya, Komnas Perempuan mengeluarkan lembar fakta hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tentang kerentanan perempuan menghadapi hukuman mati dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan orang & narkoba, didapatkan fakta-fakta terkait latar belakang kasus MU. Pemantauan ini dilaksanakan pada tgl 18 Mei, 2 Juni dan 18 Juni 2016.

MU Perempuan Korban KDRT yang Terjerat Perdagangan Orang dan Sindikat Narkoba
MU adalah perempuan mantan pekerja migran asal Sukoharjo Jawa Tengah yang sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak perempuan.  Dalam kehidupan perkawinannya, MU adalah korban KDRT dikarenakan suami sering mengonsumsi minuman alcohol, berjudi dan selingkuh.
Hingga suatu saat, suami MU memaksa MU bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan selama 2 tahun. Selama itu, MU menjadi tulang punggung keluarga dan selalu mengirimkan gaji yang didapatkannya ke suaminya. Namun gaji yang dikirimkan tersebut habis digunakan suaminya untuk minum, judi dan berselingkuh. Akhirnya MU memutuskan berpisah dengan suami pada usia 25 tahun dan melanjutkan menghidupi anaknya dengan menjadi pekerja migran.

Penipuan Menjadi Kurir Narkoba dan Indikasi Korban Perdagangan Orang
Setelah bercerai dari suami, MU bermaksud bekerja kembali ke Taiwan sebagai pekerja migran. Saat mengurus dokumen kerja di Jakarta, tepatnya di Sarinah Thamrin, dia bertemu dengan Jerry, laki-laki yang mengaku warganegara Kanada yang memiliki usaha dagang. Belakangan, MU baru ingat bahwa sejak di Taiwan dia pernah didekati oleh orang yang dia duga kenal dengan Jerry. MU & Jerry kemudian “berpacaran” selama tiga bulan. Selama pacaran, Jerry sangat memanjakan MU dengan perhatian & materi. Bahkan sering mengirimkan hadiah untuk orang tua MU. Jerry sempat melarang MU kembali bekerja ke Taiwan dan dijanjikan akan dinikahi.
Pada tanggal 16 Oktober 2001, MU  diajak Jerry berlibur ke Nepal. Tanggal 17 Oktober 2001, MU berangkat ke Nepal melalui Singapura seorang diri. Transit Thailand untuk bertemu dengan Jerry. Namun Jerry telah berangkat terlebih dulu. MU dan Jerry bertemu di Nepal & jalan-jalan selama 3 hari.
Tanggal 20 Oktober 2001 Jerry kembali ke Jakarta karena mengaku harus mengurus bisnisnya. MU diminta tetap tinggal di Nepal karena ada barang yang mau dititipkan. Barang tersebut berupa tas tangan yang diberikan pada MU karena tas tangan yang dibawanya sudah jelek dan sekaligus sebagai sampel yang akan disampaikan pada pelanggan bisnisnya di Jakarta.
MU menyangka dia hanya akan menunggu sehari atau dua hari saja, ternyata dia harus menunggu lebih seminggu. Setiap hari Jerry menelpon MU untuk sabar menunggu temannya yang akan memberikan tas tersebut. Kemudian MU bertemu dengan 2 orang teman Jerry bernama Muhammad dan Badru di klub Studio 54. Muhammad menyerahkan tas tangan titipan tersebut pada MU. MU sempat bertanya kenapa tasnya berat, dijawab oleh Muhammad bahwa tas tersebut berat karena tas kulit berkualitas bagus dan berbahan kuat.
MU pulang ke Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2001 melalui Bandara Sukarno Hatta. Sepanjang penerbangan tas tangan tersebut bersama dengan dia di kabin pesawat. Saat mendarat di Jakarta, MU sempat lupa mengambil koper di bagian bagasi. Dia sempat keluar bandara dan hampir naik taksi. Namun teringat dengan kopernya, dia kembali masuk dan mencari kopernya di bagian lost and found. MU menemukan kopernya, namun saat hendak keluar petugas memeriksa tas tangan yang dibawa MU di mesin X-ray.
Karena tidak merasa menyembunyikan sesuatu, MU memberikan tas tersebut untuk diperiksa dan dipindai mesin X-Ray.  Dari situ diketahui terdapat narkoba jenis heroin seberat 1,1 kg, yang disembunyikan di bagian dinding tas. MU ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. MU mencoba menghubungi Jerry tapi nomor sudah tidak aktif. Demikian juga teman-teman yang mengenal Jerry tidak bisa dihubungi. Belakangan diketahui bahwa Jerry memiliki banyak nama alias/samaran.

Proses Hukum  Kasus MU
MU mengalami penyiksaan sebanyak tiga kali, saat pemeriksaan di Bandara, di perjalanan menuju Kepolisian (MU dibawa ke sebuah hotel) dan saat pemeriksaan lanjutan. Bentuk penyiksaan yang dialami yaitu pemukulan berkali-kali dan kekerasan seksual (pelecehan seksual dan percobaan perkosaan). MU dipaksa mengakui bahwa heroin tersebut miliknya. Untuk menghindari penyiksaan MU mengaku berpuasa, namun tetap saja dipukuli.
Saat diinterogasi di Mabes Polri, MU sempat ditanyakan mengenai keterkaitannya dengan jaringan narkoba yang dia tidak ketahui. MU menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa memahami detail dokumen tersebut, karena kondisi psikologis yang panik dan tertekan. Penyiksaan tersebut berdampak hingga saat ini yaitu gangguan pada mata, sering muncul kilatan yang mengganggu penglihatan.
Setelah penangkapan dan selama menjalani hukuman, MU dijauhi & terputus hubungan dengan keluarganya. Satu-satunya anggota keluarga yang mengunjungi adalah anaknya, itu pun setelah bisa keluar dari rumah ayahnya (mantan suami MU). Saat anaknya menikah, MU disebut sudah meninggal dunia oleh mantan suami kepada keluarga menantu/suami anaknya.  Anaknya perempuannya percaya bahwa ibunya tidak bersalah.

Upaya Hukum yang Dilakukan untuk Mendapatkan Keadilan
Pada pengadilan tingkat pertama MU didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh Kepolisian. Penasehat hukum hanya datang saat persidangan dan tidak pernah mendiskusikan soal pembelaan dan hanya diminta untuk mengakui saja perbuatannya. Pada upaya hukum berikutnya MU didampingi oleh penasehat hukum yang berbeda.
MU dijatuhi hukuman mati pada pengadilan tingkat pertama, berdasarkan putusan No. 140/Pid.B/2002/PN.Tng. Upaya banding dilakukan dan hasilnya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menghukum pidana mati dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 175/Pid/2002/PT.Bdg.
MU mengajukan Kasasi dan hasilnya adalah Putusan Mahkamah Agung No 1771 k/Pid/2002 : Menolak permohonan kasasi tersebut. Pada 28 April 2014, mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Informasi yang didapat dari website MA, putusan PK sudah keluar yaitu Ditolak. Putusan tersebut sudah terbit 15 Agustus 2014 dan dikirim ke PN Tangerang sejak 14 Maret 2016.
MU & Pengacaranya sedang dalam proses menunggu putusan PK diberikan secara resmi untuk dapat mengajukan upaya Grasi kepada Presiden. Putusan PK diberikan pada MU, bersamaan dengan saat penjemputan oleh petugas untuk dipindahkan ke Lapas Cilacap pada Sabtu, 23 Juli 2016, saat itu ia tidak didampingi oleh pengacara.
MU sudah menjalani hukuman hampir 15 tahun, sangat aktif terlibat dan mempelopori kegiatan-kegiatan pembinaan yang positif di dalam Lapas, antara lain pengembangan seni budaya, pertanian organik dan kegiatan spiritual. MU juga memberi penguatan kepada sesama warga binaan, terutama bagi mereka yang menjalani hukuman berat & pidana mati.
Saat ini MU sedang berjuang menempuh upaya hukum lanjutan melalui Grasi.

Sumber: Lembar Fakta Komnas Perempuan
Estu - www.konde.co  Selasa 6 Juli 2016 kemarin, Komnas Perempuan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk memintakan grasi bagi MU yang sedang menghadapi eksekusi mati tahap III yang rencananya dilaksanakan akhir Juli 2016.
Komisioner Komnas Perempuan dari kanan ke kiri Sri Nurherwati, Azriana (Ketua), Yuni Chuzaifah, Adrianna Veny (Foto: Estu, 26 Juli 216)
Komnas Perempuan dan Aliansi Tolak Hukuman Mati menaruh perhatian pada kasus MU sebagaiamana pada kasus MJ beberapa waktu lalu. Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan dalam konferensi kemarin menyebutkan bahwa MU merupakan perempuan korban perdagangan orang yang diperalat atau dimanipulasi seolah menjadi kurir Narkoba.
Hal ini ditegaskan Yuni Chuzaidah Komisioner Komnas Perempuan yang terlibat dalam penelitian Komnas Perempuan pada tahanan perempuan di beberapa lapas. Dari 5 perempuan tahanan Lapas Tangerang yang di wawancara, 3 diantaranya terlibat dalam kasus Narkoba dengan modus yang sama dengan yang dialami MU, yakni modus tas. Modus tas ini perempuan yang pada umumnya merupakan perempuan yang akan menjadi buruh migran akan dititipi atau disuruh membawa tas untuk diberikan kepada seseorang di tempat tujuan yang juga akan memberikan pekerjaan kepada perempuan ini.
Saat ini MU sudah dipindahkan ke Nusakambangan untuk dipersiapkan dan diisolasi guna menghadapi eksekusi mati yang masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung untuk waktu pelaksanaannya. MU sudah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang dan pihak Lapas memberikan catatan positif terhadap MU karena sangat kooperatif, aktif dalam berbagai kegiatan dan tidak pernah membuat masalah di Lapas.
Komnas Perempuan melakukan upaya grasi dan konferensi pers sebagai bentuk tegas penolakannya terhadap hukuman mati. Khususnya pada kasus narkoba yang beririsan dengan kasus Perdagangan Perempuan. Berdasar pemantauan Komnas Perempuan terhadap 12 pekerja migran dan/atau keluarga terpidana mati di luar negeri serta 4 perempuan terpidana mati di Indonesia, ditemukan sejumlah hal serius baik terkait fakta yang melatarbelakangi maupun terkait proses hukum yang dihadapi para pekerja migran terpidana mati ini.
Adriana Venny Komisioner Komnas Perempuan Bidang Advokasi Internasional menyatakan bahwa jaringan perdagangan internasional narkoba menyasar dan memanfaatkan kerentanan perempuan pekerja migran karena mereka mempunyai paspor dan dokumen untuk dapat bergerak dan berpindah lintas negara, dan jauh dari pantauan keluarga mau perlindungan negara. Berbagai modus digunakan jaringan internasional narkoba tersebut, yang umumnya adalah dengan melakukan pendekatan personal, membangun relasi paaran, dan penipuan untuk dijadikan kurir narkoba. Ironisnya, perempuan pekerja migran yang dijebak jadi kurir dan menjadi korban perdagangan orang baik proses, cara dan tujuan eksploitasi, seringkali tidak dikenali oleh aparat negara dan penegak hukum. Kejahatan sindikasi narkoba internasional banyak juga menyasar perempuan muda, perempuan korban kekerasan khususnya KDRT, perempuan miskin dengan pendidikan maupun informasi yang terbatas;
Yuni Chuzaifah Wakil Ketua Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan terpidana mati dengan tuduhan kejahatan narkoba mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk dan berlipat ganda karena pelakunya cenderung orang dekat atau dengan menggunakan modus pacaran/hubungan intim bahkan oleh suami atau sahabat sendiri. Perempuan terpidana mati rentan menjadi korban kekerasan seksual, pemukulan, dikucilkan atau bahkan dibuang oleh keluarga, mengalami penghukuman dan penghakiman sosial.
Sri Nurherwati Komisioner Komnas Perempuan Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, menyebutkan bahwa terpidana mati dengan tuduhan kejahatan narkoba mengalami berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi selama dalam proses penyelidikan. Mereka juga menghadapi akses keadilan yang terbatas, baik pendampingan hukum yang minim dan putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan posisinya sebagai korban perdagangan orang dan kejahatan narkoba. Pengadilan justru mengabaikannya dengan mempertimbangkan banyaknya kurir yang mengaku sebagai korban, namun tidak dibarengai dengan perbaikan system inestigasi, penyelidikan dan penydikan memadai dalam pemberantasan narkoba. Sri Nurherwati juga menyebutkan bahwa yang sering terlupakan oleh aparat penegak hukum adalah bahwa dalam perdagangan orang khususnya pekerja migran, pemalsuan identitas adalah hal umum yang terjadi dan hingga kini masih banyak dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Dalam kasus yang berhubungan dengan kejahatan narkoba, hal ini tidak tersentuh oleh hakim, tidak ada pengungkapan. Bahkan dalam kasus MU, hakim justru menganggap pemalsuan identitas ini dilakukan oleh MU untuk menyiapkan  pengiriman narkoba ke negara lain lagi dengan identitas yang berbeda.
Azriana Ketua Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terpidana mati ada awalnya memilih tidak di ekspose media untuk menghiindari resiko lebih buruk, dan bar memperbolehkan di ekspose ke publik pada detik-detik ketika akses keadilan hampir tertutup maupun haknya sudah dibatasi menjelang eksekusi. Hukuman mati adalah kejahatan yang bukan hanya menyiksa dan menghukum mati terpidana, namun juga menyiksa seluruh anggota keluarga mereka. Kekejaman yang dirasakan terpidana maupun keluarga adalah kematian yang diabut oleh negara, bentuk dan proses penghukumannya, masa traumatic sepanjang hdup dna penantian yang memiu atau berdampak beragam, baik upaya bunuh diri, kematian anggota keluarga, stroke dan sakit yang sulit pulih, gangguan mental dan ingatan, hingga hlang semangat hidup dan trauma maupun kebencian ekstrem pada sesuatu. Oleh karenanya, hukuman mati melanggar martabat kemanusiaan seseorang.
Azriana menambahkan bahwa kasus perdagangan orang terkait kejahatan narkoba, selama ini berdiri masing-masing, sehingga Hakim seringkali tidak menggali fakta dalam persidangan hingga sampai pada unsur-unsur perdagangan orang. Ketika banyak kasus yang beririsan antara kasus perdagangan orang dan kasus kejahatan narkoba atau bahkan disinyalir ada kasus perdagangan orang dalam kasus narkoba ini, seharusnya hakim menggunakan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara kejahatan narkoba. Agar hakim dapat memahami ada keterkaitan antara keterangan atau informasi-informasi yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang didakwa sebagai kurir dalam kasus narkoba ini.
Oleh karena itu, dalam konferensi pers kemarin, Komnas Perempuan menyatakan:
  1. Mendukung upaya serius negara untuk memberantas narkoba hingga ke akar jaringan narkoba, namun menentang solusi hukuman mati, terlebih kepada perempuan korban perdagangan orang yang dijebak dan ditipu untuk menjadi kurir narkoba
  2. Negara perlu mengkaji dan mempertimbangkan penundaan eksekusi, terutama kepada MU yang sedang mengajukan proses grasi akibat keterlambatan pemberitahuan penolakan PK. Apalagi MU merupakan korban perdagangan orang yang dijebak dalam jaringan perdagangan narkoba.
  3. Presiden RI agar mengabulkan upaya grasi yang tengah diajukan, khususnya oleh MU, agar seluruh upaya hukum dapat diberikan pada terpidana mati serta agar negara tidak melakukan kelalaian yang dapat menghilangkan nyawa orang yang seharusnya dilindungi negara;
  4. Negara harus mereformasi akses keadilan terutama perempuan korban melalui:
a.       Memperbaiki system inestigasi dan penanganan perempuan korban perdagangan orang yang dijebak dan ditipu untuk menjadi kurir narkoba;
b.      Menguatkan system bantuan hukum dan memberi kesempatan kepada para terpidana mati, terutama peremuan korban kekerasan dan perdagangan orang untuk mendapatkan akses keadilan dan proses hukum yang adil dan komprehensif;
c.       Menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum (APH) untuk cermat memproses hukum para perempuan yang terjebak menjadi kurir narkoba dan menghindari putusan hukuman mati untuk menghindari penistaan keadilan bagi perempuan korban
  1. Menyerukan kepada semua pihak terutama media untuk tidak membuat pemberitaan yang mereviktimisasi terpidana maupun keluarganya, karena terdakwa dan terpidana sudah cukup lama hidup dalam stigma dan trauma panjang.


Luviana- www.konde.co

Majelis Ulama Indonesia (MUI)Kota Palu akan segera mengeluarkan fatwa soal : perempuan yang sudah bersuami tidak boleh foto selfie. Larangan ini akan dikeluarkan bagi perempuan yang bersuami, mereka tak boleh yang memamerkan foto-foto selfie ini ke media sosial.

Sejumlah media online menuliskan rencana MUI Kota Palu ini di terbitan pada minggu ketiga bulan Juli 2016 ini. Alasan rencana pelarangan ini disebabkan karena perempuan pada dasarnya harus menutup semua tubuhnya termasuk mukanya setelah menikah. Hal lain, MUI Kota Palu menganggap bahwa tak baik bagi perempuan menampilkan foto dirinya di depan banyak orang.

Tentu ini menimbulkan pertanyaan dari banyak perempuan, mengapa larangan ini hanya ditujukan untuk perempuan? Ada apa dengan muka dan tubuh perempuan sehingga harus dilarang dan diurus oleh MUI? Sebegitu tabukah foto selfie yang kemudian diunggah di facebook atau twitter?


Perempuan, Atas Nama Tubuh yang Sakral


Tubuh perempuan adalah tubuh yang sakral, alasan inilah yang kerap kita dengar ketika ada banyak larangan untuk perempuan. Tak boleh foto selfie jika sudah punya suami merupakan salah satunya. Larangan lain cukup banyak: tak boleh keluar malam karena takut diperkosa, tak boleh pakai rok mini karena mengundang birahi  dan tak boleh menggunakan make up tebal karena menggoda laki-laki.

Dari semua ini, ada mitos tabu yang selalu mengiringi perempuan sejak ia kecil: tak boleh duduk di depan pintu karena takut tidak laku atau takut ditolak laki-laki, tak boleh menolak cinta laki-laki karena dianggap pamali, dan terakhir tak boleh foto selfie  karena tak baik bagi perempuan dan suami.

Tanpa alasan yang masuk akal, perempuan harus mematuhi aturan yang menjerat tubuhnya. Sedangkan bagi laki-laki, tak pernah kita jumpai ada larangan atau mitos-mitos yang mengatur tubuh mereka.

Lalu pertanyaannya, mengapa perempuan?  Mengapa sampai foto selfie pun, harus meminta ijin organisasi seperti MUI? Aturan apalagi yang akan menjerat perempuan setelah Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perempuan keluar malam, mengatur tata cara berpakaian perempuan dan tak boleh duduk berboncengan karena dianggap duduk ngangkang bagi perempuan?

Baru saja, belum habis air mata para perempuan, menyaksikan banyaknya perkosaan dimana-mana, melakukan aksi dan advokasi panjang atas perkosaan yang menimpa para perempuan dan anak-anak perempuan di Indonesia karena tubuh mereka yang diperkosa, dibunuh dan tak dihargai. Sekarang, lagi-lagi kembali tubuh perempuan diatur-atur dan dikendalikan.

Tentu konsep bahwa tubuh perempuan adalah sakral kemudian hanya menjadi mitos untuk menundukkan perempuan. Atas nama pensakralan dan perlindungan, tubuh kemudian ditundukkan dan dikontrol.  Otoritas inilah yang akan ditunjukkan oleh nilai-nilai patrilinial dan patriarkhi. Konsep laki-laki berkuasa dan perempuan harus tunduk, terdapat pada rencana-rencana pelarangan ini. Ketika sudah menikah, perempuan dinilai sudah menjadi milik laki-laki, sedangkan tak ada ketentuan bagi laki-laki merupakan hak milik perempuan setelah menikah.

Padahal dalam perjalanannya, para aktivis perempuan kemudian sudah banyak menyuarakan tentang tubuh perempuan. Para feminis radikal misalnya menyerukan bahwa penindasan terhadap perempuan berawal dari penilaian pada perempuan yang harus dikuasai oleh laki-laki. Lalu, feminis radikal  juga memprotes soal bahwa selama ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa tubuh perempuan merupakan obyek kekuasaan laki-laki.

 
Perempuan dan Akses Sosial Media


Konde.co pernah menuliskan soal pentingnya sosial media bagi perempuan, keterlibatan mereka sekaligus bagaimana mengajak perempuan untuk menguasai teknologi. Sosial media juga membuat para perempuan menjadi percaya diri, untuk menampilkan foto dirinya, untuk bercerita dan untuk menambah jaringan persahabatan:

“Melalui sosial media disebutkan bahwa perempuan lebih senang membangun jaringan dan menjalin komunikasi dengan teman dan keluarga. Sedangkan laki-laki lebih banyak menggunakan sosial media untuk membangun pengaruh yang kuat misalnya dalam berbisnis.

Sarah Granger, penulis buku The Digital Mystique: How the Culture of Connectivity Can Empower Your Life—Online and Off seperti ditulis Rassel Kassenbrock dalam msmagazine misalnya menuliskan bahwa perempuan menggunakan sosial media tidak hanya untuk berkomunikasi dengan saudara dan teman, namun ada banyak kegunaan sosial media bagi perempuan selama ini.

Granger mengatakan bahwa sosial media berguna untuk membangun komunikasi bagi perempuan, apalagi jika ia tinggal di sebuah kota dimana tak banyak saudara atau teman yang tinggal di dekatnya. Perempuan juga banyak menulis di blog. Selain untuk  melatihnya menulis, blog juga digunakan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran perempuan, misalnya perempuan bisa menuliskan soal kultur yang selama ini membelenggunya.


Dalam perjuangan gerakan perempuan misalnya, perempuan harus menguasai teknologi apalagi teknologi baru seperti internet. Dengan menguasai teknologi maka perempuan bisa mengakses informasi secara cepat. Teknologi juga bisa membebaskan belenggu hidupnya. Dengan internet misalnya, perempuan bisa menulis dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pemikirannya tentang kondisi di sekitarnya.”


Jika belum apa-apa saja, sekarang sudah banyak larangan untuk perempuan tampil di media-walau hanya foto selfie saja, apakah ini sama saja tidak membatasi akses untuk perempuan? Hal ini tentu saja telah menjadikan tubuh perempuan menjadi subordinat. Rencana pelarangan foto selfie bagi para perempuan harus kita tolak karena akan mendiskriminasi tubuh perempuan. Stop rencana pelarangan foto Selfie!



(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)
Estu Fanani - www.konde.co

Baru-baru ini ada sebuah baliho yang mengatakan Feminisme mencabut fitrah perempuan. Banyak yang memberikan komentar terhadap tulisan dalam spanduk tersebut. Mengapa bisa muncul tulisan seperti itu? Apa sebenarnya feminisme itu? Mengapa banyak yang takut atau bahkan antipati terhadap feminisme?

Bila memperhatikan komentar maupun pendapat banyak orang, ternyata masih banyak orang yang salah paham mengenai feminisme. Tidak hanya orang Indonesia saja, namun juga orang di luar Indonesia yang sering tidak paham dengan feminisme. Contoh yang masih hangat, salah satu calon Perdana Menteri Inggris, Andrea Leadsom dalam salah satu wawancaranya mengatakan :
“I’m not a feminist because I’m not anti-men, I just see people as people. I’m never happy to see women written out of the picture . . . but feminism is a term that’s been used to abuse men so I don’t identify with it.”
Komentar Andrea ini menuai protes, yang antara lain mengatakan bahwa kalau bukan karena perjuangan feminis, dia tidak bisa mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri. Orang sering kali menganggap feminis itu adalah sekelompok perempuan yang anti laki-laki atau membenci laki-laki, tidak ingin menikah, tidak ingin mempunyai anak, tidak suka mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak suka berdandan atau mempercantik diri, bahkan kadang ada yang menganggap feminis tidak beragama dan merupakan budaya barat.

Karena pemahaman yang keliru ini membuat orang jadi takut dengan feminisme. Padahal feminisme itu gerakan untuk memperjuangkan pembebasan perempuan dari segala bentuk penindasan, diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, di ruang pribadi atau ruang publik.

Ada yang mengatakan bahwa karena feminisme membuat perempuan jadi tidak tunduk dengan suaminya atau meninggalkan keluarga untuk bekerja, melupakan pendidikan anak-anaknya, melupakan tugasnya mengasuh anak. Sebetulnya apa yang disampaikan orang-orang tersebut untuk melestarikan paham patriaki, yang menganggap laki-laki diatas perempuan. Bila kita mau jujur, bukankah perempuan Indonesia dari dulu juga sudah bekerja membantu mencari nafkah, entah itu berjualan makanan di depan rumah, menerima jahitan, berjualan sayur, jadi buruh cuci di rumah? Hanya saja mereka tidak diakui melakukan suatu pekerjaan dan apa yang dilakukannya tidak diakui juga sebagai suatu pekerjaan. Hal ini karena budaya patriaki yang mengatakan bahwa pencari nafkah utama adalah suami dan apa yang didapatkan istri dari pekerjaannya itu hanyalah sambilan saja.

Kenapa feminisme perlu di Indonesia? Kita bisa lihat di sekeliling kita, misalnya buruh, banyak sekali buruh perempuan yang gajinya lebih rendah dari buruh laki-laki. Berapa banyak pemimpin, lurah, camat, bupati, walikota, gubernur yang perempuan? Berapa banyak pejabat atau anggota DPR perempuan? Bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang menyangkut kehidupan perempuan bila yang memutuskan laki-laki dan tidak melibatkan perempuan? Bagaimana peran serta laki-laki (suami) dalam keikutsertaannya di kesehatan reproduksi? Berapa banyak anak perempuan yang putus sekolah karena dinikahkan atau  keluarganya yang lebih mengutamakan anak laki-laki? Kenapa pendidikan dan pengasuhan anak hanya menjadi tanggung jawab istri? Bukankah itu juga anaknya suami? Lalu mengapa itu semua dianggap sebagai tugas perempuan?

Perjuangan agar perempuan setara dengan laki-laki baik di bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan tidak harus dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Seperti kita tahu Presiden Amerika Barrack Obama dan juga Perdana Menteri Canada Justin Trudeau menyebut dirinya feminis. Selain itu mantan Presiden kita, Gus Dur juga seorang feminis. Ini terlihat dari bagaimana Gus Dur mempraktekan kesetaraan dalam wilayah domestik. Kesetaraan di mata Gus Dur itu bisa dilihat dan dimulai dari bagaimana beliau memposisikan pasangannya (baca: istri), Ibu Sinta, ketika anak-anaknya baru lahir dan bagaimana memperlakukan mereka ketika tumbuh dan berkembang. Gus Dur telah melakukan pola pengasuhan (parenting), di mana ayah dan ibu merawat dan mengasuh anak-anak secara bersama-sama dan tidak melulu membebankan pada Ibu Sinta dengan segudang pekerjaan-pekerjaan rumah.

Apakah penolakan paham feminis adalah ketakutan para laki-laki atau masyarakat akan hilangnya kekuasan dan kontrol terhadap perempuan? Apakah itu merupakan cerminan untuk melanggengkan budaya patriaki dan konstruksi sosial?  Atau apakah ini bentuk dari Misoginis, suatu sikap kebencian atau ketidaksukaan seseorang atau kelompok terhadap perempuan atau anak perempuan? Misogini dapat mewujud dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, stigma dan fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi seksual perempuan.


Jadi ini bukan semata-mata soal perempuan, tetapi bagaimana kita membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menghargai martabatnya kemanusiaannya secara utuh, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam sebuah keluarga, pemerintahan, pekerjaan, dan mempunyai hak yang sama dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, kesejahteraan dan  bidang kehidupan lainnya. Feminis tidak akan menakutkan kalau semua orang setara dan saling menghargai. 


Luviana – www.Konde.co

Jakarta, Konde.co –  Komnas Perempuan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan arus mudik tahun 2016. Selain itu juga meminta ketersediaan fasilitas pendukung dan infrastruktur mudik,termasuk dalam hal ini dengan menggunakan analisis gender untuk masa-masa yang akan datang.

Pernyataan Komnas Perempuan ini didasarkan atas banyaknya perempuan yang meninggal dalam kemacetan di pintu tol Brebes Timur, Jawa Tengah pada saat mudik lebaran 2016 kemarin.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah menyatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan respon emergency yang berperspektif gender, baik dalam pengelolaan arus mudik dan arus balik, maupun pada pengelolaan layanan publik lainnya.

Selain itu pemerintah juga harus menyampaikan kepada publik tentang hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

“Hal ini untuk meyakinkan publik bahwa peristiwa serupa, tidak akan lagi berulang lagi di masa mendatang,” ujar Yuniyanti Chuzaifah dalam  release Komnas Perempuan.

Sebelumnya, sejumlah warga dalam perjalanan mudik, terjebak kemacetan di pintu keluar Tol Brebes Timur, Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis ada 17 orang tewas di wilayah Pejagan – Brebes, 6 orang akibat kecelakaan dan 11 orang akibat terdampak kemacetan yang memakan waktu 2 – 36 jam. Dari 11 orang yang meninggal dunia, 10 diantaranya perempuan dan termasuk bayi perempuan yang berusia 1,4 tahun.

Komnas Perempuan menyayangkan kelalaian pemerintah dalam upaya mengantisipasi membludaknya pengguna jalan Tol Pejagan – Pemalang, khususnya Pintu Tol Brebes Timur pada saat arus mudik berlangsung. Kelalaian ini terlihat dari ketidaksiapan ketika terjadi penumpukan kendaraan di pintu Tol Brebes Timur, terutama akses cepat terhadap layanan kesehatan, konsumsi dan sanitasi ketika dalam kondisi emergency.

Padahal sudah diketahui bahwa pembangunan fasilitas jalan tol belum sepenuhnya selesai atau tersedia. Antisipasi terhadap situasi ini seharusnya sudah disiapkan secara maksimal, mengingat mudik sudah merupakan tradisi setiap tahun, dan selalu ada pembelajaran yang bisa diambil dari pengelolaan arus mudik setiap tahunnya.

Meninggalnya mayoritas perempuan dalam peristiwa ini juga perlu menjadi pembelajaran semua pihak tentang pentingnya fasilitas publik yang ramah terhadap perempuan, terlebih lagi dalam situasi emergency.

“Ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai di tengah kemacetan yang luar biasa dan dalam jangka waktu yang lama, memberi dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam situasi kemacetan yang ekstrim sekalipun perempuan harus tetap menjalankan peran dan fungsi gendernya terhadap kebutuhan anggota keluarga, terutama anak.”

Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami kelelahan fisik dan psikis yang lebih dari laki-laki. Akumulasi kelelahan dan rasa stress yang tinggi tersebut berkontribusi pada kerentanan fisik perempuan.



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Banyaknya vaksi palsu membuat masyarakat dibuat resah dan repot, harus berbondong-bondong ke rumah sakit dan melakukan imunisasi ulang terhadap anaknya. Hal ini dialami banyak ibu yang harus membawa anaknya pergi ke rumah sakit. Para ibu juga dibuat cemas dengan kondisi ini.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melihat kasus vaksin palsu ini merupakan tindak kejahatan dibidang kesehatan. Pemalsuan vaksin telah dilakukan selama 13 tahun, atau terjadi sejak 2003, ini merupakan tragedi dan ironi dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.  Masyarakat yang telah dengan sadar secara swadaya melakukan imunisasi sebagai upaya kesehatan bagi anak-anak, namun ternyata dihadapkan pada tindak kejahatan pemalsuan.

Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjamin  Hak setiap orang dan mengatur tanggung jawab pemerintah terkait kesehatan. Hal lain juga sudah tertulis dalam pasal 5 ayat (2) UU 36 tahun 2009.

Undang-undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan, secara khusus Pasal 19 UU No 36 Tahun 2009 mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Vaksin, yang diberikan kepada anak-anak melalui imunisasi adalah salah satu bentuk upaya kesehatan.

Maka KPI meminta pemerintah agar meminta maaf sekaligus bertanggungjawab pada seluruh korban yang menjadi korban kejahatan pemalsuan Vaksin.

“Seharusnya rantai distribusi dan pengawasan obat merupakan tanggungjawab pemerintah. Maka pemerintah harus bertanggungjawab atas kerugian yang menimpa masyarakat,” ujar Dian Kartikasari.


Tuntut Kompensasi Pemerintah

KPI juga menuntut pemerintah agar memberikan kompensasi antaralain memastikan bahwa seluruh korban vaksin palsu menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, memperoleh Vaksin dan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.

“ Kompensasi lain yaitu memfasilitasi korban untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan menanggung seluruh biaya pendampingan hukum yang diberikan bagi korban vaksin palsu oleh LBH,” ujar Dian Kartika Sari.

KPI juga meminta pemerintah untuk membangun sistem informasi dan penerimaan pengaduan yang efektif, responsif dan mudah dijangkau oleh korban.

Mereka juga meminta  aparat Kepolisian, memberikan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti terkait dengan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus pemalsuan vaksin, penjualan dan penggunaan vaksin palsu. Kejaksaan dan Kehakiman, harus melakukan penggabungan perkara pidana dan perdata, mewajibkan pelaku kejahatan membayar restitusi kepada korban, serta memastikan pembayaran restitusi, melalui penyitaan dan pelelangan harta milik pelaku kejahatan.

Selain itu memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, yaitu yang membuat dan menjual vaksin palsu, serta semua pihak yang mengakibatkan vaksin palsu masuk ke dalam tubuh korban.


(Ilustrasi/ pixabay)


Luviana - www.konde.co

Dalam sejumlah diskusi tentang isu Media dan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), saya merekam bagaimana media selama ini memandang LGBT.

Kondisi obyektifnya, media masih menempatkan isu LGBT sebagai isu moral dan agama. Jadi jika ada isu LGBT muncul, maka yang selalu menjadi narasumber yang kemudian diwawancara media adalah: agamawan.

Kemudian saya melakukan pemetaan tentang bagaimana berita di media memandang LGBT, dari pemetaan kecil yang saya lakukan di sejumlah media online di tahun 2015 ini, terdapat 4 perspektif media dalam memandang LGBT:

1. Perspektif agama
Perspektif agama merupakan perspektif yang paling kental dalam memandang LGBT. Hal ini bisa dilihat dari banyak media yang selalu mengkaitkan isu LGBT dengan narasumber agama dan tentu dengan perspektif agama. LGBT dilihat sebagai isu moral, jika anda bagian dari kelompok LGBT, maka anda dianggap tak beragama dan tak bemoral. Begitulah kira-kira yang terjadi.

Sejumlah judul pemberitaan seperti ini kemudian banyak muncul di media, seperti:

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) anggap LGBT penyakit, bukan HAM”
“Lesbian dan gay itu penyakit, bukan hak asasi manusia”
“Legalisasi LGBT adalah kecelakaan manusia”



2. Perspektif normatif
Isu LGBT di Indonesia dipandang dari sudut norma-norma dalam masyarakat. Kelompok LGBT dipandang sebagai kelompok yang tidak mematuhi norma dalam masyarakat. Media seperti ini umumnya menuliskan LGBT sebagai fenomena baru di dunia, mereka ada dan hidup di sekitar kita.

Sejumlah judul pemberitaan yang sering muncul:

“Komunitas LGBT rayakan parade sukacita di New york”
“Pernikahan sejenis kini legal di AS”
“Slovenia izinkan pernikahan sesama jenis”



3. Perspektif Pasar
Perspektif pasar melihat isu LGBT dari perspektif pasar, yaitu isu LGBT adalah isu yang bisa diperjual belikan. Jadi pemberitaan model seperti ini banyak mengedepankan aspek sensasionalisme, mencari klik, oplah, rating yang tinggi dengan berita-berita LGBT.

Sejumlah judul pemberitaan yang muncul antaralain:

“Heboh, ada lowongan untuk pengemudi Gay di Jakarta”
“7 Transgender yang Bikin Heboh Dunia”
“Transeksual dilarang mengemudi di Rusia”
“Berpenampilan Nyaris Bugil, Aming Ramaikan Parade Gay di New York”



4. Perspektif Kritis
Perspektif kritis memandang isu LGBT sebagai bagian dari ekonomi politik media. Perspektif ini membongkar secara kritis apa yang terjadi pada LGBT dan bagaimana negara, masyarakat, agama memandang LGBT. Pembongkaran ini dilakukan pada persoalan kelas dan tatanan sosial yang selama ini meminggirkan/ mendiskriminasi LGBT.

Sejumlah pemberitaan yang mucul misalnya:

“Perjuangan arus pelangi meminta hak LGBT”
“Parpol dan perda diskriminatif ancam demokrasi”
“Rutgers WPF Indonesia luncurkan situs online kesehatan reproduksi”
“Buruh lesbian dan gay kerap alami diskriminasi “
“Dede Oetomo: Ada peluang Indonesia akui LGBT, meski kecil”
“Kaum LGBT dihambat Adopsi Anak di Indonesia “


Namun dari pemetaan yang kami lakukan, hanya sedikit media yang kemudian menuliskan dari perspektif kritis. Isu LGBT masih menjadi dagangan di media, dari menjadikannya sebagai isu moralitas, bermoral versus tak bermoral hingga isu yang sensasional.

Jika ini yang terjadi, pantaskah kita melakukan ini, memberikan ruang diskriminatif bagi kelompok minoritas seperti LGBT di media?



(Ilutrasi: pixabay)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Malu, orang Indonesia selalu merasa malu dan jengah bila harus berbicara tentang seks atau alat kelamin. Itu sebabnya orang tua mempunyai kebiasaan mengganti nama alat kelamin dengan berbagai istilah, misalnya, burung, terong, cabe, kacang, anu, dan masih banyak istilah lainnya. Sehingga anak kecil kadang tidak pernah tahu nama yang sesungguhnya sebuah alat kelamin. Apakan karena malu ini akhirnya alat kelamin menjadi disebut kemaluan? Agar tidak mendapat malu? Atau apakah karena alat kelamin itu dianggap sesuatu yang memalukan dan harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh dibicarakan.

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak-anak dan juga perkosaan, sebaiknya orang tua mulai mengajarkan nama-nama organ tubuh manusia dengan betul dan tidak menggantikannya dengan istilah atau kata benda lainnya. Misalnya orang tua sering menggantikan istilah penis dengan burung. Dan ketika anak laki-laki yang bertanya kepada mamanya atau ditanya mamanya, Kamu main apa? Dan dijawab main burung ma! Mamanya mungkin lupa kalau burung disini adalah penis. Sehingga kepekaan ibu terhadap tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual tidak terjadi. Misalnya, mengapa anaknya kemudian menjadi sering memainkan penisnya, dll.

Orang sering menabukan untuk menyebut alat reproduksi, organ seksual manusia dan yang terkait dengan keduanya. Bahkan ketika anak bertanya mengenai seks (baca: hubungan seksual) langsung dimarahi dan dikatakan itu adalah hal yang jorok atau porno. Apalagi bila itu anak perempuan, mereka seperti takut memberikan pendidikan seks. Takut nanti anaknya jadi liar atau kadang ada yang berpikir nanti anaknya hamil. Padahal dengan pendidikan seks yang benar termasuk didalamnya potensi dari menstruasi, mereka akan lebih tahu dan bisa melindungi dirinya dari bujukan laki-laki yang ingin mengajak bercinta.  

Karena menabukan organ reproduksi dan seksual serta semua yang terkait, maka anak-anak menjadi takut atau malu untuk membicarakannya. Sehingga ketika mereka mengalami pelecehan seksual mereka tidak berani bercerita ke orang tuanya. Dan tak jarang pelecehan itu sampai terjadi berulang kali dan ketika orang tua mengetahuinya sudah terlambat. Orang tua beranggapan dengan tidak mengatakan yang sebenarnya maka akan melindungi si anak, namun hal itu justru membuat anak ingin tahu dan mencari tahu sendiri.

Menurut Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf ahli linguistik di Amerika, bahasa memengaruhi pikiran, sehingga muncul ungkapan bahwa bahasa memengaruhi cara berpikir penuturnya. Determinisme linguistik adalah klaim bahwa bahasa menentukan atau sangat memengaruhi cara seseorang berpikir atau memersepsikan dunia. Whorf meyakini bahwa kehidupan suatu masyarakat dibangun oleh sifat-sifat bahasa yang digunakan anggota masyarakat tersebut.

Pengaruh bahasa terhadap pikiran dapat terjadi melalui habituasi dan melalui aspek formal bahasa, misalnya tatabahasa (grammar) dan kosakata (lexicon). Whorf mengatakan “grammatical and lexical resources of individual languages heavily constrain the conceptual representations available to their speakers” (Hal yang terkait dengan tata bahasa  dan kosakata dalam sebuah bahasa menjadi penentu representasi konseptual yang ada dalam pengguna bahasa tersebut). Selain pembiasaan (habituation) dan aspek formal pada bahasa, salah satu aspek yang dominan dalam konsep Sapir dan Whorf adalah masalah bahasa memengaruhi kategorisasi dalam persepsi manusia yang akan menjadi alasan atau landasan dalam berpikir. Apakah itu sebabnya mengapa banyak terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual, karena orang memersepsikan sendiri tentang seks berdasar pengetahuannya dan menggunakan imajinasinya sendiri?

Seperti dalam lagu cucak rowo yang dinyanyikan Didi Kempot :  Iki piye iki piye iki piye/ Wong tuwo rabi perawan/ Prawane yen bengi nangis wae/ Amargo wedi karo manuke/ Manuke manuke cucak rowo/ Cucak rowo dowo buntute/ Buntute sing akeh wulune/ Yen digoyang ser-ser aduh enake.

Yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Ini bagaimana/orang yang sudah tua menikah dengan perawan/ Perawannya kalau malam menangis saja/karena takut dengan burungnya/Burungnya burung cucak rawa/Cucak rawa panjang ekornya/ekornya yang banyak bulunya/kalau digoyang ser-ser aduh enaknya.

Nyanyian yang bisa menimbulkan persepsi pada sebuah hubungan seks antara laki-laki tua dengan seorang gadis bagi yang mendengarkan. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak dimana objek-objek faktual ditransformasikan  menjadi simbol-simbol bahasa. Tidak hanya masyarakat umum saja yang sering menggunakan bahasa alias untuk menyebutkan alat kelamin, begitu juga dengan media. 

Kita juga sering mendengar makian yang menggunakan kata-kata alat kelamin entah dengan bahasa daerah atau bahasa lainnya. Apalagi bila di kampung-kampung orang memaki-maki orang lain atau bertengkar dan mengumpat menyebutkan semua alat kelamin perempuan dan kadang merendahkan perempuan. Dan mengapa juga kita saat ini mengenal pelecehan seksual secara verbal yakni pelecehan seksual melalui kata-kata, bahasa, isyarat, dll.


Sumber : 
Arifuddin. 2010. Neorupsikolinguistik. Jakarta: Raha Grafindo Persada.
Chaer, Abdul. 2009. Psikolinguistik: Kajian Teoretik. Jakarta: Rineka Cipta

foto : www.speakapps.eu
facebook.com

Estu Fanani - www.konde.co

Saya membaca status seorang laki-laki berinisial DS di facebook hari ini. Dia membuat candaan tentang kasus pembunuhan seorang perempuan. Saya menilainya sebagai candaan yang jorok (dirty joke) yang sebetulnya sangat tidak pantas diungkapkan dan sangat seksis. Belum lama ini juga ada dua orang laki-laki penumpang pesawat Garuda yang ditangkap karena membuat joke yang seksis juga. Ceritanya ketika ditawari minum oleh pramugari, mereka meminta kopi dan ketika ditanya apakah mau memakai susu? Mereka bercanda dengan menjawab yang kiri atau kanan!

Kita sering mendengar candaan-candaan yang ceritanya menyerempet ke hal porno ataupun seksis dari para laki-laki ketika mereka sedang berkumpul. Memang tidak semua laki-laki menyukai dirty joke, tapi kebanyakannya mereka menyukai candaan yang menyerempet porno atau seksis.

Apakah hanya para laki-laki saja yang menyukai dirty jokes? Apakah tidak ada perempuan yang menyukainya? Terkadang kita juga mendengar ada perempuan yabg bercanda dengan candaan yang jorok dan seksis. Entah itu disadari atau tidak oleh perempuan tersebut. Namun jarang perempuan yang berani memasang dirty jokes di media sosial atau bercerita ketika ada laki-laki. Ada anggapan bahwa dunia canda itu bukan arena perempuan.

Saya masih ingat ketika mengikuti seminar oleh motivator terkenal, tentang bagaimana menjadi seorang pembicara publik atau trainer. Motivator itu mengatakan kalau perempuan sebaiknya tidak membuat candaan ketika menjadi pembicara karena akan terlihat tidak angun dan tidak elegan. Apakah ini mewakili pemikiran masyarakat Indonesia lainnya? Saya sendiri tidak tahu apakan seperti itu atau bukan. Jika kita melihat Stand Up Comedi Indonesia, dari 16 orang pemenang, hanya ada satu orang perempuan yang menjadi pesertanya. Maka kita bisa menjadikan hal ini indikator bahwa dunia canda atau komedi memang diidentikkan dengan dunianya laki-laki.

Hal ini karena konon katanya seorang laki-laki harus bisa membuat candaan agar dia populer di teman-teman cowok ataupun cewek. Apalagi jika candaan tersebut agak jorok, katanya makin terlihat jantan dan dianggap dia sebagai laki-laki yang berpengalaman dalam hal urusan seks. Mereka ceritakan entah di kantor, di media sosial atau bahkan di whatsapp group. Dan kadang perempuan sering merasa jengah mendengar candaan mereka, tetapi tidak berani protes, karena dianggap tidak gaul atau terlalu sensitif. Baper!

Pernah saya protes ketika dalam satu grup whatsapp yang saya ikuti, ramai dengan candaan yang jorok dan seksis. Setelah ada protes, bercandaannya masih dilanjutkan dan bahkan kemudian menyangkut candaan tentang seorang janda. Kebetulan dalam grup tersebut ada teman yang suaminya sudah meningal. Saya kembali protes karena tahu bahwa teman saya itu pasti merasa sangat tidak nyaman dengan joke tersebut, namun dia tidak berani protes. Dia lebih memilih keluar dari grup karena tidak mau membuat grup tersebut pecah.

Seringkali kita juga mendengar candaan yang tidak hanya jorok tapi juga menyerang fisik perempuan dan mengadu antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. Seperti candaan dibawah ini :
Andy, yang tinggal di sebuah apartemen, setiap pagi berangkat kerja dia bertemu dengan seorang purel yang cantik dan seksi di lift. Mereka selalu bertukar senyum. Dan suatu hari Andy memberanikan diri bertanya berapa harga sekali kencan. Perempuan itu menjawab, “dua juta! Andy yang merasa dirinya ganteng dan yakin kalau purel itu suka dengan dirinya. Dia bertanya bagaimana kalau dua ratus ribu! Perempuan itu hanya tersenyum dan menjawab “Dua juta! Sambil keluar lift.
Setiap pagi kebetulan bila bertemu, Andy selalu mengulangi pertanyaannya, “Dua ratus ribu, boleh! Dan selalu dijawab “dua juta!
Sekitar seminggu kemudian, Andy bersama istrinya di gym, istrinya ingin mendapatkan bentuk tubuh ideal, jadi dia mengajak Andy fitnes. Mereka bertemu sang purel. Purel itu melihat Andy dan istrinya bersama dan berkata: "Lihat apa yang kamu dapatkan dengan dua ratus ribu!".


Kini saatnya kita kritis, tidak ikut tertawa  dan berani menegur orang yang melontarkan candaan yang seksis, porno, diskriminasi atau mengarah ke fisik. Agar semua orang belajar untuk menghargai orang lain meskipun itu hanya sebuah candaan. Seperti yang dilakukan pramugari Garuda yang berani melaporkan penumpangnya yang membuat candaan seksis. Dari kebiasaan untuk berani bersuara dan mengemukakan pendapat serta menegur ketika ada kesalahan dan ketidakadilan inilah, kita mulai melakukan perubahan agar perempuan dilihat sebagai manusia yang bermartabat. Karena bercanda yang seksis adalah bagian dari kekerasan seksual.

foto : 
www.northeaststate.edu
society6.com
Poedjiati Tan - www.konde.co

Ketika sedang menunggu obat di sebuah apotik sembari menonton berita di TV, saya mendengar pembicaraan dua orang perempuan yang berkomentar atas berita pembunuhan yang sedang tayang di TV.

“Kata siapa cewek itu sensi? Buktinya itu cowok sensi banget, tersinggung dan sakit hati dengan ucapan ceweknya saja langsung deh ceweknya dibunuh!" ujar perempuan A kepada temannya.

“Iya kalo cewek sensi paling diem aja!" jawab perempuan B kepada perempuan A.

Kita sering mendengar stereotype atau label negatif terhadap laki-laki dan perempuan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat dimanapun. Misalnya perempuan itu cengeng, tidak rasional, tergantung, lemah-lembut, pemalu,  perempuan itu berpikirnya menggunakan perasaan dan tidak logis. Sedangkan laki-laki itu pemberani, kuat, rasional, mandiri, tidak boleh cengeng, selalu menggunakan logika dan tidak pakai perasaan.

Label negatif (stereotype) ini tidak hanya terhadap perilaku atau cara berpikir saja yang dibedakan gendernya oleh masyarakat, namun juga cara berpakaian, jenis pakaian, warna, motif, pekerjaan, peran, dll.

Dampak Pelebelan Negatif (Stereotype) pada Perempuan dan Laki-Laki

Pembedaan stereotype ini tidak hanya merugikan perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Seringkali laki-laki yang tidak sesuai dengan stereotype akan menjadi bahan bullying teman-temanya dan mendapat label bermacam-macam. Misal anak laki-laki yang pendiam dan tidak suka aktivitas fisik dianggap kurang maskulin atau macho. Sering mendapat olok-olok banci atau tidak jarang menjadi sasaran kekerasan teman-temannya. Begitu juga dengan perempuan yang gagah perkasa, tinggi dan keras dianggap tidak feminim, bahkan jadi korban bullying.
Ada yang beranggap bahwa perempuan yang sering memakai pakaian celana jeans dan kemeja atau tidak memakai rok dianggap tidak feminim atau tidak anggun. Atau laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna pink atau bercorak bunga sering dianggap feminim bahkan disangka gay atau banci.  

Kita bisa lihat bagaimana anak-anak diajarkan membully pengamen waria, tidak di perkotaan atau di perkampungan. Bahkan sering kali mahasiswa di Indonesia ketika sedang melakukan demo protes kepada aparat, entah itu KPK, DPR, DPRD, atau ke Pemerintah, selalu menggunakan simbol pakaian dalam perempuan sebagai hadiah kepada institusi-ibstitusi tersebut. Mereka menjadikan pakaian dalam perempuan sebagai simbol ketidak-beranian atau simbol kepengecutan atau suatu sikap yang merendahkan. Kadang ketika sedang demo di jalan, ada yang menggunakan beha dengan topeng pejabat tertentu. Atau kadang pakaian dalam perempuan dijadikan bahan candaan oleh laki-laki yang bisa dikatakan menyudutkan perempuan. Entah mereka sadar atau tidak, atau mungkin hal itu dianggap biasa dan lucu. Seperti yang dilakukan Kemal Pelvi komedian yang menanyakan ukuran beha pada seroang remaja perempuan.   

Stereotype ini sebetulnya tidak saja merugikan perempuan tetapi juga laki-laki. Ketika anak laki-laki yang dari kecil dididik tidak setara dan diminta menjalankan peran gendernya, maka ketika apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka dia akan merasa tertekan. Misalnya, karena ayahnya ingin anak laki-lakinya menjadi kuat dan macho, dia mendaftarkan anaknya ikut beladiri padahal anaknya tidak suka dan lebih tertarik belajar tari tradisional. Tetapi Ayahnya menganggap itu terlalu feminim dan mengatakan anaknya banci! Sehingga anaknya menjadi tertekan dan mengalami depresi.

Tidak hanya itu dalam pekerjaan juga seringkali masyarakat melakukan stereotype. Misalnya ketika melihat laki-laki di rumah merawat anak dan istrinya yang bekerja mencari nafkah maka hal itu akan dianggap aneh dan tidak pantas. Atau ketika karir istri lebih tinggi dari suami, seringkali suami merasa tidak nyaman karena diolok-olok teman atau keluarganya. Karena stereotype ini, seringkali perempuan akhirnya mempunyai beban ganda  di dalam rumah tangga. Mereka sama bekerjanya seperti suaminya, namun dia juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, setrika, membersihkan rumah dan mendidik anak-anak, karena dianggap itu pekerjaan perempuan.


Ini saatnya kita mulai belajar untuk tidak lagi melakukan stereotype gender. Bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, baik dalam hal perasaan, perilaku, pekerjaan, peran dan fungsinya dalam rumah tangga dan masyarakat. Hendaknya kita saling menghargai orang lain dan tidak menghakimi karena setiap orang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Ketika kesempatan dan ruang belajar serta ruang komunikasi yang setara dibangun, setidaknya kita bisa memperkecil kesenjangan gender perempuan dan laki-laki.

foto : 
www.theodysseyonline.com
ferdfound.wordpress.com
thechivalrouseconomist.wordpress.com
Estu Fanani - www.konde.co
Berapa waktu yang lalu suami sahabat saya meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang isteri serta dua orang anak. Ketika belum mempunyai anak, sahabat saya ikut bekerja membantu suaminya di perusahaan mereka. Namun setelah mereka mempunyai anak kedua, suaminya melarang dia bekerja. Saat ini dia harus kembali bekerja dan memimpin perusahaan suaminya. Sudah bertahun-tahun dia tidak mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Ketika hari pertama masuk, dia sudah harus menghadapi orang-orang yang menagih hutang. Dan betapa kagetnya dia ketika kemudian mengetahui bahwa perusahaan suaminya tersebut menghadapi banyak masalah keuangan.

Berbeda dengan yang dialami Rista. Ketika suaminya mengalami stroke, dia mulai ikut suaminya bekerja di kantor mereka. Dengan bimbingan suaminya, dia mempelajari semua pekerjaan yang ditangani suaminya. Dan ketika suaminya meninggal setahun kemudian, dia telah menguasai perusahaan mereka yang bergerak di bidang ekspedisi. Tetapi semua tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Pekerjaan yang didominasi oleh para laki-laki seperti sopir dan buruh angkut memandang dia sebelah mata. Para sopir menguji nyali Rista dengan mogok kerja menuntut kenaikan gaji. Rista mengaku kalau sebenarnya dia takut, tapi demi nasib anak-anaknya dan perusahaan yang ditinggalkan, dia memberanikan diri dengan didampingi personalia, memanggil satu persatu para sopir yang berjumlah ratusan orang. Akhirnya semua sopir menaruh hormat dan respek pada Rista.

Begitu juga dengan Lina, suaminya masuk penjara karena dijebak kolega bisnisnya. Perusahaannya disita dan salah satu rumah mereka juga harus dijual. Lina bersama anak laki-lakinya harus menyelamatkan satu perusahaan yang tersisa. Dia yang selama ini tidak pernah aktif di perusahaan akhirnya harus terjun dan menangani semua urusan suaminya dan juga menyelamatkan perusahaan yang tersisa. Lina yang selama ini bekerja di balik layar harus berhadapan dengan kerasnya perbisnisan. Belum lagi dia harus menjenguk suaminya di penjara, juga menghadapi pandangan miring masyarakat dan keluarga besarnya tentang suaminya. Tetapi, dia sudah bertekat bulat dan memberanikan diri untuk menghadapi semuanya. Dia juga harus memotivasi tiga anaknya agar tidak jatuh mentalnya karena ayah mereka di penjara dan sebagian besar perusahaannya telah habis.

Lain halnya dengan Atik, suaminya meninggal karena kecelakaan lalu lintas ketika mereka sedang piknik bersama, sedangkan dia sendiri mengalami koma hampir dua bulan. Hartanya habis untuk biaya pengobatan dia. Ketika tersadar dari koma, dia harus menghadapi kenyataan suaminya telah tiada dan hartanya habis, sementara anaknya dua orang masih sekolah. Sebelum kecelakaan, kehidupan Atik cukup baik,  suaminya seorang supervisor di sebuah perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi. Suaminya melarang dia bekerja karena gaji suamibya bisa mencukupi kehidupan mereka. Ketika keadaan berubah, Atik yang terbiasa tidak bekerja terpaksa harus mulai mencari kerja kesana-kemari. Karena usianya yang sudah tidak muda lagi dan tidak memiliki pengalaman bekerja, membuat dia sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia menjadi buruh cuci di kampungnya dan anaknya begitu lulus SMP langsung bekerja menjadi penjaga toko.

Banyak sekali anggapan bahwa sebaiknya perempuan tidak bekerja dan merawat anak saja di rumah. Alasan perempuan tidak bekerja, ada yang katanya dilarang suami dan menganggap suami dapat mencukupi kebutuhan mereka. Ada pula yang mengatakan agar dapat mengawasi anak-anak di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Adapula yang mengatakan agar dapat memberikan perhatian dan mengawasi pendidikan anak-anaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan Kathleen L. McGinn, the Cahners-Rabb Professor of Business Administration at Harvard Business School di 24 negara berkembang. Anak perempuan yang ibunya bekerja memiliki kecenderungan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mendapatkan promosi dan lebih sukses. Sedangkan anak laki-laki yang ibunya bekerja ternyata lebih bersedia untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga mengerjakan tugas-tugas rumah dibandingkan anak laki-laki dari ibu-ibu yang tinggal di rumah.

Perempuan yang bekerja biasanya mempersiapkan anaknya untuk mandiri dan bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka mengajarkan anaknya untuk ikut membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan ketika mereka di rumah cenderung lebih memanfaatkan waktunya untuk memiliki kuantitas kebersamaan dengan anak-anak. 

Perempuan bekerja atau tidak itu adalah hak dan pilihan perempuan itu sendiri yang harus dilakukan dengan kesadaran yang sesungguhnya. Bila dia ingin tidak bekerja itu juga hak dia, bukan karena dilarang suami atau karena budaya patriarki yang mendomestikan perempuan. Dan bila perempuan harus bekerja itu juga atas dasar keinginan dia sendiri bukan sebagai paksaan. Tanggung jawab ekonomi keluarga atau pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dan semua itu perlu direncanakan bersama sehingga menjadi kebaikan sekeluarga. 

Source : http://hbswk.hbs.edu/item/kids-benefit-from-having-a-working-mom

Luviana – www.konde.co

Tanggal 11 juli kemarin dunia memperingati hari populasi sedunia atau World Population Day (WPD). Di hari ini dunia memperingati banyaknya jumlah penduduk dunia serta persoalan di dalamnya. Hari itu memang diperingati untuk meningkatkan kesadaran warga dunia tentang banyaknya persoalan terkait penduduk di dunia. Pada 11 Juli 2016 ini, tema besar  WPD adalah soal: remaja perempuan dan populasi dunia.

Data yang dirilis salah satu lembaga PBB, United Nations Population Fund (UNFPA) menunjukkan, di negara-negara berkembang  1 dari 3 perempuan di negara berkembang akan menikah sebelum usia 18 tahun. Dan 1 dari  9  remaja perempuan akan menikah sebelum usia 15 tahun. Ini merupakan angka yang memprihatinkan. Seharusnya remaja perempuan bisa menikmati masa remaja mereka, mendapatkan pendidikan yang layak, berteman dan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Namun mereka harus menikah, hamil dan mempunyai anak.

UNFPA merilis, banyak remaja-remaja perempuan ini akan menjadi hamil saat masih dalam masa remaja, yang menyebabkan peningkatan resiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Ini akan berakibat pada kesehatan reproduksi mereka. Seringkali kehamilan ini bukanlah pilihan, tetapi tidak adanya pilihan bagi mereka.

Fenomena perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang banyak terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan data (World Fertility Policies, United Nations) 2011, ada sekitar 16 juta remaja yang menikah pada usia dini. Indonesia menempati peringkat ke 37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama usia muda, dan menempati peringkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Sejumlah organisasi di Indonesia yang kemudian mengadvokasi soal perkawinan anak, dalam laporan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam Konferensi Perempuan Beijing+20 di New York tahun 2015 lalu menyatakan, bahwa  selain karena budaya, perkawinan anak sering dilakukan karena alasan ekonomi, yaitu agar memperbaiki hidup anak perempuan agar ikut hidup dengan suaminya, juga kadang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarga ketika anak perempuan ini dijodohkan dengan orang yang lebih kaya

Jurnal feminis MS Magazine menuliskan bahwa persoalan ini teryata juga dihadapi oleh negara-negara seperti Amerika. Amerika Serikat memiliki tingkat kehamilan remaja tertinggi di negara maju. 30 persen dari remaja perempuan di Amerika Serikat akan hamil setidaknya terjadi sekali sebelum ulang tahun mereka yang ke-20 tahun. 77 persen dari kehamilan remaja Amerika ini tidak direncanakan.

The Feminist Mayoritas Foundation (FMF) di Amerika kemudian berkomitmen untuk melakukan advokasi peningkatan pendanaan untuk pendidikan dan pelayanan keluarga berencana, baik di rumah dan di luar negeri. Pada tahun 2009, FMF didukung bagian dari peningkatan anggaran federal tunggal terbesar untuk keluarga berencana internasional dan program kesehatan reproduksi.

Melakukan advokasi pada pertumbuhan berkelanjutan ini  membutuhkan perempuan muda dan laki-laki dengan pengetahuan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengontrol kesehatan reproduksi mereka terutama bagi perempuan. Remaja perempuan, seharusnya mendapatkan hak mereka. Hamil di usia muda akan sangat memberatkan hidup mereka, juga kesehatan reproduksi mereka.