Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Sejumlah aktivis dan kelompok sosial di Indonesia mendapatkan Inklunesia Award di tahun 2016 ini. Inklunesia Award ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, The Asia Foundation dan DFAT.

Penghargaan ini diberikankepada para pejuang inklusi social pada Program Peduli yang telah bekerja untuk menciptakan lingkungan inklusif, yaitu berupa kebijakan maupun gerakan ke masyarakatan. Penghargaan diberikan pada Selasa (30/8/2016) kemarin di Jakarta.

Melalui inklusi sosial, program ini kemudian mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warganegara, terlepas dari perbedaan apapun. 

“Melalui Inklunesia, kami menyebut istilah champion atau kader masyarakat menjadi pejuang inklusi, karena memang mereka memperjuangkan diri mereka dan orang lain untuk mendapatkan penerimaan, perlakuan yang adil dan beradab sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila,” tutur salah satu pengurus PKBI, Atas Hendartini.

Peran pejuang inklusi terlihat dari perjuangan mereka pada isu-isu minoritas seperti waria, mereka juga mulai dapat mengakses layanan dasar dan layanan publik yang mereka butuhkan hingga berpartisipasi dalam advokasi berbagai kebijakan yang pro-terhadap waria, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan.

Atas Hendartini dalam kesempatan ini menambahkan, beberapa hasil yang bisa dirasakan dengan gerakan yang dilakukan oleh pejuang inklusi yaitu adanya pembauran waria dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.


Gus Dur, Penerima Penghargaan Inklunesia

Penghargaan ini diberikan kepada 17 pejuang inklusi Program Peduli pilar waria dan anak, penerimanya adalah:

1. Pejuang Inklusi Terinovatif : Kepala LPKA Palembang Endang Lintang Hardiman

2. Tim Pejuang Inklusi Terinovatif : Forum Komunikasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Bengkulu

3. Pejuang Inklusi Terkreatif : Karmila - PKBM Karuwisi

4. Tim Pejuang Inklusi Terkreatif : Forum Warga Kampung Jawa

5. Pejuang Inklusi Muda, Beda dan Berbahaya : Bayu Brendah - Waria Muda Sumsel

6. Pejuang Inklusi Berpengaruh : Norma Manalu - KontraS Aceh

7. Tim Pejuang Inklusi Berpengaruh : Badan Pemasyarakatan Bengkulu

8. Pejuang Inklusi Bernyali : Cut Ralian - Orang Tua Waria Aceh

9. Pejuang Inklusi Kuat dan Bersinar : Kukuh Maulana - Anak Eks LPKA Salemba

10. Tim Pejuang Inklusi Kuat dan Bersinar : Forum Jurnalis Makassar

11. Pejuang Inklusi Berdedikasi : Sri Zumaeriyah - Kepala Badan Pemasyarakatan Jakarta Pusat

12. Tim Pejuang Inklusi Berdedikasi : Kesbangpol Kota Palangkaraya & Banjarmasin

13. Pejuang Inklusi Terinspiratif : Rebecca Nyuei - Koperasi Sanggar Suara

14. Tim Pejuang Inklusi Terinspiratif : Forum Keluarga ABH DKI Jakarta

15. Pejuang Inklusi Berintegritas : Suhartini - Ketua RW Prumpung Jakarta Timur

16. Tim Pejuang Inklusi Berintegritas : UPT PSBRKW Dinas Sosial Kalimantan Tengah

Sedangkan Lifetime Achievement Award Tokoh Legenda Pejuang Inklusi : K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) atas perjuangannya menciptakan ruang inklusi pada minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di ulangtahunnya yang ke-22 pada Jumat, 26 Agustus 2016 lalu meluncurkan sebuah buku: Laporan Tahunan AJI di tahun 2016. Dalam laporan tahunan tersebut terdapat pemetaan tentang: bagaimana kondisi perempuan di Radio Republik Indonesia (RRI)?.

Pemetaan yang dilakukan AJI di tahun 2015 ini untuk mengetahui bagaimana kondisi pengarutamaan gender di RRI.

Pemetaan dilakukan dengan menggunakan metode riset kuantitatif dan kualitatif dengan sejumlah unit analisis, antaralain:

A. Kesetaraan dan keadilan gender pengambil keputusan dalam institusi media
B. Kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi kerja di institusi media
C. Kebijakan dan kesetaraan keadilan gender dalam produk jurnalistik
D. Posis institusi (gender blind, netral gender atau responsif gender)


Hasil Pemetaan Kondisi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di RRI:

1. Secara umum posisi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diharapkan mempunyai peran penting dalam kesetaraan gender, namun secara substansi masih jauh dari harapan. Posisi RRI jika jika ditinjau dari analisa gender berada pada posisi netral gender, yaitu memberikan kesempatan yang sama disaat kondisi tidak setara.

2. Kondisi yang tidak menguntungkan pada perempuan tampak pada kesempatan dalam mencapai posisi pengambil kebijakan. Hal ini terlihat pada fenomena “glasss Ceiling”, dimana ada hambatan-hambatan tak kasat mata terjadi pada perempuan ketika akan mencapai posisi puncak. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang tidak transparan, yang tidak afirmatif bagi perempuan untuk mencapai posisi pengambil kebijakan.

3. Jumlah pegawai RRI 40%nya adalah perempuan dari jumlah sekitar 6500 pegawai, namun di luar direktorat program dan pemberitaan, mayoritas pegawai perempuan menjalankan fungsi administratif. Kondisi ini juga dipengaruhi status pegawai yang tersegregasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS yang tidak memiliki jenjang karir seperti PNS, dan umumnya yang bukan PNS ini menjalankan tugas administratif.

4. Jumlah perempuan pemegang jabatan struktural/ pengambil kebijakan di RRI hanya 35% dari sekitar 900 jabatan struktural. Sedangkan pada posisi top level, dari 5 dewan pengawas, hanya 1 yang perempuan. Dari 5 direksi, hanya 1 yang perempuan.

5. Jika ditilik dari kebijakan nasional pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9/ 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, presentase ini sudah memenuhi persyaratan. Namun jika diukur berdasarkan indikator sensitif gender, kondisi RRI masih lemah.

6. Kebijakan yang belum tampak di RRI misalnya:
A. Belum tampak pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada level tertentu 
B. Keputusan masih didominasi laki-laki
C. Belum ada mekanisme dalam penyelesaian pelecehan seksual dan intimidasi di ruang kerja
D. Tidak ada mekanisme penilaian redaksi yang terbuka, akses pendidikan yang terbuka dan transparan
E. Pemenuhan hak masih rendah di beberapa segi misalnya: penyediaan ruang laktasi, penitipan anak, hak cuti bagi suami untuk menemani istri ketika melahirkan.

7. Dari sisi redaksi, RRI memiliki misi menyelenggarakan program siaran berperspektif gender dan melayani kelompok minoritas. Hal ini bisa dilihat dengan pembuatan program khusus: “Suara Perempuan.” Hanya RRI belum mempunyai mekanisme pemantauan sensitif gender pada konten pemberitaannya.

 
(Disadur dari buku Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2016, Arus Balik Demokrasi: Keberagaman Diberangus, Kebebasan Ditindas, 2016 hal. 82-84. Penulis: Arfi Bambani dan Abdul Manan)

(Foto: Ilustrasi/ Pixabay.com)

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual, Interseksual Queer) menerima penghargaan Tasrif Award pada ulangtahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke- 22, pada Jumat 26 Agustus 2016 lalu.

Penghargaan ini diberikan untuk kelompok yang menderita oleh stigma yang terus melekat dan dilekatkan tanpa pernah mendapat kesempatan yang adil untuk berbicara dan menyampaikan kegelisahan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara. Bahkan dalam kasus tertentu, menyebutkan apa yang sedang mereka perjuangkan termasuk hal yang berbahaya, dianggap melawan kepercayaan, agama, budaya dan negara.

Namun di tengah banyaknya tabu warisan kekuasaan masa lalu, sejumlah lembaga, kelompok dan komunitas ini, dengan berbagai cara, memilih berjuang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka memberikan contoh keberanian serta membuka mata, bahwa kekerasan dan diskriminasi atas hak dasar manusia adalah sesuatu yang harus dilawan.


Berikut adalah Pidato Abhipraya Ardiansyah :

Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya, Abhipraya Ardiansyah Muchtar , biasa dipanggil Abhi. Saya mewakili Forum Lesbian, Gay Bisexual, Transgender, Intersex, Queer Indonesia (Forum LGBTIQ Indonesia) guna menerima
Penghargaan Suardi Tasrif.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Aliansi Jurnalis Independen ... juga selamat ulang tahun, merayakan Deklarasi Sirnagalih.

Penghargaan ini membuat harapan kami lebih besar. Penghargaan ini menghibur kami ketika
Minggu-minggu ini,kaum LGBTIQ, dibanjiri informasi, propaganda dan kecurigaan, lewat media sosial maupun media mainstream, yang berisi ketidaktahuan soal seksualitas dari individu-individu macam saya.

Kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari LBH Jakarta, organisasi yang senantiasa mendampingi kami, sejak 1973 ketika LBH Jakarta membela Iwan Robbyanto Iskandar untuk mengubah status hukum, dari seorang lelaki menjadi perempuan bernama Vivian Rubianti Iskandar .

Bukan kebetulan bahwa almarhum Suardi Tasrif adalah salah seorang pendiri LBH Jakarta.
Kami juga berterima kasih kepada beberapa organisasi lain yang banyak membantu kami: Komnas HAM; Komnas Perempuan; Indonesian Crime Justice Reform; LBH Masyarakat serta Human Rights Watch.

Hadirin sekalian,
Saya ditentukan sebagai perempuan saat lahir. Saya lahir di Jakarta tahun 1991 dalam keluarga
Muslim Jawa. Sejak kecil, saya dicekoki dengan aturanaturan sebagai perempuan Jawa dan Muslim. Sejak kecil, saya dicekoki aturan-aturan tidak tertulis yang mengikat sebagai perempuan Jawa dan Muslim.

Namun saya ingat saat bermain dengan temanteman, saya kesal karena tidak bisa kencing berdiri. Saya juga kesal karena tidak boleh ke masjid dengan teman-teman saya laki-laki.

Saat usia 5 tahun, adik saya lahir. Orang sering bertanya, ingin dipanggil apa saya nanti. Saya ingat,jawabannya hanya satu, “Mas”.
Namun orang tua minta saya dipanggil “Mbak.”
Ketika mulai sekolah, saya tidak suka harus memakai rok ke sekolah. Perlahanlahan,
Pengetahuan saya yang sempit, membuat saya menerima dilabeli sebagai butch (lesbian maskulin).

Ruang gerak saya berubah ketika lulus sekolah menengah. Saya pergi kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saya juga jadi wartawan mahasiswa di majalah Equilibrium. Jadi saya kenal dengan jurnalisme. Saya biasa wawancara, mencari sumber, menulis berita piramida terbalik maupun feature.

Di Yogyakarta, saya potong rambut sampai hampir habis. Saya merasa nyaman dengan rambut
pendek. Namun, hati kecil saya tetap berontak. Ketika usia 21 tahun, saya menemukan istilah yang menjelaskan keadaan saya: transgender. Saya bertemu dengan seorang kawan dengan keadaan sama dengan saya. Tepatnya, seo rang transgender, dari perempuan ke lelaki, female to male, atau trans laki-laki.

Setelah lulus kuliah, saya bekerja di Jakarta. Saya bertemu dengan temanteman
yang memberikan informasi tentang psikiater dan androlog yang biasa melayani trans laki-laki.
Saya beruntung bertemu dengan kawan-kawan dalam Forum LGBTIQ dan sejak umur 23 tahun saya mulai terapi hormon.

Hadirin sekalian,
Seksualitas adalah sesuatu yang dalam. Ia tampaknya tak cukup dimengerti dengan pendekatan biner: lelaki dan perempuan. Ia juga tak cukup dikatakan sebagai kelainan. Kami sendiri tidak ingin ditempatkan dalam posisi dimana kami harus banyak bertanya.

Pribadi macam saya memilih terapi hormon dan operasi. Namun banyak rekan saya, individu
transgender, baik laki-laki maupun perempuan, yang merasa nyaman dengan tubuh mereka, nyaman dengan pakaian mereka.

Ada Menteri Agama Lukman Saifuddin yang baik hati disini.
Saya mau menyampaikan bahwa selama 71 tahun Indonesia merdeka, orang-orang LGBTIQ tidak dilindungi juga tidak dibantu di Indonesia. Namun kami juga dikriminalisasi. Pak Menteri tentu tahu ada anggota kabinet yang gay dalam kabinet Presiden Soeharto.

Kini ada usaha kriminalisasi LGBTIQ lewat mekanisme Mahkamah Konstitusi. Saya berharap
pemerintah Indonesia, termasuk Pak Menteri, mau melihat keadaan kami yang serba sulit, sering dipojokkan, dan mendukung pendidikan publik, agar mengerti dan mau menghentikan upaya diskriminasi terhadap kami. Kalau Undang-Undang itu disyahkan pak, kami semua akan masuk penjara.

Kami bahagia menerima penghargaan dari organisasi jurnalis ini. Ia memberikan harapan kepada kami sekaligus tantangan kepada para jurnalis—terhadap jurnalisme yang lebih bermutu dalam liputan minoritas seksualitas di Indonesia.

Penghargaan Suardi Tasrif ini bukan saja penghargaan terhadap kerja kami, Forum LGBTIQ, namun juga penghargaan terhadap cita-cita dan harapan masa depan Indonesia, yang lebih baik dimana kita semua bersama bekerja merawat kemerdekaan dan kebhinekaan.

Terima kasih yang sebesarbesarnya
dan selamat malam.
Wassalamualaikum wr.wb.


(Perwakilan Forum LGBTIQ, Abhipraya Ardiansyah/kiri pada penerimaan penghargaan Suardi Tasrif Award pada ulangtahun Aliansi Jurnalis Independen/ AJI, Jumat 26 Agustus 2016 di Jakarta)

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual, Interseksual Queer) menerima penghargaan Tasrif Award pada ulangtahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke- 22, pada Jumat 26 Agustus 2016 lalu.

Penghargaan ini diberikan untuk kelompok yang menderita oleh stigma yang terus melekat dan dilekatkan tanpa pernah mendapat kesempatan yang adil untuk berbicara dan menyampaikan kegelisahan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara. Bahkan dalam kasus tertentu, menyebutkan apa yang sedang mereka perjuangkan termasuk hal yang berbahaya, dianggap melawan kepercayaan, agama, budaya dan negara.

Namun di tengah banyaknya tabu warisan kekuasaan masa lalu, sejumlah lembaga, kelompok dan komunitas ini, dengan berbagai cara, memilih berjuang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka memberikan contoh keberanian serta membuka mata, bahwa kekerasan dan diskriminasi atas hak dasar manusia adalah sesuatu yang harus dilawan.


Berikut adalah pidato perwakilan Forum LGBTIQ yang diwakili oleh Kanza Vina:

Selamat malam dan salam damai buat hadirin sekalian,
Nama saya, Kanza Vina, dari Forum LGBTIQ Indonesia. Saya seorang waria dari Bengkulu. Saya senang bisa berada di sini buat cerita kehidupan waria.

Saya kelahiran 1993 di sebuah desa di Bengkulu. Ketika mulai sekolah, makin tahun, saya makin seringjadi korban ejekan dan cemoohan kare na saya feminin. Ketika pelajaran agama, saya menjadi “alatperaga" karena penampilan saya. Saya dibilang “umat Nabi Luth.” Kegiatan sekolah perlahan jadi kegiatan penuh ketakutan. Dulunya, saya berharap sekolah adalah tempat terindah untuk belajar, berkawan dan menjadi ceria. Tapi itu tidak terjadi dengan saya.

Saat kelas satu SMP, saya dipaksa oleh beberapa kakak kelas, sekitar 10 orang, melakukan oral sex.Saya mengadu ke guru. Harapannya, mendapatkan perhatian dan perlindungan. Namun guru malah menyalahkan saya karena feminin dan "bencong." Sampai sekarang saya masih trauma.

Saya mau bicara dengan keluarga pun sangat takut.
Mulai saat itu saya malas untuk sekolah dan sering bolos. Lantas ada surat dari sekolah sampai ke rumah. Orang tua bilang saya berhenti sekolah saja. Saya berharap orang tua memindahkan saya ke sekolah yang lebih baik. Namun orang tua minta saya tinggal di rumah.
Setahun di rumah saya tanpa melakukan apa-apa.
Saya jadi bosan.

Satu hari saya diajak kawan untuk ke kota Bengkulu mengadu nasib. Umur sekitar 15 tahun. Di
Bengkulu, saya jadi pekerja seks buat bertahan hidup. Preman menjadi kawan juga musuh. Saya
acapkali digebukin karena tidak setoran. Padahal saya tidak dapat tamu, makan pun susah.
Saya lantas bertemu dengan mak waria yang memberi tempat tinggal dan pekerjaan di salon. Walau tidak mendapatkan gaji, saya senang karena mendapatkan tempat tinggal, makanan, ilmu bersalon serta rasa aman.

Beberapa tahun di Bengkulu, saya bertemu dengan emak saya. Emak terlihat sangat kurus dan susah. Emak memikirkan saya. Emak minta saya pulang.
Saya kembali ke rumah berkumpul bersama bapak dan emak. Saya buka usaha di kampung.

Dalam perjalanannya, ternyata abang saya tidak senang dengan kehadiran saya. Bapak mencari jalan keluar.

Pada 2009, saya dibekali Rp 5 juta untuk memulai usaha di tempat lain.
Saya umur 19 tahun. Seorang kawan mengajak saya pergi ke kota paling ramai di Indonesia: Jakarta. Namun modal Rp 5 juta di Jakarta tak banyak nilainya apalagi hanya ijasah SD. Saya kembali menjadi pekerja seks dengan harapan dibayar mahal oleh pelanggan Jakarta. Pekerjaan seks di Jakarta pun harus berteman dengan preman dan Satpol PP agar tidak ditangkap.

Hadirin sekalian,
Tahun 2011 saya bertemu dengan sanggar waria remaja: SWARA. Saya merasa lebih tenang, belajar tentang tentang diri sendiri, tentang kawan-kawan waria, lesbian, gay, transgender, tentang miskin kota, tentang hak asasi manusia. Semuanya tidak pernah saya dapat di bangku sekolah.

Tahun 2013 saya memutuskan bekerja secara penuh dengan kawan-kawan di gerakan LBGTIQ lewat SWARA. Saya belajar bersama organisasi-organisasi LGBTQI lain termasuk Arus Pelangi, Ardhanary Institute, Jaringan Gaya Warna Lentera dan Forum LGBTIQ Indonesia.

Saya belajar bahwa seksualitas bukan penyakit. Ia bukan sesuatu untuk disembuhkan. Saya belajar dari banyak kawan bahwa seksualitas mereka sudah ada sejak mereka masih kecil. Ketika masih kecil perlahan-lahan mereka merasakan. Di keluarga saya tidak seorang pun yang waria kecuali saya.

Gerakan LGBTIQ adalah gerakan demokrasi paling muda di Indonesia. Kami belajar banyak dari
Gerakan-gerakan lainnya, dari gerakan kebebasan beragama sampai hak perempuan.
Kami belajar bahwa kita harus berjalan bersama, bergandengan tangan, belajar menerima
perbedaan, demi Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika.

Jalan panjang dan berliku tetap ada namun kami percaya satu hari kita semua akan mendapatkan kemenangan.

Terima kasih kepada semua kawan LGBTIQ yang gigih berjuang, melawan ketidakadilan, berada di garis depan. Percayalah bahwa kamu tidak sendiri.
Terima kasih buat kawan-kawan yang berjuang pada demokrasi yang terus berada bersama kami melawan ketidakadilan.

Terima kasih buat Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Terimakasih kepada kawankawan
dari Aliansi Jurnalis Independen yang terus berjuang demi
jurnalisme bermutu di Indonesia.

Jakarta, 26 Agustus 2016

(Perwakilan Forum LGBTIQ, Kanza Vina, pada penerimaan penghargaan Suardi Tasrif Award pada ulangtahun Aliansi Jurnalis Independen/ AJI, Jumat 26 Agustus 2016 di Jakarta)



Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Siti Khadijah, perempuan pengelola Radio komunitas Hapsari dan orang yang mendedikasikan diri untuk mengajarkan internet serta memberikan informasi selama 19 tahun pada buruh-buruh kebun dan petani di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara mendapatkan SK Trimurti Award 2016.

Penghargaan SK Trimurti diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kepada perempuan yang memperjuangkan perempuan di media atau bagi masyarakat sipil yang memperjuangkan isu media dan kebebasan pers.


Menjadi Relawan Hingga Mengelola Radio dan Internet bagi Buruh dan Petani

Awalnya, Siti Khadijah bekerja mengorganisir para petani dan buruh kebun di Hapsari sejak tahun 1997. Siti Khadijah menjadi relawan organisasi perempuan tani di Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari) sejak 1997. Ia mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk anak-anak buruh kebun di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan basis Hapsari.

Hapsari kemudian membiayai Siti untuk menempuh bangku perkuliahan di jurusan Sastra Inggris, Universitas Muslim Nusantara, Deli Serdang. Perempuan yang akrab disapa Ijah ini kemudian mulai aktif terlibat dalam pendidikan gender kritis untuk basis massa Hapsari sekitar tahun 2000.

Pada tahun 2009, Ijah begitu ia biasa dipanggil, dipercaya untuk mengelola radio komunitas Hapsari. Ijah adalah inisiator seluruh program-program siaran yang bertema kesetaraan gender tersebut. Ia menjadikan radio hapsari menjadi wadah kebebasan berekspresi bagi buruh-buruh tani. Sebagian besar tema siarannya mengangkat persoalan-persoalan bias gender dalam budaya masyarakat, seperti diskriminasi dan kekerasan.

Radio ini juga menjadi ruang bagi korban-korban kejahatan seksual untuk berani bicara demi menuntut keadilan, di samping mengulas pandangan-pandangan perempuan tentang ekonomi daerah. Buruh-buruh tersebut tak hanya terlatih menjadi public speaker, namun juga mengelola siaran-siaran informasi untuk perempuan. Program itu siar di Hapsari FM setiap hari dari pukul 09:00 s/d 17:00 WIB.

Berkat Ijah dan pengurus hapsari lainnya, nama Hapsari di Deli Serdang menjadi dikenal hingga kalangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mereka berhasil merangkul dukungan Pemda yang semula antipati kepada Hapsari. Dalam beberapa kesempatan Ijah menggorganisir kerja sama Hapsari dengan parpol untuk memberikan pendidikan politik kepada para buruh tersebut.

Selain aktif di radio, Ijah kemudian juga ikut menginisiasi untuk memberikan pelajaran soal internet bagi petani dan buruh kebun disana. Ijah mulai mengajari para perempuan bagaimana cara mencari informasi di internet.

“ Bagi buruh-buruh seperti kami, internet ini kami gunakan untuk mencari informasi, untuk mengadvokasi, dan mencari informasi sehari-hari seperti bagaimana membuat menu makanan baru, menu kue-kue baru yang bisa kita jual disini untuk menambah penghasilan,” ujar Ketua Hapsari, Riani yang pernah kami temui pada Maret 2016 lalu.


Penghargaan SK Trimurti 2016


Juri SK Trimurti Award yang terdiri dari Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan), Misiyah (Kapal Perempuan) dan Ging Ginanjar (Jurnalis BBC Indonesia) menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan pada Siti Khadijah yang telah menunjukkan komitmen khusus, melalui karya-karyanya atau kegiatan-kegiatannya terhadap demokratisasi, pemberdayaan rakyat banyak, pemberdayaan perempuan, dan pembelaan hak-hak sipil

“Begitu banyak perempuan wartawan dan pegiat perempuan dan media di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, terutama, yang karya-karya dan kerja perjuangannya bisa kita saksikan secara dekat sehingga dengan mudah dapat menjadi calon penerima Anugerah SK Trimurti. Namun keadaan ini tidak adil bagi mereka yang bekerja dan berjuang di wilayah-wilayah jauh dari Jakarta dan kota besar lain. Karena kemampuan dan perangkat pemantauan yang dimiliki panitia dan juri jauh lebih terbatas dalam menjejaki dan mengapresiasi karya dan kerja mereka, maka dikerahkan perhatian ekstra untuk menjangkau para aktivitas kerja dan karya perjuangan di pelosok, yang sama berharga dan bernilainya dengan yang dilakukan orang lain di Jakarta dan kota-kota besar, namun kurang terangkat ke permukaan,” ujar Ging Ginanjar.

Penghargaan ini diberikan pada Ijah yang menjadikan media/pers sebagai salah satu peralatan pentingnya untuk bekerja. Sejak 1997 ia menekuni media radio komunitas, untuk melakukan gerakan dan upaya perubahan terkait hak-hak perempuan.

“Pengalaman pribadinya sebagai perempuan yang menghadapi berbagai diskriminasi, menjadi bekal utamanya memperjuangkan hak-hak perempuan sejak hampir 20 tahun ini. perjuangan nilai-nilai keadilan gender dan penghargaan keberagaman (pluralisme) tidak hanya digaungkan di ranah publik, namun diejawantahkan dalam kehidupan pribadinya, dalam keluarganya di ranah privat,” ujar Misiyah.

Ijah terutama memberdayakan kaum perempuan buruh kebun untuk mencari dan mengelola informasi yang di era sekarang bisa sangat menjebak. Informasi yang didapat: kenaikan harga, keadaan buruh, kekerasan seksual, bahkan juga menu makanan, didiskusikan, dibahas juga di radio komunitas Hapsari, oleh kaum perempuan buruh itu, disiarkan secara langsung. Karya dan kerjanya dengan radio komuitas dan kaum perempuan di Deli Serdang sungguh bernilai dan terpuji.


(Pemberian penghargaan SK Trimurti Award 2016 dari Aliansi Jurnalis Independen/ AJI kepada Siti Khadijah, pengelola internet dan Radio Komunitas Hapsari di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada Jumat, 26 Agustus 2016 di Jakarta. Foto: Luviana)


Estu Fanani dan Luviana – www.konde.co

Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) yang terdiri dari sejumlah organisasi, individu dan kelompok yang memperjuangkan LGBT di Indonesia, dan Kelompok International People Tribunal (IPT) 1965 yang terdiri dari komunitas para korban, peneliti, advokat, praktisi hukum dan sejumlah organisasi yang peduli pada tragedi 1965, meraih penghargaan Tasrif Award 2016.

Penghargaan Tasrif Award ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam ulangtahunnya yang ke-22, pada Jumat 26 Agustus 2016 kemarin di Jakarta.

Dewan Juri  Tarif Award 2016 yang terdiri dari: Nezar Patria (anggota Dewan Pers), Ignatitus Haryanto (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan/ LSPP) dan Luviana (Penerima Tasrif Award 2013) menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada 2 kelompok ini karena di tahun 2016 ini tercatat sebagai tahun yang riuh oleh isu kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam pengumuman penerima penghargaan, para juri menyatakan bahwa sejumlah kelompok masyarakat yang menyuarakan pandangan dan sikap, dan beragam kegiatan mereka itu semestinya dilindungi sebagai wujud kebebasan berpendapat, namun justru mendapat ancaman serius.

Kelompok LGBT dan IPT 1965 ini bukan hanya dipinggirkan secara wacana, tetapi juga ditekan secara fisik. Misalnya kita menyaksikan beragam bentuk pembubaran kegiatan damai yang diselenggarakan oleh kelompok dan komunitas masyarakat sipil ini, bahkan mereka mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan pengusiran.

“ Namun di tengah banyaknya tabu warisan kekuasaan masa lalu, sejumlah lembaga, kelompok dan komunitas ini, dengan berbagai cara, memilih berjuang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Mereka memberikan contoh keberanian serta membuka mata, bahwa kekerasan dan diskriminasi atas hak dasar manusia adalah sesuatu yang harus dilawan. Dengan berbagai cara mereka kemudian menghidupkan sumbu perlawanan,” ujar Luviana.

Kelompok ini juga menderita oleh stigma yang terus melekat dan dilekatkan tanpa pernah mendapat kesempatan yang adil untuk berbicara dan menyampaikan kegelisahan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara. Bahkan dalam kasus tertentu, menyebutkan apa yang sedang mereka perjuangkan termasuk hal yang berbahaya, dianggap melawan kepercayaan, agama, budaya dan negara.

“Apa yang diperjuangkan oleh lembaga, kelompok dan komunitas ini sebetulnya adalah reaksi ketika negara berdiam diri dan tak melakukan perlindungan atas hak mereka sebagai warga.  Bertubi-tubi aksi diskriminasi terjadi di ruang publik, semisal larangan muncul di media televisi dan radio, larangan untuk berpendapat dan berekspresi dalam berbagai penyelenggaraan acara, dan rencana pemblokiran situs mereka di jaringan internet.  Bahkan mereka harus menyelenggarakan sidang pengakuan para korban agar suara-suara mereka didengar oleh negara,” kata Ignatius Haryanto.

Upaya dari kelompok dan komunitas Forum LGBTIQ dan IPT 1965 inilah yang dianggap juri penting dan menarik perhatian pers untuk mengungkap problem ketidakadilan yang tersembunyi atau disembunyikan oleh kekuasaan. Juri juga melihat perjuangan yang mereka lalukan adalah bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mengajak semua warga negara untuk memperbaiki apa yang menjadi problem politik warisan masa lalu, serta memberikan tempat setara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.

“Kami berharap penghargaan kepada dua kelompok ini akan mengarahkan kita pada suatu penghormatan lebih besar kepada pesan yang disuarakan oleh kelompok tersebut, dan juga sebagai upaya menuju rekonsiliasi nasional. Penghargaan ini kami harap akan menyemangati dua kelompok agar terus berjuang dalam hal persamaan hak, dan juga dalam hal mendapatkan informasi yang utuh tentang tragedi di masa lalu terutama bagi pendewasaan kita sebagai sebuah bangsa berdaulat dan beradab seperti yang dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia,” ungkap Nezar Patria.


(Pemberian penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen/ AJI kepada Forum LGBTIQ dan International People Tribunal atau IPT 1965, Jumat 26 Agustus 2016 di Jakarta/ Foto: Luviana)
Estu Fanani – www.konde.co

Jakarta, konde.co – Komitmen internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sudah digulirkan setelah Perang Dunia II. Hingga pada 18 Desember  1979, usulan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi CEDAW berlaku baru efektif berlaku pada 3 September 1981, setelah 20 negara meratifikasinya atau menjadikan Konvensi CEDAW sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Pada 1982 terbentuklah Komite CEDAW yang terdiri dari 23 ahli independen tentang hak asasi perempuan dari berbagai negara.

Indonesia menandatangani atau menyetujui Konvensi CEDAW pada 29 July 1980 dan mengesahkannya sebagai hukum nasional (ratifikasi) pada 13 September 1984. Dan kiprah perempuan Indonesia di PBB khususnya di komite CEDAW dimulai tahun 1987, dan kita mengenal 4 (empat) nama, yang tidak banyak diketahui publik.
Berikut ini 4 (empat) nama perempuan Indonesia yang pernah menjadi anggota Komite CEDAW, mereka terpilih karena keahliannya dalam bidang hak asasi perempuan.
  1. Ibu Ida Soakaman, beliau menjadi anggota Komite CEDAW pada tahun 1987, namun beliau meninggal karena kecelakaan sebelum sempat datang ke New York.
  2. Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo, beliau menjadi anggota Komite CEDAW untuk periode 1987 – 1990, ditunjuk menggantikan Ibu Ida Soakaman. Beliau merupakan profesor dan guru besar sosiologi pedesaan Institute Pertanian Bogor. Prof. Pudjiwati mrupakan pionir untuk studi perempuan pedesaan dan sekaligus pionir penggagas Pusat Studi Wanita di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Saat dipilih menjadi anggota Komite CEDAW, Ibu Pudjiwati menjabat sebagai staf ahli Menteri Negara Urusan Peranan Wanita periode 1986 – 1993. Setelah itu beliau menjabat sebagai  Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) periode 1994-1999. Istri dari Prof. Sajogyo ini meninggal pada tahun 2002 di usia 73 tahun.  
    Prof. Pudjiwati Sajogyo bersama suami Prof. Sajogyo
    (Sumber Foto: http://sekolah-agraria.blogspot.co.id201210unduh-karya-ilmuwan-mazhab-bogor.html)
  3. Prof. Dr. Sunaryati Sastrowardoyo Hartono, SH., beliau menjadi anggota Komite CEDAW untuk periode 1995 – 1998. Prof. Sunaryati merupakan profesor bidang hukum. Sebelumnya, beliau merupakan praktisi hukum, pernah sebagai advokat, jaksa dan pernah menjadi ketua BPHN. Terakhir, pada tahun 2000 Prof. Sunaryati menjabat sebagai wakil ketua Ombudsman Indonesia.
    Prof. Sunaryati Hartono
    (Sumber Foto: http://labsky2013.blogspot.co.id201306tugas-2-biografi-nadhira-nur-aqila-xi.html)
  4. Ibu Sjamsiah Achmad, beliau menjabat anggota Komite CEDAW untuk periode 2001-2004. Sebelum menjadi anggota Komite CEDAW, beliau aktif sebagai peneliti LIPI dan kemudian berkarir di PBB dari OThce for Science and Technology United National, New York. Kemudian beliau pindah ke bagian Non-Governmental Organizations (NGO) Unit, OThce of The Under Secretary General (1982—1983). Berikutnya, pada tahun 1983 Ibu Sjamsiah mendapat tugas ke Wina, Austria sebagai program officer di Branch for the Advancement of Women, Center for Social Development and Humanitarian Affairs UNOV (United Nations OThce Vienua), pada tahun 1986—1988.
    Ibu Sjamsiah Achmad
    (Sumber Foto: http;;//www.perspektifbaru.comwawancara880)

Itulah 4 (empat) nama perempuan yang sudah berkiprah di dunia internasional untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di tahun 2016 ini, Indonesia menunjuk Prof. Harkristuti Harkrisnowo, namun tidak lolos dalam pemilihan anggota komite CEDAW. Semoga, semakin banyak perempuan Indonesia yang berkiprah di dunia internasional dan turut menyumbangkan pemikiran dan tenaga bagi pemajuan hak asasi perempuan di dunia dan Indonesia.

Referensi: Dari berbagai sumber


Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Ada banyak penghilangan sejarah yang dilakukan pada perempuan. Penghilangan ini ada dalam buku-buku, dalam hukum dan sejarah budaya di Indonesia. Disitulah perempuan kemudian banyak dihilangkan.

Untuk memperjuangkan agar perempuan diakui keberadaannya, sejarah membuktikan bahwa ini membutuhkan perjuangan panjang.

Di satu siang, Minggu, 19 Agustus 2016 lalu dalam sebuah acara Nongkrong Demokrasi yang diadakan Gema Demokrasi di Jakarta, persoalan penghilangan jejak perempuan di Indonesia itu kemudian dibahas.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin misalnya mengatakan tentang bukti-bukti penghilangan jejak perempuan di Indonesia.

Dulu, Indonesia mempunyai banyak tokoh-tokoh perempuan, ada tokoh pejuang perempuan yaitu Ratu Kalinyamat yang dekat dengan kerajaan-kerajaan pesisir di jaman Indonesia masih bernama nusantara. Ada juga Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini merupakan perempuan-perempuan hebat Indonesia, namun ketika Belanda dan Portugis datang, sejarah perempuan kemudian habis oleh kedatangan bangsa penjajah ini.

Gerakan perempuan Indonesia kemudian muncul lagi pada jaman pemerintahan Orde lama, yaitu Gerwis dan Gerwani. Namun gerakan ini kemudian juga dimatikan dan dihilangkan jejaknya oleh pemerintah orde baru.

“Hal inilah yang kemudian menghapus jejak-jejak perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia. Harusnya gerakan perempuan sudah melahirkan banyak perempuan hebat, namun banyak yang dimatikan oleh kolonialisme dan otoritarianisme pemerintah,” kata Mariana.


Perempuan dalam Kebijakan Negara

Penuturan Mariana kemudian bisa disimpulkan bahwa perkembangan pikiran manusia dan dalam realitasnya telah menyebabkan banyak ketidakadilan terhadap perempuan.

Dalam kebijakan internasional misalnya seperti dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), perjalanan perempuan juga tak pernah mulus. Koordinator Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) dan pengelola Konde.co, Estu Fanani mengatakan bahwa dalam DUHAM 1948 misalnya, manusia yang diakui adalah laki-laki (man), bukan perempuan.

“Perlu perjuangan panjang agar kemudian perempuan diakui dalam konvensi internasional. Dalam perjalanan panjang selanjutnya, ada hasilnya. Man kemudian dirubah menjadi human atau manusia, yaitu manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan,” ujar Estu Fanani.


Penghilangan Jejak LGBT

Hal yang sama juga diakui Arus Pelangi, sebuah organisasi yang memperjuangkan keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Koordinator Arus Pelangi, Yuli Rustinawati mengatakan bahwa kondisi LGBT di Indonesia seperti kondisi perempuan di masa lalu. Ada upaya untuk menghilangkan dan menganggap LGBT sebagai orang yang berbahaya dan seolah-olah tidak boleh hidup.

“Jadi jika ada kaum LGBT, maka mereka akan dijauhi karena dianggap berbahaya. Walaupun hanya dudukpun, kaum LGBT tetap dianggap orang yang berbahaya.”

Perlakuan buruk negara terhadap LGBT juga sangat banyak, misalnya negara membiarkan kekerasan yang diterima LGBT. Bahkan negara kemudian melegitimasi kekerasan dan diskriminasi itu sendiri.

“Ada kebencian yang dilontarkan agar kami ini menjadi orang yang dibenci dan didiskriminasi,” ujar Yuli Rustinawati.

Yuli mengakui bahwa gerakan LGBT di Indonesia lahir belakangan, jauh setelah gerakan perempuan, gerakan tani, gerakan buruh dan lainnya. Komunitas LGBT baru lahir di tahun 1980-an dan kemudian menjadi sebuah gerakan di tahun 1990-an.

“Maka jika perjuangan kelompok LGBT masih panjang, memang mesti sabar, karena untuk diakui sebagai manusia memang tak pernah mudah,” ujar Yuli.

Aktivis LGBT lain, Rebecca Nyuei juga mengakuinya. Selama ini LGBT seorang tidak dianggap sebagai manusia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kekerasan yang mereka alami.

Human Rights Watch (HRW), Kamis 11 Agustus 2016 lalu misalnya juga meluncurkan sebuah penelitian tentang kondisi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Penelitian ini secara garis besar menyebutkan bahwa permainan politik yang terjadi di Indonesia sudah menghancurkan keberadaan LGBT. Mereka selalu dalam posisi terancam, terdiskriminasi,  dan selalu diserang.

Serangkaian pernyataan publik anti-LGBT telah dilakukan pejabat pemerintah dan berkembang menjadi ancaman dan kebencian terhadap LGBT Indonesia, baik yang dinyatakan oleh komisi Negara, kelompok Ormas agama, dan organisasi keagamaan arus utama.



(Acara Nongkrong Demokrasi yang diadakan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Gema Demokrasi, di LBH Jakarta pada 19 Agustus 2016. Foto: Luviana)


Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde- Komnas Perempuan pada tanggal 15 Agustus 2016 lalu mengeluarkan sejumlah catatan atas perdamaian dan kondisi perempuan di Aceh. Perdamaian Aceh yang ditandai dengan kesepakatan damai Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 lalu, kini telah memasuki dekade kedua.


Capaian untuk Perempuan Aceh

Komnas Perempuan melihat ada capaian yang cukup signifikan dalam dekade kedua perdamaian Aceh, diantaranya terpilihnya 7 Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada bulan Juli 2016 lalu. Capaian ini setidaknya memperlihatkan langkah maju dalam upaya mendorong pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di Aceh.

Capaian lain yang patut diapresiasi adalah, ditindaklanjutinya salah satu ketentuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (dalam hal ini Peraturan Gubernur Aceh No. 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Ekslusif).


Intoleransi dan Diskriminasi yang Masih Terjadi

Namun di satu sisi Komnas Perempuan juga melihat berkembangnya sikap intoleransi, kekerasan dan diskriminasi sebagai bagian dari pertarungan kuasa, tata kelola pemerintahan dan dalam kehidupan sehari-hari di Aceh. Hal inilah yang kemudian menghambat akses masyarakat terhadap pemenuhan hak konstitusionalnya. Perempuan, anak dan kelompok minoritas adalah yang terutama dirugikan dalam hal ini. 

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azriana menyatakan dalam pernyataan sikapnya tentang adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik atas dasar agama, keyakinan maupun gender, hingga saat ini masih berlangsung di Aceh.

Hak konstitusional untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, untuk dilindungi dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi, dan untuk berekspresi adalah hak yang paling sering dilanggar di Aceh.

Perempuan dan kelompok minoritas masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses pemenuhan hak konstitusionalnya, bahkan saat mereka menjadi korban kekerasan sekalipun.

“Hingga saat ini belum ada mekanisme yang memudahkan perempuan korban konflik terutama korban kekerasan seksual mengakses program-program kesejahteraan rakyat. Sedangkan praktik diskriminasi yang dibiarkan semakin memperparah kondisi kemiskinan yang dihadapi korban,” ujar Azriana.

Azriana mengatakan, maka yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah mekanisme yang dapat mengenali kerentanan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual dalam seluruh dimensi persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Kebutuhan lainnya yaitu adanya mekanisme yang dapat mengevaluasi kemajuan dan tantangan pemenuhan HAM perempuan di Aceh secara berkala.


Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Otonomi Khusus Aceh

Otonomi khusus yang dimiliki Aceh serta komitmen pemerintah yang telah dinyatakan dalam UU Pemerintahan Aceh, sebenarnya adalah modal utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan gagasan ini.

Namun demikian, langkah maju ini akan rentan jika tidak ada upaya untuk memastikan kelembagaan KKR Aceh segera terbentuk dan 7 komisioner terpilih dapat segera menjalankan tugasnya.

Momentum Pemilukada 2017 perlu dijadikan peluang oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pengintegrasian isu KKR Aceh dalam visi misi setiap pasangan calon kepala daerah sebagai bagian dari upaya memastikan agenda KKR.

“ Kami melihat bahwa saat ini KKR Aceh menjadi satu-satunya peluang bagi korban dan keluarganya untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Jika KKR tidak berjalan, akan sulit membangun kembali kepercayaan korban terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh, karenanya isu KKR Aceh tidak boleh tenggelam dalam kemeriahan isu Pemilukada, namun turut mewarnai keseluruhan agenda Pemilukada.” Ujar Azriana.


Rekomendasi untuk Pemerintah Aceh

Momentum peringatan 11 tahun perdamaian Aceh tahun ini bersamaan dengan momentum 10 tahun pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Momentum ini seharusnya digunakan Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, terutama pada tanggungjawab negara dalam memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Aceh, agar tidak semakin berjalan mundur dari cita-cita perdamaian.

Komnas Perempuan merekomendasikan Pemerintah Aceh untuk: segera menyusun langkah-langkah konkrit dan terukur untuk pelaksanaan agenda KKR Aceh, mengevaluasi jurang implementasi amanat Konstitusi, UU dan Qanun dalam pemajuan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

“ Rekomendasi lainnya yaitu menggunakan seluruh perangkat kebijakan nasional maupun daerah untuk mengembangkan mekanisme pemenuhan HAM perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan selama masa konflik dan paska konflik, termasuk menyusun rencana aksi daerah untuk ini.”

Selanjutnya pemerintah Aceh juga harus melaksanakan mekanisme pembatalan secara berjenjang terhadap sejumlah kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal 231 UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


(Foto/Ilustrasi: pixabay.com)
Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Anugerah Saparinah Sadli yang ke-6 di tahun 2016 ini, diberikan kepada Sri Wahyuningsih, seorang guru SMP Tamanan di Bondowoso, Jawa Tengah yang selama ini banyak memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak. Penghargaan diberikan pada Rabu (25/082016) kemarin di Jakarta.

Tema Saparinah Sadli Award di tahun 2016 ini adalah Hapuskan Perkawinan Anak Perempuan. Dalam saparinahsadli.org dituliskan bahwa tema ini dipilih karena keprihatinan terhadap tingginya fenomena perkawinan anak perempuan di Indonesia.

Indonesia kini menduduki peringkat ke 2 tertinggi di Asean sesudah Kamboja dalam hal perkawinan anak. Bahkan di kalangan negara-negara Islam, Indonesia duduk pada peringkat ke 22. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 menunjukkan bahwa 34,5% anak perempuan di Indonesia menikah pada usia kurang dari 19 tahun. Hal ini berakibat buruk bagi masa depan anak perempuan Indonesia.


Saparinah Sadli,adalah tokoh dan aktivis perempuan Indonesia.  Lahir di Tegalsari, 24 Agustus 1927, adalah perempuan yang telah berperan sebagai akademisi, motivator, mediator, penggerak masyarakat, sekaligus pejuang HAM khususnya bagi perempuan.

Saparinah Sadli memulai karir di bidang akademik di Fakultas Psikologi tempat ia memperoleh gelar Doktor. Setelah berkiprah sampai jabatan tertinggi di fakultas, pada tahun 1990 ia mendirikan dan memimpin Program Studi Kajian Wanita, Sebuah Program Pascasarjana Universitas Indonesia selama 10 tahun.

Pada tahun 1997 sampai 2002, ia menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.Ia adalah tokoh kunci yang menggerakan anggota masyarakat untuk menuntut negara menuntaskan penyelidikan mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam tragedi kerusuhan Mei 1998.

Saparinah kemudian mempimpin Komnas Perempuan sejak berdirinya pada Oktober 1998 hingga dimulainya Anugerah ini pada tahun 2002. Kini, di usianya yang ke 90 tahun, Saparinah masih aktif di Kajian Gender UI, di Yayasan Kesehatan Perempuan serta di Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.



Referensi: Saparinahsadli.org
(Pemberian penghargaan Saparinah Sadli dari Saparinah Sadli kepada guru SMP Tamanan Bondowoso, Jawa Tengah, Sri Wahyuningsih pada Rabu 25 Agustus 2016 di Jakarta/ Foto: Misiyah)

Luviana – www.konde.co
 
Hari ini, 23 Agustus kita memperingati Hari Internasional tentang Perdagangan manusia dan Penghapusannya yang sudah ditetapkan sejak 23 Agustus 1791. Hal ini diperingati setelah adanya pemberontakan perbudakan di pulau Santo Domingo ( sekarang Haiti dan Republik Dominika) terjadi. Demi mengakhiri perbudakan ini maka diperingatilah hari ini sebagai hari perdagangan manusia dan penghapusannya. 

Fransiscan Sisters FCJM Indonesia dalam websitenye menuliskan bahwa ketika itu ada sekitar 15 juta perempuan, laki-laki dan anak-anak yang telah menjadi korban perbudakan transatlantik selama 400 tahun.

International Organisation for Migration (IOM) mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. Perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan.

Protokol Perdagangan Orang PBB, melengkapi Konvensi PBB mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai:

“Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, dengan penculikan, pemalsuan,penipuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, demi tujuan eksploitasi.”

Sebagian besar dari korban perdagangan lintas batas adalah migran perempuan yang diperdagangkan melalui jalur-jalur rekrutmen tenaga kerja. Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban TPPO memiliki dampak buruk terhadap kemampuan mereka untuk memulai awal yang baru dan dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil.

IOM menuliskan seringkali korban menjadi subyek stigmatisasi di dalam lingkaran sosial mereka sendiri, sehingga banyak dari mereka yang tetap rentan, dengan resiko semakin dilecehkan dan/atau diperdagangkan kembali.

Maka IOM bersama sejumlah organisasi di Indonesia misalnya kemudian melakukan pencegahan perdagangan orang melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutment tenaga kerja, melindungi korban perdagangan orang melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah, melakukan penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan orang.


Sumber:
1. http://www.franciscansisters-fcjm.org/index.php/id/join-us-id-id-5/partisipasi
2. https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia

(Foto: Ilustrasi/ Pixabay.com)




Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Kursi-kursi itu selalu banyak yang kosong, warnanya yang cokelat tua makin menambah kemuraman. Walau gedung ini adalah gedung baru, namun ruangan ini memang bukan ruang yang menyenangkan bagi banyak orang.

Namun para buruh perempuan, berhasil menyulap ruang kelam ini menjadi keriaan. Coba saja anda datang setiap selasa, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anda akan melihat hal yang berbeda. Ruang pengadilan Negeri di jalan Bungur Raya ini selalu terlihat semarak setiap Selasa datang. Ruangan yang biasanya sunyi senyap, yang biasanya hanya berisi beberapa pengunjung pengadilan yang duduk, kini jadi ramai ketika selasa tiba.

Puluhan buruh memenuhi ruang sidang pengadilan untuk mengikuti persidangan kasus kriminalisasi 26 aktivis buruh, satu mahasiswa dan 2 pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 4 diantara yang ditangkap merupakan buruh perempuan. Sudah 5 bulan berlalu, dan kasus kriminalisasi belum juga selesai.

Bagi para buruh perempuan, ruang pengadilan yang biasanya sunyi senyap, selalu bisa disulap seperti panggung teater.

Hari ini misalnya, 2 buruh perempuan anggota Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih dan Dian Septi membacakan puisinya ketika hakim mulai memasuki ruang pengadilan untuk mendengarkan kesaksian dari Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa.

“ Pengadilan bisa terlambat, kami hanya aksi “telat” membubarkan diri langsung ditangkap.”
Begitu protes para buruh perempuan menyikapi kasus yang menimpa mereka, pengadilan yang lama, juga persidangan yang selalu terlambat.

Sebelumnya pada tanggal 25 Oktober 2015, para buruh ditangkap setelah menggelar aksi penolakan terhadap PP Pengupahan 78/2015. Dan kini para aktivis buruh dan pengacara ini menjadi terdakwa di pengadilan.

Di hari lain, para buruh perempuan kemudian merangkai berbagai aksi menarik. Para terdakwa harus masuk ke ruang sidang dengan menggunakan baju bertuliskan: terdakwa. Hari lain lagi, mereka memasuki ruangan dengan bernyanyi.

9 Mei 2016 lalu para buruh perempuan juga menggelar teater di depan Pengadilan. Teater mereka sampai dibubarkan polisi yang berada di pengadilan. Para buruh terlihat berjejer di halaman pengadilan. Mereka menggelar pementasan teater di siang kemarin. Teater ini menggambarkan para buruh yang berjuang dan akhirnya meninggal karena perjuangannya. Ada juga tentang buruh yang duduk di meja terdakwa. Cerita ini menggambarkan bagaimana buruh perempuan asal Sidoarjo, Marsinah yang tewas terbunuh, Bastian, buruh yang meninggal karena membakar diri dalam perjuangannya di Senayan setahun silam.

Tak hanya di dalam gedung, namun mereka juga menggelar teater, aksi, membacakan puisi di jalan raya di depan pengadilan.

Teater dan pembacaan puisi yang digagas para buruh perempuan ini memang menjadi salah satu bagian perjuangan mereka. Dalam kasus ini misalnya, jalur hukum tetap mereka ikuti. Namun disisi lain, mereka juga menunjukkan kekuatan dalam pementasan teater, pembacaan puisi yang mereka gagas. Bahasa-bahasa perjuangan inilah yang kemudian selalu mereka narasikan. Bagi para feminis, hal yang dilakukan ini merupakan perjuangan perempuan bagaimana menjadikan ruang dari suara perempuan yang harus diperdengarkan kepada semua orang.

Teater, puisi adalah alat untuk berbicara, dan bagaimana mereka kemudian menyampaikan pesan politik mereka. 
Poedjiati Tan- www.konde.co

Pasuruan, konde.co- Ini adalah cerita sederhana dari seorang perempuan penjual buah-buahan yang saya temui beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, beberapa waktu lalu. Rumahnya di Pandaan-Pasuruan, Jawa Timur. Namanya Ika Farida.

Ika Farida telah 24 tahun berjualan buah-buahan khususnya pisang di parkiran sebuah rumah makan Ayam Goreng Sri di Pandaan-Pasuruan. Dia bersama suami dan  adiknya, kini menggantikan ayah  mereka yang sebelumnya berjualan disitu.

Kini usianya telah 45 tahun dan anaknya dua orang, berusia 24 tahun dan 19 tahun. Anak pertamanya perempuan, sudah menikah dan sudah memiliki putra yang berusia 5 tahun. Anak pertamanya ini kini bekerja sebagai Caddy di Trawas.

Suaminya dulu bekerja tapi kini membantu dia berjualan dan kulakan buah. Ika mengatakan kalau kini ia harus membeli buah dari tengkulak, karena di sekitar sini sudah tidak ada lagi perkebunan pisang atau petani buah yang bisa menjual dagangannya. Ini sangat ironi tentu karena seharusnya di Indonesia, buah seperti pisang tumbuh dengan subur dan gampang didapat. Dulu, pisang bahkan banyak ditanam di kebun-kebun pekarangan penduduk.

“Kadang kalau tidak musim buah pisang, suami saya sampai harus ke Kediri untuk mencari pisang dan harganya sangat mahal, bisa sampai 500 ribu satu tundun,” ujar Ika Farida.

Dengan kondisi ini, maka Ika tak pernah bisa meramalkan berapa keuntungannya setiap bulan. Yang penting dia bisa kulakan lagi, bayar arisan, cicilan, beli elpigi, bayar lampu dan beli pulsa.

Sebulan saya mendapat, mungkin sekitar 3juta- 4 juta, Mbak!,” Katanya sambil sibuk melayani pembeli.

Dia tidak tahu sampai kapan dia akan berjualan pisang, dan dia juga tidak tahu apakah anaknya mau menggantikan dia berjualan pisang di parkiran restoran. Karena berjualan pisang seperti ini sudah turun-menurun di keluarganya. Sehabis ayahnya, kini menurun ke dia dan adiknya.
Saya iseng-iseng bertanya, apa sebenarnya harapan para perempuan penjual buah di moment kemerdekaan ini?

Ika menjawab jika ia ingin harga bisa murah dan para pembeli lebih menghargai pedagang kecil seperti mereka.

“Kalau mereka beli di supermarket nggak pernah nawar dan langsung bayar! Padahal pisang satu cengkeh itu 40rb sampe 50rb di supermarket. Disini satu tundun isi 6 cengkeh ditawar 100rb, saya tawarkan 150rb kepati nggak mau lho mbak! Padahal kalau diitung 1 cengkeh cuma 25rb lho. Padahal saya cuma untung 10rb daripada nggak laku!,” Ceritanya dengan semangat.

Lalu ia berkata lagi.

“Kalau bisa supermarket itu menjual buah dari petani dan pedagang lokal bukan beli dari China, mbangkok, Australi!,” Sahutnya lagi.
Mungkin yang dimaksud tidak menjual buah import tapi lebih mengutamakan menjual buah lokal. Beginilah nasib pedagang buah di Indonesia, selalu bersaing dengan pasar buah import yang dijual di supermarket-supermarket besar.

Banyak nasib pedagang seperti Ika ini. Tak hanya penjual buah, tetapi juga penjual sayur, beras dan masih banyak lagi. Mereka harus bersaing secara ketat dengan buah impor yang terlihat lebih segar dan dalam kemasan yang dibuat menarik. Padahal menurut saya, buah lokal rasanya tak bisa dibandingkan dengan buah impor. Buah lokal selalu terasa manis dan berbeda.

Dan berjualan di pinggir jalan dengan modal kecil seperti Ika dan keluarganya, pasti tak sama dengan menjual pisang bermodal besar di supermarket, dengan tempat yang serba dingin dan enak.


Ika berharap, nasib penjual buah akan lebih baik, maka pemerintah harus mengatur ini semua. Kini, keinginannya yang terbesar adalah ia bisa punya toko sendiri dan bisa berjualan di rumah. Karena jika berjualan di rumah, pekerjaan lainnya bisa disambi, misalnya sambil momong cucu. Dan juga tidak lagi jualan di parkiran mobil, pekerjaan yang telah ditekuninya puluhan tahun lamanya.

Foto :Koleksi Pribadi





Sica Harum – www.konde.co

Dan kini sebagai perempuan, saatnya mulai belajar bilang ‘enggak’.

Ada orang yang selalu bersemangat untuk meng-iya-kan semua tawaran yang datang pada dirinya. Tapi lupa, ia cuma punya tenaga dan waktu yang serba terbatas. Haha. Iya, itu saya banget, perempuan yang bekerja dalam bidang tulis-menulis, publikasi dan perbukuan, di tengah-tengah tumpukan kertas-kertas setiap harinya.

Diajakin ngapain aja, cenderung bilang hayok. Lalu saat waktunya ngerjain, baru deh ngeh betapa padatnya daftar tugas akibat janji sebelumnya. Mau di-drop, malu. Dikerjain, enggak ada waktu.

Ada dua alasan yang biasanya bikin saya menyanggupi. Yang pertama karena penawarannya yang seru, entah jenis aktivitas atau bayarannya memang menarik banget. Yang kedua, karena orang yang menawarkan, memang super baik dan manis. Ini tipe orang yang bisa bikin orang lain ngerjain apa maunya tanpa merasa keberatan, meski akhirnya ngerasa jadi ‘korban’. Cuma, saya jarang kena nih sama yang beginian. Mau sebaik apa dan semanis apapun orangnya, saya masih bisa ‘jaga jarak’.

Saya lebih sering ‘terjebak’ atas penawaran yang memang menjanjikan pengalaman, tantangan atau jejaring baru. Biarpun ditawari oleh orang yang enggak seru-seru amat, atau mungkin malah ditawari oleh orang yang belum dikenal, bisa tuh langsung nyamber.

Dan seharian kemarin, baru kerasa banget.

Kemarin ialah satu hari dimana notifikasi whatsapp menumpuk lebih dari 20an orangyang menuntut perhatian, saat ponsel didiamkan 20 menit saja. Mau menjawab yang mana dulu saja, sudah keder.

Yang bikin parah, semua meminta perhatian seputar produksi barang. Buku yang harus dicetak, proposal yang harus dikirim, naskah yang harus dibuat. Semua berurusan dengan tenggat. Artinya, butuh waktu buat memproduksi semua itu, bukan sekadar nyiapin isi kepala buat bahan ngecap.

Secepat-cepatnya cetak buku, ya enggak mungkin juga 100 eksp beres dalam hitungan satu jam toh. Enggak mungkin dadakan. Apabila terburu-buru, kesalahan fatal bisa terjadi. Jika sudah begitu, rugi uang dan waktu.

Dan saat jeda singkat sehingga bisa diam sesaat, saya sadar, apa yang terjadi kemarin bersumber pada satu hal: gak bisa nolak penawaran di awal. Terutama dalam hal waktu. Main iya aja saking bersemangat.

Menjadi orang dengan antusiasme berlebihan kadang-kadang membawa kita masuk ke jejaring baru, dan kesempatan baru. Pe er-nya ialah gimana cara biar semua delivered. Bisa dengan punya tim yang siap mengeksekusi semua akibat dari ‘hayok’ itu. Atau jika tidak, ya sesimpel bilang, sorry I can’t.

Dan itulah pe er orang gengsian.

Rasanya malu banget kalau bilang I can’t.

Padahal bilang ‘can’ juga berisiko over promised.

Begitu.

Jadi sekarang mestinya :
1.      Belajar bilang enggak kalau penawaran yang datang berpotensi sebagai distraksi bukan kesempatan yang betul-betul ‘wah’.
2.      Membesarkan tim yang sudah ada sekaligus meningkatkan efisiensinya agar semakin liat bergerak.

Sebab sudah semakin terbukti, multitasking is nothing. Sebab dengan begitu, pada akhirnya semua jadi sebatas agar tak lewat tenggat. Padahal, sudah saatnya nge-treat tiap produk bisa jadi masterpiece.

#DialogDiniHariseorangperempuan

Luviana – www.konde.co

“Makin banyak aktivis dilaporkan, bukti dipelintirnya Pasal-Pasal UU ITE untuk membungkam demokrasi.”


Mengapa UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11/2008 membungkam masyarakat, sejumlah aktivis dan perempuan?.

Dalam setahun terakhir, Southeast Asia Freedom of Expression Network  (SAFENET) dalam pernyataan persnya pada Jumat, 19 Agustus 2016 kemarin mencatat ada 11 orang aktivis dilaporkan ke polisi karena dituding melanggar pasal-pasal pidana di dalam UU ITE di tahun 2016 ini.

Yang terbaru menurut catatan Safenet adalah pelaporan Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) terhadap Koordinator ForBALI I Wayan "Gendo" Suardana pada Senin, 15 Agustus 2016 dan kasus Koordinator Kontras, Haris Azhar. Dua kasus ini merupakan secuil dari banyaknya aktivis yang telah dilaporkan ke polisi sejak UU ITE dilegalkan, padahal apa yang mereka sampaikan dalam sejumlah pesan merupakan bagian dari ekspresi mereka untuk memperjuangkan kebenaran.

Menurut data LBH Pers sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008, terdapat 186 kasus yang dilaporkan karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan data LBH Pers dari tahun 2014-2016, terdapat 10 perempuan dijerat UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Kasus –kasus yang menimpa perempuan di Indonesia antaralain kasus Florence Sihombing di Jogjakarta, kasus yang menimpa Ervani Emi Handayani,ibu rumah tangga asal Dusun Gedongan, Desa Bangunjiwo, Kecataman Kasihan, Bantul, yang ditahan karena komentarnya di Facebook. Ia kemudian dilaporkan oleh salah satu pegawai di perusahaan yang telah memecat suaminya.

Lalu kasus yang menimpa Imeda Syahrul Wahab yang membuat meme tentang polisi di Ponorogo, kasus Faike seorang perawat di Jember, juga kasus yang menimpa Mantan dokter RSUD Tangerang, Dokter Ira Simatupang.

Padahal komentar atau ekspresi kekesalan tidak bisa dipidanakan, maka dalam kaitan tersebut, ini bisa disebut sebagai pembungkaman suara masyarakat dan perempuan.


Pasal Bermasalah dalam UU ITE

Koordinator Safenet, Damar Juniarto menulis ada sejumlah pasal bermasalah dalam UU ITE yang berbenturan langsung dengan kemerdekaan berekspresi di Indonesia, antaralain:

1. Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan/pencemaran nama.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.



2. Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berdasar SARA

 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



3. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Masalah pada pasal ini adalah sifat subyektif tafsiran dari ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum



4. Pasal 45 yang mengatur mengenai ancaman hukuman pidana untuk pasal 27, 28 dan 29 UU ITE


Pasal 45 mengenai ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 27-29 UU ITE yang lebih berat dari ancaman hukuman pasal 310-311 KUHP hanya karena alasan penyebaran di dunia maya lebih masif.


Apa yang Harus Dilakukan?

Padahal kemerdekaan bereskpresi sebenarnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Dan juga oleh pasal 19 ICCPR  (International Covenant On Civil Political Rights) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil. Maka dengan adanya pasal-pasal yang masih berlaku ini, yang harus dilakukan merevisi UU ITE.

Saat ini Revisi UU ITE masuk dalam Prolegnas 2016 di DPR setelah sebelumnya judicial review telah dilakukan selama 2 kali yaitu di tahun 2008 dan 2009 namun keduanya ditolak.

Selain itu ada Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan berbagai kampanye publik dan dialog intensif dengan Kemkominfo. Namun revisi yang diharapkan berbeda dengan yang diinginkan oleh masyarakat karena tidak mencabut pasal-pasal karet yang bermasalah di dalam UU ITE.

Atas dasar itulah, SAFENET dalam pernyataan sikapnya mendesak Pemerintah dan Komisi DPR RI agar merevisi UU ITE, mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Indonesia untuk menolak pelaporan terhadap aktivis-aktivis yang dijerat dengan pasal-pasal UU ITE tersebut dan mendorong penyelesaian lewat mediasi sebagai alternatif pemidanaan.

Yang ketiga, menyerukan pihak-pihak yang melaporkan aktivis-aktivis ini agar berhenti memelintir hukum terutama pasal-pasal UU ITE demi kepentingan sendiri yang jauh dari asas keadilan dan kebenaran.

Kemudian meminta perhatian Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi David Kaye dan jaringan aktivis/organisasi pro kebebasan ekspresi di negara-negara di Asia Tenggara untuk bersolidaritas dan membantu mengawasi proses demokrasi di Indonesia yang semakin terjerat pasal-pasal UU ITE ini.


Sumber/ Referensi:
1. Damarjuniarto.com, 8 Desember 2015 http://www.damarjuniarto.com/2015/12/8-hal-penjelasan-mengapa-uu-ite-perlu-segera-direvisi/
2. id.Safenetvoice.org: http://id.safenetvoice.org/category/kasus/
3. Data-data LBH Pers 2016
Edisi Khusus Refleksi Kemerdekaan Perempuan: untuk edisi Kemerdekaan Agustus 2016 kali ini, www.konde.co akan menampilkan edisi khusus: “Refleksi Kemerdekaan Perempuan”. Refleksi kemerdekaan perempuan ini berisi kritik sekaligus evaluasi dari individu dan sejumlah kelompok tentang pentingnya kemerdekaan perempuan, ide soal kemerdekaan perempuan dan bagaimana refleksi mereka tentang kemerdekaan perempuan di Indonesia. Edisi khusus ini akan kami tampilkan dari tanggal 15-18 Agustus 2016. (Redaksi)

Estu – www.konde.co 

Jakarta, konde.co – Jo memaknai kemerdekaan dalam kehidupannya sebagai seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang aktif mendampingi korban dan juga aktif mendamping perempuan-perempuan miskin kota di salah satu wilayah.

Sumber foto: http://www.iri.centrepompidou.fr/wp-content/uploads/2012/07/Poster_Serfianto-small.jpg
Baginya, kemerdekaan perempuan adalah ketika perempuan bisa ikut turut merasakan, menikmati dan turut serta berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Di situ harus ada kebebasan bagi perempuan. Sebagai contoh nyata dalam kehidupan terkecil perempuan yakni keluarga, perempuan harus bebas menjalani pilihan, tanpa merasa tertekan sebagai perempuan yang di dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih patriarkhi, perempuan dituntut untuk menikah.

(Foto: koleksi pribadi Jo)
Jo menambahkan, sebagai perempuan WNI tentu saja saya tidak hanya bertanya apa yang Negara sudah berikan pada saya, namun bagaimana saya bisa berkontribusi dan apa yang bisa saya kontribusikan kepada bangsa dan masyarakat. Sekecil apapun itu, sebagaimana almarhum ayah Jo selalu berpesan, sekecil apapun ilmu yang kamu dapatkan, haruslah kamu bagi. Dan Jo memaknai pesan itu dengan kesungguhan membagi ilmu, pengetahuan dan ketrampilan yang dia punya dengan seluasnya dan sebebasnya kepada siapapun, terutama kepada korban dan ibu-ibu komunitas. Sehingga dia bisa bebas berkreatifitas dan berinovasi dalam membagi dan mengembangkan kapasitas dirinya tersebut.

Sebagaimana pengalaman semua perempuan, tidak mudah mewujudkan kehidupan yang setara dan adil di Indonesia ini. Banyak tantangan yang dihadipi Jo terutama dari budaya dan sistem sosial masyarakat. Misalnya, di sistem masyarakat  Indonesia, perempuan yang masih lajang masih menjadi individu yang belum dipercaya mengambil keputusan atau membagi pengalaman. Hal ini dialaminya sendiri, karena Jo bergelut di isu kekerasan terhadap perempuan dan komunitas ibu-ibu, sering kali berhadaan dengan pertanyaan ‘sudah menikah belum?’. Pertanyaan ini tidak hanya dari komunitas ibu-ibu, namun juga komunitas bapak-bapak. Menghadapi pertanyaan ini, Jo mempunyai prinsip bahwa pengetahuan itu sama pentingnya dengan praktik. Jadi dalam konteksnya, menyampaikan informasi tentang keluarga, perkawinan atau kekerasan terhadap perempuan tidak harus dalam kondisi tersebut, namun bisa berdasar pada pengetahuan yang didapatkan dari buku, ilmu maupun pengalaman.
Edisi Khusus Refleksi Kemerdekaan Perempuan: untuk edisi Kemerdekaan Agustus 2016 kali ini, www.konde.co akan menampilkan edisi khusus: “Refleksi Kemerdekaan Perempuan”. Refleksi kemerdekaan perempuan ini berisi kritik sekaligus evaluasi dari individu dan sejumlah kelompok tentang pentingnya kemerdekaan perempuan, ide soal kemerdekaan perempuan dan bagaimana refleksi mereka tentang kemerdekaan perempuan di Indonesia. Edisi khusus ini akan kami tampilkan dari tanggal 15-18 Agustus 2016. (Redaksi)

Estu – www.konde.co

Jakarta, konde.co – Kita sering menjumpai bahkan mengalami sendiri, bagaimana keriuhan semua menghadapi hari Kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap 17 Agustus. Setiap orang kemudian memaknai apa itu kemerdekaan, yang masing-masing tentu memaknainya dengan berbeda. 

Sumber foto: http://ilps-canada.ca/wp/wp-content/uploads/2013/03/Untitled1.png
Kali ini, konde.co mewawancarai Anna Amalia, seorang perempuan yang sering berhadapan dengan ibu-ibu komunitas miskin kota. Anna Amalia merefleksikan kemerdekaan dalam kehidupannya sebagai seorang anak dari keluarga Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan dan penentu segalanya. Dia melihat bagaimana ibu kandungnya maupun ibu tirinya merupakan perempuan yang tidak mempunyai banyak pilihan dalam hidupnya dan tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka. Misalnya ketika ibu tirinya harus menikah dengan ayahnya dalam usia yang sangat muda dan tidak mempunyai pendidikan, ibu tidak bisa dan tidak berani menolak. Bahkan kemudian mendapatkan kekerasan dari ayah, yang akhirnya ibu melakukan kekerasan kembali kepada anak. Ini menunjukkan betapa ibu sebagai perempuan tidak mempunyai kedaulatan atas tubuhnya dan ada akhirnya tidak bisa melakukan atau menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Foto: koleksi pribadi Anna
Kemerdekaan bagi Anna adalah ketika perempuan mendapatkan pengetahuan dan mampu menyetarakan diri dengan orang lain dalam banyak hal, terutama pengetahuan. Karena dengan kedua hal itu, perempuan dapat membangun ruang negosiasi yang luas bagi dirinya untuk kemajuan pribadi maupun lingkungan sekitarnya, mempunyai kedaulatan atas tubuhnya untuk kemudian dapat memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Tentunya dengan berhasilnya memutus rantai kekerasan, maka dia akan dapat memberikan manfaat pada banyak orang minimal pada orang-orang terdekatnya. 

Anna menambahkan bahwa memang tidak mudah melakukan itu semua. Dia menyontohkan dirinya, bagaiama dia harus berusaha dua kali lipat dan harus membuktikan keberhasilan serta ketidakbergantungannya kepada keluarga. Dan hal ini tidak ditemui oleh saudara perempuannya yang menempuh kehidupan normative dan menerima apa adanya nasibnya. 
Harapan Anna bagi perempuan agar mendapatkan kemerdekaan sejatinya seperti yang dia maknai. Perempuanmemberontaklah perempuan, karena itu akan membebaskan kamu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, namun juga akan memberi manfaat bagi orang lain. Karena situasi saat ini masih belum banyak memberikan pilihan dan kesempatan bagi perempuan. Bahkan bagi dirinya yang mempunyai kesempatan dan pengetahuan, situasi saat ini masih membatasi dirinya yang belum bisa mengekpresikan kemampuan dan keinginan dirinya secara maksimal. 
Edisi Khusus Refleksi Kemerdekaan Perempuan: untuk edisi Kemerdekaan Agustus 2016 kali ini, www.konde.co akan menampilkan edisi khusus: “Refleksi Kemerdekaan Perempuan”. Refleksi kemerdekaan perempuan ini berisi kritik sekaligus evaluasi dari individu dan sejumlah kelompok tentang pentingnya kemerdekaan perempuan, ide soal kemerdekaan perempuan dan bagaimana refleksi mereka tentang kemerdekaan perempuan di Indonesia. Edisi khusus ini akan kami tampilkan dari tanggal 15-18 Agustus 2016. (Redaksi).

Estu – www.konde.co

Konde.co – Ketika merajut makna dan harapan kemerdekaan bagi perempuan, banyak hal yang menarik untuk dituliskan. Banyak makna dan harapan yang dilontarkan oleh perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang aktivitas. 

Upacara Hari Kemerdekaan yang dilakukan oleh buruh-buruh perempuan berbagai sektor di KBN Cakung - 17 Agustus 2016. (Foto: Estu)
Kemerdekaan adalah bebas dalam mengekspresikan diri tanpa rasa takut dan was-was berbenturan dengan orang lain. Kemerdekaan adalah jujur menjadi diri sendiri dan hal ini tentunya tidak menyinggung orang lain. Itulah makna kemerdekaan bagi Susan, seorang perempuan yang menjadi ibu dari seorang anak special dan juga pelaku ekonomi kreatif kerakyatan di Yogyakarta. Tantangan yang sering dihadapi Susan adalah ketika dirinya mengekspresikan diri, orang lain cenderung melihatnya sebagai suatu atribut yang melanggar pakem kebiasaan. Contohnya dari segi penampilan, dari aspek mendidik anak, dari aspek pilihan usaha dan lain-lain. Dan ini yang mengemuka, bukan pada apa yang sudah dihasilkan, pada keahlian atau ketrampilan yang dimiliki yang patut diapresiasi dan bisa menjadi kebanggaan diri dan keluarga atau bahkan masyarakat. 

Ya, perempuan masih selalu dilihat keberhasilannya dengan dikaitkan pada kehidupan pribadinya dan seksualitasnya, bukan pada pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, dan kejujurannya menjadi diri sendiri. Harapan Susan bagi perempuan Indonesia adalah agar semakin banyak perempuan Indonesia yang bisa lebih berani jujur dan tidak takut untuk menjadi diri sendiri, baik ketika masih lajang ataupun sudah menjadi ibu. Karena jujur menjadi diri sendiri termasuk dalam elemen keutuhan menjadi manusia yang bermartabat.
Bagi Rena, aktivis perempuan di Jakarta, makna kemerdekaan bagi dia adalah bebas menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik dalam hidupnya, bebas mengemukakan pendapat dan berekspresi, serta bebas dari segala macam belenggu yang membatasi penikmatan hak-hak dia sebagai perempuan. Dia juga berharap perempuan Indonesia bisa bebas dari segala bentuk penindasan, stereotip gender, diskriminasi dan kekerasan. Perempun Indonesia dapat menikmati hak asasinya di berbagai bidang kehidupan baik di keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dengan tidak adanya lagi kebijakan negara dan norma yang diskriminatif di masyarakat dan membatasi perempuan untuk menikmati hak asasinya adalah harapan terakhirnya dalam kemerdekan Indonesia ke-71 ini. 

Lain lagi bagi Thien, bagi dirinya, makna kemerdekaan adalah ketika seseorang tidan ditindas atau tidak menindas orang lain. Ini karena pengalamannya sebagai seorang pekerja dan aktif dalam serikat buruh. Kemerdekaan itu harus dipenuhi dengan cita-cita membangun negara untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk menghargai rakyat dan juga bangsa lain sebagai sesama manusia, tidak peduli dia seorang nelayan, buruh, PRT, petani, dan lainnya. Harapannya di kemerdekaan ini, dia sebagai manusia dapat lebih bersikap memanusiakan manusia. Pun begitu dengan semua orang Indonesia. Hentikan penindasan, lebih menghargai perbedaan, dan terus membangun dan bergerak dengan pikiran yang lebih demokratis. Karena situasi saat ini, buruh dan pekerja di Indonesia masih banyak menghadapi keadaan yang jauh dari cita-cita kemerdekaan.
Fakta situasi perempuan Indonesia saat ini masih belum merasakan kemerdekaan yang sejati. Banyak kebijakan ataupun pernyataan dari pejabat publik dan tokoh masyarakat yang mengarah dan berpotensi mendiskriminasi perempuan. Tidak mudah bagi perempuan untuk keluar dari kekerasan yang dialaminya baik di lingkup rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun tempat umum, jika pelakunya adalah pejabat publik atau tokoh masyarakat.

Menurut Donna yak aktif sebagai pegiat hak asasi perempuan, kemerdekaan ia maknai jika tiap orang telah terpenuhi hak dasarnya sebagai warga negara. Merdeka ketika tidak ada lagi orang yang terlanggar kebebasan serta kenyamanannya dalam beribadah, berkumpul dan berekspresi. Sehingga bertumbuhlah harapan Donna agar Pemerintah terus melakukan review atau kaji ulang terhadap kebijakan yang diskriminatif dan mencabut kebijakan-kebijakan tersebut, karena jumlahnya semakin meningkat. Donna menyontohkan bahwa perempuan dan kelompok minoritas lain merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sehingga mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok lain. Dan mereka tidak lagi dibatasi dalam bentuk kontrol terhadap seksualitas perempuan dengan menggunakan symbol-simbol agama tertentu.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-71. Semoga semakin berpihak pada perempuan, kelompok marginal dan kelompok minoritas di Indonesia. Indonesia semakin menghargai dan menghormati keberagamannya, karena Indonesia merdeka di tahun 1945 di atas segala perbedaan dan keberagamannya.