Siti Soendari adalah seorang perempuan yang pada masanya punya ketajaman pena, cerdas dan berani. Berulang kali, ia bahkan berurusan dengan kepolisian rahasia negara Belanda. Tulisannya membuat berang Belanda dan membuat merah telinga para lelaki.

Minat Siti Soendari untuk menulis sudah muncul sejak masih sekolah. Tulisannya kerap mewarnai majalah dinding sekolah. Tak heran bila Siti Soendari menguasai bahasa Belanda dengan baik sehingga sering dimuat di terbitan Belanda. Selain memiliki kemampuan berbahasa Belanda, Soendari juga menguasai bahasa Inggris, Jerman dan Perancis. Namun, Siti Soendari lebih memilih menulis dengan menggunakan bahasa Melayu sekolahan yang dengan keras mengecam kolonialisme Belanda. Hingga segala aktivitasnya menjadi perhatian pemerintah Belanda waktu itu.

Sebagaimana gadis pada umumnya seperti yang dialami Kartini, Siti Soendari juga menjalani pingitan di rumahnya, di Pemalang. Namun hal itu tidak menghentikan keaktifannya menulis untuk mengecam Belanda. Tulisan – tulisan Kartini dan pertemuannya dengan Tirto Adi Soerjo dan Marco Hadikromo memicu semangatnya untuk terus menulis.


Siti Soendari Kecil


Siti Soendari sendiri merupakan anak perempuan dari seorang Pegawai Pegadaian Negeri Pemalang dan  dibesarkan oleh bapaknya–yang lulusan STOVIA —dalam lingkungan yang sadar pendidikan. Dia terlahir dengan nama Siti Soendari Ruwiyo Darmobroto, anak terakhir dari dua bersaudara. Ayahnya adalah sahabat dari Tirto Adhi Suryo.

Selain aktif menulis, Siti Soendari juga merupakan orator ulung. Dalam novel Pramoedya Ananta Toer, dikisahkan Siti Soendari sempat memimpin rapat akbar buruh yang diadakan oleh VSTP (Serikat buruh kereta api) di Semarang. Disana, ia berorasi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua peserta rapat akbar terkagum-kagum dengannya, bukan hanya karena ia perempuan namun juga keunggulannya berpidato sama hebatnya dengan Soekarno.

Selain itu, Soendari adalah anggota dan juga pengurus VSTP, dia aktif dan ikut membangun cabang-cabang VSTP, terutama di Pacitan dan sekitarnya. Situasi politik pada waktu Soendari mulai terlibat dalam pergerakan memang sedang meninggi, aksi-aksi pemogokan terjadi dimana-mana, organisasi-organisasi perlawanan pribumi tumbuh, pembakaran ladang-ladang tebu, memberikan landasan obyektif mendorong kemajuan Soendari.


Ditangkap Terus-Menerus oleh Belanda


Seperti  pejuang-pejuang pembebasan nasional lainnya, Siti Soendaripun tak lepas dari pengamatan intelejen Belanda. Ketika sebuah rapat akbar tengah diselenggarakan oleh VSTP di saat yang bersamaan terjadi pembakaran ladang-ladang tebu oleh para petani tebu di Pemalang. Pemerintahan Belanda tidak tinggal diam, Siti Soendari menjadi tersangka utama pembakaran ladang tebu dan Siti Soendari kemudian hendak ditangkap. Namun,  dia berhasil lolos pada waktu itu karena diselamatkan oleh anggota VSTP dan bapaknya yang kemudian melarikannya ke Belanda.

Sebelumnya, Siti Soendari mengenyam pendidikan HBS di Semarang, Soendari sudah aktif dalam kegiatan keorganisasian seperti menjadi aktivis Jong Java, Pemalang Bond . Setelah lulus HBS, Soendari menjadi guru disebuah sekolah swasta di Pemalang dan tidak lama berlangsung dia pindah ke Pacitan tetap menjadi seorang guru pada salah satu sekolah dasar Budi Moeljo—sekolah yang disubsidi oleh Pemerintahan Belanda— Akhirnya Soendari dipecat oleh sekolah tersebut karena tekanan Belanda yang tidak suka dengan aktivitas politik Soendari. Ini dikarenakan kekhawatiran di kalangan para orang tua muridnya, jika anak mereka dididik oleh seorang yang dibenci dan diawasi pemerintah penjajah, maka tidak akan pernah bisa menjadi pegawai negeri di lingkungan Gubermen (pemerintah penjajah).

Tanpa sepengetahuannya pemerintah Hindia Belanda meminta kepada sang bapak untuk meredam aktivitasnya karena dianggap berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda, yakni dengan meminta sang Bapak untuk mengawinkan Siti Soendari. Dengan perkawinan, menurut Belanda akan mengakhiri aktivitas politik dan organisasi. Tetapi sekali lagi, dia menolak perkawinan atas dirinya, meski atas permintaan sang bapak sekalipun. Bagi sang ayah, ini menjadi dilema.

Di satu sisi ia selalu mengajarkan Soendari sedari kecil untuk memiliki pilihannya sendiri, tapi di sisi lain ia takut dengan keselamatan Soendari dan ketakutan apabila dilepas dari jabatannya dan kehilangan kehormatannya sebagai priyayi. Kemudian sang ayahpun mencari Siti Soendari kemana-mana, dari Pacitan, Malang, Surabaya hingga akhirnya bertemu di Semarang ketika Siti Soendari sedang menjadi orator dalam rapat akbar di gedung wayang orang, Semarang. 

Setelah itulah, Siti Soendari dipingit di rumahnya, di Pemalang tapi tetap bisa melakukan aktivitas menulis. Seakan tak mau mengulang tragedi Kartini, Siti Soendari memutuskan lari dari rumah dan meneruskan aktivitasnya. Hingga suatu hari ketika Belanda hendak menangkapnya, sang ayah pun bertindak cepat dengan menyelamatkan Siti Soendari dan melarikannya ke Belanda.


Tulisan Tajam Siti Soendari


Pandangan-pandangan Siti Soendari tentang pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan rakyat, akan terus terekam dalam sejarah. Berikut adalah sedikit kutipan pidato Siti Soendari ketika menghadiri rapat akbar pembentukan serikat buruh yang dimuat di Majalah Dunia Bergerak No.2 tahun 1914

“Sekalian saudara-saudara tentu sudah tahu bahwa manusia itu banyak  yang tidak sama fikirannya, tabiatnya atau kelakuannya. Oleh karena itu seringkali terjadi mana² yang tidak cocok fikirannya, lalu tidak bisa setuju. Terkadang berdekatan sahaja tidak mau. Tetapi lama² jikalau hatinya yang tidak setuju itu sudah dialahkan sendiri, tentu lantas tumbuh cita kasihnya. Dan merasa bahwa tabiatnya yang demikian tadi tak baik, tidak membikin rukun malah mengadakan benih selisihan, melainkan terbawa dari kurang kesabarannya sahaja; tidak cocoknya fikiran atau pendapat itu, tidak menjadikan sebab apa-apa. Karena seumpama manusia itu hanya serupa sahaja fikirannya, malahan lebih tidak baik, sebab batu itu tidak ada yang terbuat menggosok. Sedang batu intan sekalipun bisanya bercahaja, dari gosok juga.

Oleh karena itu maka serta saya fikir-fikir orang ada di dalam perkumpulan itu boleh dimisalkan seperti seperangkat gamelan. Beda-bedanya fikiran dan tabiatnya itu seperti beda-bedanya suara satu persatunya gamelan, umpamanya: gender, gambang, rabab, kandang, dan sebagainya. Adalah orang yang banyak   bicara, itulah boleh dimisalkan gender atau cente. Ada lagi orang yang lemek bicaranya boleh diumpamakan rebab, dan ada pula orang yang pendiam itulah boleh disamakan gong, sebab bunjinya jarang² sahaja. Seandainya manusia itu sama saja fikirannya umpama suaranya gamelan melainkan kandang atau gong sahaja, sudah barang tentu tidak merdu didengarkan. Dari itu baiklah rupa-rupa suaranya tetapi yang perlu: bisanya runtut larasnya. Adapun yang meruntutkan, yaitu niyogonya. Halnya manusia itu ya niyogonya gamelan.

Menjadi patutlah ia berikhtiar sendiri supaya pikirannya bisa runtut dengan pikiran orang lain. Cente jangan menyesal kepada gong bolehnya jarang-jarang berbunyi. Sebaliknya gong jangan susah hati karena dari cerewetnya cente. Yang perlu sendiri cuma runtutnya suara, sebab apabila runtut suaranya dan pandai yang memukulnya niscaja merdu didengar, bisa membikin kesenangan hati. Sebaliknya gamelan yang dipalu oleh anak-anak yang belum pandai, itulah tidak enak terdengar di telinga, dan tidak bisa menarik hati orang.

Adapun melaras runtutnya hati itu sungguh sukar sekali. Tetapi apabila dibiasakan dari sedikit, lama² bisa juga kesampaian. Kesampaiannya itu dari pada hati kemakluman. Adapun yang menjadi benih kemakluman itu, saya punya pendapat, dari cinta kepada sesamanya. Karena jikalau seorang sudah menaruh cinta kepada orang lain, biasanya seberapa saja kelakuannya yang tidak disetujuinya, tidak juga dirasanya; benci dan kekesalan hatinya hilanglah semata². Yang ada melainkan sayang atau pengharapan supaya menjadi baik. Makanya jikalau lid²nya perkumpulan apa saja semua sepakat hati, dan sama membesarkan kemakluman dan menaruh cinta kasih, sudah barang tentu perkumpulan of paguyuban itu bakal tambah menjadi besar.

Perkataan paguyuban itu asal dari guyub; yang disebut guyub itu hendaklah pakai teman. Tidak ada orang guyub bersendirian saja. Menjadi berdirinya paguyuban of perkumpulan itu pada dayanya orang² banyak   yang sama larasnya dia punya budi pekerti. Adapun lid²nya yang diwajibkan mengatur (Bestuur) itu umpamanya rumah, menjadi perkakas yang berupa kayu. Adapun lid² yang lain menjadi sebagian dari perkakas itu juga, sepertinya: tiang menjadi cagaknya blandar yang memikul atap; dinding menjadi aling². Begitu juga lidnya suatu perkumpulan, patutlah menjalani apa yang telah ditetapkan dalam anggaran atau peraturan. Jikalau tidak begitu, niscaja rusaklah perkumpulan itu. Adapun pengharapan atau kehendak orang membuat kebaikan itu tidak gampang. Seandainya gampang, tentu banyaklah barang yang baik tertimbang yang busuk.

Oleh karena itu supaya suatu perkumpulan bisa baik kejadiannya, janganlah alpa bolehnya mengerjakannya. Dari sebab yang jadi perkataannya sesuatu perkumpulan itu Bestuurnya, maka pendapat saya perlu sekali mereka itu menetapi kewajiban seperti yang tersebut di bawah ini:

1.    Hendaklah memikul kesukarannya pekerjaan yang tiada dengan upah.
2.    Ridla mengeluarkan sedikit uang yang tidak bakal dapat ganti, akan gunanya perkumpulan. Momong kepada sekalian lid.
3.    Maklum di atas beda²nya pendapatnya lid². Terima menjadi tutuhannya orang banyak.
4.    Mencari daja upaya yang bisa memajukan dan menambahkan kebajikan lid²nya.
5.    Menderita semua kesukarannya perkumpulan dengan sabar.
6.    Melayani semua kehendaknya lid² yang menuju kepada kebajikan.
7.    Tiada boleh mempunyai milik supaya dirinya sendiri terpuji, dan
8.    Tiada boleh mengharap ganjaran

Apabila belum bisa menjalani yang tersebut di atas itu semua, niscaja bakal berbantah sehari² dengan hatinya sendiri. Kemudian permohonan dan pengharapan saya, mudahmudahan sekalian saudara-saudara lid I.J.B. yang sama terpilih menjadi Bestuur, supaya bisa menjalani semua perkara yang sudah saya katakan itu.


Dan,sebagai bentuk penghargaan, Pramoedya Ananta Toer suatu kali pernah menuliskan dalam novelnya Rumah Kaca “ Untuk kesekian kali kuakui dia sudah sepenuhnya beremansipasi, dan, secara Barat. Ia sudah cerah. Bagiku ia wanita Pribumi hasil terindah dari awal jaman modern di Hindia”. (Tamat)



(Tulisan ini disadur dari https://marsinahfm.wordpress.com/2012/07/12/siti-soendari-perempuan-berpena-tajam-cerdas-dan-berani/ dan dari naskah dari buku “Seabad Pers Perempuan” karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Hajar Nur Setyowati serta tulisan Vivi Widyawati)

(Foto: Asia Culture)


“Apa faedahnya menyekolahkan gadis-gadis? Biar diajar terbang ke langit sekalipun, kalau tidak pandai memasak nasi dan sayur, maka suaminya tidak akan menyenanginya.”


Kalimat ini membuat jengkel Siti Soendari. Dengan kesal Soendari menanggapi, “Ah, ah, kalau memang demikian watak laki-laki, maka lebih baik dia kawini saja tukang masak Gubernur Jendral, pastilah setiap hari dia akan makan enak.”

Siti Soendari adalah perempuan Indonesia yang sering harus berurusan dengan kepolisian rahasia Belanda di jaman Belanda melakukan penjajahan pada Indonesia di jaman dulu. Ia harus berurusan dengan Belanda karena tulisan-tulisannya.

Kalimat Siti Soendari yang menyanggah bahwa perempuan tidak harus melulu pandai memasak disampaikan kepada beberapa orang yang risih dengan keberadaan perempuan yang mau belajar untuk kemajuannya. Karena, Siti Soendari adalah seorang perempuan yang pada masanya punya ketajaman pena, cerdas dan berani. Berulang kali, ia bahkan berurusan dengan kepolisian rahasia negara Belanda. Tulisannya membuat berang Belanda dan membuat merah telinga para lelaki.

Perempuan Penulis

Ia mengawali karir menulisnya di Poetri Hindia yang didirikan oleh Tirto Adi Soerjo dan R.T.A Tirtokoesoemo pada Juli tahun 1908 silam. Nama Siti Soendari juga muncul dalam salah satu karya Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, pada bab III bagian pertama ketika Pram berbicara tentang Poetri Hindia surat kabar perempuan bumiputera pertama yang diterbitkan Tirto Adi Soerjo.

Siti Soendari kemudian menjadi penulis dan redaktur di Wanita Swara yang terbit pada tahun 1913. 

Soendari adalah jurnalis perempuan didikan langsung Tirto. Selain itu, Siti Soendari juga dikenal sebagai pemimpin redaksi koran yang menggunakan bahasa Jawa dan selanjutnya pada 1914 mengeluarkan Sekar Setaman yang memakai bahasa Melayu. Bahkan, ia didaulat menjadi satu dari sembilan perempuan yang didapuk oleh komisi yang bertugas meneliti sebab kemerosotan kemakmuran penduduk Jawa dan Madura dengan menuliskan atau memetakan kebutuhan perempuan kala itu.

Dalam tulisannya ia kemudian menyebut dirinya sebagai redaktris Wanita Swara. Namun, Siti Soendari bukanlah redaktur pertama koran tersebut. Ia berkisah bahwa ia seringkali menerima surat dari pelanggan perempuan yang berisi permintaan yang ia sendiri tidak dapat memenuhinya, tercatat ia tak menemukan surat semacam itu di arsip lama. Ia menduga salah satu sebabnya adalah, pemimpin redaksi terdahulu adalah seorang lelaki.

Siti Soendari kemudian berpikir pentingnya sebuah surat kabar khusus perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan.


Apa yang Diperjuangkan Soendari?


Hal yang menarik terjadi ketika Siti Soendari menjadi pemimpin redaksi. Ia didorong oleh para perempuan pembaca melalui surat-surat mereka yang meminta agar pemimpin redaksi mau menuliskan perihnya hati perempuan ketika dengan mudahnya lelaki menceraikan istrinya dan kebiasaan lelaki beristri lebih dari satu.

Bahkan mereka meminta Siti Soendari menulis tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Di dalam surat mereka ini, seringkali mereka mengolok-olok lelaki sebagai buaya darat, tiran, dan egois padahal kebanyakan pelanggan adalah lelaki.

Sayang perempuan tamatan KS (Sekolah rendah) ini justru membakar surat-surat kaleng yang masuk dengan pertimbangan menjaga napas surat kabar yang banyak juga dilanggani para lelaki. Hal itu ia lakukan karena ia memilih menyelamatkan majalahnya daripada memuat surat para pelanggan perempuan tersebut.

Sebagai gantinya, Siti Soendari menulis laporan dengan panjang lebar ke Komisi Kemakmuran. Dari laporan tersebut, tertuang fakta adanya usulan supaya perempuan tidak dipermainkan lelaki dalam institusi perkawinan. Termasuk diantaranya adalah tentang penolakannya terhadap poligami.

Di dalam Wanita Swara, Siti Soendari menuliskan agar perempuan mau belajar membaca dan menulis. Dengan membaca, menurut Siti Soendari, perempuan bisa memahami situasi sosial yang melingkupi perempuan kala itu, yang membuat mereka sulit diajak bersekolah.

Minimnya kesadaran bersekolah dari perempuan ini, tak lepas dari pelabelan masyarakat patriarki yang  melekat di alam bawah sadar para lelaki dan perempuan sebagaimana yang disampaikan orang-orang kepada Siti Soendari, bahwa perempuan meski bersekolah tinggi, tetap saja tidak akan disukai suami karena tak pandai masak nasi sayur.

Wanita Swara sendiri adalah sebuah surat kabar yang didirikan oleh Boedi Oetomo cabang Pacitan dan merupakan surat kabar perempuan permulaan  sebagai organ atau corong organisasi perempuan meski hanya sayap wanita dari sebuah organisasi. Menjadi redaktur di Wanita Swara tanpa digaji tidak menjadi persoalan bagi Siti Soendari karena ia berharap besar bahwa Wanita Swara akan benar-benar menyuarakan hak perempuan.

Wanita Swara, terbit bersamaan dengan Sekar Setaman. Bagi yang berlangganan Wanita Swara, akan memperoleh juga Sekar Setaman secara gratis. Sebagai redaktur sebuah koran yang tidak bergaji, Siti Soendari tidak keberatan, bahkan dengan banyak hambatan dan tantangan seperti masih sedikitnya rakyat, terutama perempuan yang berlangganan Wanita Swara.

Tentang hal ini, mantan menteri sosial pada Kabinet Sjahrir II, Maria Ulfah mengungkapkan “Entah berapa ribu lembar selebaran yang sudah kuedarkan agar kaum perempuan membeli Wanita Swara. Nyatanya walaupun tahun ini sudah menyebarkan 3000 helai selebaran dengan biaya yang ia pikul sendiri, hanya 150 langganan baru datang, semuanya hanya dari golongan priyayi rendahan.” (Bersambung)


Tulisan ini disadur dari https://marsinahfm.wordpress.com/2012/07/12/siti-soendari-perempuan-berpena-tajam-cerdas-dan-berani/ dan dari naskah dari buku “Seabad Pers Perempuan” karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Hajar Nur Setyowati serta tulisan Vivi Widyawati


(Foto: geraibuku.wordpress.com)

Luviana- www.konde.co

Apa yang dilakukan para feminis muda? Pikiran ini terlintas ketika saya dan beberapa teman melihat kalender hari ini.

Hari sumpah pemuda. 28 Oktober 2016 hari ini merupakan Hari Sumpah Pemuda-Pemudi.

Kami langsung teringat pada perjuangan para feminis muda dulu. Ada S.K. Trimurti, menteri perburuhan Indonesia pertama yang berjuang di masa muda bersama Organisasi Gerakan Wanita Sedar. Ada Sulami, Sri dan Harti yang juga memperjuangkan hal yang sama untuk perempuan buruh di masa-masa tahun 1940-1950an dulu. Mereka para perempuan muda yang kemudian mengorganisir, berbicara tentang perjuangan perempuan, berjuang untuk kesehatan reproduksi perempuan, juga untuk hak-hak buruh perempuan.

Dengan caranya masing-masing,  banyak perempuan-perempuan muda di Indonesia yang juga melakukan sesuatu. Para perempuan muda di masa sekarang misalnya, dalam gerakan internet di Indonesia misalnya melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Ini dilakukan organisasi seperti Pamflet Indonesia, Champaign.com. Yang lain, ada beberapa anak muda yang melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui game anti stereotype terhadap perempuan, melalui sosial media dan bekerja keras di media untuk melawan kekerasan dan stigma yang melekat pada perempuan.

Di kalangan aktivis perempuan di Indonesia, banyak anak muda yang kemudian bergerak dalam perjuangan untuk pembelaan pada nasib buruh perempuan. Ada JALA PRT yang berjuang untuk nasib Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, Organisasi Perempuan Mahardhika, yang diisi oleh anak-anak muda yang melakukan pembelaan pada nasib buruh perempuan. Demikian juga di organisasi lain yang melakukan pembelaan terhadap korban-korban penggusuran, perjuangan anak-anak muda di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk kelompok perempuan miskin, perjuangan perempuan muda di Solidaritas Perempuan untuk membela nasib nelayan.

Yang lain, ada banyak anak muda yang kemudian membela masyarakat yang tergusur dari rumahnya. Inilah kiprah yang mungkin sering tak banyak terbaca orang umumnya. Padahal dengan caranya masing-masing, banyak yang sudah dilakukan feminis muda dan organisasi-organisasi perempuan yang mereka pimpin.

Di Indonesia juga ada sejumlah anak muda yang kemudian menggagas organisasi fundrising, seperti anak muda yang membangun Indonesia Untuk Kemanusiaan(IKA). IKA kemudian juga bekerja untuk fundrising dan hasil dananya dikumpulkan untuk perjuangan para perempuan korban di Indonesia.

Dengan banyak cara, para perempuan muda Indonesia, para feminis muda ini melakukan banyak hal, berjuang dengan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.


Feminis Muda di Sejumlah Negara

Di sejumlah negara, ide untuk membangun gerakan perempuan juga diinisiasi oleh anak-anak muda. Di Philipina misalnya ada organisasi yang bergerak untuk perempuan dan media, Isis International Manila membangun pemikiran-pemikiran penting untuk perempuan. Dalam feminisme, para perempuan muda inilah yang kemudian berpikir dan membangun gerakan yang berpengaruh untuk mengubah pemikiran dan mengajak orang lain bergerak.

Munculnya aktivis muda feminis di seluruh pelosok dunia menunjukkan sebuah kebutuhan akan banyak sumber daya manusia baru. Organisasi the Association for Women’s Rights in Development (AWID) di Marrakech, Morocco dalam websitenya di http://youngfeministfund.org/about-frida/history/ misalnya melihat ada banyak gerakan kritis yang dilakukan anak muda di dunia. Salah satunya adalah yang dilakukan FRIDA, organisasi feminis-feminis muda yang kemudian menggagas dana untuk kampanye perempuan.  Hal ini dilakukan sebagai sebuah urgensi memajukan gerakan alternatif yang berkelanjutan dan respon terhadap kebutuhan untuk membangun gerakan perempuan.

Kebutuhan lain yaitu untuk memobilisasi sumber daya baru dan memperluas sumber daya yang ada dan mendukung pekerjaan organisasi hak-hak perempuan dan gerakan di seluruh dunia, termasuk feminis muda tentu saja.

FRIDA kemudian dirancang atas dasar latar belakang penelitian global dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat perempuan akan kebutuhan pendanaan, mengumpulkan dermawan,  badan pembangunan internasional, jaringan feminis, serta perempuan muda yang bekerja di berbagai belahan dunia. Sebuah survei global organisasi perempuan muda selesai pada 2010 dengan ratusan aktivis berbagi pengalaman mereka untuk membangun model pendanaan dan rekomendasi untuk dana baru yang berjuang bagi perempuan.

Di Amerika, para feminis-feminis muda di sejumlah negara kemudian berkumpul bersama Organisasi feminis Mayoritas Foundation pada Maret 2016 lalu. Mereka mengadakan konferensi feminis muda dan memberikan kesempatan pada aktivis muda untuk membangun jaringan, menumbuhkan pengetahuan mereka tentang isu-isu feminis yang bersangkutan dengan isu domestik dan global, dan menyempurnakan metodologi pengorganisasian mereka. Bergabung dengan aktivis muda feminis dari berbagai negara mereka kemudian mendiskusikan isu-isu termasuk reproduksi keadilan, eco-feminisme, intersectionality dan aktivisme berbasis identitas, bagaimana kampus mengorganisir taktik dan metode, kekerasan terhadap perempuan, serta langkah-langkah suara dan pengorganisasian politik, merumuskan bagaimana media sosial dan aktivisme berbasis web digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan global dan isu kesehatan.

Anak-anak muda di ATHENA misalnya meluncurkan kampanye #WhatWomenWant dengan masyarakat sipil perempuan pada Mei 2016. Kampanye ini dilakukan untuk memperkuat suara perempuan, menyoroti realitas dan solusi bagi perempuan. Kampanye #WhatWomenWant dilakukan oleh para aktivis muda untuk menyerukan perubahan, untuk memastikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk perjanjian internasional dan komitmen ditetapkan. Ini adalah kendaraan untuk menjembatani perempuan dalam kebijakan, praktik, dan intervensi untuk meningkatkan kehidupan kita.

Kampanye yang dilakukan misalnya memobilisasi pendukung dan pemimpin pemikiran di isu-isu kesetaraan gender, HIV, kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan, dan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi (SRHR) untuk perempuan.

Banyak anak muda, para feminis muda yang berpikir dan banyak memperjuangkan isu kemanusiaan. Selamat Hari Sumpah Pemudi!



Referensi:
http://feministcampus.org/conferences/2016-nyflc/
http://whatwomenwant.format.com/about
(Foto: www.youtube.com)
Luviana- www.konde.co

Apa yang mengingatkan kita pada masa lalu? Jalanan, suasana kota, keriuhan penduduknya, musik atau makanannya?. 

Makanan. 

Mungkin itu menjadi salah satu penanda dari sebuah masa lalu.

Wiwik bersama Dede, temannya salah satu pengusaha makanan ‘jajanan jaman baheula’ di Bandung yang mencoba mengingatkan kita pada banyak masa lalu. Pada permen cicaknya, pada makanan rengginan, pada biskuit-biskuit masa lalu. 

Dede bersama Wiwik kemudian membuat usaha jaman baheula di jalan Sukajadi Bandung untuk mencoba mengajak anak-anak muda melihat masa lampau dari makanan. Dede bercerita, ide membuat toko jajanan masa lalu berasal dari banyaknya makanan yang beredar saat ini. Ia bersama Wiwik mencoba usaha ini untuk memperkenalkan makanan dulu. Sudah 10 tahun bisnis ini mereka jalankan, tepatnya pada tahun 2006 lalu.

Makanan dulu lebih sehat dan murah meriah. Hal ini juga yang membuat mereka bersemangat untuk mengenalkannya pada anak-anak muda.

Saya mencoba merasakan makanan mereka di sebuah festival budaya di Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 22 Oktober 2016 lalu. Di festival jajanan itu, ada permen rokok, enting-enting kacang yang dulu biasa dijual di sekolah-sekolah, permen cicak warna-warni yang kecil-kecil, kacang gulali, permen bergambar sapi, makanan dari kelapa yang disebut sagon, permen jahe atau coklat bergambar ayam jago.

“Kita kuatir banyak makanan dari luar makanya kita berjualan jajajan seperti ini agar makanan ini tidak ditinggalkan,” kata Dede yang saya temui di Festival tersebut.

Yang jelas, selain mengingatkan kita pada masa lalu, usaha makanan jaman dulu seperti ini memang banyak dilirik perempuan, tak hanya berjualan dan sebagai salah satu usaha, namun juga mengenalkan makanan tempo dulu. Hal ini juga banyak dilakukan para perempuan yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Mereka tak hanya berjualan, tentu saja, tetapi juga mendidik jaman untuk hidup sehat dan sederhana. Banyak perempuan mengakuinya.

Bagi perempuan, hal ini sangat penting untuk dilakukan, setiap usaha yang dilakukan perempuan seperti jajanan jaman bahuela seperti ini selain sebagai usaha juga memberikan pendidikan baru bagi anak-anak mereka.

(Festival makanan tempo dulu Jajanan Baheula di Serpong, Tangerang pada Sabtu, 22 Oktober 2016. Foto: Luviana)
   

Luviana – www.konde.co

Semoga ini tidak terlambat untuk persahabatan kita. Salah satu sahabat perempuan saya yang sudah lama tinggal di Belanda, menelepon malam-malam di awal bulan September 2016 lalu. Suaranya sedikit berteriak, terlihat bergembira. Saya duga, ia mempunyai cerita seru yang mesti diceritakan secara cepat. Ternyata..

“Selamat hari persahabatan perempuan.”

Itu ujar sahabat perempuan saya. Ia berteriak lagi ketika mengatakan ini. Wah, ternyata saya tak pernah ingat, tak sebaik ingatan sahabat saya tentang hari persahabatan yang mestinya bisa kita rayakan.

Ya. Setiap bulan September, banyak perempuan di dunia yang merayakan hari persahabatan perempuan internasional. Mengapa hari ini penting untuk dirayakan dan untuk apa?. Walau sudah terlambat, saya akan menshare tulisan yang diambil oleh sahabat saya, dari website Kappa Delta Sorority for all Women & Girls. Berikut tulisannya:

“Sekarang, saatnya tanyakan pada setiap perempuan di dunia, apa arti persahabatan mereka dengan sahabat-sahabat mereka yang perempuan? Pasti ada sesuatu yang khusus tentang persahabatan mereka dengan perempuan lain. Teman-teman perempuan kami tahu, bahwa hubungan kami para perempuan akan lebih baik daripada orang lain.

Teman-teman perempuan kami ini selalu berada di sisi kami untuk mendengarkan, menghibur, dan mendorong. Mereka adalah pemandu sorak paling keras kami dan sahabat yang selalu mendorong kami dengan penuh kasih. Teman perempuan kami ini datang dari berbagai macam penjuru – adik perempuan, ibu, tetangga perempuan, teman bermain anak-anak, teman sekamar kami yang perempuan. Kami membuat koneksi di taman bermain, tempat kerja, gym dan di rumah kami.

Hari Sabtu sore merupakan saat santai sambil minum kopi, hubungan kita dengan perempuan lain dapat menopang hari-hari seperti ini, karena mereka selalu memberikan kedalaman hidup. Kita perlu mengingat peran penting teman-teman perempuan dalam kehidupan kita.

Pada tahun 1999, Kappa Delta Sorority, sebuah jaringan yang menguatkan para perempuan dan mendukung para perempuan untuk selalu percaya diri, menciptakan Hari Persahabatan Perempuan Nasional. Dan pada tahun 2009, perayaan diperluas. Dan sekarang setiap bulan September selalu dikenal sebagai Bulan Persahabatan Perempuan Internasional, sebuah perayaan yang menawarkan semua perempuan berkesempatan untuk mengingat teman-teman khusus mereka.

Selama bertahun-tahun, hubungan dengan teman-teman perempuan selalu dilakukan dengan makan siang dan senam, perjalanan akhir pekan bersama atau menghadiri seminar tentang isu-isu penting. Para perempuan juga mengunjungi museum dan tur situs-situs bersejarah secara bersama-sama.

Mereka mengulurkan tangan untuk perempuan yang membutuhkan, lalu mengunjungi panti jompo. Kekuatan persahabatan perempuan menakjubkan!.”

Jadi, jangan lupa tandai setiap tahun kalender anda dan bergabung untuk merayakan persahabatan perempuan pada bulan September!


(Sumber dan Foto: http://confidencecoalition.org/internationalwomensfriendshipmonth)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Beberapa hari yang lalu di sebuah acara talkshow CNN Ameika membahas tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Donald Trump. Korban pelecehan Donald Trump tidak hanya satu orang tapi beberapa orang dengan rentang waktu yang berbeda. Tim kampanye Donald Trump mengatakan bahwa itu semua adalah bohong dan ingin menjatuhkan Donald Trump dimasa kampanye pemilihan presiden. Mereka mengatakan kenapa baru sekarang mengungkapkannya?

Tdak hanya persoalan pelecehan seksual saja, Donald Trump juga membuat pernyataan yang merendahkan perempuan. Dalam video yang beredar baru-baru ini, Trump mengatakan "Anda dapat melakukan apa saja" terhadap perempuan "ketika Anda merupakan seorang bintang" dan sesumbar tentang upayanya untuk meraba dan mencium perempuan.

Para pendukung Donald Trump menganggap bahwa itu hanya gosip laki-laki di ruang ganti. Dan para pelapor itu sedang mencari sensasi. Para aktivis menganggap pelcehen tetap pelecehan dan tidak semua perempuan mempuyai keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap memalukan. Kenapa sekarang? Karena Donald Trump akan menjadi orang nomer 1 di Amerika dan apa yang dia lakukan bukanlah contoh atau panutan buat anak muda. Bayangkan apa yang terjadi bila dia memiliki kekuasaan maka akan lebih banyak perempuan yang menjadi korban.

Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.com dan Change.org pernah menggelar survei secara online pada Juni 2016Survei yang melibatkan 25.213 pengguna internet, terdiri dari 12.812 perempuan, 12.389 lelaki serta 12 transgender. Dari hasil survey tersebut mengungkap bahwa 58% responden mengalami pelecehan secara verbal, 25% alami pelecehan fisik seperti sentuhan, pijatan, remasan, pelukan, ciuman dan lain sebagainya, 21% dipaksa melihat, menonton konten porno, alat kelamin seseorang atau aktivitas seksual dan 6% mengalami pemerkosaan.

Sebanyak 70% pelaku kekerasan verbal merupakan orang tak dikenal korban, karena seringkali terjadi di ruang publik. Sedangkan 57% pelaku pelecehan fisik dan 69% pelaku pemerkosaan dikenal dekat oleh korban. Dari 6% responden yang merupakan korban kekerasan seksual, 41% diantaranya mengaku mengenal pelaku.

Data lainnya menyatakan bahwa 84% responden perempuan pernah mengalami kekerasan seksual secara verbal dan 66% korban pemerkosaan mengalaminya saat di bawah usia 18 tahun. Sedangkan dua dari tiga korban mengalami kejadian tersebut ketika masih di bawah umur.

Sementara itu, dari 72% korban yang pernah mengalami perkosaan memutuskan untuk diam dan 93% tidak melaporkan kasusnya. Hanya 6% yang melapor dan 1% yang kasusnya diusut tuntas, sisanya menghadapi penghentian kasus, pelaku bebas dan berakhir damai.


Banyak perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual dan tidak berani mengatakannya atau melaporkan apa yang dialaminya. Ada juga yang tidak mengetahui atau tidak mengerti kalau dia sudah mengalami pelecehan seksual. Menurut RUU Kekerasan Seksual, pelecehan seksual itu ialah Setiap orang yang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Sedangkan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Beberapa survey tentang pelecehan seksual mengatakan hampir semua korban pelecehan seksua tidak pernah melaporkan ke polisi. Ada ketakutan dan juga tidak percaya terhadap polisi. Selain itu merka takut dianggap berbohong dan justru mengalami stigma di masyarakat. Selain itu adanya ancaman dan relasi kuasa dari pelaku.

Para pelaku pelecehan sering kali menggunakan kekuasaannya untuk melakukan aksinya. Seperti guru terhadap muridnya, dosen kepada mahasiswanya, pimpinana agama kepada umatnya, seperti kasus pimpinan pondok pesantren yang melakukan pelecehan seksual kepada santriwati atau pendeta kepada jemaaatnya, atasan kepada bawahannya.

Setelah video pernyataan Donald Trump yang melecehkan perempuan tersebar. Penulis asal Kanada Kelly Oxford meminta sejumlah perempuan untuk mencuitkan pengalaman pertama mereka dilecehkan secara seksual pada hari Jumat (07/10). Banyak para wanita mencuitkan kisah mereka dengan tanda tagar #NotOkay. Ribuan perempuan mencuitkan pengalamannya ketika dilecehkan secara seksual dan itu Not Okay.


Ini saatnya bagi perempuan untuk berani mengatakan tidak pada segala bentuk pelecehan seksual seperti cat calling, siulan, godaan yang mengarah seksual, serta berani melawannya dengan melaporkan pelecehan seksual. Jangan biarkan diri kita dan orang lain menjadi korban. Pelecehan seksual is not okay!








Sumber : 
http://pinkkorset.com/2016/07/fakta-mengejutkan-survei-kekerasan-seksual/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161015_dunia_trump_pelecehan_seksual
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161010_dunia_trump_sex_tape

foto : 
Sexual Assault: Power Money Control Infographic
Love is Respect



Luviana – www. Konde.co

“180 orang telah dicambuk di Aceh. Beberapa di antaranya dicambuk hanya karena pacaran atau berada terlalu dekat dengan lawan jenis.”

Jakarta, Konde.co – Minggu, 23 Oktober 2016 hari ini, tepat satu tahun pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) di Aceh.
Qanun ini telah mengatur berbagai perilaku kriminal yang tidak diatur di dalam KUHP, seperti khalwat, ikhtilath (mesum), khamar (alkohol), maisir (judi), zina, musahaqqah, dan liwath dengan jenis hukuman pidana mencakup hukuman cambuk.

Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan sepanjang 2016, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat, dan sedikitnya 180 terpidana telah dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh sejak Januari sampai dengan September 2016. 

Masih berdasarkan hasil monitoring tersebut, 5 besar daerah yang memutus perkara jinayat terbanyak adalah Banda Aceh, sebanyak 40 perkara, Kualasimpang terdapat 29 perkara, Kutacane ada 24 perkara, Blangkejeren dan Jantho 21 perkara, dan Langsa sebanyak 17 perkara

Qanun ini jelas bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang lebih tinggi. Beberapa Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain UUD 1945, Konvensi Anti Diskriminsi terhadap Perempuan (CEDAW), UU Hak Asasi Manusia atau HAM, KUHP, Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan UU Perlindungan Anak. 

Qanun Jinayat juga melegitimasi penggunaan hukuman badan/tubuh (Corporal Punishmen) di Indonesia, yakni cambuk, yang juga bertentangan dengan Hukum di Indonesia. Padahal, sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk.

Sejak dari proses pembentukannya Qanun ini terkesan dipaksakan dengan pembahasan diburu-buru, serta tidak melibatkan dan mempertimbangkan banyak masukan masyarakat. Pemantauan Solidaritas Perempuan di 5 wilayah di Aceh menyebutkan, sebanyak 97% perempuan tidak mendapat informasi mengenai pembentukan Qanun Jinayat. Padahal perempuan justru sangat rentan menjadi korban yang terdiskriminasi dalam Qanun ini.

Qanun Jinayat berpotensi mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan. Dalam pasal 48 Qanun ini, korban perkosaan justru dibebankan dengan menyediakan alat bukti permulaan. Padahal, sulit mencari saksi dalam perkosaan dan Korban perkosaan pun mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan sulitnya penyediaan alat bukti. Sebaliknya, pelaku perkosaan justru dapat mudah lepas dari hukum, hanya dengan 5 kali sumpah. Hal ini berpotensi besar terhadap viktimisasi korban perkosaan, bahkan korban perkosaan juga berpotensi dilaporkan balik.

Implentasi Qanun Jinayat juga berdampak pada kekerasan lebih lanjut, terutama bagi perempuan. Eksekusi cambuk di hadapan publik akan menimbulkan trauma, dan pelabelan negatif, yang berdampak pada pengucilan dan peminggiran perempuan. Lebih jauh lagi, Eksekusi hukuman cambuk ini juga menghasilkan budaya kekerasan di masyarakat Aceh.

Dalam pelaksanaan satu tahunnya, Jaringan Masyarakat Sipil Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Qanun Jinayat yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Solidaritas Perempuan, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, Human Rights Working Group (HRWG), Kontras, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), LBH Keadilan Bogor Keadilan Bogor Raya, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), LBH Apik, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), PSHK, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, AJI Aceh, LBH Aceh, Kontras Aceh, Lingkar Sahabat SP Aceh dalam konferensi persnya hari ini melihat implementasi Qanun Jinayat juga sarat akan pelanggaran. 

Terjadinya kasus salah tangkap, kekerasan oleh pihak WH (Wilayatul Hisbah), dan pelaksanaannya yang diskriminatif karena tidak berlaku untuk beberapa orang yang memiliki jabatan tertentu menunjukkan Qanun ini tidak mencerminkan keadilan.

Seknas Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura menyatakan bahwa penggunan Qanun Jinayat juga tidak disertai Hukum acara yang memenuhi standar Fair Trial. Proses peradilan banyak mengabaikan hak-hak tersangka seperti ketersediaan advokat dan bantuan hukum, termasuk penggunaan upaya paksanya. 

“Akses terhadap putusan-putusan peradilan Mahkamah Syariah juga tidak tersedia secara akurat dan menyulitkan hak-hak para pencari keadilan. Keberadaan Qanun Jinayat juga mendiskriminasi kelompok minoritas yang ada di Aceh, sehingga kelompok minoritas terancam mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Hal ini juga akan mengancam keberagaman dan berdampak pada pelanggaran hak beribadah dan berkeyakinan, maupun hak berekspresi,” jelas Nisaa Yura

Melihat berbagai persoalan yang ditimbulkan, tak heran bahwa masyarakat sipil baik di Aceh maupun secara nasional menyuarakan kritik terhadap Qanun Jinayat.

Upaya dan Tuntutan

Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari berdialog dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh hingga mengajukan permohonan Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Satu tahun implementasi Qanun Jinayat semakin membuktikan bahwa Qanun ini tidak memberi perlindungan bagi warganya tetapi justru melanggar Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan.

Untuk itu Jaringan Masyarakat Sipil Untuk advokasi Qanun Jinayat menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Jinayat secara keseluruhan.

Kemudian meminta pemerintah aceh melakukan evaluasi dan merevisi Qanun Jinayat yang terbukti diskriminatif, masyarakat aceh di setiap lapisan juga harus terus mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat yang sarat akan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran.

“ Masyarakat Indonesia secara umum juga turut mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat dan kebijakan diskriminatif lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga kebijakan diskriminatif tidak semakin menyebar ke daerah-daerah lainnya. Organisasi internasional untuk terus mengawasi dan melakukan tindakan dalam menghentikan berbagai kebijakan diskriminatif khususnya Qanun Jinayat, yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat khususnya perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, agama minoritas, dan LGBT,” ujar Nisaa Yura.


(Foto/ Ilustrasi: pixabay.com)

Sica Harum- www.Konde.co

Saya sering mendengarkan cerita tentang bagaimana para perempuan survive sebagai pelaku star-up (pebisnis baru di bidang teknologi informasi). Mereka tabah-tahan banting dan ingin selalu memperbaiki diri. Perempuan yang penuh semangat ini selalu wira-wiri dalam hidup saya.

Namun kisah kali ini justru saya dapatkan dari seorang laki-laki:

Dalam sebuah sesi diskusi di Ideafest 2016, saya tak sengaja masuk ke salah satu panel yang membahas “the real life of startup”.  Ruangan cukup penuh. Saya tiba ketika tiga orang di depan sudah berbincang-bincang. Dua narasumber dan moderator sama-sama sedang membangun start up mereka masing-masing. Dan bisnis mereka sudah berjalan, malah cukup besar.

Salah satu narasumber, bukan pemain baru. Bisnisnya mulai dari studio desain, lalu jualan kaos secara online. “Saat ramai bom Marriot, tiba-tiba orang Indonesia naik nasionalismenya. Itu kemudian jadi core bisnis baju dengan spirit nasionalisme sepanjang tahun ga perlu nunggu bom. Gile kan ya, bom aja bisa jadi ide bisnis,” kata salah satu founder yang berbicara di depan.

Dimulai dari bootstrap -sampai ia betulin AC sendiri karena sayang bayar tukang- sampai kemudian diguyur dana milyaran rupiah.

“Kaget, lah. Shock. Dulu susah cari duit, kemudian duit dipake terus tapi ga abis-abis,” katanya.

Ia memindahkan kantor ke bangunan tiga lantai di kawasan Kemang di Jakarta yang mentereng. Karyawan bertambah menjadi 60 orang dari awalnya cuma 10. Uang masih banyak. Sampai kemudian, habis dalam waktu tak lebih dari satu tahun.

“Uangnya habis lumayan cepat tanpa hasil yang berarti.”

Karyawan pun harus di-PHK, 50 orang dirumahkan dalam waktu dua minggu.

“Itu adalah hari-hari terberat saya.”

Pernikahannya juga kandas, dan ia tak menyalahkan.

Katanya, “Siapa yang kuat bertahan hidup dengan orang yang selalu depresi.”

Lalu berikutnya, ditinggal (sekaligus dikadali) mitra bisnis, ditinggal investor.

Habis.

Ia pulang ke rumah orang tua,  sehari-hari bertemu ayahnya, akuntan yang tak pernah setuju ia berbisnis. Ia sengaja bersembunyi di kamar, tidur jam 4 pagi bangun jam 10 malam, agar tak harus bertemu orang rumah.  Cukup lama sampai ia bisa berpikir lagi.

Lalu, apa kabar dia sekarang?

Well, saya lihat dia berdiri dan bercerita dalam sebuah forum di gelaran skala nasional,  dan tampak baik-baik saja. Tetap single -katanya enggak ada waktu- tetap memiliki bisnis clothing line dengan brand baru dan teknologi yang berkembang. Brand lamanya masih ada, berjalan seiringan dengan yang baru. Mungkin ada yang akan komentar “he is just a lucky bastard”. Setelah gagal, ia dapat lagi investor yang bersedia guyur dana milyaran (lagi). Kata dia, “Pengalaman gagal itu juga bisa ‘dijual’.”

Sebelum hari itu, saya tak pernah tahu siapa dan ceritanya, meski saya sesekali mendengar namanya disebut para pelaku startup. Tapi siang itu, saya seperti bisa melihat bekas luka selama dia strugle di masa-masa sulit. Seperti umumnya sisa luka petarung. Luka yang pada akhirnya tak mematikan, tapi mengering lalu menyisakan bekas.

Bekas luka sebagai tanda berjuang. Well, I think it’s cool.   Salut.






Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Rabu, 12 Oktober 2016 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Perppu No.1/2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dilakukan melalui melalui voting rapat paripurna anggota DPR.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menolak dimasukkannya pidana mati dan pidana kebiri sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam  Perppu tersebut. Apa saja alasannya sehingga harus menolak Perppu Kebiri?


6 Alasan Menolak Pidana Mati dan Kebiri:

1.    Pidana mati dan pidana kebiri belum terbukti mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, bahkan sejumlah negara di Eropa yang pernah menerapkan bentuk hukuman ini, kini tidak lagi memberlakukan (misalnya dalam hal ini Inggris, Jerman dan Denmark).

Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan kedua bentuk pidana ini dikhawatirkan akan membuat pelaku kekerasan seksual menggunakan berbagaicara agar terhindar dari proses hukum,termasuk menyuburkan praktik jual beli hukuman, dan semakin menjauhkan korban dari akses keadilan dan pemulihan

2.    Pelaksanaan pidana mati dan pidana kebiri membutuhkan biaya yang cukup mahal. Untuk 1 kali kebiri kimiawi (penyuntikan hormon) membutuhkan biaya sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan masa efektif suntikan hanya selama 3 bulan. Jika kepada setiap terpidana akan dilakukan beberapa kali suntikan obat/hormon, misalnya dalam hal ini hingga 8 kali, maka negara harus menyediakan anggaran sejumlah Rp 5,6 juta untuk 1 orang terpidana kebiri. 

Sementara hingga saat ini kita masih menghadapi kesulitan karena ketiadaan anggaran visum etre partum bagi korban kekerasan seksual pada instansi terkait. Selama ini pembiayaan visum di sebagian besar daerah di Indonesia, masih dibebankan kepada korban. Setiap korban membutuhkan sekitar Rp. 80 ribu – 500 ribu untuk biaya visum. Jika visum tersebut melibatkan dokter spesialis, maka akan membutuhkan sekitar Rp. 500 ribu–1 juta. Seharusnya biaya kebiri dapat dialihkan menjadi biaya visum, sebagai wujud perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual. Visum dibutuhkan korban agar perkaranya dapat berlanjut ke pengadilan

3.    Pidana kebiri jika tetap dipaksakan untuk diterapkan, maka terancam tidak dapat dilaksanakan karena, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diharapkan akan melaksanakan pengebirian telah menyatakan menolak dilibatkan dalam pelaksanaan eksekusi pidana Penolakan tersebut karena pertimbangan melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan

4.    Pidana mati dan pidana kebiri merupakan pelanggaran atas hak hidup dan merupakan tindakan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Karenanya, kedua bentuk pidana ini dianggap melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

Pidana mati mencabut hak hidup seseorang yang merupaka hak konstitusional yang telah dijamin pemenuhannya tanpa pembatasan apapun oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pidana kebiri dapat menyebabkan disfungsi seksual dan osteoporosis bagi terpidana.

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Sebagai negara yang sudah meratifikasi, Indonesia wajib tunduk kepada kedua instrument hak asasi manusia Penerapan pidana mati dan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, merupakan tindakan yang tidak proporsional untuk kejahatannya sendiri dan langkah mundur Pemerintah Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia;

5.    Aturan hukum yang telah ada bagi pelaku kekerasan seksual sejauh ini belum diterapkan secara maksimal. Masih ada sejumlah hambatan yang dialami korban dalam mengakses keadilan, terutama berkaitan dengan perspektif aparat penegak hukum yang masih bias gender dalam menangani kasus kekerasan seksual serta mekanisme pembuktian yang masih menyulitkan korban.
Kondisi ini berkelit kelindan dengan praktek mafia hukum yang menguatkan impunitas pelaku kekerasan seksual. Regulasi yang dibutuhkan saat ini adalah yang mampu menjawab persoalan tersebut, bukan menambah bentuk pidana baru;

6.    Penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa (misalnya dalam hal ini perkosaan), bisa dilakukan segera dengan mengoptimalkan penerapanhukum yang sudah ada (termasuk pidana seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada untuk pemulihan korban dapat berjalan secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh korban kekerasan seksual maupun keluarganya, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.


Rekomendasi Komnas Perempuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua Komnas Perempuan, Azriana dalam pernyataan sikapnya meminta Sidang Paripurna DPR RI hari ini dapat memutuskan untuk Mencabut Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Selanjutnya memerintahkan Pemerintah untuk menyusun Undang-Undang pencabutan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Dan segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pansus yang melibatkan Komisi III DPR RI, Komisi VIII DPR RI dan Komisi IX DPR RI, sebagai payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dari kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak, secara komprehensif dan berkeadilan.



(Sumber: pernyataan pers Komnas Perempuan atas alasan menolak Perppu Kebiri dan Hukuman mati)
 
Luviana- www.konde.co

Hari Sabtu kemarin saya kembali menemui sejumlah buruh perempuan di daerah Rawamangun, Jakarta. Mereka sudah datang lebih pagi dari saya, bahkan ada yang menginap dari semalam.

Kami makan siang bersama-sama, tak jauh dari pohon jambu dan pohon beringin yang teduh. Ada yang datang dari Karawang, Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Ada yang naik bis dan motor. Hari ini, semua mengikuti sekolah buruh perempuan yang diadakan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP).

Di bawah hujan, kami kemudian disatukan oleh rasa gorengan, masakan Wahyu, salah satu buruh di Cakung, Jakarta Utara.


Para buruh perempuan ini rata-rata bekerja di pabrik, mereka bisa datang ke Rawamangun ini karena sedang libur. Para buruh perempuan ini banyak bekerja di garmen. Karena rata-rata buruh perempuan pabrik di Indonesia, banyak yang bekerja di Garmen. Sejumlah buruh lain bekerja sebagai jurnalis, termasuk saya.

Jumisih, ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) dan Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika kemudian memimpin untuk sebuah pertemuan sekolah buruh perempuan yang sedang mereka rintis. Dari sekolah ini, para buruh perempuan mulai mengidentifikasi diskriminasi apa yang mereka alami.

Kami menulis dan kemudian mencocokkan, apakah diskriminasi yang dialami seseorang sama dengan diskriminasi yang dialami buruh perempuan lainnya? Inilah catatan kami atas diskriminasi yang kami alami:

1. Sejumlah buruh perempuan tidak mendapatkan tunjangan keluarga, padahal buruh laki-laki mendapatkan tunjangan untuk keluarga

2. Secara umum buruh perempuan dianggap kurang trampil dibandingkan buruh laki-laki. Buruh perempuan yang dianggap tidak bagus kinerjanya kemudian didemosi atau dipindahkan dan diturunkan jabatannya. Padahal kriteria bagus dan kurang bagus itu tidak pernah ada yang tahu.

3. Sejumlah buruh perempuan yang mengambil cuti hamil malah diminta mundur dari pekerjaannya oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak banyak dilakukan terhadap buruh perempuan karena alasan ini.

4.  Ada perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Buruh perempuan dianggap bukan kepala keluarga, jadi upahnya diberikan lebih kecil. Padahal mereka sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama.

5. Banyak buruh perempuan menyatakan diberikan porsi pekerjaan di bagian administrasi, sedangkan buruh laki-laki lebih banyak bekerja di bagian produksi. Padahal banyak buruh perempuan yang ingin mencoba pekerjaan di bagian produksi, namun sulit karena tidak pernah diberikan kesempatan. Pekerjaan administrasi yang banyak dipilihkan untuk buruh perempuan ini, juga selalu dianggap lebih ringan daripada buruh laki-laki.

6. Buruh laki-laki lebih diprioritaskan ketika ada promosi jabatan yang diadakan perusahaan daripada buruh perempuan

7. Buruh perempuan jarang mengambil cuti haid, karena jika diambil maka mereka akan diancam dan dimutasi.

8. Jika perempuan tidak mencapai target dalam bekerja, maka buruh perempuan akan dibentak-bentak oleh petugas keamanan di pabrik, namun perlakuan buruk ini tidak dilakukan terhadap buruh laki-laki.

9. Buruh perempuan sering diecehkan dan ditakut-takuti. Tak jarang mereka harus membelikan sesuatu pada petugas agar ia tidak dibentak-bentak ketika bekerja.


Sekolah Buruh Perempuan

Maka sekolah buruh perempuan FBLP dan Perempuan Mahardhika ini penting untuk dilakukan agar buruh perempuan mengenal diskriminasi yang mereka alami dan menjadi tahu apa yang harus dilakukan dengan diskriminasi yang terjadi.

Dalam sekolah buruh perempuan ini kemudian diajarkan soal hakekat kerja. Darisini bisa dilihat apa hakekat kerja untuk perempuan, dan dimana posisi buruh perempuan dalam ruang-ruang kerja di perusahaan?. Apakah mereka sudah mendapatkan haknya sebagai buruh yang sama dengan buruh lainnya?.

Penting untuk mengetahui hak seksual dan hak maternitas, karena umumnya hak untuk cuti haid, melahirkan dan menyusui masih dianggap barang mewah. Jadi jika perempuan mengajukan cuti melahirkanpun dianggapnya buruh perempuan hanya ingin istirahat dan tak mau bekerja. Maka banyak buruh perempuan yang dipecat karena alasan ini. Padahal ketika melahirkan, buruh perempuan berhak tidak kehilangan pekerjaan, berhak atas gaji dan tunjangan.

Di sekolah buruh ini, buruh perempuan juga diajak untuk mengenal apa itu kekerasan seksual. Setelah itu, sangat penting untuk berorganisasi dan masuk ke serikat pekerja. Karena serikat pekerja merupakan medium yang tepat untuk memperjuangkan advokasi dan pembelaan terhadap buruh perempuan.

Sekolah buruh perempuan ini rencananya akan diadakan secara rutin dan difokuskan pada buruh perempuan terutama di pabrik-pabrik. Sekolah buruh perempuan ini berdiri agar buruh perempuan keluar dari diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami.


(Sekolah buruh perempuan Federasi Buruh Lintas Pabrik/ FBLP yang diadakan di Ramawangun, Jakarta pada 15 Oktober 2016. Foto: Luviana)
www.konde.co - Estu

Yogyakarta, konde.co. Menjelang masa reses DPR RI pada 28 Oktober 2016 nanti, DPR RI baru mengesahkan sekitar 16 Undang-Undang yang sebagian besar terkait kebijakan investasi. Sedangkan Rancangan Undang-Undang yang terkait perlindungan maupun pemenuhan hak konstitusi warga negara masih belum juga dibahas. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Namun, pembahasan RUU ini di masyarakat sipil tetap terus berjalan. Pada tanggal 11-12 Oktober 2016 lalu, Forum Pengada Layanan yang merupakan forum bagi lembaga-lembaga penyedia layanan hukum, psikologi, pendampingan korban dan layanan sosial lainnya dari berbagai daerah di Indonesia bertemu guna membahas dan mendiskusikan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual usulan masyarakat sipil untuk diajukan ke DPR agar dijadikan inisiatif DPR.

Hari ini di Yogyakarta, para pakar hukum berkumpul di UGM dalam suatu workshop konsultasi guna membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Berikut ini rilis dari Fakultas Hukum UGM dan Rifka Annisa Yogyakarta, mengenai respon dan masukan terhadap RUU tersebut.

Press Release
Konsultasi Pakar tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
FH UGM Yogyakarta, 19 Oktober 2016

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki terobosan-terobosan untuk perlindungan korban.
DPR perlu segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksua.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan yang beranggotakan 115 lembaga pengada layanan dan tersebar di 33 Provinsi di Indonesia menyelenggarakan diskusi pakar yang secara khusus membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi masukan secara substansi guna menyokong agar RUU yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan ini menjadi lebih sempurna.

Dihadiri oleh sekitar 25 peserta yang terdiri dari akademisi, aparat penegak hukum dan pendamping korban, diskusi ini diawali dengan pemaparan mengapa pentingnya keberadaan RUU oleh Wariyatun (FPL) dan Sri Nurherwati, (Komnas Perempuan).  Pemaparan tentang apa isi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Sri Wiyanti Eddyono, SH. LLM, PhD, dosen FH UGM dan anggota tim finalisasi RUU. Selanjutnya dua guru besar hukum pidana FH UGM, Prof. Marcus Priyo Gunarto, dan Prof. Eddy O. Hiarej, dan Dr. Supriyadi ikut membahas secara mendalam RUU tersebut. Proses dilanjutkan dengan pembahasan dan masukan dari para peserta.

Dukungan terhadap keberadaan RUU ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur  secara komperhensif dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, peristiwa kekerasan seksual terus menerus terjadi. Bentuk kekerasan seksual semakin meluas, menyerang setiap orang terutama kepada anak dan perempuan dalam segala usia, tidak hanya di tempat-tempat publik tetapi juga di rumah tangga. Berdasakan catatan Komnas Perempuan di tahun 2012 yang dihimpun dari data-data penanganan kasus lembaga pengada layanan, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan meningkat 181% dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2012). Dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kasus kekerasan seksual yang tdilaporkan rata-rata berjumlah 298.224 kasus setiap tahunnya (Komnas Perempuan, 2013, 2014, 2015).

Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban dan keluarganya sangat berat. Dari pengalaman para korban, keluarga dan pendamping korban, ditemukan bahwa korban sangat sulit mengakses layanan medis, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya mereka justru sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma, seperti dikeluarkan dari sekolah dan tempat kerja mereka, dikucilkan masyarakat, dan dikawinkan dengan pelaku (Forum Pengada Layanan, 2015).

Secara yuridis peraturan perundangan yang ada seperti KUHPidana, KUHAP, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih sangat terbatas dalam menjamin semua jenis kekerasan seksual yang dapat dipidanakan. KUHP hanya mengatur beberapa jenis kekerasan seksual seperti perkosaan dan percabulan dengan rumusan yang tidak memadai. Selain itu  ketentuan pembuktian sangat sulit untuk membuktikan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sebab, hukum acara relatif tidak berorientasi kepada perlindungan hak korban. Selain itu, kuatnya stereotip dan stigma aparat penegak hukum kepada korban dengan meletakkan kesalahan utamanya ada pada korban (blaming the victim). Pandangan yang cenderung meragukan kredibilitas keterangan korban mempengarui terhadap adanya vonis pengadilan yang rendah.

Dengan demikian maka telah terjadi ketidaklengkapan hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Diperlukan suatu pembaharuan hukum yang diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

Konsultasi ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendesak DPR memulai pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di tahun 2016. RUU ini telah masuk sebagai agenda Program Legislasi Nasional 2016. Pengesahan segera RUU ini sangat dibutuhkan.

Contact Person:
Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM Ph.D  (Dept. Hukum Pidana FH UGM)
Muhammad Tanthowi S.H.I  (Advokasi Officer Rifka Annisa Yogyakarta)
Triantono S.H., M.H (Legal and Research Officer Rifka Annisa Yogyakarta)



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Oxfam Indonesia memberikan penghargaan pada 9 perempuan yang selama ini berjuang untuk pangan. 9 perempuan pejuang pangan tersebut tersebar di daerah antaralain: Giyem berasal dari Pati, Jawa Tengah, Ummi Kalsum dari Aceh Besar, Seliwati asal Luwu Utara, Daeng Karra dari Makassar, Nurlina dari Pangkep, Sri Rohani asal Kebumen, Catur Rini dari Bogor, Beatrix Rika dari Sikka, NTT dan Erna Leka dari Tulang Bawang.

Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia, Dini Widiastuti mengatakan bahwa sembilan perempuan pejuang pangan tersebut terbukti mampu menjadi inspirasi komunitas dan menjadi penggerak masyarakat di tingkat basis.

Mereka terpilih karena kepemimpinan mereka sangat menonjol,” katanya dalam penganugerahan Perempuan Pejuang Pangan Oxfam 2016 di Jakarta, Minggu (16/10) kemarin.

Perempuan-perempuan tersebut terlibat langsung dalam mempertahankan lahan pertaniannya, memimpin penerapan pertanian dengan varietas lokal yang lebih adaptif terhadap iklim dan lingkungan setempat serta membudidayakan pertanian hidroponik untuk mengatasi sempitnya lahan.

Sedangkan perempuan pejuang pangan di pesisir pantai berperan penting dalam merestorasi hutan mangrove sebagai habitat ikan-ikan tangkapan para nelayan.

“Berinvestasi pada perempuan pejuang pangan berkontribusi besar dalam upaya mengakhiri kelaparan di komunitas dan dapat menghindarkan masyarakat dari dampak perubahan iklim secara global,” lanjut Dini Widiastuti.


(Pemberian penghargaan kepada 9 perempuan pejuang pangan di Jakarta pada Minggu 16 Oktober 2016. Foto: Ega Melindo/ Solidaritas Perempuan)