*Kustiah- www.Konde.co

Jakarta. Konde.co - Pendeta Magyolin Carolina, (41) atau biasa disapa Yolin dan suaminya Elang Dharmawan (39) adalah orang-orang yang kemudian ikut membangun toleransi di kampung Kramat Jati, Jakarta ini. Pendeta yang ditugaskan Majelis Sinode untuk memimpin jemaat di Gereja Kristen Pasundan ini awalnya kaget saat melihat beberapa ibu mengenakan kerudung memasuki gerejanya.


"Soalnya saya baru pertama kali melihat ada ibu-ibu berkerudung mau masuk gereja. Saya bertanya dalam hati, bener ini ibu-ibu berkerudung mau masuk gereja?" kata Yolin mengenang pengalaman pertamanya menjadi warga di Gang Dharma.

Rupanya, di gereja tersebut terdapat semacam aula yang biasa digunakan para ibu warga Gang Dharma untuk latihan paduan suara atau aktivitas lainnya seperti rapat.

”Saya merasa tenang dan damai begitu tahu kehidupan warga di gang ini begitu harmonis,” ujar ibu dua anak ini mengaku lega setelah awalnya kuatir keberadaannya diacuhkan warga.


Mendongeng di Sabtu Ceria

Semangat toleransi antar umat beragama yang tinggi inilah yang mendorong Pendeta Yolin untuk membuat komunitas Anak Sabtu Ceria (KASC). Komunitas yang didirikan pada 2012 ini beranggotakan puluhan anak-anak usia 3-12 tahun.

Awalnya, kegiatan mendongeng dilakukan di rumah dinas Yolin. Namun, seiring waktu anggota terus bertambah. Dan mengetahui rumah dinas yang ditempati Yolin tak terlalu luas untuk kegiatan mendongeng, maka Ketua RT dan tokoh agama kemudian mempersilakan PendetaYolin menggunakan Mushala Al Al Mukhlashiin yang letaknya 30 meter dari rumah Yolin.

”Selain tempatnya lebih luas, warga bisa memantau langsung kegiatan mendongeng. Ibu-ibu juga bisa ikut hadir mendampingi anak-anaknya tanpa curiga,” ujar tokoh agama Gang Dharma Ustad Harun.

Akhirnya mushala seluas 5x10 meter ini menjadi tempat tetap aktivitas anak-anak yang ingin mendengarkan dongeng Pendeta Yolin dan suaminya.

Setiap Sabtu belasan bahkan kadang puluhan anak berkumpul dengan suka cita. Sebelum acara mendengarkan dongeng dimulai anak-anak dibebaskan membaca buku terlebih dulu. Sementara para ibu disediakan buku resep masakan atau mendampingi anaknya membaca.

Amelia Fatih (12) salah satu anggota KASC mengaku senang bisa menjadi anggota kelompok dongeng. Selain mendapatkan wawasan, Amel mengaku menjadi tahu tentang banyak hal.

"Dari dongeng saya jadi tahu tentang sifat manusia, persahabatan, dan banyak lagi ," katanya.

Begitu juga Putri Mairisa Aprilianti (8). Anak kedua dari dua bersaudara ini mengaku tak pernah absen mengikuti KASC karena senang. Bahkan, baik Amel maupun Risa malah tak mempedulikan jika yang membawakan dongeng seorang pendeta.

Untuk itu, ia mengapresiasi upaya Pendeta Yolin yang menanamkan semangat bertoleransi dan kerukunan beragama kepada anak-anak. Toleransi, menurut Dandy, lebih tepat ditanamkan sejak usia dini. Sama seperti ketika orang tuanya mengajarkan kerukunan beragama kepada anak-anaknya.

"Nyatanya kami pun tak sadar memiliki pemahaman bertoleransi. Karena, kerja keras orang tua mengajarkan kepada kami sejak kecil," ujarnya.

Semangat toleransi sangat terasa di kampung ini. Tak heran jika semuanya betah tinggal disini. Bahu-membahu sesama umat yang berbeda agama sangat sekali terasa.(Selesai)



*Kustiah, Penulis seorang freelancer dan Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Mantan Jurnalis Detik.com 


(Foto Pendeta Yolin, Courtessy: Detik.com)
*Kustiah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Setiap kali menginjakkan kaki di kampung ini, saya merasa lega. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi warga Indonesia, penuh belas kasih, saling membantu dan dengan semangat toleransi yang tinggi. Inilah yang saya rasakan setiap kali bertandang di kampung ini:

Di tengah merebaknya isu intoleransi yang menyebar baik melalui orasi, media sosial, demonstrasi, kehidupan warga di Kramat Jati dengan latar belakang perbedaan agama ini hidup rukun memberikan warna lain, seperti oase di tengah padang pasir. Warga di Kramat Jati, Jakarta ini menjawab dengan tindakan nyata dan semangat cinta kasih.

Tak seperti kehidupan warga yang hidup di gang-gang di Jakarta pada umumnya. Warga Gang Eka Dharma yang terletak di RT 001 RW 08 Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur ini memiliki keistimewaan yang patut diteladani masyarakat Indonesia. Keistimewaan tak hanya lingkungannya yang bersih. Tetapi juga toleransi warga antar umat beragama yang tinggi.

Di gang ini kita bisa belajar banyak hal, menghargai perbedaan, menciptakan kehidupan yang harmonis, dan memahami pentingnya bertoleransi.

Suatu kali Ketua RT 001 Neng Harti (50) kaget. Tetangganya yang belum lama pamit pindahan ke Bekasi untuk menempati rumah barunya sudah kembali lagi menempati rumah kontrakan yang ditinggalkannya. Beruntung rumah petak yang dibiasa disewa bulanan ini belum diisi penghuni baru. 
Usut punya usut, kata Neng, tetangganya lebih memilih tinggal di Gang Dharma dengan menyewa rumah petak ketimbang tinggal di lingkungan baru di rumahnya di Bekasi.

”Katanya, di sini (di Gang Dharma) sudah kadung betah. Karena lebih harmonis, antar tetangga rukun, dan guyub,” ujarnya kepada penulis.

Menemukan Gang Eka Dharma tidaklah sulit. Karena, gang ini cukup mencolok dibanding gang lain. Meski sepanjang deretan depan gang tertutup toko percetakan yang selalu ramai dan sibuk, ada jembatan dengan pot bunga berjejer rindang memenuhi deretan pintu masuk gang yang bisa dijadikan penanda.

Jembatan yang menjadi pintu masuk gang di sisi kanan kirinya dipenuhi bunga hijau yang diletakkan di pot hitam berpenyangga besi. Berjalan ke dalam, gang yang hanya cukup dilewati satu motor ini asri dan bersih. Tak terlihat sampah plastik atau sampah lainnya terserak di sepanjang jalan gang. Juga tak tercium bau selokan seperti gang-gang di Jakarta pada umunya.

Ada dua plang penunjuk di pintu masuk gang, plang tertulis Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah dan plang penunjuk Mushala Al Mukhlashiin. Dua tempat ibadah ini berdekatan dan bertempat di RT yang sama, hanya sekitar 50 meter jaraknya.

Selain bersih kompleks rumah perkampungan di RT ini dikenal karena toleransinya. Warga berbeda agama di gang ini hidup rukun dan berusaha menanamkan cinta kasih antarsesama. 

Toleransi warga juga mewujud dalam hal bangun membangun. Dulu gereja seluas 20x20 yang jaraknya sekitar 100 meter dari mushala, menurut Neng dibangun bergotong royong bersama warga muslim dan nonmuslim. Begitu juga pembangunan mushala, warga non muslim ikut turut serta dalam pembangunannya. Banyak perempuan terlibat dalam pembangunan ini, mengajak perempuan lain saling bahu-membahu.

Menurut Neng Harti, Gang Dharma yang terdiri dari100 kepala keluarga atau sekitar 400 orang ini 50 persen beragama Islam, satu dua beragama Katholik, dan sisanya beragama Kristen. Meski terdapat dua agama yang memiliki pengikut sama besarnya, di RT 001 tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan agama.

"Semua berjalan tenteram dan damai," ujar Neng.

Jika Hari Natal tiba warga muslim akan mengunjungi warga yang merayakan Natal. Begitu sebaliknya. Jika Hari Lebaran, warga nonmuslim yang mendatangi rumah warga muslim. Ketenteraman dan suasana harmonis di RT 001 diakui pengurus RW Dandy Sendayu (46). 

Menurut Dandy, suasana di lingkungan tempat ia tinggal tak mudah ditemukan di tempat lain. Meski ajaran bertoleransi diajarkan dan selalu digemborkan ia masih sulit menemukan ketenteraman beragama dan bermasyarakat seperti yang ada di RT 001 (Bersambung).



*Kustiah, Penulis seorang freelancer dan Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Mantan Jurnalis Detik.com

Luviana- www.Konde.co

Dalam sekejap, wall sosial media seminggu ini diramaikan oleh adanya persekusi.  Ancaman persekusi kemudian beredar luas di facebook, dalam saat yang sama beredar nama-nama yang diancam untuk diburu. Beberapa diantaranya adalah perempuan.

Apakah persekusi? Persekusi adalah tindakan pemburuan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga negara. Hal ini didasarkan atas upaya segelintir pihak yang melakukan pemburuan dan menangkap seseorang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ulama dan agama. Penilaian penghinaan ini sangat subyektif dan didasarkan rasa tidak suka dari pihak tersebut. 

Perempuan bisa menjadi korban dari persekusi ini, padahal ungkapan di facebook atau sosial media merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Di luar itu, tulisan-tulisan soal persekusi yang beredaar meluas di sosial media sangat mengancam dan menakut-nakuti perempuan. Karena persekusi ini tidak hanya dilakukan di sosial media, namun kemudian berlanjut, menjalar di dunia nyata. Ancamannya nyata di sekeliling kita.Jika terkena persekusi, maka akan banyak perempuan yang diancam secara fisik maupun psikis. Di luar ancaman kebebasan berekspresi, ini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET),  sebuah jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara  meminta pemerintah Indonesia mewaspadai aksi-aksi persekusi  ini.

Aksi persekusi ini merupakan bagian dari Efek Ahok (The Ahok Effect). Tindakan persekusi ini menurut pendataan Damar Juniarto, Koordinator SAFENET sudah menyebar merata di seluruh Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata.

“Latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini muncul sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama/Ahok ke pengadilan dengan pasal penodaan agama, muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU Informasi Transaksi Elektronik atau ITE,” ujar Damar Juniarto.

Lalu setelah Ahok divonis bersalah, muncul tindakan persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama/ulama di media sosial. Dalam 2 hari ini tindakan ini massif dilakukan. Data SAFENET menyebutkan bahwa persekusi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Lewat Facebook Page, admin mentrackdown orang-orang yang menghina ulama/agama

2. Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor/rumah

3. Menginstruksikan massa untuk melakukan aksi geruduk ke kantor/rumah yang disasar

4. Dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP

Damar Juniarto mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya persekusi ini tidak dilakukan karena bila mengacu pada proses hukum yang benar (process due of law) apabila menemukan posting menodai agama atau ulama:

1. Melakukan somasi

2. Melakukan mediasi secara damai, bukan digruduk massal

3. Bila mediasi tidak berhasil, barulah melaporkan ke polisi

4. Mengawasi jalannya pengadilan agar adil


Ancaman Persekusi

SAFEnet mengkhawatirkan bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi.  Ancaman serius ini antaralain yaitu terjadinya tekanan massa atau mobokrasi atau tidak adanya kepatuhan hukum, padahal Indonesia adalah negara hukum.

“Proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa (mobokrasi), tidak ada kepatuhan hukum padahal Indonesia adalah negara hukum, tidak terlindunginya warga negara karena absennya asas praduga tak bersalah, terancamnya nyawa target karena tindakan teror.”

Bila ini dibiarkan maka akan mengancam kebebasan berpendapat secara umum. Oleh karena itu, SAFEnet mendesak Pemerintah Indonesia dan secara khusus pada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum yang serius pada tindakan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir pihak ini.

Yang kedua meminta Menkominfo untuk melakukan upaya yang dianggap perlu untuk meredam persekusi memanfaatkan media sosial ini karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi

Selanjutnya meminta Pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi ini, termasuk diantaranya perempuan.  Karena setiap orang harus dijamin untuk dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

Sica Harum- www.Konde.do

Entrepreneur itu mindset. Jadi seorang pegawai pun sah-sah saja dan justru lebih baik jika punya mindset entrepreneur.
Seperti apa?

Ya yang bergerak terus untuk menjajal solusi dari semua peluang -yang umumnya timbul saat krisis- atau malah menawarkan solusi baru.

Saya pernah datang dalam gelaran Startup Lokal beberapa tahun lalu yang menyajikan tema Kartini di Era Digital. Yang bicara, Shinta Dhanuwardoyo, salah satu perintis tech-startup di Indonesia.

Anyway, Shinta termasuk orang lama di jagat tech-startup Indonesia. Tahun 1996, ia sudah mendirikan Bubu.com, sebuah perusahaan yang khusus menyediakan layanan pembuatan website.

Shinta cerita susahnya cari klien saat itu. Pasarya belum terbentuk, lha wong internet juga baru-baru ada. Maka ia harus membuatkan sejumlah website gratis untuk beberapa perusahaan sebagai bagian dari edukasi.

Kepada setiap calon klien yang ia jumpai, ia harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu internet dan apa itu website.

Yang sudah ada konsumennya saja, belum tentu bisnis bisa jalan. Apalagi yang belum ada konsumennya?Sebab kita tahu, bisnis itu dimulai bukan pada saat kita berhasil bikin produk, tapi saat ada klien yang beli produk kita. Dan situasi ini, harus terus diuji.

Bagaimana cara mengujinya?

Kalau bidang jasa, langsung saja uji pasar dengan menawarkan jasa yang kita bisa. Kalau ada peminatnya, bisa dibilang ada peluang bisnis. Baru pikirkan bagaimana menduplikasi. Cara Shinta patut dicoba jika jasa kita termasuk masih jarang. Sebab portofolio itu penting, kan?

Dari situlah, peluang bisa terbuka. Kalau sudah ada contoh, dan sudah teruji.  Susah di awal, seperti minim modal kerja, itu biasa. Tapi jangan kecil hati dulu.
Intinya, teruslah bergerak. Sekecil apapun langkah yang dibuat, atau sekecil apapun nilai nominal yang didapat, kita sudah lebih jauh dari pencapaian kemarin, atau pemasukan kita sudah bertambah dibandingkan kemarin.

Selamat bergerak perempuan, setuju ya jika kita harus selalu berani untuk mencoba...





(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)


Apa yang menyembuhkan luka hatimu? Kata seorang ibu kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu hanya menjawab kecil, “Sebuah kata dari  ibu.”


*Almira Ananta- www.Konde.co

Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman perempuan yang sudah lama tak bertemu ibunya. Jarak luar negeri ke Indonesia yang jauh, tak bisa membuatnya sewaktu-waktu bisa bertemu ibunya. Juga kesibukannya bekerja dan belajar disana.

Memang saat ini sudah ada handphone yang kita bisa setiap saat melakukan video call, atau telepon, Whats App yang semakin murah dibandingkan dulu.

Namun tetap saja, ia harus bertemu,” Pertemuan tak tergantikan dengan apapun.”

Maka, teman saya ini harus menabung agar bisa sering pulang. Tidak hanya setahun sekali ketika lebaran tiba. Padahal, ia bercerita ketika kami bertemu di satu siang di kantor tempat saya bekerja saat ini, ia bisa bercerita dengan siapa saja. Namun karena kebiasaan bercerita hal-hal yang remeh dari ia kecil, ia ceritakan kepada ibunya, maka ketika ada masalah, ibunyalah yang ia cari.

Seorang teman saya yang lain  selalu meledek,” Kalau lagi senang, yang kau ingat pasti suami dan anakmu, tapi kalau sedih, yang kau ingat hanya ibumu. Bener gak?.”

Ada banyak ujaran memang mengatakan hal ini: seorang anak hanya ingat ibunya ketika ia sedih. Namun ketika ia lagi senang, ia gak ingat ibunya lagi.

Teman saya, juga teman perempuan saya yang lain banyak yang menggeleng. Ada banyak hal yang selalu mengingatkan mereka tentang ibu, orang yang selalu menjadi tempat untuk mengeluh. Orang yang selalu menjadikan kuat bagi pijakan baru.

Hanya satu kata yang menyembuhkan semuanya: Sebuah kata dari Ibu.

Mungkin bukan kalimatnya, namun sosok, seseorang yang selalu menerima kita apa adanya adalah ibu. Tak peduli malam berganti petang atau badai menjemput dan matahari menghilang.

Aku pengin ketemu ibu, pengin mendengar kata-kata ibu. Itu kalimatnya, suaranya terdengar sedih, jauh dari ibu. Ia baru saja pulang dari tempatnya kerja, kesepian di ujung Minggu. Setiap mau puasa, setiap mau lebaran, selalu ingat sekali ibu.

Di sebuah senja yang sebentar lagi pulang.


*Almira Ananta, Blogger dan Traveller

(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)


Luviana- www.Konde.co

Perempuan kerap kali terjerat pasal-pasal represif UU ITE Nomor 11/2008 dan kriminalisasi terhadap para perempuan ini seringkali merugikan kebebasan ekspresi perempuan.

Dari survei tahun 2016 yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna, dimana 47,5% atau sebanyak 63 juta lebih pengguna adalah para perempuan.

Survei tersebut juga menyebutkan  bahwa Ibu rumah tangga adalah pengguna kedua terbesar di Indonesia yakni sebanyak 22 juta pengguna. Hal tersebut menandakan kehadiran perempuan dalam internet di Indonesia cukup signifikan dan karenanya memiliki kerentanan untuk dijerat dengan pasal-pasal represif dalam UU ITE.


Perempuan, Internet dan Kasus Hukum



Dalam catatan SAFEnet sejak 2008 sampai Mei 2017 tercatat paling tidak ada 37 pengaduan (19,37% dari total 191 pengaduan) yang menyeret perempuan ke ranah hukum dengan pasal-pasal represif di dalam UU ITE.  Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet menyatakan bahwa kasus-kasus yang menerpa perempuan ini kebanyakan melukai asas keadilan.

“Kasus terakhir yang cukup menyentak kita adalah kasus Ibu Yusniar, seorang ibu rumah tangga biasa yang diseret ke pengadilan oleh anggota DPRD Jeneponto Sudirman Sijaya dengan pasal pencemaran nama. Sekalipun tidak ada namanya disebut dalam postingan yang dibuat ibu Yusniar dan ibu Yusniar akhirnya menang di pengadilan PN Makassar, ia sempat ditahan selama 30 hari untuk ekspresi kekesalannya atas tindakan perusakan rumah orang tuanya di media sosial. Tekanan psikologis selama di penjara dan stigma sosial yang melekat pada ibu Yusniar sebagai orang yang pernah dipenjara merupakan beban tersendiri yang harus ditanggungnya,” ujar Damar Juniarto.

Ibu Yusniar jelas bukan yang pertama, karena sebelumnya ada kasus Prita Mulyasari, Ira Simatupang, Ervani Emy Handayani, ibu Wisni Yetti dan lainnya. Mereka semua merasakan betapa hukum dan keadilan begitu tidak berpihak pada perempuan, apalagi yang melaporkan mereka adalah orang-orang yang berkuasa.

kasus yang menimpa Ervani Emi Handayani,ibu rumah tangga asal Dusun Gedongan, Desa Bangunjiwo, Kecataman Kasihan, Bantul, yang ditahan karena komentarnya di Facebook. Ia kemudian dilaporkan oleh salah satu pegawai di perusahaan yang telah memecat suaminya.

Lalu kasus yang menimpa Imeda Syahrul Wahab yang membuat meme tentang polisi di Ponorogo, kasus Faike seorang perawat di Jember, juga kasus yang menimpa Mantan dokter RSUD Tangerang, Dokter Ira Simatupang.


Ibu Nuril, Korban Pelecehan Seksual

Kasus yang dialami Ibu Yusniar juga bukan yang terakhir karena baru-baru ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat terjadi pengadilan atas ibu Nuril, mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha yang diseret ke pengadilan dengan sangkaan pasal 27 ayat 1 UU ITE atau menyebarkan materi asusila oleh H Muslim mantan atasannya di SMAN 7 Mataram.

Rudy Lombok dari SAFEnet Lombok menyatakan, jika merujuk pada kronologi yang disampaikan ibu Nuril, materi asusila tersebut adalah rekaman perkataan H Muslim atas perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya yang disampaikan ke Ibu Nuril dan rekaman tersebut bukan disebarkan oleh Ibu Nuril melainkan disalin oleh orang lain yang meminjam HP miliknya.

“Karena rekaman tersebut kemudian beredar luas, H Muslim kemudian dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Karena dendam dimutasi itulah, H Muslim berupaya mengkriminalisasi Ibu Nuril dengan memakai pasal 27 ayat 1 di dalam UU ITE,” ujar Rudy Lombok.

Atas proses kriminalisasi tersebut Ibu Nuril kini sedang menghadapi persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram dan sejak 24 Maret 2017 ia sudah mendekam di tahanan sampai sekarang. Hal itu terjadi karena ancaman hukuman terhadap dirinya adalah 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 milyar apabila terbukti bersalah. Tekanan psikologis sudah dirasakan oleh Ibu Nuril selama hampir 2 bulan di penjara.

Selain itu, dampak negatif dari penahanan Ibu Nuril adalah kesulitan keluarganya yakni suami dan 3 anaknya yang kini dilanda kesulitan keuangan karena suaminya yang tadinya bisa bekerja di Pulau Gili Air, terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di Mataram dan sampai sekarang masih kesulitan menemukan pekerjaan baru.

SAFEnet juga mencatat belakangan ini jumlah pengaduan dengan UU ITE di Provinsi Nusa Tenggara Barat melonjak sangat tinggi dan kebanyakan tidak memenuhi unsur pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan UU ITE. Menurut pemberitaan di media https://kicknews.today/2017/01/16/23803/ pada tahun 2016 di Polda NTB tercatat ada 86 kasus yang terjadi. Itu menandakan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan juara kasus pelanggaran ITE se-Indonesia.


Kasus Kriminalisasi Perempuan

Oleh karena itu, SAFEnet dan Paguyuban Korban UU ITE mengecam keras kriminalisasi dan ketidakadilan yang terjadi atas ibu Nuril dan kami mendesak kepada pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk mengabulkan penangguhan tahanan kepada Ibu Nuril atas dasar kemanusiaan dan jaminan akan mematuhi hukum, mengadili dengan bijak dan memberikan kebebasan bagi Ibu Nuril yang jelas-jelas merupakan korban dan bukan merupakan pelaku kejahatan dalam kasus yang dihadapinya.

Selain itu Ervani Emy Handayani dari Paguyuban Korban UU ITE atau PAKU ITE,  juga meminta Komnas Perempuan dan jaringan aktivis perempuan untuk memberikan perhatian dan advokasi pada kasus ibu Nuril ini yang di dalamnya nyata jelas terjadi kekerasan berbasis gender (gender-based violence) berupa pemaksaan kehendak atasn ke bawahan, pengkriminalisasian atas diri Ibu Nuril.

“Selanjutnya mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengawasi secara ketat aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal UU ITE yang kerap kali mengesampingkan asas keadilan dan aturan hukum yang berlaku,” ujar Ervani Emy Handayani.

Dan Menkominfo dan Komisi I DPR RI untuk sekali lagi merevisi UU ITE dan mencabut pasal-pasal karet yang meresahkan dan telah begitu sering dipelintir oleh banyak pihak untuk kepentingan yang melanggar hukum daripada memenuhi asas keadilan yang bisa melindungi pengguna internet di Indonesia.




Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – foto-foto laki-laki telanjang, tiba-tiba beredar secara meluas. Foto ini beredar di sosial media yang kemudian dikomentari oleh banyak orang, dan dicaci maki. Tanpa tahu fakta yang terjadi di lapangan, banyak yang mencaci maki dan membenarkan apa yang dilakukan polisi yang telah menangkap para laki-laki ini.

Beredarnya foto ini jelas membuat keprihatinan mendalam, seperti tidak ada makna privasi dalam relasi di depan publik. Ini dirasakan betul oleh para aktivis hak asasi manusia ketika melihat beredarnya foto ini. Karena banyak komentar yang kemudian bernada melecehkan, memberikan stempel sebagai manusia yang haram hukumnya. Inilah yang saya ikuti di sosial media.

Padahal foto-foto ini merupakan foto 141 orang pengunjung Atlantis Gym & Sauna di Jakarta Utara yang  ditangkap dan diturunkan martabat dirinya oleh aparat kepolisian secara semena-mena.

Ke-141 orang ini digelandang ke Polres Jakarta Utara dengan menggunakan Kopaja lalu diperiksa dalam keadaan telanjang dan berpindah dari satu ruang ke ruangan lain untuk alasan pemeriksaan tanpa mengenakan pakaian.

Lalu ke-141 orang in dipotret dalam kondisi tidak berbusana dan disebarkan/diviralkan melalui pesan singkat, media sosial maupun pemberitaan. Polisi juga menolak pendampingan yang diajukan oleh tim kuasa hukum mereka yang ditangkap tanpa alasan jelas ini.


Penangkapan Sewenang-Wenang dan Pelanggaran Hak Privasi

Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap kelompok minoritas identitas & seksual mendampingi penangkapan sewenang-wenang terhadap kurang lebih 144 pengunjung Atlantis Gym & Sauna pada 21 Mei 2017 pukul 20.00.

Penggerebekan ini dilakukan oleh Opsnal JATANRAS & RESMOB Polres Jakarta Utara pimpinan Kasat Reskrim AKBP Nasriadi. Korban ditangkap dan dibawa ke Polres Jakarta Utara dengan menyita seluruh barang miliki korban untuk dijadikan alat bukti.

Penangkapan ini menurut kepolisian dilakukan karena korban melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 UU No 4 th 2008 tentang Pornografi & Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat 2 tentang penyedia usaha pornografi.

Lini Zurlia yang mewakili koalisi menyatakan bahwa kepolisian juga sempat menolak pendampingan dari salah seorang Advokat perwakilan Koalisi terhadap beberapa orang korban yang kabarnya dibawa ke Kementerian.

“Penangkapan ini adalah preseden buruk bagi kelompok minoritas gender & seksual lainnya. Penangkapan di ranah paling privat ini bisa saja menjadi acuan bagi tindakan kekerasan lain yang bersifat publik,” ujar Lini Zurlia.

Oleh sebab itu,Yulia Rustinawati yang juga mewakili Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Gender & Seksual menyatakan bahwa mereka mengecam tindakan sewenang-wenang tersebut.

“Kami meminta semuanya  untuk tidak menyebarkan data peribadi korban, karena ini adalah bentuk ancaman kemanan bagi korban dan pelanggaran hak privasi setiap warga Negara.  Tidak menyebarluaskan foto dan atau informasi lain yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan korban dan memenuhi hak praduga tak bersalah bagi korban dan segera melepaskan para korban.”


Pencambukan di Aceh

Sementara lebih dari 80 organisasi dan individu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi/Gema Demokrasi mengecam persekusi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang semakin memburuk di Indonesia.

Minggu lalu pada tanggal 23 Mei 2017, dua orang laki-laki dihukum cambuk di Aceh oleh karena perbuatan orientasi seksualnya.Ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi, orang dicambuk di depan banyak orang, dan kemudian dipertontonkan dan ditertawakan.

Dhyta Caturani dari Gema Demokrasi mengecam keras tindakan  sewenang-wenang dan berlebihan karena ada prinsip dan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu Gema Demokrasi juga mendesak Presiden Jokowi dan jajarannya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok LGBT, serta menghormati ranah privat warga negara.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)
Sica Harum- www.Konde.co

Lidah saya, menyukai rasa manis. Tergila-gila rasa asin, dan bisa menoleransi rasa asam.

Namun satu dan lain hal, mungkin karena perasaan mellow seharian kemarin, mungkin karena satu dan lain kejadian yang membuat saya gusar, -tentang menjadi umat mayoritas di negeri ini- saya mulai berusaha berhenti sepenuhnya untuk menambah aksesoris pada satu dan banyak hal.

Dalam hidup. Dalam keseharian.

Karena itu barangkali, pagi ini, saya urung menambahkan gula pada secangkir kopi dengan uap panas yang masih mengepul. Tidak juga krimer. Tidak juga susu kental manis.

Saya mau berdamai dengan rasa pahit.

Memahami tentang rasionalitas, adalah salah satu hal yang pahit. Manusia diciptakan dengan alat pikir. Kita belajar belasan (atau mungkin puluhan) tahun untuk menjadi manusia yang rasional. Memilah mana yang benar dan salah. Berusaha menyelaraskan dengan mana yang baik dan buruk.
Tapi kita juga belajar, di mana-mana, rasionalitas tidak bisa menang atas emosionalitas. Pelaku dunia bisnis pasti khatam dengan hal ini, apalagi pelaku kegiatan periklanan. Itulah kenapa, pesan yang sangat rasional harus dibalut sedemikian rupa -bahkan norak dan kampungan- demi relevansi yang menyentuh audiens.

Apakah rasionalitas berkolerasi dengan tingkat pendidikan?
Tidak juga. Kita banyak melihat mereka yang berpendidikan tinggi pun sering gagap menegakkan argumentasi. Kita banyak melihat perempuan, kelompok minoritas yang diremehkan dengan berbagai argumentasi rasional.

Apakah rasionalitas berkolerasi dengan tingkat penghasilan?
Tidak juga. Mereka yang punya banyak penghasilan bisa jadi malah jadi pemodal untuk hal-hal yang irasional.

Dan barangkali, alasan mencintai negeri inipun semakin tidak rasional.

Lahir dan besar di sini,  sebutan ‘perempuan Indonesia yang beragama Islam’ terasa lebih relevan bagi saya, ketimbang sebaliknya: ‘orang Islam yang berwarganegara Indonesia’.

Kita bisa memilih menjadi warga negara mana berdasarkan alasan-alasan rasional. Misalnya karena tawaran kehidupan yang lebih mudah.

Dan, sekarang saya ingin mencintai negeri ini untuk alasan-alasan sederhana saja. Karena sisi rasional seperti berhenti pada semua karya luar biasa yang menurut saya esensial, namun tenggelam dalam ingar bingar hal-hal yang sengaja dibuat rumit dan kompleks.

Saya menyesap kopi pahit sambil melihat tayangan langsung mereka yang menyanyikan lagu-lagu toleransi hari ini. Lagu-lagu yang melambangkan perdamaian, yang memperjuangkan perempuan dan kelompok minoritas.

Untuk itu semua, untuk segala alasan irasional, saya akan berdamai dengan rasa pahit.  Karena memang itu adanya, sembari mengumpulkan semangat dan nyali untuk tetap optimis.

Melanjutkan hidup.
Melanjutkan perjuangan mencintai toleransi di negeri ini. Mencintai orang-orang yang memperjuangkan perempuan dan kelompok kecil di negeri ini.



Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi


foto : kopitravel

*Jony Eko Yulianto - www.Konde.co

“Perempuan itu diibaratkan seperti burung phoenix. Dia harus cantik, tetapi juga kuat di saat yang bersamaan. Selamat menjalani hari ini, perempuan-perempuan hebat. Di tangan kita masa depan bangsa ini berada”.

Kutipan di atas saya ambil dari catatan gambar (caption) salah satu foto di Instagram Veronica Tan (@veronicabtp), istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Melalui foto yang diunggah pada 29 Maret 2017 ini, Veronica menggambarkan dua tipologi kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan, yakni cantik dan kuat, melalui metafora burung phoenix.

Pemilihan Burung Phoenix sebagai metafora untuk memotret kepribadian perempuan ini tergolong unik, mengingat perempuan kerap digambarkan dengan jenis burung lain. Merak misalnya, pernah digunakan oleh Peter Popham dalam karyanya, The Lady and The Peacock: The Life of Aung San Suu Kyi sebagai metafora dalam menegaskan karakter penerima Nobel Perdamaian asal Burma tersebut.

Merpati, melalui istilah “jinak-jinak merpati”, lazim dipakai dalam Sastra Indonesia untuk menggambarkan fluktuasi afeksi perempuan dalam menjalin relasi. Simak pula bagaimana Cary Anderson, melalui bukunya The Eagle Lady, menunjukkan ketangguhan Jean Keene yang ia gambarkan bagai burung elang liar.

Maka menggunakan Phoenix sebagai objek metafora untuk menjelaskan eksistensi perempuan adalah hal yang menarik untuk dibahas. Namun demikian sebelum berdiskusi lebih lanjut, sebenarnya ada dua pertanyaan mendasar terkait isu metafora Burung Phoenix ini: Sejauhmana kita dapat mengeksplorasi makna perempuan cantik dan kuat dalam kacamata Burung Phoenix? Apakah cantik dan kuat yang diulas dalam hal ini adalah sesuai dengan makna universal yang biasa kita pahami atau ada makna khusus di dalamnya?

Pertanyaan di atas penting untuk kita ulas karena memahami metafora memerlukan sebuah pemahaman yang kontekstual. Karin Moser, melalui karyanya Metaphor Analysis in Psychology, menjelaskan sebuah prinsip dalam memahami simbol-simbol metafora: Penciptaan metafora adalah hasil imaji kognitif yang sangat dipengaruhi budaya (culturally constructed). Maka, cara memahami metafor yang paling ideal sebenarnya adalah dengan memahami konteks dan latar belakang budaya yang membentuknya.

Phoenix dalam Pandangan Tionghoa
Phoenix sebenarnya merupakan karakter mitologi Yunani yang secara alegoris melambangkan kelahiran baru. Konon setelah hidup selama 500-1.500 tahun, Phoenix akan mati dengan cara membakar dirinya sendiri. Melalui abu sisa pembakaran tersebut, lahirlah Phoenix muda. Inilah yang menjadikan burung ini kerap pula digunakan sebagai lambang keabadian dan pengorbanan.

Dalam kebudayaan populer, penyair legendaris William Shakespeare membuat puisi berjudul The Phoenix and The Turtle untuk menggambarkan kematian cinta sejati. Sementara itu, Edith Nesbit, mengarang The Phoenix and The Carpet untuk menjelaskan nilai-nilai persahabatan Phoenix dengan seorang anak. Dalam novel Harry Potter, J.K. Rowling menciptakan karakter Phoenix bernama Fawkes yang digambarkan sebagai burung kuat dan loyal.

Dalam kebudayaan Cina, Burung Phoenix memiliki penekanan makna alegoris lain. Burung yang di kalangan pengamat budaya negeri Tirai Bambu disebut sebagai Feng Huang ini merupakan satu dari empat makhluk supranatural bersama dengan naga (liong), kilin (qilin), dan kura-kura (gui). Burung Phoenix memiliki kedudukan tinggi karena dipakai sebagai motif kain yang hanya boleh dipakai oleh para permaisuri Cina.

Wujud Burung Phoenix dalam kebudayaan Cina digambarkan memiliki kepala burung pelikan, berleher seperti ular, berekor bagai sisik ikan, bermahkotakan burung merak, dan memiliki lima warna bulu yang melambangkan lima nilai luhur. Kepalanya adalah lambang kebajikan, sayapnya adalah tanggung jawab, punggungnya adalah perbuatan baik, dadanya adalah kemanusiaan, dan perutnya adalah sifat yang terpercaya. Karenanya, ia adalah jenis burung paling terhormat diantara segala makhluk. Ia adalah simbol perempuan yang sempurna.

Bagaimana kita kemudian menjelaskan keterkaitan alegori-alegori Burung Phoenix di atas dengan eksistensi kiprah perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana menjadi kegelisahan Veronica Tan? Sejauhmana pemilihan metafora tersebut relevan memotret situasi perempuan saat ini?

Mendobrak Langit-langit Kaca
Jika kita menggunakan kacamata kesetaraan hak-hak perempuan dalam berkiprah di level kepemimpinan sebagai kacamata analisis, niscaya kita akan lebih dapat memahaminya (Baca pula artikel “Perempuan Masih Tertinggal”, Kompas 31 Maret 2017). Indeks Melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017) dari Bank Dunia misalnya, menemukan adanya kecenderungan bahwa kebijakan-kebijakan dalam wirausaha yang berlaku di 155 negara cenderung merepresentasikan kesenjangan keadilan yang dialami oleh perempuan dalam berwirausaha.

Selain itu, ditemukan pula bahwa perempuan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memulai sebuah usaha dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya dalam hal registrasi korporasi. DBI 2017 menemukan adanya perbedaan persyaratan registrasi yang harus dipenuhi jika sebuah korporasi dimiliki oleh seorang wirausahawan perempuan. Di beberapa negara, seorang wirausahawan perempuan diminta untuk menambahkan surat persetujuan dari suami.

Contoh lainnya yang menarik untuk diangkat adalah tentang perbedaan perlakuan terhadap wirausahawan perempuan dalam hal akses terhadap kredit. Pihak pemberi kredit kerap over-fokus apakah perusahaan dimiliki oleh sang perempuan atau milik suaminya. Beberapa fakta menunjukkan bahwa rasio persetujuan kredit lebih tinggi diberikan kepada wirausahawan laki-laki dibandingkan dengan wirausahawan perempuan.

Michelle Ryan dan Alexander Haslam, dua ilmuwan psikologi sosial dunia, memperkenalkan sebuah terma menarik untuk menjelaskan fakta di atas: fenomena langit-langit kaca (glass ceiling phenomenon). Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki kecenderungan tidak dapat memiliki kiprah sampai ke puncak karena kerap kali tertahan oleh langit-langit kaca.

Penahan ini dimetaforakan sebagai kaca karena tidak nampak, tetapi dapat dirasakan secara nyata. Wujudnya dapat berupa ketidakpercayaan dari pimpinan atau bawahan atau adanya pandangan konvensional bahwa peran perempuan sebaiknya hanya di balik layar mengerjakan tugas-tugas domestik.

Maka jika kita menggunakan Burung Phoenix sebagai pisau analisis metafor, interpretasi cantik dan kuat dalam konteks perempuan sebagai pemimpin setidaknya memunculkan dua poin refleksi. Pertama, perempuan yang cantik sekaligus kuat adalah ketika ia mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan, menghadapi dan bahkan mendobrak setiap penahan kasat mata, untuk tetap memberikan karya terbaik dalam bidangnya masing-masing seperti Phoenix yang hidup ribuan tahun.

Kedua, seorang perempuan dapat disebut cantik dan kuat ketika dengan segenap tanggung jawab dan pengorbanannya ia berupaya menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, sebagaimana Burung Phoenix yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk melahirkan Phoenix-Phoenix muda.

Jadi, penggunaan Burung Phoenix sebagai metafor ini relevan untuk semua perempuan, terlepas dari apakah ia memilih berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Ketika ia melakukan berbagai kebajikan, menunjukkan tanggung jawab, memberikan manfaat luhur bagi orang-orang di sekitarnya, ia adalah Phoenix yang cantik sekaligus kuat.

Damai di bumi.

*Jony Eko Yulianto, Dosen psikologi sosial, kolumnis surat kabar, penikmat durian dan terang bulan keju, suporter Barcelona, dan mengidolakan Xavi Hernandez.
*Ika Ariyani- www.Konde.co

Belakangan aku sering menjadi tempat curhat dari saudara dan teman-teman perempuan. Rata-rata semua curhat soal masalah hubungan yang renggang, sakit hati, marah, putus asa kepada orang terdekatnya entah keluarganya sendiri, atau pasangannya.

Mungkin karena rumahtanggaku juga tidak harmonis, sehingga mereka merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya kepadaku. Aku tidak pernah keberatan, tapi aku ini bukan tipe orang yang bisa hanya mendengarkan dan berkata,Sabar ya..” atau “Berdoa pada Tuhan ya,” setelah mereka selesai bercerita.

Aku juga bukan tape recorder atau badut penghibur. Maka jika bercerita padaku, aku akan bantu cari akar masalahnya dan kukatakan pendapatku yang sebenarnya, walau mungkin pahit.

Perempuan butuh teman bicara. Dan aku sering jadi teman bicara mereka. Ada yang minta saran, ada juga yang ingin sekedar didengarkan.

Meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain bercerita tentang dirinya sendiri memang membutuhkan waktu. Namun ada banyak hal yang kupelajari dari sini:


1.     Banyak Perempuan Berulang Menceritakan Masalah yang Sama
Sejumlah teman perempuan ada yang bercerita sambil menangis tersedu-sedu, bahkan histeris ketika menceritakan pasangannya. Betapa ia sangat disakiti dan ingin segera keluar dari persoalannya.
Aku dengan sabar mendengarkan dan mendukung keputusannya untuk memilih hidup sendiri. Walau tak berapa lama ia kembali mesra dengan pasangannya. Lalu tak berapa lama lagi setelah itu, ia kembali cerita mengenai masalah yang sama. Dan begitu seterusnya.

Kadang memang saya sedih mendengarnya, dalam hati saya selalu ingin bilang: kenapa tidak katakan saja kalau masih mencintai pasangannya, dan tidak ingin meninggalkan? Tidak semua orang yang disakiti oleh pasangannya harus berakhir dengan meninggalkan pasangannya kan?

Ada banyak cara memperbaiki hubungan. Namun rata-rata para perempuan yang saya temui ini adalah perempuan yang tahan penderitaan. Dari curhatnya, mereka orang yang tahan menderita.

Kuakui, tidak semua orang mudah untuk mengabaikan perlakuan tidak adil yang dialaminya. Ada yang kuat dan mengabaikan, ada yang perlu teman bicara atau pendengar. Aku cuma ingin agar mereka menjadi kuat, bukan kuat dalam arti bersabar dan bertahan mendapat perlakuan buruk, tapi agar mereka juga bisa kuat untuk lepas dari masalahnya.


2.     Minta saran
“Say, ada waktu nggak? Aku mau curhat nih.”
Reaksi alamiku kalau mendengar kalimat ini pastilah aku berpikir kalau temanku sedang membutuhkan bantuanku atau saran dariku. Setelah cerita panjang lebar, maka akupun memberi saran sebisaku.

Walau ini kadang sulit mereka terima, karena problemnya kadang kompleks dan tak sama. Ada juga yang mendengarkan saranku tapi tak pernah dilakukan, dan kadang datang kembali padaku dan bercerita hal yang sama. Saya paham, betapa kompleksnya persoalan perempuan.


3.     Terlibat dalam Konflik
Sejumlah teman perempuan juga kadang melibatkan kita dalam konfliknya.  Tak mudah memang menemukan orang yang mengerti kita, apalagi berharap mereka memberikan jawaban dan membuat kita lega.

Mereka tidak bisa disalahkan. Kultur yang begitu jahat mendidik perempuan untuk harus bersabar dan menjadi orang ‘baik’, menurut pada orangtua, dan setelah menikah, perempuan harus menurut pada suami. Kalau mereka tidak menurut, maka berbagai sindiran dan julukan yang menyakitkan diberikan pada mereka dan akan membuat mereka merasa tertolak bahkan oleh lingkungan terdekatnya.

Betapapun kita menyayangi seseorang, bila ia secara sadar atau tidak sadar menyakiti, ungkapkanlah, bicara pada orang yang menyakiti kita, speak up!


4.     Ada yang Sulit Berbicara

Namun di luar semua itu, ada banyak teman perempuan yang enggan berbicara karena takut akan mendapatkan reaksi yang tidak diinginkan seperti ditinggalkan, mendapat kekerasan verbal dan fisik, atau diabaikan.

Lalu, bagaimana caranya? Setiap kasus memang memerlukan pendekatan yang berbeda. Tapi yang paling ingin aku sampaikan kepada sahabatku, saudaraku, atau anak perempuanku kelak, jangan pernah biarkan dirimu sakit karena perbuatan orang lain. Siapapun orangnya, tidak berhak menyakitimu. Jika perlakuan buruk itu sangat mengganggumu, pertanyaanku cuma, "Kenapa mau??”.
Jangan diam saja, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalanmu. Kita harus melakukan sesuatu, jangan terus-terusan berharap keadaan berubah esok hari, ditambah berharap ada orang yang akan menyelamatkan hidup kita.

Tidak akan ada yang memujimu karena kamu kuat dan tahan menderita, lagipula untuk apa pujian itu, kalau toh yang kamu dapatkan hanya rasa sakit?


*Ika Ariyani, Saat ini sedang mempelajari Human Resource dan fakta sosial perempuan Indonesia. Sehari-hari tinggal di Surabaya, Jawa Timur

(Poster : Karya Tony Surya Alumni Universitas Ciputra Surabaya)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Menguatnya fundamentalisme agama yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan ini, telah menghancurkan demokrasi bagi perempuan Indonesia.

Solidaritas Perempuan mempunyai catatan untuk ini, hal ini mulai terlihat dari momentum Pilkada DKI Jakarta,  pembubaran berbagai forum diskusi, pembubaran  Organisasi Masyarakat (Ormas), pemblokiran  situs online, pembiaran Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Diskriminiatif menjadi bukti atas  penghancuran  demokrasi  yang  dilakukan  oleh  negara. Hal ini jelas membawa dampak besar bagi perempuan.


Peristiwa Di Seputar Pilkada DKI Jakarta

Aksi massa yang berlangsung  selama  proses Pilkada  Jakarta  maupun  pembubaran  paksa terhadap berbagai aktivitas dilakukan dengan menghimpun banyak kekuatan kelompok muslim dari berbagai pihak dan Ormas.

Cara-cara yang digunakan sebagai upaya untuk unjuk kekuatan mayoritas ke seluruh penjuru  Indonesia  untuk  mengintimidasi  dan  menghasilkan  ketakutan  pada  warga  negara  lainnya, dalam  hal ini kelompok  minoritas. 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan dalam pernyataan sikapnya 20 Mei 2017 kemarin, bahwa aksi-aksi  tersebut  telah  menciptakan  dan menyebarkan  politik ketakutan  di tingkat  individu,  keluarga,  dan masyarakat. Bahkan  negara   turut terlibat  dalam menghancurkan wajah keberagaman untuk kepentingan politik kekuasaan.

“Negara seharusnya bersikap tegas dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan memastikan jaminan hukum serta hak asasi manusia dengan prinsip non diskriminasi. Faktanya, negara justru takluk pada suara mayoritas yang merasa terancam dari tegaknya demokrasi dan keberagaman.”

Ini terlihat nyata dari berbagai tindakan respresif negara maupun pembiaran  atas tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok fundamentalis.

Solidaritas Perempan melihat bahwa negara telah secara aktif  mengambil peran dalam berbagai pembungkaman demokrasi dan hak asasi manusia, namun negara malah  menggunakan  hukum untuk  membungkam  demokrasi. 

Bahkan  ditetapkannya  Basuki  Tjahaya  Purnama  (Gubernur  DKI Jakarta) sebagai pelaku penistaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Utara melalui KUHP  pasal  156a  dan  menjatuhkan  vonis  2  tahun  penjara  pada  Basuki  Tjahja  Purnama  (Ahok), melebihi tuntutan jaksa, merupakan keputusan yang anti demokrasi dan menunjukkan matinya penegakkan keadilan karena cenderung tunduk pada suara mayoritas.

“Keputusan ini sangat memperlihatkan  bahwa  intimidasi  dan  tekanan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  fundamentalisme agama telah menjadikan negara tidak lagi memegang teguh pada nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila serta melanggar hak menyatakan pendapat dan hak kebebasan berekspresi. Bukan hanya dalam kasus Ahok,  pasal  ini  juga  kerap  dipergunakan  untuk  merepresi  kelompok  minoritas,  khususnya  dalam rangka mengkriminalisasi  individu  atau kelompok  minoritas  yang dianggap  mengancam  kelompok mayoritas,” ujar Puspa Dewy.


Dampak Fundamentalisme Agama Bagi Perempuan


Menguatnya dominasi fundamentalisme  agama ke berbagai ranah baik keluarga, masyarakat bahkan negara, selain mengancam demokrasi dan menimbulkan perpecahan, juga berdampak lebih bagi perempuan. 

Perempuan  selama  ini  telah  menjadi  korban  kekerasan  dan  diskriminasi  akibat  tafsir agama mayoritas yang cenderung intoleran, mengontrol seksualitas perempuan, dan melanggengkan sistem pemerintahan  dan politik patriarki.

Terbukti setidaknya  terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang  menyasar  seksualitas  perempuan  tersebar  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  dan  sebagian besarnya berbasis pada interpretasi agama. 

“Pada situasi yang demikian, perempuan telah kehilangan kedaulatannya untuk bebas berekspresi, bebas menyampaikan pikiran dan pendapat, serta perempuan kehilangan hak untuk berkumpul, berorganisasi, dan bergerak bebas. Politik ketakutan membungkam suara perempuan, perempuan akan mendapatkan stereotype sampai intimidasi jika pemikiran dan pendapatnya  berbeda dari pemahaman  agama dari kelompok mayoritas yang cenderung intoleran. . Hal ini akan  semakin  membungkam  perempuan,  sehingga  perempuan  semakin  termarjinalkan  dan rentan  mengalami  berbagai  penindasan  dan kekerasan  pada lapisan-lapisan  identitas  perempuan  di setiap ranah kehidupan. Penghancuran demokrasi jelas merupakan ancaman bagi gerakan perempuan di Indonesia.”

Solidaritas Perempuan memandang  bahwa semakin mendominasinya  fundamentalisme  agama yang bersatu dengan sistem politik  patriarki,  akan menghancurkan  demokrasi  dan keberagaman  di Indonesia,  serta  berdampak pada  penghancuran  gerakan  sosial  termasuk  gerakan  perempuan  yang  telah  dibangun  sejak  lama.


Bagaimana Keterlibatan Negara?

Solidaritas Perempuan  menyatakan bahwa pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memprovokasi dan melakukan  upaya  penghancuran  demokrasi  dan  keberagaman  dengan  mengatasnamakan agama, ataupun identitas lainnya untuk kepentingan politik.

Tokoh-tokoh agama juga harus hadir untuk memaknai dan menyebarkan nilai-nilai agama yang mengajak ke jalan  kebaikan,  toleransi  dan  perdamaian,  serta  menolak  dimanfaatkan  untuk  kepentingan politik.

“Hal lain, elite politik tidak menggunakan  kekuasaannya  dan memanfaatkan  fundamentalisme  agama dan memecah belah semangat persatuan dalam keberagaman untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan pribadinya,” ujar Puspa dewy.

Puspa Dewy juga mengajak seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk  menyebarluaskan  nilai-nilai  toleransi,  dalam keberagaman, dan tidak terprovokasi serta menyebarkan opini yang berpotensi memunculkan konflik berbasis suku, agama, keyakinan, dan ras serta menghancurkan keberagaman dan demokrasi.

Luviana- www.Konde.co

Sabtu hari ini, tepat di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2017, di Jakarta banyak dilakukan pawai keberagaman. Banyak hal yang membuat sedih dengan berbagai hal yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini: intoleransi, kecaman terhadap perjuangan keberagaman, kelompok marjinal dan kelompok minoritas.

Perempuan telah lama memperjuangkan ini, keberagaman dan kepedulian terhadap minoritas di Indonesia. Inilah kebangkitan perempuan di masa sekarang, menolak patriarkhi sekaligus memperjuangkan nilai keberagaman, kelompok marjinal dan kelompok minoritas. Banyaknya organisasi perempuan yang tumbuh di masa sekarang tak pernah luput memperjuangkan hal ini.

Ada banyak Peraturan Daerah yang bermasalah, yang mendiskriminasi perempuan. Dan perempuanlah yang terus memperjuangkan ini. Dan inilah kebangkitan perempuan di masa sekarang.


Kebangkitan Perempuan di Masa Dulu

Dulu, kebangkitan perempuan juga ditandai dengan perlawanan terhadap kebodohan dan kemiskinan perempuan. Kartini adalah salah satu pendidik yang mengajar anak-anak buruh di belakang rumahnya. Hidup di dalam keraton tak pernah membuatnya lupa pada anak-anak buruh yang tak mendapat pendidikan baik.

Selain itu ada Dewi Sartika. Dewi Sartika, adalah pahlawan perempuan penggagas dan pendiri Sakola Istri (Sekolah Perempuan). Ini merupakan sekolah perempuan yang berdiri di tahun 1904. Tenaga pengajarnya 3 orang : Dewi Sartika dibantu 2 saudara sepupunya:Ny. Poerwa dan Nyi. Oewid.

Pada tahun-tahun berikutnya di beberapa wilayah Sunda bermunculan beberapa Sakola Istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Dewi Sartika begitu mempengaruhi pendidikan bagi para perempuan di Indonesia kala itu.

Perempuan berikutnya yang menggagas sekolah perempuan adalah Roehana Koeddoes. Roehana, perempuan asal Sumatera Barat adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan perempuan. Di zamannya Roehana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan adalah tindakan semena-semena dan harus dilawan. Lalu ia mendirikan sekolah Amai Setia, sekolah khusus untuk perempuan.

Roehana mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan tersebut pada tanggal 11 Februari 1911. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, membaca dan menulis, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama dan Bahasa Belanda.

Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan penuh dengan benturan sosial menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat Koto Gadang di lakoni, bahkan fitnahan yang tak kunjung menderanya seiring dengan keinginannnya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Hal ini sebagai tanda bahwa sudah banyak sekali perempuan meletakkan dasar pendidikan untuk perempuan di Indonesia di masa sebelum Indonesia merdeka.


Kongres Perempuan Indonesia, Kebangkitan Politik Perempuan

Di masa selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesian pertama di tahun 1928 adalah bentuk kebangkitan politik perempuan Indonesia.

Berdikarionline.com mencatat, meskipun masih menghindari diskusi politik, Kongres ini dapat menjadi penanda keluarnya perempuan Indonesia dari peran domestik ke ranah sosial. Kongres ini pun menghasilkan tiga tuntutan kepada pemerintah kolonial pada masa itu; 1) Penambahan sekolah untuk anak-anak perempuan; 2) Syarat menjelaskan arti taklik saat akad nikah kepada mempelai wanita; 3) pemberian tunjangan kepada janda-janda dan anak yatim piatu.

Selain itu, Kongres tersebut juga menghasilkan organisasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), yang pada kongres di tahun berikutnya berubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Baik PPI maupun PPII merupakan federasi yang menghimpun organisasi-organisasi perempuan lokal maupun organisasi perempuan dari berbagai golongan.

Faktor pendorong terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia tak lain adalah kondisi kehidupan perempuan di Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarki yang berdiri di atas nilai-nilai feodal. Menurut, Saskia  Wieringa, pakar feminisme asal Belanda, ada sejumlah organisasi perempuan yang ikut serta dalam kongres perempuan tersebut, antara lain Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanito Moeljo, dan bagian-bagian perempuan di dalam Sarekat Islam, Jong Islamieten Bond dan Wanita Taman Siswa. Tiga tokoh perempuan penggagas pertemuan itu adalah Nyi  Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, Ny. Soekonto dari Wanita Oetomo dan Sujatin Kartowijono dari Poetri Indonesia.

Di masa sekarang, organisasi perempuan bertumbuh dengan banyak. Ada banyak perempuan yang memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan dalam melawan patriarkhi, intoleransi, Perda-Perda yang menjerat dan mendiskriminasi perempuan dan kekerasan perempuan lainnya. Dan inilah tantangan perempuan saat ini.


*Andy Yentriyani- www.Konde.co

www.Konde.co - Polisi telah menetapkan seorang perempuan, FH yang merupakan rekan dari pimpinan Front Pembela Islam Indonesia (FPI), RS sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan pada Rabu, 16 Mei 2017 lalu di Jakarta.

Di media sosial percakapan antara keduanya juga beredar secara meluas dan banyak diperbincangkan, yang akibatnya menyudutkan FH sebagai perempuan.

Sedari awal beredarnya potongan pembicaraan yang memuat materi ketelanjangan dan masturbasi/onani, antara FH dan terduga RS, berpotensi melakukan kriminalisasi sepihak terhadap FH sangat besar. Dalam potongan pembicaraan itu, wajah yang tampak adalah seorang perempuan yang menurut hasil penyelidikan polisi kuat mengarah pada sosok FH.

Sementara itu, pihak lainnya diduga adalah seorang laki-laki berinisial RS hanya hadir dalam bentuk potongan kalimat. Sosok RS masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dan hingga kini terus menghindari pemanggilan pemeriksaan.

Kasus ini memang menarik perhatian publik karena terduga RS adalah sosok yang kerap mencitrakan diri dengan menggunakan simbol agama dan moralitas memimpin kelompok massa yang tak segan melakukan kekerasan.

Jikapun pihak lainnya terbukti adalah RS, polisi keliru jika menempatkan FH sebagai tersangka kasus pornografi. Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang memuat larangan membuat materi pornografi. Namun, di dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pembatasan cakupan yang dimaksud dalam penjelasan ini sangat penting, karena negara menahan diri untuk memasuki ruang privasi warga. Dalam hal ini FH, juga RS, tidak dapat dikenakan Pasal 4 karena muatan percakapan tersebut adalah hal privasi diantara mereka, dan keduanya bukan pihak yang menyebarluaskan materi percakapan tersebut.


Kriminalisasi dalam UU Pornografi

Sesungguhnya, kriminalisasi terhadap FH merupakan pengulangan perdebatan mengenai persoalan intrinsik di dalam UU Pornografi, sebagaimana dikemukakan oleh berbagai kelompok yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi di tahun 2008. UU ini dapat mengurangi hak konstitusional warga atas rasa aman karena berpotensi mengangkangi hak warga atas privasi akibat mencampuradukkan antara hal moralitas dengan kejahatan.

Dengan campur aduk itu, tidaklah heran bahwa pihak yang dirugikan atas penyebarluasan materi percakapan pribadinya justru menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya dalam kasus NI, penyanyi, di akhir tahun 2010, yang kemudian divonis 3.5 tahun karena rekaman bermuatan hubungan seksualnya menyebar tanpa persetujuannya. Kasus ini serupa dengan yang sedang dihadapi FH, dan ironisnya, pada kasus NI pihak penekan sidang adalah kelompok massa yang dipimpin oleh terduga RS.

UU Pornografi juga memiliki kelemahan intrinsik karena tidak dapat membedakan antara korban dan pelaku. Pasal 8, misalnya, justru berkontradiksi dengan pasal satu dalam hal “membuat untuk kepentingan diri sendiri”. Lebih lanjut, pasal ini kemudian mempidana siapapun yang menjadi objek pornografi dengan atau tanpa persetujuannya. Pasal ini sungguh merupakan kemunduran dari semangat dan upaya melindungi warga dari tindak eksploitasi, sebagaimana ditunjukkan dalam UU Pemberantarasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Karenanya, pihak aparat penegak hukum perlu menahan diri dari menggunakan pasal yang buruk ini dalam menuntut FH.


Moralitas Korban Selalu Dipertanyakan, Sementara Pelaku Melenggang Pergi

Mencermati kasus FH, perhatian polisi semestinya diarahkan kepada dua hal:

1. Pertama, orang yang menyebarluaskan potongan pembicaraan itu untuk pertama kalinya. Pihak ini perlu ditindak tegas dan dituntut dengan hukuman maksimal karena telah menyebarluaskan materi tersebut, yaitu sesuai dengan Pasal 29 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah pidana penjara 12 tahun dan dengan pidana denda 6 milyar rupiah.

2. Hal kedua, yang semestinya menjadi perhatian polisi adalah dugaan adanya tindak tindak eksploitasi seksual di dalam kasus ini. Tindak kekerasan seksual yang dimaksud adalah eksploitasi seksual, sebuah tindakan dimana pelaku yang memiliki kuasa relasi yang lebih kuat dari korban dengan sengaja melakukan menipu daya korban untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Dalam kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual (2014), tipu daya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk diantaranya janji untuk dinikahi. Berpegang pada janji inilah korban kemudian melakukan hal-hal yang dipintakan oleh pelaku. Sekali ia melakukan, pelaku akan semakin mudah mengeksploitasi karena korban terbuai janji ataupun karena diperangkap sedemikian rupa sehingga satu-satunya cara untuk dapat merealisasi janji itu adalah terus-menerus mengikuti keinginan pelaku.

Dalam kasus eksploitasi seksual, sikap menyalahkan korban dengan gampang menyeruak. Unsur eksploitasi seksual yang penuh tipu daya menyebabkan korban kerap dipersepsikan sebagai perempuan “gampangan”, “mau saja ditipu”, “sengaja menjebak” atau “jangan-jangan memang suka”. Pada situasi ini moralitas korbanlah yang dipertanyakan, sementara pelaku dengan bebas melenggang pergi.

Rumitnya, persoalan eksploitasi seksual serupa ini belum terjangkau oleh hukum pidana yang saat ini ada.  Inilah salah satu alasan pentingnya pembahasan RUU tentang kekerasan seksual, yang sejak tahun 2014 digagas Komnas Perempuan bersama jaringan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban.

Dalam kasus ini, indikasi eksploitasi seksual tampak pada potongan percakapan antara FH dan terduga RS, kita menemukan janji perkawinan yang ditengarai menyebabkan FH mengikuti keinginan RS dalam pose-posenya.

Jika indikasi ini terbukti, maka di tengah keterbatasan hukum pidana, pelaku di dalam kasus ini perlu tetap diproses secara hukum dan dipidana. Dalam hal ini, polisi dapat menjerat pelaku dengan UU Pornografi. Fokus pada Pasal 9, yang melarang siapapun menjadikan orang lain obyek atau model pornografi. Pelaku perlu ditindak keras, dengan hukum pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 35, yaitu pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar 6 milyar rupiah.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, berdasarkan pemeriksaan relasi antara FH dan terduga RS nantinya, pihak aparat juga dapat mengeksplorasi penggunaan Pasal 294 KUHP yang melarang adanya tindak pencabulan oleh orang dengan relasi kuasa yang timpang terhadap sesorang lain yang ada di bawahnya, termasuk dalam relasi guru-murid atau pemuka – awam. 

Tindakan menjadikan seseorang semata-mata objek seksual merupakan tindakan yang merendahkan martabat. Karenanya, langkah pemidanaan pelaku eksploitasi seksual harus pula dibarengi dengan pemulihan nama baik korban dan bantuan pemulihan psikososial lainnya yang dibutuhkan korban. Hanya dengan menempatkan kasus ini sebagai kasus kejahatan seksual maka proses hukum yang berjalan akan menjadi terobosan bagi perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan korban.



*Andy Yentriyanti, Aktivis perempuan dan pengamat sosial

Febriana Sinta, www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Bagaimana perlakuan polisi terhadap tersangka perempuan? LBH APIK menemukan bahwa seringkali perempuan merasa tidak berdaya jika menjadi tersangka, apalagi jika pelakunya adalah seorang tokoh ulama besar dan salah satu pimpinan Ormas.

Hal ini menjadi temuan LBH APIK dalam beberapakali kasus yang ditangani. Begitu juga dalam kasus terbaru yang baru ditangani polisi.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan seorang perempuan, rekan dari pimpinan Front Pembela Islam Indonesia (FPI), Muhammad Rizieq Shihab yaitu FH, sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan pada Rabu, 16 Mei 2017 lalu di Jakarta.

FH dinyatakan sebagai tersangka kasus percakapan via WhatsApp yang diduga melibatkan FH dan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab. FH kemudian dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Diluar itu, percakapan ini kemudian beredar luas dan semakin menyudutkan posisi FH sebagai perempuan. Semua orang memperbincangkannya. Lagi-lagi dalam konteks yang lebih luas, perempuan menjadi korban dalam sosial media, dalam hal ini terjadi eksploitase percakapan yang menjadikan perempuan sebagai korban.

Namun, yang agak mengherankan, dalam kasus ini, pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab masih berstatus sebagai saksi, karena sampai saat ini Polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab.

LBH APIK melihat bahwa secara politik, FH tidak memiliki posisi tawar dan tidak memiliki dukungan masa lebih mudah untuk dijadikan tersangka sementara sdr. Muhammad Rizieq Shihab yang memiliki dukungan masa yang banyak dan memiliki cukup dukungan belum tersentuh oleh polisi.

LBH APIK dalam pernyataan persnya menyatakan,  sangat menyayangkan perlakuan Polisi kepada Muhammad Rizieq Shihab sangat berbeda dengan FH.

Seperti diketahui Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap FH tetapi kepada Rizieq Shihab, polisi seperti kesulitan untuk melakukan pemeriksaan. Polisi bisa saja sebenarnya untuk menjemput paksa sdr. Muhammad Rizieq Shihab untuk dimintai keterangannya. Selain itu, menurut pasal 224 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa menolak panggilan sebagai saksi dengan sengaja dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pada tanggal 16 Mei 2017 FH dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi untuk dimintai keterangannya. Penyidik bersama ahli langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan FH sebagai tersangka.

Secara politik FH tidak memiliki posisi tawar dan tidak memiliki dukungan masa lebih mudah untuk dijadikan tersangka sementara sdr. Muhammad Rizieq Shihab yang memiliki dukungan masa yang banyak dan memiliki cukup dukungan belum tersentuh oleh polisi.

Sepanjang pengalaman LBH APIK Jakarta, dalam melakukan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan sejak tahun 2014-2016 telah menangani 8 kasus yang semua pelakunya adalah tokoh agama dan semua pelakunya telah diproses secara hukum.

Penangan kasus perempuan korban kekerasan yang memiliki relasi kekuasaan dengan pelaku, perempuan seringkali tidak berdaya apalagi jika pelakunya seorang toko ulama besar dan salah satu pimpinan Ormas.


Polisi Tak Boleh Tebang Pilih

LBH APIK menyatakan bahwa sudah seharusnya Polisi bertindak tegas dan tidak tebang pilih untuk segera memeriksa Muhammad Rizieq Shihab karena dimata hukum semua sama (equality before the law) meskipun  Muhammad Rizieq Shihab merupakan tokoh agama dan pimpinan salah satu ormas.

Apalagi menurut Effendy Saragih, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti dalam percakapan tersebut Muhammad Rizieq Shihab lah yang meminta FH untuk berfoto tanpa menggunakan pakaian. Polri harus bersikap tegas untuk menghentikan aksi dan kampanye yang disebar luaskan yang bertentangan dengan prinsip persamaan dimuka hukum.

Untuk itu LBH APIK Jakarta meminta bahwa dalam proses hukum kasus chat Pornografi  Muhammad Rizieq Shihab dan FH, aparat penegak Hukum harus tegas dan tidak tebang pilih siapaun pelakunya (equality before the law). Selajutnya LBH APIK juga mendesak Kapolri untuk bekerjasama dengan Interpol untuk segera menjemput paksa sdr Muhammad Rizieq Shihab untuk pulang ke Indonesia

Setelah itu juga melakukan pemeriksaan terhadap sdr Muhammad Rizieq Shihab dan menetapkannya juga sebagai tersangka karena menurut Ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada telah memenuhi unsur-unsur pidana


(Foto : www.pixabay.com)