Sica Harum- www.Konde.co

Ternyata kita bisa memilih jatuh cinta pada apa, dan pada siapa. Ia tidak datang tiba-tiba. Bisa direncanakan, bisa diupayakan.

Kok kayaknya capek ya, untuk jatuh cinta saja kok butuh usaha dan upaya, butuh modus tingkat dewa? Apa enggak bisa jatuh cinta dengan sederhana? Yang kalau ditanya, tak bisa jawab alasannya apa.

Bisa aja sih. Tapi setelah itu, tetap kok butuh usaha.

Sebab umur perasaan yang ‘tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan’ itu tak lama. Untuk memperpanjang, ada kerja keras.

Hubungan yang hangat dan selalu membara, biasanya karena punya satu musuh bersama. Misalnya,ada larangan, atau malah tak disetujui keluarga. Semakin dilarang, semakin si pacar terlihat begitu menawan.

Sama halnya jatuh cinta pada hal yang kita kerjakan. Kita bisa pilih, lalu berusaha (baca: belajar) habis-habisan, sehingga skill bertambah. Makin pintar, makin pede, makin diapresiasi. Kalau apresiasi tinggi, kita makin happy. Makin terus berkembang dan terbang tinggi.

Lalu kita bilang, “Because I am working with passion.”

Well, sebetulnya enggak gitu juga sih. Bukan renjana (passion) yang memilih kita untuk canggih di satu hal, tapi karena kita milih mau senang mengerjakan apa. Dan itu, terkait erat dengan apa yang kita asup. Buku yang kita baca. Film yang kita tonton. Musik yang kita nikmati.  Aktivitas yang kita jalani. Serta pendapat orang lain yang sering kita dengarkan.

Dan lagi-lagi, kita seharusnya punya opsi untuk membaca buku bagus, menonton film bagus, menikmati musik bagus, menjalani aktivitas yang baik, serta mendengarkan pendapat yang relevan.

Buat saya, ini adalah formula jatuh cinta yang pas, yaitu mencoba berpikir positif, menjalani semuanya dari hal baik, menolak hal buruk. Menolak semua kekerasan, diskriminasi yang membuat hidup semua orang menjadi buruk. Ini betul betul formula jatuh cinta yang pas.


*Muhammad Berlian Nuansa Adidaya- www.Konde.co

Mudah saja kalau ingin jadi pemimpin, baik itu menjadi presiden, gubernur, atau sekadar menjadi ketua organisasi di kampus.

Tawarkan kebijakan yang populis, yang disukai mayoritas, pasti beres semuanya.

Retorika yang enak didengar itu selalu dijual. Meski kosong substansi, orang cenderung lebih senang mendengar kata-kata manis. Bukan berarti orang-orang cukup bodoh untuk mengabaikan visi-misi sesungguhnya dari sang calon. Visi-misi yang revolusioner dan menggugah juga perlu, asal (lagi-lagi) populis, kalau masih ingin dipilih.

Paradigma ini berlaku hampir di mana-mana. Sedikit sekali calon pemimpin yang berani menawarkan kebijakan-kebijakan yang meski tidak populis, tetapi sebenarnya krusial. Kalaupun ada, biasanya yang seperti itu akan jarang dilirik.

Kelompok mayoritas lebih sering memposisikan sikap secara absolut, menolak mengubah persepsi terhadap hal-hal yang sudah dianggap beres perdebatannya. Calon pemimpin yang dinilai tidak memahaminya apalagi menentang, tak akan pernah dilirik.

Hal yang sama selalu terjadi dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, termasuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan tahun 2017 ini. Ketiga pasangan calon boleh dikatakan memiliki visi-misi dan paradigma pembangunan yang berbeda-beda. Masing-masing menawarkan solusi yang diyakini mampu menyelesaikan masalah-masalah krusial yang sudah mendarah daging di Jakarta. Mulai dari soal penggusuran, kemacetan, isu pendidikan, layanan kesehatan, dan banyak lagi.

Namun seolah sudah saling sepakat, tidak ada satu pasangan calonpun yang mengkampanyekan hak-hak perempuan, hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender  (LGBT), atau kelompok-kelompok minoritas lain dengan sangat lantang.

Kalau permasalahan kelompok marjinal seperti perempuan dan LGBT dibilang tak krusial, sama sekali tidak benar. Belum terwujudnya ruang publik di Jakarta yang bebas pelecehan bagi perempuan adalah salah satu contoh mengapa persoalan perempuan sangat penting menjadi satu perjuangan di ibukota.

Sampai kini, masih cukup sulit bagi seorang perempuan untuk bebas berada di ruang publik tanpa mendapat gangguan-gangguan dari laki-laki di sekitarnya. Mulai dari sekadar memandang, catcalling, sampai yang lebih parah seperti molesting

Belum lagi persoalan otoritas tubuh perempuan dalam konteks cara berpakaian yang harus menjadi kewenangan seorang perempuan secara utuh, yang sering dijadikan dalih bagi para misoginis untuk melecehkan perempuan yang berpakaian agak terbuka.

Kaum LGBT perlu ekstra hati-hati dan waspada tiap kali mengadakan forum. Atensi publik perlu diminimalisir agar pihak-pihak yang suka merusuh tidak datang dan membubarkan forum mereka.

Untuk sekadar menyalurkan hak berekspresi sebagai warganegara saja, ketakutan selalu membayangi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak kunjung memberikan landasan penghormatan hak asasi manusia bagi mereka. Landasan yang mampu mengeluarkan mereka dari stigma negatif yang sampai sekarang dipegang otoritasnya oleh pemerintah dan masyarakat.

Bahkan, pemerintah malah terkesan menolak menghapus stigma tersebut, karena (lagi-lagi) membeberkan hak pada LGBT bukanlah merupakan tindakan yang populis. Hal ini tak ubahnya adalah pemberangusan hak mereka yang sudah dijamin konstitusi.

Apalagi, dalam upaya pembebasan hak-hak perempuan dan kelompok LGBT, penolakan paling kuat berasal dari kelompok-kelompok religius. Kelompok yang memiliki basis massa kuat, karena dapat mengekspansi massanya dengan memanfaatkan identitas agama yang dibawa.

Sehingga, kalaupun kelak ada pemimpin yang berani mengambil keputusan tidak populis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kaum LGBT, akan ada yang mengatakan itu sebagai upaya pembangkangan agama.

Memang, harus diakui wajar-wajar saja seorang politisi menyusun strategi agar bisa dipilih. Sistem pemilihan yang mengandalkan suara terbanyak mau tak mau menegaskan kuasa mayoritas terhadap nasib keseluruhan kelompok. Suara mayoritas inilah yang harus direbut agar mampu naik ke tampuk kekuasaan. Persoalannyapun menjadi dilematis.

Resiko penolakan yang besar memaksa pemerintah tidak kunjung melakukan hal serius untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, menolak menjalankan tugas mereka yang terlalaikan sejak lama.

Isi kampanye calon-calon pemimpin baru juga terkesan “tidak berniat”mengurusi tugas yang dilalaikan ini. Di saat yang sama, Amerika Serikat baru melantik pemimpin “berani salah” yang misoginis dan intoleran, Jakarta justru kekurangan pemimpin dan calon pemimpin yang berani bersikap benar.

Pada akhirnya, tidakkah mereka hanya takut kekurangan pemilih?


(Foto: Kaskus)

*Muhammad Berlian Nuansa Adidaya,  adalah seorang mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
Poedjiati Tan - www.konde.co 

Waktu saya kecil Tahun Baru Imlek adalah hari yang selalu saya tunggu-tunggu. Hari imlek adalah hari yang menyenangkan bagi saya, selain memakai baju baru dan mendapatkan angpao, juga dimana semua keluarga besar berkumpul. Semua saudara yang berada di luar kota akan datang. Malam Tahun Baru kami selalu makan besar di rumah kakek saya. Menu yang disajikan ada kerang, ayam, babi, daging sapi, ikan laut. Saya masih ingat kata nenek saya makan kerang yang banyak biar besok dapat angpau banyak. Semua masakan memilik arti masing-masing, dan semuanya dimasak sendiri oleh nenek dan Tante saya. Tidak ada satu masakanpun yang dibeli di restoran.

Waktu kecil saya tidak ikut merasakan kerepotan itu semua. Ketika dewasa saya mulai menyadari kerepotan perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dua minggu sebelum perayaan dimulai. Kami harus membersihkan rumah, mengecat, memperbaiki semua kerusakan, menghias rumah dan lain-lain. Setelah itu kami mulai mempersiapkan untuk sembayang kepada leluhur, membeli perlengkapan sembayang, menyiapkan angpo yang akan dibagikan,dan juga tentunya pakaian baru untuk seluruh keluarga. Dahulu semua kue untuk Sembayang leluhur harus dibuat sendiri, seperti bakpo, kue mangkok, kue thok dan tentunya kue ranjang. Tetapi sekarang semua bisa dibeli langsung di pasar. Sembayang kepada leluhur yang telah meninggal biasanya dilakukan satu hari atau dua hari sebelum Tahun baru Imlek. Di keluarga kami sembayang leluhur dilakukan dua hari sebelum Tahun Baru Imlek sebab kami juga harus mempersiapkan pesta malam Tahun Baru Imlek.

Semua persiapan Tahun Baru Imlek dilakukan oleh para perempuan. Mereka melakukannya bersama-sama, Jaman dahulu keluarga besar selalu tinggal satu atap atau satu rumah besar. Seperti keluarga kakek buyut saya, Rumah besarnya dihuni oleh delapan Kepala Keluarga. Ketika makan bersama selalu ada tiga meja besar dan para perempuan yang menyiapkannya bersama-sama. Ketika persiapan perayaan juga ada beberapa mitos yang pantang dilakukan oleh perempuan. Misalnya ketika membuat bakpao, para perempuan tidak boleh dalam keadaan sedang mens karena itu akan membuat bakpo menjadi bantat. Pernah terjadi sepupu yang mulai beranjak dewasa ikut membantu mengaduk adonan dan ketika itu dia mulai mens pertama dan semua bakpo yang dia kerjakan menjadi bantat.    
 
Perayaan Tahun Baru Imlek tidak jauh berbeda dengan Hari raya Idul Fitri, dan memang perempuan yang paling repot dalam mempersiapkan semuanya. Ketika Tahun Baru Imlek para perempuan juga harus menjaga agar anak-anak yang masih kecil atau bayi tidak menangis pada hari itu karena akan membuat kesialan sepanjang Tahun. Menjaga rumah agar tetap bersih karena kami tidak boleh menyapu atau membersihkan rumah selama tiga hari. Konon katanya kalau menyapu sama halnya dengan menyapu rejeki keluar rumah. Bila terjadi sesuatu yang menyebabkan kotor maka akan disapu masuk kedalam rumah dan nanti hari ketiga setelah perayaan baru akan dibuang keluar.

Meskipun banyak kerepotan yang harus dilakukan, kami, semua para perempuan melakukannya dengan suka cita. Sebab kami percaya bahwa bila melakukannya dengan kegembiraan maka tahun mendatang akan diberikan keberuntungan, rejeki, kesehatan dan kebahagian bagi seluruh keluarga. Itu sebabnya kenapa ucapan selamat Tahun Baru Imlek :

恭喜發財, 新年快樂 , 祝你身體健康, 全家幸福, 萬事如意 , 愿天父 保佑你

Gong Xi Fa Cai! Xin Nian Kuai Le.Zhù Ni Shenti Jiànkäng, Quanjiä Xingfu,Wànshì Ruyì, Yuan Tian Fu baoyou ni  Yang artinya Selamat Tahun Baru, semoga diberikan kesehatan yang baik, kebahagian dan keberuntungan buat kelarga dan selalu diberkati.


(Foto: Koleksi Pribadi Anita Andong Vivi dan Jo Yohanna Wardhani)  

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Aleta Baun, perempuan dari Mollo, Nusa Tenggara Timur yang gigih berjuang mempertahankan lingkungan hidupnya dari berbagai kegiatan tambang, meraih penghargaan Yap Thiam Hien Award 2016.

Aleta Baun, dalam perjuangannya kemudian menggunakan pendekatan non-kekerasan (non-violent) untuk membangkitkan kesadaran warga terhadap kelestarian alamnya. Ia mengajak puluhan kaum ibu di 3 suku disana untuk melakukan aksi protes dengan menenun di celah gunung batu yang akan ditambang. Saat protes sambil menenun itulah, kemudian banyak warga yang mendukung perjuangan Aleta Baun dan para perempuan disana. Hutan bagi perempuan adalah tempat mereka hidup, bercocok tanam, mencari makan, mencari bahan benang untuk menenun, membuat obat-obatan untuk masyarakat dan anak-anak disana.

Aksi ini berlangsung selama setahun dan membuahkan hasil, dua perusahaan tambang, PT. Soe Indah Marmer dan PT. Karya Asta Alam angkat kaki dari bumi Mollo. Dan ini dilakukannya secara konsisten sejak 17 tahun yang lalu.

Penghargaan terhadap Aleta Baun atau Mama Aleta diserahkan di Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2017 lalu. Penghargaan ini diberikan karena kegigihannya yang terbukti mampu mentransformasikan dirinya menjadi pejuang lingkungan yang tidak pernah takut dan sangat damai dalam melakukan penolakan terhadap kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur.

Mama Aleta, dengan keteguhan hati dan keberaniannya membuat dirinya menjadi panutan dan pemimpin dari sebuah gerakan untuk menyelamatkan alam, menyelamatkan martabat manusia, menyelamatkan lingkungan dan hak asasi manusia dari serbuan komersialisme industrialisasi, dari serbuan kerakusan dan ketamakan dunia usaha yang tidak perduli dengan lingkungan.

Dalam pernyataanya di malam penghargaan, dewan juri Yap Thiam Hien Award 2016 yang terdiri atas: Prof. Dr. Todung Mulya Lubis (Ketua Yayasan Yap Thiam Hien), Dr. Makarim Wibisono (mantan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa), Dr. Sandra Hamid (Direktur The Asia Foundation), Zumrotin K. Susilo (aktivis perempuan dan anak) dan Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), menyatakan bahwa Mama Aleta mempunyai capaian yang luar biasa karena ia berhasil mentransformasikan gerakan yang sebetulnya , dari gerakan individual, concern, yang kemudian ia bisa mentransfer ini ke masyarakat sekitarnya, untuk juga terlibat di dalam gerakan untuk menolak penambangan marmer di Mollo.

Yap Thiam Hien Award diberikan sejak tahun 1992 kepada individu atau kelompok atau lembaga yang teguh berjuang di bidang penegakan hak asasi manusia (HAM), yang ditujukan untuk mempromosikan pentingnya penegakan dan perjuangan HAM di Indonesia. Para penerima Yap Thiam Hien Award ini merupakan individu atau kelompok atau lembaga yang sangat sulit dibantah peran, kiprah dan kerjanya dalam membela dan mempromosikan HAM.

Yap Thiam Hien Award (YTHA) didedikasikan untuk mereka, yaitu individu atau kelompok atau lembaga yang telah bekerja bertahun-tahun, dengan dedikasi, berani dan konsisten di bidang pembelaan hak asasi manusia (HAM). Mereka yang berhasil mempengaruhi dan mentrasformasikan lingkungannya ke arah kebebasan, dengan memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan hak-hak para korban serta memberikan akibat-akibat yang baik bagi pemahaman orang lain terhadap hak asasi manusia. Mereka adalah pelopor dan teladan dalam usaha-usaha untuk membebaskan banyak orang dari rasa takut.


(Foto: Mai Jebing Ecosisters)


Luviana – www.Konde.co

Jakarta, Konde.co -Selang sehari setelah kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut buruh migran lewat jalur irregular yang menewaskan setidaknya 9 orang buruh migran  dan 6 diantaranya perempuan,  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat cuitan di twitter pribadinya yang berbunyi:

“Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.”

Pernyataan Fahri Hamzah ini, mendapat respon dari para organisasi buruh migran, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) antaralain: SBMI, KSPI, KSBSI, KSPSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, KOTKIHO, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRT, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, PBH-BM, Migrant Aids Indonesia, Institute for Ecosoc Rights, JBM Jawa Tengah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memeriksa Fahri Hamzah terkait pelanggaran kode etik pasal 9 ayat 2 Peraturan DPR No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik.

JBM juga menyatakan bahwa pernyataan Fachri Hamzah ini menjadi salah satu cerminan bagaimana para pembuat UU di negara ini memandang pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga, yang saat ini mendominasi komposisi pekerja migran di luar negeri.

“Ini merupakan pandangan yang penuh prasangka, dan memandang pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang hina. Lebih lagi, menganggap para pekerja rumah tangga migran yang bekerja sepanjang hari ini hanya mengharap belas kasihan semata, dan bukan bahwa mereka berhak diperlakukan dan mendapatkan hak seperti pekerja,” ujar Savitri Wisnu dari JBM.


Stigmatisasi Perempuan PRT


Lebih jauh lagi, JBM melihat bahwa pernyataan semacam ini juga mencerminkan pandangan yang menganggap pekerjaan rumah tangga tidak lebih mulia daripada pekerjaan “berketerampilan tinggi”. Dengan kata lain, menyatakan pekerjaan yang dilakukan sebagian besar ibu rumah tangga dan perempuan di Indonesia ini juga tidak setara dengan pekerjaan “berketerampilan tinggi”

Hadirnya pekerja rumah tangga, adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari globalisasi. Di Singapura, Hong Kong, bahkan juga di Jakarta, pekerja rumah tangga menjadi sebuah kebutuhan, ketika perempuan harus bekerja di ruang publik, sementara tanggung jawab domestik, dengan perspektif partriarkis yang lazim ditemui, tetap menjadi tanggung jawab perempuan.
Padahal, dengan tekanan ekonomi yang luar biasa, perempuan bekerja adalah kebutuhan dan bukan sekedar ekspresi aktualisasi diri. Pengalihan pekerjaan domestik ini diperburuk ketika negara memilih untuk memandang kerja reproduksi seperti pekerjaan rumah tangga sebagai urusan privat dan bukan urusan publik.

Harus diakui, pekerja rumah tangga migran Indonesia, rentan eksploitasi. Dan pandangan penuh prasangka dari anggota DPR ini mencerminkan minimnya keberpihakan dari para pembuat UU untuk mendorong perlindungan yang lebih signifikan terhadap pekerja Indonesia di LN.

“Sudah saatnya negara melakukan tindakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang sudah menyumbang remitansi senilai lebih dari 62 T di tahun 2016. Ketimbang mengeluarkan pernyataan tidak produktif, sudah saatnya DPR sebagai pengambil kebijakan harusnya menjadi motor yang mendorong adanya: percepatan revisi UU 39 yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan tidak kunjung disahkan, memastikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dengan mendorong adanya payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga di nasional, termasuk mendorong pemerintah untuk mengesahan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Payung hukum ini menjadi dasar negosiasi pemerintah Indonesia bagi perlindungan minimum pekerja rumah tangga migran di luar negeri,” ujar Savitri Wisnu. 


Poedjiati Tan - www.konde.co

Waktu kecil saya pernah bertanya ke mama saya, kenapa nama panggilan saya nyimuk? Lalu mam saya bercerita kalau saya tidak suka dengan nama panggilan saya dan minta dipanggil dengan nyimuk. Saya berusaha google ap arti dari nyimuk tapi nggak dapat jawaban yang tepat. Kalau dari kata orang-orang artinya enak. Setiap orang tua yang baru mempunyai anak pasti akan memilih milih nama-nama yang sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang penggabungan nama suami dan istri. Tetapi ada juga yang menggunakan nama idola atau terinspirasi dari film. Ketika film ada apa dengan cinta lagi ngetop, banyak orang tua yang menamai anaknya rangga atau cinta. Atau menggunakan nama tokoh sineteron seperti Intan. Kalau orang tuanya mengidola penyanyi tak jarangnya diberi nama penyanyi yang lagi ngetop, seperti Kridayanti, Agenes Monika. Bahkan di desa banyak sekali nama-nama yang kebarat-baratan seperti Jenifer atau Edward.  

Nama dipercaya juga sebagai doa orang tua atas anak yang baru lahir. Nama bukan hanya sebuah identitas seseroang atau sebagai pembeda antara seseroang. Nama kadang juga menyangkut sebuah budaya atau kesukuan. Dengan nama kita bisa mengetahui budayanya, sukunya atau asalnya. Misalnya orang Batak, Menado, Papua, Bali. Bahkan dari nama kita juga bisa mengetahui kastanya seperti di Bali, Jogjakarta, Solo, dan lain lain. Di budaya keturunan Tionghoa memberikan nama adalah suatu hal yang penting karena harus sesuai dengan beberapa akidah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Orang Cina selalu menggunakan tiga kata dalam memberikan nama. Pertama untuk Marga, Kata kedua adalah keluarga dan ketiga adalah nama dirinya. Contoh nama kakak saya adalah Tan Tiong Bing, Tan adalah marga keluarga Ayah, Tiong diberikan untuk semua anak laki-laki di keluarga besar kami, semua sepupu laki-laki nama tengahnya selalu ada Tiong, dan Bing adalah namanya. Pemberian nama harus dilihat garis keturunan nenek moyangnya, siapa yang sudah menggunakan nama tersebut, jam lahir, shio, laki-laki atau perempuan. Bahkan ada yang percaya bila nama yang diberikan tidak cocok (Chiong) maka si anak akan menjadi sakit-sakitan, dan namanya harus segera diganti.

Nama tidak hanya menyangkut budaya saja tetapi juga politik. Kita tentu masih ingat bagaima di Tahun 1966 Pemerintah mengadakan pelarangan segala sesuatu yang berbau China dan akan disangkutkan dengan Komunis atau PKI. Sejak 27 Desember 1966, keturunan Cina di Indonesia ‘diminta’ untuk berganti nama. Peraturan ganti nama tersebut tertuang dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera No 127/U/Kep—12/1966 tentang ‘Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia jang memakai nama Tjina,’ yang ditanda tangani oleh Djenderal T.N.I Soeharto, sebagai Ketua Presidium. Meskipun itu hanya anjuran tetapi semua orang keturunan Tionghoa berbondong-bondong menggantikan namanya. Bahkan ketika saya mengurus paspor pada tahun 90an masih harus membawa ganti nama papa saya padahal orangnya sudah meninggal.

Selain budaya dan politik Nama juga kadang dikaitkan dengan keagamaan. Seperti agama Katolik yang memiliki nama baptis yang dipilih dari nama Santa atau Santo. Ada juga yang memberikan nama seperti nama Nabi atau dengan nama Dewa-dewi yang mereka puja. Kalau kita ke Amerika Latin kta akan menjumpai banyak sekali orang yang menggunakan nama Jesus atau Maria. 

Nama juga seringkali dikaitkan dengan gender. Kita tahu pemberian nama dibedakan oleh jenis kelamin, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pemberian nama yang sesuai dengan jenis kelamin dan harus berperan sesuai dengan peran gender dari nama yang disandang. Peran gender yang harus sesuai dengan nama membuat teman-teman  waria selalu mengganti namanya dengan nama perempuan dan kadang itu membuat mereka lupa ketika mengurus sesuatu dan harus sesuai KTP. Ada beberapa teman waria yang bisa mengganti namanya agar sesuai dengan yang dinginkan. Dan ini juga dilakukan oleh teman-teman transmen atau priawan.

Bagi perempuan yang sudah menikah identitas nama ini bisa menjadi hilang. Orang yang sudah menikah tak jarang jadi menggunakan nama suaminya. Misalnya nama sebelum menikah Ratna Soesastro menikah dengan Didik Yudhoyono, maka namanya menjadi Dini Yudhoyono. Di lingkungan diapun akan dipanggil dengan nama Bu Didik mengikuti nama suaminya. Saya tidak pernah menemui lak-laki yang menggunakan nama istrinya atau dipanggi dengan nama istrinya, misalnya Pak Ratna.


Nama bukanlah hanya sekedar nama seperti kata Willian Shakeperas "apalah arti sebuah nama". tapi nama adalah identitas yang kadang juga menjadi politik menunjukan kekuatan atau kekuasaan, kelas atau status dan juga melihat Trah, Dinasti, Wangsa atau klan seseorang. Dan di balik sebuah nama selalu ada cerita yang menyertai dan menjadi bagian dari perjalanan serta sejarah bagi orang yang menyandangnya.   
* Efi Sri Handayani - www.Konde.co
Komik Diskriminasi dibuat oleh Efi Sri Handayani, seorang ilustrator lepas yang sehari-hari bekerja di sebuah kantor preservasi film

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Sore hari di akhir bulan Desember 2016 lalu, ruangan samping di Kantor JALA PRT di Jakarta tampak lengang. Kami baru saja selesai melakukan training jurnalisme warga PRT. Kebetulan, saya menjadi salah satu trainer untuk para Pekerja Rumah Tangga (PRT), memberikan pelajaran bagaimana cara menulis dan menerbitkan tulisan-tulisan mereka.

Saat makan siang, ketika kami sedang makan, kami menggunakan ruangan ini. Salah satu PRT bercerita jika ruangan ini sekarang lebih banyak digunakan untuk latihan teater PRT. Mereka akan berlatih Minggu malam itu, sehabis training jurnalistik.

Saya bisa merasakan semangat para PRT, semangat mereka berorganisasi, akan melakukan pementasan. Wajah-wajah bergembira.

Pementasan teater tersebut akan diberi tajuk “PRAANG” akan dipentaskan di Jakarta pada Minggu, 12 Februari 2017 di hari internasional PRT. Pementasan yang disutradari oleh Agustian ini merupakan pementasan perdana teater Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang akan dilakukan di Gedung Mis Tjijih, Jl. Kabel Pendek, Cempaka Baru, Jakpus.

“ Kalau saja kamu lahir dengan suara tertawa, aku akan menjadi pengabdimu sejati, sekarepmu memperlakukan aku, tidak dibayar tak mengapa anggap aku anjing peliharaanmu.”

Begitu salah satu bunyi naskah pementasan para PRT Februari nanti. Ini adalah kisah-kisah para PRT, dimana nasib kemudian membawa mereka ke kehidupan sekarang.

Sica Harum – www.Konde.co

Saat peluncuran buku, biasanya orang cari buku gratisan. Betul enggak sih?

Saat masih bekerja di media yang dulu, saya sering dapat barang gratisan, termasuk buku-buku baru. Enggak minta dan tentu saja enggak nolak. Bahkan tanpa ada peluncuran buku pun, setiap Rabu selalu ada tumpukan buku baru di meja kerja.

Namun belakangan, ketika tak lagi banyak melakukan liputan, dan masih sering ke acara peluncuran buku, rasanya ada yang salah ketika menerima buku gratisan dari si penulis. Dan kalau enggak dapat, rasanya enggak mungkin banget buat bilang, “Gue kan temen lo. Masa enggak dapat gratis?”

Bok! Kalau si penulis itu punya temen 100 orang dan semuanya dikasi gratis karena friends, trus siapa yang beli? Justru kalo lo temennya, makanya lo kudu beli deh tuh buku. Sebab si penulis yang nulis buku itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kurang tidur, bergelut dengan pikirannya, dan mungkin minum kopi bergelas-gelas. Walaupun kopi sachet-an, ya tetep butuh modal.

Lalu ketika sudah jadi, situ yang merasa temen jadi berhak minta gratisan? #uhuk

Di suatu sore sembari menanti hujan reda, seorang teman yang penulis bilang, “Mental gratisan bok. Minta subsidi mulu. Sama-sama rakyat, padahal.”

Rupanya baru saja kejadian sama dia. Sejumlah temannya mengucapkan selamat atas buku baru yang akan launching minggu depan, sembari titip pesan buat dibawakan buku gratisan saat mereka hadir kelak.

Memberi dukungan sebagai teman, memang tak selalu dalam bentuk materi. Bisa saja kita kasih senyuman saat si teman butuh. Kasih pelukan saat si teman runtuh. Kasih dukungan saat si teman jatuh.

Tapi kalau temanmu berkarya, ya mbok yao jangan ke-GR-an bahwa situ sangat berharga buat minta gratisan. Bayar kalau memang ingin menikmati karyanya. Harga buku tak semahal yang kita pikirkan. Kalau masih terasa mahal, mungkin kita yang kurang
ikhtiar. Hehehe.

Apalagi sama penulis buku perempuan.

Harus dihargai.

Ya wes, begitu.

Biar penulis perempuan khususnya makin semangat berkarya enggak sibuk mikirin makan apa dan gimana anaknya sekolah. Kalau bisa begitu, idealnya, mereka jadi terus produktif Menghasilkan buku-buku bermutu. Yang senang, kan kita juga.

Jadi berhentilah nodong buku gratisan. Apalagi kalo kamu adalah teman dekatnya.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Pertengahan tahun 2017 ini, para perempuan Indonesia dikejutkan oleh pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang menanggapi kenaikan harga cabai di pasaran dengan mengeluarkan pernyataan:

“…. Ini cabai saja berteriak 'malas', Kenapa ‘malas’? Ibu-ibu ada 126 juta penduduk Indonesia, kalau ini bergerak tanam cabai, mengurangi gosipnya lima menit, dengan tanam cabai lima menit per pagi, selesai persoalan cabai di Republik ini yang selalu kita bahas,” (Kompas, 12/01/201).


Kalyanamitra menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Menteri Pertanian yang  bersifat diskriminatif dan tidak adil kepada perempuan.

Listyowati, Direktur Kalyanamitra, menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Pertanian tersebut menunjukkan ketidakmampuan Menteri dalam melihat persoalan kenaikan harga cabai secara komprehensif .

Akibatnya, yang terjadi justru mempersalahkan dan merendahkan perempuan dengan melakukan streotipe atau pelabelan negatif kepada perempuan, yaitu perempuan malas, tukang gosip, dan menghabiskan uang untuk beli alat make-up. Pernyataan Menteri Pertanian ini  jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Negara Indonesia telah 33 tahun meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskimiinasi Terhadap Perempuan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 1984. Namun, sangat disayangkan penghapusan itu belum dilakukan di Indonesia. Pejabat publik seperti Menteri Pertanian RI justru melakukan tindakan diskriminasi yang sangat jelas melanggar UU No.7 Tahun 1984 melalui pernyataan tersebut. Pasal 5 UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW) menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan; serta untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan.

Listyowati juga menyampaikan, bahwa seorang menteri hendaknya memiliki perspektif yang  sistemik dan komprehensif  tentang perempuan. Perspektif inilah yang tidak dimiliki oleh Menteri Pertanian sehingga tanpa beban mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas, yang merendahkan derajat dan martabat perempuan.

“Sangatlah jelas bahwa tidak ada kolerasi atau hubungan antara kenaikan harga cabai dengan perempuan yang seakan-akan diposisikan sebagai “pelaku” yang menyebabkan harga cabai menajdi mahal. Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan adalah konsumen dari cabai. Maka tidak ada satu entitas anggota masyarakat yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Kenaikan harga cabai harus dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif yaitu dari sisi petani, pasokan pupuk, pemasaran, kondisi cuaca dan juga peran negara dalam mengendalikan pasar,” ujar Listyowati.

Pernyataan tersebut sungguh tidak layak disampaikan oleh pejabat publik sekelas menteri, yang seharusnya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, termasuk perempuan. Jika Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya, maka perempuan harus dilihat sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. 

Ketidaksetujuan dan kekecewaan yang disampaikan oleh Direktur Kalyanamitra terhadap pernyataan Menteri Pertanian RI tersebut diperkuat juga oleh pernyataan Ibu Ari (42 tahun) warga Cipinang Besar Utara yang mengatakan:

“…kenapa sih Menteri Pertanian menge-judge perempuan? Saya sangat sangat tidak setuju, kenapa harus perempuan yang dianggap malas dan mengabiskan uang, itu laki-laki merokok juga merugikan dan bikin penyakit”


Penolakan senada terhadap pernyataan Menteri Pertanian juga disampaikan oleh Ibu Endang (40 tahun) yang mengatakan:

“… saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Menteri Pertanian tentang kenaikan harga cabe dikaitkan dengan perempuan, memangnya nanam cabe itu cepat, itu butuh proses lama pak lha saya mau makan cabenya sekarang…. “


Atas dasar keprihatinan tersebut, maka Kalyanamitra menuntut Menteri Pertanian segera meminta maaf secara terbuka kepada perempuan Indonesia dan menarik pernyataannya karena tidak memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan Tujuan SDGs ke-5 yaitu Kesetaraan Gender.

“ Selanjutnya Pemerintah segera melakukan kajian tentang kenaikan harga bahan pokok khususnya cabai  secara komprehensif yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.  Pemerintah harus meningkatkan wawasannya secara komprehensif tentang peran perempuan dalam rantai produksi dan konsumsi pangan, agar program-program kerjanya berperspektif keadilan  dan kesetaraan gender.”
Poedjiati Tan - www.konde.co

Tadi pagi ketika membeli nasi rawon untuk sarapan dan saya minta sambalnya ditambah, dan sang ibu penjual bilang, “Sori nik! Lombok larang (mahal-red) nanti kalo sudah turun tak tambahi!
Harga cabai memang tidak menentu harganya seperti cuaca akhir-akhir ini yang juga tak menentu. Persoalan cabai yang harganya melambung selalu terjadi setiap tahun. Tapi sepertinya pemerintah tidak serius mencari solusinya. Alih-alih mencari solusi, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman justru melontarkan pernyataan yang merendahkan dan seperti menyalahkan perempuan.  

Pernyataan  Amran itu adalah “…. Ini cabai saja berteriak ‘malas’Kenapa ‘malas’? Ibu-ibu ada 126 juta penduduk Indonesia, kalau ini bergerak tanam cabai, mengurangi gosipnya lima menit, dengan tanam cabai lima menit per pagi, selesai persoalan cabai di Republik ini yang selalu kita bahas,” (Kompas, 12/01/2017dan pernyataan lainnya "Kami kasih benihnya gratis. Kalau bergerak ibu-ibu yang jumlahnya 126 juta orang, itu berapa besar dihemat oleh ibu-ibu. Persoalannya mau apa tidak. Kurangi make-up, kalau sedikit tak apalah agar disayang suami. Jangan malas tanam cabai di rumah," (Detik Finance 12/01.2017)

Pernyataan Menteri Pertanian ini mencerminkan cara pandang yang stereotip terhadap perempuan. Pemberian label atau cap negatif yang dikenakan kepada perempuan yang didasarkan pada status anggapan yang sesat. Stereotip yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Pernyataan ini menggiring masyarakat untuk terus melestarikan ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan dan melestarikan kekerasan terhadap perempuan

Begitu pula ketika terjadi kasus perkosaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan, pertama yang disalahkan adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban dianggap berpakaian yang tidak pantas, berpakaian minim atau terbuka, keluar malam sendiran, berjalan sendirian, berperilaku menggoda dan lain sebagainya. Begitupula ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan juga yang dipersalahkan karena dianggap menentang suami, tidak melayani suami dengan baik. Dan suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar dan biasa.

Sebetulnya Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskiminasi Terhadap Perempuan yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 1984. Dalam salah satu pasal Konvensi Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW) menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan; serta untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Negara di sini adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk didalamnya adalah aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Komentar-komentar yang menyalahkan perempuan tidak kali ini saja terjadi. Memang menyalahkan itu lebih gampang daripada mencari solusi. Perempuan sering dianggap sebagai kelompok yang lemah, dan menjadi pihak yang paling mudah dikorbankan atau dijadikan kambing hitam atas segala problem sosial yang tidak bisa dipecahkan oleh penguasa. Seperti masalah cabai dianggap adalah permasalahan perempuan karena peran domestik yang dibebankan kepada perempuan, seperti yang berbelanja cabai adalah perempuan, yang memasak dan membutuhkan cabai adalah perempuan. Padahal yang memakan masakannya adalah sekeluarga.  

Menurut PP nomer 30 tahun 1980, setiap pegawai negeri harus “disiplin” yakni disiplin dalam ucapan, tulisan dan perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.



Luviana – www.Konde.co

Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran akan bahaya kekerasan terhadap perempuan, namun pada prakteknya para perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual masih menemui berbagai kendala dalam pemenuhan hak korban mulai dari tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Kendala tersebut dirangkum oleh LBH APIK, antaralain:

1.Pada proses penyidikan masih ditemukan ketidaknyamanan korban saat melakukan pelaporan/pengaduan dan pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan, penuntutan bahasa yang digunakan sering terlalu vulgar atau tidak berperspektif korban.

2.Pengungkapan tindakan seksual secara detail dalam dakwaan belum berperspektif kepada korban baik dalam pencantuman nama asli korban maupun penggunaan bahasa yang vulgar.

3.Pengungkapan tindakan secara detail untuk menjelaskan perbuatan pelaku sehingga tidak ada keraguan atas perbuatan tersebut tentunya dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tetap santun sekalipun dalam pemaparan tentang kejahatan seksual secara detail.

“Selain itu korban terbebani beban pembuktian atas masalah yang dilaporkannya dengan mengharuskan korban dapat menghadirkan saksi perkara tersebut, pelaku tidak di tahan dan berlarut-larutnya proses hukum yang dijalani. Kondisi ini mengakibatkan korban enggan memproses kasusnya karena korban sudah patah arang dan putus asa serta tidak percaya dengan proses hukum,”ujar Ahmad Luthfi Firdaus dari LBH APIK.

4.Dari aspek penegakan hukum, sering kali aparat penegak hukum tidak melakukan penahanan kepada pelaku kejahatan seksual sehingga kasus tersebut tidak dapat diproses di Pengadilan karena pelaku telah melarikan diri, apabila di proses pun membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada korban khususnya korban anak karena upaya pemulihan trauma tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

5. Secara khusus bagi korban kekerasan seksual dengan pelaku adalah orang tua dan orang terdekat korban seperti teman dan tetangga menimbulkan kesulitan tersendiri karena korban harus pindah tempat tinggal. Dukungan sekitar tidak pernah didapatkan. Padahal dukungan dari berbagai pihak sangat penting terutama dari keluarga dan masyarakat di sekitar sangat mempengaruhi upaya pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk upaya mengembalikan rasa pecaya diri korban. Dukungan positif dari sekitar korban dapat membangkitkan dan memahami bahwa dirinya lebih kuat.



Luviana – www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Sepanjang tahun 2016, terdapat peningkatan pengaduan dari masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan. Di satu sisi ini melegakan karena perempuan berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Namun hal ini juga menjadi catatan bahwa kekerasan yang dialami perempuan tak pernah berhenti hingga kini karena jumlahnya yang selalu naik setiap tahun.

Catatan Tahunan LBH APIK yang dipaparkan pada Jumat, 10 Januari 2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat sebanyak 709 kasus kekerasan terhadap perempuan, tahun 2015 sebanyak 573 kasus dan tahun 2016 sebanyak 854 kasus.

Ahmad Luthfi Firdaus, Staff Divisi Perubahan Hukum LBH Apik mengatakan bahwa peningkatan pengaduan selama kurun waktu 2014-2016 dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan LBH APIK Jakarta dengan upaya memastikan proses hukum dapat memenuhi keadilan bagi perempuan korban.


Jumlah kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta dari tahun 2014-2016, yaitu:

1.  Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 35,60% (304) kasus

2. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2,69% (23) kasus

3. Kekerasan Seksual (Perkosaan, Pelecehan Seksual) 3,28% (28) kasus

4. Pidana Umum (pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, pencemaran nama baik) 3,86%(33) kasus

5. Perdata Keluarga (waris, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak pasca putus Cerai, Idah dan Mutah, serta harta bersama) 11,04% (98) kasus

6. Ketenagakerjaan (PHK) 0,70% (6) kasus , Perdata Umum (Wanprestasi, PMH, Hutang Piutang) 2,93%(25) kasus

7. Pelanggaran hak dasar 36,18%(309) kasus, lain-lain (diluar klasifikasi kasus APIK 24 kasus, trafiking 0,47% (4) kasus.


Refleksi Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2016 dapat disimpulkan kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang diharapkan.

Hal ini ditunjukkan dengan masih meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, meskipun disisi lain menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya membaik, dan pelanggaran terhadap hak-haknya yang mendasar termasuk belum terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan korban serta kelompok rentan lainnya seperti Pekerja Rumah Tangga.

Kebijakan yang positif seperti UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum diterapkan sepenuhnya untuk kepentingan korban, sementara kebijakan lainnya masih kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/RKUHP, dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Khususnya terkait UU Bantuan Hukum, masih banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan maupun keterbatasan dalam UU yang harus diperbaiki.

Dengan situasi ini, Ahmad Luthfi Firdaus, staff divisi perubahan hukum menyatakan bahwa LBH APIK menuntut kepada pemerintah, DPR, Aparat Penegak Hukum serta pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Revisi KUHP yang lebih berpihak pada kepentingan perempuan korban serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Yang kedua, menghapus dan merevisi ketentuan yang diskriminatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP dan KUHAP serta produk aturan dan kebijakan lainnya yang masih melegitimasi pelanggaran HAM dan hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak.

Ketiga, menegakkan implementasi UU PKDRT, UU TPPO serta aturan dan kebijakan positif lainnya secara maksimal untuk kepentingan korban.

Lalu, memberlakukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah diakses oleh korban dan memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang sudah dijamin dalam Konstitusi maupun aturan perundang-undangan khususnya hak korban atas restitusi dan hak atas bantuan hukum.


* Efi Sri Handayani - www.Konde.co
Komik Perempuan Mendapat Stigma dibuat oleh Efi Sri Handayani, seorang ilustrator lepas yang sehari-hari bekerja di sebuah kantor preservasi film
Poedjiati Tan - www.konde.co

Debat calon gubernur DKI Jakarta putaran pertama disiarkan secara langsung oleh beberapa televisi tanggal 13 Januari 2017 lalu.

Debat resmi yang diselenggarakan oleh KPUD DKI Jakarta ini kemudian melahirkan perdebatan seru di media sosial maupun diskusi-diskusi di ruang nyata tentang pembahasan isi debat dari ketiga pasangan calon. 

Namun, paska siaran langsung debat Pilkada DKI Jakarta ini juga melahirkan sorotan pada Ira Koesno sebagai host atau pemandu debat tersebut. Ya, Ira Koesno menjadi bahan pembicaraan yang ramai dari para nitizen, meskipun Ira Koesno hanya membacakan pertanyaan dan tidak mengeluarkan pendapat atau argumen. 

Sayangnya, yang menjadi bahan pembicaraan justru tentang 
fisik, tentang kehalusan kulit Ira Koesno maupun kecantikannya meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Tidak hanya itu saja, dokter kecantikan dan cara diet Ira Koesno pun ikut menjadi trend topik pembicaran netizen. Bahkan ada yang sempat kepo, nyinyir dengan biaya perawatan yang dikeluarkan Ira Koesno. Dan semakin jauh komentar pada netien ini sehingga mengarah pada komentar yang misoginis, misalnya

"Gajinya buat makan, shopping sama ngerawat muka dan body doang kali ya :)"
 "Buat wanita gaji berapapun bisa habis utk hal2 yg saya sebut itu...plus jalan2"
"Daripada dipakai buat dokter kulit, mendingan buat anak, mendingan buat keluarga, mendingan buat piknik."
"Cantik cantik buat apa, ndak ada yang                 mau jadikan dia istri."

Perempuan memang seringkali dilihat dan dinilai sebagai objek. Objektivikasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang tak dikenal yang sekedar mengomentari tubuh perempuan atau bahkan bisa menjadi sebuah pelecehan seksual. Teori objektifikasi (Fredrickson & Roberts, 1977) mendalilkan bahwa banyak perempuan diobjektifikasi secara seksual dan diperlakukan sebagai objek yang dinilai berdasarkan kegunaannya bagi pihak lain.

Dan seringkali secara tidak sadar kita jadi ikut menempatkan tubuh perempuan sebagai objek semata, memisahkan dari keutuhan perempuan dengan identitasnya. Konstruksi terhadap tubuh perempuan oleh masyarakat atau orang di luar dia akhirnya menjadi kontrol terhadap perempuan, terhadap kediriannya.

Identitas perempuan sering kali diidentikan dengan fisiknya, dengan kecantikan atau segala hal yang sudah dikonstruksikan oleh masyarakat tentang perempuan. Sering perempuan dilihat hanya dari tubuhnya, diintepretasikan melaui penampakannya.

Terkadang dijadikan simbol dan diperdagangkan entah itu yang terselebung atau terang-terangan dan seakan-akan itu demi kebaikan perempuan itu sendiri. Kita lihat saja postingan di media tentang Ira Koesno setelah acara debat tersebut.

Bahkan media online juga ramai membahas tentang kecantikan Ira Koesno, tentang umurnya, tentang dokter kulitnya dan tentang statusnya yang masih single, tentang rahasia kecantikannya, untuk menaikan rating mereka. Akhirnya, perempuan hanya dinilai sebatas yang nampak dari dirinya saja.


Luviana – www.Konde.co


Sulawesi Selatan, Konde.co - Kegiatan Porseni Waria-Bissu yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan tiba-tiba dibubarkan polisi. Padahal acara ini merupakan acara rutin yang diadakan setiap tahun.

Acara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tahun ini merupakan acara ke-19 yang diselenggarakan di Lapangan Gassis Watan Soppeng 19-22 Januari 2017.

Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya waria/ bissu di Sulawesi Selatan, mewujudkan kebersamaan kebangkitan kreatifitas semangat olah raga dan seni, dan menjalin hubungan silaturahmi antara waria/ bissu dengan masyarakat.

Acara yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan dengan rangkaian kegiatan diantaranya lomba busana haji, lomba busana adat, lomba tarian daerah, lomba busana ketua waria/bissu, lomba karnaval cagar budaya, lomba azan dan mtq, dll. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh 600 waria/ bissu se-Sulawesi Selatan.

Menurut pernyataan sikap yang diedarkan jaringan masyarakat sipil Federasi Arus Pelangi, panitia telah mendapat persetujuan dari Bupati Soppeng, namun polisi justru mempersulit memberikan izin penyelenggaraan acara, dengan meminta daftar peserta, bahkan nama dan foto dari koordinator setiap kabupaten/kota, dan izin akan diberikan bila panitia bersedia menandatangani surat yang disiapkan polisi menyatakan bahwa panitia akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu.

Kamis Sore 19 Januari 2017 hari ini, komunitas bissu/ waria tetap akan menjalankan acara dan sore tadi mereka mulai melakukan pawai, namun tiba-tiba dihadang dan dibubarkan polisi.

Sekitar pukul 17.18 WITA Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Ria, Ketua Waria/ Bissu Sopeng sempat di bawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan

Panitia penyelenggara lalu berbicara dengan Bupati, Kepala Kejaksaan, Dandim, Kapolres dan Wakil DPRD Soppeng di taman baca kabupaten Soppeng. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah kegiatan PORSENI tidak dapat dilanjutkan. Hal ini disebabkan karena akan ada aksi besar dari 16 forum agama untuk memprotes kegiatan tersebut.

Bupati Soppeng kemudian datang dan meminta maaf kepada seluruh peserta.

Federasi Arus Pelangi dalam pernyataan sikapnya mengecam tindakan pembubaran yang dilakukan polisi ini, apalagi pembubaran ini disebabkan karena akan adanya aksi besar 16 forum agama.


(Foto: Acara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang dibubarkan polisi di Soppeng, Sulawesi Selatan pada Kamis, 19 Januari 2017 hari ini/ Foto: Federasi Arus Pelangi)

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Perjuangan para perempuan petani Kendeng, Jawa Tengah terhadap pembangunan pabrik di sekitar tempat mereka tinggal, belum usai. Perjuangan mereka dalam menolak pabrik yang diharapkan sudah rampung pasca putusan Peninjauan Kembali (PK).

Namun ternyata ini semua belum selesai.

Dan sekarang justru menjadi babak baru perjuangan perempuan petani Kendeng.

Organisasi masyarakat sipil yang melakukan pembelaan terhadap kasus Kendeng, JMPPK, Desantara, YLBHI, LBH Semarang, JATAM dan TKPT meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar mentaati sepenuhnya perintah pengadilan dengan memberhentikan total usaha dan/atau kegiatan. serta tidak bermain-main/melawan hukum dengan adanya Klausula Perintah penyempurnaan adendum Andal dan RKL-RPL dan penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, dan hanya menunda usaha dan/atau kegiatan.

Karena pasca putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas Gugatan Warga Rembang dan Walhi, kemarin, Senin 16 Januari 2017 atau tepat sehari sebelum batas waktu 60 hari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat keputusan No. 6601/4 Tahun 2017 dan menyatakan memerintahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016.

Dari Keputusan Gubernur Jateng tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa  Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo telah melakukan pembangkangan hukum (obstruction of Justice) dan mengangkangi Konstitusi. Karena dalam putusan pengadilan jelas amar putusan dan perintahnya adalah membatalkan, bukan merevisi atau memperbaiki.

Namun Gubernur Jateng justru memberikan putusan agar perusahaan semen untuk memperbarui Amdal, bukan membatalkan pendirian  dan operasional pabrik.

“Dalam Konferensi Persnya Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keputusan mencabut izin lingkungan sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh MA. Selanjutnya izin lingkungan dapat dilaksanakan apabila PT. Semen Indonesia melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Gubernur telah salah mengutip dan menjadikan Pertimbangan Hakim sebagai dasar keputusan. Gubernur salah mengartikan Pertimbangan Hakim untuk dijadikan dasar perbaikan dan penyempurnaan, dan menyatakan bahwa ini adalah perintah Mahkamah Agung. Jelas ini adalah penyesatan informasi dan juga merupakan kebohongan Publik, jelas dalam Amar Putusannya MA hanya menyebutkan membatalkan dan memerintahkan untuk mencabut, sama sekali tidak ada perintah untuk memperbaiki. Pertimbangan-pertimbangan adalah bagian dari argumentasi untuk pembatalan, bukan penyempurnaan izin,” kata perwakilan organisasi masyarakat sipil, Jaynal Arifin.

Sebelumnya, temuan Komnas Perempuan atas pendirian dan rencana pendirian pabrik semen serta eksploitasi Kawasan Karts di pegunungan Kendeng Utara dan Selatan menyebutkan, bahwa pembangunan ini juga mengakibatkan adanya konflik pemecahbelahan yang terjadi hingga sampai ke keluarga yang menyebabkan ketegangan bahkan perceraian karena perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen.

Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang menolak semen diintimidasi guru dan didiskriminasi di sejumlah sekolah.

Hal lain terdapatnya kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang dialami perempuan saat emonstrasi menentang pendirian semen, ancaman pada perempuan pembela HAM perempuan oleh preman, aparat, juga oleh tetangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berbagai pola akibat banyaknya pendatang yang kost dan mulai ada gangguan pada isteri pemilik kost, isteri yang bekerja untuk berjualan menopang karyawan pabrik semen yang mulai dicurigai suami dan warga, karena dikhawatirkan menjalani prostitusi terselubung. Selain itu warung-warung kopi yang dahulu dijaga orang tua mulai diganti jadi tempat karaoke dan dilayani oleh perempuan-perempuan muda, diskotik yang menampilkan wajah-wajah perempuan belia untuk mengundang pengunjung.



(Aksi petani Kendeng, Jawa Tengah dalam menolak pabrik di depan istana negara di Jakarta/ Foto: Estu Fanani)

Luviana- www.konde.co


Jakarta, Konde.co – Baru berjalan beberapa hari, awal tahun ini kembali mencatatkan kasus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan.

Seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Sorong, Papua, diduga menjadi korban pemerkosaan. Ia ditemukan tewas terkubur pada 10 januari 2017 lalu. Perkosaan yang diakhiri dengan pembunuhan dan dilakukan secara berkelompok (gang rape) kembali berulang.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikapnya mengutuk tindakan biadab tersebut.

Berulangnya kasus perkosaan terhadap anak di tengah gencarnya upaya memberikan hukuman dengan pemberatan kepada pelaku (termasuk dalam hal ini hukuman kebiri), memperlihatkan kepada kita semua bahwa penghapusan kekerasan seksual tidak bisa hanya menggunakan pendekatan hukum semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan upaya yang sistematis, komprehensif dan terukur dalam pencegahan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat lembaga/tokoh-tokoh  agama dan adat.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan bahwa meningkatnya pelaku kekerasan seksual dengan pembunuhan dari kalangan usia anak, menunjukkan ada persoalan dengan sistem pendidikan kita dan melemahnya sistem sosial yang melindungi anak dari kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku.

“Mengaitkan miras dan juga pornografi dalam kekerasan seksual yang dilakukan anak, tidak cukup hanya sebatas identifikasi semata, tanpa upaya menjauhkan/melindungi anak dari miras dan pornografi, yang tentunya juga perlu dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur, termasuk dalam hal ini memutus jaring pemasok miras ke daerah,” ujar Azriana.

Azriana menyatakan bahwa kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan di Sorong Papua Barat ini perlu menjadi pengingat terutama pemerintah, bahwa respon terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara serius, tidak hanya ketika ada kasus yang terpublikasi besar oleh media.

“Pemerintah RI, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial untuk mengevaluasi program yang selama ini sudah dikembangkan oleh masing-masing kementerian untuk perlindungan dan pencegahan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada publik. Termasuk dalam hal ini penanganan terhadap kasus perkosaan berkelompok dan pembunuhan yang menimpa anak perempuan (YY) di Bengkulu.”

Komnas Perempuan juga meminta polisi untuk memastikan akan ada upaya cepat untuk menangkap pelaku kekerasan seksual terutama perkosaan, dan tidak ada kasus kekerasan seksual yang luput dari penyidikan atau terhenti proses penyidikannya karena diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali yang diatur lain oleh Undang Undang dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada lembaga/Tokoh Agama dan Adat: Meningkatkan upaya memperkuat kesadaran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang setara antara laki-laki dan perempuan lintas usia dan golongan, dengan menghentikan segala bentuk perilaku kekerasan dan tradisi yang merugikan perempuan.

“Selain  itu kami juga meminta DPR RI untuk segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagaimana yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Organisasi Masyarakat Pengada Layanan (FPL). Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini penting agar dapat menjadi rujukan dalam penanganan  kasus-kasus  kekerasan seksual secara lebih komprehensif dan terukur, sejak dari pencegahan kekerasan, penghukuman pelaku, hingga pemulihan korban,” kata Azriana.


Memastikan Kekerasan Seksual di Papua Barat Tak Terulang 
       

Secara khusus, terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan di Sorong Papua Barat ini, Komnas Perempuan merekomendasikan Pemerintah Propinsi Papua Barat, Memastikan kekerasan seksual seperti yang dialami KM tidak lagi berulang lagi.

Kemudian meminta Pemerintah Kota Sorong melakukan pendampingan dan pemulihan bagi keluarga korban, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah berulangnya kekerasan, membentuk lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kota Sorong, atau mendukung lembaga-lembaga layanan yang sudah ada (di inisiasi masyarakat), agar dapat menjalankan fungsi pendampingan korban kekerasan secara optimal dan meminta lembaga Agama dan Dewan Adat di Wilayah Sorong, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menghargai perempuan dan melindungi anak dari kekerasan.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Ketika menonton film cek toko sebelah yang bercerita tentang keluarga keturunan Tionghoa dengan tokoh Koh Afuk (diperankan Chee Kin Wah) yang berharap agar ada yang bisa meneruskan bisnis keluarga miliknya, yakni sebuah toko kelontong. Ini mengingatkan pengalaman saya, ketika hang out di sebuah cafe dengan seorang teman yang bukan dari etnis Tionghoa.
“Puji, Toko papanya di mana?Tanyanya sambil mengaduk kopinya.
“Toko apa?Tanya saya bingung karena merasa papa saya tidak pernah punya toko.
“Lho, papanya Puji bukan pedagang toh? Khan biasanya orang cina selalu punya toko!Jawabnya polos dan terkejut.
Pengalaman ini bukan hanya sekali tetapi seringkali terjadi ketika saya becengkrama dengan teman-teman yang bukan dari etnis tionghoa. Mereka tidak percaya ketika saya bercerita kalau papa saya dulu hanya seorang buruh di pabrik. Mereka juga tidak percaya ketika saya lulus SMA harus bekerja untuk mencari biaya kuliah sendiri.

Memang pada umunya orang keturunan Tionghoa memiliki toko, entah itu toko kelontong di pasar-pasar, toko elektronik atau toko yang besar di pusat perbelanjaan, atau bahkan memiliki perusahaan-perusahan, pabrik dan lainnya. Karena sejak jaman Orde Baru orang keturunan Tionghoa memang diarahkan untuk bergerak di sektor ekonomi. Mereka juga melihat bahwa anak-anak keturunan Tionghoa banyak yang sekolah di luar negeri. Mereka tidak tahu pada jaman Orde Baru anak keturunan tionghoa dibatasi atau diberi kuota untuk bisa masuk universitas negeri. Sehingga tidak jelas apakah menyekolahkan anak ke luar negeri itu sebagai keterpaksaan karena tidak bisa kuliah di tanah air, gengsi, atau memang ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Kemarin ketika menemani mama saya membeli pakaian untuk tahun baru Imlek di Pasar Atum Surabaya, pemiliknya seorang perempuan yang sudah mulai menua dan suaminya sudah lama meninggal. Dia mengeluh kalau dirinya sudah capai berjualan berpuluh tahun. Anaknya yang lulusan Amerika tidak mau meneruskan usahanya padahal dari toko itulah dia bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Hal ini juga terjadi pada teman saya. Ayahnya dulu mempunyai toko sembako dan berkembang menjadi distributor gula terbesar di Jawa Timur. Dia bersama dengan kakaknya yang cowok berkuliah di Amerika hingga S2. Kakaknya menikah dengan orang Cina Amerika, ketika pulang ke Indonesia kakaknya memilih bekerja di perusahaan multi nasional sebagai direktur teknik. Sedang teman saya bersedia bekerja di perusahaan keluarga. Tetapi sang Ayah tetap berharap anak laki-lakinya yang meneruskan bisnis keluarga sampai terjadi pertengkaran keluarga.

Lain pula dengan Anton, Ayahnya mempunyai pabrik plastik dan dia sendiri lulusan dari universitas ternama di Amerika. Anton memilih menetap di Amerika dan menolak untuk pulang meneruskan usaha orang tuanya. Sampai akhrinya perusahaan itu dijual ke orang lain.
Dalam keluarga keturunanan Tionghoa anak laki-laki dianggap yang paling utama, penerus usaha keluarga, penerus nama marga keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak pernah diperhitungkan sebagai penerus karena diangap akan mengikuti suaminya.

Fenomena anak yang tidak mau meneruskan usaha keluarga nampaknya akan menjadi trend. Mereka memilih bekerja di perusahaan besar dengan gaji dolar, atau memilih bisnis yang berbasis virtual dan teknologi, media, art and desain. Mereka tidak mau bersusah payah menjadi pedagang atau berurusan dengan buruh. Pekerjaan itu dianggap bukan pekerjaan yang prestis atau bergengsi. “Kalau cuma buka toko ngapain jauh-jauh sekolah ke luar negeri? Bokap aja yang nggak sekolahan bisa menjalankan tokonya! Begitu komentar teman saya.


Banyak orang tua yang merasa shock, dan menyesal menyekolahkan anaknya ke luar negeri karena banyak diantara mereka yang akhirnya memilih untuk menetap di Luar negeri. Kalaupun kembali mereka memilih usahanya sendiri dan tidak ingin meneruskan usaha keluarga atau bekerja sesuai dengan bidang yang mereka sukai. Mungkin sebentar lagi stereotype orang keterunan Tionghoa adalah pedagang akan menghilang. Tidak ada lagi engkoh-engkoh atau tacik-tacik penjaga toko sembako di pasar-pasar.  Mereka akan mengisi di semua sektor kehidupan dan pekerjaan di Tanah air. Mungkin kita akan melihat para keturunan Tionghoa menjadi politikus, Menteri, Panglima besar, Pemerhati sosial, Seniman, Budayawan, Peneliti atau mungkin menjadi Presiden siapa yang akan tahu.

foto : Cek Toko Sebelah bintang.com 

Luviana – www.Konde.co

1. Apakah Konvensi CEDAW itu?

CEDAW merupakan sebuah konvensi perempuan yang diinisiasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau Konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women).


2. Apakah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini?


Pemerintah Indonesia pada tahun 1984 sudah meratifikasi CEDAW. Kemudian ratifikasi ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.


3. Apa implikasinya untuk perempuan Indonesia?

Setelah meratifikasinya, maka pemerintah konsekuensi dalam pelaksanaan konvensi ini, yaitu pemerintah harus menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan di bidang sipil,politik, ekonomis, sosial dan budaya. Intinya prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik untuk perempuan


4. Bagaimana kondisi perempuan setelah pemerintah melakukan ratifikasi CEDAW?


Dalam catatan Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan terhadap pelaksanaan CEDAW di Indonesia pada tahun 2010, setelah 26 tahun pelaksanaan pemerintah Indonesia belum melaksanakan CEDAW dengan maksimal. Mari mengamati perkembangan dalam puluhan tahun ini, bahwa ratifikasi CEDAW yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam merumuskan kebijakan nasional, faktanya masih ditemui  (bahkan semakin banyak) produk UU (undang-undang) dan peraturan daerah yang bertentangan dengan konvensi CEDAW.


5. Apa saja produk hukum yang bertentangan dengan CEDAW dan mendiskriminasi perempuan Indonesia?

Produk hukum yang bertentangan tersebut antara lain: UU Pornografi no 44 tahun 2008, UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Perda no 8 tahun 2007 tentang pelarangan prostitusi di Tangerang dan KUHP juga banyaknya peraturan daerah yang mengkriminalisasi perempuan. Beberapa produk hukum ini seringkali digunakan sebagai rujukan dan landasan dalam menetapkan peraturan dan menyelesaikan persoalan. Hasilnya? Tentu saja beberapa memiliki ‘aroma’ diskriminatif’.


6.Selain produk hukum yang rentan ‘aroma’ diskriminatif , apalagi kondisi dan situasi yang mendiskriminasi perempuan?

Beberapa fakta membuktikan bahwa terjadi situasi diskriminasi terhadap perempuan yang masih tinggi tingkat kasusnya, misalnya: kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan (trafficking). Selain itu dalam akses dan partisipasi pembangunan, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik yang masih rendah serta kesertaan dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Dalam bidang kesehatan, angka kematian ibu yang masih saja tinggi dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi yang terjangkau, seperti pap smear juga belum terpenuhi. Segi ketenagakerjaan, upah perempuan yang berbeda dan penempatan posisi yang rentan diskriminasi masih banyak ditemui.


7. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi ini?


Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan konsisten dari stakeholder/pengambil keputusan terhadap pembangunan dalam menjalankan ratifikasi CEDAW ini, sehingga fakta dan situasi diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan, produk hukum dan yang lainnya bisa diminimalkan.



(Disadur dari: https://cwgi.wordpress.com/2010/07/19/cedaw-dan-komitmen-indonesia/)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Penting bagi perempuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Lita Anggraeni, Koordinator Jaringan Nasional untuk Advokasi dan Kebijakan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mengatakan bahwa mengajak para perempuan untuk memimpin, salah satunya adalah untuk mendobrak tabu. Jika dulu perempuan dianggap tak bisa memimpin, maka JALA PRT bersama Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi ingin menerobos anggapan itu.


Dalam sebuah pelatihan yang dilakukan pada Minggu, 15 Januari 2017 kemarin di Cilandak, Jakarta sebanyak 75 perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengikuti: sekolah wawasan.

Sekolah wawasan ini untuk mengajak para PRT belajar berorganisasi dan menjadi pemimpin. Ini untuk memecah sunyi bahwa selama ini PRT selalu identik dengan orang yang bekerja di dapur, tak bisa memimpin dan tak tahu apa yang bisa mereka peroleh dalam berorganisasi.

Dalam sekolah wawasan inilah, maka para PRT diajak untuk memimpin dan berorganisasi. Hal ini penting agar para PRT bisa mengambil keputusan, mengorganisir dirinya dan orang lain, kemudian bisa memimpin dan mengambil keputusan.

Acara yang difasilitasi oleh Mohammad Gugun dari Urban Poor Consortium (UPC) ini berlangsung ramai karena diikuti banyak PRT yang bertanya, berdebat soal bagaimana berorganisasi dan bagaimana menjadi pemimpin.

Sebelumnya, di penghujung tahun 2016, JALA PRT juga mengadakan sekolah jurnalistik bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kantor JALA PRT di Kalibata, Jakarta. Pelatihan jurnalistik tersebut dilakukan untuk mengajak para PRT untuk menulis, mengungkapkan pendapat-pendapat mereka dalam tulisan-tulisan. Ini merupakan salah satu bagian dari mengajak perempuan berliterasi.

Dalam teori komunikasi misalnya, literasi media kemudian dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk: menulis dan menganalisis berita secara kritis. Kemampuan tersebut antaralain kemampuan untuk menuliskan berita dan menyebarkan tulisan dari perspektif masyarakat marginal.

Kini, para PRT sudah banyak menulis dan mengungkapkan gagasan-gagasan mereka soal nasib PRT di laman-laman media komunitas. Saatnya PRT mengemukakaan pendapatnya, menulis, memimpin dan berorganisasi.



(Suasana sekolah wawasan “Memimpin dan Berorganisasi” yang dilakukan SPRT Sapu Lidi dan JALA PRT pada Minggu, 15 januari 2017 kemarin. Foto: Lita Anggraeni)




Luviana – www.Konde.co

Konferensi Perempuan Beijing merupakan konferensi internasional perempuan yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap 5 tahun sekali. Konferensi Beijing diadakan pertamakali pada tanggal 4-15 September 1995, sebuah Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi ini dilakukan hingga sekarang.

Lalu apa saja rumusan Sasaran Strategis untuk perempuan yang harus dicapai dari 12 Bidang Kritis yang ditetapkan dalam Konferensi tersebut?


1. Perempuan dan Kemiskinan

1.    Menelaah, menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk menangani kebutuhan dan upaya-upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan.
2.    Memperbaiki perundang-undangan dan praktek-praktek administrasi untuk menjamin persamaan hak dan akses perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi.
3.    Menyediakan kesempatan bagi Perempuan untuk menabung serta memanfaatkan mekanisme dan lembaga-lembaga kredit lainnya.
4.    Mengembangkan metodologi-metodologi berdasar gender dan melakukan penelitian untuk menangani peningkatan kemiskinan di kalangan perempuan.


2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan

1.    Menjamin adanya kesamaan kesempatan mendapatkan pendidikan.
2.    Menghapuskan tuna aksara di kalangan perempuan.
3.    Meningkatkan akses perempuan atas pelatihan-pelatihan kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan berkelanjutan.
4.    Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang non diskriminatif.
5.    Menyediakan sumberdaya-sumberdaya yang mencukupi untuk memantau penerapan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan.
6.    Memajukan pendidikan seumur hidup dan pelatihan-pelatihan bagi para remaja puteri dan perempuan


3. Perempuan dan Kesehatan

1.    Meningkatkan akses perempuan sepanjang umurnya pada pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan berkualitas, informasi dan pelayanan terkait.
2.    Memperkuat program-program pencegahan terhadap penyakit yang memajukan kesehatan perempuan.
3.    Mengambil prakarsa-prakarsa yang peka gender guna menanggulangi penularan penyakit-penyakit kelamin, HIV/AIDS dan permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi.
4.    Memajukan penelitian dan menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan perempuan.
5.    Memperbesar sumber-sumber dan memantau tindak lanjutan bagi kesehatan perempuan.


4. Kekerasan terhadap Perempuan


1.    Melakukan langkah-langkah terpadu untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.
2.    Mempelajari tentang sebab-sebab dan akibat-akibat Kekerasan terhadap Perempuan dan mempelajari efektivitas langkah-langkah pencegahan.
3.    Menghapuskan perdagangan perempuan dan membantu para korban kekerasan yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan perempuan.


5. Perempuan - perempuan dan Konflik Senjata

1.    Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat-tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan-perempuan yang hidup dalam situasi konflik bersenjata dan konflik-konflik lainnya atau di bawah pendudukan asing.
2.    Mengurangi pembelanjaan untuk keperluan militer yang berlebih-lebihan dan melakukan pengawasan terhadap persenjataan.
3.    Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian-kejadian penyalahgunaan hak-hak asasi manusia sewaktu terjadi konflik bersenjata.
4.    Mendorong sumbangan perempuan untuk membina budaya perdamaian.
5.    Menyediakan perlindungan, bantuan dan pelatihan kepada perempuan pengungsi dan perempuan-perempuan lain yang tersingkirkan, yang memerlukan perlindungan internasional, juga kepada perempuan yang di dalam negerinya sendiri disingkirkan.
6.    Memberikan bantuan kepada perempuan di negara-negara jajahan dan daerah perwalian.


6. Perempuan dan Ekonomi

1.    Memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.
2.    Memfasilitasi persamaan akses perempuan pada sumber-sumber, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.
3.    Menyediakan pelayanan-pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar-pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.
4.    Memperkuat kapasitas ekonomiperempuan dan jaringan kerja komersialnya.
5.    Menghapus pengkotak-kotakan jabatan dan semua bentuk diskriminasi ketenaga-kerjaan.
6.    Memajukan harmonisasi kerja dengan tanggung jawab terhadap keluarga bagi perempuan dan laki-laki.


7. Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

1.    Mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.
2.    Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.


8. Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan

1.    Membentuk atau memperkuat mekanisme-mekanisme nasional dan badan-badan pemerintahan lainnya.
2.    Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perundang-undangan, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta semua program dan proyek.
3.    Menyusun dan menyebarluaskan data yang telah dipilah-pilah menurut gender dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi.


9. Hak-hak Asasi Perempuan


1.    Memajukan dan melindungi hak-hak asasi perempuan, melalui penerapan secara penuh semua perangkat hak-hak asasi manusia, terutama Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2.    Menjamin adanya persamaan dan sikap non-diskriminatif di hadapan hukum maupun dalam praktek-praktek kehidupan.
3.    Pemberantasan buta hukum.


10. Perempuan dan Media Massa
1.    Meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru.
2.    Memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media.


11. Perempuan dan Lingkungan

1.    Melibatkan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di semua tingkat.
2.    Meningkatkan kepedulian dan perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program untuk pembangunan berkelanjutan.
3.    Memperkokoh atau membentuk mekanisme-mekanisme pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijakan-kebijakan lingkungan terhadap perempuan.


12. Anak-anak Perempuan

1.    Menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan.
2.    Menghapuskan sikap dan praktek budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan.
3.    Memajukan dan melindungi hak-hak anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan potensi anak-anak perempuan.
4.    Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang pendidikan, peningkatan ketrampilan dan pelatihan-pelatihan.
5.    Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang kesehatan dan gizi.
6.    Menghapuskan eksploitasi ekonomi terhadap buruh anak dan melindungi anak-anak perempuan di tempat kerja.
7.    Menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak-anak perempuan.
8.    Memajukan kesadaran anak-anak perempuan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
9.    Memperkuat peranan keluarga dalam meningkatkan kedudukan anak-anak perempuan.


(Disadur dari: http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-67-seri-25-12-bidang-kritis-sasaran-strategis-landasan-aksi-hasil-konferensi-beijing.html)

Luviana – www.Konde.co

1. Apakah itu Konferensi Perempuan Beijing?

Konferensi Beijing adalah sebuah  konferensi perempuan internasional yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi ini dilakukan untuk membangun persamaan dan perdamaian terhadap perempuan di dunia.


2. Siapa saja yang bisa hadir dalam konferensi?

Yang menjadi anggota konferensi ini adalah negara-negara di dunia yang menjadi anggota PBB.


3. Kapan Konferensi Beijing dilakukan? 

Konferensi Beijing diadakan pertamakali pada tanggal 4-15 September 1995, sebuah Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi ini selanjutnya dilakukan selama 5 tahun sekali. Dalam setiap konferensi pemerintah kemudian melaporkan apa kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada perempuan di negara mereka.Dan organisasi masyarakat sipil sebagai wakil dari masyarakat kemudian membuat laporan soal kondisi perempuan yang merupakan bagian dari warga negara.


4. Apa saja Isi Konferensi Perempuan Beijing?

Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konperensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi.


5. Mengapa Indonesia Ikut dalam Konferensi?

Mengapa Indonesia ikut dalam konferensi tersebut? Indonesia, sebagai negara anggota PBB ikut berpartisipasi dalam Konferensi tersebut dan tentu saja mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.


Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui rekomendasi dari konferensi perempuan tersebut. Tentu sukar melaksanakan rekomendasi jika tidak tahu apa isi rekomendasinya.

Lalu apa saja rumusan Sasaran-sasaran Strategis yang harus dicapai dari 12 Bidang Kritis yang ditetapkan dalam Konferensi tersebut? (bersambung)


(Disadur dari: http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-67-seri-25-12-bidang-kritis-sasaran-strategis-landasan-aksi-hasil-konferensi-beijing.html)

Sica Harum – www.Konde.co

Coba dengarkan anak-anak yang kekinian itu ngobrol, maka pasti lah tertangkap kata “baper”. Kata ini mengacu pada respons yang sangat personal. Misalnya, liat kucing jadi inget mantan. Itu Baper. Bawa Perasaan. 

Nah, berteman sama orang yang baper bisa bikin rumit.  Lha wong apa-apa dibawa perasaan.

Umumnya, orang nuduh perempuan yang baper-an. Apa-apa dibawa perasaan. Tapi sesungguhnya, laki-laki juga bisa baper-an. Bapakku, yang sepuh itu, sekarang mulai baper-an. Makanya si anak mesti rajin-rajin nelpon atau bertukar kabar via sms.

Dalam dunia pekerjaan, baper-an juga dituduh bikin enggak produktif karena cenderung menebar hawa negatif.

Tapi, Minggu pagi begini aku lagi tertarik memandang baper-an ini dari sisi positif. Apa bisa baper-an menjadi sesuatu yang positif?

Sejauh pengalaman hidup yang baru seuprit ini,  mostly we deal with people, not a product nor a services. Kita mempekerjakan baby sitter, mempekerjakan pegawai, kebanyakan karena kita merasa sama-sama enak bekerja dengan mereka. Kita mengerjakan project dari klien, kebanyakan juga bisa berakibat menyenangkan apabila  ‘perasaan’ kita bilang bahwa itu project yang menyenangkan. Tak selalu semata karena imbalan yang menggiurkan meski berharap bisa mendapatkan keduanya sekaligus. 

Orang-orang memberi support, menjadi sponsor, apakah karena semata tertarik dengan kontraprestasi yang ditawarkan? Enggak.  Banyak hal membuktikan, faktor kedekatan antar manusia lah yang memuluskan itu semua. Jelas, ini pake perasaan. Bisa klik enggak, chemistry nya dapet apa enggak, dsb.

Orang-orang mau berinvestasi pada sebuah produk, apakah karena cuma semata percaya ama produknya? Enggak. Mereka percaya kepada orang yang menciptakan produk itu, percaya pada kepala yang mengelola produk itu. Lagi-lagi ini urusannya perasaan. Rasio berhitung, tapi ‘feeling’ pegang peranan.

Jadi, baper-an itu enggak selamanya negatif.  Kalau kebetulan ada sikap kita yang enggak disukai, tidak bisa lah dengan mudah kita bilang: ah dia sih baper-an aja, alih-alih introspeksi diri.
Dan dari sini juga terbukti khan, bahwa Baper itu tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa Baper.

Tak semua Baper adalah urusan perempuan, banyak laki-laki juga melakukannya.

Ini juga membuktikan bahwa laki-laki bukan orang yang rasional dan perempuan selalu sensitif dan bawa perasaan. Buktinya, baper-an bisa dilakukan siapa saja.


Selamat hari Minggu.