*Ika Ariyani- www.Konde.co

Di Indonesia, istilah janda rasanya selalu dianggap negatif. Tidak peduli apa penyebabnya seseorang menjadi janda, tetep aja kesannya jelek. Yang terkenal adalah istilah janda dengan embel-embel ‘janda gatel’, ‘janda perebut suami orang’, begitu ya?siapa ya yang kira-kira mencetuskan istilah ini dulu? Hmmm...

Beda dengan duda. Duda seperti punya kelas yang lebih baik dibandingkan janda. Duda dianggap laki-laki yang dewasa, ngemong, sudah mapan dan masih tampan. Yang terkenal adalah istilah ‘duren’ duda keren, nggak ada kan istilah ‘jaren’ janda keren? Memang enak jadi laki-laki itu ya.

Kenapa status janda dan duda menjadi sangat penting bagi penilaian orangtua bila anaknya akan menikah dengan duda atau janda?

Karena sebetulnya konstruksi di masyarakat yang saya lihat, menikah dengan duda tidak masalah, bahkan banyak orangtua yang senang menikahkan anaknya dengan duda. Tapi menikah dengan janda? hmm…sepertinya orangtua akan berpikir dua kali kalau anaknya jatuh cinta dengan janda. Apa kata orang?. Begitu yang sering saya dengar.

Menurut penilaian masyarakat, seorang janda itu semestinya menikah dengan duda atau hidup sendiri saja, seorang janda menikah dengan bujangan itu adalah hal yang merugikan laki-laki, mungkin karena kalau janda artinya sudah tidak perawan lagi atau stereotype apa lagi yang diberikan pada janda?

Setiap kali merenungkannya, saya selalu sedih dibuatnya.

Kalau memang hanya perkara ini yang jadi masalahnya, maka mungkin benar lebih baik janda itu hidup sendiri sampai mati di Indonesia, atau tak menikah. Memangnya kita tahu kita akan kembali jatuh cinta dengan siapa?

Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memiliki pernikahan yang menyakitkan adalah aib? Apakah jika seseorang bercerai, maka akan ada kemungkinan ia juga akan bercerai dengan pasangan selanjutnya?

Lalu apakah jika bercerai, maka yang salah adalah perempuan? Bagaimana bila perempuan yang menjadi korban dalam perceraian tersebut? Apakah tetap saja menjadi janda adalah hal yang memalukan? Apa sih bedanya dengan seseorang yang pernah punya pacar lalu putus dan mungkin selama pacaran telah melakukan hubungan suami istri lalu akhirnya malah menikah dengan orang. Apa bedanya coba dengan janda?

Kenapa hanya melihat perawan atau jandanya saja?

Mengapa tidak melihat kepribadiannya? Berkarir sejak muda, bertanggungjawab untuk keluarga, tidak pernah berhenti belajar hal baru, serius menekuni bidang yang disukai, apa kualifikasi itu kurang keren untuk seorang perempuan? Walau memang segala prestasi itu bukan untuk menjadi ‘bahan jualan’ agar seseorang bisa diterima.

Menjadi janda di tengah lingkungan konservatif mungkin agak mempersempit ruang, jika ramah sedikit disangka menggoda, diampun disangka depresi. Maka lingkungan akan tetap selalu begitu.

Buat saya, yang penting yaitu: perempuan adalah pemilik kehidupannya sendiri, bukan milik siapa saja yang doyan menghakimi.


*Ika Ariyani, Sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Kabupaten di Sumatera Utara. Tulisan ini merupakan pendapat/ opini pribadi.

Sica Harum – www.Konde.co

Berkenalan, masuk dan sekarang nyemplung di dunia bisnis penerbitan membuat saya mengenal banyak hal berbeda, situasi berbeda, karakter berbeda.

Bahwa kadang-kadang, kita terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain, yang tak relevan dengan kehidupan kita, dan celakanya, membuat kita percaya tanpa betul-betul memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Bahwa kadang-kadang, kita terlalu cepat menghakimi orang, menilai ia tak butuh dan tak mau. Padahal cuma kita yang terlalu malas untuk bicara. Mungkin karena kita malu, mungkin tak suka sama orangnya untuk alasan-alasan yang tak terlalu prinsipil, mungkin gengsi, atau mungkin justru karena kita yang tak percaya diri.

Bahwa sebetulnya, banyak hal dalam kehidupan keburu menjadi produk salah sangka. Berbinis dianggap hanya membuat kaya mereka yang bergabung duluan.. Terasa sekali investasi perusahaan ini di dunia digital -dashboard yang canggih plus aplikasi mobile.

Bahwa sebetulnya, kita perlu memberi kesempatan pada banyak hal untuk mampir dalam kehidupan kita. Tak perlu ketakutan atau paranoid berlebihan saat mencoba hal baru.Kita tak pernah tahu bagaimana nasib berkelindan. Tentu saja, tak perlu repot mencoba sesuatu karena sudah banyak contoh buruk dan kita tak perlu menambahnya.

Bahwa sebetulnya, modal sebetul-betulnya bukanlah uang. Tapi kepala yang selalu belajar agar berpengetahuan, kemampuan berempati dan mendengarkan, kemauan untuk membantu dan terus belajar, serta keberanian mengambil keputusan. Dengan siapa saja. Tanpa menghakimi.

Saya belajar pada banyak perempuan yang hidup di sekitar saya, yang mencoba berbisnis bareng-bareng. Sharingpun dilakukan bersama-sama, bicara dari hati ke hati. Tak usah malu mengakui bahwa kita banyak belajar pada banyak perempuan tangguh, pada single mother yang membesarkan anaknya sendiri, pada ibu yang selalu sabar menunggui anaknya pulang.

Karena mereka, sayapun ada. Semangat mereka. Pada mereka saya bisa berharap.

Estu Fanani - www.konde.co

Seperti biasanya, kepala ini penuh dengan rasa penasaran dan keingintahuan yang meletup-letup. Kali ini, letupan-letupan energi di otak mengerucut pada rasa penasaran terhadap manfaat huruf-huruf alternatif yang pernah saya kenal dan pelajari. Antara lain sandi morse, sandi rumput, semaphore, huruf braille. Apakah itu?

Pemikiran ini dipicu ketertarikan saya yang diakhir tahun lalu mulai mempelajari kembali bahasa isyarat dan huruf Braille.

Mengapa kawan-kawan tuli gencar mengadvokasi Bisindo padahal sudah ada SIBI, termasuk pentingnya bahasa isyarat ini bagi kawan tuli yang menggunakan alat bantu dengar? Kemudian mengapa kawan-kawan tuna netra tetap menganggap penting huruf Braille dan keharusan untuk mempelajarinya?


Pentingnya Bahasa Isyarat

Saya sendiri bersepakat bahwa bahasa isyarat penting diketahui dan dikuasai oleh kawan-kawan tuli dan kawan-kawan yang mendengar. Pun dengan huruf Braille, penting untuk diketahui dan dikuasai oleh kawan-kawan netra. Lebih bagus lagi jika kawan-kawan yang melihat juga bisa mengenali dan menguasai huruf Braille. Mengapa?

Karena bahasa isyarat dan huruf Braille merupakan cara berkomunikasi yang utama bagi kawan-kawan tuli dan netra. Menurut Ruben Brent D dan Lea P Stewart, komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat
menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Kita bisa membayangkan bagaimana jika kita tidak mempunyai alat komunikasi dan tidak dapat berkomunikasi, bisa dipastikan kita bagaikan katak dalam tempurung. Menjadi orang yang hanya mengetahui dunianya hanya yang di dalam tempurung dan tidak mengetahui bahwa di luar tempurung ada dunia dan keadaan yang jauh lebih beragam, lebih berbeda dengan di dalam tempurung. Banyak pilihan dan peluang yang dapat digunakan.

Disinilah kemudian kekuatan imaginasi yang melampaui fakta saat ini, jika dikombinasikan dengan pengetahuan serta penguasaan teknologi dan informasi dapat menjadi satu kekuatan besar yang bisa menciptakan perubahan. Ya, menjadi sesuatu yang mungkin ditakutkan atau menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak umat manusia.


Komunikasi bagi Kelompok Disabilitas

Kembali ke kelompok disabilitas, berawal dari menguasai komunikasi dasar, dapat dikembangkan menjadi penciptakaan teknologi komunikasi dan informasi yang aksesibel bagi kelompok disabilitas. Di tengah keterbatasan fungsi inderanya, kawan-kawan disabilitas masih mempunyai kekuatan imaginasi. Imaginasi yang diturunkan menjadi mimpi dan coba diwujudkan melalui penguasaan alat komunikasi, teknologi dan informasi dapat melahirkan hal yang bermanfaat.

Dan tentunya semua dikuatkan dengan imaginasi akan perubahan dan kehidupan yang setara. Itulah mengapa bahasa isyarat atau huruf Braille menjadi penting, karena penguasaan terhadap komunikasi dapat menciptakan teknologi dan akan menjadi modal dasar ke jenjang penguasaan pengetahuan dan teknologi serta informasi yang lebih lanjut.

Sudah banyak contoh orang-orang dengan disabilitas yang menjadi tokoh dunia dan mampu membawa perubahan bagi kelompok disabilitas maupun umat manusia, berawal dari imaginasi dan kemampuannya berkomunikasi. Louis Braille, seorang Perancis yang mengalami kebutaan pada umur 3 tahun dan kemudian menciptakan huruf Braille yang selesai dikembangkan pada tahun 1834.

Louis Braille ini sempat mendapatkan larangan menggunakan dan mengajarkan huruf ini kepada anak-anak netra. Namun karena banyaknya dukungan akan pentingnya huruf Braille bagi disabilitas netra, akhirnya pada akhir abad 19 huruf Braille diterima secara universal.Helen Keller, seorang tuli dan netra yang menjadi penulis dan aktivis politik dan aktivis perempuan, yang mempelajari komunikasi dari gurunya, Anne Sullivan yang seorang netra. Kedua perempuan ini menjadi tokoh penting dalam pergerakan perempuan di Amerika dan dunia periode 1930an.

Saya kemudian jadi berpikir dan membayangkan kawan-kawan disabilitas paralyze yang tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya pasti akan bisa mengatasi keterbatasannya ketika ada perkawinan antara imaginasi, pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi. Dan inilah yang dilakukan oleh Stephen Hawking yang paralyze dan menciptakan alat komunikasi bagi dirinya sehingga dia bisa menyampaikan gagasan dan bergerak serta berpindah.

Begitu pula jika misalnya ada seorang yang paralyze juga tuli atau netra, bisakah mereka berkomunikasi? Lagi-lagi, saya berdialog dengan diri sendiri, apakah huruf-huruf alternatif tersebut di bagian atas tulisan ini bisa membantu? Saya pun menjawabnya sendiri, mungkin saja mereka bisa berkomunikasi. Tentunya kekuatan kombinasi tadi sangat dibutuhkan. Pengetahuan akan teknologi penggerak kursi roda yang menggunakan basis salah satu huruf alternatif misalnya sandi  morse atau huruf Braille yang dikombinasikan dengan sensor penggerak melalui kedipan mata atau gerakan otot pipi atau hembusan nafas/tiupan, atau ketukan jari (jika satu jari masih bisa digerakkan).
Kekuatan kombinasi imaginasi, mimpi, komunikasi, pengetahuan, teknologi dan informasi juga ditunjukkan oleh seorang perempuan muda Amerika di masa milenial sekarang, Christine Sun Kim, yang terlahir tuli, yang pada awalnya berkeyakinan bahwa suara bukan bagian dari dunianya. Namun seiring berjalannya waktu dan kekuatan kombinasi imaginasi, mimpi, pengetahuan, teknologi dan informasi, ia mengembangkan bahasa isyarat American Sign Languange (ASL) dan menciptakan bahasa isyarat untuk seorang tuli bisa memainkan musik maupun menghayati musik tersebut. Bagaimana kemudian nada bisa dimainkan, naik turunnya nada maupun panjang pendek nada. Sungguh dunia menjadi semakin indah bagi kawan-kawan disabilitas.

Ya, semua itu mungkin. Dari kekuatan kombinasi imaginasi, mimpi, pengetahuan, teknologi dan informasi inilah, kita semua bisa membuat perubahan. Akses atas komunikasi, pengetahuan, informasi dan teknologi bagi disabilitas adalah keniscayaan untuk bisa mandiri, maju dan turut berkontribusi bagi kehidupan. Kekuatan imaginasi dan komunikasi yang mampu melampaui segala keterbatasan yang ada.


(Foto: https://pixabay.com/en/appointment-meeting-lamp-conference-1996108/)


Sumber:

1. Ruben Brent D dan Lea P Stewart. (2006). Communication and Human Behavior. United States: Allyn and Bacon,

2.http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20141203100236-199-15466/alat-canggih-yang-bikin-stephen-hawking-bicara-diperbaharui/

3. https://youtu.be/2Euof4PnjDk)

*Pebriansyah Ariefana-
www.Konde.co

Hasil diskusi singkat dengan Pemimpin Redaksi saya pada Mei 2016 lalu menghasilkan keputusan, bahwa suara.com akan mengambil isu perempuan dalam wawancara khususnya.

Sosok Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) menjadi pilihan kami. Mengapa bukan Menteri atau pejabat tinggi lainnya? Saya lebih memilih sosok yang sangat paham dan sangat mengerti perempuan, berpraktek dengan keseharian dan memecahkan persoalan-persoalan perempuan, warga biasa yang butuh untuk segera ditolong.

Azriana, perempuan kelahiran 7 Maret 1968 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dia asli perempuan Aceh yang sudah berkecimpung di dunia hukum sejak 1995. Saat itu Azriana menjadi pengacara publik LBH Iskandar Muda Lhoksumawe.

Lama menjadi pengacara publik, tahun 2002 dia menjadi Koordinator Wilayah Timur Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan. Azriana di Komnas Perempuan bukan orang baru, dia pernah terpilih menjadi Komisioner Komnas Perempuan tahun 2007 sampai 2009. Selama itu juga, Azriana masih berkecimpung di aktivitas pembelaan hak-hak perempuan di Aceh.

Saya baru bertemu dengan Azriana, tapi sudah membaca kiprahnya di Tanah Rencong itu. Setelah asyik mengobrol dengan membahas isu-isu ‘off the record’, dia membuka pembicaraan ‘on the record’ dengan kalimat:

“Perempuan masih dijajah, sementara perbudakan belum juga selesai di muka bumi ini.”

Saya hanya ingin tahu, bagaimana cara berperspektif tentang perempuan, sebab media massa di era cyber ini banyak yang tak berspektif gender. Apa juga istilah itu?

Azriana mulai menjelaskan tentang keadaan nyata, jika di Indonesia perempuan masih menjadi kaum nomor 2, yang pertama lelaki. Pemenuhan hak perempuan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, politik dan budaya. Budaya patriaki menjadi racun dan momok untuk perempuan. Sehingga dianggap perempuan itu tidak sepenting lelaki.

Kemudian peran gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat memberikan tempat strategis untuk lelaki. Misalnya untuk mengambil keputusan, mengurusi publik dan menghasilkan uang. Konstruksi ini berpengaruh kuat dengan pemenuhan hak perempuan.

Permasalahan dalam pemenuhan hak perempuan ini masih ada di semua level dari tingkat rumah tangga sampai ke negara. Justru kemudian situasi politik perempuan ini digunakan untuk berbagai kepentingan.

Azriana mencontohkan di Aceh, kota tempatnya dibesarkan dan tempatnya beraktivitas membantu, mengadvokasi perempuan. Disana ada jam malam untuk perempuan, pembatasan busana untuk perempuan, sampai ada aturan untuk urusan hak untuk megendarai kendaraan dan beraktivitas bagi perempuan. Azriana menyebut perempuan mendapatkan diskriminasi secara struktural dan gender.

Meski hak perempuan dan lelaki harus sama, namun tidak begitu saja perlakuan antara lelaki dan perempuan sama. Yang harus disamakan adalah akses dan kesempatan untuk berpartisipasti. Bagaimana cara untuk mendapatkannya itu? Tidak bisa disamakan. Misalnya, kenapa kalau pulang kerja malam, buruh perempuan harus mendapatkan fasilitas antar jemput, dan lelaki tidak. Itu tidak boleh disamakan, karena ada kondisi kerentanan yang berbeda. Dan ini bukan keistimewaan.

Dari wawancara dengan Azriana, saya kemudian juga banyak belajar tentang kondisi perempuan Aceh lainnya. Disana ada Qanun Jinayat. Qanun Jinayat adalah sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang kemudian melegitimasi penggunaan hukuman badan/tubuh (Corporal Punishmen) di Indonesia, yakni hukuman cambuk, yang dianggap bertentangan dengan Hukum di Indonesia. Padahal, sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk.

Sejak dari proses pembentukannya Qanun ini terkesan dipaksakan dengan pembahasan diburu-buru, serta tidak melibatkan dan mempertimbangkan banyak masukan masyarakat. Pemantauan Solidaritas Perempuan di 5 wilayah di Aceh menyebutkan, sebanyak 97% perempuan tidak mendapat informasi mengenai pembentukan Qanun Jinayat. Padahal perempuan justru sangat rentan menjadi korban yang terdiskriminasi dalam Qanun ini. Qanun Jinayat berpotensi mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan.

Ada sejumlah peristiwa, kisah mengapa perempuan Aceh hingga kini masih ditempa bermacam persoalan, harus berjuang dengan nafas panjang. Itulah alasan, mengapa kami memilih mewawancarai Azriana waktu itu. Ada banyak kisah perempuan Aceh yang tak tertulis, dan Azriana adalah penyambung kisah para perempuan itu.



*Pebriansyah Ariefana, bekerja sebagai jurnalis dan aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

*Febriana Shinta- www.konde.co

Saya, baru-baru ini kehilangan binatang kesayangan saya. Lebih tepatnya binatang kesayangan kami sekeluarga. Kesayangan saya dan anak perempuan kami.

Tiba-tiba Kora, binatang kesayangan kami ini pergi di pagi hari dan tak pernah kembali. Padahal biasanya setelah jalan-jalan sendiri di pagi hari, ia akan kembali setengah jam kemudian untuk makan pagi lalu mandi.

Rutinitas ini sudah berjalan 8 bulan ini. Anak perempuan saya, seperti punya adik baru. Ia juga punya rutinitas untuk memberi makan, memandikan, mengajak jalan-jalan dan becanda. Kora seperti bisa diajak bicara dan tahu keinginan kami.

Semangat dari Kora, menjalar kemana-mana. Anak saya jadi semangat bangun pagi hanya ingin memberi Kora makan. Di Sabtu dan Minggu pagi biasanya ia bangun siang, namun sejak ada Kora, ia bangun lebih pagi dan mengajak Kora jalan-jalan lalu memandikannya. Hidupnya penuh semangat.

Dari sinilah saya langsung bisa merasakan, betapa sulitnya kehilangan sesuatu. Sekecil apapun. Anak saya mengalaminya. Saya sering gak tega melihat dia masih menangis di depan pintu selepas Maghrib, menunggu Kora datang. Yang ditunggu tak kunjung pulang.
Namun begitulah kehilangan.

Ibu saya pernah uring-uringan karena kehilangan selendang. Karena selendang itu mengingatkannya pada bapak yang sudah meninggal. Hanya selendang saja, namun bagi setiap orang, benda sekecil apapun kadang punya arti yang besar.

Begitulah kami beberapa hari ini. Selalu menunggu binatang kecil kami untuk pulang. Saya dan anak perempuan saya sudah mencarinya kemana-mana, memasang pengumuman di instagram dan di group facebook penyayang binatang, memasang di wall WhatsApp, mengirimkan pengumumannya ke pengurus RT dan RW siapa tahu ada tetangga yang melihatnya, namun sudah seminggu lebih tetap tidak ada kabar.

Anak perempuan saya mencarinya hingga masuk keluar kampung kami dengan sepedanya selepas pulang sekolah. Sayapun begitu. Namun Kora, tak pernah kembali.

Beginilah rasanya kehilangan.

Saya membayangkan Kora akan kedinginan di malam hari, kepanasan, kehujanan dan tak ada yang menolongnya. Saya melongok, tempat makannya sudah bersih, tak ada makanan yang tersisa. Tempat minumnya juga bersih. Berapa banyak binatang yang akan bernasib seperti Kora? Kehujanan di jalan, mengais makanan dari tempat sampah, tak mandi berhari-hari, dan akhirnya mati kelaparan atau tertabrak pengendara di jalan.

Saya berharap, Kora akan baik-baik saja. Ditemukan orang yang mau merawatnya, memberinya makan dan ia mendapatkan hidup yang lebih layak. Karena binatang, sudah seharusnya mendapatkan tempat tinggal dan hidup yang layak seperti manusia.

Hari ini, saya masih melihat anak perempuan saya menitikkan air mata, di depan pintu, selepas Maghrib, menunggu Kora pulang.


(Foto: https://m.shutterstock.com/images/87116746)

*Febriana Shinta, sehari -hari bekerja sebagai jurnalis dan dosen pengajar di Jogja. Menyukai binatang sejak kecil. Ini adalah binatang keduanya yang pergi dari rumah dan tak kembali lagi.
Melly Setyawati - www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Hari ini, 23 Februari 2017, INFID dan OXFAM  mengadakan peluncuran Laporan Ketimpangan yang bertemakan Menuju Indonesia yang Setara di hotel Arya Duta.

Data – data hasil Laporan telah membenarkan rasa yang dialami oleh sehari – hari, contoh kecil saja terkait dengan infrastruktur jalan di wilayah DKI Jakarta yang terlihat rapi dan halus namun ini berbeda dengan kondisi jalan di wilayah pinggiran Jakarta seperti sekitaran Bogor.

Miris dan semakin mengernyitkan dahi. Tatkala,  Dini Widiastuti dari OXFAM  mengatakan “empat orang terkaya di Indonesia itu biaya hidupnya bisa setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia”.

Nikmah Khoirun, INFID, turut menegaskan bahwa orang superkaya di Indonesia itu bisa berpendapatan 10 milyar per tahun. Hampir bersamaan, seorang ibu menceritakan kepada saya kalau dirinya tidak bisa membayar persalinan sebesar 250 ribu rupiah. Hingga dirinya harus menyerahkan anaknya kepada keluarga yang mau membiayai persalinannya.  Derai air mata menetes saat ibu itu bercerita. Sungguh lebar ketimpangan itu terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2016, sebanyak 1 persen individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir separuh (49 persen) total kekayaan. Jumlah miliarder mengalami peningkatan dari hanya satu orang pada tahun 2002 menjadi 20 orang pada tahun 2016, yang kesemuanya adalah kaum laki-laki

Laporan Ketimpangan pada tahun 2014 menunjukkan kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan jauh lebih pendek dari laki – laki, hampir dikatakan kurang dari sembilan tahun.

Iya perempuan adalah wajah kemiskinan nyata. Rantai kemiskinan berkelindan tiada terputus,

“Ini seperti sebuah rantai, yang saling terkait, dia miskin karena pekerjaannya rendahan, dia mendapatkan pekerjaan itu karena pendidikannya juga rendah, dia bisa berpendidikan rendah karena miskin,” ungkap Dhanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja, pada saat menjadi pembicara kunci.

Dalam dunia kerja, perempuan sangat rendah sekali mendapatkan posisi penting. Salah satu penyebab diantaranya adalah diskriminasi dunia kerja. Padahal perempuan lebih berkeinginan bekerja namun perempuan lebih banyak menganggur ketimbang kaum laki-laki. Laporan ini juga mendorong pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dari data yang ada, baik tahun 2014 maupun data selama lima tahun terakhir (2009–2014), persentase pekerja laki-laki penuh waktu di tiap kelompok usia berada di atas persentase pekerja perempuan. Sayangnya, tidak ada perbaikan atau perubahan ketimpangan pekerja antara laki-laki dan perempuan selama empat tahun terakhir (2009–2013).

Selain kesempatan kerja, dari data Survei Barometer Sosial 2013 juga tampak bahwa perempuan juga mengalami kesenjangan dalam hal pendapatan: semakin besar jumlah pendapatan maka semakin kecil proporsi perempuan dalam kelompok pendapatan tersebut. Pada tingkat penghasilan tertinggi (lebih dari Rp 5 juta) proporsi pria hampir dua kali lipat (1,7 kali) ketimbang perempuan. Sementara itu, pada tingkat penghasilan terendah (kurang dari Rp 500 ribu), proporsi perempuan 1,5 kali dibandingkan laki-laki.

Peningkatan kapasitas (skill)  tenaga kerja menjadi salah satu jalan keluar untuk mengentas ketimpangan. Meskipun orang – orang kaya juga sibuk untuk menitipkan kekayaannya di negara bebas pajak.

“Ada sekitar 653 ribuan orang mengikuti program tax amnesty, ini masih sedikit padahal saya menargetkan dua juta orang ikut” demikian kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan, saat menjadi salah satu pembicara kunci pada kegiatan peluncuran tersebut.

Dalam sesi talkshow  penutup, Chusnunia Chalim selaku Bupati Lampung Timur mengatakan:

 “Jakarta tidak hanya meributkan soal PILKADA saja padahal di daerah ketimpangan itu sehari – hari terjadi."

Iya benar, ketimpangan sudah terjadi dan masyarakat sudah mewajarkannya.88% warga negara Indonesia yakin sekali pemerintah dapat mengurangi ketimpangan itu.

Lebih lanjut laporan dapat diklik disini












Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Bagaimana situasi dan kondisi penghapusan kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2016?  Berikut catatan Komnas Perempuan yang dipaparkan pada dialog publik 8 Februari 2016 lalu di Jakarta:

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun 2016
  1. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia, maka angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan selama tahun 2015 mencapai 321.752 kasus atau meningkat 9% dari tahun sebelumnya (2014). Dari 321.752 kasus tersebut, 16.217 ditangani oleh lembaga-lembaga pengadalayanan, berbasis masyarakat maupun pemerintah dan sisanya berujung pada cerai gugat atau cerai talaq di Pengadilan Agama. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik (38%) terjadi di ranah rumah tangga/ relasi personal. Kekerasan seksual menempati urutan kedua dan di ranah komunitas kekerasan seksual menempati urutan pertama sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya; 
    Foto: Azriana - Ketua Komnas Perempuan menyampaikan laporan tahunan 2016 dihadapan mitra Komnas Perempuan, 8 Februari 2017 (Estu Fanani)
  2. Dalam konteks pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu, sepanjang 2016, sejumlah korban masih mengalami berbagai kendala dalam mengakses pemenuhan hak-haknya, karena stigma yang dilekatkan kepada mereka. 
  3. Di tahun 2016 juga kasus kekerasan seksual banyak menyita perhatian publik mulai dari perkosaan dengan pelaku berkelompok juga perkosaan yang berujung pembunuhan. Kebanyakan korban adalah perempuan usia anak dan beberapa pelaku juga usia anak;
  4. Pemerintah menetapkan perkosaan sebagai kejahatan luar biasa, dan menetapkan pemberatan hukuman dalam bentuk hukuman kebiri dan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, melalui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walau penolakan hukuman mati dan kebiri telah disampaikan oleh berbagai elemen; 
  5. Kemarahan publik atas peristiwa kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 mendorong gerakan sosial mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual;
  6. Komnas Perempuan juga mencatat kriminalisasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sepanjang tahun 2016 masih terus terjadi. Sebagian besar kriminalisasi terhadap korban KDRT dilakukan oleh suami, atau mantan suami. Polanya adalah paska bercerai, pelaku (suami) melaporkan korban dengan berbagai tuduhan yaitu tindak pidana penganiayaan (pasal 352 KUHP), tindak pidana diskriminatif terhadap anak (pasal 76 A UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tindak pidana laporan palsu (pasal 220 KUHP) dan tuduhan pemalsuan KTP suami (pasal 263 ayat (2) KUHP); 

Persoalan yang Menimpa Perempuan Marjinal

  1. Komnas Perempuan mengamati banyak hambatan untuk menghapuskan praktek perkawinan usia anak dimulai ketika Mahkamah Konstitusi menolak judicial review Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Tahun 2016 juga masih diwarnai penghambatan kebebasan berekspresi. Untuk konteks pelanggaran HAM masa lalu terutama isu 65, data safenetvoice.org (Februari – Mei 2016) terjadi 29 kasus pelarangan, pembubaran dan intimidasi terhadap masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan seperti diskusi publik, riset, pemutaran film; 
  3. Politisasi identitas atas nama agama, moralitas, budaya dan kepentingan politik juga semakin menguat, khususnya dalam dalam bentuk kebijakan diskriminatif, intoleransi, dan kekerasan yang ditujukan pada kelompok minoritas agama dan minoritas berbasis SOGIEB (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Body). Seperti: Surat edaran KPI Nomor 23/K/KPI/02/2016 yang melarang ekspresi berbasis SOGIEB di media Televisi; juga surat Edaran Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bierun nomor 451/149/2016 tentang pelarangan membuka dan memperkerjakan Waria di Salon;
  4. Dalam konteks pemiskinan perempuan-perempuan pekerja Migran, maka Hukuman Mati juga masih terus terjadi. Kasus-kasus hukum yang dihadapi pekerja migran yang mendapat ancaman hukuman mati antara lain adalah a) Pembunuhan karena pembelaan diri atas kekerasan seksual, b) Pembelaan diri karena kekerasan fisik dan ekonomi, c) Korban trafficking, rentan ditipu, diiming-imingi dan eksploitasi dalam sindikat perdagangan narkoba;
  5. Tahun 2016 juga diwarnai dengan beberapa peristiwa penggusuran antara lain adalah penggusuran Kali Jodo, Bukit Duri, Ciliwung dan Bongkaran Tanah Abang yang merupakan cerminan tata kota yang telah mengeluarkan perempuan sebagai elemen masyarakat;
  6. Komnas Perempuan juga menemukan kekerasan terhadap perempuan dalam pemenuhan hak Ekosob perempuan adat di pegunungan Kendeng, yaitu; a) Air dan spiritualitas perempuan menjadi sebuah konektivitas yang sewajarnya dirawat. Perempuan-perempuan di Pegunungan Kendeng, mengidentifikasi potensi air yang disimpan di gunung karts akan hancur. Padahal petani bergantung pada air untuk kepentingan pertanian masyarakat, b) Hilangnya pengetahuan asli perempuan; diantaranya pengetahuan tanaman obat yang diidentifikasi setidaknya 52 jenis sebagai apotik masyarakat yang lambat laun dikhawatirkan akan punah, c) Lemahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, d) Perempuan mengalami kerumitan ekonomi, e) Potensi pekerja migran perempuan meningkat, f) Politik identitas: stigma pada perempuan anti pembangunan pabrik semen. 
  7. Penguatan isu terorisme dan radikalisme yang minim kajian gender based violence, dimana di tahun ini kemunculan pengantin bom perempuan.

Capaian Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Di tengah seluruh situasi tersebut Komnas Perempuan melaporkan bahwa ada delapan (8) capaian utama sepanjang tahun 2016 dari kerja Paripurna periode 2014-2019 yang penting bagi terciptanya kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Capaian tersebut antara lain:

  1. Keterlibatan publik dalam upaya penyebarluasan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan serta penghapusannya semakin meningkat, terutama dalam isu kekerasan seksual. Dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2016 (25 November s.d 10 Desember) tercatat 160 kegiatan yang diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, untuk mendorong dihapuskannya kekerasan seksual dalam tema yang dibangun bersama; 
  2. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tercatat di dalam daftar list Prolegnas 2016-2017 yang merupakan tonggak sejarah dan merupakan wujud empati terhadap korban.
  3. Peningkatan partisipasi publik dalam pendampingan korban KDRT. Komnas Perempuan membentuk Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) yang sebagian konselornya adalah relawan. Berangkat dari empati dan motivasi yang tinggi dari para relawan UPR, berinisiatif membentuk komunitas yang fungsinya membantu perempuan korban kekerasan. Beberapa organisasi tersebut adalah HelpNona, Bale Perempuan, Perutpuan, Klinik KDRT, Perca.id, Alumni relawan sebagai pengurus majelis jemaat gereja. Sementara itu dari mantan peserta latihan HAM BG bagi penasehat Hukum membentuk Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC);
  4. Komunitas perempuan korban Tragedi ‘65 di Jakarta dan Yogyakarta serta Komunitas Pendamping Korban Tragedi Mei ‘98 di Solo, terlibat aktif dalam inisiasi memorialisasi Tragedi ’65, seperti di Jakarta (Penjara Bukit Duri) dan Yogyakarta (Gedung Jefferson dan Benteng Venderbug). Sedangkan untuk Tragedi Mei ’98, komunitas korban di Jakarta terlibat aktif di tindak lanjut pertemuan advokasi korban Tragedi Mei ’98 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Solo (Makam Massal Korban Tragedi Mei ’98 TPU Purwoloyo). Komunitas korban dan pendamping korban juga aktif di memorialisasi Tragedi Tanjung Priuk (Makam Massal Korban Tanjung Priuk);
  5. Kampanye 16HAKTP mulai direplikasi oleh banyak pihak, dilakukan secara masif, kreatif, terutama oleh kaum muda dan organisasi masyarakat;
  6. emberitaan media dan tulisan-tulisan publik/blogger yang tersebar di media online, semakin sering memuat isu kekerasan terhadap perempuan, terutama isu kekerasan seksual dan peran Komnas Perempuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada 226 tulisan dari publik dan 4.198 dari portal media;
  7. Terbangunnya kapasitas perempuan pekerja migran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan adanya mekanisme penanganan yang dikembangkan oleh organisasi pekerja migran perempuan di negara tujuan;
  8. Kemitraan JALA PRT dan KOWANI semakin menguat dalam upaya mendorong terbangunnya dukungan publik bagi perlindungan PRT;
  9. Tersedianya dokumen kajian yang dapat dijadikan rujukan untuk mengenali kerentanan perempuan dalam bencana, sindikasi narkoba dan jaringan terorisme. Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan yang dimuat dalam CATAHU, menjadi acuan institusi strategis, seperti Bapenas, kementerian, lembaga Internasional, Media, akademisi, dan lembaga-lembaga strategis lainnya;
  10. Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada tahun 2016 merupakan salah satu contoh wujud komitmen Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang penting diperhatikan adalah mengawal proses agar KKR Aceh berjalan dengan baik seperti pengembangan sistem pemulihan bagi korban kekerasan dan perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual. Disamping itu, pemerintah daerah Papua telah membuat kebijakan Perdasus (Perda Khusus) No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak-hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM;
  11. Kerjasama Komnas Perempuan dengan beberapa lembaga telah terbangun dengan baik, antara dengan DPD RI, Penyelenggaraan Forum RPJMN bersama Bappenas, KHAM – KPAI terkait dengan pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan terjadinya pencabutan kebebasan. Di level Internasional terjalin bersama ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons) bersama AICHR dan ACWC, APWLD (Asia Pacific on Women Law and Development), PDHJ (Provedoria Dos Direitos Humanos e Justica)

Tantangan 
Namun Komnas Perempuan di tahun-tahun mendatang juga masih menghadapi tantangan sebagai berikut:

  1. Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LN HAM) menghadapi beberapa tantangan antara lain adalah status kelembagaan Komnas Perempuan berdasarkan Perpres dan masih bergabung pada satker Komnas HAM. Kondisi ini akan menghambat peran-peran strategis LN HAM. Lembaga HAM sebagai salah satu pilar demokrasi perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat;
  2. Isu HAM semakin kompleks dan tantangan semakin berat. Kurangnya perhatian negara terhadap penyelesaian isu-isu HAM yang krusial seperti; pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, kebebasan beragama/beribadah, violent extremism, konflik sumber daya alam, dan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak;
  3. Sebagai institusi Negara yang saat ini masih di bawah satuan kerja Komnas HAM, membawa dampak antara lain adalah kerja-kerja Komnas Perempuan menjadi tidak terbaca di dalam laporan Negara secara terpisah sebagai laporan kerja Komnas Perempuan;
  4. Berkaitan dengan pelanggaran HAM masa lalu, masalah kekerasan seksual tidak diintegrasikan pada kasus yang terjadi namun dilihat sebagai persoalan yang terpisah;
  5. Rekomendasi Komnas Perempuan belum di respon oleh negara secara optimal, terutama pada isu isu yang sensitif, antara lain perda atau kebijakan diskriminatif, rekomendasi bagi kelompok rentan (kelompok penghayat, LGBT, intoleransi terhadap berbagai kelompok minoritas, kebebasan beragama/ beribadah, terhambatnya kebebasan berekspresi dan violent extremism karena semakin menguatnya konservatisme beragama.
Foto: https://pixabay.com/en/violence-against-women-1169348/


Luviana- www.konde.co

Apakah anda takut ke dokter? Apa yang anda bayangkan jika anda ke dokter?

Ternyata tak semua orang takut ke dokter. Teman saya yang rajin mengecek kesehatan, tak pernah takut ke dokter. Ia malah pengin tahu kondisi badannya- apakah baik-baik saja atau ada sakit yang tidak bisa dirasakannya?

Saya kebalikannya. Saya paling takut ke dokter. Membayangkan alat-alat kedokteran, menjumpai dokter berpakaian putih harum, duh saya paling takut.

Kira-kira seminggu lalu, saya ke dokter. 3 hari saya tidak tidur karena membayangkan harus masuk ke rumah sakit. 3 hari?

Saya cerita ke salah satu sahabat saya soal saya yang gak bisa tidur 3 hari karena harus ke dokter ini. Tapi ternyata, teman saya tidak kaget. Malah salah satu temannya-katanya, sampai pingsan ketika sampai rumah sakit saking takutnya ketemu dokter.

Hah? Jadi ada yang lebih takut dibandingkan saya?

Disana, di rumah sakit, saya juga mendapat banyak cerita dari teman-teman perempuan saya, pasien perempuan lain yang takut ketika akan papsmear dan cek payudara (mamografi dan USG). Ada yang tak bisa tidur seperti saya, ada yang sudah sampai rumah sakit lalu pulang lagi karena takut, dan ada yang ke kamar mandi terus-terusan karena takut. Dan yang terakhir, sampai ada yang pingsan.

Apalagi ketika banyak artikel yang menulis tentang kanker payudara dan kanker rahim menjadi penyebab tertinggi kematian perempuan di Indonesia. Semua artikel ini makin membuat kami tak bisa tidur. Yang pingsan, jadi tak bangun-bangun karena ketakutan.

Lebih-lebih ketika kami tahu bahwa salah satu penyebab penyakit ini adalah naik turunnya hormon estrogen yang memang ada penjelasannya, tapi belum jelas bagaimana cara mencegah naik turunnya. Ini saya cuplik dari artikel kesehatan tentang hormon estrogen:

“Jika stress dan Estrogen berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan segudang gejala dan efek yang tidak menyenangkan. Sayangnya, masih banyak yang belum mengathui, padahal ini sering terjadi terutama selama transisi menopause. Berikut adalah beberapa gejala yang paling sering dialami ketika kelebihan hormon estrogen. Kaki kram Payudara nyeri Peningkatan berat badan Fibroid rahim Mual dan muntah Penurunan gairah seksual Menstruasi yang tidak teratur.”

“Namun ketika kekurangan estrogen tanda dan gejala kekurangan hormon estrogen dapat bervariasi dan mungkin tergantung pada seberapa berat rendahnya kadar estrogen pada seorang wanita. Beberapa tanda dan gejala kekurangan hormon estrogen termasuk gangguan tidur yang dapat menyebabkan kelelahan ekstrim di siang hari, ketidakmampuan untuk fokus. Gangguan tidur ini mungkin akibat dari kombinasi jantung berdebar-debar, hot flashes, berkeringat di malam hari, dan menggigil dingin. Gejala lain akibat hormon estrogen yang rendah yaitu nyeri sendi , sakit kepala, kulit kering dan vagina mengering, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, meingkatnya resiko infeki kandung kemih. Setiap kombinasi dari tanda-tanda dan gejala estrogen rendah ini dapat menyebabkan depresi berat.”

Nah sayangnya menurut sejumlah dokter, belum ditemukan cara bagaimana mencegah agar kita tidak kelebihan dan kekurangan hormon estrogen ini. Hanya ada saran: yang penting banyak makan buah dan olahraga cukup. Lainnya, tak boleh stress.

Duh, tak boleh stress dan berpikir berat? Kebanyakan perempuan di Jakarta sudah berpikir sejak bangun pagi. Menghadapi macet yang tak terkira, memikirkan ini itu dan banyak hal.
Susahnya jadi perempuan.

Tak boleh stress karena akan sakit, harus hidup teratur agar hormon estrogennya seimbang, harus banyak makan buah dan cukup olahraga untuk menjaga hormon.

Teman saya menyarankan agar kita punya waktu untuk sharing. Untuk kontemplasi, sekedar bercerita dengan sesama perempuan, agar bisa saling meringankan beban, agar hormon estrogen kita tidak turun naik.

Semoga ini berhasil, bagi saya dan bagi perempuan lain, yang takut ke rumah sakit dan berpikir macam-macam setiap melihat baju putih dokter.

(Foto/ Ilustrasi: pixabay.com)


Sica Harum – www.konde.co

Banyak masalah muncul hanya karena komunikasi yang enggak nyambung. Maksud kita begini. Maksud mereka begitu. Akibatnya, butuh lebih banyak waktu dan energi untuk kembali ke titik ‘netral’.

Setiap hari kita berkomunikasi. Tatap muka. Bicara via telpon. Kirim teks via messenger. Kirim jempol buat status Facebook. Atau sekadar menunjukkan mimik muka dan gestur tubuh lewat emoticon. Jika tersampaikan dengan baik, maka semua urusan lancar. Jika tidak, maka muncul hal-hal yang seharusnya bukan masalah.

Saya pernah lihat anak saya yang kala itu masih berumur 3 tahun, ia seperti sedang mengeksplorasi cara komunikasi dengan marah-marah. Ia sedang belajar mendapatkan apa yang dia mau dengan cara ‘marah’.  Tentu saja, ia tak selalu mendapatkan apa yang ia mau dengan marah-marah.

Dengan simbahnya, ia bisa dapat apa yang dia mau dengan cara semanipulatif itu. Tapi dengan saya, no way. I better to walk out. Kalau sudah begitu ia akan ‘ngedumel’ lalu jeda beberapa saat dan ia mengubah caranya meminta sesuatu. Kadang-kadang terkabulkan jika memang bisa dikabulkan. Kadang-kadang tidak, karena kondisinya memang tidak memungkinkan.

Ya, kita tahu. Kadang-kadang, kita tak mendapatkan sesuatu yang kita mau hanya karena caranya tak tepat.

Dalam sebuah obrolan dengan teman, kami membahas komunikasi dengan generasi yang lebih muda, terutama Gen Y a.k.a para millennial. Si teman, seorang aristotelian yang berlatarbelakang ilmu psikologi dan memposisikan diri sebagai ‘friend of millennial’ banyak memberi masukan tentang komunikasi. Terutama pilihan kata yang digunakan saat berbicara dengan mereka. Misalnya, ketimbang bicara “tugas”, gunakanlah “project”.

Buat saya, menarik sekali untuk mengeksplorasi cara komunikasi dengan millennials; yang banyak disebut sebagai generasi narsis tapi juga punya kemampuan kolaborasi yang super (The Me Me Me Generation -TIME).  Butuh ego yang mesti dikesampingkan untuk bisa mendengar ‘bagaimana gen Y ini berkomunikasi. Tapi untuk sebuah hasil yang lebih besar, semua upaya itu bakal terbayar.

That’s a power of listening. And it’s part of effective communication.

Tentu saja, tahu semua teori komunikasi tak selalu berarti bisa mengimplementasikannya ke dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Faktor lelah, kondisi yang tengah chaos, dan waktu terbatas, kadang-kadang membuat kita tak bisa berkomunikasi dengan efeisien. Kadang-kadang, sampai membuat kita tak mampu mengoptimalkan emoji pada messenger.

Apalagi sebagai perempuan, apa saja harus kita lakukan, kerjaan di rumah, diluar, di kantor, harus nengok saudara, menjemput anak tepat waktu, belanja. Bisa kita bayangkan. Akibatnya, maksud yang sesungguhnya jadi tak tersampaikan dan lawan bicara sudah kadung salah paham, sebab teks adalah teks. Sounds familiar, yes?

Saya punya contoh. Untuk kesekian kalinya, minggu ini, ada kesalahpahaman akibat perbincangan melalui messenger. Di satu sisi, enggak masalah. It’s a part of business process. Di sisi lain, saya semakin tertarik untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Lha wong sudah hidup dari menulis, tapi kok ya masih salah sambung saja saat nulis teks via messenger. Sungguh aneh dan ironis.

Lesson learned:
  • Beri jeda sebelum merespons. Menurut seorang teman, ada CEO portal berita lumayan besar di Indonesia menetapkan SOP bagi dirinya sendiri. Yaitu merespons apapun (pertanyaan, komentar untuk dirinya via medium apapun) tidak lebih dari 3 jam. Respons yang cepat (dan tepat) memang bagian dari komunikasi yang efektif. Cepatnya sih bisa. Tapi untuk memberi respons tepat yang cepat, perlu latihan dan jam terbang.
  • Bapak Manajemen Peter F Drucker mengajari untuk belajar mendengarkan hal-hal yang tak terucap. It’s me actually. Suka mengobservasi dan menganalisis data. Tapi jeleknya buat saya, memiliki data yang kaya itu justru bikin jadi over criticize. Tambah parah jika dikomunikasikan dengan pilihan kata-kata yang gak enak banget. Jadi lebih baik diam.
  • Jangan bernafsu untuk menjadi orang yang menutup argumentasi. Hohoho. Berat kalau buat saya mah. Rasanya enggak puas kalo enggak jadi orang terakhir yang nutup perdebatan. Tapi ya emang, enggak penting banget. Haha. Jadilah saya belajar banget buat “ya udah lah ya’ dan membuang menyimpan semua bahan argumentasi itu. Bisa dipakai lagi kapan-kapan. #loh. #eh.
  • Jangan tergoda membuat ‘drama’. Detil bagi kita, bisa berarti berlebihan buat orang lain, terutama bagi mereka yang biasa berpikir dalam ruang lingkup ‘besar’.
Dan berkomunikasi dengan pasangan, itu penting, agar mereka tahu apa yang sudah kita kerjakan dan tentu membaginya. Jika semua harus kita yang mengerjakan, enggak ah, ini saatnya mengerjakan pekerjaan rumah yang dibagi-bagi.

Well, seperti halnya menulis, kemampuan berkomunikasi dengan baik juga bisa dipejari. It’s skill, not a gift. So I will learn.

(Foto: https://pixabay.com/en/woman-face-head-question-mark-1446557/)
Luviana- www.konde.co.

Jika di sebuah desa, ada laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, itu luar biasa. Apalagi jika mulai ada area dimana tak boleh melakukan pemukulan terhadap perempuan. Ini pasti sangat luar biasa.

Hal-hal inilah yang kemudian diinisiasi Oxfam Indonesia bersama organisasi Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di sejumlah daerah di Indonesia, melakukan pemukulan terhadap perempuan masih menjadi budaya. Ada yang meyakini ini merupakan budaya yang boleh dilakukan turun-temurun, namun sudah ada yang mengakhirinya.

Program Director for Gender Justice Oxfam Indonesia, Antarini Arna menyatakan bahwa Oxfam sudah bekerja untuk mempromosikan isu gender bagi laki-laki sejak tahun 2013 lalu. di NTT dan NTB misalnya, mereka bekerja di desa-desa, bersama anak-anak muda dan di daerah-daerah yang menjadi wilayah buruh migran.

“Saat ini orang bisa melihat perbedaannya, mana desa yang laki-lakinya mempromosikan gender, mana yang tidak. Sebuah desa, yang di dalamnya ada sejumlah laki-laki yang ikut mempromosikan isu gender, kondisinya akan berbeda dengan desa yang laki-lakinya tidak ikut mempromosikan isu gender,” ujar Antarini Arna dalam press briefing di Jakarta, 13 Februari 2017 lalu.

Aliansi Laki-laki Baru merupakan salah satu kelompok laki-laki pro-feminis yang aktif terlibat dalam gerakan untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kehadirannya didorong oleh keinginan kuat untuk mengubah patriarki sebagai sistem dan laki-laki sebagai kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab atas penderitaan yang ditanggung oleh perempuan di masyarakat, mulai dari diskriminasi sampai tindakan kekerasan.


Keterlibatan Laki-Laki dalam Rumah Tangga

Diar Ruly Juniari, Pegiat Aliansi Laki-laki Baru dan Gema Alam NTB dalam website Aliansi Laki-Laki Baru pernah menuliskan pengalamannya dalam mengadvokasi, bahwa sebelum ada kegiatan keterlibatan laki-laki dalam isu gender, perempuan dipandang sebagai manusia nomor dua, bila ia istri maka dia akan ditempatkan sebagai pelayan suami dan perawat rumah, bahkan di dalam relasi rumah tangga, perempuan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan karena konstruksinya berada di bawah kuasa laki-laki.

Apa yang terjadi di atas, itu dulu, tetapi sejak diselenggarakannya pelatihan tentang keterlibatan laki-laki pada isu gender, justru terjadi perubahan yang signifikan dalam perubahan perilaku, baik pribadi maupun sosial di desa dengan indikator diberikannya ruang untuk perempuan serta sikap menghargai keberadaan perempuan di ranah publik.

Perubahan perilaku laki-laki yang mengikuti kegiatan pelibatan laki-laki menjadi kian signifikan manakala adanya keterlibatan tokoh masyarakat, dan sejumlah aparatur desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), serta kelompok pemuda desa.

Kini, laki-laki yang sudah memiliki pengetahuan tentang konsep keadilan gender, turut terlibat dalam melakukan pekerjaan domestik bersama pasangannya, padahal sebelumnya, melakukan pekerjaan domestik selain dianggap sebagai domainnya perempuan, juga akan mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai suami yang kalah dari sang istri, atau dalam istilah lokal disebut bawang belot.

Antarini Arna menyatakan bahwa perubahan yang sekarang terjadi antaralain, laki-laki di komunitas sudah mulai berbagi peran dengan istri dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik.

“Ada perempuan yang tidak usah mencuci karena sedang ada kegiatan, jadi selanjutnya suaminya yang mencuci.”

Laki-laki justru yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta mengajak masyarakat untuk menghargai peran perempuan. Ini sekaligus menghapus stigma bahwa tugas domestik merupakan tugas perempuan. Padahal tugas domestik bisa dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan di rumah.


(Foto: Image: https://pixabay.com/en/photos/?image_type=&cat=&min_width=&min_height=&q=Man+and+parenting&order=popular)

(Referensi: http://lakilakibaru.or.id/keterlibatan-laki-laki-dalam-merangkai-desa-adil-gender/)



Sica Harum dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga, memandikan anak adalah rutinitas yang dilakukan para buruh perempuan di Cakung, Jakarta setiap harinya. Setelah pekerjaan rumah selesai, baru mereka bisa berangkat ke pabrik.

Pekerjaan di pabrik membutuhkan waktu yang panjang, ada yang bekerja selama 9 jam namun banyak yang bekerja hingga 12 jam.

Sampai di rumah, sudah menjelang malam, para buruh perempuan ini masih mengerjakan pekerjaan rumah, menemani anak-anak mereka belajar dan menidurkannya. Baru setelah itu mereka bisa beristirahat.

Aktivitas ini mereka lakukan setiap hari. Hal ini rata-rata juga terjadi pada buruh-buruh perempuan pabrik di Jakarta. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih memaparkan cerita, kehidupan para buruh pabrik perempuan ini dalam diskusi “Apa Kabar Buruh Perempuan?” yang dilakukan Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI) pada Sabtu, 18 Februari 2017 kemarin di Jakarta.

Keprihatinan inilah yang membuat organisasi buruh seperti FBLP dan organisasi perempuan seperti Perempuan Mahardhika  kemudian ikut berjuang bersama buruh perempuan dan mengajak para buruh perempuan untuk berserikat.

Persoalan lainnya yang dialami buruh perempuan adalah soal keterbatasan yang kemudian membuat buruh perempuan mau melakukan apa saja. Kadang-kadang suami mereka juga bekerja di pabrik yang sama, kadang menjadi ojek maupun membuka toko kelontong. Dalam keterbatasan inilah sejumlah buruh perempuan kemudian berserikat.

Namun banyak juga yang karena takut untuk di PHK, maka kemudian mereka enggan untuk berserikat. Sedangkan sejumlah buruh perempuan lain juga terkadang takut untuk berserikat karena tidak diperbolehkan oleh suaminya. Ketakutan untuk dipecat, ketakutan jika mereka akan bermasalah secara ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa buruh perempuan pabrik sulit untuk berserikat.

Jumlah buruh yang berserikat menurut data Perempuan Mahardhika, hingga saat ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak berserikat, namun Lathiefah Widuri dari Perempuan Mahardhika melihat, tetap ada keinginan besar dari para buruh perempuan untuk berserikat.

“Salah satunya karena mereka memahami bahwa jika berserikat maka perjuangan para buruh perempuan bisa kuat. Jika ada yang di PHK maka ada organisasi yang kemudian membela mereka,” ujar Jumisih.

Kegelisahan ini juga disampaikan jurnalis, Luviana. Luviana memaparkan bahwa keinginan berserikat di kalangan pekerja menengah nyaris kecil hingga hari ini. Di Kalangan media misalnya jumlah serikat pekerja media yang terbangun menurut data Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen hanya berkisar 25 serikat pekerja dari kurang lebih 3 ribu media di Indonesia.

Hal yang sama juga dialami sektor lain dimana ada banyak buruh kelas menengah yang juga enggan untuk berserikat. Padahal jika serikat pekerja terbangun, akan ada banyak bentuk-bentuk perjuangan bagi para buruh kelas menengah di Indonesia.

Keberadaan serikat pekerja di Indonesia dilegalkan oleh undang-undang 21 tahun 2000, yang menyatakan bahwa pekerja boleh membuat serikat pekerja, minimal anggotanya 10 orang dan dilindungi oleh UU dalam berorganisasi/ berserikat.

Luviana mencoba bertanya, jika serikat pekerja di dalam perusahaan dipandang menakutkan, akan lebih baik untuk mencoba membangun serikat pekerja di luar perusahaan?

“Undang-undang menjelaskan soal serikat pekerja yang bisa dibangun di dalam dan di luar perusahaan, jadi serikat pekerja di luar perusahaan harus dicoba untuk dibangun agar para perempuan buruh kelas menengah misalnya bisa berserikat dan tanpa ketakutan untuk selalu di PHK,” kata Luviana.

Umumnya serikat pekerja di luar perusahaan ini dibangun sebagai organisasi pekerja yang akan melakukan advokasi pada buruh ketika buruh berperkara atau menginginkan perubahan dalam perusahaan.

Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika menyetujui bahwa cara-cara ini yang harus digunakan, yaitu membangun serikat pekerja di luar perusahaan.

Pengaturan mengenai serikat pekerja diatur terutama dalam UU 21/2000 menyatakan bahwa serikat pekerja/buruh (“SP”) diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2000 yaitu: organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Di dalam pengertian serikat pekerja tersebut terdapat istilah SP di perusahaan dan SP di luar perusahaan. SP di perusahaan yaitu serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan (Pasal 1 angka 2 UU 21/2000).

Sedangkan, SP di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan (Pasal 1 angka 3 UU 21/2000).

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)

* Efi Sri Handayani - www.Konde.co
Komik Setara dibuat oleh Efi Sri Handayani, seorang ilustrator lepas yang sehari-hari bekerja di sebuah kantor preservasi film

Luviana – www.Konde.co

Lampung, Konde.co – Seorang kawan mengeluhkan, jika tidak ada mbak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah, maka ia tak bisa ke kantor, anaknya yang masih kecil-kecil tak ada yang jemput sekolah, rumahnya berantakan dan ia akan pulang dengan kelelahan, pusing kepala dan rumah tangganya diwarnai situasi panas dan ketegangan.

“Keluar kantor langsung jemput anak di neneknya, rumah neneknya jauh. Sampai rumah suapin anak, rapikan rumah yang berantakan, cuci piring, seterika. Besok pagi-pagi harus nitipin anak-anak ke rumah neneknya, masak dan nyuci dulu. Waktu habis, tidur kurang, gak konsentrasi kerja jadinya.”

Tak hanya satu orang, kawan saya yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Tidak ada hari tanpa Mbak PRT, itu ujar kawan saya yang lain.

Ini menandakan, rumah tangga yang sulit untuk beraktivitas tanpa PRT.

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Serikat Pekerja Bandar Lampung memetakan bahwa sebagian besar bahkan semua pekerjaan tugas-tugas domestik atau rumah tangga, selama ini telah digantikan oleh Pekerja Rumah Tangga.

“Bisa dibayangkan kalau tidak ada atau sedikit PRT yang bekerja, sedangkan fasilitas umum seperti tempat penitipan anak di Indonesia, cleaning servis belum tersedia dengan murah, maka orang kemudian tidak bisa bekerja karena pilihannya harus mengurus rumah tangga. Berbeda kalau ada PRT, pakaian sudah tersedia rapi, rumah bersih, makan bisa tersedia dan anak serta rumah ada yang menjaga,” ujar Suriyati dari Serikat Pekerja Bandar Lampung.

Dalam rangka Hari PRT Nasional yang jatuh setiap tanggal 15 Februari, DAMAR kemudian memetakan tentang situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT), bagaimana beban kerja PRT di rumah tangga- rumah tangga di Indonesia:

1. Secara umum PRT masih menjadi korban eksploitasi dan kekerasan

A. Hal ini bisa dilihat dari pemberian upah yang sangat rendah bahkan tidak dibayar,  ditunda pembayarannya, pemotongan gaji yang semena-mena.

B. Tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak, jam kerja yang panjang.

C. Nasib yang tergantung pada majikan.

D. Tidak ada hari libur mingguan/cuti

E. Minim akses bersosialisasi dan terisolasi di rumah majikan

F.  Rentan akan eksploitasi agen, korban trafficking

G. Tidak ada jaminan sosial - kesehatan dan ketenagakerjaan

H.  Tidak diperbolehkan atau dihalangi untuk berorganisasi/ berserikat

I. Tanpa perjanjian kerja dan tidak ada perlindungan atas hak-haknya.


Serikat Pekerja Rumah Tangga Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR meminta Pemerintah dan DPRD Propinsi Lampung untuk membentuk Gugus Tugas Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta dan melahirkan kebijakan lokal mengenai Perjanjian Kerja antara PRT dan pemberi kerja.

Selain itu, mengajak seluruh masyarakat untuk  lebih peduli dan mengawasi kasus-kasus PRT yang bisa jadi terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga lebih cepat tertangani. Dan meminta Pemerintah dan DPR RI untuk melihat kedaruratan kondisi dan relasi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja sebagai dasar untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT.

“RUU tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum untuk mengakui PRT sebagai pekerja, menciptakan situasi kerja yang layak dan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemberi kerja atau majikan dan PRT,” ujar Suriyati.



* Yuni Sri- www.Konde.co

Salam hangat dan salam perjuangan untuk teman-teman Pekerja Rumah Tangga (PRT) dimana saja berada, selamat hari Pekerja Rumah Tangga 15 Februari 2017.

Sedikit saya menceritakan tentang Hari PRT Nasional ya, mungkin supaya teman- teman jadi mengerti kenapa kita memperingati Hari PRT Nasional. Sudahkah kalian mengganti profil dengan meme PRT adalah Pekerja, sebagai wujud kita menghormati dan memperingati Hari PRT Nasional?

Setiap Tahun adalah tahun penuh harap dan penantian, semangat untuk berjuang untuk hak hak para PRT. Jala PRT dan beberapa organisasi perempuan, LSM, kawan buruh, dan organisasi PRT itu sendiri mengkampanyekan Perlindungan PRT menjadi Hari PRT Nasional menjadi Hari Libur Nasional PRT setiap tanggal 15 Februari, dan sekarang di tahun 2017 adalah tahun  ke 11 untuk memperingati Hari PRT Nasional.


Awal sejarah Hari PRT nasional

Dilatar belakangi oleh peristiwa penyiksaan dan  kekerasan yang diterima oleh PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak) yang bernama Sunarsih, saat itu ia berusia 15 tahun. Bekerja di Surabaya Jawa Timur dengan majikan yang bernama Ny. Ita,saat bekerja dengan majikannya itu, Sunarsih dan 4 teman PRT nya kerap kali mendapatkan perlakuan dan penyiksaan yang sangat biadab dari majikannya.

Sunarsih tidak mendapatkan hak haknya sebagai pekerja, tidak diberi upah, jam kerja yang lebih dari 18 jam , diberi makan yang tidak layak, tidak mendapat akses untuk keluar rumah karena di kunci, tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi, tidur dilantai jemuran, dengan penyiksaan yang kerap diterimanya setiap hari menyebabkan Sunarsih meninggal dunia tanggal 12 Februari 2001. Majikan dalam proses hukum dijerat hukuman 4 tahun penjara tapi karena naik banding  menjadi 2 tahun tidak dieksekusi. Keadilan tidak berpihak pada korban yang dianiaya.

Sebenarnya majikan Sunarsih yaitu Ny.Ita pada tahun 1999 pernah juga menganiaya PRT-nya tapi dia lolos dari jeratan hukum.

Dan kembali pada tahun 2005, Nyonya Ita melakukan penganiayan dan kekerasan terhadap "Sunarsih" yang lainnya,

Sampai sekarang pun 2017 ternyata masih tetap saja ada penyiksaan dan kekerasan terhadapa teman- teman PRT, pada bulan februari 2016 kita dikejutkan oleh PRT Anak (PRTA) yang bernama Sri Siti Marni (Ani) yang bekerja dari tahun 2007-2016 saat itu usianya masih 12 tahun, disekap selama 9 tahun oleh majikannya dengan kekerasan dan penyiksaan yang nyaris sama, disiram air panas dn diseterika pula terlebih diberi makan kotoran kucing, sampai akhirnya Februari 2016 Ani melarikan diri dengan loncat dari lantai 3 rumah majikannya dengan hanya seutas tali dan meminta pertolongan dipos Polisi yang terdekat.

Oktober 2016 kita juga dikejutkan kembali dengan penyiksaan Nurlela PRT asal  Cikarang, bekerja di Cileunyi Jawa Barat dengan majikan yang berprofesi sebagai PNS, dengan penyiksaan yang sama kerap kali disiram air panas , disetrika, bahkan digantung dengan dilipat-  lipat tubuhnya.

Hampir dari tahun ke tahun penyiksaan dan kekerasan PRT bertambah, sampai sekarangpun masih saja ada, tapi dengan kejadian seperti itu Pemerintah tetap saja menutup mata, tidak perduli dengan kebiadaban majikan yang seenaknya, tidak ada inisiatif Negara dan Pemerintah untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap PRT dan memberi Perlindungan atas hak - hak PRT.

Karena itu kami Para PRT  berjuang dengan semangat untuk mendesak pada Pemerintah dan Negara kita yang tercinta ini untuk mewujudkan segera UU Perlidungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT , supaya tidak ada lagi kekerasan dan penyiksaan terjadi terhadap PRT, dan PRT Indonesia punya payung hukum, punya perlindungan di Negaranya sendiri. Jadi kami tidak direndahkan dan dipandang sebelah mata atas profesi kami sebagai Pekerja. Dihargai oleh Negara lain yang ada di indonesia.

Semoga dengan cerita yang saya petik dan saya tahu sebagai salah satu PRT juga bisa membuka mata Pemerintah kita  komisi IX  dan Presiden supaya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 segera dibahas dan disahkan. Jangan lagi ada korban lain diluar sana. Karena kenyataannya kehidupan PRT tidak baik baik saja di Negara sendiri.


(Sumber dari: Jala PRT)
(Ilustrasi: Pixabay.com)


*Yuni Sri, Anggota aktif di SPRT Sapu lidi Jakarta

Luviana – www.Konde.co

Takalar, Konde.co – Apa harapan para perempuan  di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan Pilkada yang baru saja dilaksanakan? Mereka tak mau hanya menjadi buruh tani di tanahnya sendiri.

“Siapapun Bupatinya nanti diharapkan mampu mengambil langka-langkah penyelesaian konflik yang bisa memberikan keadilan bagi perempuan, mengingat konflik ini sudah lama, berlarut-larut dan telah memunculkan korban dan kerugian yang tidak sedikit, utamanya bagi perempuan yang semakin sulit kehidupannya sejak tanah mereka dirampas PTPN.”

Itu adalah ungkap Nur Asiah, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menyikapi Pilkada Kabupaten Takalar.  Nur Asiah mengatakan, tanah-tanah perempuan Takalar telah dirampas, para perempuan hanya menjadi buruh tani di tanahnya sendiri.


Perempuan Hanya Dijadikan Buruh Tani

Sebelumnya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama masyarakat perwakilan desa Lassang Barat dan Kelurahan Parang Luara kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar berharap konflik antara PTPN XIV Takalar dengan masyarakat dapat diselesaikan oleh Bupati Takalar terpilih.

Sejak Januari 2017, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama perwakilan perempuan Takalar telah beberapa kali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar untuk mempertanyakan dan melihat dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV untuk konsesi perkebunan di Kabupaten Takalar yang menjadi sumber konflik di wilayah ini.

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama masyarakat khususnya perempuan petani dari Desa Lassang Barat dan Kelurahan Parang Luara, telah melakukan beberapa upaya untuk mencari solusi atas konflik perkebunan tebu di kabupaten Takalar, antara lain melalui pertemuan dan dialog oleh beberapa stakeholder terkait (DPRD Popinsi, Kanwil BPN, PTPN XIV dan BPN Takalar) namun sampai hari ini kesimpangsiuran informasi mengenai luas dan titik koordinat lahan yang di claim PTPN XIV belum terjawab.

Masyarakat yang sampai hari ini terus memperjuangkan hak atas tanahnya adalah mereka yang tidak sepakat atas sistem kerjasama yang di bangun oleh pihak PTPN XIV melalui koperasi Cinta Damai Sejahtera dengan pihak Kabupaten Takalar yang mempekerjasamakan lahan seluas 125 Hhektar untuk di kelola oleh masyarakat dengan menanami tebu, yang mana artinya bahwa masyarakat hanya di jadikan sebagai Buruh Tani di tanahnya sendiri.

“Kami tidak akan berhenti memperjuangkan tanah kami sebelum tanah kami kembali, karena kami sudah dijanjikan sejak 30 tahun lebih, tapi tidak ada yang dikembalikan,” ungkap salah seorang perempuan Desa Lassang Barat yang selama ini memperjuangkan tanahnya.

Nur Asiah mengatakan bahwa dari konflik ini, mereka butuh tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menyelesaikannya.

“Perlu ada tindakan nyata dari pihak Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan konflik ini. Kami akan menagih komitmen DPRD Propinsi untuk kembali menindaklanjuti upaya penyelesaikan kasus melalui Pemerintah Propinsi dan DPRD Takalar paska Pilkada Takalar. Dan kami juga berharap ke depannya Bupati Takalar terpilih mampu memperjelas status dan titik-titik lokasi HGU PTPN XIV serta mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama perempuan di wilayah PTPN yang semakin sulit kehidupannya sejak PTPN masuk di Takalar,” Tandas Nur Asiah.


Sumber Konflik dari Hak Guna Usaha

Beberapa langkah telah ditempuh oleh Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama Masyarakat khususnya Perempuan untuk meminta salinan dokumen HGU PTPN XIV, namun pihak BPN Takalar hanya mau memperlihatkan dan tidak memberikan salinan dokumen Hak Guna Usaha (HGU).

Akhirnya, pada 18 Januari 2017, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama perwakilan perempuan Takalar mendatangi Kantor BPN Takalar dan diperlihatkan Dokumen HGU PTPN XIV yang berada di Kantor BPN Takalar.

Dari sertifikat HGU yang diperlihatkan, diketahui bahwa HGU baru diterbitkan pada tahun 1998, padahal sejak tahun 1980an proses pembebasan lahan di lakukan secara paksa oleh pihak perusahaan tanpa ada ganti rugi dan perusahaan telah mulai melakukan aktivitas sejak itu. Beberapa kesimpangsiuran informasi mengenai HGU PTPN XIV terutama terkait jangka waktu dan titik lokasi konsesi perkebunan PTPN yang sampai hari ini menjadi salah satu faktor terjadinya konflik.



(Foto/ Ilustrasi: pixabay/com)
Melly Setyawati - www.konde.co

Gumoh berasal dari bahasa jawa namun istilah ini telah diadopsi dalam bahasa Indonesia, untuk menyebutkan tentang kondisi bayi yang muntah karena kekenyangan. Secara medik gumoh  adalah aliran balik isi lambung ke dalam kerongkongan dan dikeluarkan melalui mulut yang berlangsung secara involunter.

Ini pas banget dengan terjadi beberapa bulan belakangan ini yang bisa bikin gumoh. Saya kenyang karena seluruh media sosial baik grup percakapan, fesbuk, dan media sosial lainnya berisi tentang PILKADA. Eh belum tambah pemberitaan – pemberitaan dari media televisi dan cetak. Ampun...Gusti.

Iya, PILKADA DKI Jakarta paling menyedot perhatian seluruh warga Indonesia. Bahkan orang – orang yang tidak ber KTP DKI Jakarta pun ikut nimbrung dan saling membully.

Tuduhan – tuduhan berbasis kebencian pada pasangan calon tertentu bakal diberikan kepada orang yang berpendapat berbeda. Bisa – bisa yang terjadi adalah putus pertemanan di fesbuk dan saling tidak menyapa di jalan. Bahkan terang – terangan di depan umum memarahi teman dekatnya sendiri atau orang lain yang berkomentar berbeda.

Kalau saya ikut – ikutan membenci perbedaan pendapat dalam pandangan politik lalu apa bedanya saya dengan kelompok – kelompok yang anti keberagaman? Ternyata memahami perbedaan itu sulit sekali. Pelan – pelan memang harus menginternalisasi pluralisme.

Grup – grup percakapan tidak berhenti meributkannya. Kencang sekali percakapan yang bernuansa negatif dengan menyebarkan kebencian – kebencian berbasis agama dan ras. Saya tidak tahan dengan hal – hal itu, energi negatifnya terlalu berlebihan. Saya seperti megap – megap tenggelam dalam air dan mengalami sesak napas. Bukan karena saya pendukung salah satu pasangan calon tertentu tetapi percakapan kebencian itu jauh dari argumentasi data – data akurat dan bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan. Lagipula saya ber KTP non Jakarta jadi jelas secara politik saya tidak berkepentingan.

Awalnya saya hanya diam dan membaca saja pendapat teman – teman di grup percakapan. Lama kelamaan saya merasa komentar teman - teman semakin ngawur. Akhirnya saya berupaya saja merespon sebaran berita kebencian dengan pengetahuan yang saya punya, dengan menguatkan mental bakal sakit hati atau di bully lagi. Saya berharap agar pengetahuan dapat berimbang sehingga dapat mencerdaskan. Itu harapan saya.

Namun percuma juga berupaya mengatakan kebenaran karena saya juga di bully  ramai - ramai oleh teman teman dekat sendiri.  Bisa dikatakan pendukung kafir, maksiat dan sebagainya.Saya pun mendapatkan kiriman ayat dan rekaman video pengajian. Saya bukan ahli agama jadi saya tidak bisa berbalas ayat maka saya pun diam daripada berkata menyakiti hati.

Dengan berat hati dan pikir panjang saya berpamitan lalu menekan “exit group”. Ada perasaan lega saat menekan “exit group” dan seperti bisa bernafas kembali. Namun saya juga merasa sedih karena teman – teman saya berkurang dan tidak bisa bebas berkomunikasi dengan teman – teman seperti dahulu lagi seperti bercanda dan tertawa bersama seperti syair lagu Sheila On Seven. Saya terus menerus berharap kondisi ini akan segera berakhir dan saya bisa menyapa teman – teman tanpa beban kebencian karena saya minoritas berbeda.

Ternyata apa yang saya lakukan terjadi pada beberapa teman lainnya, yang terpaksa harus memutus pertemanan di fesbuk dan media sosial lainnya karena sebaran kebencian. Menurut saya sebenarnya ini merupakan pandangan politik saja.  Seperti halnya kita memahami perbedaan keyakinan yang harusnya ada sikap toleransi perbedaan itu. Bukan untuk ajang saling membenci karena adanya perbedaan pandangan politik, apalagi sudah memojokkan dan membully teman sendiri. Bisakah kita memahami perbedaan itu bagian dari keragaman pengetahuan?

Itulah yang membuat saya berhati – hati menuliskan status di media sosial bukan karena saya takut tetapi saya khawatir menyinggung hati teman – teman yang sudah baik juga terhadap saya. Sebab beragamnya teman – teman itu bisa menambah pengetahuan saya dalam memahami perbedaan itu.

Saya juga mempunyai rasa kebencian tetapi saya berupaya mengelola kebencian terhadap penindasan orang – orang marjinal yang diperlakukan semena – mena dan tidak manusiawi. Kalau kebencian terhadap agama  dan ras menjadi dasar untuk memenangkan PILKADA, ini bukan pendidikan politik yang baik tetapi bagian dari proses pembodohan. Sudah cukup 32 tahun proses itu berjalan di negeri ini, jangan sampai terulang lagi.

15 Februari 2017 kemarin, pilkada berlangsung dan perhitungan cepat telah menunjukkan hasilnya. Uhg... sambil mengelus dada dan tersenyum, ada perasaan plong ternyata hasilnya baik. Plong bukan berarti saya pendukung pasangan calon tertentu tetapi PILKADA berlangsung dengan damai dan aman serta dagangan politik yang mengatasnamakan kebencian tidak laku. Meskipun saya sempat khawatir kalau kebencian itu menang. Semoga putaran kedua berjalan baik – baik saja. Duh masih PILKADA lagi...gumoh lagi.

Luviana – www.Konde.co

15 Februari 2017 hari ini adalah saat perempuan menentukan pilihan dalam Pilkada. Pilkada ini akan menentukan bagaimana nasib perempuan selanjutnya, di tangan pemimpin yang memperjuangkan isu perempuan dan marjinal ataukah tidak?

Komnas Perempuan mendokumentasikan pemetaan kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam Pilkada. Data ini didapatkan dari proses Pilkada secara langsung dari proses Pilkada di Papua (2015), menerima pengaduan melalui Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), memantau kasus-kasus yang dimuat oleh media maupun kasus-kasus yang diadukan saat Komnas Perempuan melakukan kujungan ke berbagai daerah di Indonesia.

Temuan-temuan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dalam konteks Pilkada antara lain:


1.Terdapat penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini diakibatkan:


-Minimnya akses politik dan ekonomi

-Kuatnya politisasi agama dan adat

- Praktik budaya yang bias gender

- Stigmatisasi pada perempuan yang berkegiatan di politik.

Seluruh aspek tersebut menghambat hak politik perempuan di dalam menjalankan hak sipil politiknya.


2.Akses pemilih yang terhambat karena sejumlah hal antara lain:


- Jarak yang sulit dijangkau (karena wilayah yang terpencil)

- Mekanisme Pemilu yang belum ramah pada perempuan (tidak ada fasilitas dukungan bagi pemilih perempuan yang terhalang mobilitasnya antara seperti PRT, lansia, termasuk disabilitas.


3.Politisasi dan eksploitasi 



Politisasi isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon, masih banyak digunakan lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan pemenangan;

-Kekhawatiran perempuan akan keamanan baik sebelum, saat, dan setelah Pilkada, terutama menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik;

-Kekerasan, ancaman, teror yang dialami oleh perempuan calon kepala daerah dan perempuan pemilih.


4. Stereotype yang Menghambat Perempuan


Di luar temuan Komnas Perempuan, ada sejumlah temuan lain yang menghambat perempuan, yaitu label negatif yang selalu dilekatkan pada perempuan. Label ini kemudian menjadikan hambatan bagi perempuan ketika perempuan ingin menjadi seorang pemimpin. Inilah yang membuat perempuan yang berusaha tampil secara powerfull di depan publik menjadi tak mudah. Sejumlah penelitian bahkan menyebutkan bahwa laki-laki dianggap lebih percaya diri jika tampil di depan publik dibanding perempuan. Mereka juga seperti tidak terbebani jika melakukan pidato di depan umum.

Ada sejumlah identifikasi soal hambatan perempuan juga kelebihan perempuan yang kami kumpulkan. Dianne G. Bystrom, Iowa State University dalam artikel berjudul: "Women as Political Communication Sources and Audiences" misalnya menyebutkan bahwa perempuan mengalami hambatan kultural dan pengetahuan, namun perempuan mempunyai kelebihan seperti sangat persuasif, hangat dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari:

Secara kultural, perempuan distereotypekan sebagai orang yang: pemalu, takut, suka menangis. Sedang laki-laki identik dengan: berani, pantang menyerah, tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi  di depan publik karena stereotype inilah yang kemudian menyebabkan menjadi  minder, tak punya keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan.

Hambatan kultural lain, perempuan juga distereotypekan masyarakat sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik, tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki.  Inilah yang menyebabkan perempuan tidak mudah untuk percaya diri.

Dari segi pengetahuan, perempuan juga distereotypekan sebagai orang yang: tak pantas memimpin dan dianggap tak pandai. Identitas inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri. Stereotype yang dibesarkan inilah yang terus melekat pada perempuan.

Luviana –www.Konde.co

Di wall sosial medianya, sejumlah teman mengeluh- ingin Pilkada yang pencoblosannya dilakukan Rabu, 15 Februari 2017 hari ini cepat selesai. Karena Pilkada malah membuat suasana pertemanan jadi panas, ada yang saling nuduh.

“Dukung mendukung calon memang tak terhindarkan, tapi kalau sudah nuduh dan tak beralasan, ini yang jadi repot. Temenku malah berantem sama temannya sendiri, beradu argumen dan berakhir saling tuduh. Begitu juga tetanggaku,” itu keluh teman saya.

Yang lain, di beberapa group whats app, banyak yang left dari group ketika ia merasa tak terima ketika gubernur pilihannya dikritik di group.

Cerita ini sebenarnya sudah terjadi sejak pemilihan presiden 2014 lalu, saling kritik, saling serang. Dan kini, kondisi yang sama terulang lagi. Hal yang sama juga dikatakan aktivis perempuan dan Lesbian Biseksual, Transgender (LBT), Lini Zurlia.

“Aku pengin Pilkada ini cepat selesai, pusing. Karena Pilkada seharusnya membuat banyak orang berpikir kritis, bukan justru menjauhkan hubungan dengan teman,” ujar Lini.

Lalu apa harapan perempuan lainnya, aktivis perempuan, mahasiswa, aktivis PRT dengan Pilkada hari ini?


1. Lini Zurlia (Aktivis perempuan dan LBT), Jakarta


“Aku benar-benar pengin melewati tanggal 15 februari ini secepat mungkin, karena toh tidak ada calon yang sama sekali peduli rakyat. Dan juga tak ada calon yang benar-benar mau berjuang untuk isu seksualitas dan gender. Aku sudah hopeless banget, orang selalu pengin calon yang sopan, tapi memang mereka peduli dengan isu-isu rakyat kecil?

Dan setelah Pilkada, harapanku tentu orang masih saling bantu, saling peduli dan tidak berantem. Karena selama ini, di Jakarta semua orang merasa paling benar, pendukung satu paling benar, demikian juga pendukung nomer dua dan tiga. Semakin kerucut perasaan paling benar dan tidak lagi bisa berpikir kritis, maka aku pengin Pilkada hari ini cepat selesai. Karena aku bener-benar tidak mau, jika aku tidak pro yang ini, berarti aku tidak pro pada pluralisme, atau jika aku tidak pro yang ini berarti aku setuju penggusuran, aku benar-benar tidak mau ini dan maunya semuanya cepat-cepatlah berakhir.“


2. Maria Rosari (Mahasiswa), Jakarta



“Sebagai mahasiswa, harapanku semoga Pilkada ini bisa memenangkan calon yang benar-benar memahami pendidikan di Jakarta, bukan hanya pendidikan menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah. Banyak perempuan miskin yang bisa mengakses pendidikan, banyak beasiswa dari Pemda bagi perempuan miskin.”


3. Hidayatut Thoyibah (Aktivis Perempuan), Jogjakarta
 
“Di Jogja saat ini ada pencoblosan bupati di Kulonprogo, Wates. Kalau konteksnya Kulonprogo, saat ini kita sedang melakukan advokasi pembangunan bandara baru. Kita menginginkan bupati nanti memikirkan bagaimana ke depannya agar masyarakat tidak menjadi terbebani dari pembangunan bandara ini.

Dari kedua calon ini, menurut saya, calon incumbent ini dianggap memiliki prestasi besar, namun dalam hal birokrasi, menurut saya tidak ada hal yang signifikan, malas berpikir, instant. Bupati incumbent ini terkenal dengan membuat kebijakan turunan yang cepat, namun sayangnya elitis dan tidak berangkat dari persoalan masyarakat. Jadi ini yang terjadi.

Sementara calon satunya, tidak cukup punya prestasi yang bisa disebut. Dari diskusi dan debat, mereka tidak cukup punya visi. Saya kira agenda besar dari bupati ke depan yaitu bagaimana membangun demokrasi dan birokrasi yang efektif dan efisien.

Secara spesifik, kebijakan daerah di Indonesia ini banyak yang tidak berpikir soal gender perspektif, jika ini yang terus terjadi, pasti dalam iklim patriarkhi ini perempuan akan tersingkir.

Yang lain yaitu soal fundamentalisme, di daerah banyak terjadi. Di desa-desa, hal ini juga sudah mulai terjadi. Di Bantul, ada calon kepala desa yang tidak terpilih karena dia adalah perempuan. Jika kebijakan tidak memperjuangkan perempuan dan konservatisme agama makin meningkat, maka kelompok minoritaslah yang akan cepat tersingkir.”



4. Yuni Sri (Pekerja Rumah Tangga), Jakarta
 
“Pelaksanaan Pilkada hari ini berbarengan dengan hari PRT, yaitu tanggal 15 Februari, kami berharap ada Perda yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk PRT. Jumlah PRT di DKI Jakarta paling banyak dan umumnya orang Jakarta membutuhkan PRT. Perda lain yang juga dibutuhkan yaitu Perda perlindungan PRT dan juga harapan untuk menghapuskan agen tenaga kerja. Pemprov harus mengawasi kerja PRT di apartemen. Karena masih banyak warga asing yang butuh tenaga kerja dan digaji tidak layak. PRT Indonesia ini memang selalu diposisikan secara tidak layak beban kerjanya dan belum ada perlindungan hukumnya.

Yang lain, berita kekerasan PRT selalu ada. Kita tidak banyak mendapatkan keadilan sebagai PRT.”


(Foto: Facebook, twitter)