Catatan Hitam Buruh Perempuan merupakan catatan tahunan yang dikeluarkan oleh sejumlah organisasi seperti www.Konde.co, JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Institut Perempuan, Perempuan Mahardhika, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Migrant Care setiap tahunnya menjelang hari buruh internasional atau May Day. Kami akan menuliskan hasil Catatan Hitam ini selama 4 hari, yaitu dari Minggu hari ini, 29 April-2 Mei 2017


Luviana – www.Konde.co

"Di Industri Garmen beberapa bentuk yang ditemukan adalah seperti adanya sms mesum dan merendahkan, pura-pura menawari dan mengajak kencan akan tetapi dengan ancaman putus kontrak jika ditolak, dengan alasan membetulkan mesin, buruh perempuan dicolek, diraba-raba.”


Buruh Perempuan Formal

Buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik mengalami nasib tak menentu. Perusahaan yang bisa berpindah-pindah ke daerah setiap waktu mengisyaratkan posisi buruh perempuan yang rentan untuk di PHK. Ini merupakan bagian dari catatan hitam buruh perempuan dalam setahun ini.

Kondisi lain, banyaknya buruh perempuan yang berjuang untuk menuntut haknya tak mendapatkan solusi yang mudah. Salah satunya menimpa buruh PT. Panarub Dwi Karya di Tangerang, Banten. Sebanyak 1.300 buruh PT Panarub Dwi Karya yang sudah berjalan lima tahun dan hingga saat ini hak-hak buruh belum dibayarkan. Bukannya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, Walikota Tangerang justru membuat Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Aturan Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Tangerang. Salah satu buruh perempuan, Emelia Yanti ketika melakukan aksi memperjuangkan buruh perempuan pada 9 April 2017 justru ditampar dan mendapatkan kekerasan dari polisi.

Sejumlah buruh perempuan dalam pemetaan yang dilakukan Perempuan Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang tergabung dalam Pokja Buruh Perempuan mendapatkan fakta bahwa buruh perempuan semakin dihadapkan pada situasi dan kondisi kerja yang tidak aman, banyak pelanggaran hak-hak maternitas, rentan diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja.

“Hal – hal tersebut dipengaruhi oleh, pertama yaitu karena adanya kebijakan upah rendah bagi buruh. Hal ini sangat terlihat di dalam Industri-Industri yang mayoritas pekerja nya adalah perempuan. Sebagai contoh di Industri Garmen. Dalam skala upah, industri garmen menjadi industri dengan tingkat upah sektoral terendah dibandingkan sektor industri yang lain seperti otomotif atau elektronik. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh pandangan bahwa kerja perempuan dalam industri padat karya adalah kerja yang tidak membutuhkan banyak ketrampilan (kerja unskill),” ujar Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika.

Lebih lanjut dalam hal upah, komponen upah nasional belum mencakup secara spesifik kebutuhan-kebutuhan buruh perempuan seperti perlindungan kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi selama masa kehamilan dan melahirkan, serta perawatan anak.

Kedua adalah sistem kerja target yang kemudian berdampak pada pelanggaran 8 jam kerja. Semakin tahun sistem kerja target menjadi semakin tidak manusiawi. Sebagai contoh di Industri Garmen, seorang buruh perempuan harus menyelesaikan 180 pasang lengan untuk diselesaikan dalam waktu satu jam, bahkan bisa lebih kurang dari itu dan sangat tergantung dari kebijakan pengawas. Hal tersebut menyebabkan buruh perempuan rentan mengalami skorsing (lembur paksa dan tidak dibayar). Jam kerja yang panjang, tekanan dan beban kerja yang sangat tinggi menyebabkan buruh perempuan yang sedang hamil sangat rentan mengalami keguguran.

“Di sisi lain, buruh perempuan juga rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Hal ini disebabkan oleh pandangan patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Di Industri Garmen beberapa bentuk yang ditemukan adalah seperti adanya sms mesum dan merendahkan, pura-pura menawari dan mengajak kencan akan tetapi dengan ancaman putus kontrak jika ditolak, dengan alasan membetulkan mesin, buruh perempuan dicolek, diraba-raba. Dengan alasan cek body, tubuh digerayangi namun seringkali berkilah dengan alasan bercanda,” ujar Mutiara Ika.

Suara suara terkait tindakan pelecehan dan kekerasan di atas memiliki hambatan besar karena sistem kerja kontrak dan fleksibel yang masif terjadi saat ini. Sistem kontrak semakin lama semakin pendek. Bahkan hingga per satu bulan saja. Hal tersebut membuat buruh perempuan semakin sulit untuk berserikat dan memperjuangkan hak-haknya di tempat kerja. Ditemukan pula fakta bahwa putus kontrak terjadi pada buruh perempuan yang hendak mengambil cuti melahirkan.


Buruh Perempuan Informal

Sejumlah perempuan pekerja informal yang mengalami penggusuran di Jakarta di tahun 2016-2017 juga kehilangan mata pencahariannya. Para perempuan ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Sejak menjadi korban penggusuran Jakarta, mereka tinggal di rumah susun dimana harus menyewa lahan untuk berjualan disana. Hal ini mengancam kehidupan dan perekonomian mereka.

Data lain juga menunjukkan catatan hitam terhadap perempuan pekerja rumahan. Trade Union Right Center (TURC) di tahun 2016 melakukan penelitian terhadap sejumlah perempuan pekerja rumahan di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya: penelitian menunjukkan bahwa para pekerja rumahan masih digaji sangat rendah, jauh dari upah layak.

Di Kapuk Muara Jakarta misalnya, sejumlah perempuan bekerja sebagai pembuat sandal dengan jam kerja 8-10 jam perharinya. Mereka hanya digaji Rp. 12.500 perhari. Jadi dalam waktu sebulan rata-rata mereka hanya mendapatkan upah Rp. 375 ribu. Sedangkan di Penjaringan, Jakarta Utara para perempuan pekerja rumahan membuat kaos dan sepatu merk-merk internasional, namun mereka hanya mendapat upah Rp. 15 ribu – Rp. 37.500 perharinya. Temuan TURC juga menyebutkan bahwa upah ini tak sebanding dengan harga sepatu merk internasional yang seharga Rp. 400 ribu.

Sedangkan di desa Karangsari, Cirebon, Jawa Barat para perempuan pekerja rumahan bekerja untuk membuat kursi rotan ukuran kecil dan besar. Untuk ukuran kecil mereka dibayar Rp. 20 ribu per-satu kursi kecil dan untuk ukuran besar mereka diupah Rp. 70 ribu per-satu kursi rotan besar. Dari hasil ini TURC memaparkan bahwa upah tenaga kerja para perempuan pekerja rumahan ini sangat tak sebanding dengan jerih payah mereka. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang terjadi pada pekerja rumahan, selain digaji rendah dengan jam kerja yang tinggi, mereka juga tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Maka yang harus dilakukan adalah meminta para majikan atau pemberi kerja agar terbuka, melakukan transparansi, memberikan upah yang layak dan jaminan sosial. Sedangkan pemerintah harus memberikan regulasi terhadap para pekerja rumahan ini. Dalam UU 13/2003 misalnya tidak disebutkan klausul tentang pekerja rumahan sehingga tidak ada perlindungan untuk mereka.

Di Indonesia, munculnya pekerja rumahan dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus globalisasi dan meningkatnya permintaan konsumen dari negara-negara maju. Inilah yang menyebabkan banyak investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Untuk menekan biaya pembayaran buruh-buruhnya, maka mereka kemudian memberikan modal untuk mendirikan usaha-usaha rumahan. Hal ini mereka lakukan agar bisa menekan biaya dibandingkan jika mereka harus menggaji para buruh yang kerja di pabrik mereka. Maka kemudian mereka mempekerjakan para pekerja rumahan yang diberi upah rendah dan tanpa jaminan sosial.(Bersambung)



Catatan Hitam Buruh Perempuan merupakan catatan tahunan yang dikeluarkan oleh sejumlah organisasi seperti www.Konde.co, JALA PRT, Solidaritas Perempuan, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Institut Perempuan, Perempuan Mahardhika, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Migrant Care setiap tahunnya menjelang hari buruh internasional atau May Day. Kami akan menuliskan hasil Catatan Hitam ini selama 4 hari, yaitu dari Minggu hari ini, 29 April-2 Mei 2017.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Setiap tahun menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Komite Aksi Perempuan (KAP) mengeluarkan sebuah “Catatan Hitam Buruh Perempuan”. Catatan ini merupakan peristiwa, tragedi yang menimpa para buruh perempuan di Indonesia dalam setahun ini. Sejumlah catatan hitam di tahun 2016-2017 ini memetakan: sebuah jalan panjang perjuangan buruh perempuan.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (29/4/2016) hari ini di Jakarta, KAP kemudian memaparkan  sejumlah pemetaan yang dilakukan terhadap: buruh perempuan nelayan, buruh migran, Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh di sektor formal dan informal, buruh Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT), buruh media dan pekerja kreatif, buruh perempuan petani.

Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika menyatakan, pemetaan menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla telah mengabaikan perjuangan buruh perempuan. Sejumlah kasus yang terjadi pada para buruh perempuan juga menunjukkan negara telah menjadi pelaku kekerasan dan pelanggaran hak para buruh perempuan.

“Dalam Catatan Hitam ini KAP juga menemukan bahwa pemerintah tidak melaksanakan kebijakan dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan buruh, pemerintah juga terbukti memudahkan investasi dan usaha yang berakibat pada peminggiran kesejahteraan ibu dan para buruh perempuan di Indonesia, tidak adanya perlindungan komprehensif terhadap buruh perempuan, melakukan diskriminasi, pembiaran, pengabaian terhadap dampak buruk buruh perempuan,” ujar Mutiara Ika Pratiwi.

Sejumlah hal penting lainnya tercatat dalam konferensi pers hari ini:


1. Buruh Perempuan Nelayan

Dalam setahun ini, penolakan terhadap reklamasi merupakan perjuangan besar yang dilakukan para perempuan nelayan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa proyek reklamasi berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Reklamasi juga mengancam keanekaragaman hayati pesisir Indonesia dan mempersulit nelayan untuk melaut, sehingga akan mengancam kedaulatan pangan.

Solidaritas Perempuan Anging Mamiri di Makassar mencatat bahwa akibat dari reklamasi ini telah dirasakan oleh perempuan nelayan dan perempuan pesisir, termasuk di Makassar dan Jakarta.

“Sebelum reklamasi misalnya, seorang perempuan patude (pencari dan pengupas kerang di Makassar) bisa memperoleh penghasilan Rp. 80.000 dalam sehari. Sejak reklamasi, mendapatkan Rp. 20.000 saja sulit. Bahkan di Mariso, Makassar  jumlah perempuan patude semakin menyusut. Tempat tinggal dan sumber kehidupannya tergusur hingga banyak dari mereka yang kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik ataupun buruh cuci,” ujar Risca Dwi dari Solidaritas Perempuan.

Kondisi yang sama dirasakan para perempuan pengupas kerang di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Solidaritas Perempuan Jabotabek mencatat bahwa perekonomian yang semakin menghimpit dirasakan oleh masyarakat pesisir Jakarta, khususnya perempuan pesisir. Proyek reklamasi ini semakin memperparah situasi kondisi perempuan disana. Peran gender yang dilekatkan terhadap perempuan, menjadikan dampak buruk reklamasi dirasakan lebih berat dan mendalam oleh perempuan pesisir Teluk Jakarta. Tanggung jawab sebagai penyedia pangan dan pengelola keuangan keluarga menjadikan perempuan harus bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, ini mengakibatkan banyak perempuan pesisir yang harus bekerja setidaknya 18 jam dalam sehari.

Ini menunjukkan bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Solidaritas Perempuan melihat hingga saat ini pemerintah masih  mengabaikan berbagai dampak buruk reklamasi bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki, maupun lingkungan. Reklamasi justru terus dibangun di berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi persoalan nasional.  Karena semua proyek reklamasi di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu sarat kepentingan pengusaha dan kemudian dilegitimasi oleh penguasa.

“Belum lagi proyek-proyek reklamasi yang telah menggusuri rumah-rumah keluarga nelayan.  Reklamasi Teluk Palu di Bali, Tanjung Benoa juga proyek reklamasi di Jakarta yang dilakukan dengan menggusur dan menghilangkan akses nelayan kepada laut dan pesisir. Reklamasi pantai telah menyebabkan banyak ikan mati karena pengerukan pantai, sehingga semakin sedikit kemungkinan mendapatkan ikan melalui cara-cara penangkapan tradisional di bibir pantai. Karena jika para nelayan ini melaut, maka butuh biaya bahan bakar yang lebih besar. Banyak kerugian yang diderita keluarga-keluarga nelayan. Berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dibuat, untuk melegalkan praktek penghilangan penghidupan nelayan, melalui reklamasi. Bahkan terbukti, penyusunan kebijakan tersebut tak ubahnya sebagai praktek jual-beli peraturan,” ujar Risca Dwi.

Bagi perempuan nelayan, ancaman reklamasi menambah beban tambahan. Selama ini perempuan nelayan memiliki peran ganda sebagai pengurus keluarga atau rumah tangga serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan nelayan selama ini memberikan sumbangan signifikan dalam rantai produksi sektor perikanan. Sambil mengurus keluarga, perempuan nelayan menyiapkan bekal, mencari solar atau pinjaman atau utang untuk membeli solar bagi laki-laki yang akan melaut. Jika pendapatan para penangkap ikan melaut menurun, maka perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga.

Selama ini, perempuan bekerja menjadi buruh pengupas kerang, pengolah ikan, atau bekerja di sektor non perikanan seperti menjadi buruh cuci dan pekerja rumah tangga, demi bertahan hidup. Namun  Solidaritas Perempuan melihat bahwa situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan dan program terkait pengelolaan pesisir. Termasuk soal reklamasi, tidak pernah ada data terpilah gender dan kajian dampak spesifik yang berbeda terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah.


2.    Buruh Migran Perempuan

Sistem migrasi Indonesia hari ini sarat dengan eksploitasi sistematis dan massif melalui kebijakan diskriminatif dan peraturan yang belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) buruh migran. Negara mengabaikan dan membiarkan eksploitasi PRT dari keseluruhan tahapan migrasi dengan penipuan, kerja berat, waktu kerja berlebih, gaji tidak dibayar  melalui lemahnya posisi tawar pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap majikan yang melakukan eksploitasi kerja yang dituangkan dalam perjanjian bilateral.       

Diskriminasi perempuan dalam bidang ketenagakerjaan juga semakin menguat, terutama bagi buruh atau pekerja perempuan di sektor domestik, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT). Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap buruh migran khususnya menimbulkan kerentanan terhadap trafficking. Trafficking juga merupakan praktik eksploitatif yang kerap menjadikan perempuan sebagai target korban.

Data Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan 2016, menunjukkan kasus trafficking mencapai 17% sementara kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayar mencapai 19%. Pada umumnya satu orang perempuan buruh migran tidak hanya mengalami satu jenis kasus kekerasan, tetapi berbagai jenis kekerasan sekaligus. Namun hingga saat ini belum terlihatnya inisiatif pemerintah untuk membuat peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

“Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah membuat tingkat perekrutan illegal semakin meningkat. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, Solidaritas Perempuan menemukan praktik sponsor/agen yang merekrut calon buruh migran sebagai PRT ke Timur Tengah dengan memanipulasi job order/visa kerja atau penyesatan informasi dari calo yang mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka kembali Negara Timur Tengah sebagai tujuan bekerja, ujar Risca Dwi.

Kasus ED asal Karawang yang diberangkatkan ke Arab Saudi pasca KEPMEN No. 260 Tahun 2015 adalah merupakan contoh nyata dari kebijakan yang tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi pada situasi migrasi perempuan buruh migran. Calo memberikan informasi yang keliru tentang penempatan di Timur Tengah sehingga ED bekerja ke Arab Saudi. Buruh migran diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa kerja selama 90 hari. Dalam kasus tersebut, buruh migran kerap dipindah-pindah kerja oleh majikan dan selama bekerja tidak menerima upah.

KEPMEN No. 260/2015 terbukti juga tidak menawarkan perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil terhadap perempuan yang ingin bekerja serta membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh kesempatan minim yang dimiliki oleh perempuan akibat dari situasi pemiskinan dan akses pendidikan rendah yang menempatkan sebagian besar perempuan buruh migran bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri. Peraturan ini juga jelas mendiskriminasi buruh migran yang hendak bekerja sebagai PRT ke luar negeri dan mengabaikan status PRT sebagai pekerjaan melalui KEPMENAKER No.1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk pekerjaan Domestik.

Berdasarkan pengaduan kasus-kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan serta  temuan hasil pemantauan, informasi tentang biaya dan kelengkapan dokumen hanya didapat dari calo TKI dan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Hal ini membuat praktik perekrutan dan penempatan buruh migran sarat dengan indikasi perdagangan manusia, diantaranya:

•     Praktik percaloan   yang   mengaburkan informasi  pokok   atau penipuan, praktik penjeratan utang,  serta  maraknya pemalsuan dokumen  yang dilakukan oleh sponsor/PPTKIS termasuk  yang melibatkan oknum aparat  pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, PBM menjadi kelompok yang tereksploitasi dan tidak berdaya.

•     Proses  penandatangan   perjanjian  kerja yang   dilakukan melalui cara pemaksaan, seperti pemberian  waktu  singkat untuk membaca perjanjian  atau  tidak adanya penjelasan akurat  dan  rinci atas isi dari perjanjian   kerja    tersebut.

•     Praktik pembatasan   komunikasi  selama dalam penampungan maupun di tempat kerja yang  menyebabkan  buruh migran  berada dalam situasi tidak berdaya  untuk  mengambil keputusan atau  berkonsultasi dengan orang   lain  dalam   pengambilan  keputusan termasuk dalam kategori penyekapan.

•     Praktik pembatasan  informasi mengenai proses migrasi melemahkan posisi pekerja migran yang    membutuhkan pekerjaan. Situasi ini membuka ruang pelaku perdagangan orang untuk    memanfaatkan situasi   rentan    yang    dihadapi   calon pekerja/pekerja  migran.  Pada akhirnya melahirkan kerentanan lain  seperti pemerasan,  pelecehan   dan  kekerasan seksual.

•     Jeratan utang, yang merupakan satu modus trafficking juga  kerap  dialami buruh migran. Salah  satu penyebab jeratan utang adalah penerapan biaya  tinggi  yang dilembagakan oleh peraturan   Menteri Tenaga Kerja, menyebabkan calon buruh migran semakin  terbebani, tersudut dan terperangkap dalam jebakan utang.

Dalam kasus-kasus yang menimpa buruh migran perempuan, Solidaritas Perempuan juga mencatat, bahwa perempuan buruh migran kerap mengalami kekerasan dan ketidakadilan berlapis, dimana mayoritas Perempuan Buruh Migran mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, seperti dieksploitasi jam kerja mereka, pemotongan/tidak dibayar gaji, dipindah-pindah majikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kriminalisasi, hingga trafficking dan penghilangan nyawa.

Berbagai kasus terus terjadi dan dialami Perempuan Buruh Migran, dan sayangnya pemerintah tidak mampu membangun mekanisme yang sistematis, termasuk posisi tawar didalam perlindungan hak Perempuan Buruh Migran.

Langkah menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran hanyalah isapan jempol belaka. Kinerja Kementerian luar negeri beserta jajaran perwakilan RI di luar negeri masih bekerja sebatas pelayanan normatif. Bahkan bekerja dengan cara pandang yang diskriminatif terhadap buruh migran yang malah melihat masalah yang dihadapi buruh Indonesia di luar negeri adalah “beban” yang tak harus mereka tanggung. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang dimandatkan oleh UU No. 39/2004 masih terus "terjebak" dalam masalah duplikasi kewenangan dengan bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di lingkungan Kemenaker.

Tuntutan penurunan biaya penempatan, pengawasan PPTKIS belum melihat Serikat Buruh sebagai organisasi resmi perwakilan buruh migran dan anggota keluarganya bukanlah prioritas kerja. Hingga 2 tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK, pemerintahan Jokowi-JK tidak mau mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diratifikasi dengan UU No. 6/2012) serta tidak akan mau meratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT sebagai salah satu sektor buruh migran (Bersambung).



Febriana Sinta, www.konde.co

Konde.co - Mungkin kita tidak membayangkan secangkir teh dapat membuat perbedaan, namun hal ini dibuktikan oleh perempuan – perempuan di Pakistan. Kejadian ini bermula di tahun 2015, saat seorang jurnalis perempuan yang bernama Sadia Khatri memposting sebuah foto selfie dengan latar belakang  Dhabas  atau sebutan untuk kedai teh kecil di pinggir jalan.

Foto yang diunggah di instagram dengan hashtag #GirlsAtDhabas, memperlihatkan warung atau tempat minum teh di tepi jalan dipenuhi dengan laki – laki, namun tidak ada satupun perempuan yang berada di tempat itu.

Di Pakistan terdapat ribuan dhabas atau warung teh yang banyak ditemukan di pinggir jalan. Biasanya dhabas digunakan sebagai tempat berkumpulnya laki-laki sambil minum teh dan berbincang - bincang.

laki - laki tidak mengijinkan perempuan duduk minum  teh bersama mereka, karena menurut mereka perempuan tidak memerlukan tempat di luar rumah.  Laki – laki di Pakistan menyakini jika perempuan akan minum teh harus di dalam rumah, agar dapat menjaga anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya.  Dalam masyarakat Pakistan yang konservatif dan sangat religius, sangat sulit bagi beberapa perempuan untuk bebas seperti yang mereka inginkan.  Begitu perempuan menikah, mereka akan tinggal bersama keluarga suaminya. Dalam banyak kasus, kehidupan mereka tidak menyenangkan.

Tidak disangka foto dhabas yang diunggah Khatri mengundang banyak tanggapan. Bahkan mereka membentuk grup diskusi yang membahas perlunya ruang publik seperti dhabas bagi perempuan. Setahun kemudian diskusi  berkembang. Tidak hanya diskusi tentang Dhabas , perempuan  - perempuan di Pakistan dan negara di Asia Selatan menginginkan adanya ruang publik yang lebih luas dan menyenangkan untuk perempuan agar mereka bisa berkumpul di luar rumah.

Keinginan mereka untuk memiliki ruang publik dengan cara bersantai seperti minum teh di Dhabas  akhirnya terwujud. Sebuah kedai teh kecil khusus untuk perempuan akhirnya berdiri di sebuah gang sempit, di kota Karachi.  Sebuah spanduk dengan tulisan “Selamat Datang di Kedai Teh Khusus Perempuan”, diletakkan di depan kedai teh. 

Aktivis perempuan Sabiha Shah adalah orang yang berada di balik pembangunan kedai teh khusus perempuan ini. Menurut Sabiha Shah, tempat itu lebih dari sekedar kedai teh, perempuan boleh melakukan hal - hal yang sebelumnya  dilarang. Misalnya mengadakan acara ulang tahun, diskusi, atau sekedar bersantai dan minum bersama. Selain itu dia juga membuat perpustakaan kecil dan warung internet.

Setelah mendirikan kedai teh di Karachi, Sabiha berharap mendapatkan banyak dukungan dan bantuan agar dapat mendirikan dhabas khusus untuk perempuan di tempat lain.


Sumber tulisan :
1. http://www.womensmediacenter.com/feature/entry/tea-and-selfies-driving-a-revolution-in-pakistan
2. http://kbr.id/berita/04-2017/a_space_of_one_s_own__pakistan_s_ladies_dhaba/89659.html

Foto : www.pixabay.com








Raisya Maharani UL - www.konde.co


Rangkaian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menghasilkan 3 putusan musyawarah menyikapi tiga isu sosial yang dipilih menjadi sorotan prioritas para ulama. Tiga isu tersebut adalah kekerasan seksual, pernikahan paksa anak dan perusakan lingkungan dalam konteks ketimpangan sosial. Para ulama perempuan menegaskan haram hukumnya bagi para umat muslim untuk melakukan kekerasan seksual dan perusakan lingkungan.

Pada kasus pernikahan anak di bawah umur, ulama di forum kongres menyatakan wajib hukumnya bagi semua pihak, masyarakat, negara, pemerintah, terutama keluarga dan orangtua untuk mencegah pernikahan anak. Hasil kongres tersebut disampaikan di hari terakhir pelaksanaan KUPI, Kamis (27/4) di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

Hasil musyawarah tersebut berasal dari diskusi panel yang melibatkan para ulama, akademisi dna aktivis bidang agama islam dan isu perempuan di dalam rangkaian kongres pada hari kedua, Rabu (26/4). Diskusi panel tersebut dibagi menjadi sembilan tema/isu yaitu; pendidikan ulama perempuan, respon pesantren terhadap eksistensi ulama perempuan, penghentian kekerasan seksual dari perspektif islam, perlindungan anak dari pernikahan dini, perlindungan buruh migran dalma perspektif islam, kesetaraan pembangunan dalam konsep pedesaan, peranan perempuan dalam mengatasi radikalisme dan promosi kedamaian dunia, peranan ulama perempuan mengatasi konflik kemanusiaan, dan kerusakan lingkungan dalam konteks ketimpangan sosial.

Dari sembilan isu/persoalan, forum kongres tersebut menyepakati 3 hal yang diutamakan yang diangkat menjadi persoalan yang disikapi oleh para ulama, kekerasan seksual, perusakan lingkungan dalam konteks ketimpangan sosial dan pernikahan anak. Ketiga isu itu dipilih menjadi sorotan utama berdasarkan bobot besarnya fenomena dan dampak yang dihasilkan dari persoalan tersebut. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hadir dalam penutupan kongres tersebut menilai hasil kongres tersebut berhasil mengakomodir kepentingan keadilan relasi gender dan mengedepankan nilai islam moderat.

"Kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan, karena akan memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Seringkali ayat-ayat suci, karena pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek (keadilan gender) ini.Kongres ini juga berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan. Dan, sekali lagi, isu ini kini semakin relevan, sehingga (KUPI) berdampak pada kemaslahatan bersama untuk peradaban dunia, di mana Islam dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia", kata Lukman.



Menyikapi Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam

Hasil musyawarah KUPI dalam menyikapi persoalan kekerasan seksual berawal dari tiga pertanyaan besar yang paling relevan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Pertanyaan itu adalah: Apa hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya? Apakah perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian? Bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi aparatur negara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban kekerasan seksual, atau bahkan menjadi salah satu pelakunya? Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukum terhadap pelaku seperti itu?

Musyawarah kongres menegaskan haram hukumnya melakukan kekerasan seksual daalam segala bentuk. Perlu dipahami, kekerasan seksual yang dimaksudkan tidak hanya mengacu kepada kekerasan fisik saja dan pemerkosaan seperti pandangan masyarakat awam. Namun juga mengacu kepada kekerasan dalam bentuk psikis, verbal berupa ujaran atau perkataan intimidatif, kasar dan represif yang melibatkan unsur seksual.

Para ulama memutuskan bahwa kekerasan seksual dengan segala bentuknya adalah haram baik di luar maupun di dalam pernikahan, karena melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Hak asasi manusia yang dijamin Islam adalah (1) hak dan kebebasan untuk hidup (haq wa hurriyatu an nafsi wa al hayat, (2) hak dan kebebasan untuk beragama (hak wa hurriyatu ad-din wa tadayyun wa al i’tikad), (3) hak dan kebebasan bereproduksi dan membangun keluarga (haq wa hurriyatu an nasl wa an tanasul, wa an nasab, wa al usrah), (4) hak dan kebebasan berpikir dan mengungkapkan buah pikiran  (haw wa hurriyatu al aql, wa at tafkir, wa at ta’bir), (5) hak dan kebebasan atas kehormatan dan kemuliaan (haq wa hurriyatu al ‘ird wa al karamah al insaniyyah), dan (6) hak dan kebebasan atas kepemilikan dan harta benda (haq wa hurriyatu al mal wa al milik).

Para ulama juga menekankan perbedaan antara perkosaan dan perzinahan dalam menyusun rekomendasi ini. Perkosaan dinyatakan tidak sama dengan perzinahan, baik dari pengertian, pembuktian, maupun hukuman. Dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran dan atau kerelaan bersama, Sedangkan perkosaan dilakukan secara paksa dan pemanfaatan relasi kuasa, paksaan dan tanpa persetujuan tidak harus bersifat fisik dan ketidaksetujuan tidak harus dinyatakan.

Perempuan yang diperkosa hakikatnya perempuan yang suci dan tidak berdosa. Yang ternoda dan berdosa adalah pelaku pemerkosaan. Sebab itu, korban perkosaan tidak boleh dihukum, distigma, dikucilkan , dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik, maupun sosial, dan kompensasi. Sementara pelaku pemerkosaan, jika terbukti secara meyakinkan berdasar bukti-bukti yang diakui, wajib dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, demi keadilan.

Hasil musyawarah tersebut juga menekankan poin tentang perkosaan dan perzinahan. Pembuktian perkosaan dinilai berbeda dengan pembuktian perzinahan. Korban perkosaan tidak boleh dijatuhi hukuman berdasar kesaksian korban sebagai bukti utama, dan/atau bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, kelukaan, permohonan pertolongan dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik.


Pernikahan Anak

Prinsip yang paling mendasar dalam pernikahan adalah kesepakatan dan kesukarelaan (al-ittifaq wat-taradli) dan menghilangkan kemadharatan (‘adamu adh-dharar) sehingga  tidak boleh ada paksaan. Praktik pemaksaan pernikahan banyak terjadi dalam pernikahan yang berlangsung ketika pasangan masih di bawah umur atau pernikahan anak.

Data  BPS Juli 2016 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Di daerah dengan kerusakan lingkungan parah akibat perubahan fungsi dan kepemilikan lahan, jumlah pernikahan anak lebih tinggi. Indonesia adalah satu di antara tujuh negara dengan jumlah absolut tertinggi pernikahan anak, dan menempati peringkat kedua tertinggi jumlah kasus pernikahan anak di ASEAN.

Praktik pernikahan anak ditemukan di manapun di seluruh Indonesia. Dari sepuluh provinsi tertinggi, pernikahan anak dilakukan lebih dari 30% dari semua pernikahan. Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah  serta beberapa daerah di Jawa Timur masing-masing menyumbang 37,3%, 36,7%, 34,4%, 32% yakni di atas rata-rata nasional, yaitu 24%.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa separuh dari  praktik pernikahan anak lebih tinggi terjadi di pedesaan (29,6%) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (19,1%).  Antara tahun 2008 dan 2012, pernikahan anak berusia 16 dan 17 tahun naik terus, meskipun pernikahan sebelum usia 16 tahun menurun. Dari hasil survey SPKBK (Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas) yang dilakukan oleh Yayasan PEKKA dan SMERU tahun 2011—2012 menunjukkan bahwa lima belas tahun terakhir meskipun angka pernikahan anak menurun namun kasusnya masih ditemui sejumlah 6211 kasus di 111 desa di 20 provinsi.

Dari riset yang dilakukan, faktor-faktor yang menjadi penyebab langsung pernikahan anak adalah Kehamilan Tak Diinginkan (KTD), perjodohan paksa, dan putus sekolah karena mengambil alih pekerjaan rumah tangga, atau karena keterbatasan biaya. Pernikahan anak juga terjadi karena orang tua menghendaki anaknya segera mandiri secara ekonomi, seksualitasnya dipandang membahayakan sehingga seksualitasnya perlu terkontrol, atau karena menjadi korban kekerasan seksual sehingga solusinya adalah dinikahkan.

Pada bidang kesehatan, pernikahan anak secara signifikan menyumbang naiknya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan dan nifas, angka kematian bayi baru lahir, anemia pada ibu saat hamil, kekurangan gizi pada ibu hamil karena masih tumbuh kembang sehingga terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya atau disusuinya, bayi mengalami difabilitas akibat gagal tumbuh kembang pada saat dalam kandungan atau gagal kelahiran karena ketidaksiapan organ reproduksinya.
Dalam konteks pendidikan, sebagian besar anak perempuan yang telah menikah tidak melanjutkan pendidikan, terlebih mereka yang langsung hamil karena harus melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya. Pada aspek sosial, pernikahan anak sangat rentan memunculkan perceraian. Di atas 50% pernikahan anak berakhir dengan perceraian sebelum menginjak setahun usia nikah, juga rentan terjadi KDRT, dan pemaksaan hubungan seksual. Dalam usia masih anak-anak, mereka dipaksa keadaan menjadi dewasa dengan kemampuan pengasuhan yang sangat terbatas.

Para ulama permepuan menilai, pernikahan anak tidaklah menciptakan kemaslahatan, melainkan, menimbulkan banyak madlarat atau dampak negatif, baik kepada anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi, maupun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Menurut para ulama dalam kongres, Kemudlaratan atau dampak negatif itu sangat besar dan berpengaruh kepada penuruna kualitas anak.

Karena itu kongres ulama ini memutuskan bahwa kaum muslim wajib mencegah pernikahan anak di bawah umur. Hasil musyawarah mengenai pernikahan anak itu berbunyi:

1. Agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemadharatan. Kemashlahatan keluarga sakinah tidak bias terwujud jika dalam pernikahan terjadi banyak kemadharatan. Pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan, oleh karena itu mencegah pernikahan anak hukumnya wajib.

2. Pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahanan adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

3. Korban pernikahan anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya seperti anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan,pengasuhan dari orangtua dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.


Perusakan lingkungan dalam konteks ketimpangan sosial

Pembahasan mengenai perusakan lingkungan yang berujung kepada hasil musyawarah KUPI ini tidak hanya menekankan kerusakan lingkungan yang bersifat ilmiah saja. Namun ada poin lain yang digarisbawahi yakni, pelarangan kerusakan alam yang juga merugikan kaum terutama perempuan.

Putusan mengenai masalah kerusakan lingkungan tersebut dibangun untuk menjawab sejumlah persoalan besar seperti: Apa hukum melakukan perusakan alam atas nama pembangunan?  Bagaimana peran agama dalam memberikan perlindungan terhadap alam?  Bagaimana pandangan agama tentang tanggung jawab Negara dalam mengatasi perusakan alam yang memiskinkan rakyat terutama perempuan?.

KUPI memutuskan bahwa hukum pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat kepada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Kecuali, pembangunan yang dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan dengan landasan maqasid syariah, yaitu menjaga agama (hifdu din), menjaga jiwa (hifdu nafs), menjaga harta (hifdu mal), menjaga akal (hifdu 'aql) dan menjaga keturunan (hifdu nasl). Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan alam tidak boleh melampuai batas kebutuhan dan kepentingan diri sendiri  (masyarakat) dan tidak berdampak pada rusaknya alam.

Para ulama perempuan mjuga menegaskan bahwa agama Islam telah mengatur dengan tegas larangan merusak alam dan Islam memiliki perhatian luar biasa dalam menjaga dan meletarikan alam. Oleh karena itu manusia, laki-laki dan perempuan dianggap berkewajiban  merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem di muka bumi. Karena, peranan manusia baik laki-laki ataupun perempuan pada prinsipnya sama-sama bertujuan untuk beribadah dan untuk merawat atau melestarikan kehidupan dibumi (Imarotul ardh).

Poin terakhir dalam menyikapi persoalan kerusakan lingkungan tersebut berbunyi "negara wajib melindungi alam dari segala kerusakan, memberikan sangsi tegas kepada pelaku perusakan baik individu maupun korporasi, bertangungjawab melakukan pencegahan  perusakan alam dan pemulihan kerusakan alam dengan cara menyediakan  kebijakankebijakan yang dibutuhkan dan melaksanakan dengan tegas peraturan yang sudah ada. Dalam upaya tersebut Negara wajib melibatkan ulama perempuan".








Siaran Pers Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 - www.konde.co

Upaya yang didorong ulama perempuan di dalam acara Kongres pada 25-27 April 2017 ini adalah pengembangan konsep dakwah yang memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, dakwah pemberdayaan dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan, serta bentuk dakwah yang bertujuan mempengaruhi kebijakan atau strategi advokasi agar pemerintah atau negara memenuhi hak-hak perempuan.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Pusat Aisyiah Siti Aisyah dalam Seminar Nasional bertajuk “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” kemarin, Rabu (26/4) di Pesantren Pondok Jambu Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

“Karena itu, ketika kita turun ke komunitas, maka dakwahnya atau ayat-ayat yang kita sampaikan harus tentang pemberdayaan dan pembebasan,” kata Aisyah, saat menuturkan pentingnya ulama perempuan untuk menghapus persoalan seperti nikah di bawah umur, nikah siri, keharusan pencatatatan atas perceraian dan isu-isu lainnya agar jelas posisi pemihakan terhadap perempuan.

Sementara Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta Nur Rofiah menegaskan bahwa ulama perempuan adalah ulama yang mempunyai kesadaran bahwa keadilan hakiki terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.

“Khalaqah-khalaqah yang selama ini dilakukan ulama perempuan adalah penegasan atas keadilan yang mempertimbangkan kondisi teologis sekaligus sosiologis perempuan. Jadi lebih pada perspektif perempuan, bukan hanya isunya,” ujar intelektual perempuan yang menjadi pengurus Alimat dan Rahima ini.

Untuk itulah Nur Rofiah di hadapan sekitar 300 peserta kongres yang mengikuti seminar ini mengajak agar perempuan mulai berpikir dan bertanya atas apa yang dihadapinya dengan cara mencari berbagai referensi keagamaan, sehingga tidak terjebak pada klaim kebenaran satu-satunya. Lebih baik lagi, menurutnya, ketika perempuan sudah melakukan perjalanan intelektual dan dapat bersikap ketika tidak setuju pada sebuah pandangan. Karena kebenaran bukanlah otoritas orang tertentu, tetapi seberapa kuat argumentasinya.
Sebagaimana juga gagasan manusia adalah khalifatu fil ardl, maka tugas perempuan dan ulama perempuan pun menegakkan kemanusiaan dengan menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini.

“Sebab, ideologi ulama perempuan adalah menguatkan perempuan atas dasar keimanan,” tegasnya.

Di tengah menguatnya intoleransi di mana masyarakat kita mudah menerima ajaran radikalisme yang dibungkus agama, maka menurut Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Machasin, ulama perempuan lebih punya kesempatan di keluarga dan masyarakat untuk meluruskan situasi tersebut.

“Ulama perempuan perlu memberikan pemahaman terhadap perempuan-perempuan dan masyarakat bahwa tidak semua yang dibungkus agama itu baik dan benar. Sehingga jangan mudah diterima begitu saja. Jangan melihat segala sesuatu dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja,” kata Machasin.

KH. Husein Muhammad mengingatkan pentingnya peran ulama perempuan yang selama ini mengamalkan agama untuk membebaskan manusia dari dzulumat, penindasan, penzaliman dan kebodohan menuju cahaya, ila nur. Itulah konsep al-ulama waratsatul anbiya, ulama mewarisi perjuangan para nabi.

“Aku tidak mengutus engkau Muhammad selain membawa kasih kepada manusia. Sehingga kehadiran Islam harus menciptakan hubungan saling mengasihi antarmanusia,” kata Husein.

Ia melanjutkan, sebagaimana Nabi meluruskan budi pekerti agar menjadi luhur, maka konsep Akhlakul Karimah itu sama dengan penegakan HAM. “Jadi kita menegakkan akhlak dalam rangka menghidupkan HAM, nilai-nilai kemanusiaan melalui intelektualitas, moralitas dan spiritualitas,” kata dia.

Menurutnya, yang terpenting bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi. Keadilan adalah esensi dan pilar tegaknya kehidupan semesta ini. Karena itu Kyai Husein mengajak semua pihak agar mau melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia.

“Jika kita masih terus mengabaikan bahkan mengingkari fakta bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki, baik secara intelektual maupun spiritual, dan bila kita menutup mata dan menolak eksistensi ulama perempuan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan ketidakadilan,” ujar Kyai Husein Muhammad menutup presentasinya.




Febriana Sinta, www.konde.co.

Jogjakarta, konde.co - Kepulangan Fanty (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) korban kekerasan dan perdagangan manusia) ke kampung halaman, justru membawa lebih banyak penderitaan saat tiba di Flores. Ia ditipu, diperkosa, melahirkan anak difabel penderita CP (Celebral Palsy), menjadi target pembunuhan, hingga menderita sakit.

Ada juga kisah perempuan lain, Kamelia.  Kamelia , adalah kisah perempuan patah hati keturunan bangsawan Portugis, mantan anggota Opus Dei.  Tur keliling Flores, menumbuhkan cinta sejati pada diri Kanis (mantan frater dan pemandu wisata yang bermimpi memiliki kapal Phinisi untuk wisata bahari serta cottage coffee demi kesejahteraan penduduk pulau).

Novel yang bercerita tentang kisah nyata perempuan Flores hasil tulisan Michael Yudha Winarno ini sengaja menampilkan kehidupan perempuan yang menjadi korban kekerasan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut laki – laki kelahiran Jombang, Jawa Timur, kehidupan perempuan di Flores lekat sebagai korban kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, budaya patriarki yang digambarkan dengan pemberian belis. Yaitu perempuan yang akan menikah harus dibayar dengan belis atau mahar, kesepakatan ini seolah mempunyai arti perempuan milik suaminya yang bisa diperlakukan sekehendak suami. Tidak hanya itu beban hidup harian ada di pundak perempuan, hingga masalah incest (pernikahan dengan laki – laki yang masih termasuk keluarga dekat).

Kekerasan, budaya patriarki, dan kemiskinan yang mengukung perempuan inilah yang menarik perhatian Yudha untuk menulis novel pertamanya.

“Mereka tidak hanya terjebak dalam kemiskinan, tetapi banyak perempuan yang ditinggal lari suami,  kekasihnya, perempuan yang diperkosa. Ada juga yang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” tutur Yudha.

Selain memaparkan kehidupan perempuan di Flores, NTT, lulusan Atma Jaya Yogyakarta ini tertarik untuk menceritakan perempuan NTT yang harus merantau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) agar bisa terbebas dari kemiskinan.

“Sayangnya banyak juga dari mereka menjadi korban kekerasan, baik di daerah tujuan rantau maupun di kampung halaman sendiri."

Padahal menurut Yudha, potensi wisata di NTT luar biasa indah, sayangnya hingga kini belum dikembangkan. Salah satunya di Pulau Flores, yang memiliki keindahan dan bentang alam (laut, pantai,dan gunung). Sehingga potensi wisata ini belum mampu mengentaskan kemiskinan di Flores.

Novel yang telah dirilis saat Hari Kartini, 21 April lalu di Jogjakarta, rencananya akan di-roadshow-kan ke sejumlah daerah. Roadshow dengan tema “Membangun Flores yang Sejahtera, Humanis dan Lestari dari Perspektif Novel Putri Komodo" rencananya digelar di sejumlah kota seperti Maumere, Larantuka, Labuan Bajo , Kupang, Bali, Surabaya,Jakarta, Batam, Medan. Serta Hong Kong, sebagai negara tujuan  kerja terbanyak tenaga kerja perempuan Indonesia.

“ Roadshow ini sekaligus untuk menarik perhatian publik tentang kehidupan perempuan di Flores,  dan harapan adanya aksi nyata untuk menghentikan kekerasan dan kemiskinan yang harus ditanggung perempuan NTT," pngkas Yudha.



Sumber foto : dokumentasi pribadi


Raisya Maharani UL – www.konde.co

Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Cirebon, Jawa Barat tidak terlepas dari dukungan dari laki-laki ulama dan aktivis yang terlibat baik dalam acara ataupun yang sudah lama aktif dalam gerakan perempuan dalam aspek keagamaan. Para lelaki ini mayoritas berlatar-belakang akademisi dan ulama pesantren. Mereka memahami dan menyadari prinsip dan urgensi gerakan kesetaraan gender dalam wacana sosial-intelektual keagamaan di Indonesia.

Kehadiran laki-laki dalam wacana dan gerakan kesetaraan gender dalam lingkup keagamaan ini menjadi sama pentingnya dengan kehadiran perempuan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.  Namun, persentase laki-laki berperspektif gender ini bisa dikatakan masih sedikit dibandingkan perempuan yang ada dalam gerakan feminis. Sebagian dari mereka bercerita, hegemoni patriarki (paham yang meyakini laki-laki dan garis keturunan bapak lebih dominan dari perempuan) masih kuat sehingga hal itu yang diyakini membuat jumlah laki-laki pro-keseteraan gender dalam organisasi keagamaan ini masih termasuk sedikit.

“Di kalangan grup whatssap terbatas, muncul pernyataan-pernyataan yang menyebut hanya laki-laki lemah yang membiarkan perempuannya ikut acara KUPI”, kata Imam Nakhai, Anggota Komisioner Komnas Perempuan dan ulama pesantren, Rabu (26/4) di lokasi acara KUPI, Cirebon, Jawa Barat.

Urgensi peranan laki-laki dalam gerakan feminis ini sebetulnya tidak sulit untuk dimengerti. Teori feminisme dalam sejarahnya memang lahir dari kalangan perempuan yang menggugat relasi timpang dengan laki-laki. Maggie Humm dalam bukunya Dictionary of Feminist Theories menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.

Bahsin dan Night dalam bukunya Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Peneliti dari National Organization for Men Against Sexism, Brian Klocke seperti dikutip dari lakilakibaru.or.id, mengatakan "menjadi bagian dari lembaga feminis merupakan hal penting bagi laki-laki . Jika feminisme adalah untuk mencapai tujuannya yaitu membebaskan perempuan, laki-laki harus menjadi bagian dari perjuangan".

Celetukan lelaki lemah jika mendukung gerakan kesetaraan gender untuk perempuan seperti yang diterima Imam, menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap prinsip feminisme. Humm, Bahsin dan Night menyebut poin prinsip dalam pengertian feminisme; yaitu gerakan melawan ketidakadilan dan penindasan, bukan gerakan melawan identitas gender laki-laki. Semangat gerakan feminisme dalam setiap aspek termasuk keagamaan, seperti kegiatan KUPI ini, ditujukan untuk membenahi paradigma, perspektif, sikap dan tindakan yang tidak adil dan tidak setara (akar penindasan), bukan untuk merendahkan atau menyerang kalangan laki-laki.

Maka, berangkat dari pemahaman dasar tersebut, para laki-laki ulama dan aktivis melibatkan dirinya di dalam gerakan keulamaan perempuan ini. Representasi laki-laki feminis ini menjadi strategis untuk membantu meluruskan pemahaman awam yang cenderung menganggap feminisme adalah identitas gender perempuan,menjadi sebuah pemahaman tepat. Yaitu, feminisme adalah paradigma yang mengusung keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan maupun laki-laki.

Mereka memaparkan tentang pentingnya kesadaran dan dukungan laki-laki dalam gerakan keseteraan gender di bidang keagamaan di Indonesia.


K.H Hussein Muhammad, Ulama Pemerhati Isu Perempuan



Saya melihat persoalan dalam konteks ke-ulama-an perempuan ini merupakan persoalan relasi kuasa. Dalam konteks hari ini relasi kuasa memang masih timpang , patriarki masih sangat kuat, padahal patriarkisme itu merugikan laki-laki juga. Kesetaraan gender bukan hanya untuk membela perempuan tapi juga membela laki-laki.

Laki-laki dituntut melakukan kerja buat keluarganya sepenuhnya seakan-akan itu menjadi satu-satunya kewajiban laki-laki. Perempuan hanya menerima. Jadi bagi laki-laki sendiri berat andai tidak ada ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam menghasilkan ekonomi keluarga. Yang kedua juga saya kira perempuan ini punya potensi yang sama dengan laki-laki. Yang bisa berguna bagi proses kemajuan masyarakat kemajuan peradaban.

Jadi tak bisa menganggap perempuan itu rendah. Dalam konteks keulamaan, ulama ini kan memegang komando bagi perubahan masyarakat pusat perubahan. Di tangan para ulama transformasi sosial relatif lebih cepat dalam masyarakat tradisional ulama kata-katanya diikuti , apalagi ada legitimasi agamanya teks agamanya Alquran yang suci sakral yang akan menciptakan rasa damai kalau mengikutinya.

Baik laki-laki atau perempuan dituntut untuk sama-sama ikut berproses itu. Oleh karena itu ulama perempuan menjadi penting, sama pentingnya dengan laki-laki dalam perubahan sosial itu. apalagi konteks sekarnag perempuan masyarakat miskin. Kelompok yang dimiskinkan. Perempuan ulama harus tampil untuk menyadarkan para umatnya sendiri atau komunitasnya sendiri akan pentingnya pendidikan, kemandirian dan sebagainya.

Laki laki sangat membantu dalam gerakan ulama perempuan. karena pemahaman atas persoalan orang tidak bisa sendiri. Jadi laki-laki harus mengerti persoalan perempuan juga. Dari situlah proses dialog laki-laki dan perempuan menjadi penting sekali. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ini bukan untuk melawan laki-laki tapi untuk ketersaling-an saling bantu saling membantu saling berbagi.

Imam Nakha’i, Komisioner Komnas Perempuan & Ulama Pondok Pesantren




Wacana agama masih memandang proses penciptaan manusia berasal dari penciptaan perempuan setelah Adam. Cerita itu didramatisir begitu dashyat, bahwa hawa diciptakan dari bagian dari Adam tulang rusuk, tulang kiri paling bawah. Itu dramatisirnya. Dibuat mitos-mitos juga bahwa atas kesalahan-kesalahan Hawa lah, manusia kedua setelah Adam, yang membuat manusia berada di luar surga.

Pandangan-pandangan semacam ini sangat mengakar kuat di kalangan agamawan sehingga muncul stereotip bahwa perempuan ini manusia kelas dua dan menjadi simbol penggoda karena jatuhnya Adam (dari Surga). Itu sesungguhnya bukan kata Alquran, bukan kata Hadis, tapi menurut tafsiran para ulama.

Kemudian kenapa kecenderungan laki-laki masih sulit memahami perspektif keadilan gender? menurut saya karena begini, hak kenyamanan sebagai laki-laki itu sudah dipegang atau dikuasai laki laki berabad-abad lamanya. Laki-laki merasa nyaman enak dengan posisi sebagai pemenang dalam sejarah kemanusiaan. Sehingga upaya-upaya apapun yang mencoba menggoyang kenyamanan itu selalu mendapatkan perlawanan termasuk KUPI ini.

KUPI ini kan upaya ulama perempuan untuk menegaskan mereka ada dan berperan dalam membangun bangsa. Gerakan ini oleh laki-laki yang sudah kadung mendpaat kenyaaman dianggap mengancam. Banyak laki-laki yang belum siap menghadapi perubahan, karena ada kepentingan posisi nyaman dalam patriarki.

Perubahan itu kan keniscayaan, dengan akses dibuka perempuan juga sudah memiliki sumber daya cukup untuk bersaing dengan laki-laki. Dengan posisi itu sebetulnya laki-laki tinggal mengubah cara melihat perubahan itu.

Faqihuddin Abdul Kodir, Ulama Pemerhati Isu Pemberdayaan Perempuan





Dalam sebuah masyarakat yang masih terstruktur sedemikian rupa untuk bergantung kepada laki-laki, dukungan laki laki sangat penting sekali karena kalau tidak perempuan tetap terisolasi terhadap struktur tersebut. Perubahan itu kan menurut saya harus berbasis tradisi jadi perlu ada strategi di mana laki-laki harus dilibatkan justru merasa jadi bagian dari perubahan tersebut. Tidak dijadikan sebagai lawan atau musuh oleh karena itu kita menggunakan istilah ketersaling-an, gerakan ini mengarah kepada kerjasama, bukan hegemoni atau dominasi. 

Tidak boleh ada dominasi dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Karena itu dukungan laki laki menjadi penting baik untuk substansi maupun strategi. Menurut saya jika dibandingkan gerakan-gerakan serupa di negara lain, di Indonesia menjadi khas karena Islam kemudian jadi titik temu ketersaling-an itu.

Islam menjadikan perempuan-perempuan bergerak di keadilan gender merasa perempuan perlu laki-laki di saat sama laki-laki juga butuh perempuan. sehingga ke depan dunia jadi milik bersama jadi tanggung jawab bersama. Kita harus memberi space (ruang) yang memiliki peran dan kapasitas. Pertama apresiasi ya, kita perlu identifikasi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas lalu rekognisi (pengakuan), apresiasi dan memberdayakan. Kalau untuk level individu, ya, laki-laki jangan merasa paling hebat paling mampu paling superior nyuruh-nyuruh perempuan gak boleh itu. 

Perasaan itu jadi awal dari sebuah sikap hegomoni tadi. Kita harus merasa rendah hati, memberikan penghargaan. Perempuan juga mari kita dorong untuk tidak merasa rendah diri. Dengan begitu, dunia ini kemudian menjadi milik bersama bukan milik satu orang. 


Raisya Maharani UL- www.konde.co

Cirebon, Konde.co - Untuk pertama kalinya, kelompok Ulama Perempuan Indonesia menggelar kongres internasional di Cirebon, Jawa Barat pada 25-27 April 2017. Kongres ini didahului oleh seminar yang diadakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon. Seminar ini menjadi ruang kritik atas tafsir agama yang dimonopoli perspektif patriarki.

Ratusan ulama, akademisi, aktivis perempuan dari Indonesia, Malaysia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika memaparkan urgensi peranan ulama perempuan dalam bidang keagamaan. Peneliti senior dari Universitas Qatar, Saudi Arabia, Haaton Al-Fasi mengatakan peranan ulama perempuan sangat penting untuk mengubah pandangan keagamaan yang patriarki lewat perspektif kesetaraan dan keadilan.

“Banyak pimpinan yang memonopoli pandangan yang akhirnya menyudutkan perempuan. Kita ulama perempuan memiliki tanggung jawab menyebarkan islam moderat yang menyampaikan kesetaraan dan kemanusiaan,” kata Al-Fasi.

Kongres ini digagas oleh berbagai organisasi ulama perempuan di Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat peranan ulama perempuan untuk menjalankan agenda keagamaan di Indonesia.   secara berdampingan dengan ulama laki-laki. Ketua Pengawas Kongres Ulama Perempuan Internasional (KUPI 2017) menjelaskan, kongres ini akan menjadi ajang konsolidasi para ulama perempuan.

“Kongres ini menjadi ruang perjumpaan para perempuan yang memang sudah memiliki berbagai peran di masyarakat untuk mengkonsolidasikan diri, berbuat yang lebih untuk masyarakat dan bangsa dan dengan sendirinya akan memperkokoh posisi ulama perempuan itu sendiri”, kata Badriyah Fayumi, Selasa (25/4), di IAIN Cirebon.

Kongres tersebut akan fokus membahas beberapa isu yang diangap menjadi permasalahan genting perempuan secara riil. Seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, pernikahan dini, kesehatan, radikalisme, terorisme dan perusakan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkeadilan sosial.
 

“Sasaran kerja kami adalah masyarakat di bawah korban-korban yang sering tidak mendapatkan keadilan dan seringkali ketidakadilan itu diatasnamakan agama. kami berpikir dalam frame keislaman kebangsaan kemanusiaan” ujar Badriyah.

Sementara itu, aktivis perempuan dari organisasi perempuan Sisters in Islam asal Malaysia, Zainah Anwar menyebut kongres ini akan memperkuat peranan ulama perempuan dalam menginterpretasi Al-Quran. Interpretasi Al-Quran tersebut  dinilai penting untuk memperbaiki hasil-hasil interpretasi kitab suci umat Islam yang selama ini dianggap kurang memiliki perspektif kesetaraan gender.

“Kami ingin membangun kepercayaan bahwa perempuan dalam islam tidak ada diskriminasi justru menjungjung tingggi peran perempuan,” kata Zainal.

Hasil dari KUPI 2017 ini akan menjadi pedoman yang akan digunakan para kelompok ulama perempuan dalam melakukan edukasi dan advokasi. Rekomendasi-rekomendasi dari KUPI juga akan didorong agar berintegrasi ke dalam kebijakan daerah dan atau sistem pendidikan agama islam di Indonesia.


(Kongres ulama perempuan Indonesia di Cirebon, Jawa Barat pada 25-27 April 2017/ Foto: Raisya Maharani UL)

Febriana Sinta, www.konde.co

Hari masih pagi, jam belum menunjukkan pukul delapan  tepat. Tampak satu persatu perempuan dengan memakai daster dan jarit mendatangi  rumah juragan batik di sebuah desa di Klaten, Jawa Tengah. Di teras itu mereka mengambil kain mori yang telah digambari  motif batik, dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Dengan lincah tangan mereka segera mengambil canting dan memasak lilin di atas kompor kecil. Mereka adalah perempuan buruh pembatik. 


Klaten, konde.co - Mereka yang bekerja sebagai buruh pembatik rata – rata berusia 30 hingga 50 tahun ini telah bekerja sebagai buruh pembatik sejak muda.

Pekerjaan sebagai buruh pembatik dilakukan di rumah juragan batik atau bisa juga dibawa pulang. Namun mereka lebih menyukai bekerja bersama – sama. Salah seorang buruh batik, Puri mengatakan tidak ada jam kerja sebagai buruh pembatik, jika ingin pulang maka mereka dapat pulang.

“Setelah masak, dan mengantar anak ke sekolah saya berangkat ke sini. Jam 11 pulang nengok rumah dan mengantar makanan untuk suami di sawah. Kalau mau ya balik sini lagi,” ujarnya.


Sebagai buruh pembatik, Puri mengaku setiap harinya dia harus mengerjakan nyerat batik selama delapan sehari. hal itu dilakukan untuk segera mendapatkan orderan yang lain.

"Setelah kerja di rumah juragan (majikan), siang pulang ke rumah. Cuci, setrika, kalau masakan habis masak lagi. Anak pulang sekolah , saya mengerjakan batik lagi sampai sore. Karena kalau sudah agak petang tidak bisa melihat lagi karena yang digambar motifnya kecil - kecil.

Pendapatan yang diterima buruh pembatik tidak akan sama satu sama lain. Pemilik toko batik asal Bayat , Klaten, Ibu Purwanti mengatakan buruh akan menerima upah jika menyelesaikan nyerat (melapisi motif batik dengan malam). Minimal mereka akan menerima upah Rp50 hingga Rp125 ribu rupiah per kain. Upah yang diberikan tergantung sulit tidaknya motif yang dikerjakan. Biasanya satu kain dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Semakin cepat selesai maka upah yang akan diterima semakin banyak. 

Desa Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah adalah sebuah desa yang terkenal sebagai desa penghasil kain batik tulis dari bahan alami. Di pedesaan ini, hanya perempuan yang diperbolehkan membatik.

“ Kerja perempuan lebih bagus,lebih teliti,” tutur Bu Purwanti saat menyebutkan alasan mengapa laki -laki tidak diperbolehkan membatik.

Selain rumah Bu Purwanti, kesibukan membatik nampak di beberapa rumah yang terletak di sepanjangan jalan di desa Jarum.

Jika kita mampir di rumah pembuatan kain batik, biasanya terdapat satu kelompok buruh pembatik perempuan yang terdiri dari tiga hingga tujuh orang duduk berkelompok. Mereka akan memegang selembar kain mori, sambil sesekali  mencelupkan canting untuk mengambil malam (lilin yang dilelehkan untuk membatik) dari sebuah kompor kecil yang diletakkan di tengah.

Selain sebagai buruh pembatik yang bertugas nyerat (membatik pola dengan malam), perempuan – perempuan ini juga membuat ramuan dari bahan alami untuk memberi pewarnaan pada kain.

Alasan pemakaian bahan alami pembuatan kain batik tulis adalah agar lingkungan tidak tercemar dengan bahan pabrikan, dan harga kain batik tulis yang mereka buat dihargai lebih tinggi.

Untuk menjual kain batik mereka, perempuan – perempuan desa Jarum ini membuat sebuah koperasi dan toko kecil. Menurut mereka koperasi akan mempermudah untuk menjual kain batik mereka.

Mereka yang bertugas di koperasi akan menyalurkan hasil kain batik melalui website dan pameran.

Kain batik tulis yang dihasilkan perempuan -perempuan Bayat diakui banyak membantu perekonomian keluarga. Bahkan saat ini beberapa buruh perempuan mampu menjadi juragan batik.

Namun kekhawatiran serbuan batik printing (batik yang dibuat dengan mesin) yang dihasilkan pabrik besar atau batik tiruan yang didatangkan dari luar negeri membuat mereka merasa was -was. Perempuan pembatik di Bayat mengharapkan pemerintah terus mengkampanyekan pemakaian kain dan baju batik handmade (dibuat tidak menggunakan mesin)  yang dibuat oleh usaha kecil menengah seperti mereka.



(Foto : Febriana Sint)

Sica Harum- www.Konde.co

Musim boleh saja berganti. Namun ada satu hal yang tak mungkin lewat. Sharing personal, bercerita ketika kita lagi rapuh, lalu ingat pada sejumlah benda yang membuat kita jadi semangat lagi untuk menikmati esok.

Hari ini, kembali renungan itu datang lagi. Makin bertambah usia, makin sering kita menemui perpisahan demi perpisahan.

Teman yang pindah kota ikut bapak ibunya. Sahabat yang melanjutkan kuliah di luar negeri. Teman lama yang tutup usia. Teman dekat yang menikah dan ikut suami, tak bisa sekota lagi. Penyanyi idola yang meninggal. Acara wisuda yang bikin geng tercerai berai. Teman kantor yang memilih pindah. Serial drama Jepang yang berakhir. Atlet yang pensiun. Majalah yang tak terbit lagi. Toko buku yang tutup.

Kita ditinggalkan. Atau kita meninggalkan.

Semuanya bisa bikin patah hati.

Tapi, ada untungnya juga bertambah tua. Sebab semakin tambah usia, kadang kita bisa melihat perpisahan sama normalnya dengan perjumpaan awal. Lama-lama kita bisa melihatnya sebagai sebuah kenetralan. Dan yang abadi ialah kenangan.

Banda Neira bubar.

Seorang teman perempuan saya mengaku sedih, saat Band Banda Neira menyatakan bubar secara resmi, Jumat, 23 Desember 2016 lalu, pada dini hari. Kami berbincang semalam, sebab tiga pekan sebelumnya, ia memergoki saya mengulang-ulang lagu Banda Neira yang berdulu “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” dari YouTube. Saya selalu suka video rekaman live mereka di Studio Kua Etnika, Yogyakarta itu.

Waktu itu saya bilang, “Iya nih lagu ini bikin semangat.”

Perhatikan saja liriknya:

Yang patah tumbuh, yang hilang berganti
Yang hancur lebur akan terobati
Yang sia-sia akan jadi makna
Yang terus berulang suatu saat henti
Yang pernah jatuh ‘kan berdiri lagi


Bukankah lirik itu jadi semacam mantra yang menguatkan? 

Selain itu, saya memang paling suka komposisi lagu ini. Mendengarkan ini semacam meyakini sesuatu.

Banda Neira, saya mengenalnya dari lagu-lagu mereka yang disebarkan lewat YouTube, akhir 2014, dari kolega yang lebih muda. Waktu itu kami sedang mempersiapkan sebuah acara peluncuran website penulis Indonesia. Jadi, saat acara peluncuran, ingin sekali ada penampilan. Dari sejumlah nama, Banda Neira diusulkan oleh mayoritas dari kami.

Lalu saya begitu saja jatuh cinta dengan lagu “Rindu” nya Banda Neira, sebuah musikalisasi puisi Subagio Sastrowardoyo. Begitu….syahdu. Dan lagu itu juga yang dihadirkan saat manggung di acara peluncuran IDWriters, yang saya kelola waktu itu.

Dalam kesempatan yang sempit, saya cuma bisa bilang terima kasih karena mau hadir, mau mengisi acara bersama penampil hebat lainnya: Anji (yang juga musikalisasi puisi), Seno Gumira Ajidarma, dan Rain Chudori. Terima kasih juga pada AlineaTV mendokumentasikannya dengan baik.

Banda Neira sendiri, seperti ditulis di dibandaneira.tumblr.com, berawal dari sebuah proyek iseng, yang kemudian berlanjut lebih serius. Album pertamanya hadir awal 2013. Lalu berlanjut dengan album kedua (yang memang betul lebih serius) tahun 2016.

Lagu-lagu Banda Neira mungkin memang tidak mendatangkan puluhan juta views, bahkan lagu super baper “Sampai Jadi Debu”.

Paska bubarnya Banda Neira, saya jadi lebih sering menyambangi YouTube. Bagi saya, YouTube memberi kesempatan bagi telinga kita untuk mendapatkan “bunyi” yang lebih memberi makan pada jiwa.  Dan setiap saat, jadi bisa menengok karya BandaNeira. Selamanya, sampai jadi debu.

Lagu ini selalu menjadi perenung bagi saya, yang patah akan tumbuh kembali, yang layu akan mekar kembali.


(Foto/ Dokumentasi: Banda Neira)



Estu Fanani – www.konde.co. Pemikiran Kartini mengenai spiritualitas dan juga ketuhanan adalah hal yang menantang. Mengapa? Karena Kartini sedikit menuliskan dan mengeksplorasi pengalaman dan pemikirannya tentang spiritualitas, ketuhanan dan keagamaan dalam surat-suratnya  yang singkat. Pergulatan batin dan spiritualitas Kartini di masa itu menjadi menarik karena lingkungan masyarakatnya yang masih kental menghayati agama lokal, meskipun Kartini sendiri dan keluarganya merupakan penganut agama Islam. 

Kartini merupakan perempuan yang meyakini Tuhan itu ada dan Tuhan itu menyayangi, melindungi serta menyelamatkan ummatnya. Bahkan pemikiran dan keyakinan Kartini  pada Tuhan berkembang tidak hanya pada Islam. Kartini memahami dan mungkin juga mempelajari agama-agama lain seperti Kristen, Budha, Yahudi, dll. Kemungkinan pemikiran dan pemahaman ini berkembang karena Kartini bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan kawan korespondensinya Stella Zeehandelaar, atau dengan suami-isteri Abendanon. Masa itu, umumnya mempelajari agama dalam hal ini agama Islam dilakukan oleh ulama atau kyai pengasuh pesantren hanya agar orang Islam Jawa bisa membaca saja tanpa diajarkan apa artinya dari setiap ayat. Begitupun dengan agama Kristen. Hal inilah yang menjadi kritik dari Kartini terhadap para pemimpin dan institusi agama, sebagaimana dalam suratnya kepada EC. Abendanon 31 Januari 1903 “Jika orang hendak mengajarkan agama juga kepada orang Jawa, ajarlah ia mengenal Tuhan yang Esa, mengenal Bapa pengasih dan penyayang, Bapa semua mahluk, Bapa seorang Kristen, orang Islam, orang Budha, yahudi dan lain-lain. Ajarlah dia agama yang sebeneranya, yaitu agaa yang melekat di rohani, sehingga orang dapat memeluk agama itu, baik sebagai orang Kristen maupun sebagai orang Islam dan lain-lain.

Demikianlah Kartini sangat meyakini Tuhan dengan sangat pribadi. “Ada Seseorang yang melindungi kami. Ada Seseorang yang selalu dekat dengan kami. Dan Seseorang itu akan menjadi pelindung hati kami, tempat kami berlindung dengan aman dalam hidup kami selanjutnya.” Sangat pribadinya Tuhan bagi Kartini, hingga dia mengasosiakan Tuhan dengan cahaya dalam suratnya “Akhir-akhir ini kami sangat banyak merenung, sangat banyak. Sangat jauh, sangat jauh. Cahaya itu kami cari, padahal Cahaya itu sangat dekat letaknya, selalu bersama-sama kami, ada di dalam diri kami!

Kartini remaja mungkin memang bukan orang yang mempunyai pemahaman mendalam tentang agama, namun pengalamannya berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan keimanan menjadi kekuatannya. Sejak kanak-kanak, Kartini diberikan pelajaran membaca Al-Quran, selain pelajaran yang diberikan keluarganya, seperti menyulam, menjahit, dll. Hal yang tidak disukainya adalah pelajaran membaca Al-Quran karena dia tidak bisa memahami apapun selain hanya bisa membaca. Bahkan ibunya pernah memarahi Kartini karena ia tidak mau mengikuti pelajaran itu. Penyebab lain Kartini tidak menyukai pelajaran membaca Al-Quran adalah ketidakmampuan gurunya dalam menjawab pertanyaan murid-muridnya.

Hal itulah yang menyebabkan Kartini berpendapat bahwa ia beragama Islam karena faktor keturunan seperti yang diceritakan kepada Stella dalam suratnya pada tanggal 6 November 1899. Dan, sebenarnyalah saya beragama Islam karena nenek moyang saya beragama Islam. Bagaimana saya mencintai agama saya, kalau saya tidak mengenalnya? Tidak boleh mengenalnya? Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan, dalam bahasa apapun juga. Disini tidak ada orang tahu bahasa Arab. Disini orang diajari membaca Qur’an tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap hal itu pekerjaan gila; mengajar orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Samalah halnya seperti engkau mengajar saya membaca buku bahasa Inggris dan saya harus hafal seluruhnya, tanpa kamu terangkan arti kata sepatah pun dalam buku itu kepada saya. Kalau saya mau mengenal dan memahami agama saya, maka saya harus pergi ke negeri Arab untuk mempelajari bahasanya di sana.

Dari surat di atas, Kartini mengatakan bahwa ia beragama Islam karena warisan, salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman Kartini tentang Islam yang nantinya membuat jarak antara ia dengan Islam sehingga seringkali ia mengambil sikap kritis terhadap agamanya itu, namun dia akan tetap memeluk agamanya. Dalam suratnya kepada Ny. Nellie Van Kol tertanggal 21 Juli 1902, Kartini menyatakan hal ini dengan tegas. “Tentang agama... marilah sekarang saya katakan ini saja dulu, supaya Nyonya jangan ragu: yakinlah Nyonya bahwa kami akan selalu memeluk agama kami yang sekarang. Bersama-sama Nyonya kami berharap dengan sangat, moga-moga kami memperoleh rahmat, agar suatu ketika dapat membuat wujud agama patut disukai dalam pandangan umat lain.” Namun ada saat di mana Kartini kemudian tertarik mempelajari agama Islam ketika berjumpa dengan seorang Kyai Sholeh Darat di rumah pamannya di Semarang. Dan kemudian Kartini meminta untuk Kyai Sholeh Darat menyelesaikan menerjemahkan Al-Qur’an dalam bahasa Jawa. Kelak Kyai Sholeh Darat menghadiahkan terjemahan Al-Qur’an itu kepada Kartini.

Nama Kyai Sholeh Darat tidak pernah dituliskan secara eksplisit oleh Kartini dalam surat-suratnya, namun kegembiraan Kartini menerima terjemahan Al-Quran pernah ia tuliskan dalam suratnya kepada E.C. Abendanon pada tanggal 17 Agustus 1902. Saat itu Kartini hanya menulis ada orang tua yang memberikan terjemahan Al-Quran kepadanya. “Wahai! Kegembiraan orang-orang tua mengenai kembalinya anak-anak yang tersesat kepada jalan yang benar demikian mengharukan. Seorang tua di sini, karena girangnya yang sungguh-sungguh tentang hal itu menyerahkan kepada kami naskah-naskah lama Jawa. Kebanyakan ditulis dengan huruf Arab. Sekarang kami hendak belajar lagi membaca dan menulis huruf Arab. Kamu barangkali tahu, bahwa buku-buku Jawa itu sukar sekali didapat, karena ditulis dengan tangan. Hanya beberapa buah saja yang dicetak.

Surat-surat Kartini menggambarkan kegelisahan dan pengaruh yang mewarnai kehidupan spiritualitas Kartini. Tidak hanya Kejawen, Islam dan Kristen, bahkan Kartini juga pernah menganggap dirinya sebagai anak Budha. Walaupun konteks pengakuannya sebagai anak Budha itu hanya didasarkan pada pengalaman dirinya yang pernah sakit keras dan berobat ke berbagai dokter namun tak kunjung sembuh sampai pada akhirnya ia disembuhkan dengan ramuan air abu sesaji seorang “pesakitan” Tionghoa. Hal ini ia ceritakan dalam suratnya kepada Ny. Abendanon pada tanggal 27 Oktober 1902. “Ketahuilah Nyonya, bahwa saya anak Budha, dan itu sudah menjadi alasan untuk pantang makan daging. Waktu kecil saya sakit keras; para dokter tidak dapat menolong kami; mereka putus asa. Datanglah seorang Cina (orang hukuman) yang bersahabat dengan kami, anak-anak. Dia menawarkan diri menolong saya. Orang tua kami menerimanya, dan saya sembuh. Apa yang tidak berhasil dengan obat-obatan kaum terpelajar, barhasil dengan “obat tukang jamu”. Ia menyembuhkan saya dengan menyuruh saya minim abu lidi sesaji kepada patung kecil dewa Cina. Karena minuman itulah saya menjadi anak leluhur suci Cina itu, yaitu Santik Kong dari Welahan.

Pemahaman Kartini akan ketuhanan membawanya pada sebuah pemahaman universal, bahwa semua diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Manusia dipersatukan dan dipersaudarakan. Agama diberikan Tuhan sebagai berkat bagi semua makhluk, dan manusia diciptakan tanpa tanpa melihat strata, pangkat, warna kulit, dsb. Dan keyakinan ini tidak berdiri sendiri dan tidak sekedar keberagamaan seseorang. Namun ia memberikan implikasi pada hubungan antar bangsa, antar budaya, antar agama, dan sebagainya. Sehingga tidak mengherankan jika Kartini mengritik tidak hanya ajaran Islam, namun juga Kristen. Kartini menginginkan agar agama-agama bisa saling bekerja sama demi kepentingan kemanusiaan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Meskipun Kartini mempunyai pemahaman bahwa semua manusia bersaudara karena satu Tuhan, namun bukan berarti ia tidak memahami realitas yang terjadi dalam hubungan antarumat beragama, seperti pernyataannya dalam surat yang ditujukan kepada Stella pada tanggal 6 November 1899 ketika jiwanya bergejolak dalam keraguan, Kartini menulis “Ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap, alangkah baiknya jika tidak pernah ada agama. Sebab agama yang seharusnya mempersatukan semua manusia, justru sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Orang-orang seibu-sebapak ancam-mengancam berhadap-hadapan, karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan Yang Esa, dan Tuhan Yang Sama.

Pergulatan spiritualitas Kartini tidak berhenti sebatas dirinya dan Tuhan. Namun juga pada praktik keberagamaan yang terjadi disekitarnya. Kartini sangat prihatin dan berpikir keras melihat persaingan sengit antar agama yang terjadi di masyarakat yang kemudian melupakan aspek kemanusiaan dari masyarakat sendiri. Bagaimana Kartini melihat para pemeluk agama saling berebut pengaruh, menghina dan membenci untuk menjadi agama yang paling banyak pengikutnya dan melupakan bahwa agama itu bersifat melayani dan penuh kasih sayang serta menjadi rahmat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dalam suratnya kepada Ny. Van Kol 20 Agustus 1902, Kartini menulis “... bahwa manusialah yang berbuat jahat, yang dengan sombong menggunakan nama Tuhan untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahat... bahwa pada mulanya semuanya bagus, tapi manusia membuat yang bagus itu menjadi buruk. Aduhai! Betapa tidak ada toleransi dari pihak kebanyakan orang yang memegang teguh agama!

Kegelisahan Kartini terhadap praktik keberagamaan di masa itu terus bergelut dipikirannya. Karena keyakinannya bahwa agama adalah jalan menuju kebaikan, sehingga ketika praktik-praktik keberagamaan itu sendiri menyalahi tujuan agama, hanya ada kegalauan, kegundahan dan kegelisahan. Dan kembali dalam suratnya kepapda Ny. Van Kol tanggal 12 Desember 1902, kartini menegaskan “...bukan agama yang tiada kasih sayang, melainkan manusia jugalah yang membuat buruk segala sesuatu yang semula bagus dan suci itu. Sepanjang hemat kami agama yang paling indah dan paling suci adalah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seseorang mutlak harus menjadi Kristen? Orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang penyembah berhala pun dapat juga hidup dengan kasih sayang yang murni.

Kartini menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama saja. Tidak ada satu agama yang lebih tinggi dari agama lainnya. Semua agama adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk mengabdi kepada-Nya. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Adriani pada tanggal 24 September 1902, dikatakan oleh Kartini bahwa semua agama menuju kepada kebaikan. “Betapapun jalan-jalan yang kita lalui berbeda, tapi kesemuanya itu menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu Kebaikan. Kita juga mengabdi kepada Kebaikan, yang tuan sebut Tuhan dan kami sendiri menyebutnya Allah.

Apabila Kartini menyebut tentang jalan-jalan yang berbeda, tetapi menuju tujuan yang sama, maka setidaknya hal itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang sinkretis. Namun dalam hal ini, sinkretisme Kartini bukanlah sinkretisme dogmatis, melainkan sinkretisme etis. Sinkretisme etis yang dimaksud adalah Kartini menganggap semua agama pada hakikatnya sama-sama mengajarkan kebaikan, namun seringkali justru pemeluknya sendiri yang membuat agama menjadi dipandang tidak baik karena perilakunya. Kartini memandang bahwa dalam setiap perbedaan agama ada suatu titik temu yakni mengenai ajaran kebaikan. Disinilah letak pemahaman Kartini yang meniadakan sekat antara agama dan kehidupan keseharian. Kartini memahami agama tidak secara dogmatis. Kartini memahami agama sebagai spiritualitas pribadi yang mengejawantah dalam sikap dan perilaku serta budi pekerti di kehidupan keseharian manusia. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Kartini menginginkan semua orang berdamai, tidak saling benci, tidak berperang, dan bersama-sama memikirkan masalah perbaikan kemanusiaan karena pada dasarnya semua agama menuju kepada kebaikan dan kesejahteraan manusia sebagai makhluk Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA
  • Karimah, Asma. Tragedi Kartini: Sebuah Pertarungan Ideologi. Bandung: Asy-Syaamil, 2001.
  • Soeroto, Sitisoemandari. Kartini: Sebuah Biografi. Jakarta: Gunung Agung, 1979.
  • Sumartana, Th. Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini. Jakarta: Grafiti, 1993.
  • Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk Bangsanya, terjemahan Sulastin Sutrisno. Jakarta: Djambatan, 1979.
  • Toer, Pramoedya Ananta. Panggil aku Kartini saja. Jakarta: Hasta Mitra, 2000