Luviana - www.Konde.co

Tak ada yang sesibuk hari ini. Hari-hari lain tak kalah sibuknya. Tapi tak ada yang sesibuk hari ini. Ver, teman saya meneguk kopinya. Ia harus membalas ratusan surat di email. Ia bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan komunikasi. Perusahaan ini menjual jasa komunikasi.

Hari ini adalah hari paling sibuk dimana ada ratusan email sampai lebih dari seribu harus ia balas. Kontraknya sebenarnya hanya bekerja paruh waktu, namun yang terjadi ia bekerja sepanjang waktu.

Tuntutan pekerjaan sepanjang waktu itu termasuk ia mesti selalu aktif di sosial media setiap saat. Tidak di rumah, di jalan, waktu diskusi, waktu bareng teman ngobrol, harus selalu memantau terus pergerakan sosial media. Ia juga harus terus menambah followernya.

Awalnya pekerjaan ini menyenangkan karena ia bisa berbagi informasi pada yang lain, itu ujar Ver. Namun apa yang terjadi? lama-lama kerjaan ini tak mengenal libur. Bahkan mau hang out sama teman, ngopi sebentar, harus terus menyalakan handphone.

Padahal hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur bagi para pekerja. Tapi susahnya mengambil hari sebagai hari libur.

Dan tahukah anda, kenapa diantara 7 hari dalam seminggu, hari Minggu dipilih sebagai waktu untuk berhenti dari aktifitas kerja? Kabarburuh.com, situs yang berisi informasi dan advokasi untuk para pekerja menuliskan tentang sejarah hari Minggu ditetapkannya sebagai hari libur. Di hari itu kita harus benar-benar istirahat. Dan Sabtu-Minggu kemudian dijadikan sebagai hak libur bagi para pekerja.

History.com mencatat, bahwa ditetapkannya hari Minggu sebagai hari libur atau istirahat dari kerja, berasal dari kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Romawi kuno. Bagi bangsa Romawi, hari Minggu merupakan hari pertama dalam satu minggu.

Dan hari Minggu merupakan hari yang dijadikan sebagai hari untuk beribadah oleh bangsa Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno merasa meyakini, bahwa mereka adalah bangsa yang religius. Mereka mengaitkan antara keberhasilan mereka di dunia, dengan kesalehan mereka dalam menjaga hubungan baik dengan para dewa.

Oleh karena ibadah merupakan hal yang sakral, maka bangsa Romawi menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas mereka dalam dunia untuk beribadah. Mereka menandai waktu ibadah dalam kalendernya dengan warna merah. Warna merah kemudian digunakan secara umum di penanggalan internasional. Termasuk juga dengan warna merah bagi hari-hari yang mereka anggap bersejarah.

Kepercayaan agama Romawi kemudian diadaptasi oleh bangsa-bangsa jajahannya, termasuk juga dengan berbagai tradisi, yang diantaranya adalah menjadikan hari Minggu sebagai hari untuk berhenti bekerja.

Selama Belanda menjajah Nusantara, mereka juga menerapkan hari Minggu sebagai hari dimana mereka berhenti bekerja. Hingga akhirnya di Indonesia saat ini, juga menjadikan hari Minggu sebagai hari libur dari bekerja.

Kalau sudah seperti ini, saya lalu mengajak Ver, untuk berhenti bekerja sejenak. Atau melakukan alternatif lain, yaitu keluar dari pekerjaannya. Karena Sabtu dan Minggu adalah hari yang harus diperjuangkan pekerja untuk libur. Jika tidak, bagaimana mungkin kita harus melayani kantor selama lebih dari jam kerja setiap harinya tanpa jeda?

Istirahat sejenak, dan inilah bagian dari perjuangan para pekerja.

Ini kopi buatmu Ver, yuk kita berjuang sambil ngopi....

Ngopi di ujung hari.



(Referensi: http://kabarburuh.com/2016/10/02/asal-usul-hari-minggu-menjadi-hari-libur-kerja/)




Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tak mendapatkan tunjangan atau asuransi merupakan sesuatu yang masih terus terjadi bagi sebagian pekerja perempuan. Ritme kerjanya sama dengan pekerja lainnya, namun pekerja perempuan kadang tak mendapat tunjangan atau asuransi hanya karena pekerja perempuan dianggap bukan kepala keluarga.

Selain banyak mengalami diskriminasi dalam pemberian gaji dan tunjangan, para pekerja perempuan di Indonesia juga mengalami kekerasan di dunia kerja.

Kekerasan di dunia kerja ini dialami para pekerja perempuan sejak dalam perekrutan hingga pulang ke tempat kerja. Apakah anda mengalami hal yang sama?

Sejatinya ruang lingkup dunia kerja itu mencakup dalam tempat kerja secara fisik, termasuk ruang publik dan domestik di mana ruang-ruang itu adalah tempat kerja, di tempat-tempat di mana pekerja dibayar atau mengambil makan, perjalanan dari dan ke tempat kerja, selama perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan, di acara-acara atau aktivitas sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, dan selama training yang berhubungan dengan pekerjaan dan melalui komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Pada waktu perekrutan misalnya, perempuan pekerja sering mendapatkan pelecehan hanya karena ia cantik atau karena ia kurang cantik. Hal ini banyak terjadi dalam perekrutan yang mensyaratkan wajah cantik dan menarik dalam lowongan pekerjaan.

Hal lain, pelecehan juga dilakukan ketika tubuh perempuan dianggap kurang tinggi dan bentuk badan yang kurang proporsional.

Di tempat kerja, macam-macam kekerasan yang terjadi yaitu dari pelecehan hingga ancaman tidak diangkat sebagai pegawai tetap jika tidak mau diajak kencan.

Hal lainnya, bekerja lembur tak dibayar, tak diupah baik sampai mendapatkan kekerasan dalam rumah seperti yang dialami para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Dalam perjalanan pulang, pekerja perempuan yang pulang malam banyak mengalami ketidaknyamanan karena merasa ketakutan pulang malam, takut berada di angkutan umum, takut mendapatkan kekerasan, perkosaan dan label buruk ketika pulang malam.

Di rumah, para ibu yang bekerja masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menemani anak belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah. Padahal ketika semuanya bekerja di luar rumah, maka tanggungjawab di rumah ini adalah tanggungjawab laki-laki dan perempuan.

Banyaknya kekerasan yang menimpa pekerja perempuan ini, maka International Labour Organisation (ILO) berencana membuat sebuah konvensi untuk melindungi laki-laki dan perempuan pekerja. Konvensi ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki di dunia kerja, agar mereka mempunyai hak yang sama.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti JALA PRT, Kalyanamitra, Perempuan Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik, SAPA Indonesia, Cedaw Working Group Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), www.Konde.co serta organisasi masyarakat sipil lainnya melakukan advokasi terhadap kekerasan di dunia kerja.

Dalam sebulan ini, organisasi masyarakat sipil sudah bertemu dengan pemerintah untuk mengusulkan pembuatan konvensi mengakhiri pelecehan dan kekerasan di dunia kerja ini. Pemerintah berjanji akan membahas usulan konvensi ini bersama parlemen dan organisasi serikat pekerja.


Upah Pekerja Indonesia Berada Pada Peringkat Ketiga di Asia

Lalu bagaimana dengan soal upah pekerja di Indonesia? Laporan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organisation-ILO) di tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa upah riil Indonesia berada pada peringkat ketiga terendah di antara negara-negara Asia dan kepulauan Pasifik.

Dalam laporan berjudul “Laporan Upah Global 2016/17: Ketimpangan Upah di Tempat Kerja”, ILO menyebutkan rata-rata upah Indonesia hanya mencapai kurang dari 200 Dolar Amerika Serikat atau Rp 2,6 juta per bulan.

Dari hasil laporan ini, Indonesia berada di tingkat peringkat ketiga terbawah. Di bawah Indonesia ada Pakistan dan India.

“India berada di peringat terendah dengan 14 Dolar Amerika Serikat per bulan. Indonesia berada di tingkat ketiga terbawah setelah Pakistan dan India,” tulis Siaran Pers ILO yang diluncurkan pada Selasa, 19 September 2017 di Jakarta lalu.

Sementara, Australia berada di peringkat pertama upah tertinggi di Asia dan Pasifik. Negara di selatan Indonesia itu memiliki upah 3.715 Dolar Amerika Serikat per bulan.

Selain itu, laporan menyatakan bahwa kesenjangan upah berdasarkan gender di tempat kerja masih terjadi. Kesenjangan ini berupa diskriminasi upah dan tunjangan juga perlakuan yang diterima pekerja perempuan. Kendati telah menyempit dengan berjalannya waktu, namun belum terhapus sama sekali. Dan terjadi kesenjangan yang semakin parah antara upah di perusahaan besar dan kecil.

“Ketimpangan ini mencerminkan penurunan dalam pangsa pendapatan tenaga kerja (labour income share/LIS), yang memperlihatkan bahwa penurunan dalam pangsa pendapatan tenaga kerja ini hampir sejalan dengan peningkatan rasio Gini.”

Rasio Gini adalah ukuran untuk menunjukan ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin.

Dari paparan ini, ILO juga menulis bahwa pertumbuhan upah riil secara global menurun dari 2,5 persen pada 2012 menjadi 1,7 persen pada 2015, yang merupakan tingkat terendah dalam empat tahun ini.

Hal ini diakibatkan pertumbuhan upah di Amerika Utara dan sejumlah negara Eropa tidak memadai untuk mengimbangi penurunan upah di negara-negara ekonomi baru dan berkembang.

Laporan terbaru ini memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan upah riil pada 2015 adalah sebesar 1,7 persen, sementara Asia sebesar 4 persen. Selanjutnya, aporan mengatakan bahwa upah kerja terus meningkat di negara-negara Asia-Pasifik, yang mencerminkan evolusi perekonomian dari produksi untuk konsumsi sendiri menjadi berorientasi pasar. Tren ini artinya perundingan bersama dan sosial dialog semakin berjalan baik dan berperan di kawasan ini.

Laporan menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan di tingkat global untuk menghindari upaya menerapkan kebijakan moderasi upah, atau penurunan upah kompetitif, yang dapat berakibat pada penurunan permintaan agregat atau deflasi di tingkat regional atau global. Sementara di tingkat negara, laporan menyebutkan adanya kebutuhan terhadap pilihan-pilihan kebijakan termasuk mempromosikan penetapan upah minimum yang lebih efektif dan jangkauan perundingan bersama yang lebih besar, kebijakan mengenai pajak dan fiskal serta pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Peluncuran laporan upah global ini diselenggarakan oleh ILO melalui Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global. Didanai oleh Kementerian Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Jerman (BMZ), Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap standar-standar ketenagakerjaan dan meningkatkan kondisi kerja dalam rantai pasokan garmen melalui perundingan bersama dan dialog sosial. Selain di Indonesia, kegiatan program juga berada di Kamboja, dan Pakistan, serta di tingkat regional dan global.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Rasa ketakutan untuk berkumpul atau mengadakan acara. Jika mengadakan acara, maka sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Inilah rasa ketakutan yang menyergap beberapa anak-anak muda sejak pengepungan yang dilakukan di LBH Jakarta pada 16-17 September 2017 lalu.

Di luar itu, pembubaran agenda-agenda diskusi festival belok kiri, diskusi 65, diskusi keberagaman agama, pemutaran film menjadi momok yang real, terjadi saat ini.

Sejumlah catatan menunjukkan bahwa Indonesia berada di era semakin memburuknya perlindungan dan pemenuhan hak untuk berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Reformasi yang diperjuangkan dengan tidak mudah, kini semakin terancam dengan banyaknya peristiwa memburuknya perlindungan kebebasan berekspresi.

Komnas Perempuan mencatat bahwa provokasi massa dengan menggunakan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) terus berulang dan dibiarkan. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa pengepungan yang terjadi di LBH Jakarta pada 16-17 September 2017 kemarin.

Dalam forum tersebut para Lansia Penyintas Tragedi Kemanusiaan pada tahun 1965/1966 tidak dibenarkan mendapatkan ruang untuk saling bertemu, berbagi cerita dan saling memulihkan, meski di sisa usia mereka.

Pelarangan diskusi para Lansia Penyintas Peristiwa 1965/1966 dengan para akademisi yang terjadi pada Sabtu 16 September 2017 dan penyerangan terhadap Gedung YLBHI/LBH Jakarta pada 17 hingga 18 September 2017 usai pentas seni, yang juga dihadiri oleh beberapa Penyintas, menunjukkan semakin tertutupnya akses mereka terhadap pemulihan.

Komnas Perempuan pada tahun 2006 telah mendokumentasikan 122 kesaksian perempuan penyintas Tragedi 1965/1966, yang kini seluruhnya telah lansia, bahkan sebagian dari mereka sudah tiada.

Azriana, Ketua Komnas Perempuan memandang bahwa komitmen negara untuk penuntasan pelanggaran HAM masa lalu selalu digaungkan, namun pembiaran mobilisasi massa, atau represi yang dilakukan atas nama keamanan, telah mengkhianati hak asasi, demokrasi dan komitmen negara untuk menuntaskannya.

“Komnas Perempuan melihat ada penyebaran kebencian, stigmatisasi pada korban Tragedi ‘65 dan upaya penyangkalan yang semakin serius di publik. Sikap-sikap represif dan pembiaran organ-organ anarkis yang mengancam hak berkumpul, akan melumpuhkan demokrasi dan menumpuk jejak sejarah berdarah bangsa Indonesia, yang seharusnya diselesaikan.”

Padahal pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh korban dan pendampingnya selama ini, adalah sebagai upaya untuk membantu negara dalam menyelesaikan hutang sejarah pada tragedi kemanusiaan, khususnya pada tahun 1965/1966.

“Sejarah-sejarah para korban tersebut, minim terdengar karena tidak pernah diberikan ruang untuk bisa didengar secara lebih terbuka,” ujar Azriana.


Pentingnya Kritisisme Publik Atas Ujaran Kebencian

Pentingnya kritisisme publik atas berita maupun informasi yang menyulut kebencian melalui isu-isu kebangkitan PKI harus terus dilakukan, mendorong semua pihak untuk melihat sejarah dengan kritis dan mendengar suara korban.

Para Lansia Penyintas Peristiwa 1965/1966 telah menjadi korban dari Tragedi Kemanusiaan pada tahun 1965/1966, mereka harus dipenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan.

Di luar itu, tidak pada tempatnya menempelkan stigmatisasi terhadap perempuan 65 karena stigmatisasi ini berujung pada diskriminasi dan kekerasan.

Dalam konteks penyerangan acara diskusi di LBH Jakarta, Komnas Perempuan melihat bahwa para aparat Penegak Hukum agar segera mengusut tuntas kasus penyerangan Gedung YLBHI/LBH Jakarta, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat melalui proses hukum, untuk menjamin tindakan yang sama tidak lagi berulang.

“Tindak tegas aktor-aktor yang memobilisasi massa untuk melakukan tindakan destrukrif, mengadu domba masyarakat dan melakukan politisasi yang memicu kekerasan,” ujar Azriana.
Poedjiati Tan - www.konde.co

Beberapa hari yang lalu saya dikagetkan dengan postingan di beberapa group tentang nikahsirri.com dan lelang perawan.  Di bawah ini postingan yang beredar di beberapa group facebook

Aris Wahyudi telah meluncurkan program "Nikahsirri & Lelang Perawan". Program ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan melelang perawan kepada kaum berduit atau nikah sirri bagi Janda.

Jadi bila ada Perawan atau Janda tapi miskin yang memerlukan penghasilan hingga ratusan juta rupiah bisa mengikuti program tersebut. Dalam kontraknya nanti bisa diatur waktunya apa hanya 1, 2, 3 hari atau mingguan atau juga bisa bulanan sesuai kemampuan financial calon mempelai.

Tempat pelampiasan nafsu juga boleh pilih bisa di Hotel, Kost, Mall, Rumah dan sebagainya. Nikah sirri alias kawin kontrak & lelang perawan ini juga akan disosialisasikan bahwa sangat bermanfaat bagi mahasiswi untuk memperlancar biaya kuliah, Ucap Aris.

Aris juga mengatakan, Partai Ponsel akan menjaga Kerahasian bagi Gadis yang telah menjual keperawanannya atau Janda yang nikah kontrak tidak terpublikasi ke publik, dan program ini adalah halal menurut islam asal mematuhi aturan kami.

Adapun syarat mengikuti program nikahsirri & lelang perawan adalah; orang islam, sudah bahgliq (14 tahun keatas). Program ini juga berlaku bagi Duda atau bujangan untuk melayani Tante-tante Girang.

Pendirinya Aris Wahyudi mengatakan kepada beberapa media bahwa, ide pembuatan situs nikahsirri.com berawal dari keprihatinannya terhadap kemiskinan. Dia lantas berpikir keras, bagaimana bisa membantu orang-orang yang berada di garis kemiskinan untuk mendapat hidup lebih baik?

Terus terang ketika saya membaca tulisan tersebut, saya jadi berpikr berapa banyak anak-anak yang akan menjadi korban atas nama kemiskinan. Apalagi Aris mengatakan salah satu syaratnya adalah perempuan  yang sudah bahgliq atau usia di atas 14 tahun. Ini jelas termasuk perkawinan anak. 

Bayangkan anak-anak yang akan terengut masa muda demi memenuhi kebutuhan ekonomi orang tuanya. Ketika aktivis perempuan sedang berkampanye memerangi perkawinan anak, ini malah menghalalkan perkawinan anak. Pengentasan kemiskinan bisa dengan cara beradab seperti peningkatan kemampuan atau pendidikan bagi anak, bukan memanfaatkan kerentanan anak.

Nikah siri dan lelang perawan ini sudah termasuk pelanggaran hukum. Praktik ini melanggar hak seseorang untuk menikah dengan bebas dan atas persetujuan penuh dari dirinya sendiri (Pasal 16, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan.

Ini merupakan kasus perdagangan anak dan perempuam apalagi bila anak tersebut menikah atas tekanan keluarganya (khususnya bila ia berumur di bawah 18 tahun), dan berakhir dalam kondisi perbudakan atau eksploitatif.

Program ini jelas-jelas memperlihatkan perempuan dianggap sebagai komuditi atau barang yang bisa diperjualbelikan tanpa memikrkan faktor-faktor psikologis, kesehatan reproduksi, dan masa depan perempuan itu sendiri. 

Bisa dibayangkan, bagaimana trauma anak secara fisik dan psikolgis yang harus melakukan hubungan seksual dengan paksaan dan sudah termasuk perkosaan. Tidak memikirkan tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik anak, dimana harusnya usia anak adalah usia berprestasi dan mengembangkan diri.

Nikahsirri.com ini seperti prostitusi yang berlabel halal selain itu menjual kemiskinan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menarik biaya 20 persen dari mahar yang diserahkan ke pihak nikahsirri.com. 

Sebenarnya ini bukan hanya kekerasan seksual dan perdagangan perempuan saja tetapi sudah termasuk penindasan terhadap perempuan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial.

Masyarakat kita adalah masyarakat patriakhi yang penuh dengan stereotype. Tuntutan perempuan untuk tetap perawan sebelum menikah sangat tinggi dan selalu dikaitkan dengan  moral. Ketika anak perempuan keperawanannya dijual dan sudah tidak perawan, dia akan dianggap tidak bernilai lagi oleh masyarakat. Orang akan menilai dia perempuan nakal dan pernah dilacurkan. Dampaknya dia akan terjerumus ke dalam prostitusi yang berkelanjutan. Atau bisa jadi dia akan dipaksa untuk menjalani kawin kontrak.     

Tidak hanya persoalan perawan saja yang sering dikaitkan dengan moral dan stereotype. Tetapi juga status janda. Bagaimana janda yang sering dianggap dan dicurigai akan mengganggu suami orang di masyarakat. Lalu dengan adanya situs ini akan menguatkan stereotype masyarakat tentang janda yang haus akan seks. 

Selain itu juga merendahkan perempuan dengan status janda yang dianggap tidak mampu menghidupi atau membiayai keluarga. Stigma janda yang miskin dan tidak berdaya makin dilegitimasi dengan berdirinya nikahsirri.com 

Melihat komen dari beberapa laki-laki di Facebook, yang menyayangkan kenapa pendirinya harus ditangkap dan dilarang situs tersebut dilarang. Alasanya karena ini adalah wadah yang baik dan tidak melanggar ajaran agama. Inilah adalah bukti adanya standar ganda tentang moral yang ada di masyarakat.   

NikahSiri,com dan Lelang perawan jelas-jelas terbukti menjerumuskan perempuan. Ini adalah perlakuan misoginis yang justru membenci perempuan, menjerumuskan perempuan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan.

Stereo
type yang menyatakan bahwa nikah siri dan lelang perawan bisa menyelamatkan perempuan adalah cara-cara lama yang menjadikan tubuh perempuan sebagai tubuh industri, tubuh komoditas.

Cara-cara seperti ini juga selalu dilakukan untuk menempatkan perempuan sebagai barang dagangan. Taktik kuno yang dilancarkan Aris Wahyudi ini tak hanya harus dilawan, tapi cara-cara yang dia lakukan, tipu muslihat ini, tak boleh dibiarkan menjadi ide baru. Ini tipu muslihat yang tak boleh ada di dunia ini.



Foto : dari Facebook

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Apa yang anda tulis dalam agenda anda di setiap tanggal 24 September? Minggu, 24 September kemarin kita memperingati hari tani.

Teman saya di Belanda, jauh dari Indonesia, mensyukuri hari Minggu kemarin karena ia masih bisa menikmati nasi. Darimana nasi yang dikirimkan oleh ibunya datang? Dari para petani di Indonesia. Dari para perempuan petani yang tiap hari tekun bekerja di sawah, mencangkul dan kadang sangat sedikit menikmati hasilnya. Setiap hari tani datang, ia selalu bersyukur atas ini. Walaupun di hatinya sangat kesal, problem perempuan petani dan para petani umumnya, tak juga selesai hingga kini.

Problem lain petani di Indonesia adalah: tak punya sawah, mereka hanya menjadi petani penggarap atau buruh tani. Bagaimana situasi buruh tani perempuan di Indonesia saat ini?

Perempuan juga menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari fenomena-fenomena perampasan lahan dan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2017 ini. Laporan Solidaritas Perempuan tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12 % dari 14,9 % pada tahun 2014.

Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun ekonomi keluarga berdampak kepada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga.

Tidak hanya perempuan, situasi ini juga telah berdampak buruk kepada masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Bukannya ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang lebih berkeadilan, mereka malah menjadi korban dari kebijakan maritime Jokowi-JK.

Reklamasi, pertambangan, konservasi, dan pariwisata pesisir telah berubah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pusat Data dan Informasi KIARA tahun 2016 mencatat lebih dari 107.000 KK nelayan telah merasakan dampak buruk 16 proyek reklamasi yang tersebar di berbagai daerah. Masih di tahun yang sama, pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 20 wilayah di tanah air telah berkontribusi menghilangkan penghidupan masyarakat pesisir dan menghancurkan ekologi pesisir.


Indonesia Darurat Agraria

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), sebuah komite yang terdiri dari berbagai macam organisasi yang selama ini memperjuangkan para petani menuliskan dalam pernyataan persnya di hari tani, bahwa situasi agraria di tanah air belum sepenuhnya lepas dari corak feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme.

Dewasa ini, ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih ramai terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi di hampir semua sektor kehidupan rakyat.

Dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi kehutanan, 16 % oleh korporasi perkebunan skala besar, 7 % dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja. Dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 % kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya menguasai 7 % kekayaan nasional.

Politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan petani, sebab tanah dan kekayaan agraria lainnya telah dirubah fungsinya menjadi objek investasi dan bisnis oleh pemerintah yang berkuasa.

Tercatat, rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari 0,5 dan tidak bertanah. Per-Maret 20017 misalnya, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. (BPS, 2017). Situasi ini telah berkontribusi besar meningkatkan angka pengangguran dan buruh murah di perkotaan akibat arus urbanisasi yang terus membesar.

Meskipun beberapa kali menjadi program kerja para penguasa, faktanya reforma agraria yang sejati sesuai amanat UUPA 1960 tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Seperti halnya dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK juga telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada butir ke-5 program Nawacita. Bahkan pada tahun 2016, Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.

Namun begitu, memasuki tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-JK belum benar-benar melaksanakan reforma agraria sejati.

Dari sisi kebijakan, walaupun sudah ada kemauan politik (political will), akan tetapi belumlah kuat. Indikasinya, Perpres Reforma Agraria sejauh ini masih belum ditandatangani. Sementara tuntutan untuk membentuk badan/lembaga otoritatif pelaksana reforma agraria malah dikerdilkan menjadi tim pelaksana reforma agraria yang berada di bawah Kementrian Kordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan dibagi ke dalam tiga Pokja yang diketuai oleh Kementrian LHK, Kementiran ATR//BPN, dan Kementrian Desa PDTT. Artinya reforma agraria hanya dimaknai sebagai persoalan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial.

Di sisi lain, terdapat beberapa kebijkan yang berpotensi membiaskan makna dari reforma agraria sejati. Misal, kebijakan Perhutanan Sosial (PS) yang diatur melalui Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang kemudian diperbaharui melalui Permen LHK No. 93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Masalahnya, perhutanan sosial hendak dipaksakan masuk ke dalam skema reforma agraria.

Perlu ditekankan, bawah reforma agraria dan perhutanan sosial mempunyai skema hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Jika dalam reforma agraria salah satunya menguatkan secara legal formal hak atas tanah masyarakat, sebaliknya PS bisa menjadi kemunduran jikalau diterapkan pada wilayah yang sudah menjadi pemukiman, tanah pertanian dan fasilitas umum desa-desa.

Mengapa demikian, mengingat adanya penegasan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara pada utusan MK 35, seharusnya masyarakat menegaskan hal tersebut bukan malah dipaksakan mengambil PS dengan kata lain mengakui status hutan negara di dalam wilayah adatnya. Melihat buruknya pengelolaan kawasan hutan selama ini oleh pemerintah, situasi ini berpotensi meneruskan konflik dan tumpang tindih klaim antara rakyat dengan pemerintah maupun korporasi swasta di wilayah kawasan hutan.

Situasi ini ditambah dengan keengganan KLHK untuk menerapkan skema reforma agraria di Jawa, Bali dan Lampung dengan alasan bahwa di tiga wilayah tersebut sudah kurang dari batas minimum 30 % kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai sebagai standar ganda yang sedang ingin didorong pemerintah mengingat banyaknya izin-izin tambang, konsesi-konsesi perkebunan besar dan tanah-tanah terlantar Perhutani yang seharusnya ditertibkan malah dipertahankan.

Di tengah mandeknya dan biasnya pelaksanaaan reforma agraria tersebut. Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani (KPA, 2015 dan 2016). Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas. Angka ini jauh berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pelaksanaan reforma agrarian di era pemerintahan saat ini.

Dari jabaran-jabaran di atas, kami dari aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) untuk Hari Tani Nasional 2017 (HTN 2017) menilai bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat agraria.


Pemerintah, Selesaikan Persoalan Agraria


Oleh sebab itu, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun ini dan 57 tahun UUPA 1960, KNPA yang terdiri dari 65 organisasi seperti seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Sawit Watch (SW), Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS), Bina Desa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Solidaritas Pemuda Desa untuk Demokrasi (SPDD), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah organisasi lain melakukan berbagai rangkaian kegiatan aksi di nasional dan daerah dalam rangka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan beragam persoalan agraria tersebut.

KNPA menuntut MPR RI agar turut melaksanakan TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UUPA No. 5/1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sebagaimana mandat konsitusi Negara, pasal 33 UUD 1945.

Untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut dua lembaga Negara tersebut agar segera melakukan penertiban terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional khususnya para petani serta menindak beragam tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor agraria, baik berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan pemberian izin-izin diluar prosedur yang dilakukan pemerintah beserta perusahaan.

Di berbagai daerah turut pula merayakan Hari tani 2017 dengan tema bersama Indonesi Darurat Agraria, menuntut adanya penyelesaian konflik agraria di daerah masing-masing.


*Kustiah- www.Konde.co

Mengapa perempuan yang telah menikah selalu harus menanggung perasaan bersalah jika tak punya anak? Padahal dalam keluarga tradisional di Indonesia misalnya, yang berkomitmen untuk menikah adalah laki-laki dan perempuan (di luar perkawinan pasangan homoseksual). Namun mengapa beban untuk mempunyai anak selalu menjadi beban perempuan?

Ini adalah cerita tentang seorang perempuan, yang diselingkuhi suaminya, ditinggal pergi lalu diteror soal pembagian harta. Teror lain selalu datang dari suaminya yang sering menyatakan bahwa: suaminya berbuat seperti ini, karena istri tak bisa memberikan keturunan.

Kami memanggilnya Cicik. Perempuan 30 tahun ini selalu berusaha kuat dan tegar saat menghadapi masa-masa sulit ditinggal pergi suaminya.

Selama lima bulan suaminya tak pulang. Tak memberi kabar, juga tak pernah mengatakan apa-apa kepadanya. Dia tahu bahwa suaminya tinggal bersama seorang perempuan lain dari pemilik rumah kontrakan yang disewa suaminya.

Cicik sengaja menghubungi beberapa nomor telepon yang pernah ditulis suaminya di sebuah buku.

Suatu malam, di bulan ketiga lelaki berinisial F, suami cicik pulang ke rumah. Cicik kaget.

F tak menyapa dan seperti merasa tak bersalah mengambil tas yang ada di kamar Cicik dan mengemas pakaiannya. Dia hanya mengetuk kamar Cicik dan say good bye seraya membawa satu koper.

Kata Cicik, tak semua yang dikemasi suaminya dibawa. Karena lama tak bertemu dan tak mengetahui kabar rimbanya Cicik bertanya. Namun, lagi-lagi F tak acuh. Lalu, terlibatlah cekcok mulut. Dan F kembali pergi.

Sejak pertemuan malam itu Cicik terus berusaha menguatkan hati dengan menganggap suaminya telah hanyut ditelan bumi.

"Kalau saya menganggap dia pergi, itu artinya saya masih mengharapkannya pulang. Saya katakan pada diri sendiri, bahwa lelaki itu (F) telah hanyut," ujarnya kepada saya di suatu malam.

Cicik selalu bercerita dengan apa yang terjadi pada rumah tangganya, perlakuan suaminya. Saya seperti telah mengenalnya lama padahal baru kenal sekitar dua bulanan.

Perkenalan pun sebenarnya bukan karena kesengajaan atau kecocokan. Tapi karena kami bertetangga. Setiap sore hingga malam kedai makan kami letaknya persis di samping ruko (rumah dan toko) nya Cicik. Dan, perkenalan awal adalah karena Cicik memesan nasi uduk kadang es teh manis, kadang jeruk manis, dan kami (saya, adik, dan kakakku) yang berjaga bergantian berjualan nasi uduk lama-lama mengenalnya.

Jika tak memesan apa-apa, kami tetap menyapanya dan lebih sering ngobrol dengan tema apa saja. Tak jarang juga kami bertukar makanan. Jika Cicik memasak masakan istimewa, seperti sup daging, sambal udang, atau apa saja dia akan membagikannya kepada kami.

"Mbak, coba deh. Aku tadi nyoba masak bikim sambal udang," ujarnya sambil menyerahkan semangkuk sambal.

Entah bagaimana kemudian Cicik dan kami nyambung. Dan mengalirlah cerita tentang kegagalan pernikahannya.

Akhir-akhir ini Encik mengaku sulit tidur. Bukan memikirkan suaminya yang sering dia lihat berboncengan dengan perempuan selingkuhannya yang lewat di depan matanya. Tetapi, karena beberapa kali F mengirim pesan whatsapp yang isinya meminta tanda tangan Cicik. Suaminya meminta rumah dijual dan hasil penjualan separonya dibagikan kepadanya.

Padahal, sejak awal, tiga tahun lebih Ciciklah yang membayar cicilannya. Dan ruko yang ditempati Cicik masih akan lunas tujuh tahun ke depan. Sementara mobil dan motor yang dibeli bersama dibawa lari suaminya.

Tak hanya soal teror permintaan pembagian harta kekayaan. Cicik bercerita bahwa dia sudah biasa disakiti secara verbal.

Dikatai, "Dasar istri yang nggak bisa kasih anak.”

Kalimat ini selalu keluar dari mulut F. Kata-kata ini seperti menampar saya, begitu Cicik selalu berkata. Padahal untuk mempunyai anak adalah atas pilihan keduanya. Namun mengapa perempuan selalu disalahkan?

"Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tetapi kata-kata yang dikatakannya selalu bernada menyakiti," ujarnya.

Suatu kali suaminya melalui pesan whatsapp menyuruh Cicik mengajukan gugatan cerai. Dia, F, tak menggugat cerai katanya katena tak punya uang. Jadi, dia menyarankan istrinya menggugat lebih dulu.

"Nanti saya bayar semua biaya proses perceraian dengan dicicil," ujar Cicik menirukan suaminya.

Belum lama ini saya mengantarkannya ke lembaga bantuan hukum untuk konsultasi. Cicik sudah mantap untuk mengajukan gugatan cerainya. Kehidupan bersama suaminya yang ia anggap penuh pengorbanan sudah tak bisa dipertahankan lagi. Apalagi perselingkuhan suaminya tak hanya terjadi kali ini saja. Dan beban agar perempuan selalu mempunyai anak. Semua ini harus dilepaskan. Tak semua perkawinan harus mempunyai anak. Jika sedari awal punya komitmen untuk punya anakpun, mengapa perempuan yang selalu terbebani untuk berusaha? Sedangkan laki-laki? Malah sibuk berselingkuh sana-sini? ini adalah perjuangan perempuan. Bagian yang harus dilawan.

"Saya sudah lelah menderita dan makan hati," kata Cicik.


*Kustiah, Mantan jurnalis Detik.com, kini pengelola www.Konde.co dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

*Almira Ananta- www.Konde.co

Jika tak sedang sibuk dan punya banyak waktu, kami selalu bisa minum teh di hari Minggu sore. Ibu yang selalu menemani kami, 3 anaknya. Namun rutinitas ini sekarang tentu sudah susah dilakukan. Atau hanya bisa kami lakukan ketika liburan datang.

Kakak pertama saya sudah lama tinggal di luar negeri. Kakak kedua tinggal di Jogja, dan saya sendiri di Jakarta. Ibu rumahnya tak jauh dari tempat saya tinggal, hanya beberapa meter saja. Ini memang sengaja kami lakukan agar saya bisa menemani ibu sewaktu-waktu.

Untuk sekedar minum teh sore hari bersama ibu, ini sangat sering saya lakukan. Biasanya ini adalah rutinitas hari Minggu kami di sore hari. Kami bisa bicara apa saja.

Di waktu ini, kami juga beberapakali melakuan komunikasi melalui skype dengan kakak. Walau kadang hanya beberapa menit, paling tidak kami bisa saling menatap dan memberi kabar.

Ibu bercerita bahwa ini merupakan kebahagiaannya. Bayangkan jika ini terjadi di jaman dulu, begitu ibu pernah bilang.

Dulu, hanya untuk memberikan kabar saja, ibu harus menulis surat dan ke kantor pos esok harinya. Biasanya surat baru bisa diterima 3-7 hari. Setelah itu baru ada balasan seminggu kemudian. Kabar mendadak ini juga pernah kami dengar ketika dulu kakek meninggal. Ibu bercerita, waktu kakek meninggal, ibu mengirimkan surat telegram kepada kakaknya. Dan baru sehari kemudian telegram tersebut sampai. Jenasah kakek dimakamkan pada hari kedua menunggu anak-anaknya pulang.

Belum lagi ketika mengirim uang. Ibu harus mengirimkan uang melalui wesel dan baru 3 hari kemudian sampai, itupun dengan mengirimkan secara kilat khusus yang berbayar mahal. Jika tidak dengan kilat khusus maka seminggu kemudian baru sampai. Penerima wesel kemudian akan pergi ke bank dan mengambil uang kiriman.

Di rumah kami, jaman kami kecil juga tidak ada telepon. Kami harus pergi ke telepon umum jika ingin menelepon. Jika ingin melakukan komunikasi jarak jauh dengan interlokal atau sambungan internasional, maka ibu harus pergi ke wartel atau ke kantor pusat Telkom. Dulu ibu melakukannya karena ayah bekerja di Singapura dan kakak sekolah di Jogja.

“Belum lagi jika telepon seperti ini, yang menunggu untuk telepon banyak sekali,” kata Ibu.

Jadi ibu harus menunggu selama berjam-jam hanya untuk bisa menelepon dan menyampaikan hal penting.

Komunikasi memang telah menjadi hal penting selama berabad-abad. Dari mesin cetak Johannes Guttenberg, Graham Bell dengan temuan telponnya, hingga email, facebook dan instagram. Ini selalu mengingatkan bahwa media massa adalah ruang yang dibutuhkan banyak orang. Pada media dan juga komunikasi, orang menjadi tahu kabar bagi orang lain.

Sekarang, facebook, Whats App, Skype dan masih banyak lagi bisa menjadi ruang komunikasi bagi semua orang. Tentu sangat mudah dan tak sesulit dulu.

Di waktu minum teh sore bersama ibu seperti ini, kakak-kakak saya selalu mengenang jasa ibu, upaya ibu. Ibu tidak hanya menjadi jembatan komunikasi diantara kami, namun ibu adalah orang yang menyatukan kami. Dengan alat yang sangat sederhana, ibu tak pernah lupa mengirimkan wesel, telegram penting dan menelepon hanya untuk mendengar suara kami.

Surat-surat ini dan telepon-telepon penting ibu, selalu menjadi penanda kasih sayang ibu kepada kami.



*Almira Ananta,
Traveller dan Blogger


Luviana- www.Konde.co


Putus dari pacar. Teman saya yang seorang dosen baru saja mendengarkan curhat dari mahasiswinya. Nilai mahasiswinya menurun dan ia juga jarang aktif di kampus lagi. Ternyata, ia baru saja putus dari pacarnya.

Bagi banyak orang, putus atau terpisah merupakan saat-saat yang sulit. Karena dengan tiba-tiba orang yang selalu ada di dekat kita harus hilang, pergi dan tak kembali. Suasana yang dulu dilakukan bersama-sama, kini dilakukan sendirian.

Putus memang tak pernah mudah.

Apalagi jika putus dan harus berpisah karena kita menjadi korban kekerasan. Dilema yang terjadi hingga proses keberanian untuk melawan dan menolak kekerasan. Beberapa teman yang mengalami hal ini harus melakukan banyak hal, dari menemukan teman curhat, harus konseling ke psikolog.

Putus atau berpisah memang membenamkan diri kita pada hal yang sangat tidak enak.

Dan putus, ternyata selalu membutuhkan perencanaan yang baik. Karena pertanyaan yang selalu mengintai ketika kita putus adalah:

1. Apa yang harus kita lakukan setelah ini?

2. Sampai kapan kita akan menuntaskan ini?

3. Bagaimana cara kita mengakhiri persoalan ini?

4. Lalu siapa saja orang yang bisa kita hubungi?

5. Ruang mana saja yang bisa kita masuki untuk mengakhiri persoalan ini?


Dalam situsnya, Help Nona sebuah organisasi yang berinisiatif bagi anak-anak muda perempuan Indonesia menuliskan soal putus ini. Astrid Wen MPsi, dari Help Nona menuliskan perencanaan yang harus perempuan lakukan ketika putus:


1. Yakinkan Diri Kita

Apakah Nona siap untuk berpisah dengan pasangan? Lebih lanjut, bagaimana Nona akan menyampaikan keputusan Nona ini padanya? Nona bisa menimbang hal baik dan buruk apa saja yang ada pada hubungan kalian. Ini akan mengingatkan Nona pada alasan awal mengapa Nona memutuskan untuk berpisah.


2. Sampaikan Pada Orang Terdekat

Biarkan orang terdekat tahu apa yang ada di benak Nona. Buat mereka paham bahwa Nona ingin berpisah dengan pasangan Nona. Sampaikan kebutuhan Nona untuk didukung oleh mereka, sehingga mereka juga bisa membantu bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi.


3. Minta Ditemani

Jika Nona merasa penting untuk putus sambil bertatap muka, minta teman atau keluarga Nona untuk menemani. Mereka bisa memantau dari kejauhan sehingga Nona merasa aman. Apabila Nona merasa tidak aman untuk memutuskan langsung secara tatap muka, jangan mengabaikan perasaan tersebut, ya. Hindari memaksakan diri untuk bertemu langsung, apalagi di tempat sepi yang hanya berdua. Pertimbangkan kemungkinan putus lewat telepon atau lewat pesan.

Saya mencoba bertanya pada beberapa teman yang mengalami putus atau patah hati. Macam-macam yang mereka lakukan. Ada yang memilih untuk keluar kota dalam waktu yang lama, mencari suasana baru, saat inilah ia bisa menemukan banyak hal yang menyenangkan dan berbeda dari hidupnya.

Ada juga yang memilih untuk menulis, membuat film dan bermain musik, karena cara inilah yang dianggap paling ampuh. Dengan bermain musik dan menulis misalnya, mereka menjadi lebih produktif.

Namun ada juga yang memilih harus berada diantara banyak teman sehingga mereka mempunyai ruang untuk bercerita.

Dan jika kita sudah memutuskan sesuatu, penting untuk belajar agar kita selalu konsisten, misalnya: hindari bertemu atau berkomunikasi dengan pacar atau pasangan yang melakukan kekerasan. Karena ini merupakan cara yang ampuh agar kita cepat keluar dari persoalan. Inilah problem yang tak mudah, mengakhiri sesuatu yang sebenarnya sulit, lalu keluar dari semua ini.

Astrid Wen M.Psi, dalam Help Nona kembali menuliskan: tidak perlu berulang kali meyakinkan pada pasangan tentang alasanmu memilih berpisah. Apalagi berusaha menghibur agar ia bisa lapang dada menerima keputusan ini. Yang sudah-sudah Nona malah akan kembali terjebak dalam hubungan tersebut. Jika sudah putus, berarti usahakanlah cut off communication. Jika mengganggu, hapuslah nomornya dia di HP, stop stalking, stop kepo.

Selain itu juga feeling lonely after the break up is very normal. Ini bukan berarti kamu tidak sanggup hidup tanpanya. Sibukkan diri dengan kegiatan positif dan jalin hubungan yang lebih baik bersama teman dan keluarga Nona.


(Referensi: http://www.helpnona.com/putus-dari-hubungan-yang-tidak-sehat.html)




Kustiah- www.Konde.co


Selain bekerja dan kuliah, Sukma menyempatkan diri mengajar di sekolah menengah pertama. Dan yang membuat ia kembali prihatin ketika banyak muridnya putus sekolah dan memilih menikah muda. Dulu ia juga menolak menikah muda dan memilih melanjutkan cita-citanya. Apa yang dilakukannya untuk anak-anak perempuan dan ibu-ibu di tempat ia tinggal?

Awalnya, kemiskinan yang dilihat Sukma, juga ditemui di mana-mana, di sekolah dan di lingkungan tempat dia tinggal, menggerakkan Sukmariyah, 36 tahun, untuk melawannya.

Menjadi miskin bukan keinginan Sukma, panggilan Sukmariah.

Kala kanak-kanak hingga muda Sukma sudah terbiasa bergelut dengan kemiskinan. Bapak ibunya buruh tani, sama seperti kebanyakan warga di kampungnya di Desa Rancagede Kaler, Kecamatan Munjul, Kabupaten Tangerang.

Desa yang berada di ujung Jakarta, berdekatan dengan Rangkasbitung ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Disini banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan ketika muda.

Mungkin hidup Sukma juga tak akan jauh berbeda dengan nasib kawan-kawan sebaya dan tetangganya yang menikah muda jika ia tak punya keinginan kuat untuk mengubah nasib. Menyadari dilahirkan dari keluarga sederhana dengan empat bersaudara Sukma menanam keinginannya kuat-kuat untuk mengubah hidupnya supaya lebih baik.


Menolak Menikah Muda


Di saat teman-temannya menikah di usia muda Sukma remaja justru memilih terus melanjutkan sekolah hingga akhirnya lulus sekolah menengah atas (SMA). Ia menyatakan bahwa ia menolak untuk menikah muda.

Sukma lalu memilih untuk kursus menjahit, karena tak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Ia menelateni ilmu barunya dan memilih menjadi tukang jahit konveksi dengan menjahit seragam sekolah, seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga menjahit sepatu hasil pesanan.

Usaha yang ia jalani sejak tahun 2004 ini perlahan berkembang pesat.

Kondisi ekonominya mulai membaik. Di tengah-tengah kesibukannya bekerja ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah.

"Kondisi miskin semakin membuat saya terlecut untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya kepada penulis di kediamannya beberapa waktu lalu.
Selain bekerja, kuliah, Sukma masih menyempatkan diri mengajar di sekolah menengah pertama. Dan yang membuat ia kembali prihatin banyak muridnya putus sekolah karena tak punya biaya. Anak-anak yang putus sekolah ini kemudian ada yang memilih bekerja dan ada yang menikah.

Tak hanya itu, Sukma tinggal di antara warga yang sebagian besar hidup dalam garis kemiskinan. Tak ayal, sering ia mendapat keluh kesah tetangganya yang membutuhkan uang untuk modal usaha atau sekadar menyambung hidup. Jumlah pinjaman yang diajukan ke Sukma tak besar. Kadang sekitar Rp 200-500 ribu. Namun, meski tak besar kesulitan hidup yang dihadapi para tetangganya rupanya membuat Sukma gusar.


Srikandi Koperasi dan Menjadi Pengusaha


Lulusan Universitas Hamka Jakarta ini lantas berpikir untuk membuat koperasi simpan pinjam. Barangkali, pikirnya, dengan adanya koperasi warga bisa terbantu. Tetapi, masalah baru muncul. Ternyata, meskipun ada uang warga tak juga keluar dari kesulitan ekonomi. Bahkan utang jadi menumpuk.

"Saya dapat kesimpulan baru bahwa yang dibutuhkan orang miskin tak selalu uang," katanya.

Sukma akhirnya menambah fasilitas koperasi yang awalnya hanya berupa simpan pinjam menjadi koperasi yang memberikan fasilitas pendampingan kepada anggotanya jika ingin membuka usaha. Bentuk pendampingan dilakukan mulai dari memilih usaha yang diminati, meminjami modal, melakukan pembukuan, hingga menjembatani ke lembaga pemberi pinjaman modal.

Bidang usahanya kini meliputi konveksi, usaha peternakan lele, peternakan bebek, usaha mikro kecil menengah pembuatan keripik, pembuatan sepatu, bengkel, dan masih banyak bidang usaha lainnya.

Awalnya Sukma mengaku sering menemukan kesulitan saat membentuk bidang usaha yang bernaung dalam koperasi yang ia beri nama 'Gerakan Sukses' atau 'Gerakan Sahabat Usaha Kecil Segera Sejahtera'. Pasalnya, untuk mengubah cara berpikir masyarakat yang biasa menerima tak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi perlu pendampingan sekitar dua tahun untuk meyakinkan binaannya bisa mandiri.

"Mereka perlu contoh konkret. Bukan lainnya," ujar Sukma.

Maka, dengan sabar ia menanyakan usaha yang diminati, meminjami modal, dan memberikan bibit jika usaha yang didirikan dalam bentuk peternakan ikan, bebek, atau kambing.

Menurut Sukma, kesenangan memilih usaha anggota koperasinya memperngaruhi kelancaran usaha. Sebelumnya, sering usaha yang buat anggota koperasinya gagal karena ternyata mereka tak menyukai. Akhirnya, Sukma mengikuti 'passion' dan keahlian yang dimiliki anggotanya.

Koperasi semua ia jalankan dan kelola sendiri. Untuk modal Sukma mengandalkan dari hasil usaha konveksi yang ia miliki dan dari dana anggota yang berjumlah sekitar 220 orang. Kini, dengan makin berkembangnya usaha Gerakan Sukses Sukma bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang bisa menyalurkan dana sosialnya untuk memberikan pinjaman dan bekerjasama dengan pihak perbankan.

Saat ini Gerakan Sukses sudah berhasil mendampingi UMKM sebanyak 80 kelompok yang tersebar di beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 10 orang pengusaha UMKM. Gerakannya juga telah berkembang ke sektor pendidikan. Jika orang tua sulit mengembangkan usahanya Sukma akan 'mengambil' anaknya untuk di sekolahkan.

"Saya harus memutus mata rantai kemiskinan dengan berbagai cara. Salah satunya lewat anaknya," ujarnya.

Anak-anak yang disekolahkan Sukma sekarang mencapai seratus anak lebih.

Sahana (30), salah satu pemilik UMKM pembuatan keripik binaan Gerakan Sukses mengakui kerja keras Sukma. Awalnya, Sahana adalah pedagang jajanan di sekolahan. Ia sering mengaku kesulitan ekonomi apalagi suaminya merupakan korban pemutusan hubungan kerja di pabrik tempatnya bekerja. Sahana lantas mendatangi Sukma untuk berkonsultasi dan berdirilah UMKM pembuatan keripik pisang.

Ia dulu mendapat pinjaman modal koperasi sebanyak Rp2 juta dan pendampingan usaha. Kini, makin berkembang UMKM miliknya Sahana berencana mengajukan pinjaman modal CSR dari salah satu perusahaan pelat merah untuk menambah modal. Dalam sebulan Sahana bisa menjual keripik sebanyak 600 kilo dengan harga per kilonya rata-rata Rp30 ribu.

"Saya tak yakin ada orang seperti kak Sukma yang mau membantu dan memikirkan nasib orang lain," ujarnya.

Ahmad Humaidi (37), peternak bebek asal Kedawung, Mekarbaru, Banten juga berujar sama. Dulu, sebelum bergabung dengan Gerakan Sukses Ahmad hanyalah seorang peternak bebek yang hanya memiliki 200 ekor bebek.

"Dari tahun ke tahun bebek saya ya hanya segitu," kata bapak satu anak ini.

Usaha peternakannya tak pernah berkembang sampai kemudian dia mendapatkan pelatihan tentang budi daya bebek dan mendapatkan suntikan modal. Kini, bebeknya telah bertambah menjadi 500 ekor dengan penghasilan bersih Rp400 ribu per harinya.

"Dulu saya tidak tahu kalau bebek ternyata memiliki masa produktif. Sekarang, berkat pelatihan dan bergabung dengan Gerakan Sukses, usaha peternakan saya maju," ujarnya.


(Foto: Sumariah/ Kompasiana.com)


*Kustiah, Mantan Jurnalis Detik.com, saat ini pengelola www.Konde.co dan Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta


*Anggita Ayu Indari- www.Konde.co

Saya pernah mengalami hubungan yang abusif di masa-masa sekolah. Pacar saya waktu itu sangat protektif, posesif, dan pemarah. Selama hampir 2 tahun saya harus membatasi pergaulan dan stand by 24/7 untuknya. Bahkan terkadang ia senang melakukan kekerasan fisik seperti mencubit, mendorong, dan hampir saja meninju saya.

Saya tidak pernah sadar kalau apa yang ia lakukan merupakan kekerasan dalam berpacaran sampai saya terpapar bacaan seputar gender dan feminisme di masa-masa kuliah.

Tentu pada akhirnya saya selalu gerah ketika melihat kawan-kawan di kampus saya yang masih berpacaran secara jahiliah.

Seperti misalnya bertengkar karena jarang memberi kabar ataupun cemburu karena pasangannya berhubungan intens dengan lawan jenis. Bahkan biasanya mereka cenderung enggan memiliki privasi dengan alasan kesetiaan. Masing-masing dari mereka hanya sibuk mengalienasi satu sama lain atas nama cinta.

Perilaku kekanak-kanakan yang dimiliki pasangan macam itu pun biasanya dilengkapi dengan angan-angan manis macam pernikahan. Mimpi-mimpi ilusif soal hidup bersama menjadi relationship goal yang membuat mereka buta mata, hati, dan pikiran.

Kadang saya sampai heran, kalau mereka menikah jangan-jangan sekeluarga mati kelaparan. Soalnya kalau mereka bekerja, mereka akan bertemu orang baru, dan bertemu orang baru meningkatkan probabilitas berselingkuh. Oleh sebab itu, daripada salah satu berselingkuh, lebih baik tidak usah ada yang keluar rumah saja sekalian! Mengatasi masalah tanpa masalah, bukan?

Keprihatinan saya terhadap gaya pacaran yang destruktif seperti itu membuat saya dan beberapa teman di kampus memutuskan untuk mengadakan diskusi serta kampanye kecil-kecilan soal kekerasan dalam berpacaran.

Target utama dari keisengan kami ialah perempuan-perempuan di sekitar kampus. Sebab kami melihat lebih banyak perempuan yang menjadi korban atas relasi personal macam pacaran dibandingkan laki-laki.

Fakta yang mengejutkan ialah masih banyak orang yang tidak tahu soal kekerasan dalam berpacaran. Banyak dari mereka yang menganggap hal tersebut sebagai manifestasi dari rasa cinta. Sungguh miris saya dibuatnya.

Padahal menurut data dari Komnas Perempuan yang saya peroleh dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017, Kekerasan Dalam Pacaran atau KDP di Indonesia telah mencapai angka 2.171 kasus. Tentu angka tersebut belum termasuk kasus yang dialami teman-teman saya di kampus (yang berpikir bahwa itu cinta), dan orang lainnya yang bernasib sama seperti itu.

Hal yang membuat saya makin sedih ialah mendapati banyak orang di kampus saya yang menganggap bahwa kekerasan dalam berpacaran hanya seputar kekerasan fisik. Bagi mereka kekerasan fisik tersebut dapat dihindari apabila kedua belah pihak (lagi-lagi) saling cinta. Cara membuktikan rasa cinta itu ya dengan menikah.

Yang lebih gila lagi, ada yang bilang langung ta’aruf aja! Astaghfirullah kejut-kejut saya dengernya!

Pembaca yang budiman nan bijaksana, sesungguhnya pernikahan bukanlah solusi untuk menghindari kekerasan dalam berpacaran ataupun relasi personal lainnya. Maaf-maaf dulu aja nih, kekerasan dalam hubungan yang telah terlegitimasi macam pernikahan biasanya justru dihalalkan atas nama kepatuhan pada pasangan.

Sialnya lagi, kultur patriarkal yang ada cenderung menempatkan perempuan dalam relasi kuasa yang timpang dengan laki-laki. Jadi jangan heran kalau lebih banyak perempuan yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga dibanding laki-laki.

Atas nama kepatuhan pada imam dan kepala keluarga, banyak perempuan yang dipaksa dan disiksa secara fisik maupun psikis. Dalam data Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2017, kasus kekerasan pada istri menepati posisi tertinggi yakni 5.784 kasus.

Kekerasan yang dilakukan pun meliputi kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus).

Saya rasa, apabila masing-masing pihak belum memiliki pemahaman bahwa semua manusia itu setara, salah satu dari mereka pasti akan menciptakan relasi yang bersifat dominatif-submisif ataupun superior-inferior.

Bentuk-bentuk relasi yang memberi kuasa pada salah satu pihak tertentu yang membuat mereka bisa dengan mudah memiliki kontrol ataupun kehilangan kontrol.

Ketimpangan tersebut yang pada akhirnya membuat salah satu pihak kehilangan kontrol untuk membela dirinya, dan salah satu lainnya memiliki kontrol untuk menindas dan melakukan kekerasan.

Padahal sudah seharusnya baik laki-laki atau perempuan sebagai manusia memiliki relasi setara yang dilandasi oleh konsensus baik dalam berpacaran maupun pernikahan.
Saya memang belum pernah menikah, lebih-lebih mencicip asam-garam rumah tangga. Namun, menengok fakta dan data di atas, akankah lebih bijak jika kita berhenti menganggap pernikahan sebagai solusi? Bukan begitu?


*Anggita Ayu Indari, merupakan mahasiswi semester akhir yang rajin menginisiasi forum ghibah bersama kawan-kawannya di Rumah Gender, Purwokerto. Selain itu, ia juga aktif bermain-main bersama kawan lainnnya di Sekolah & Perpustakaan Rakyat Bhinneka Ceria dan kebetulan juga sibuk mengeluh di laman pribadinya: anggitaindari.blogspot.com.





Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Hingga sekarang, ratusan ribu warga sipil Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia untuk mencari perlindungan.

Dari pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan yang pernah dilakukan di kamp pengungsian warga sipil Rohingya di Aceh, pada bulan Juli sampai dengan September 2015, ditemukan kerentanan pengungsi menjadi korban sindikasi trafficking dan people smuggling, baik dalam perjalanan mencari perlindungan maupun ketika mereka sudah berada di lokasi pengungsian.

Selain itu, mereka juga terpapar dengan sejumlah persoalan baru terkait relasi dengan warga setempat di daerah pengungsian.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menyatakan bahwa bagi perempuan, tindak kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sesama pengungsi, juga dialami di lokasi pengungsian. Pemerintah Myanmar berkewajiban untuk segera menghentikan konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian di Rakhine State, untuk mencegah meningkatnya gelombang pengungsian.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil Rohingya, dalam konflik bersenjata di Rakhine State – Myanmar, yang semakin memburuk sejak Agustus 2017.

Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan melindungi seluruh warga sipil dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Komnas Perempuan mengkhawatirkan perlindungan dan keamanan perempuan-perempuan etnis Rohingya dalam konflik bersenjata ini, karena kerentanan mereka menjadi korban kekerasan seksual dan target antara dari pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mengingatkan Pemerintah Myanmar tentang pentingnya mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan dan segala bentuk penyiksaan seksual, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

“Untuk menangani krisis kemanusiaan di Rakhine State ini, Pemerintah Myanmar seharusnya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State (Maret 2017) terkait dengan akses bantuan kemanusiaan, akses buat jurnalis dan media (lokal dan internasional), penegakan hukum dan memutus impunitas, kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan seperti Bangladesh, kewarganegaraan dan kebebasan bermobilitas bagi orang-orang Rohingya, serta memperbanyak ruang-ruang dialog komunal. Dalam situasi seperti sekarang, menjalankan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State adalah sebuah langkah yang kondusif untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut,” ujar Azriana.


Politisasi isu di Media

Komnas Perempuan menyayangkan menguatnya pemberitaan yang keliru tentang konflik di Rakhine State yang menempatkan konflik Rohingya sebagai konflik agama. Politisasi isu ini berpotensi memicu konflik horizontal antar umat beragama, termasuk di Indonesia.

“Karenanya perlu dilakukan upaya secara sistematis dan strategis untuk mengantisipasi penggunaan isu Rohingya sebagai alat memprovokasi massa,” ujar Azriana.

Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah langkah strategis yang telah diambil Pemerintah Indonesia dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Rakhine State, terutama dalam bentuk bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil Rohingya, strategi soft diplomacy dengan Pemerintah Myanmar, dan strategi diplomasi aktif di regional ASEAN.

Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny menyatakan bahwa dalam konteks ini Komnas Perempuan berharap Mekanisme HAM ASEAN seperti AICHR dan ACWC dapat turut mengawal dan mengambil langkah-langkah strategis mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

“Menyikapi tindak kekerasan yang terus berlangsung terhadap warga sipil Rohingya di Rakhine State, Komnas Perempuan mendorong pemerintah Myanmar agar menghentikan segala bentuk kekerasan di negara bagian Rakhine, untuk mencegah terjadinya genosida dan kemungkinan ethnic cleansing terhadap warga sipil Rohingya dan menjalankan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State,” ujar Adriana Venny.


Perlindungan Kemanusiaan


Selanjutnya Komnas Perempuan mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar berpartisipasi dalam upaya perlindungan kemanusiaan di ASEAN dalam hal ini membuka diri menerima warga sipil Rohingya yang mengungsi dan memberikan perlindungan komprehensif. Selain itu, segera mencari solusi terbaik untuk krisis Rohingya dan menjalankan Rencana Aksi Regional untuk menangani VAWG (Violence Against Women and Girls)

“AICHR dan ACWC agar dapat memainkan peran strategisnya sebagai Mekanisme HAM ASEAN dalam hal ini aktif menyuarakan hak-hak etnis Rohingya dan membuat penyikapan publik. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar dapat mengambil langkah cepat dan kondusif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antar umat beragama di Indonesia, akibat politisasi isu Rohingya

Komnas Perempuan juga meminta masyarakat Indonesia agar dalam menyampaikan aksi solidaritasnya terhadap warga sipil Rohingya, tidak dengan cara mereplikasi kekerasan, represi dan diskriminasi pada kelompok minoritas, khususnya dalam hal ini umat Buddha di Indonesia.

Setiap tanggal 10 September kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Di hari itu sejumlah organisasi kemudian memperingatinya, ada yang melakukan aksi lilin, ada yang mengadakan pertemuan dengan para survivor untuk saling mengingatkan agar tidak lagi melakukan pencobahan bunuh diri.

Luangkan Satu Menit untuk Ubah Kehidupan, adalah tema peringatan Hari Pencegahan Bunuh diri yang ditetapkan oleh International Association for Suicide Prevention (IASP). Peringatan ini menjadi pengingat sekaligus pesan agar kita menyatukan pandangan dan bergerak melangkah melakukan penanggulangan.

Dan ini ada salah satu survivor bunuh diri yang bernama Endri. Endri bersedia membagikan ceritanya. Kisah yang dimuat ini sudah seijian penulisnya dan sebelumnya dimuat di: http://liquidkermit.net/saya-endri-survivor-depresi-dan-bunuh-diri/:

Saya tahu ada banyak orang lain yang menderita depresi dan berpikir untuk mengakhiri hidup.Saya ingin menyampaikan satu hal: Kamu Tidak Sendiri

Dua tahun lalu saya memegang pisau untuk mengakhiri hidup. Itu terjadi hanya satu hari setelah wisuda kelulusan pendidikan S2 di Swedia. Tapi digagalkan polisi Swedia yang muncul di apartemen saya. Kejadian itu berulang beberapa kali setelah saya pulang ke Indonesia dua minggu berikutnya.

Sebagian besar keinginan mengakhiri hidup disebabkan depresi, sebuah penyakit jiwa. Saya pun begitu. Saya dulu menderita depresi. Saya kehilangan semangat hidup, saya merasa sangat menderita, saya merasa gagal, saya merasa lebih rendah dari sampah, saya merasa berada di dasar sumur yang dalam dan tidak bisa keluar. Saya mati rasa.

Saya tidak bisa mmerasakan kebahagiaan, benci, sebal, ataupun sedih. Saya tidak tahu lagi buat apa makan. Buat apa hidup. Untuk lebih tahu tentang depresi bisa membaca catatan saya yang lain.

Kalau kamu merasakan itu semua. KAMU TIDAK SENDIRI.

Saya pun pernah merasa sendiri. Merasa satu-satunya orang yang mengalami semua hal diatas.

Kini saya sudah pulih. Saya menjalani terapi. Saya mendapat bantuan keluarga dan teman. Kamu juga bisa pulih.

Saya duduk di pagi ini karena ada begitu banyak penderita gangguan jiwa tetapi belum mau untuk terbuka karena stigma yang masih kuat di masyarakat. Kamu mungkin pernah mendapat respon seperti ini saat kamu bercerita tentang apa yang kamu rasakan:

– “Coba belajar bersyukur, masih banyak orang lain yang lebih tidak beruntung.”

– “Kamu harus lebih banyak beribadah, mungkin kamu kurang iman.”

– “Makanya kamu harus lebih banyak bergaul.”

– “Itu cuma ada di pikiran kamu, itu tidak nyata.”

Saya pun pernah mendapatkan respon-respon seperti itu. Karenanya, saya mengerti kalau kamu kemudian memilih untuk diam dan menarik diri dari pertemanan, membuat diri kamu semakin merasa sendiri. Oleh karena itu, saya pagi ini mewakili para penderita gangguan jiwa.

Saya tidak bisa menghilangkan apa yang kamu rasakan, mengembalikan kamu seperti dulu yang baik-baik saja. Semoga apa yang saya lakukan pagi ini setidaknya membuat kamu merasa tidak sendiri.

Bagi yang memiliki teman atau keluarga yang menderita depresi atau memiliki keinginan mengakhiri hidup, kamu juga ga sendiri. Saya paham merawat orang seperti saya ini butuh energi yang besar. Kamu juga ga sendiri. Walaupun saat ini rasanya tidak ada harapan, tapi siapapun bisa pulih seperti saya. Jadi, tolong bertahan dan tetap mendukung kami para penderita depresi.

Dan untuk kalian semua yang tidak pernah mengalami ini, saya tahu ini mungkin hal yang baru untuk sebagian besar dari kalian. Depresi adalah nyata. Begitupula keinginan untuk bunuh diri. Hari ini kalian berkesempatan untuk belajar hal baru tentang kesehatan jiwa. Silahkan membaca tulisan-tulisan saya yang lain.

Saya ingin mengajak siapa saja untuk berfoto bersama saya. Kalian para penderita, para survivor, para caregiver, ataupun hanya sekedar peduli dengan kesehatan jiwa. Mari befoto bersama. Bantu saya untuk menunjukan bahwa diantara mereka yang masih belum mengerti dan masih suka men-“judge”, ada pula yang paham dan peduli. Saya ingin menunjukan ini terutama kepada para penderita yang masih teralalu takut untuk bersuara.

Saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa membagi link ke blog saya di medsos kalian. Salah satu teman kamu mungkin sedang menderita sendiri dan perlu bantuan.


Luviana- www.Konde.co

Hari itu, Sabtu 16 September 2017, tidak ada raut takut sedikitpun dari wajah Eyang Sri. Kami sedang berbincang-bincang santai tentang segala hal. Aku memapah eyang masuk ke dalam ruang agar bertemu mbak Nursyahbani setelah menyelamatkan beberapa hal.

Eyang Sri adalah aktvis perempuan 1965 dan mbak Nursyahbani adalah mantan direktur LBH Jakarta yang selama ini mengadvokasi kasus 1965.

Nampak eyang tertatih-tatih beranjak dari kursinya, sambil dengan tangan bergetar hingga tumpah-tumpah kopi yang ia saja belum sempat menyesapnya karena masih panas. Tapi ini tentu bukan karena beliau takut atau karena usia beliau yang telah sepuh, namun ini karena ia terkaget, tiba-tiba ada teriakan dari para aparat kepolisian yang tiba-tiba masuk ke Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Eyang dan opa korban 1965 tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung YLBHI/LBH Jakarta, ke dalam gedung yang sudah menjadi rumah mereka sendiri. Bahkan mereka hendak buang air kecil pun tak diperbolehkan.

Saya melihat betapa luluh nan lantak hati para eyang dan oma ini, saya sudah tak sanggup melihatnya. Perjuangan mereka yang selama ini didiskriminasi, distigmatisasi sebagai korban tiba-tiba membayang mata. Acara seminar pelurusan sejarah yang dihadiri oleh para eyang dan opa di LBH Jakarta ini harus bubar.

Itu adalah sepenggal cerita dari aktivis Arus Pelangi, Lini Zurlia yang hadir pada saat pembubaran seminar pelurusan sejarah 1965 pada Sabtu, 16 September 2017 kemarin di LBH Jakarta. Polisi yang masuk tiba-tiba membubarkan acara, mengintimidasi para staff LBH Jakarta.

LBH Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut kondisi ini sebagai darurat demokrasi.


Sri Sulistyawati, Guru Bagi Kami Semua

Eyang Sri Sulistyawati, wartawan hebat di masa tahun 1950an ini sekaligus pejuang perempuan, tampak mondar-mandir kembali pada Minggu, 17 September 2017 kemarin. Mengenakan kebaya warna hijau dan menggunakan tongkat, ia tak merasa tenang di dalam ruangan.

Setelah memberikan sharing dengan aktivis 1965, Pak bejo Untung di depan mimbar di Gedung LBH Jakarta, Sri kemudian keluar ruangan. Jalannya sudah agak tertatih, namun ia tak mau dibantu. Ia masih membawa 2 tas kemana-mana.

Di luar polisi memaksa masuk kembali dan ingin membubarkan mimbar seni LBH Jakarta yang digelar bersama organisasi sipil pasca pembubaran diskusi kemarin. Eyang Sri memilih duduk di tangga di halaman LBH Jakarta, ia selalu ingin menjadi penyaksi apa yang terjadi.

"Kejadian seperti ini biasa, harus dihadapi. Harus dilawan," ujarnya singkat saat saya tanya. Ia menitip 2 tas.

Dan kembali duduk di tangga, bu Sri tak mau beranjak ke dalam. Ketika bajaj yang menjemputnya sudah datang, ia tak mau pulang, tak mau beranjak sedikipun dari duduknya. Ia ingin selalu menjadi penyaksi dan melakukan perlawanan atas represi yang terjadi.

Sampai jauh malam, Sri Sulistyawati tak juga beranjak dari tangga tempatnya duduk.

Dulu, Sri adalah seorang jurnalis. Bersama Sulami, Sujinah dan Harti teman-temannya sesama jurnalis perempuan di tahun 1950an mereka banyak menuliskan kondisi tentang buruh perempuan di Indonesia. Bicaranya selalu menggebu, semua seperti tersihir ketika mendengar cerita-ceritanya.

Sri dulu pernah kuliah jurnalistik di Akademi Jurnalistik Doktor Rifai. Skripsinya tentang Miscicih tentang kesenian rakyat, kisah di luar panggung yang penuh dengan kemiskinan, padahal di atas panggung terlihat glamour. Tulisan tentang Miss Cicih sesuai dengan nafas tempat Sri Sulistyawati bekerja sebagai jurnalis, yaitu di Koran Ekonomi Nasional. Pada saat itu Sri bekerja sebagai jurnalis sambil kuliah dan menjadi aktivis.

Di saat itulah ia merasakan penjara. Sri kemudian dipenjara di Bukit Duri selama 11,5 tahun hingga 25 April 1979 baru dilepaskan. Hari-hari setelah dalam penjara itulah hari-hari intimidasi dan diskriminasi tak pernah lepas dari hidupnya. Ia masih sering menulis, melanjutkan sisa-sisa dongeng di dalam penjara.Bagi kami, Sri adalah guru, jurnalis yang kemudian memperjuangkan nasib para buruh perempuan di Indonesia.

Dalam sebuah kelas menulis yang diadakan Kontras dan Peace Women Across The Globe (PWAG) di tahun 2010-2011 dimana saya menjadi fasilitator menulis disana setiap minggunya, saya kembali intens bertemu dengan ibu Sri. Jadi di setiap perjumpaan kami, dia selalu menyebut saya sebagai " Ibu guru."

Sebutan yang lucu karena sayalah waktu itu yang mengajar Ibu Sri kembali menulis. Padahal bagi kami anak-anak muda ini, Ibu Sri adalah guru kami. Namun dari perjumpaan intensif selama 1 tahun di kelas menulis itulah, ia kemudian banyak bercerita bahwa menulis adalah bagian dari refleksi perjalanan hidupnya.

Dan ketika kami kembali bertemu di LBH Jakarta kemarin, ia kembali memanggil saya," Ibu guru."

Ah, Ibu Sri.

Raut wajahnya selalu penuh semangat.


Minggu, 17 September 2017: Intimidasi Kedua


Peristiwa intimidasi, pembubaran diskusi seperti ini selalu ingin ia rekam, represi yang selalu berulang.

Tim advokasi seminar 65 dalam acara konferensi pers setelah pembubaran diskusi pada Sabtu 16 September kemarin mengecam keras tindakan kepolisian yang membubarkan diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun1965-1966. Polisi bahkan melakukan pengancaman, penyitaan dan penggeledahan secara ilegal di gedung LBH Jakarta.

Hal ini jelas merupakan situasi darurat demokrasi di Indonesia. Dan Minggu, 17 September 2017 represi kembali terjadi lagi.

Sebelumnya pada tanggal 16-17 September 2017, Forum 65 berencana membuat diskusi akademis mengenai pelurusan sejarah Indonesia tahun1965-1966 yang dibuat terbatas untuk 50 orang di LBH Jakarta. Diskusi ini merupakan diskusi pelurusan sejarah sebagai upaya awal untuk pemulihan kejahatan hak asasi manusia yang berat di masa lalu yang telah menjadi komitmen Presiden Jokowi dalam Nawacitanya.

Beberapa hari sebelum diskusi, bermunculan hoax dan fitnah di beberapa media sosial yang mengungkapkan bahwa acara tersebut merupakan acara untuk penyebaran paham komunisme di Indonesia.

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menyatakan bahwa sehari sebelum acara tersebut berlangsung, telah diadakan pertemuan antara LBH Jakarta dengan kepolisian.Di dalam pertemuan tersebut, telah diklarifikasi bahwa acara sejarah tersebut merupakan diskusi akademis dan bukan seperti yang dituduhkan.

Disepakati pula bahwa acara dapat terus berlangsung asalkan perwakilan pihak kepolisian dapat diizinkan masuk untuk mengawasi konten dan jalannya diskusi tersebut. Pihak panitia setuju, bahkan akan membuat live streaming agar seluruh pihak dapat melihat.

Asfinawati, Ketua YLBHI menyatakan, namun Sabtu, tanggal 16 September 2017 kemarin , pihak kepolisian yang dikoordinaskan oleh Kapolsek Menteng, Ronald Purba, mengingkari janji dengan membarikade jalan Diponegoro menuju arah Jalan Mendut dan melarang semua orang untuk melewati jalan tersebut.

“Para peserta yang lansia sudah hadir pada pukul 07.00 WIB dilarang masuk, bahkan pihak LBH Jakarta sempat dihalang-halangi untuk masuk ke dalam gedungnya sendiri.

LBH Jakarta sudah memberitahukan hasil pertemuan dengan pihak kepolisian sehari sebelumnya, namun kapolsek Menteng tidak mau mematuhi kesepakatan tersebut,” kata Asfinawati.

Satu jam kemudian, panitia mengeluarkan beberapa kursi dari dalam gedunguntuk peserta yang sudah lansia agar dapat duduk di pinggir jalan, namun baru bisa diizinkan setelah adu mulut dan ada perebutan bangku.

Pada pukul 08.30 WIB, berlangsung negosisasi antara pihak panitia dan kuasa hukum dengan pihak kepolisian, yaitu diwakili perwakilan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Menteng. Mereka meminta diskusi ditunda dengan alasan tidak memiliki izin keramaian dan pemberitahuan, yang mana menurut hukum tidak diperlukan.

Meskipun dilindungi secara hukum, negosiasi yang dilangsungkan selama 2 jam bersepakat untuk menunda, bahkan dengan mempublikasikannya di depan media, dengan catatan para peserta yang lansia bisa masuk ke dalam gedung.

Namun setelah itu ternyata Kapolsek Menteng, Ronald Purba kembali ingkar janji.

“Ketika panitia sudah memenuhi seluruh tuntutan yang diminta dari hasil kesepakatan, Kapolsek Menteng, Ronald Purba, kembali ingkar janji, bahkan menolak untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Peserta yang lansiapun sempat tidak bisa diperbolehkan untuk buang air kecil. Sekitar pukul14.23 wib, seluruh massa dan pihak kepolisian sudah membubarkan diri,” kata Alghiffari Aqsa.

Namun sekitar pukul15.58 WIB, pihak kepolisian baik Kapolres Jakarta Pusat, Kapolsek Menteng, dan Jajaran Polda memaksa masuk ke gedung LBH Jakarta untuk melakukan penggeledahan tanpa adanya surat penggeledahan. Namun Kapolsek Menteng justru mengintimidasi pengabdi Bantuan hukum LBH Jakarta dengan mengatakan bahwa ia akan membonyoki mukanya.

“Lalu Kapolres Jakarta Pusat, Kapolsek Menteng beserta 10 orang penyidik jajarannya masuk ke gedung LBH Jakarta ke lantai 4 dan melakukan pengrusakan barang dengan mencopot spanduk dan merusak plafon. Kepolisian juga mengambil spanduk tanpa surat penyitaan maupun tudingan atas dugaan tindak pidana apapun.Hal ini adalah pertamakalinya pihak kepolisian membubarkan diskusi di LBHJakarta. Bahkan di zaman orde baru yang begitu represif, tidak pernah dilakukan pembubaran,” Ujar Alghiffari Aqsa.

Berdasarkan hal tersebut, mereka berpendapat bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah mencederai hukum bahkan telah menjadi pelaku anti demokrasi di Indonesia.

Banjir dukungan mengalir ke LBH Jakarta, dukungan dari berbagai organisasi dan individu di seluruh Indonesia antaralain dari Gema Demokrasi, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, kelompok miskin kota, kelompok petani, organisasi perempuan dan serikat pekerja.

Serikat Pekerja Media dan Pekerja Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dalam pernyataan persnya mengajak semua pekerja media dan organisasi media untuk melakukan kampanye dukungan bagi LBH Jakarta menolak segala macam intimidasi dan kekerasan yang menimpa LBH Jakarta dan para peserta diskusi pelurusan sejarah 1965.

“Kami mengajak semua pekerja dan organisasi media untuk melakukan kampanye melalui berbagai macam media untuk menolak segala macam intimidasi, pembubaran dan pelarangan yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara Indonesia,” ujar Ellena Ekarahendy, Ketua SINDIKASI.


Luviana- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co- Film ‘The Seen and Unseen’, karya sutradara perempuan Kamila Andini, telah tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) 2017.

Film yang mengisahkan tentang anak-anak Indonesia ini diwarnai antusiasme dengan ramainya penonton yang memenuhi ruangan teater, yang kemudian diikuti dengan tepuk tangan meriah selepas 86 menit film tayang.

Dalam releasenya disebutkan film ini menjadi pilihan film ‘terpanas’ menurut CEO TIFF, Piers Handling. Ia khusus hadir membuka penayangan film ini, katanya, “Pertama kali saya menonton film ini, saya sangat terkesima karena sensitivasnya dalam memahami dunia anak-anak. Film ini menuturkan imajinasi, kreativitas sinema, kesederhanaan, sekaligus hal-hal magis di dalamnya”.

Tanya jawab yang berlangsung setelah pemutaran menuai banyak pujian atas kelihaian Kamila Andini dalam menyampaikan cerita secara visual dan bermain dengan the seen dan the unseen.

Kamila Andini, yang sudah tidak asing lagi dengan festival film internasional, merasa sangat lega dengan tayangnya film yang sudah diproduksi selama 5 tahun ini.

“Rasanya seperti melahirkan anak: senang, terharu, dan bersyukur. Bagi saya TIFF sudah seperti rumah, dua tahun lalu film pendek saya juga ada di sini. Tapi terseleksi di sesi Platform adalah hal yang jauh lebih luar biasa”, ujar Dini.

Pasalnya, film ini menjadi satu-satunya film dari Asia yang berkompetisi di program Platform, sesi yang paling prestisius di TIFF. Sebelumnya film Moonlight (Best Picture Oscar 2017) juga diputar untuk pertama kalinya di sesi tersebut.


Dua Anak Bali Menjadi Idola

“Anak-anak selalu memiliki paradigmanya sendiri, dan melepas paradigma itu menjadi hal menarik yang ingin saya eksplor. Kematian dan jam malam adalah dua topik yang asing dengan anak-anak. Keasingan inilah yang ingin saya gambarkan dalam bentuk yang berbeda,” ungkap Kamila Andini ketika ditanya mengapa memilih karakter anak.

Thaly Titi Kasih (12), pemeran utama dalam film ‘The Seen and Unseen’, bersama dengan Gus Sena (13), datang dari Bali untuk menghadiri pemutaran perdana film ini.

Mereka langsung menjadi idola para penonton karena bakat seni peran serta tari mereka dalam film ini. Dalam sesi tanya jawab setelah pemutaran, banyak penonton yang menanyakan bagaimana mereka berlatih dan mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan penampilan yang sangat baik.

Berperan sebagai Tantri, Thaly sangat senang bisa menonton film ini dan menyaksikan penampilannya bersama Tantra yang dimainkan oleh Sena. Mereka tertawa senang mengenang masa-masa latihan untuk mempersiapkan shooting, dan juga saat shooting itu sendiri.

Kamila Andini mengaku kesulitan dalam melakukan casting. Ia menemukan Tantri di saat-saat terakhir sebelum shooting.
“Kriteria yang saya cari dari Tantri cukup sulit, anak dengan kemampuan tubuh dan akting yang bagus, simpatik, tapi juga mau berakting di kondisi-kondisi yang menantang. Tetapi Thaly sangat istimewa, film ini berjalan dengan temponya.”

Ayu Laksmi, berperan sebagai ibu dari Tantri dan Tantra, mengatakan dalam sesi tanya jawab.
“Film ini juga ingin mengatakan bahwa kematian sama indahnya dengan kehidupan, sehingga peran ini cukup menantang karena saya harus menjadi ibu yang tetap senang bagi anak yang mengalami kematian, juga bagi anak yang mengalami kehidupan baru”.


Tentang ‘The Seen and Unseen’

‘The Seen and Unseen’ adalah film produksi Treewater Productions dan Fourcolours Films yang mengisahkan Tantri dan Tantra, kembar ‘buncing’ (perempuan dan laki-laki), dalam pengalaman spiritual mereka yang sarat dengan kearifan lokal, mitos, cerita rakyat, tradisi, serta budaya Bali.

Melalui film panjang keduanya, Kamila Andini ingin menggambarkan manusia Indonesia (dan juga Asia) yang holistik.

“Bali dalam hal ini adalah tempat yang keholistikannya masih bisa dirasakan dalam keseharian. Sekala Niskala (The Seen and Unseen) adalah filosofi yang mereka percayai dalam hidup; hidup selaras dengan semua yang terlihat, dan juga tidak terlihat. Konsep ini sangat mendefinisikan Asia dalam pandangan saya,” kata Kamila Andini.

Film ini mendapatkan berbagai dukungan dalam proses pengembangan, antara lain dari Hubert Bals Fund (Belanda), Asia Pacific Screen Awards Children’s Film Fund (Australia), dan Cinefondation La Residence (Perancis).
Film ini juga berkesempatan dipresentasikan dalam Hong Kong Asia Film Financing Forum, Filmex Talents Tokyo dan Venice Production Bridge. Film ini memiliki sistem urun dana (crowdfunding) yang para donaturnya secara otomatis menjadi co-produser. Selain itu, Doha Film Institute (Qatar) dan Pusbang Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI turut serta dalam mendukung pasca produksi film ini.

“Bulan Oktober 2017 mendatang, ‘The Seen and Unseen’ akan tayang perdana di Asia yaitu di Busan International Film Festival 2017. ’The Seen and Unseen’ akan tayang di bioskop Indonesia kira-kira di awal tahun 2018,” kata Ifa Isfansyah selaku produser yang telah memproduseri film-film peraih penghargaan seperti Siti dan Turah.

(Foto: Publisitaz)



File 20170829 23760 13ycrux


Nathan Boadle/Unsplash



Bella DePaulo, University of California, Santa Barbara

Abad ke-21 adalah abadnya hidup melajang.


Hari ini, jumlah orang dewasa yang melajang di Amerika Serikat—dan banyak negara lain di dunia—meningkat jauh dari sebelumnya. Angka ini tak hanya menunjukkan orang melajang lebih lama sebelum mereka mengikatkan diri dalam pernikahan. Makin banyak orang dewasa yang melajang selamanya. Pada 2014, laporan Pew Report memperkirakan bahwa kelak saat orang muda sekarang ini menginjak usia 50, akan ada satu dari empat orang yang tidak menikah sama sekali.


Meningkatnya gaya hidup lajang membuat panik beberapa pihak. US News & World Report, misalnya, memperingatkan bahwa warga Amerika menganggap nilai-nilai moral negara mereka jelek dan memburuk, dan salah satu penyebab utama kekhawatiran mereka itu adalah banyaknya orang yang melajang.


Namun daripada beresah-resah, mungkin kita seharusnya merayakan fakta ini.


Saya seorang ilmuwan sosial yang selama 20 tahun terakhir meneliti dan menulis tentang para lajang. Yang saya temukan, meningkatnya jumlah orang lajang justru bermanfaat bagi kota-kota dan komunitas-komunitas kita, juga bagi saudara, teman, dan tetangga. Tren ini berpeluang mendefinisikan ulang pengertian dan batasan tradisional tentang rumah, keluarga, dan komunitas.


Hubungan yang mengikat


Selama bertahun-tahun, masyarakat tersusun oleh kumpulan-kumpulan keluarga inti yang tinggal di perumahan-perumahan suburban. Namun mulai ada tanda-tanda susunan seperti ini tak berjalan mulus.


Rumah-rumah seperti ini kerap kali terlalu terisolasi—terlalu jauh dari kantor dan dari rumah lain. Menurut sebuah survei yang berlangsung sejak 1974, orang Amerika berada di titik terendah untuk berbaur dengan tetangga mereka, apalagi mereka yang berada di pinggiran kota (suburban).


Namun studi menunjukkan, orang lajang melawan tren itu. Mereka justru lebih suka bersosialisasi dan menolong teman dan tetangga dibanding pasangan yang sudah menikah. Mereka juga lebih sering mengunjungi, menolong, memberi nasihat, dan tetap berkomunikasi dengan orang tua dan saudara.


Faktanya, orang yang tinggal sendirian justru menjadi nadi kehidupan perkotaan. Dibanding orang yang menikah mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok masyarakat dan kegiatan publik, bergabung di kelas musik dan seni, serta pergi makan ke luar. Kaum lajang, terlepas apakah mereka tinggal sendirian atau bersama orang lain, juga lebih banyak menjadi relawan kegiatan organisasi sosial, kelompok pendidikan, rumah sakit, dan organisasi yang bergerak di bidang seni.


Sebaliknya, ketika pasangan memutuskan hidup bersama atau menikah, mereka cenderung tidak memikirkan dunia luar, bahkan ketika mereka belum memiliki anak.


Membangun kekuatan dan ketahanan


Sayangnya, kehidupan para lajang terus saja mendapat stigma, dan mereka kerap dicap kurang percaya diri dan lebih egois ketimbang orang yang menikah. Para lajang disebut-sebut bakal meninggal lebih dulu, sendirian dan sedih.


Padahal beberapa studi tentang orang yang hidup sendiri menunjukkan, pada umumnya mereka baik-baik saja; mereka tidak merasa terkucilkan, atau pun sedih dan kesepian.


Laporan mengenai “orang lajang meninggal lebih dulu” juga terlalu dibesar-besarkan, sebagaimana klaim bahwa pernikahan mengubah kehidupan seorang lajang yang menyedihkan menjadi bahagia.


Dalam beberapa hal, justru orang lajanglah yang bahagia dan sejahtera.


Sebagai contoh, orang-orang yang memiliki jenis hubungan yang beragam cenderung merasa lebih puas dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, pasangan yang menikah atau tinggal bersama (dan lebih memikirkan kehidupan mereka sendiri) justru membuat mereka rentan terhadap kesehatan mental yang lebih buruk.


Beberapa studi menunjukkan, orang yang tetap melajang memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam soal pendapat pribadi mereka, serta mengalami pengembangan diri yang lebih dibanding mereka yang menikah. Sebagai contoh, mereka lebih menghargai pekerjaan yang berarti daripada pasangan menikah. Mereka juga punya lebih banyak kesempatan untuk menikmati kesendirian.


Mendefinisikan ulang keluarga dan rumah


Orang yang menikah sering menempatkan pasangannya (dan anak-anak) sebagai pusat kehidupan. Selain karena mereka diharapkan berlaku demikian, memang itulah yang mereka inginkan.


Namun tidak demikian dengan orang lajang. Mereka memperluas batasan tradisional akan keluarga. Mereka masih menempatkan keluarga (dalam pengertian tradisional) sebagai prioritas. Tetapi mereka juga memasukkan teman, mantan rekan kerja, dan mentor. Definisi keluarga dan orang-orang yang penting menjadi lebih luas.


Banyak orang lajang merasa, perumahan di pinggir kota (yang cocok untuk keluarga tunggal) tidak mampu menawarkan keseimbangan antara kehidupan sosial dan kesendirian yang mereka inginkan. Mereka pun mencari atau menciptakan variasi tempat tinggal sendiri.


Terkadang kita bisa lihat pengaturan tempat tinggal tradisional versi abad 21, seperti rumah tangga multi-generasi yang mengizinkan adanya privasi dan kemandirian serta interaksi sosial. Yang lain-dan tidak hanya orang muda-ada yang hidup bersama teman atau keluarga lain atas pilihan mereka.


Mereka yang menyukai kesendirian akan lebih memilih tinggal sendiri. Beberapa mungkin ada yang menjalin hubungan asmara, tetapi tetap memilih tinggal terpisah. Gaya hidup ini disebut “hidup terpisah bersama.”


Beberapa inovasi tempat tinggal yang menakjubkan datang dari orang-orang yang menginginkan kesendirian dan kemudahan bersosialisasi sekaligus. Mereka bisa saja menyewa apartemen sendiri, tetapi yang lokasinya masih dekat teman atau keluarga. Atau mereka membeli apartemen bersama teman dekat, dan mencoba hidup di komunitas cohousing, yakni komunitas rumah-rumah kecil yang dikelilingi taman atau kebun bersama.


Orang tua tunggal juga berinovasi. Ibu tunggal, misalnya, dapat mengakses CoAbode untuk mencari ibu tunggal lain yang bisa diajak berbagi rumah dan kehidupan. Atau, jika orang tua tunggal menginginkan bantuan dari orang tua lain dalam mengasuh anak, di situs-situs seperti Family by Design dan Modamily mereka bisa mencari rekan pengasuhan (parenting partner) tanpa ada keterlibatan asmara atau pernikahan.


Seiring dengan terbukanya kemungkinan menjalani kehidupan lajang yang membahagiakan, pilihan hidup melajang pun bakal diambil dengan lebih tulus. Demikian pula dengan pilihan menikah. Akan semakin sedikit orang yang menikah hanya karena desakan keluarga atau karena bosan melajang. Mereka memilih menikah karena memang mau.


The ConversationJika tren seperti ini terus berlanjut, alih-alih menerima jalan hidup yang digariskan, generasi mendatang untuk pertama kalinya akan punya kesempatan mengejar kehidupan yang paling cocok untuk mereka.


Bella DePaulo, Project Scientist, University of California, Santa Barbara


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.