Apa Pendapat Perempuan tentang Pilkada?


Luviana –www.Konde.co

Di wall sosial medianya, sejumlah teman mengeluh- ingin Pilkada yang pencoblosannya dilakukan Rabu, 15 Februari 2017 hari ini cepat selesai. Karena Pilkada malah membuat suasana pertemanan jadi panas, ada yang saling nuduh.

“Dukung mendukung calon memang tak terhindarkan, tapi kalau sudah nuduh dan tak beralasan, ini yang jadi repot. Temenku malah berantem sama temannya sendiri, beradu argumen dan berakhir saling tuduh. Begitu juga tetanggaku,” itu keluh teman saya.

Yang lain, di beberapa group whats app, banyak yang left dari group ketika ia merasa tak terima ketika gubernur pilihannya dikritik di group.

Cerita ini sebenarnya sudah terjadi sejak pemilihan presiden 2014 lalu, saling kritik, saling serang. Dan kini, kondisi yang sama terulang lagi. Hal yang sama juga dikatakan aktivis perempuan dan Lesbian Biseksual, Transgender (LBT), Lini Zurlia.

“Aku pengin Pilkada ini cepat selesai, pusing. Karena Pilkada seharusnya membuat banyak orang berpikir kritis, bukan justru menjauhkan hubungan dengan teman,” ujar Lini.

Lalu apa harapan perempuan lainnya, aktivis perempuan, mahasiswa, aktivis PRT dengan Pilkada hari ini?


1. Lini Zurlia (Aktivis perempuan dan LBT), Jakarta


“Aku benar-benar pengin melewati tanggal 15 februari ini secepat mungkin, karena toh tidak ada calon yang sama sekali peduli rakyat. Dan juga tak ada calon yang benar-benar mau berjuang untuk isu seksualitas dan gender. Aku sudah hopeless banget, orang selalu pengin calon yang sopan, tapi memang mereka peduli dengan isu-isu rakyat kecil?

Dan setelah Pilkada, harapanku tentu orang masih saling bantu, saling peduli dan tidak berantem. Karena selama ini, di Jakarta semua orang merasa paling benar, pendukung satu paling benar, demikian juga pendukung nomer dua dan tiga. Semakin kerucut perasaan paling benar dan tidak lagi bisa berpikir kritis, maka aku pengin Pilkada hari ini cepat selesai. Karena aku bener-benar tidak mau, jika aku tidak pro yang ini, berarti aku tidak pro pada pluralisme, atau jika aku tidak pro yang ini berarti aku setuju penggusuran, aku benar-benar tidak mau ini dan maunya semuanya cepat-cepatlah berakhir.“


2. Maria Rosari (Mahasiswa), Jakarta



“Sebagai mahasiswa, harapanku semoga Pilkada ini bisa memenangkan calon yang benar-benar memahami pendidikan di Jakarta, bukan hanya pendidikan menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah. Banyak perempuan miskin yang bisa mengakses pendidikan, banyak beasiswa dari Pemda bagi perempuan miskin.”


3. Hidayatut Thoyibah (Aktivis Perempuan), Jogjakarta
 
“Di Jogja saat ini ada pencoblosan bupati di Kulonprogo, Wates. Kalau konteksnya Kulonprogo, saat ini kita sedang melakukan advokasi pembangunan bandara baru. Kita menginginkan bupati nanti memikirkan bagaimana ke depannya agar masyarakat tidak menjadi terbebani dari pembangunan bandara ini.

Dari kedua calon ini, menurut saya, calon incumbent ini dianggap memiliki prestasi besar, namun dalam hal birokrasi, menurut saya tidak ada hal yang signifikan, malas berpikir, instant. Bupati incumbent ini terkenal dengan membuat kebijakan turunan yang cepat, namun sayangnya elitis dan tidak berangkat dari persoalan masyarakat. Jadi ini yang terjadi.

Sementara calon satunya, tidak cukup punya prestasi yang bisa disebut. Dari diskusi dan debat, mereka tidak cukup punya visi. Saya kira agenda besar dari bupati ke depan yaitu bagaimana membangun demokrasi dan birokrasi yang efektif dan efisien.

Secara spesifik, kebijakan daerah di Indonesia ini banyak yang tidak berpikir soal gender perspektif, jika ini yang terus terjadi, pasti dalam iklim patriarkhi ini perempuan akan tersingkir.

Yang lain yaitu soal fundamentalisme, di daerah banyak terjadi. Di desa-desa, hal ini juga sudah mulai terjadi. Di Bantul, ada calon kepala desa yang tidak terpilih karena dia adalah perempuan. Jika kebijakan tidak memperjuangkan perempuan dan konservatisme agama makin meningkat, maka kelompok minoritaslah yang akan cepat tersingkir.”



4. Yuni Sri (Pekerja Rumah Tangga), Jakarta
 
“Pelaksanaan Pilkada hari ini berbarengan dengan hari PRT, yaitu tanggal 15 Februari, kami berharap ada Perda yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk PRT. Jumlah PRT di DKI Jakarta paling banyak dan umumnya orang Jakarta membutuhkan PRT. Perda lain yang juga dibutuhkan yaitu Perda perlindungan PRT dan juga harapan untuk menghapuskan agen tenaga kerja. Pemprov harus mengawasi kerja PRT di apartemen. Karena masih banyak warga asing yang butuh tenaga kerja dan digaji tidak layak. PRT Indonesia ini memang selalu diposisikan secara tidak layak beban kerjanya dan belum ada perlindungan hukumnya.

Yang lain, berita kekerasan PRT selalu ada. Kita tidak banyak mendapatkan keadilan sebagai PRT.”


(Foto: Facebook, twitter)