Estu Fanani, www.konde.co 

Jakarta, Konde.co-  Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan anak dan dampak yang menyertainya menjadi kepedulian dari banyak pihak sejak lama.
Berdasarkan data dari World Fertility Policies UN, pada tahun 2011, Indonesia saat ini berada di urutan 37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama dalam usia muda, dan menempati peringkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data ini menunjukkan bahwa rentannya kehidupan perempuan saat ni karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi korban atau pelaku.

Kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta ekonomi menjadi beberapa alasan yang mendasari perkawinan anak masih terjadi. Selain itu, peraturan atau hukum nasional di Indonesia masih belum harmonis, artinya, peraturan yang satu belum sesuai dengan peraturan lainnya. Salah satunya terkait umur minimum kawin bagi perempuan, di Pasal 7 UU No.1/1974 bahwa batas minimum usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. 

Padahal di UU No.35/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah setia orang yang berusia di bawah 18 tahun dan di Pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Hal ini disampaikan oleh para narasumber dalam Dialog Publik Penghapusan Praktik Perkawinan Anak di Indonesia sekaligus launching duta stop perkawinan anak Melati Putri dan pengumuman pemenang poster yang dilaksanakan oleh Kalyanamitra di Jakarta (28/11).

Dari Penyadaran Masyarakat Hingga Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Upaya masyarakat sipil dalam rangka menghapuskan perkawinan anak sudah dilakukan sejak tahun 1980an, namun penurunan angka perkawinan anak belum terjadi secara signifikan. Kajian hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk usulan perubahan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, penyadaran masyarakat akan dampak perkawinan di usia anak pada kesehatan reproduksi seksual dan termasuk pada perkembangan jiwa anak terus dilakukan.

Zumrotin, ketua Yayasan Kesehatan Perempuan menyampaikan bahwa respon dari pemerintah sangat lamban terhadap usulan perubahan UU Perkawinan, termasuk ketika dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kementerian Agama yang menjadi leading sector bagi UU Perkawinan tidak meresponnya. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan kemauan politik (political will) dari Pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Perkawinan.
Namun inisiatif daerah mulai bermunculan untuk mencegah perkawinan anak diwilayahnya, seperti yang terjadi di Bondowoso, Gunungkidul, Situbondo. Zumrotin menambahkan bahwa apa yang muncul di kabupaten/kota adalah karena niat baik dan keberanian dari pimpinan kabupaten/kota karena melihat kondisi riil di masyarakatnya. Sehingga, kemudian lahirlah peraturan daerah, peraturan gubernur hingga peraturan desa guna mencegah perkawinan anak.

Keterbukaan Sekolah terhadap Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi
Anak mempunyai beberapa lingkungan yang mempengaruhi secara positif maupun negatif, yakni keluarga, masyarakat dan sekolah. Terkait dengan penghapusan perkawinan anak, sekolah menjadi salah satu pihak yang penting untuk dirangkul dan dilibatkan.

Apa yang dilakukan oleh SMP 139 Jakarta Timur bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Dengan membuka diri pada perlunya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bagi murid atau anak didiknya, SMP 139  ini berhasil mengubah perilaku anak muridnya yang sedang dalam masa perkembangan psikologis dan seksual yang diwujudkan dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal terutama seksual. Pihak sekolah kemudian memasukkan materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ke dalam mata pelajaran Narkoba dan Pergaulan Bebas.
Wulan, guru BK SMP 139 menjelaskan bahwa pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini penting diberikan sebelum SMP. Jika materi tersebut diberikan di SMP, agak terlambat karena anak SMP biasanya sudah sangat besar rasa ingin tahunya dan jika terjadi sesuatu dalam pergaulan mereka akan berdampak jangka panjang. Awalnya materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di SMP 139 diberikan di kelas 8, namun kemudian berubah dan diberikan di kelas 7. Semakin muda usia anak diperikan pemahaman tentang seksual dan kesehatan reproduksi, maka dia akan semakin hati-hati karena mengetahui akan ada resiko yang diterimanya jika melakukan pergaulan bebas.

Keberanian Eva dan Anak Perempuan Lain dalam Menolak Perkawinan Anak
Banyak sudah  anak-anak yang terenggut masa bermain dan belajarnya karena perkawinan. Perkawinan anak ini berbanding lurus dengan angka kematian ibu dan juga gizi buruk. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, di mana 82 persennya terjadi pada persalinan ibu berusia muda yakni 14-20 tahun.

Perkawinan anak juga mempengaruhi kesempatan menikmati pendidikan semakin kecil. Berdasar data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia di tahun 2015, Indonesia peringkat kedua teratas di Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Dan diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.
Dari data tersebut di atas, perkawinan anak merupakan persoalan lintas sektor dan perlu penanganan bersama secara komprehensif melibatkan semua pihak termasuk anak dan keluarga.

Hal tersebut terangkum dalam Dialog Publik yang diadakan Kalyanamitra pada Senin, 28 November 2016 lalu. Salah satu narasumber yakni Antarini Pratiwi menceritakan kisah seorang anak perempuan bernama Eva yang berasal dari salah satu dusun di Situbondo. Di dusun tersebut, dari sekian jumlah anak perempuan, hanya Eva seorang yang melanjutkan sekolahnya ke SMP. Sedangkan teman-temannya tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi atau karena kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Eva mempunyai kemauan yang kuat untuk bisa menempuh pendidikan dan menularkan pengetahuan yang didapatnya di SMP kepada teman-temannya. 

Dari sekitar 15 anak yang belajar bersama dengan Eva, kemudian jauh berkurang menjadi hanya tinggal 7 orang karena alasan mengurus anak, bekerja di rumah dan lain sebagainya. Mengapa Eva bisa meneruskan sekolahnya? Karena orang tua Eva menginginkan anaknya bisa sekolah dan tidak mengulangi kesalahan atau bernasib sama dengan orang tuanya. Dan Eva sendiri berkeinginan untuk maju dan mempunyai pengetahuan, sehingga ia bisa mandiri dan maju dengan pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki tersebut.
Anak Sebagai Aktor Perubahan

Nayla, seorang siswi SMP yang menjadi salah satu narasumber dalam dialog publik tersebut mengungkapkan bahwa dukungan sekolah dan keluarga sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi perkawinan anak. Apalagi jika melihat dampak yang luas dari perkawinan anak tersebut. Remaja sebaiknya bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Remaja bisa membela haknya untuk bisa terus bermimpi tanpa ketakutan menghadapi perkawinan anak, karena masa depan anak ada di tangan anak, bukan yang lain.

Antarini menambahkan bahwa ia berkeyakinan kalau anak dapat menjadi aktor untuk mengubah hidupnya sendiri. Sehingga dalam upaya penghapusan perkawinan anak ini, perlu pelibatan dan partisipasi aktif dari anak sesuai dengan kemampuannya. Dukungan dari orang tua juga penting bagi penurunan angka perkawinan anak. Sehingga para orang tua hendaknya berjuang bersama anak perempuannya untuk menolak perkawinan anak.


(Seminar Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia yang diadakan Kalyanamitra pada Senin, 28 November 2016 di Jakarta/ Foto: Estu Fanani)

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan setiap tanggal 25 November tak pernah lepas dari perjuangan Mirabal bersaudara, aktivis perempuan Amerika Latin yang dibunuh dengan sangat keji. Gerakan Mirabal bersaudara ini merupakan perlawanan terhadap rezim diktator Rafael Trujllo (1930-1961) yang menebarkan rasa takut di antara rakyat Republik Dominika kala itu. PBB kemudian menetapkan tanggal di hari Mirabal dibunuh sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia.

Lalu apa yang dialami para perempuan di masa sekarang?. Di Indonesia, pemetaan yang dilakukan puluhan lembaga yang tergabung dalam joint task force  menunjukkan bahwa para perempuan masih mengalami kekerasan: fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Pemetaan ini dipaparkan dalam konferensi peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan Jakarta, pada 24 November 2016 lalu.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2016, mencatat jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik.


Kekerasan Seksual pada Perempuan


Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP. Sementara dari 16.217 kasus yang masukdari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus.Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasuskekerasan terhadap anak perempuan.

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dalam ranah KDRT/RP, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38%  atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23%  atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.Berbeda dari CATAHU tahun lalu (data 2014) dimana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun ini naik kekerasan seksual naik di peringkat kedua. Bentukkekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.

Sebanyak 5.002 kasus (31%) terjadi di ranah komunitas. Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah atau pun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan (bukan untuk kasus PRT), tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di komunitas tertinggi adalah: perkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus).

Angka-angka tersebut di atas belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum tercatat dan dicatatkan. Jika diilustrasikan, kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan, yang dilaporkan.

Kekerasan seksual sedang menjadi sorotan oleh masyarakat luas pada masa-masa 3 tahun belakangan ini. Salah satu fakta yang terlihat pada paparan di atas, CATAHU 2015 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling sering ditemukan dalam ranah komunitas. Hal ini juga ditemukan pada CATAHU 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa belum ada tindakan komprensif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual kepada perempuan.


Perempuan Membutuhkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dari pengalaman di lapangan dan kajian kertas kebijakan, terdapat fakta bahwa belum ada bentuk perundang-undangan yang mengatur kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya, secara komprehensif. Maka kini organisasi masyarakat sipil tengah memperjuangkan Rancangan Undang-UndangPenghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). RUU P-KS dianggap sebagai terobosan karena tidak hanya mencakup penghukuman kepada pelaku kekerasan seksual tapi juga mencakup usaha-usaha pencegahan yang komprehensif, penanganan pidana, rehabilitasi pelaku dan pemulihan bagi korban.

Dukungan terhadap keberadaan RUU P-KS ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur  secara komperhensif dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, peristiwa kekerasan seksual terus menerus terjadi. Bentuk kekerasan seksual semakin meluas, menyerang setiap orang terutama kepada anak dan perempuan dalam segala usia.

Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban dan keluarganya sangat berat. Dari pengalaman para korban, keluarga dan pendamping korban, ditemukan bahwa korban sangat sulit mengakses layanan medis, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya mereka justru sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma, seperti dikeluarkan dari sekolah dan tempat kerja mereka, dikucilkan masyarakat, dan dikawinkan dengan pelaku (Forum Pengada Layanan, 2015).

Dengan demikian maka telah terjadi ketidaklengkapan hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini membuktikan diperlukan suatu pembaharuan hukum yang diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.


Kekerasan pada Buruh, PRT, Kelompok Miskin dan LBT


Selain kekerasan seksual, terdapat kekerasan fisik dan psikis yang banyak menimpa kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT). LBT di Indonesia mengalami kekerasan baik secara fisik dan psikis, dari pembubaran setiap acara yang diadakan LBT oleh polisi hingga stigma negatif yang dilekatkan pada mereka. 

Selain mengalami kekerasan seksual dan psikis, para perempuan di Indonesia juga mengalami kekerasan ekonomi dan fisik. Secara ekonomi banyak buruh perempuan yang tak mendapatkan gaji dan fasilitas kerja yang sama dengan buruh rekannya laki-laki.

Selain itu para buruh perempuan di pabrik misalnya juga mengalami kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul dll. Data yang dihimpun Pokja Buruh Perempuan menyebutkan bahwa buruh perempuan sering Diancam / diintimidasi dengan kata-kata yang kata- kata kasar ataupun kata -kata yang menakut-nakuti, dimaki - maki, dihina. Ancaman, makian dan hinaan ini sangat beragam isiannya, dapat menjurus pada tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, peran kerja, dan lain-lain. Hal lain ada pelanggaran  maternitas seperti keguguran di tempat kerja belum dianggap sebagai kecelakaan kerja, tidak disediakannya fasilitas khusus bagi ibu hamil, tidak tersedianya ruang laktasi, tidak diberikannya cuti dan tunjangan pada buruh yang hamil ataupun melahirkan.

Hal yang sama juga menimpa para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hingga kini masihmemperjuangkan RUU Pekerja Rumah Tangga. PRT di Indonesia mengalami kekerasan ekonomi karena tidak mendapatkan jaminan yang memadai dalam bekerja, tidak ada kontrak kerja, hari libur, cuti dan jaminan sosial. Padahal PRT bekerja sama seperti para buruh lainnya. Kasus yang dialami buruh migran perempuan tak jauh beda, mereka mengalami hukuman mati, kasus trafficking, hilang kontak, kekerasan fisik dan seksual, tidak diperbolehkan pulang oleh majikan, menghadapi tuntutan hukum di negara lain, terlantar, pembatasan hak komunikasi, penahanan paspor, pembatasan waktu beribadah.

Kasus lainnya juga menimpa para perempuan yang mengalami penggusuran paksa. Perempuan korban penggusuran mengalami kekerasan berbasis gender. Hal ini telah terlihat dari kekerasan yang diperlihatkan aparat yang membawa dampak psikologis yang besar bagi perempuan.

Kasus lain yang menjerat perempuan adalah maraknya perempuan yang terjerat UU Informasi, Transaksi, Elektronik atau UU ITE Nomer 11/2008. Sejumlah perempuan harus dipenjara ketika menulis dan melakukan kritik.


Pemerintah Belum Menjamin Rasa Aman


Dari sejumlah kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menjamin rasa aman untuk perempuan. Maka di hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Joint Task Force yaitu antaralain Tim Komunikasi KOMNAS Perempuan, LAPPAN, KPKPST, Yayasan PUPA, Sanggar Suara Perempuan SoE, WCC Mawar Balqis, Yayasan Lambu Ina, Yayasan PULIH, Yayasan Embun Pelangi, eLSPA, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Swara Parangpuan, Posko Komunitas Desa Pungkol dan Arakan, PAMFLET, LRC KJ HAM, Change.org, Cahaya Perempuan WCC, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPUAN), Konde.co, MAPPI FH UI, Aliansi Remaja Independen, Magdalene.co, Majalah Kawanku, Sorge Magazine, perEMPUan, Sarmahita, LENTERA ID, IPPNU, LBH APIK, Aliansi Jurnalis Independen, Sisterhood Gigs, Campaign.com, Jakarta Feminist Discussion Group, Indonesia Feminist, Ardhanary Institute, Holla Back, Solidaritas Perempuan, One Billion Rising, Aliansi Laki-Laki Baru, helpnona.com, Centra Mitra Muda, Gerkatin, Jaringan Muda Lawan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan menyatakan sikap, yaitu: meminta pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan dengan mendukung peraturan dan perundang-undangan yang berperspektif perempuan.

Selain itu mendesak Pemerintah karena telah membiarkan pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, diskriminasi terjadi pada buruh perempuan dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM).

Dan selanjutnya menuntut Pemerintah menghormati CEDAW (Convention of the ellimination of all forms of discrimination againts Women) serta semua Undang-Undang dan ratifikasi yang terimplementasi dalam gerakan non-diskriminasi dan non kekerarasan.

Yang terakhir, mendesak MPR/DPR mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Luviana - www. Konde.co
Ingin tahu jadwal kegiatan seluruh organisasi di Indonesia yang terlibat dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Joint Task Force?

Kegiatan kampanye diawali dari 24 November 2016 hingga 10 Desember 2016 atau 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan hingga Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember.
Untuk detail informasi kegiatan, bisa dilihat pada
link jadwal kegiatan kampanye 16HAKTP:

What Can You Do?
Datang dan Dukung di setiap acaranya! Kedatangan dan dukunganmu sangat berarti untuk menghentikan kasus kekerasan seksual 
yang banyak terjadi!


Joint Task Force 16 HAKTP 

Joint Task Force merupakan kelompok kerja jaringan yang dibentuk oleh KOMNAS Perempuan dalam rangka kampanye #GerakBersama (Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan). 

Joint Task Force beranggotakan sejumlah organisasi yakni : Tim Komunikasi KOMNAS Perempuan, LAPPAN, KPKPST, Yayasan PUPA, Sanggar Suara Perempuan SoE, WCC Mawar Balqis, Yayasan Lambu Ina, Yayasan PULIH, Yayasan Embun Pelangi, eLSPA, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Swara Parangpuan, Posko Komunitas Desa Pungkol dan Arakan, PAMFLET, LRC KJ HAM, Change.org, Cahaya Perempuan WCC, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPUAN), Konde.co, MAPPI FH UI, Aliansi Remaja Independen, Magdalene.co, Majalah Kawanku, Sorge Magazine, perEMPUan, Sarmahita, LENTERA ID, IPPNU, LBH APIK, Aliansi Jurnalis Independen, Sisterhood Gigs, Campaign.com, Jakarta Feminist Discussion Group, Indonesia Feminist, Ardhanary Institute, Holla Back, Solidaritas Perempuan, One Billion Rising, Aliansi Laki-Laki Baru, helpnona.com, Centra Mitra Muda, Gerkatin, Jaringan Muda Lawan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan.

Agenda 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: #Gerakbersama

(Sumber: http://www.campaign.com/updates/id/3726)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Sekali lagi Walt Disney Picture merilis film animasi dengan tokoh super hero perempuan yang berjudul Moana. Film ini bercerita tentang Moana putri tunggal seorang kepala suku pulau terpencil, Chief Tui. Moana digambarkan sebagai gadis pemberani yang penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, Moana selalu penasaran dengan lautan dan bermimpi untuk menjelajahinya. Tatapi ayahnya menentang keinginannya, karena beranggapan bahwa kehidupan di luar pulau itu bahaya buat Moana. Ayahnya ingin dia kelak menggantikannya sebagai kepala suku. 

Ketika memimpin sukunya, Moana mendapatkan sebuah ujian. Ada kejadian misterius yang tidak bisa diselesaikan hanya di dalam pulau saja. Demi menyelamatkan rakyat, Moana bertekad untuk menyeberangi lautan dan menemui Maui, seorang manusia setengah dewa. Legenda mempercayai Maui sebagai solusi masalah di pulau. Film ini berfokus pada kisah tentang pencarian jati diri seorang gadis berjiwa petualang, yang sedang bergumul antara mewujudkan impiannya atau menjalani hidup sesuai dengan peran yang ditentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana menyelamatkan rakyatnya. Moana digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri dengan melakukan berbagai aktivitas hingga mengambil keputusan sendirian.

Karakter Moana tidak seperti kebanyakan film-film princess Disney yang digambarkan tidak berdaya hingga harus mendapat pertolongan pangeran tampan. Moana ini pertama kalinya film animasi yang tidak mengangkat cerita cinta dan terdampar pada pencarian suami. Dengan memunculkan tokoh-tokoh super hero perempuan seperti dalam film Mouna, Forzen dan Brave ini akan memberikan inspirasi pada anak-anak perempuan, kalau mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menolong orang lain, bisa menentukan nasibnya sendiri. Bahwa perempuan tidak harus menunggu pangeran tampan untuk mengubah nasibnya.

Film dengan super hero perempuan akan memberikan idola baru dan bisa menjadi role model buat anak perempuan. Dengan adanya super hero perempuan bisa memecahkan stigma perempuan di masyarakat yang patriaki,  yang selalu beranggapan bahwa perempuan itu lemah, membutuhkan pertolongan laki-laki dan tidak bisa menjadi pemimpin. Bahwa anak perempuan harus lemah lembut, membatasi gerak dan perilakunya, tidak mengajarkan mereka untuk mandiri.


Anak perempuan harus diajarkan untuk bisa melindungi dirinya, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan berani untuk bertindak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab . Berani mengekspresikan dirinya dan mengejar impiannya

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan saat ini mencapai 6,5%. Data-data ini dipaparkan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Endah Lismartini.

Divisi Perempuan AJI Jakarta, Raisya Maharani mengatakan namun data ini belum mengungkap pelecehan dan kekerasan yang dialami para pekerja media di Indonesia. Penyebabnya, banyak perempuan pekerja media yang tidak mau bercerita maupun mengungkapkannya.

“Selama ini korban-korban kekerasan seksual di perusahaan media yang belum mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpa mereka. Mereka juga mendapatkan tekanan dan kerap kesulitan untuk mencari lembaga yang bisa menampung dan mendampingi penyelesaian kasus mereka. Ini yang membuat para korban tidak mau untuk mengungkapkan. Karena itu, kami berencana membentuk posko pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual. Ini sangat mendesak agar bisa memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi korban”, kata Raisya Maharani, Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, Jumat 25 November 2016.

Berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih sangat rentan dialami jurnalis perempuan menjadi pertimbangan utama. Dari tahun ke tahun, kasus demi kasus terjadi.

Belum lama ini, seorang pekerja berstatus jurnalis magang di Radar Lawu, Jawa Timur, menjadi korban pelecehan atasannya. Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada pelaku.

Kejadian serupa juga pernah dialami enam pekerja media Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada 2013. Mereka dilecehkan di tempat mereka bekerja oleh atasannya. Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma mendalam.

Kasus-kasus diatas menambah data penelitian AJI mengenai kekerasan seksual yang dialami para pekerja media massa. Pada 2011, AJI Indonesia melakukan penelitian di tujuh kota besar Indonesia, melibatkan 135 responden jurnalis perempuan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 6,59 jurnalis mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan seksual dan kekerasan ketika bertugas.

Beberapa korban ada yang berani melaporkan kasusnya kepada pihak perusahaan ataupun kepolisian, namun tak jarang yang memilih bungkam karena beberapa alasan. Menurut penuturan korban yang memilih tidak melaporkan kasusnya, keputusan untuk bungkam lebih dilatari karena kekhawatiran akan menjadi bahan ejekan atau bahan gunjingan oleh teman-teman sekantor, seperti yang pernah dialami kebanyakan korban kekerasan seksual pada umumnya.

Faktor lain adalah karena menganggap apa yang mereka alami sebagai risiko pekerjaan. Sebagian lagi memilih diam karena takut dan trauma. Tindakan memilih diam karena takut dan trauma memang tak bisa disalahkan, namun juga tidak bisa dibenarkan. Ketika korban memilih diam, itu akan membiarkan pelaku tetap bebas dan memberi kesempatan pada pelaku untuk terus berkeliaran dan mencari korban berikutnya.


Pembentukan Posko Pengaduan


Aliansi Jurnalis Independen bersama Dewan Pers dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akan membentuk Posko Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual untuk Pekerja Media Massa. Posko ini dibentuk untuk menaungi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual di perusahaan media tempatnya bekerja. Rencananya, Posko tersebut akan didirikan di bawah naungan Dewan Pers dengan inisiasi bersama AJI dan Komnas Perempuan.

Rencana pembentukkan posko pengaduan ini disampaikan dalam konferensi pers di Warehouse, Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat 27 November 2016 hari ini. Rencana ini merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November-10 Desember), kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di
seluruh dunia.

Pada tahap selanjutnya, AJI, Dewan Pers, dan Komnas Perempuan akan melanjutkan koordinasi untuk menyusun pedoman penanganan kasus kekerasan sesksual untuk Dewan Pers dan meresmikan pendirian posko pengaduan kekerasan seksual bagi pekerja media pada 2017.

“Lewat posko ini, kami tidak hanya ingin memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual, tapi juga ingin mendorong perusahaan media untuk membuat pedoman antikekerasan seksual dalam perusahaan media,”kata Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers.

AJI berharap, keberadaan Posko Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Untuk Pekerja Media yang merupakan hasil kerja bareng Dewan Pers,Komnas Perempuan, dan Aliansi Jurnalis Independen, bisa menjadi wadah yang tepat bagi pekerja media massa yang mengalami pelecehan seksual.


(Konferensi pers rencana pembentukan posko pengaduan kekerasan seksual pekerja media yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, Divisi Perempuan AJI Indonesia, Endah Lismartini dan Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, Raisya Maharani/ Foto: Luviana)

Para perempuan akan memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 November. Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, www.konde.co selama sepekan yaitu dari tanggal 20 November-26 November 2016 akan menampilkan sejumlah artikel khusus bertema: kekerasan terhadap perempuan. Ini tak lain, untuk menyajikan fakta masih banyaknya kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan terus-menerus terjadi pada perempuan. Tulisan ini tak hanya menyajikan fakta, namun juga menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk menolak kekerasan. Selamat membaca. 



Estu Fanani, www.konde.co

Kekerasan terhadap perempuan berbasis gender masih banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Kekerasan yang terjadi karena dia berjenis kelamin perempuan dan karena nilai-nilai yang diyakini masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Kekerasan yang melahirkan dampak luas pada kehidupan perempuan, nilai-nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang dianggap lemah, yang dianggap warga negara kelas dua, yang dianggap tidak boleh berada di wilayah publik, yang dianggap tidak mampu memimpin atau menduduki jabatan tertentu dan mengemban tugas mengambil keputusan, atau makhluk yang dianggap hanya sebagai obyek seksual pemuas nafsu semata, sumber dari segala dosa.


Jaminan Rasa Aman Perempuan

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bebasis gender di Indonesia bukan hanya pada masalah penanganan kasus-kasusnya saja. Perlu upaya dalam pencegahan, perlindungan dan pemulihannya. Namun, dari kebijakan negara yang ada, masih menitikberatkan pada upaya penanganan kasusnya, sehingga ada kesenjangan dalam  pencegahan dan pemulihan. 

Jika ada layanan pemulihan, masih melihat hal itu terpisah dari pemeriksaan dan penyidikan di kepolisian hingga putusan hakim.

Sehingga, dalam kerangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban, perlu terus dilakukan penguatan kapasitas (kemampuan keahlian dan pengetahuan) dan kesadaran serta sensitivitas semua pihak dalam memahami dan melihat kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini. Perempuan korban bukan saja memiliki hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan, namun juga perlu jaminan rasa aman dan kepastian bahwa kekerasan yang dialaminya tidak terulang kembali pada dirinya maupun pada perempuan lain 

Semua itu merupakan tanggung jawab negara yang secara tegas telah tercantum di dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.


Forum Pengada Layanan

Dengan dasar perlunya penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh itulah, Forum Pengada Layanan (FPL) dibentuk pada tahun 2014. Dimulai dengan forum penguatan kapasitas (Forum Belajar) di tahun 2000 yang beranggotakan individu maupun organisasi masyarakat dan lembaga negara dalam memahami kekerasan terhadap perempuan dan upaya penghapusannya. 

Dari Forum Belajar menjadi Forum Pengada Layanan, dengan tujuan terpenuhinya hak korban melalui pelaksanaan tanggung jawab negara dan terwujudnya lingkungan yang mendukung pemberdayaan dan keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender.


Sebagaimana ditegaskan oleh Susi Handayani, Direktur Yayasan PUPA Bengkulu yang juga menjadi salah satu Dewan Pengarah Nasional FPL, bahwa FPL harus menegaskan perannya sebagai pemberi layanan yang dibutuhkan oleh korban, sehingga perlu proses belajar, berefleksi dan memperbaiki terus kapasitas lembaga dan profesionalitas kerjanya sebagai pengada layanan. 


FPL hingga 2015 ini menjadi wadah bagi 122 lembaga pengada layanan pendampingan hukum, psikologis, ekonomi, pemberdayaan dan sosial (crisis center) yang tersebar di 32 propinsi. Pada kenyataannya, banyaknya lembaga pengada layanan ini belum bisa menjangkau banyak korban kekerasan berbasis gender. Apalagi lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah, di tingkat propinsi atau kabupaten/kota masih banyak kelemahannya di sumberdaya dan pemahaman, bahkan ada yang tidak aktif. Hal ini menyebabkan lembaga pengada layanan yang diinisiasi masyarakat dan menjadi anggota FPL menjadi tumpuan harapan dari korban untuk membantu mereka menyelesaikan kekerasan sekaligus mendapatkan pemulihan. 

Hal yang berat bagi anggota FPL ketika tidak ada atau masih sedikit dukungan yang diberikan pemerintah kepada mereka, termasuk dengan minimnya ahli seperti psikolog, pendamping, pengacara, maupun layanan pemerintah terbatas dan sulit diakses seperti rumah aman dan layanan kesehatan gratis. Hal ini berarti, disamping mendampingi korban maupun keluarganya, lembaga pengada layanan juga perlu melakukan advokasi ke pemerintah maupun DPRD guna memastikan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban benar-benar dilaksanakan.


Samsidar, Dewan Pengarah Nasional FPL menambahkan, dalam perjalanan FPL hampir 3 tahun dalam pengadaan layanan bagi korban kekerasan, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dari internal FPL sendiri maupun dari luar FPL. Sumberdaya yang tidak merata karena factor geografis dan prioritas pengembangan wilayah di Indonesia, beban kerja pendampingan yang  tidak sebanding dengan jumlah SDM dan finansial dan keberlanjutan lembaga dalam hal ini regenerasi yang tidak dipersiapkan secara terencana di setiap lembaga anggota FPL, merupakan beberapa kendala yang bisa diidentifikasi. Sehingga, perlu terus dilakukan konsolidasi, berbagi sumberdaya, memperluas teman yang menjadi sahabat para penyintas, bekerja secara professional dan melebarkan jejaring layanan berbasis masyarakat lintas sector, serta menyinergikan semuanya dengan kebijakan dan program pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan peran aparat dan kelembagaan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput.


Sebagai wadah berkumpulnya lembaga-lembaga pengada layanan dari 32 propinsi, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yakni Januari hingga Maret 2016, FPL telah menerima pelaporan dan menangani sekitar 938 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 45.7% dari jumlah tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual di ranah personal/rumah tangga (incest) menjadi perhatian serius seperti di Nusa Tenggara Timur dan daerah lain. Situasi khusus seperti inilah yang saat ini upaya penanganannya (keamanan, keadilan dan pemulihan) tidak terjawab dengan system hukum sekarang ini. Karena banyak kasus incest dimana pelakunya umumnya orang tua atau anggota keluarga lain tidak terlaporkan dan korban tidak mendapatkan haknya atas keadilan, kebenaran, keamanan dan pemulihan.


FPL, Mendorong Tanggungjawab Negara

Dengan situasi seperti disebut di atas, mendorong tanggung jawab negara dalam pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender menjadi penting dilakukan. Antara lain melalui revitalisasi dan mengembalikan peran dan fungsi koordinasi P2TP2A dalam pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak , menguatkan mekanisme HAM perempuan dan mengembangkan pendidikan publik secara luas yang melahirkan kesadaran, empati, dan kritis pada kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. 

Kedepannya, FPL tetap secara otonom menjalankan layanan dan berjejaring dengan lembaga layanan pemerintah serta mendorong adanya standar layanan yang berpihak pada hak-hak korban.


Dan keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah menjadi komitmen internasional pemerintah Indonesia benar-benar diharapkan.


Beberapa anggota FPL dan hotline pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender:


1.      Jakarta: LBH APIK Jakarta, Hotline: 081285552430

2.      Tasikmalaya: Puan Amal Hayati Cipasung, Pengaduan kasus: 081320791434

3.      Pasuruan: Women Crisis Center, Pengaduan kasus: 0343-5612741, 08155138343

4.      Ambon: LAPAN, Pengaduan kasus: 081343068877

5.      Bengkulu: Yayasan PUPA, Pengaduan Kasus: 0736-23344

6.      Yogyakarta: Rifka Annisa, Hotline: 085799057765, 085100431298




Para perempuan akan memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 November. Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, www.konde.co selama sepekan yaitu dari tanggal 20 November-26 November 2016 akan menampilkan sejumlah artikel khusus bertema: kekerasan terhadap perempuan. Ini tak lain, untuk menyajikan fakta masih banyaknya kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan terus-menerus terjadi pada perempuan. Tulisan ini tak hanya menyajikan fakta, namun juga menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk menolak kekerasan. Selamat membaca.



Estu Fanani, www.konde.co 

Jakarta, Konde.co – Hari ini 25 November merupakan hari internasional anti kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1999 melalui resolusi no.54/134, dengan sejarah bahwa pada hari ini diperingati untuk mengenang pembunuhan keji tiga bersaudari Mirabal yang merupakan perempuan aktivis pejuang hak-hak buruh.

Komnas Perempuan bersama dengan Join Task Force Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Join Task Force K16HAKTP), sebuah jejaring yang melibatkan banyak lembaga di beberapa wilayah Indonesia, dalam konferensi pers (24/11) menginformasikan akan ada serangkaian kegiatan dengan beragam bentuk selama 16 hari yang dimulai 25 November hingga 10 Desember. Dengan mengangkat tema Wujudkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan berharap pemerintah dan DPR RI benar-benar melihat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi hal penting dan genting yang menjadikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual prioritas dan segera disahkan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, bahkan belum ada tindakan pencegahan yang sistematis di berbagai sector dilakukan.

Dari catatan tahunan Komnas Perempuan2016, terdapat 6500 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2015. Dan ini terjadi di ranah personal/rumah tangga maupun di ranah komunitas. Pola kekerasan seksual yang terjadi pun di beberapa tahun terakhir bahkan disertai dengan pembunuhan, dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dengan korban usia anak hingga dewasa.

“Perkawinan anak juga menjadi satu hal yang perlu ditegaskan kembali untuk menjadi perhatian, karena masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia,” tambah Yunianti.

Veni Siregar dari LBH APIK menjelaskan bagaimana hukum masih minim mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual, mulai dari substansi hukum, penanganan hukumnya hingga layanan pemulihan korban. Bagaimanapun, kekerasan seksual dampaknya terus dirasakan oleh korban sepanjang hidupnya, jika hal ini tidak tertangani dengan baik hingga pemulihannya, akan mengganggu kehidupan korban selanjutnya. Sehingga penting untuk terus mendorong segera dibahas dan disahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas 2016, namun belum menjadi prioritas pembahasan. Saat ini, dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI untuk penentuan prolegnas 2017. Sebagian besar fraksi di DPR RI mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

LBH APIK Jakarta menjadikan kekerasan seksual di Jakarta sebagai contoh bagaimana pentingnya jaminan hukum atas rasa aman bagi perempuan. LBH APIK mencatat sepanjang tahun 2015 menerima 573 kasus kekerasan terhadap perempuan, 40 kasus merupakan kekerasan seksual dan hanya 4 kasus yang berhasil diputus di pengadilan. Artinya, negara belum hadir bagi korban dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Padahal, Jakarta sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta Peraturan Gubernur No. 134 Tahun 2007 tentang penanggulangan sosial terhadap korban tindak kekerasan di propinsi DKI Jakarta. Namun pelaksanaannya sendiri masih belum maksimal.

Perempuan buruh, PRT, perempuan difabel, perempuan buruh migran, anak yang dilacurkan, perempuan dengan HIV-AIDS baik di pedesaan maupun di perkotaan juga menghadapi kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya. Dari pelecehan seksual, eksplotasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual hingga penyiksaan seksual. Sehingga, kepedulian bersama untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual menjadi penting.

Sophia Haque dari Lentera Sintas Indonesia anggota dari Join Task Force K16HAKTP menjelaskan bahwa kekerasan seksual harus menjadi kepedulian bersama karena kekerasan seksual tidak hanya menjadi persoalan perempuan saja. Itu yang mendasari kemudian lahirnya #GerakBersama.

Kampanye ini melibatkan 24 lembaga dengan sekitar 156 ragam kegiatan yang melibatkan banyak orang dari orang muda, buruh, akademisi, masyarakat umum, guru, pemerintah, aparat penegak hukum, pegiat seni, dari tingkat nasional hingga tingkat dusun.


Para perempuan akan memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 November. Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, www.konde.co selama sepekan yaitu dari tanggal 20 November-26 November 2016 akan menampilkan sejumlah artikel khusus bertema: kekerasan terhadap perempuan. Ini tak lain, untuk menyajikan fakta masih banyaknya kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan terus-menerus terjadi pada perempuan. Tulisan ini tak hanya menyajikan fakta, namun juga menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk menolak kekerasan. Selamat membaca. 



Luviana – www.konde.co

Mirabal adalah sebuah tonggak. Tonggak, sebuah simbol dari para perempuan yang berani untuk melawan. Atas kediktatoran yang terjadi pada rakyat, atas kesewenang-wenangan yang terjadi pada Dominika. Sejak 25 November di tahun 1960 tepat di hari kematian mereka, semangatnya terus menjalar hingga kini.

Seluruh dunia memperingati hari ini sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Di hari ini kita juga memperingati kematian dan darah pengorbanan Mirabal. Darah Mirabal adalah penyambung kisah-kisah kekerasan perempuan yang terjadi dari dulu hingga kini.

Malam itu, 25 November 1960, Minerva Mirabal dan 2 saudara perempuannya Maria Teresa Mirabal dan Patria Mirabal yang sedang dalam perjalanan menuju Puerro Plata tempat suami Patria dan Minerva ditahan di penjara La Cuarenta, Jeep yang mereka tumpangi dihentikan paksa oleh antek-antek Trujillo. Saat itulah terjadi pembunuhan atas ketiganya.

Karena kekejaman yang terjadi, warga Dominika kemudian memperingati hari ini sebagai hari penyiksaan terhadap perempuan. PBB selanjutnya menetapkan tanggal 25 November sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. 


Gerakan Mirabal 

Minerva, Maria dan Patria terlahir dari keluarga petani yang berpikiran maju. Ibu mereka, Marcedes Reyes merupakan perempuan buta huruf. Dari sinilah, ia kemudian berpikir bahwa anak-anak perempuan mereka harus sekolah dan berpendidikan tinggi, ia tak mau mereka mempunyai nasib sama seperti dirinya.

Minerva disebut sebagai perempuan paling pemberani di keluarga ini. Semenjak remaja, ia beberapakali berhadapan langsung dengan diktator. Ia juga menjadi pelopor gerakan bawah tanah yang kemudian disebut “The movement of the Fourteenth of June” yang menentang kediktatoran Trujillo.

Minerva, Maria dan Patria terlibat dalam gerakan revolusioner bawah tanah di Republik Dominika. Gerakan Mirabal bersaudara ini merupakan perlawanan terhadap rezim diktator Rafael Trujllo (1930-1961) yang menebarkan rasa takut, kebencian, kediktatoran diantara rakyat Republik Dominika kala itu.

Trujillo menjadi presiden di Dominika pada tahun 1930-1938, 1942-1952, dan kemudian meneruskan pemerintahan secara diktator dan menghabisi siapa saja yang menentang dirinya. Selama lebih dari 30 tahun memerintah, rezim Trujillo menghabisi 50.000 bangsa Haiti dan Dominikan.

Pada tanggal 14 Juni 1960 , Minerva Mirabal dan 2 saudara perempuannya Maria Teresa Mirabal dan Patria Mirabal bergabung dengan Gerakan 14 Juni yang diketuai oleh Manolo. Mereka bertiga kemudian dikenal sebagai para kupu-kupu Dominika, ini sebagai sebuah simbol keikutsertaan aktif mereka bersama kaum  buruh disana kala itu.

Gerakan revolusi ini pada akhirnya bocor ke telinga pemerintah rezim Rafael Trujllo,  hingga berujung pada penangkapan dan penahanan para aktivis ke penjara yang memiliki fasilitas penyiksaan paling lengkap di Republik Dominika. Penangkapan dan penyiksaan kepada para aktivis muda ini menyulut kemarahan rakyat Republik Dominika. Mereka menuntut pembebasan para tahanan politik. Dunia Internasional juga menyampaikan kecaman-kecaman keras. Karena tekanan bertubi-tubi inilah Trujillo kemudian membebaskan para tahanan perempuan.

Gerakan melawan rezim semakin meluas di kalangan rakyat. Trujillo menaruh dendam pada Minerva Mirabal dan berniat membunuh Minerva Mirabal bersaudara.

Malam itu, 25 November 1960, Minerva Mirabal dan 2 saudara perempuannya Maria Teresa Mirabal dan Patria Mirabal yang sedang dalam perjalanan menuju Puerro Plata tempat suami Patria dan Minerva ditahan di penjara La Cuarenta. Jeep yang mereka tumpangi dihentikan paksa oleh antek-antek Trujillo. Saat itulah terjadi pembunuhan atas ketiganya.

Jenazah Mirabal bersaudara dikumpulkan di sepanjang sisi jalan mendaki antara Puerto Plata dan Santiago. Mobil Jeep mereka sendiri didorong ke dalam jurang, untuk membuatnya seakan-akan sebagai sebuah kecelakaan. Waktu tragedi pembunuhan itu terjadi, Patria berusia 36 tahun, Minerva berusia 34 tahun, dan Maria Teresa yang paling termuda berusia 24 tahun.

Mirabal bersaudara menjadi simbol perjuangan kaum feminis paling popular di negeri-negeri Amerika Latin. Kisah Mirabal bersaudara dimasukkan ke dalam buku-buku teks pelajaran sejarah di Dominika.

Dan kini, darah perjuangan Mirabal merupakan penyambung bagi perempuan-perempuan korban di seluruh dunia yang berani untuk melawan.


Sumber:
1. http://www.kanisiusmedia.com/inspirasi/grid/471
2. http://my-classic-books.blogspot.co.id/2012/11/facts-behind-mirabal-sisters.html
(Foto: Genderpedia)
Para perempuan akan memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 November. Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, www.konde.co selama sepekan yaitu dari tanggal 20 November-26 November 2016 akan menampilkan sejumlah artikel khusus bertema: kekerasan terhadap perempuan. Ini tak lain, untuk menyajikan fakta masih banyaknya kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan terus-menerus terjadi pada perempuan. Tulisan ini tak hanya menyajikan fakta, namun juga menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk menolak kekerasan. Selamat membaca. 



Luviana – www.konde.co

Inilah yang disebut kekerasan ekonomi ketika gaji tak dibayarkan, THR tidak diberikan. Kondisi inilah yang dialami sejumlah perempuan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Di luar itu, ada PRT yang mendapatkan kekerasan, ditampar. Juga stigma dan perlakuan yang selalu menganggap PRT sebagai kelas yang berbeda dengan majikan.

Saya sendiri masih melihat, perlakuan ini masih terus terjadi pada para PRT. Pekerjaannya tak dianggap penting, jika pekerjaan mereka sudah selesaipun, tak pernah dianggap beres.

Hal lain, dalam soal pembagian kelas, PRT selalu dianggap sebagai kelas terbawah baik di rumah maupun di masyarakat. Dianggap buruhpun tidak. Bahkan muncul banyak stigma yang melekat, seperti: mereka tak bisa disejajarkan dengan majikan, tak boleh bermain, tak boleh keluar rumah. Mengerjakan seluruh pekerjaan rumah selama lebih dari 15 jampun mereka jalani.  

Ida Ruwaida, peneliti Universitas Indonesia bersama ILO kemudian melakukan pemetaan di 3 kota tentang kondisi PRT di Indonesia, yaitu di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya. Ida memaparkan hal ini dalam sebuah diskusi media yang dilakukan International Labour Organisation (ILO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada Rabu, 23 November 2016 harin ini.

Ia menyatakan bahwa muara persoalan PRT ternyata ada pada majikan. Selama ini inilah yang terjadi:

1. Selama ini, para majikan atau pengguna PRT menyatakan setuju jika PRT tidak dianggap pembantu, tetapi dianggap pekerja. Namun majikan juga menyatakan bahwa PRT ini merupakan pekerja yang berbeda, bukan seperti pekerja lainnya. Para majikan menyatakan bahwa para PRT tidak berhak mendapatkan hak-haknya.

“Mereka setuju tetapi kemudian sepertinya buru-buru tidak setuju jika PRT adalah pekerja seperti lainnya,” ujar Ida Ruwaida.

Ada persoalan inkonsistensi, jelas ini yang terjadi.

2. Para majikan ternyata tidak pernah setuju jika PRT mendapatkan haknya. Selama ini tidak pernah ada kontrak, perjanjian kerja, negosiasi gaji, jaminan sosial untuk para PRT.

3. Persoalan kelas, yaitu majikan masih menganggap bahwa PRT merupakan kelas bawah dan belum dianggap sebagai orang yang sejajar dengan manusia lain.

“Misalnya ada PRT yang membutuhkan kacamata, majikannya bilang, PRT saja kog butuh kacamata?,” kata Ida Ruwaida.

4. Pengabaian hak PRT yang seharusnya mendapatkan waktu libur dan cuti.

Koordinator JALA PRT, Lita Anggraeni menyatakan bahwa kondisi pembagian kelas dan dalam situasi perbudakan modern ini hingga sekarang masih terus terjadi. PRT tetap saja dianggap sebagai orang lain di rumah.

“Ada PRT yang gajinya masih Rp. 300 ribu, ada yang bekerja 15 jam hingga 20 jam perharinya dan selalu dianggap salah ketika bekerja. Tidak pernah benar.”

Menurut Lita, kondisi perjalanan PRT hingga sekarang tak kunjung membaik. Apalagi dengan banyaknya kekerasan yang dialami para PRT akhir-akhir. Lita menambahkan tak ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu agar secepatnya meratifikasi Konvensi ILO 189 dan bagi DPR segera mensahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (UU PRT).

“Jika UU PRT disahkan, maka yang terjadi yaitu terjadinya lompatan besar dalam transformasi sosial di Indonesia. Jika dulu PRT dianggap budak di masa kolonial, lalu dianggap pembantu hingga kini, maka dengan adanya UU ini akan terjadi perubahan yang luar biasa, yaitu PRT dianggap sebagai manusia,” ujar ida Ruwaida.

Para PRT membenarkan kondisi ini. Ani, salah satu PRT korban kekerasan majikan menyatakan bahwa inilah yang dibutuhkan PRT. Mereka butuh ada undang-undang yang mengakui keberadaan PRT. Jika itu terjadi maka Ani yakin, tak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi pada para PRT.

Selama ini, advokasi UU PRT sangat sulit dilakukan padahal sudah dilakukan selama 10 tahun lebih. Salah satu penyebabnya, anggota DPR yang notabene adalah majikan, ketika di bekerja masih menganggap dirinya tetap sebagai majikan. Apalagi ketika membahas soal PRT. Padahal menurut Muhammad Nour dari ILO, seharusnya DPR berlaku sebagai negarawan, yang memperjuangkan nasib PRT. Bukan memposisikan diri sebagai majikan. Ini merupakan hal tersulit dalam sejarah perjuangan PRT di Indonesia.

Yang harus dilakukan adalah membongkar mitos ini, jika tidak maka nasib PRT tak akan juga berubah. Hingga ujung waktu.





Para perempuan akan memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia yang jatuh setiap tanggal 25 November. Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, www.konde.co selama sepekan yaitu dari tanggal 20 November-26 November 2016 akan menampilkan sejumlah artikel khusus bertema: kekerasan terhadap perempuan. Ini tak lain, untuk menyajikan fakta masih banyaknya kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan terus-menerus terjadi pada perempuan. Tulisan ini tak hanya menyajikan fakta, namun juga menjadi bagian dari perjuangan perempuan untuk menolak kekerasan. Selamat membaca. 


Luviana – www.Konde.co

Bagaimana cara mengajak kampus atau universitas untuk peduli pada persoalan kekerasan terhadap perempuan? Feminist.org menuliskan sejumlah contoh yang dilakukan kampus-kampus di Amerika, tentang bagaimana mereka melakukan kampanye dan advokasi menghapuskan kekerasan seksual:

1. Pertama, yang dilakukan adalah membuat peraturan bahwa kampus harus steril terhadap kekerasan seksual

2. Dalam aturan tersebut harus diperjelas hak-hak korban dan tanggung jawab sekolah untuk memberikan informasi tentang proses yang relevan, disiplin, kemungkinan sanksi untuk pelanggaran seksual, dan bagaimana cara menyelamatkan korban.

3. Sekolah diminta untuk membuat program pendidikan pencegahan proaktif pada relasi dan juga memberikan pendidikan seksualitas.

4. Ada mekanisme penyelesaian untuk pelecehan di kampus, yaitu kedua pihak harus memiliki kesempatan yang sama hadir dalam proses penyelesaian.

5. Pengurus sekolah yang melakukan proses penyelesaian harus dilatih tentang cara bagaimana memberikan perspektif pada korban dan mempromosikan akuntabilitas.

6. Korban harus diberitahu tentang hak atas layanan konseling dan pilihan-pilihan untuk melaporkan kejadian yang ia alami.


Cara lain untuk menolak kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu berkampanye dan melakukan unjuk rasa, teknis unjuk rasa antaralain:

• Memetakan rute yang dapat diakses meliputi kampus Anda.

• Biarkan keamanan kampus tahu tentang acara tersebut.

• Melakukan kampanye pencegahan melalui Facebook di event-event serta menyebarkan informasi apapun terkait kekerasan seksual terhadap perempuan.

• Undang pejabat kampus yang bekerja pada isu-isu kekerasan seksual dan memberi mereka kesempatan untuk menginformasikan tentang layanan yang mereka berikan.


Lalu bagaimana cara melakukan kampanye anti kekerasan?

1. Melakukan kampanye secara online dan membuat situs anti kekerasan seksual di kampus yang bisa diakses semua mahasiswa dan akademika kampus

2. Tatap muka dan sharing

3. Mengadakan banyak kegiatan terkait isu tersebut

4. Mengajak semua pihak di kampus untuk menulis kampanye penolakan kekerasan seksual

5. Melakukan survey yang relevan dengan isu

6. Mempublikasikan temuan yang mengesankan berperspektif korban dan menyebarkannya ke pers untuk kampanye secara lebih meluas


Referensi http://feministcampus.org/campaigns/campus-violence/