Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Siang kemarin, beberapa warga korban penggusuran Bukit Duri, Jakarta mengais besi bekas diantara reruntuhan rumah gusuran. Beberapa perempuan mencari besi bekas ini bersama anak-anaknya. Matahari sangat terik, namun beberapa perempuan melakukannya. Besi bekas bangunan ini bisa mereka jual dengan harga 4 hingga 5 ribu perkilonya.

Tak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Biasanya para perempuan ini berjualan, namun sejak rumah mereka digusur, mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi. Ada yang kemudian memutuskan tidur menumpang di tempat saudaranya, ada yang menyewa di daerah Poncol, tak jauh dari penggusuran. Ada yang tidur di sekretariat Ciliwung Merdeka, ada pula yang langsung masuk Rusun Rawa Bebek, karena tak tahu lagi mesti tinggal dimana.

Santi Napitupulu adalah satu perempuan yang kemudian menjadi korban penggusuran ini. Dulu neneknya tinggal disini, hingga ibu dan dirinya. Kini rumahnya sudah habis terkena buldozer. Santi adalah satu dari 80 rumah yang sudah tergusur. Dari 384 rumah, sebanyak 80 rumah sudah digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 28 September 2016 kemarin. 

Para perempuan di Bukit Duri ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Mereka hidup dari berjualan. Para perempuan disini rata-rata berdagang sate, soto, urap, lontong sayur, baju dan bakso di sepanjang Ciliwung. Ada yang berjualan di depan rumah, beberapa perempuan menjual sate dan bakso dengan cara keliling.

Sedangkan suami mereka, kebanyakan juga berjualan makanan atau barang-barang di pasar Mester Jatinegara yang tak jauh dari Bukit Duri. Perekonomian warga disini terutama perempuan, hidup dari berjulan.

Sanik, adalah perempuan yang selama ini menggerakkan berbagai kegiatan perempuan di komunitas Ciliwung di Bukit Duri ini. Walau rumahnya tak termasuk digusur, namun hatinya perih. Komunitas perempuan yang ia himpun bersama ibu-ibu di Ciliwung, kini porak-poranda, akibat penggusuran.

Bersama organisasi Ciliwung Merdeka, organisasi yang berjuang bagi masyarakat pinggiran Ciliwung dan masyarakat marjinal Jakarta, Sanik kemudian mengajak para perempuan Bukit Duri untuk menabung dan mengadakan arisan. 

“Awalnya mau membentuk koperasi, tetapi ini masih proses, maka kemudian kami berinisiatif untuk mengajak ibu-ibu untuk menabung dan arisan,” kata Sanik ynng ditemui pada saat pelaksanaan Pasar Rakyat Ciliwung, 2 April 2016 lalu.

Koperasi dan PKK merupakan organisasi yang dirintis para perempuan di Bukit Duri. Para perempuan merasa senang karena dengan menabung dan arisan ini, kondisi keuangan mereka menjadi terbantu. Arisan ini kemudian dilakukan, ada yang menggunakan sistem harian yaitu setiap hari iuran dan mendapatkan arisan, ada yang sistem mingguan atau arisan seminggu sekali dan bulanan.Yang harian misalnya bentuknya tabungan, yang bulanan adalah sistemnya paketan.

Maka Sanik kemudian menggiatkan ibu-ibu disini dan terbentuklah Kecibung (ibu-ibu Ciliwung Menabung). Anggotanya 55 orang perempuan. Selama ini arisan hariannya membayar 5 ribu, arisan perminggunya seratus ribu dan arisan perbulannya 300 ribu. Biasanya hasil arisan ini digunakan para ibu untuk menambah modal berjualan atau pulang ke kampung saat lebaran. 

Arisan dan  berbagai kegiatan ini sudah berjalan lama, hingga penggusuran itu terjadi. Kini, ibu-ibu Kecubung sudah tercerai-berai bersama usaha yang mereka rintis selama ini.

Yunianti Chuzaifah dan Dwi Ayu dari Komnas Perempuan, Kamis 29 September 2016 siang kemarin juga datang ke korban penggusuran Bukit Duri. Mereka ingin melihat apa saja hak-hak perempuan yang terlanggar dalam penggusuran ini. Apakah penggusuran ini memang yang terbaik untuk perempuan, merupakan pilihan perempuan, bisa memberikan rasa aman untuk perempuan, ataukah sebaliknya, mereka melakukan dengan keterpaksaaan?


Kasus Masih Berjalan, Penggusuran Tetap Dilakukan

Dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin antara warga Bukit Duri dan Gema Demokrasi di Bukit Duri kemarin, salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri Kristin Veran mengatakan bahwa dari 113 penggusuran yang terjadi, 84% penggusuran selalu dilakukan dengan tanpa dialog dan 50% melibatkan TNI.

Data juga menunjukkan tidak ada informasi yang cukup komprehensif dari pemerintah dan masyarakat, masyarakat dibuat bingung dan selalu ada keterlibatan TNI dan Polisi dalam setiap penggusuran.

“Tidak ada pernah dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap penggusuran. Semua dilakukan dengan tanpa dialog,” ujar Kristin Veran.

Kristin Veran menambahkan, dalam kasus Bukit Duri misalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesewenang-wenangan. Proses hukum gugatan warga Bukit Duri masih berjalan, yaitu di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun penggusuran tetap dilakukan.    

Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa, seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi warganya, namun dari penggusuran Bukit Duri ini kita bisa melihat bahwa warga dibiarkan tergusur dan diabaikan hak-haknya.


(Penggerak perempuan Kecubung, Sanik di Kampung Bukit Duri sebelum terkena penggusuran. Foto: Luviana)



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Kamis, 22 September 2016 lalu adalah hari dimana sudah 12 tahun disahkannya Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Apa saja perubahannya untuk perempuan Indonesia, apakah ada kemajuan dan kemunduran dari pelaksanaan UU ini?

Bagi para perempuan Indonesia, UU ini selalu menjadi harapan dalam memperbaiki kondisi perempuan dan anak dalam rumah tangga. UU ini juga memberi ruang bagi korban untuk keluar dari kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Komnas Perempuan dalam pernyataan persnya mencatat bahwa pengesahan UU PKDRT pada 12 tahun lalu kemudian menjadi momentum penting bagi perempuan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan selain KDRT, misalnya perempuan dan anak-anak yang mengalami pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang diluar lingkup rumah tangga.

Sekalipun KDRT merupakan jenis kekerasan yang selalu paling tinggi angka pelaporannya pada setiap tahunnya, Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT pada tahun 2015 yang dilakukan Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan (FPL) dan Kementerian/Lembaga terkait, mencatat peningkatan ini tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan jumlah kapasitas layanan bagi korban KDRT.

Selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses keadilan melalui jalur hukum, seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif  dari aparat penegak hukum.

“Implementasi UU PKDRT dengan tidak menggunakan perspektif gender, berakibat undang undang ini juga kerap digunakan pelaku untuk mengkriminalisasi perempuan korban,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah.  

Sejumlah pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tak jarang perempuan korban KDRT yang justru menyandang status sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Komnas Perempuan mencatat dari 4.371 kasus KDRT yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011-2015, sebanyak 1,6% (atau 68 kasus) diantaranya korban KDRT justru mengalami kriminalisasi, dilaporkan dengan tindak pidana pencurian, pencemaran nama baik, laporan palsu, dan tindak pidana lainnya.

Sementara dari 68 kasus kriminalisasi korban KDRT, 20,6% (atau 14 kasus) diantaranya, kriminalisasi dilakukan dengan merujuk kepada UU PKDRT.

Maka Komnas Perempuan kemudian mengajak semua pihak meningkatkan perlindungan dan layanan kepada korban KDRT yang berpusat pada korban dengan berbasis pada hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas tidak berulangnya kekerasan.

“Kami juga mendorong Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar dalam mengimplementasikan UU PKDRT mendasarkan pada mandat UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) untuk menghapuskan diskriminasi dan mengakui ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan atau suami dan istri sebagai akar masalah KDRT.”

Selain itu mendorong pemerintah untuk segera melakukan review terhadap PP No. 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Pemulihan dan mengeluarkan sejumlah peraturan pelaksana lainnya, agar UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dapat diimplementasikan secara optimal.

*Ega Melindo- www.konde.co

Pagi buta  masih gelap
Siang hari sudah terik
Sore  mendung sudah datang
Malam gelap  telah melingkup
Hari ini, ada hiruk pikuk ditengah pekik
Gedung-gedung dan  lampu tetap berkerlap-kerlip

Pagi hari, kakiku melangkah keluar dari gang sawo kecik, tak jauh dari kawasan Bukit Duri, tempat terjadinya tragedi penggusuran siang tadi

Menuju Pasar Minggu   di jalan siaga dua, cukup dekat dari tempat terjadinya jembatan orang yang robah dua hari lalu

Kemudian berangkat menuju Menteng,  menemani rekan kerja yang akan siaran di radio, menyuarakan perjuangan reforma agraria adil gender

Satu setengah jam selesai, kembali lagi ke Pasar Minggu.

Nonton tv sebentar, mendengar teman-teman yang dengan kesal berujar " Bukit Duri sudah digusur, TV masih saja ngomong soal kopi jessica yang sidangnya sudah kayak sinetron episode ke-26

Sambil grasa gerusu beberes tas, kami ngedumel, warga Bukit Duri lagi menangis, televisi  Jakarta  masih saja berisi berita kopi sianida

Adzan dzuhur berkumandang

Teman semeja kerja bilang

Selow,  istigfhar dulu..

Bergegas lagi berangkat ke  Sudirman
Ngawani teman yang  menjadi narasumber di serial Lecture, membahas soal HIV/AIDS dan Buruh Migran. Diskusi di ruang pembahasan ilmiah. Seru, riang,  komunikatif dan cukup panjang.

Penindasan berlapis terhadap perempuan  dan ketimpangan  terjadi bukan cuma di persoalan ekonomi tapi juga sosial, hukum dan budaya akibat dari  penguasaan akses dan kontrol yang tak seimbang  baik antara laki-laki dan perempuan serta antara pemerintah  dengan masyarakat yang sumber-sumber penghidupannya dirampas sama perusahaan.

Diskusi selesai

Ikut melipir ke Gambir
Duduk lenggah di kedai kopi
Buka laptop terus ketik-ketik tugas
Nunggu waktu berangkat tiba
Hiruk pikuk pekik Jakarta
Di keramaian rutinitas sibuk Stasiun Gambir
Di pojok, ada pekik Bukit Duri yang tergusur terdengar

Kakiku lalu kesana, ke rumah-rumah Bukit Duri yang tergusur
Mata melihat semuanya sudah rata dengan tanah
Listrik dan lampu padam
Gelap melingkupi

Warga Bukit Duri  kini resmi menyandang sebagai korban penggusuran
Sebagian memilih menerima rumah susun dengan segala rasa kehilangan akan sumber-sumber penghidupan.

Dan bersiap berpikir keras untuk membayar iuaran satu juta perbulan
Sebagian yang tak dapat rusun luntang-lantung bersempit-sempit di tempat penampungan
Sementara anak-anak matanya belum bisa terpejam, karena hatinya penuh tanya:

Kenapa rumah kita digusur, pak ?
Terus kita tinggal dimana lagi, mak ?
Sanggar kita sudah dirubuhin,  pak ?
Nanti kita belajar dimana lagi pak ?

Para orang tua  tentu punya seribu jawaban untuk menenangkan anak-anak mereka dari rasa takut dan kekuatiran

Sama tenangnya dengan  teman saya, Andi  salah seorang pemuda yang juga aktif di Sanggar Ciliwung Merdeka.

Andi malah bilang: Tetap semangat Ega

Mungkin Andi menggunakan rumus:  boleh sudah tergusur, tapi semangat  sadar memperjuangkan keadilan tak boleh luntur
mungki Andi pegang dan terus pekikkan itu di jiwanya
Saya salut dan bangga

Pak Sandyawan sumardi, penggiat komunitas  ciliwung merdeka yang hari ini jadi korban kejahatan penguasa

Saya salut dan beri salam hormat tinggi karena kalian tunjukan cara melawan yang santun tanpa kekerasan

Penggusuran ini bukan akhir dari berjuang

Justru bukti kalau pemerintah Jakarta berlaku sembarangan,  tak patuhi  hukum yang lagi berjalan

Warga Bukit Duri

Teman-teman komunitas Sanggar Ciliwung

Suara kentongan, bunyi-bunyian yang kita  memekik bersama rasa sedih dan kecewa  hari ini adalah kemenangan, bersama tulisan yang tertulis dan menggantung  di setiap tembok-tembok rumah adalah  bukti perlawanan santun tanpa kekerasan

Kalian membuktikan siapa yang bernafsu menindas  dengan tak sabaran, represif gunakan  kekerasan


#WargaBukitDuriHebat
#SaveBukitDuri

Jakarta,  Rabu 28 Septembet-2016


(Penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta pada Rabu, 28 September 2016 kemarin. Foto: Luviana)

*Ega Melindo, aktif di Solidaritas Perempuan dan jaringan demokrasi di Jakarta.

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Sandyawan Sumardi, tampak tergetar saya menemuinya pagi ini. Setelah ‘menunggu’, akhirnya hari itu datang juga, begitu batin saya. Hari dimana Kampung Bukit Duri di Jakarta diluluhlantakkan buldozer. Hari dimana kekuasaan telah menghabisi air mata anak-anak dan perempuan Bukit Duri.

Kami adalah penyaksi para perempuan Bukit Duri yang menangis, penyaksi anak-anak yang kehilangan tempat tinggalnya. Menyaksikan dari dekat bagaimana kampung yang sudah membesarkan mereka selama ini, telah rata dengan tanah.

Enyah kau buldozer, enyahlah kepongahan. Makan saja kekuasaanmu. Puas kau lihat anak-anak dan perempuan kini lari terbirit mencari tempat tinggal barunya? Berdesak-desakan mengontrak rumah di Poncol, tak jauh dari tempat gusuran?. Hanya agar tetap dekat dan menyimpan rumah yang telah tergusur sebagai kenangan, hanya biar masih bisa mengintip luka dan kenangan manis lebur jadi satu disana?

Dengan mengenakan baju putih semburat keunguan, Rabu 28 September 2016 hari ini, Sandyawan Sumardi, pendamping dan guru bagi anak-anak Bukit Duri dengan tenang selalu berada diantara masyarakat yang tergusur.

Ia penyaksi bagaimana buldozer menghabisi Sanggar Ciliwung, tempat dimana anak-anak Bukit Duri selama ini belajar dan berkesenian. Sandyawan adalah guru, yang melihat sekolah anak-anaknya dirubuhkan secara serakah.

Atap yang pelan-pelan runtuh, rumah yang rontok, bersama serpihan sajak-sajak anak-anak Ciliwung. Mengalir deras hingga turun ke kali.

Saya tak sempat mengatakannya,” tuhan tidak pernah tidur, pak Sandy.”

Tapi mulut ini kelu. Tak bisa mengatakan apa-apa. Benarkah tuhan tak pernah tidur, setelah saya menyaksikan kampung ini rata dengan tanah?. Saya memilih untuk berdiri berada di dekat Pak sandy. Siapa tahu, bisa sedikit meringankan bebannya.

Di sekitar saya, banyak ibu, anak-anak perempuan Bukit Duri dan pengurus Sanggar Ciliwung yang membunyikan kentongan dari bambu, dari ember sisa-sisa gusuran, dan sekenanya bertepuk tangan. Mereka mundur, meringsek ke belakang setelah diminta mundur oleh polisi dan Satpol PP. Mundur, kami akan menggusur rumah-rumah kalian.


Bagaimana kami bisa mundur jika kau mengambil rumah kami?. Bagaimana kami bisa mundur jika kau mengambil seluruh jantung hidup kami? Saya merasakan betul jeritan banyak anak-anak dan perempuan disana. Pemuda-pemuda berbaju kuning hitam yang memanggul botol air mineral yang mereka tabuh sebagai kentongan. Airmata yang telah habis, kecemasan yang terus-menerus. Dan inilah saatnya. Berteriak sekerasnya agar bisa menghentikan buldozer jahanam itu.

Tapi apa mau dikata. Semua usaha sudah dilakukan. Semua daya upaya sudah dikerahkan.

“Tak ada yang mau menemui kami hingga sampai titik terakhir. Banyak orang menghindar ketika tahu kami akan tergusur,saya menemui mereka satu-persatu, namun tak ada yang mau menemui kami,” kata Sandyawan Sumardi.

Kami semua tertunduk di atas bongkahan batu gusuran. Diantara suara ramai polisi dan Satpol PP yang tetap berdiri berjejer di rumah-rumah tergusur.

Beberapa kawan aktivis perempuan seperti Dhyta Caturani yang datang ke Bukit Duri tadi mengatakan,” Bagaimana mungkin ya pak, padahal bapak sudah menolong banyak orang selama ini?”

Sandyawan hanya tersenyum kecil. saya tahu, ia tak mau membuat yang lainnya jadi frustasi. Ia tetap berdiri tenang dan menceritakan apa yang sudah dilakukan warga Bukit Duri untuk menghentikan buldozer menghabisi kampung hari ini.

Walau suaranya gemetar. Kecewa, geram dengan janji Jokowi yang pernah berjanji tidak akan menggusur dan membangun kampung deret di Ciliwung ini. Namun, nyatanya buldozer tetap datang hari ini, bersama musnahnya janji-janji itu.

“Dulu anak-anak disini menciptakan lagu untuk Presiden Jokowi, untuk Gubernur Jokowi. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Anak-anak telah digusur di rumah mereka sendiri, di tanah air mereka sendiri.”


Merinding. Kawan saya yang lain berkomentar melihat ‘pertunjukan’ di pinggir Ciliwung hari ini. Ia ingat bagaimana Sanggar Ciliwung selama ini sebagai tempat untuk pendidikan anak-anak Ciliwung. Sanggar ini sudah melahirkan banyak pemain teater baru, penyanyi baru. Anak-anak yang belajar percaya diri untuk pentas di depan umum. Anak-anak yang percaya bahwa perjuangan tanpa titik akhir akan membuahkan hasil.

Namun apakah Gubernur DKI Jakarta, Ahok Basuki Purnama tahu hal-hal yang hidup di kampung ini? Denyut yang menghidupkan kampung?. Ia tak pernah tahu. Tak pernah memahami bahwa buruknya hidup dan menjadi tergusur. Meninggalkan trauma. Mematikan harapan anak-anak Ciliwung. Atas nama pembangunan. Lagi-lagi hanya itu. Terlalu dibuat-buat. Sekarang kutanya, pembangunan apa yang telah menggusur anak-anak dan perempuan?

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani sangat heran dengan penggusuran ini. Padahal proses hukum soal gugatan warga masih berjalan di pengadilan dan Komnas HAM sudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan penggusuran sampai ada proses inkracht, namun yang terjadi hari ini sangat diluar dugaan.

“Inilah yang membuat frustasi warga negara Indonesia. Warga sudah menyelesaikan proses ini di pengadilan, namun penggusuran tetap dilakukan. Bagaimana warga tidak frustasi melihat pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan?” kata Siane Indriani. Siane datang di tengah warga yang tergusur siang hari tadi.

LBH Jakarta menyatakan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan aparat pagi hari tadi justru membuat warga menjadi resah, aparat kepolisian seharusnya memberi perlindungan dan rasa aman supaya tidak terdampak kekerasan. Namun apa yang terjadi? Satu-persatu rumah sudah rata bersama puing.

“Mereka hanya polisi dan Satpol PP yang menjadi pesuruh saja. Mereka hanya petugas di lapangan, namun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” ujar Sandyawan mencoba menenangkan anak-anak muda disana.

Sejak Desember 2015 lalu, kecemasan ini  terus melanda Kampung Bukit Duri karena mereka terancam akan digusur. Tempat ini akan digunakan sebagai proyek normalisasi sungai. Jika digusur, tak ada lagi perbincangan di kampung di malam hari, keriuhan dan kesederhanaan kampung seperti yang selama ini mereka rasakan.

Para ibu juga akan kehilangan pemasukan ekonomi. Karena rata-rata mereka sehari-harinya berjualan kelontong di rumah-rumah mereka atau menjadi buruh cuci dan seterika di sekitar kampung ini. Penggusuran ini membuat warga harus pindah ke rumah susun.

Sejumlah warga sudah mulai diminta mengosongkan rumah dan mengambil kunci rumah susun. Warga kebingungan, bagaimana soal ganti rugi atas rumah mereka? Ini tak pernah dibicarakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Penggusuran atas nama apapun, selalu tak pernah mudah bagi perempuan. Pada penggusuran yang terjadi sebelumnya di Jakarta, para ibu korban penggusuran yang dipindahkan ke rumah susun mengeluhkan, mengapa harus menyewa lahan untuk berjualan, karena itu tak mudah bagi mereka buat yang pendapatannya pas-pasan. 

Mereka juga tak lagi bisa menjadi buruh mencuci dan mengosok di sekitar rumah mereka dulu karena jarak yang menjadi jauh. Kebiasaan-kebiasaan seperti harus naik turun lift serta kehidupan yang berbeda dari suasana kampung harus mereka ikuti, seperti tak pernah bertemu dan berbincang dengan warga lain seperti dulu, hal ini membuat mereka merasa terasing tinggal di rumah susun. Semua serba tertutup dan tak ada acara ngobrol dengan tetangga lagi di sore hari. Karena rumah bagi perempuan bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun tempat untuk berbagi dan bercerita.

Di rumah susun mereka juga harus membayar biaya sewa, membayar air dan harus menyewa tempat berjualan yang relatif mahal bagi warga. Sebulan warga bisa mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk membayar tempat tinggal dan menyewa tempat berjualan di rumah susun. Ini yang selalu membuat warga cemas. Para ibu tentu harus berjualan dengan cara menyewa tempat disana, padahal selama ini uang pendapatan mereka untuk berjualan selalu hanya cukup untuk makan saja.

Sore ini saya kembali datang melihat Bukit Duri dengan beberapa jurnalis lain. Waktu beranjak malam. Ada suara seorang ibu di tengah tumpukan puing.

“Rumah kami telah digusur tanpa adanya kompensasi. Baju-baju kami sudah kami masukkan di dalam gerobak biar kami bisa pakai buat besok.Mbak bisa bayangkan, kemana kami akan pulang malam ini? ”

Saya terduduk.

Tak sanggup mengatakan apa-apa.



( Penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan Rabu 28 September 2016 hari ini. Foto: Damar Juniarto dan Ardi Bramantyo)
Poedjiati Tan – www.konde.co

Setiap tanggal 28 September, seluruh dunia memperingati Hari  Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion. Atau hari aksi global dalam mengakses abosi yang aman dan legal, terutama untuk perempuan. Bagaimana sebenarnya sejarah atau awal mula hari tersebut sehingga diperingati hingga sekarang?

Aksi ini berawal di Amerika Latin dan Karibia di mana kelompok-kelompok perempuan bergerak untuk menuntut pemerintah agar melegalkan aborsi, menyediakan akses yang aman dan terjangkau untuk layanan aborsi dan untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang telah memilih untuk melakukan aborsi.

Nama asli dari kampanye di Amerika Latin dan Karibia adalah CampaƱa 28 de Septiember por la DespenalizaciĆ³n del Aborto. Tanggal - September 28 - dipilih dalam rangka memperingati penghapusan perbudakan di Brazil yang kini dikenang sebagai hari "free womb." Hari ini juga digunakan untuk menuntut pelaksanaan aborsi yang aman dan legal bagi semua perempuan.

Pada tahun 2011, Women’s Global Network for Reproductive Rights (WFNRR)  menggunakan tanggal 28 September sebagai hari untuk bersolidaritas bagi gerakan perempuan di Amerika latin ke tingkat global untuk pengakuan bahwa pada kenyataan akses untuk aborsi yang aman dan legal yang selalu ditolak oleh banyak negara.

Di sebagian besar negara-negara Afrika aborsi dilarang sama sekali atau hanya diizinkan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di beberapa negara Asia mayoritas aborsi diizinkan oleh hukum, namun, masih sangat terbatas, dan bahkan ketika diijinkan oleh hukum, perempuan masih harus bergulat dengan biaya yang mahal dan tidak dapat diaksesnya perawatan aborsi yang tepat.

Sedangkan di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, mereka menghadapi serangan sengit dengan kelompok oposisi yang ingin membatasi kebebasan reproduksi perempuan dengan memberlakukan pembatasan hukum dan keuangan, memproyeksikan stigma yang lebih besar dan diskriminasi dan selanjutnya menghalangi akses ke perawatan aborsi.

Semua faktor tersebut di atas merupakan hambatan yang berat bagi perempuan untuk sepenuhnya melaksanakan hak-hak mereka sebagai perempuan.

Di Indonesia, dulu pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan [Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan]: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun sejak ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi bisa dilakukan namun hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan.

Di sejumlah negara lain, prakteknya kadang masih sulit bagi perempuan. Bila terjadi perkosaan terhadap perempuan yang mengakibatkan kehamilan, dan yang memperkosa sebaya dan belum menikah, tindakan yang dilakukan adalah menikahkan mereka. Tanpa memberikan pilihan kepada perempuan itu untuk memilih aborsi atau tidak.

Tidak hanya itu saja, tetapi juga masih terjadi bagaimana tekanan masyarakat dan stigma yang diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi. Mereka seperti tidak memikirkan bahwa menjadi korban perkosaan sudah memberikan beban psikologis dan kini juga harus menanggung malu karena kehamilan lalu mendapatkan stigma karena melakukan aborsi.

Apalagi ketika sang pemerkosa menyatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi, dan perempuan korban memilih menolak dan ingin menggugurkan kandungan, maka mereka akan dianggap salah oleh masyarakat.

Bahkan sering kali keluarga korban bersedia menerima tawaran damai dengan menikahkan anaknya dengan alasan untuk menutupi aib atau malu tanpa memikirkan beban psikologis sang anak. Mereka tidak pernah merasakan beban yang ditanggung anak yang mengalami. Oleh karena itu kampanye September28.org mengatakan Step into Our Shoes, mengajak orang lain berempati pada posisi mereka yang mengalami stigma karena aborsi.

Ini adalah saatnya bagi semua perempuan untuk bersatu dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Menghilangkan stigma di masyarakat terhadap perempuan yang melakukan aborsi dan meminta pemerintah agar perempuan dapat mengakses aborsi yang aman, terjangkau dan terlindungi.


Sumber
http://www.september28.org/
http://wgnrr.org/

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/14/06315911/Soal.PP.Aborsi.Ini.Penjelasan.Menteri.Kesehatan



Luviana-www.konde.co

Jakarta,Konde.co- Siang sangat terik, tapi aksi teatrikal itu sangat menyedot perhatian para wartawan. Mereka yang duduk di pinggir, para wartawan TV, radio, media online dan cetak menyeruak masuk di tengah aksi. Apalagi ketika ada suara "reforma agraria yang berkeadilan gender."

Para perempuan tani, dengan baju kebaya, membawa sayuran di atas tampah, tiba-tiba ditangkap polisi ketika ada pabrik-pabrik berdiri di tengah desa mereka. 

Aksi teatrikal ini dilakukan oleh teater ungu solidaritas perempuan pada Selasa, 27 September 2016 hari ini di depan istana negara Jakarta. Aksi ini dilakukan bersama sejumlah jaringan petani di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Sebenarnya apa reforma agraria yang berkeadilan gender?. Secara umum reforma agraria berarti merombak atau menata ulang struktur kepemilikan tanah. Melalui reforma agraria, struktur dan penguasaan tanah yang tadinya didominasi para pengusaha, harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.


Reforma Agraria Adil Gender


Lalu apa yang dimaksud reforma agraria yang berkeadilan gender?. Ketua Badan Eksekutif Nasional(BEN) Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan bahwa reforma agraria yang adil gender adalah pemenuhan hak-hak keadilan bagi semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu reforma agraria harus menempatkan perempuan sebagai pemangku kepentingan. 

" Para perempuan harus diakui peran dan posisinya juga kepentingannya. Selain itu dalam berbagai konflik agraria perempuan harus dilibatkan dan dipenuhi rasa aman," ujar Puspa Dewy 

Dalam situasi secara umum perempuan petani selama ini memang menghadapi ketidakadilan berlapis. Mereka juga menghadapi ketimpangan akibat sistem adat dan budaya patriarkhi 

" Misalnya di Jawa, perempuan mendapatkan lebih sedikit warisan dibanding kaum lelaki yang terkenal dengan istilah sakpikul sak gendongan. Sak pikul hak waris untuk laki-laki."

Bahkan menurut catatan Solidaritas Perempuan walaupun perempuan dinyatakan sebagai pemilik tanah, namun pengambilan keputusan atas tanah berada di tangan laki-laki. 

Hal itu terjadi di adat Minang dimana hak waris jatuh ke perempuan namun yang mengatur dan memutuskan mengenai tanah adalah ninik mamak kumpulan mamak atau saudara laki-laki.

Dewi menjelaskan bahwa dalam negara, perempuan juga tidak diidentifikasikan sebagai penerima berbagai program negara. Di Kabupaten Cilacap misalnya data di tahun 2010 menyebutkan bahwa sertifikat tanah diberikan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. 

Sementara data Bina Desa di tahun 2011 menyebutkan bahwa perempuan kepala keluarga kesulitan mendapatkan haknya. 

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan di Desa Barati, Kabupaten Pamona,Poso. Data Solidaritas Perempuan menyebutkan penguasaan tanah di Desa Barati wilayah Poso ini dikuasai oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10.

"Padahal perempuan memiliki peran penting dalam mengelola tanah. Perempuan bekerja dari menyemai dan menanam benih, membersihkan,memberi pupuk,memanen. Begitu juga dalam merawat hutan dan ekosistem mangrove," ujar Aliza Yuliana dari Solidaritas Perempuan.

Aliza Yuliana menambahkan hal ini menunjukkan bahwa perempuan harus mendapatkan keadilan atas tanah. Karena bagi perempuan, tanah dan sumber daya alam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya,spiritual dan politik. 

"Tanah adalah sumber kehidupan perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga," Kata Aliza Yuliana.


(Aksi Hari Tani di depan istana negara pada Selasa, 27 September 2015 hari ini yang diadakan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pembaruan Agraria. Foto:Luviana)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Beberapa hari ini banyak media membicarakan perceraian Angelina Jolie dan Brad Pitt. Dan Jenifer Anniston mantan istri Brad Pitt beberapa kali disebut sebagai orang yang membawa brad pitt kembali ke masa lalu. Padahal perceraian ini bukan karena itu. Bahkan dulu, Brad Pitt lah yang meninggalkan Anniston. Dan kini Anniston kembali disalahkan lagi karena perceraian ini, padahal Jennifer seperti disebutkan beberapa media yang saya baca, tak ada hubungannya dengan perceraian ini. Jika saya jadi Jennifer Anniston, saya akan bilang: cukup sudah. Cukup sudah saya menjadi bulan-bulanan selama ini.

Tak mudah memang bagi perempuan untuk berpisah. Apalagi bercerai. Selain harus menelan trauma panjang, banyak perempuan kemudian disalahkan atas kondisi buruk ini. Perceraian adalah hal terburuk dalam hidup saya, dan kita terus menanggung beban seumur hidup atas keputusan ini. Begitu kata kawan-kawan perempuan saya.

Berbicara tentang perceraian saya jadi ingat ketika ada reuni keluarga yang saya ikuti. Ketika berkumpul dengan keluarga besar, kami mendengarkan cerita salah seorang sepupu perempuan saya yang biasa dipanggil Maya. Maya bercerita tentang anaknya yang dia paksa cerai. Terus terang waktu itu kami sekeluarga terkejut, sebab dalam keluarga besar kami perceraian masih dianggap sebagai sesuatu aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Memang dari empat generasi dalam keluarga besar tidak ada satupun perceraian. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dicegah.

Sepupu saya bercerita kalau anak perempuannya ketika hamil enam bulan mengalami KDRT oleh suami sampai keluar air ketuban. Dia sebagai ibu merasa wajib melindungi anak perempuannya. Ketika dibawa ke rumah sakit dokter  memerintahkan untuk dirawat inap sampai melahirkan bila ingin calon cucu pertamanya selamat. Maya meminta anaknya untuk bercerai dengan suaminya. Anaknya merasa gamang dan takut menjadi janda apalagi dia baru menikah 8 bulan. Dia malu kalau harus bercerai dengan suaminya.  “Lebih baik kamu jadi janda daripada jadi mayat!Kataku.

Maya merasa bahwa kewajibanya sebai ibu dan perenpuan untuk bisa menjaga dan mendidik anaknya untuk mandiri dan memiliki harga diri. Dia tidak mau anaknya jadi sasaran kekerasan suaminya tanpa bisa membela diri. Dia tidak peduli apa kata orang tentang anaknya. Dia berpesa kepada anaknya bahwa jadi perempuan harus bisa mandiri, bisa melindungi diri dan anaknya, tidak perlu takut. Bahkan dia tidak mau anaknya menuntut harta gono gini dari suaminya yang kaya raya. Dia mengajarkan anaknya untuk berwirausaha agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan anaknya.  

Perceraian bagi perempuan memang tidak mudah. Ada beban ganda yang harus ditanggung, beban ekonomi, beban psikologis dan juga stigma yang harus diterima di masyarakat. Seringkali dalam kasus perceraian perempuan yang selalu dipersalahkan. Ketika suaminya selingkuh, dianggap dia tidak bisa melayani suami dengan baik sehingga terpikat dengan perempuan lain. Bahkan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tanggapun dianggap tidak sabar dan menerima. Ketika memutus untuk menjadi single parents-pun akan banyak beban dan prasangka yang harus diterima. Stigma janda yang suka menggoda suami orang atau dipandang sebagai perempuan yang butuh seks sehingga sering menerima pelecehan dari rekan pria.

Tekanan terhadap perempuan yang bercerai tidak saja dari masyarakat tetapi kadang juga dari dalam keluarga. Ada dorongan dari keluarga agar mereka segera menikah kembali. Dengan alasan agar mereka ada yang melindungi. Ketika memutuskan untuk menikah kembalipun harus berpasangan dengan duda atau laki-laki yang sudah tua. Bila ada laki-laki yang seumur ingin menikahi, biasanya keluarga sang laki-laki akan tidak setuju anaknya menikah dengan janda. Mereka lebih memilih perempuan yang masih belum pernah menikah.

Di dalam masyarakat yang patriaki, perceraian untuk perempuan bukanlah hal yang mudah. Seorang perempuan status janda bercerai cenderung memberikan stigma daripada status janda karena suami meninggal. Perempuan yang menjadi janda karena cerai lebih sering mendapat stigma dari laki-laki duda bercerai. Menurut Penelitian dari Biblarz dan Gottainer bahwa wanita yang menjadi janda karena perceraian memiliki tingkat kesulitan hidup dan stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang menjadi janda karena kematian pasangan.

Perceraian selalu disebut sebagai sebuah penyimpangan. Hal yang tak lazim untuk dilakukan. Pun ketika perempuan menjadi korban kekerasan dan kemudian menuntut dan meminta untuk bercerai. Proses melanjutkan hidup yang tak mudah ini pasti membutuhkan dukungan dari banyak orang. Jadi, stop sudah untuk melakukan penghakiman. Saya tak mau menjadi bulan-bulanan.

Sumber:

Biblarz, Timothy J;Gottainer, Greg. (2000). A comparison of widowed and divorced single-mother Journal of Marriage and the Famili. 533.

foto :
www.supportinasplit.com

Luviana - www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Istilah feminisme seringkali dikonotasikan negatif terutama di Indonesia. Padahal istilah feminisme mengacu pada aktivisme politik yang dilakukan oleh perempuan atas nama perempuan. Hal ini merupakan catatan penting dari konferensi feminisme Internasional yang diadakan Jurnal Perempuan selama 2 hari di Jakarta, yaitu tanggal 23-24 September 2016. Konferensi ini juga merupakan peringatan ulangtahun Jurnal Perempuan ke-20 dalam perjuangannya memberikan wacana dan gerakan feminisme di Indonesia. 

Perjuangan feminisme selama ini menurut catatan Jurnal Perempuan yaitu mempersoalkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta menuntut  perubahan. Para feminis memahami makna perempuan dengan kritis. Mereka tidak melihat perempuan sekadar jenis kelamin (sex) akan tetapi melihat adanya konstruksi sosial (gender).

Namun para feminis juga memahami perempuan dengan beragam, yaitu bukan saja dalam tingkat global yang seringkali diasosiasikan dengan feminisme Barat, akan  tetapi juga lokal yaitu adanya partikularisme, provinsialisme atau cara pandang Dunia ke-3 (Basu, 2000). 

Perjalanan ide feminisme di Indonesia merupakan perjalanan yang terjal. Pendiri Jurnal Perempuan, Gadis Arivia dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa awal ide feminisme bisa dikatakan dibangun pada Kongres Ibu pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 yang membahas isu-isu penting pada masa itu, yaitu isu pendidikan dan perempuan. Selanjutnya, ide-ide feminisme terus berlanjut setelah Indonesia merdeka pada tingkat akar rumput yang secara gigih dipelopori oleh Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di tahun 1950-an. Setelah masa kepemimpinan presiden Sukarno, gerakan perempuan memasuki masa kelam di era presiden Suharto, yakni dikooptasi dan didominasi oleh negara.

Baru pada masa Reformasi ide-ide feminisme tumbuh subur dengan adanya demokrasi. Namun, pintu demokrasi yang terbuka lebar mengundang berbagai kelompok seperti kelompok konservatif yang juga menerabas masuk. Dengan demikian, tantangan perempuan Indonesia semakin besar memasuki abad ke-21.

Paparan di atas merupakan elaborasi Jurnal Perempuan tentang situasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Bahwa ada kegelisahan antara feminisme global dan lokal meski diakui bahwa pergerakan transnasional sangat membantu dalam melakukan advokasi bersama seperti trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya.

Di era internet apa yang terjadi di India misalnya dalam soal pemerkosaan dan juga penembakan Malala Yousafzai di Pakistan, menyatukan gerakan perempuan sedunia. Bersamaan dengan itu pula ada ketegangan lain yang muncul dalam budaya lokalitas itu sendiri seperti praktik-praktik tradisi yang merugikan perempuan.

Dalam semangat otonomi daerah, peraturan-peraturan daerah justru tidak menguntungkan perempuan apalagi bila peraturan-peraturan tersebut dinafasi dengan fundamentalisme agama yang intoleran terhadap perempuan. Maka tidak heran bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun di dalam ranah publik juga mengandung diskriminasi.

Meskipun demikian, wacana kesetaraan dan keadilan untuk perempuan telah diterima luas di berbagai daerah dan kesolidan gerakan perempuan tampak menguat baik di pemerintahan, parlemen, LSM, akademisi dan profesional serta tokoh/organisasi berhaluan feminis Islam.

Oleh sebab itu, Jurnal Perempuan tetap optimis akan masa depan feminisme di Indonesia. Untuk itu dalam rangka 20 tahun Jurnal Perempuan yang jatuh pada bulan September 2016, Jurnal Perempuan menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Feminisme guna mendiskusikan peran dan kontribusi wacana dan gerakan feminisme di Indonesia dengan mengambil tema Persilangan Identitas, Agensi dan Politik.

Diskusi dalam konferensi ini telah mengeksplorasi pengalaman berbeda antara perempuan, seksisme, homofobia, identitas nasional dan global, dan memahami multiplisitas identitas perempuan yang dinegosiasikan setiap hari.

Konferensi internasional tentang feminisme ini sendiri diikuti oleh 285 peserta dan telah membahas 10 isu dalam diskusi paralel yakni Agama dan Feminisme; Kebijakan Publik Berperspektif Feminis; Seksualitas, Tubuh dan Hak Reproduksi; Keadilan untuk Minoritas; Feminisme Lokal, Global dan Transnasional; Buruh dan Pekerjaan; Laki-laki Feminis; Tradisi dan Feminisme; Seni dan Sastra; serta Media dan Jurnalisme.



(Tulisan ini disadur dari pernyataan pers Konferensi internasional feminis yang diselenggarakan Jurnal Perempuan, 23-24 September 2016 di Jakarta)



Luviana – www.konde.co

Manila, Konde.co - The World Bank Group pada bulan Juni 2016 lalu merilis sebuah laporan tentang kondisi perempuan dalam bisnis, serta hukum yang menghambat produktivitas perempuan di 173 negara. Temuan ini menyatakan bahwa setidaknya ada 1 hukum yang menghambat peluang ekonomi perempuan.

Misalnya, di negara federasi Rusia, pemisahan gender dalam pekerjaan tersebar luas, di mana perempuan dibatasi untuk memegang pekerjaan tertentu. Perempuan juga didorong untuk bekerja di industri perawatan kesehatan, pendidikan dan industri lampu/ pencahayaan. Hal ini mengakibatkan perempuan hanya bekerja di sektor yang terbatas dan dibayar dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam sebuah seminar baru-baru ini di Markas ADB di Manila, Philipina, Sarah Iqbal, program officer di Bank Dunia, menguraikan bagaimana seorang perempuan juga tidak bisa membayar pajak secara proporsional seperti yang terjadi di negara-negara Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Indonesia , Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, dan Filipina, di mana ada ketentuan pajak yang hanya mendukung laki-laki.

Di sejumlah negara lain juga ada pemotongan pajak atau kredit yang hanya diberikan kepada laki-laki yang dianggap kepala rumah tangga. Hanya Israel, Singapura dan Spanyol yang memberikan kredit dan pengurangan pajak tertentu untuk perempuan.

Laporan ini juga menggarisbawahi bagaimana kekerasan dapat menghambat ekonomi perempuan dengan memblokir akses ke sumber daya keuangan lainnya. Perempuan di Tanzania, misalnya, memperoleh 60% gaji lebih rendah jika mereka mengekspose laki-laki yang melakukan kekerasan dibandingkan perempuan yang tidak mengeksposenya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan dari keluarga kaya memiliki risiko 45% lebih rendah mendapat kekerasan dibandingkan perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin


Pemberian Kredit untuk Perempuan

Dalam laporan juga tertulis hanya beberapa negara yang kemudian memberikan kredit dan bantuan untuk perempuan. Di Israel, pemerintah memberikan kredit pajak pribadi dengan jalan mengurangi jumlah pajak perempuan. Hal ini tergantung pada status perkawinan perempuan dan jumlah anak yang ia miliki.

Perempuan Israel yang ingin membuka usaha sendiri juga dapat memanfaatkan diskon atau pembayaran gratis yang dibimbing oleh seorang konsultan bisnis yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara itu, di Singapura, pemerintah memberikan bantuan pada ibu bekerja untuk bantuan anak untuk mendorong perempuan menikah untuk tetap bekerja setelah memiliki anak.

Sedangkan di Spanyol, perempuan diberikan pengurangan pajak hingga 2.500 euro, dari ketika mereka melahirkan sampai anak mereka mencapai usia 3 tahun.


  
(Disadur dari: http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1790:new-report-bares-legal-barriers-to-women-s-entrepreneurship-employment&catid=196&Itemid=449)

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Selamat hari petani. Ucapan ini banyak beredar di group sosial media di hari ini. Karena tanggal 24 September hari ini merupakan hari petani. Dulu, 56 tahun lalu penetapan hari petani ini dilakukan Presiden Soekarno ketika menetapkan Undang-Undang Agraria.

Kini, para perempuan-perempuan petani tetap berjuang untuk reforma agaria. Reforma Agraria merupakan penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani penggarap, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pedesaan pada umumnya. Penataan ulang ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan pemilikan lahan garapan.

Perjuangan untuk reforma agraria dilakukan karena para perempuan tani, selama ini hanya menjadi buruh-buruh tani, tak punya lahan untuk digarap, hanya menggarap lahan milik orang lain. Ketika masa panen tiba, mereka hanya menjadi penonton saja, tak bisa mencicipi hasil kerja keras mereka.

Padahal jika petani punya lahan garapan, para perempuan tani tak perlu lari ke kota, menjadi kuli dan buruh industri. Tak perlu mengadu nasib ke luar negeri untuk menjadi buruh migran disana.

Jika kondisinya terus begini, bagaimana perempuan petani tak hanya menjadi buruh tani dan buruh industri? Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mencatat bahwa selama ini kita menyaksikan dengan mata telanjang perusahaan-perusahaan perkebunan, pertanian dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjarah dan merampas lahan garapan petani dengan cara-cara yang sangat bengis seperti mengusir, membakar, dan bahkan dilakukan dengan cara-cara yang sangat kasar hingga menimbulkan korban jiwa para petani. Perkebunan-perkebunan skala raksasa ini mendapatkan legitimasinya dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diiberikan negara.

KPBI memetakan bahwa konflik agraria seperti ini belum akan menunjukkan tanda-tanda akan menyusut. Pada periode tahun2004-2014 saja, terjadi perluasan konflik agraria, 1.354 petani ditangkap, 553 orang luka-luka, 110 orang tertembak peluru aparat dan 70 orang tewas. Sementara memasuki era rejim Jokowi situasi tidak jauh berubah.

Ketua KPBI, Ilhamsyah mengatakan bahwa tercatat pada tahun 2015, terjadi 252 konflik agraria dengan melibatkan luasan lahan 400.430 ha dan mencakup 108.714 KK. Di era rejim Jokowi konflik agraria terbanyak terjadi di sektor perkebunan sebanyak 127 kasus (50%), infrastruktur 78 kasus (28%), kehutanan 24 kasus (9,60%), pertambangan 14 kasus (5,2%) dan lain-lain.

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), melihat karena petani terus dikriminalisasi dan tak punya lahan garap, ini mengakibatkan berlimpahnya tenaga upahan di sentra-sentra industri yang terbatas, membuat posisi tenaga kerja menjadi lemah. “Hukum 'penawaran dan permintaan’ berlaku dalam skema pasar tenaga kerja. Jumlah pencari kerja melebihi lapangan kerja yang bisa disediakan. Disinilah kemudian politik upah murah, menekan upah buruh,” kata Sekretaris Jenderal KPBI, Michael Oncom pada pernyataan persnya di hari petani hari ini, sabtu 24 September 2016.

Hal ini jugalah yang menimbulkan arus urbanisasi ke kota lahir dikarenakan kemiskinan yang meluas di pedesaan akibat ketimpangan struktur kepemilikan lahan.

Pada tahun 2013, Rusman Heriawan, mantan wakil Menteri Pertanian, membeberkan data, 40 juta keluarga petani cuma menguasai lahan 0,3 hektar. Lahirlah arus urbanisasi yang reguler ke kota. Ditambah, ketiadaan program industrialiasi nasional untuk mengatasi keadaan pembangunan yang tidak merata, membuat tenaga kerja menumpuk ke sentra-sentra industri.

KPBI kemudian menyerukan pada seluruh buruh dan petani, para perempuan petani untuk mendukung para petani mendesakan reformasi agraria.

“Dengan mempunyai lahan garapan kaum tani beserta keluarganya akan mampu memenuhi kehidupan dan meningkatkan daya belinya. Upah buruh tidak akan ditekan serendah-rendahnya. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menganggap persoalan kepemilikan tanah menjadi dasar banyak permasalahan agraria,” ujar Ilhamsyah.

Dalam rapat terbatas 24 agustus 2016, Jokowi menyebutkan sejumlah langkah dalam menjalankan reforma agraria, seperti kebijakan peta tunggal (one map policy), sinkronisasi sistem hukum agraria, penataan sektor pertanahan melalui sertifikasi. Namun, solusi yang sepertinya bagus ini hanyalah persoalan administratif semata, seolah-olah konflik agraria yang sudah sedemikan parahnya hanya dikarenakan masalah mal-administratif.

Kaum tani juga mengalami persoalan terkait sarana produksi pertanian dan penetapan harga. Rejim Jokowi tidak memiliki kebijakan baru yang mengubah tata sarana produksi pertanian. Pupuk, obat-obatan, bibit dan alat kerja menjadi komoditas yang dalam prakteknya alih-alih memudahkan petani, malah kerap membuat mereka tercekik oleh kelangkaan serta praktek ambil untung oleh pedagang besar dan produsen. Penggunaan tehnologi pertanian yang modern dan ramah lingkungan juga tidak terjadi secara masif.

“Pemerintah harus mewujudkan program reforma agraria dan dilaksanakan tanpa penyimpang dan menghentikan kriminalisasi pada para petani yang memperjuangkan hak-haknya,” ujar Michael Oncom.

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Rencana pemblokiran situs LGBT oleh pemerintah menimbulkan tanda tanya besar dari kelompok masyarakat. Apakah pemblokiran ini akan menyelesaikan persoalan atau justru kembali melakukan diskriminasi?

Aliansi Damai Tanpa Diskriminasi, kelompok masyarakat yang terdiri dari para relawan, pekerja swasta, anak muda, mahasiswa-mahasiswi, guru, aktivis, ibu rumah tangga dan lainnya dari berbagai kota di Indonesia memprotes rencana pemblokiran terhadap 80 aplikasi dan media kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) seperti yang diusulkan kepada Menkominfo.

Aliansi ini juga menuntut penanganan kasus prostitusi anak secara serius, terpisah, komprehensif, tanpa memojokkan orientasi seksual tertentu.

Perwakilan dari aliansi, Olin Monteiro menyatakan bahwa pernyataan Menkominfo Rudiantara yang menyatakan bahwa pemblokiran ini mengatasnamakan keamanan masyarakat, tidaklah beralasan.

“Media dan forum daring kelompok LGBT pun tidak bertujuan menginvasi ruang siapa pun. Salah satu kekhawatiran yang kami ajukan adalah adanya indikasi penggunaan aplikasi dan media untuk praktik prostitusi dan pornografi anak yang berdasarkan asumsi, bukan data investigasi yang akurat. Pemblokiran tidak akan menyelesaikan masalah industri prostitusi dan pornografi anak ataupun kejahatan pedofilia, hanya akan mengalihkannya ke medium lain yang tidak terdeteksi,” ungkap Olin Monteiro.

Aliansi Damai Tanpa Diskriminasi dalam pernyataan sikapnya melansir sejumlah data, saat ini, kelompok LGBT sudah menghadapi banyak kecaman, seperti: berbagai pelarangan adanya konseling untuk kelompok LGBT di kampus oleh Menristek karena “tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia” (Muhammad Nasir, sebagaimana dikutip Detik.com, 24/1/2016).

Adanya pemblokiran pembelajaran keberagaman seksualitas oleh kelompok konservatif (DR. Dewi Inong Irana, SpKK, sebagaimana dipublikasikan akun YouTube AILA Indonesia Media, 2/8/2016). Kemudian juga ada, marginalisasi oleh masyarakat yang mengidentifikasi LGBT sebagai kelainan jiwa, penyakit menular, akar pedofilia, dan sumber HIV (Sekjen AILA, 3/5/2014), padahal sudah disampaikan oleh forum psikologi internasional bahwa LGBT bukanlah penyakit. Dan berbagai hal lainnya yang cukup memprihatinkan.

Pemblokiran ini adalah wujud diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia berdasarkan orientasi seksual yang menekankan tidak adanya tempat bagi komunitas LGBT di Indonesia.

Isolasi kelompok LGBT dari masyarakat Indonesia adalah salah satu dari tiga problem pokok bangsa yang disebutkan dalam Visi, Misi, dan Program Aksi Joko Widodo dan Jusuf Kalla: “Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda””.

Berdasarkan permasalahan pemblokiran aplikasi-aplikasi LGBT tersebut maka aliansi menyatakan sikap yaitu sangat menyayangkan pemblokiran yang seharusnya tidak dilakukan pihak pemerintah, karena bertentangan dengan UUD 1945 terkait pasal kebebasan berkelompok yang bisa diasosiasikan dengan kebebasan untuk berdiskusi dalam media aplikasi atau daring. Pemblokiran ini juga bertentangan dengan hak atas pendidikan karena hak informasi dan pengetahuan untuk pendidikan juga penting bagi masyarakat sipil, sesuai dengan UU No 39, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

"Yang kedua kami meminta kerjasama dan koordinasi antara pihak Menkominfo, kepolisian, pemilik aplikasi dan media terkait untuk menelusuri pelaku kejahatan. Dengan demikian, individu yang melakukan kejahatan akan diadili sesuai perilaku kejahatan, bukan orientasi seksualnya," ujar Helga Worotidjan perwakilan aliansi.

Helga Worotidjan menambahkan bahwa aliansi juga meminta pemerintah melindungi dan menjamin keamanan penuh seluruh warga negaranya, bukan membiarkan dan membina stigma bahwa seluruh kelompok LGBT sebagai pelaku kriminal. Hak atas keamanan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No 39, tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.















Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Facebook diminta untuk tak berpangku tangan melihat para pengguna facebook di Indonesia yang saat ini dilaporkan melakukan cybercrime menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena yang disampaikan pengguna facebook adalah sebuah ekspresi yang legal dan dilindungi hukum.

Demikian benang merah dari pernyataan sikap sejumlah organisasi seperti Safenet, LBH Jakarta, AJI, LBH Pers dan sejumlah organisasi lain menyikapi banyaknya pengguna internet dan media sosial yang masuk dalam catatan kasus netizen yang dijerat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008/ UU ITE yang dikumpulkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFENET.

Hingga saat ini tercatat ada lebih dari 200 nama yang sudah dilaporkan ke polisi oleh karena opini/berbagi status/berekspresi dengan tulisan, foto, video dianggap telah melakukan penyebaran pornografi, pencemaran nama, penodaan agama dan ancaman sesuai pasal di dalam UU ITE. Dari 200 orang yang dilaporkan ke polisi ini, diantaranya adalah perempuan yang kemudian beberapa diantaranya harus dipenjara.

Pelaporan ini mulai dilakukan sejak tahun 2008 dan mencapai puncaknya pada tahun-tahun belakangan ini dengan trend pelaporan mencapai 6-7 kasus per bulan di tahun 2016. Menurut catatan Gema Demokrasi, dari jumlah yang ada, ekspresi para pemakai Facebook/Facebooker merupakan yang paling tinggi dilaporkan ke polisi karena mencapai 53% dari jumlah yang dilaporkan ke polisi.

Hingga hari ini, Facebook sebagai perusahaan teknologi internet yang memiliki pemakai paling besar di Indonesia (lebih 14% dari 102 juta pengguna internet). Namun Gema Demokrasi melihat bahwa facebook tidak pernah menunjukkan kepedulian pada para facebooker yang dijerat UU ITE padahal dalam isu ini, Facebook sama rentannya dengan para facebooker.

Isi dari pasal-pasal 27, 28, 29 UU ITE juga akan menjerat Facebook sebagai pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi yang dikategorikan sebagai cybercrime, juga sebagai pihak yang bisa mendistribusikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada para penggunanya secara tidak tepat.

“Terminologi hukum "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya akan menempatkan Facebook sebagai pihak yang dapat diseret ke meja hijau suatu saat nanti,” ujar Saiful Anam dari Gema Demokrasi.

Maka Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi atau Gema Demokrasi yang terdiri dari lebih dari 70 organisasi dan sejumlah individu yang peduli pada demokrasi menyerukan agar facebook segera berhenti berpangku tangan melihat para penggunanya dilaporkan melakukan cybercrime menurut UU ITE, padahal yang disampaikan adalah ekspresi yang seharusnya legal dan dilindungi hukum.

“Facebook harus ikut serta meminta kepada Kemkominfo dan Komisi I DPR agar penyusunan revisi UU ITE harus semakin demokratis dengan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk mempertukarkan informasi dan berpihak kepada kepentingan publik,” ujar Saiful Anam.

Selanjutnya facebook juga harus ikut bertanggungjawab menjadi intermediary liability bagi warga digital di Indonesia yang bisa sewaktu-waktu diperkarakan sebagaimana dalam pasal 27, 28, 29 UU ITE dan mengedepankan prinsip net neutrality sebagai penyedia layanan media sosial bagi semua kalangan.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

Luviana- www.konde.co

Kami bertemu di Bangkok siang hari, di sela-sela acara Konferensi Internasional Perempuan: Konferensi Beijing+20 setahun silam. Tepatnya di kedai kopi di belakang acara konferensi, pada 17-21 November  2015 lalu. Eni Lestari Andayani, perempuan berperawakan kecil, yang tak lelah mengadvokasi kasus-kasus buruh migran Indonesia.  

Usianya masih belia ketika meninggalkan kampung halamannya di Kediri. Tepatnya selepas SMA di Kediri, Jawa Timur di tahun 2000, ia kemudian pergi ke Hongkong dan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) hingga sekarang. Ini dilakukannya untuk menghidupi ibu dan adiknya yang masih sekolah di Kediri.

Eni Lestari kini menjadi ketua buruh migran “International Migran’s Alliance” di Hongkong, negara dimana banyak warga Indonesia bekerja sebagai buruh dan PRT disana. Setelah sebelumnya ia menjadi ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) di Hongkong serta menjadi anggota Organizing Comitte for Labour and Migration dari Asia Pasific for Women, law and Development (APWLD).

Beberapa tahun tak bertemu, dan hanya beberapakali berkomunikasi melalui sosial media, Eni kemudian berpidato dalam sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perpindahan Massal Pengungsi dan Migran. Pidato ini dilakukannya pada Senin, 19 September 2016 lalu di Kantor Pusat PBB, New York.

Inilah pidato Eni Lestari:

“Yang mulia, Sekretaris Jenderal PBB, Ketua Sidang Umum, dan Tamu dari berbagai negeri.

Saya merasa terhormat berdiri di hadapan Anda hari ini atas nama 244 juta migran di seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun tidak punya suara dan tak dipandang, kami - para migran – akhirnya diterima disini untuk berbicara mewakili diri kami.

Kami adalah orang-orang yang telah ditolak oleh masa depan, hak dan mimpi yang pernah kami bayangkan. Ketika masih kecil, saya bermimpi mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Tetapi krisis yang semakin memburuk berdampak pada keluarga saya di Indonesia dan jutaan rakyat miskin, dimana kami dihadapkan tiap harinya dengan kenyataan pengangguran, kurangnya kesempatan pendidikan, lemahnya pelayanan sosial, kehilangan tanah dan kemiskinan yang semakin mendalam.

Seperti yang dialami banyak orang, kami tidak punya pilihan selain bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Supaya saya bisa memberi makanan, membayar utang orang tua dan memasukkan saudara saya ke sekolah.

Namun realitas migrasi berbicara sebaliknya. Bagi sebgaian besar dari kami, janji masa depan yang lebih baik adalah dusta. Kami terjebak dalam jeratan hutang, diperdagangkan atau dijebak dalam perbudakan, hak-hak dasar kami diingkari, rentan akan kekerasan, banyak yang hilang bahkan mati.

Impian kami telah berubah menjadi mimpi buruk. Mimpi buruk yang disebabkan oleh sebuah sistem yang menciptakan profit bagi mereka yang berbisnis migrasi dan memperbolehkan perusahaan-perusahaan terus memangkas upah.

Kami berharap adanya perlindungan dan pelayanan, tetapi kami justru dibiarkan sendiri menghadapi penderitaan. Kami sendirian di dalam sebuah sistem yang tidak menghargai hak dan martabat migran, tidak mengakui kami sebagai pekerja dan manusia– tapi hanya tenaga kerja murah atau barang dagangan.

Kerentanan kami dieksploitasi. Namun kebijakan migrasi justru memperkuat ketidakberadaan kami. Kami dianggap sebagai ancaman keamanan. Akan tetapi, kami ditransformasi menjadi sebuah industri yang melahirkan milyaran remitansi, yang oleh beberapa pihak dimanfaatkan sebagai kesempatan pembangunan.

Dalam pengalaman kami, tidak peduli seberapa banyak kami berkorban, migrasi tidak menjamin pembangunan yang memungkinkan kami untuk pulang dengan kehidupan layak. Tidak peduli seberapa keras kami bekerja, kami tidak pernah diakui sebagai pekerja dan manusia yang bermartabat dan setara.

Apakah kami ingin menjadi rentan? Tidak. Kami ingin dilihat dan didengar; tidak dimarjinalkan dan dikecualikan. Kami ingin ada penghormatan pada kemanusiaan kami. Migran di berbagai belahan dunia secara kolektif berjuang dan berorganisasi untuk membuat mimpi kami menjadi kenyataan.

Saya berbicara di depan anda hari ini dengan pesan yang jelas. Jangan bicara tentang kami tanpa kami. Kami punya jawaban dan kami telah menyuarakannya. Dengarkan dan bicaralah dengan kami tentang migrasi, pembangunan dan hak asasi manusia. Konvensi internasional yang didesain untuk melindungi kami telah diratifikasi. Tetapi itu hanya sebatas di atas kertas dan bukan dalam bentuk tindakan.

Anda minta kami mengirimkan uang tapi yang kami inginkan adalah supaya Anda berkomitmen – untuk keadilan, untuk pembangunan yang tidak menghancurkan keluarga kami dan untuk sebuah masa depan yang mengandalkan kekuatan rakyatnya, bukan untuk melanjutkan ekspor dan eksploitasi tenaga kerja kami.

Dalam dua tahun ke depan, Anda ditarget untuk mengesahkan kesepakatan bernama global compact untuk kami. Bingkailah berdasarkan hak dan pastikan pelaksanaannya akan mengurangi penggusuran atau migrasi paksa, menyelesaikan konflik dan akar kemiskinan.

Mari bekerja untuk mewujudkan dunia tanpa kerentanan, ketidakamanan atau tak dipandang. Sebagai rakyat, sebagai pekerja, sebagai perempuan, sebagai migran – kami siap untuk mewujudkannya. Bekerjalah bersama kami. Terimakasih.”

Poedjiati Tan- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - JBMI, Jaringan Buruh Migran Indonesia, sebuah aliansi beranggotakan buruh migran dan keluarganya di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia yang selama ini aktif dalam membela hak buruh migran kecewa dan marah dengan pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam menanggapi pidato Eni Lestari pada sesi pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Migran dan Pengungsi yang ke-71 (High Level Summit on Migrants and Refugee) di New York. 

"Ibu Eni tak wakili Indonesia, tapi internasional imigran yang jumlahnya begitu banyak, dia wakili Banglades, India apa saja ya migran," kata Jusuf Kalla di Markas PBB, New York, yang dimuat salah satu media online pada Selasa (20/9/2016).

"Saya memaparkan pengalaman saya sebagai rakyat Indonesia yang terpaksa menjadi buruh migran murah dan pengalaman kongkrit buruh migran Indonesia diluar negeri yang tidak pernah dijamin hak dan perlindunganya oleh pemerintah, tegas Eni Lestari yang saat ini masih berada di New York. 

Eni juga menjelaskan bahwa kondisi buruh migran Indonesia sama seperti migran dan pengungsi lainya yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiranya karena kerakusan pemodal besar yang terus merampas, merusak dan menciptakan perang serta kemiskinan dinegara asal migran. Jika JK dan pemerintah Indonesia tidak memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya dan ingin mencari solusi yang tepat “Bicaralah dengan Kita dan Dengarkan Kita” tegas Eni melalui pesan singkatnya.

"Pernyataan JK menunjukan ketidakpahamannya terhadap persoalan rakyat Indonesia dan penyebab rakyat bermigrasi serta rentan menjadi korban perdagangan orang dan sindikat narkoba”ungkap Sringatin, Koordinator JBMI. 

Pernyataan JK sebenarnya sikap pemerintah Indonesia yang selalu menutup mata dan telinga terkait ketidakadilan yang dialami jutaan BMI diluar negeri. Pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaan dan kontribusi kami sebagai pekerja dan manusia, karena kami dari awal sudah dianggap sebagai barang, budak yang diperjualbelikan. Bahkan pemerintah masih menyalahkan pekerjaan kami yang hanya sebagai PRT migran karena di anggap pekerjaan yang tidak berketrampilan atau non formal. Semoga saja pernyataan JK tidak mewakili suara pemerintah Indonesia, tegas Sringatin

Kemiskinan di desa tidak pernah dilihat oleh JK dan pemerintah Indonesia sebagai suatu kenyataan yang masih eksis hari ini dan semakin akut. Pemerintah hanya melihat peluang bisnis dan keuntungan dari tanah dan kekayaan sumber alam di pedesaan yang luas. Saya sebagai mantan BMI merasakan betul bagaimana hidup di desa tanpa memiliki tanah dan hanya bergantung pada pekerjaan serabutan, cerita Iweng yang pernah menjadi BMI di Hong Kong dan saat ini aktif mengorganisir mantan Buruh Migran dan Anggota keluarganya.

Kami tidak akan mau meninggalkan desa kami jika saja ada lapangan kerja yang menjamin masa depan kami dan anak-anak kami, Ungkap Iweng, ketua Keluarga Buruh Migran Indonesia ( KABAR BUMI) yang saat ini menetap di Jakarta.


JBMI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan buruh migran lainya untuk terus menyuarakan ketidakadilan yang di alami jutaan buruh migran diluar negeri dan memperkuat organisasinya serta membangun persatuan yang kuat untuk membela nasib buruh migran dan anggota keluarganya.


*Tyas Wiandani – www.konde.co

Tangerang, Konde.co – Hujan deras yang turun dari siang tak menghalangi para buruh untuk berdiskusi. Biasanya mereka banyak melakukan rapat dan diskusi soal serikat pekerja dan persoalan yang dialami buruh secara umum. Namun hari ini tampak berbeda.

Para buruh anggota Serikat Pekerja Nasional  (SPN) di Tangerang, Banten pada Rabu (21/09/2016) hari ini mengadakan dialog soal kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Dialog buruh ini dilakukan DPC SPN Tangerang bersama Komite Aksi Perempuan (KAP).

Pertemuan yang dihadiri oleh Koordinator Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) Estu Fanani dan Isma dari paralegal LBH Apik Tangerang ini dilakukan untuk mengajak para buruh membangun jaringan dan membangun posko pengaduan atas persoalan-persoalan kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi yang dialami para buruh pabrik.

Posko pengaduan ini selanjutnya dibangun di bawah serikat pekerja dan jaringan perempuan. Setiap pengaduan akan mendapatkan advokasi dari serikat pekerja dan jaringan perempuan di Tangerang. Dialog ini sebagai awal serikat pekerja dalam melakukan advokasi menolak kekerasan seksual di pabrik.


(Suasana diskusi buruh anggota Serikat Pekerja Nasional/SPN Tangerang. Diskusi diadakan oleh DPC SPN Tangerang dan Komite Aksi Perempuan/ KAP. Foto: Tyas Wiandani)


*Tyas Wiandani, aktivis buruh anggota SPN Tangerang. Terlibat dalam advokasi buruh perempuan dan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.


Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co-  Apa sebenarnya human right defenders dan siapa saja yang bisa disebut sebagai human right defenders dan women human rights defenders?

The University of York di tahun 2016 ini melakukan sebuah penelitian tentang kondisi human right defenders di sejumlah negara yaitu di Meksiko, Kolombia, Mesir, Kenya dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi human right defenders dan bagaimana mereka mengelola resiko dan keamanan pribadi mereka?.

Human Right Defenders (HRD) adalah pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu peneliti dari The University of York, Alice Nah yang hadir dalam pemaparan singkat hasil penelitian tersebut di Komnas Perempuan pada Selasa, 13 September 2016 lalu menyatakan, bahwa pembela HAM adalah siapapun yang memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Jadi intinya pembela HAM adalah orang-orang yang bekerja untuk mempromosikan dan bekerja pada isu HAM.

Pembela HAM ini terdapat di banyak tempat, di perkotaan hingga masyarakat yang bekerja dalam isu HAM di pedesaan hingga pedalaman. Alice Nah menyebutkan bahwa Munir atau Eva Bande adalah para pembela HAM Indonesia yang kemudian banyak diketahui orang, namun ada banyak ratusan pembela HAM yang bekerja di desa-desa dan tidak banyak diketahui orang.

“Ada banyak orang yang bekerja pada isu HAM, para perempuan di pedesaan dan pedalaman yang tak semua bisa kita baca apa yang sudah banyak mereka lakukan.”

Maka penelitian yang dilakukan The University of York ini kemudian ingin menyoroti apa dampak dan ancaman yang dialami para pembela HAM, langkah apa yang mereka lakukan dan apa yang harus dilakukan negara untuk para pembela HAM.


Human Right Defenders atau Pembela HAM

Deklarasi pembela hak asasi manusia sendiri dalam http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx dimulai pada tahun 1984 dan disyahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998, pada kesempatan ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Deklarasi ini tidak hanya ditujukan untuk para pembela hak asasi manusia, tetapi untuk semua orang. Ini memberitahu kita bahwa semua orang memiliki peran untuk memenuhi sebagai pembela hak asasi manusia dan menekankan adanya gerakan hak asasi manusia.

Secara hukum, deklarasi ini berisi serangkaian prinsip dan hak-hak yang didasarkan pada standar hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen internasional lainnya yang mengikat secara hukum - seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Deklarasi tersebut memberikan dukungan dan perlindungan pembela hak asasi manusia dalam konteks pekerjaan mereka.

Negara kemudian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menghormati semua ketentuan deklarasi.  Untuk melindungi, mempromosikan dan menerapkan semua hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa semua orang di bawah yurisdiksinya dapat menikmati semua hak-hak sosial, ekonomi, politik dan lainnya dan kebebasan dalam praktek dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari hak-hak dan kebebasan.

Negara juga memiliki tanggungjawab untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam menjamin perlindungan semua orang terhadap kekerasan, ancaman, pembalasan, diskriminasi yang merugikan, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi nya latihan yang sah dari hak sebagaimana dimaksud dalam deklarasi.


Perempuan Pembela HAM

Women human right defenders atau perempuan pembela HAM adalah orang yang melakukan pembelaan berbasis gender.

Yulianti Muthmainah dalam website Komnas Perempuan http://www.komnasperempuan.go.id/%e2%80%98menitipkan%e2%80%99-agenda-perempuan-pembela-ham-pada-aichr/#more-8634 pernah menuliskan bahwa di Indonesia, pemerintah bahkan pernah bungkam ketika para perempuan pembela HAM diperlakukan semena-mena, dikriminalisasikan, dan dibunuh. Almarhum Marsinah, salah satu aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur adalah contoh nyata.

Yulianti menuliskan bahwa kesadaran tentang pentingnya perempuan pembela HAM adalah ketika ada peristiwa meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva, dan Maria Teresa) tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika, Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tiada henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa pada waktu itu. Sebelum pembunuhan, berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa.

Tragedi meninggalnya Mirabal bersaudara menjadi petanda perjuangan hak-hak perempuan, terutama dengan diakuinya kekerasan berbasis gender. Hari dimana Mirabal bersaudara dibunuh, 25 November juga diakui sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian juga diperingati sebagai hari pertama bagi ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan’ hingga berakhir 10 Desember pada tiap tahunnya. Mirabal bersaudara yang meninggal akibat aktivismenya dapatlah disebut sebagai perempuan pejuang hak asasi manusia (HAM).

Hingga kini, tragedi serupa terus terjadi. Prasangka, pelecehan seksual, penganiayaan, penyiksaan, kriminalisasi akibat aktivisme para pejuang HAM, termasuk pembunuhan yang dialami perempuan pembela HAM tetap terjadi.

Di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2006 hingga 2010 perempuan pembela HAM di Fatumnasi-Nusa Tenggara Timur, Serdang Bedage-Sumatera Utara, Luwuk Bangai-Sulawesi Tengah, Papua, Bengkulu, dan Riau untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat maupun konflik sumber daya alam mengalami berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi. Kekerasan berbasis gender yang dialami mereka terus berlangsung.


Sumber:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.komnasperempuan.go.id/%e2%80%98menitipkan%e2%80%99-agenda-perempuan-pembela-ham-pada-aichr/#more-8634

Foto: ilustrasi/ Pixabay.com