Dunia sudah lama mengkampanyekan untuk stop pekerja anak, namun banyaknya pekerja anak yang sakit dan meninggal, menandakan bahwa hingga sekarang masih banyak perusahaan atau orang yang mempekerjakan pekerja anak.”



Luviana- www.Konde.co

Tak hanya sekali, sebuah peristiwa menjadikan anak-anak sebagai korban. Dan kali ini, sampai anak-anak tersebut meninggal.

Kasus ini menimpa para pekerja anak di pabrik PT. Panca Buana Cahaya, yaitu perusahaan yang memproduksi kembang api di Tangerang, Banten.

Dari 47 korban pekerja yang tewas pada Kamis, 26 Oktober 2017 lalu, terdapat pekerja anak yang berumur 14-17 tahun. Hasil investigasi pemerintah Banten menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan pabrik, yaitu mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan upah yang rendah.

Di Indonesia, tak hanya di pabrik kembang api, anak-anak juga bekerja di ladang tembakau, karena pekerjaan di pertanian, yaitu di ladang tembakau tidak dimasukkan dalam pekerjaan berbahaya.

Padahal menurut penelitian Human Rights Watch pada Mei 2016 lalu menyebutkan bahwa pekerjaan ini berbahaya karena melibatkan anak-anak ke dalam pekerjaan dengan zat kimia yang berbahaya. Mereka terpapar nikotin, racun pestisida, dan panas ekstrem. Mayoritas anak-anak yang diwawancarai untuk laporan ini menjelaskan sakit yang mereka alami saat bekerja di pertanian tembakau, termasuk gejala spesifik yang berkaitan dengan keracunan nikotin akut, paparan pestisida, dan berbagai cedera akibat suhu panas. Beberapa anak melaporkan gejala masalah pernapasan, kondisi kulit, dan iritasi mata saat bekerja di pertanian

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak bekerja di ladang tembakau mulai dari umur 15 tahun. Anak-anak yang diwawancarai untuk laporan ini biasanya bekerja pada sebidang lahan sempit yang diolah oleh orangtua atau anggota keluarga mereka. Selain bekerja di ladang keluarga, banyak anak juga bekerja di lahan tetangga dan anggota masyarakat lain.

Beberapa anak tidak menerima upah untuk kerja mereka, baik karena mereka bekerja untuk ladang keluarga atau gantinya ditukar dengan tenaga anggota keluarga lain di kelompok masyarakatnya. Sedangkan anak-anak lain menerima upah sekadarnya.

Anak-anak ini juga mengatakan bahwa mereka bekerja di pertanian tembakau untuk membantu keluarga. Banyak anak yang kemudian bekerja di ladang tembakau karena tidak punya uang untuk sekolah.

Setiap tanggal 12 Juni, masyarakat global berkampanye untuk “Mengakhiri Pekerja Anak”, yang dikenal dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour). Tema ini diusung untuk mengingatkan pada semua pihak untuk men-stop pekerja anak.

Karena saat ini diperkirakan sekitar 68 juta buruh anak di seluruh dunia dan 2,3 buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.

Pekerja anak tersebar pada sektor pertanian (59%), jasa (24%), manufaktur (7%), dan berbagai sektor lainnya. Sektor utama ini menjadi penggerak ekonomi nasional, terutama sektor pertanian yang menyangkut farming (pertanian), perkebunan, perikanan, dan peternakan tentunya akan berpengaruh dalam percaturan ekonomi global bila terjadi pembiaran pada prinsip bisnis yang menjadi acuan dalam kompetisi global saat ini.

Data dari JARAK menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia tidak bisa terhindarkan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan kerja dan gangguan atas tumbuh-kembangnya, karena situasi pendidikan yang belum menjamin semua anak terakses pendidikan 12 tahun, lapangan pekerjaan yang tidak siap dengan kompetensi dan belum layak (decent work), orang tua belum berdaya secara ekonomi (rentan kemiskinan), dunia usaha yang masih mengabaikan prinsip bisnin yang menjamin hak-hak anak, dan pengawasan dari pemerintah yang masih lemah.

Masih banyak anak yang putus sekolah dan lulus SD, SMP, SMU/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan, karena bingung, mau kemana setelah putus/tamat?. Dapat dipastikan anak-anak yang putus sekolah ini akan menyebar memasuki semua sektor pekerjaan,” ujar Maria Clara Bastani dari JARAK.

Pekerja anak telah memiliki kontribusi ekonomi bagi kesinambungan ekonomi keluarga miskin dan kelompok marginal, namun demikian tindakan ini bisa merugikan aset sumberdaya manusia yang kompetitif di masa depan.

“Ketika negara-negara maju melayani anak-anak pendidikan berkualitas, namun ironi, anak-anak Indonesia harus bertahan hidup di lapangan pekerjaan.”

Sebanyak 2,3 juta anak bekerja yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan manufaktur memerlukan tindakan segera.

Peraturan, kebijakan dan program di pusat dan daerah terkait ketenagakerjaan, pendidikan, sosial dan perlindungan anak telah ditetapkan sebagai komitmen nasional, selanjutnya apakah komitmen dan upaya selama ini telah memastikan semua anak berada di bangku pendidikan, dapat jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Tantangan ini tentu menjadi motivasi kuat dan komitmen yang lebih dalam menyelamatkan anak-anak Indonesia.

Hal ini penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor usaha untuk memastikan semua anak berada di bangku sekolah, memperoleh layanan tumbuh kembang yang berkualitas, melindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.



(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

File 20171023 1728 p4c247.jpg?ixlib=rb 1.1

Korban kekerasan seksual mungkin menjadi korban kedua kalinya saat berhadapan dengan aparat hukum karena dibombardir pertanyaan yang tidak sensitif.
Shutterstock



Lidwina Inge Nurtjahyo, Universitas Indonesia

Ketika belajar tentang pendampingan korban kekerasan seksual di Klinik Hukum Perempuan dan Anak di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mahasiswa kami dibekali pesan oleh kawan psikolog dari Yayasan Pulih: “Dengarkan dulu. Jangan banjiri dengan pertanyaan”.


Petunjuk tersebut terkait dengan upaya untuk melindungi pihak korban kekerasan seksual dari terjadinya double victimisation atau dalam tulisan ini dipadankan dengan “dikorbankan berulang-ulang”.


Minggu lalu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dalam wawancara dengan BBC Indonesia bahwa korban pemerkosaan bisa ditanya penyidik “apakah nyaman” selama pemerkosaan. Apa yang dikemukakan oleh tokoh nomor satu dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia tersebut ternyata sering ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual.


Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan Sulistyowati Irianto pada 2006, aparat penegak hukum sering mengajukan pertanyaan tentang soal kesukarelaan hubungan seksual tersebut atau apakah korban menikmati proses terjadinya hubungan seksual itu.


Alasan aparat mengajukan pertanyaan adalah dalam rangka mengumpulkan bukti apakah benar terjadi pemerkosaan atau kekerasan seksual. Penelitian lain oleh Universitas Indonesia juga menemukan pertanyaan semacam itu tidak hanya diajukan oleh pihak kepolisian tetapi juga oleh jaksa dan hakim.


Dikorbankan berulang-ulang


Pertanyaan yang diajukan kepada penyintas atau korban kekerasan seksual harus dirumuskan sedemikian rupa supaya tidak menempatkan mereka pada posisi “dikorbankan berulang-ulang”. Saat mengalami kekerasan seksual, para korban mengalami tindakan yang melukai tubuh dan jiwa.


Pengalaman itu menyakitkan, tetapi tidak dapat dilepaskan oleh korban yang harus meneruskan hidup. Pertanyaan yang diajukan kepada korban kekerasan seksual tentang pengalamannya memaksa korban mengingat lagi situasi saat ia tidak berdaya.


Kekerasan seksual sering dipahami semata-mata terjadi karena hasrat seksual yang tidak terkendali. Sungguh suatu logika yang keliru tetapi terus menerus dipelihara dalam masyarakat.


Kekerasan seksual mestinya dilihat sebagai suatu tindakan yang lahir dari relasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa adalah relasi yang terbentuk antara orang perorangan, kelompok, atau golongan. Terbentuknya relasi kuasa tersebut disebabkan karena kemampuan masing-masing kelompok atau orang melakukan tawar menawar untuk mempertahankan atau memperoleh haknya.


Relasi kuasa muncul dan menguat pada hubungan antargender, antarjenis kelamin, antargolongan dan kelas di dalam masyarakat. Pada relasi kuasa yang lahir di antara individu atau kelompok yang posisi tawarnya tidak setara, maka akan timbul relasi kuasa yang timpang.


Praktik nilai budaya sering menyuburkan relasi kuasa yang timpang ini. Dampaknya adalah pada ketimpangan akses terhadap hak dan sumber daya di dalam masyarakat.


Relasi kuasa timpang


Korban kekerasan seksual biasanya berada pada posisi tawar yang relatif lemah. Konsekuensinya, relasi kuasa yang terjalin antara korban dan pelaku bersifat timpang. Terbentuknya relasi kuasa yang timpang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: usia, gender, jenis kelamin, kelas sosial, kelompok minoritas berdasarkan etnis, kepercayaan/agama, afiliasi politik, dan sebagainya. Saya telah menuliskannya lebih jauh di dalam “Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual” dalam Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.


Sebaliknya, pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban dalam berbagai aspek. Misalnya: usia, jabatan (kepala sekolah, guru, pejabat, anggota DPR, aparat pemerintah, polisi, tentara, dokter, atasan di perusahaan, guru mengaji, pemuka agama, dan sebagainya), kelas sosial, kelas ekonomi, dan kelompok mayoritas.


Salah: berulang berarti nyaman


Kasus kekerasan seksual senantiasa melibatkan persoalan relasi kuasa, bahkan juga pada kasus yang terjadi berulang. Anggapan yang mengemuka terhadap korban kekerasan seksual yang berulang adalah korban menjadi “nyaman” dengan apa yang dilakukan pelaku.


Penting untuk meluruskan anggapan tersebut. Hubungan seksual yang sehat seyogianya terjadi antara dua orang yang relasi kuasanya setara, mampu mengambil keputusan secara objektif. Hubungan itu harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak.


Pada hubungan seksual yang dimulai dengan kekerasan dan paksaan, ketika relasi kuasa antara para pihak timpang, maka kehadiran konsensus atau persetujuan suka rela itu patut dipertanyakan. Jadi, logikanya adalah bukan “pasti ada konsensus” atas terjadinya hubungan seksual tersebut, melainkan “tidak ada konsensus”. Logika ini sekiranya diterapkan pada proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual, akan berdampak besar.


Beban pembuktian bukan pada korban


Beban pembuktian atas terjadinya kekerasan seksual tidak lagi terletak pada pihak korban. Soal kesucian, sejarah seksual korban, tidak lagi menjadi hal yang terus menerus harus diceritakan oleh korban. Sebaliknya, pelaku harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.


Kewajiban untuk menghadirkan bukti tindak kekerasan seksual, sesungguhnya terletak pada negara, bukan pada korban. Negara seharusnya mampu menggali bukti dari sumber-sumber lain (termasuk pelaku). Bukan hanya kepentingan pelaku yang harus dilindungi sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga kepentingan korban supaya tidak “dikorbankan berkali-kali” dalam rangka mengakses keadilan bagi dirinya.


Fakta bahwa korban pernah berhubungan seksual atau mengalami kekerasan seksual berulang, tidak boleh mengurangi penghormatan negara atas hak-hak korban. Bukti tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan peringan oleh hakim. Sudah dijelaskan sebelumnya, pada kekerasan seksual berulang, terjadi karena korban tidak berdaya akibat relasi kuasa yang timpang.


Dengan demikian, ada beberapa hal yang penting untuk diperbaiki dalam sistem hukum pidana kita. Pertama, negara wajib merevisi, menghapus, dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang merugikan perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada 1987.


Kedua, negara wajib memperbaiki standard operating procedure dari proses penyidikan. Misalnya: mengubah redaksional pertanyaan kepada korban dan melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan pihak psikolog yang sudah terlatih dalam penanganan kasus kekerasan seksual.


Kedua hal tersebut penting dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan di ruang sidang dalam mengakomodir kebutuhan korban. Sudah tersedia Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 terkait dengan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk hakim. Perlu juga panduan demikian untuk polisi dan jaksa, khususnya untuk penggalian informasi kepada korban kekerasan seksual.


Ketiga, penting dipikirkan penguatan dan perluasan unit perempuan dan anak di kepolisian. Penguatan itu baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dan dukungan lembaga.


The ConversationSemua perbaikan tersebut penting dilaksanakan karena korban kekerasan seksual adalah manusia. Tidak ada hal yang nyaman terkait dengan kekerasan tersebut.


Lidwina Inge Nurtjahyo, Lecturer of law and gender studies, Universitas Indonesia


This article was originally published on The Conversation. Read the original article.



Para perempuan muda, lazim melakukan kencan, pergi bersama dengan teman spesial. Dalam berkencan atau bertemu teman spesial ini, tentu tak semulus bayangan kita, apalagi jika kita bertemu teman, yang baru saja kita kenal di dunia maya. Help Nona, situs bagi perempuan muda membagikan tipsnya untuk anda: http://www.helpnona.com/kencan-aman.html berikut ini:

Kencan romantis mungkin jadi dambaan banyak Nona di luar sana. Kira-kira, persiapan apakah yang Nona lakukan saat berkencan? Jika ini adalah kencan pertama Nona, tentu kesan pertama dengan baju wangi dan rambut rapi akan jadi andalan.

Namun, bagaimana bila suatu saat Nona merasa tidak aman saat berkencan. Misalnya saja, Nona dipaksa untuk berduaan di tempat yang sepi, atau justru dipaksa nongkrong dengan orang-orang yang tidak Nona kenal hingga larut malam.

Demi keamanan, ternyata Nona juga perlu loh mempersiapkan beberapa hal di bawah ini. Berikut adalah hasil diskusi HelpNona dengan kawan-kawan dari SOS Safety Community tentang tips kencan aman. Semoga berguna!


1. Cari Informasi Sebanyaknya-Banyaknya yang akan Nona Temui
Jika ini adalah kencan pertama Nona, ada baiknya untuk kepo nama lengkap seseorang yang akan Nona temui melalui internet. Jaman sekarang, semua informasi bisa Nona temui di internet, mulai dari profil Facebook, Linkedln, sampai Twitter. Termasuk kalau dia adalah sosok berprestasi , atau justru pernah di blacklist suatu forum karena penah mengatakan kata-kata yang kasar. Cari informasi sebanyak mungkin. Siapa tahu hasil kepo Nona dapat dijadikan petunjuk untuk keselamatan Nona kemudian.


2. Bertemulah di Tempat Umum, Kalau Bisa Kita yang Memilih Tempatnya.
Pastikan Nona memilih tempat yang ramai dan aksesnya mudah, serta aman. Hindari lokasi pertemuan di tempat hiburan seperti diskotik atau karaoke atau taman yang sepi. Bertemu dengan teman kencan di area publik dapat memperkecil kemungkinan Nona berada pada situasi yang tidak aman. Oh iya, pastikan juga untuk bertemu di tempat pilihan Nona. Pertimbangannya tentu agar Nona familiar dengan tempat yang Nona kunjungi tersebut.


3. Jangan Lupa Bawa Handphone/ Ponsel
Kayaknya jarang ya seseorang lupa bahwa ponselnya? Nah, selain tidak lupa membawa benda yang satu itu, pastikan juga daya listrik ponsel yang Nona bawa terisi penuh, pulsa yang cukup dan atau paket data yang aktif sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu untuk meminta pertolongan. Untuk berjaga-jaga, bawalah charge atau power bank kemana pun Nona pergi. Selalu simpan emergency numbers di kontak ponsel Nona.


4. Siapkan Uang Tunai
Bawa uang cash yang cukup ya Nona, namun jangan berlebihan. Jangan juga terlalu sedikit, apalagi berpikir akan mengandalkan kartu ATM saja. Bagaimana kalau Nona tiba-tiba butuh uang cash untuk pulang naik angkutan umum?


5. Gunakan Sistem Pertemanan dan Keluarga
Nona, jangan lupa untuk selalu memberitahu anggota keluarga kemana tujuanmu, siapa yang akan Nona temui, berapa lama waktu kencan dan di mana lokasinya. Informasikan juga kepada teman-temanmu sebagai rencana cadangan. Saat Nona sudah berada di tempat kencan, pastikan untuk mengupdate lokasi kencan pada orang terdekat yang Nona percaya. Jika rencana berubah, segera beritahukan mereka. Kalau perlu ajak teman atau double date saja sekalian.


6. Blind Date?
Piihan untuk bertemu dengan orang yang Nona kenal via online di tempat sepi adalah kesalahan besar. Pastikan selalu mengajak teman untuk berjaga-jaga dan pilih tempat yang Nona rasa akan aman. Blind date? Pastikan bahwa kencan ini berasal dari rekomendasi orang yang benar-benar Nona percaya.


7. Gunakan Alat Transportasi Pribadi
Nah, ini juga penting. Sebaiknya gunakan alat transportasi sendiri untuk mencapai lokasi pertemuan. Apabila terjadi situasi yang tidak menyenangkan, maka Nona bisa segera meninggalkan lokasi. Juga untuk mencegah seseorang yang baru Nona kenal mengetahui letak persis rumahmu. Jika pun Nona tidak menggunakan kendaraan pribadi, pastikan Nona mempersiapkan plan B jika kencan Nona berjalan di luar rencana, seperti bagaimana caranya Nona pulang sendiri atau jalur angkutan umum yang paling aman untuk Nona pulang ke rumah


(Foto/ Ilustrasi/ Pixabay)


(Disadur dari: http://www.helpnona.com/kencan-aman.html)

Luviana- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co – Dalam kurun waktu seminggu ini, terdapat penyebaran konten video HA yang diduga dilakukan oleh media massa dan masyarakat. Penyebaran konten seksual yang dilakukan tanpa persetujuan ini jelas merupakan kejahatan seksual di dunia maya.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perempuan kembali menjadi obyektifikasi di dunia maya. Tubuh perempuan, apa yang dilakukan perempuan kemudian disebarkan secara sensasional. Dalam perspektif feminis, ini adalah terulangnya kembali tubuh perempuan menjadi obyek eksploitase di media, dan kali ini terjadi di media baru.

LBH Masyarakat mengecam penyebaran pemberitaan dan konten video HA, oleh media massa dan publik. Penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan merupakan kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran atas hak privasi korban.

Pemetaan LBH Masyarakat dalam pernyataan persnya pada 26 Oktober 2017 lalu menyebutkan bahwa hingga saat ini, sedikitnya tiga puluh (30) media online dan cetak telah memberitakan mengenai video HA dengan menyebutkan nama jelas dan menampilkan foto korban.

Pemberitaan oleh media-media ini telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai profesionalisme jurnalis dan Pasal 9 mengenai penghormatan hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Selain itu, berita-berita yang berkembang juga melanggar hak atas privasi korban yang telah diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Media massa menurut analis gender LBH Masyarakat, Arinta Dea Dini Singgi seharusnya turut melindungi korban dengan tidak menyebutkan nama korban ataupun identitas lainnya, tidak menyebarkan stigma, dan tidak menyalahkan korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.

“Sebaliknya, media perlu memberitakan kasus ini secara berimbang dengan menitikberatkan pemberitaan pada pelaku yang melakukan penyebaran tersebut. Penyebaran berita maupun konten video tersebut yang dilakukan juga oleh publik melalui sosial media akan berdampak pada terganggunya kehidupan korban serta membahayakan keselamatan korban.”

Masyarakat hendaknya dapat melindungi korban dengan tidak menyebarkan video, pemberitaan yang menyebutkan identitas korban, melaporkan akun yang menyebarkan konten serta mengecam pelaku penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan tersebut.

LBH Masyarakat dalam pemetaannya juga menyatakan bahwa kasus HA bukanlah kasus pertama dan satu-satunya. Ada banyak kasus penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan lainnya yang tidak dapat diproses karena kekosongan hukum, ketakutan korban akan dipersalahkan ketika melapor dan opini negatif publik terkait korban.

“Beberapa penyedia layanan korban kekerasan seksual sering kebingungan ketika mendapatkan pengaduan dari korban karena tidak mekanisme hukum yang bisa digunakan. Undang-Undang ITE sudah melarang praktik penyebaran konten pornografi, namun, tidak mengatur penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan seperti kasus ini. Selain itu, masih ada kekosongan hukum terkait dengan perlindungan, pemulihan dan restitusi korban. RUU Kekerasan Seksual dapat menjawab kekosongan hukum tersebut,” kata Arinta Dea Dini Singgi, Analis Gender LBH Masyarakat.

Pihak kepolisian perlu mempertimbangkan situasi-situasi di atas dalam kasus HA dengan memperlakukan HA sebagai korban. Polri juga harus melakukan terobosan hukum dengan membuat standar opersional prosedur dalam menangani korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan dan mengusut pelaku penyebar video HA.

Polisi, media massa, dan publik sepatutnya bisa bahu-membahu untuk melindungi korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan sembari terus mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar disahkan.

*Kustiah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Di manapun tempatnya, konflik selalu meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban, juga bagi perempuan dan anak.

Salah satu konflik mencekam yang menelan korban tak sedikit pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Namun, bagi para perempuan survivor konflik Poso yang tergabung dalam organisasi masyarakat Institut Mosintuwu konflik bukan untuk diratapi. Mereka bergerak. Melupakan konflik, membangun dan saling memberdayakan antarsesamanya.

Dua jam di ruang Ke: Kini di Jalan Cikini Raya empat perempuan dari Poso atau mereka biasa dipanggil mama mama Poso seperti telah menghipnotis pengunjung, pada awal Oktober 2017 lalu.

Pengunjung memperhatikan, mendengarkan dengan seksama, dan tak beranjak sedikit pun sampai kemudian panitia mempersilakan pengunjung untuk mengambil Kopi Kojo Bantea dan Kukis Bagea Poso, hasil bumi mama mama Poso.

Para mama Poso menceritakan kisahnya bagaimana mereka saling berbagi tugas dan melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Pekerjaan sukarela yang mereka lakukan tak mudah. Karena harus melewati hutan, menyeberangi danau, dan melewati jalan terjal yang tak cukup hanya dilakukan satu atau dua jam.

Manajer Program Insitut Mosintuwu Cici Mbatesi (37) mengatakan, di beberapa desa di Poso sulit dijangkau motor apalagi mobil. Para relawannya terpaksa harus mengunakan perahu atau kadang dengan berjalan kaki dengan membawa barang seperti kardus yang berisi buku. Demi memperkenalkan buku dan meningkatkan literasi baca kepada anak-anak di desa-desa yang sulit dijangkau relawan Mosintuwu membuat program Project Sophia.

"Akses buku ke anak-anak desa tidak ada padahal mereka memiliki minat baca yang bagus," ujar Cici kepada penulis.


Project Sophia dan Sekolah Perempuan


Project Sophia adalah perpustakaan keliling yang dikembangkan oleh Institut Mosintuwu untuk menfasilitasi ruang bertemu, bermain dan berekspresi bagi anak-anak di wilayah pasca konflik Poso melalui buku. Project ini tidak hanya menyediakan buku-buku tetapi juga melalui buku-buku anak bisa bermain mengembangkan aktivitas termasuk mempertemukan anak-anak dari berbagai agama dan suku di dalam satu desa atau antar desa.

Project Sophia mengembangkan 2 model utama dalam programnya yaitu:

1.Kunjungan perpustakaan ke desa-desa; perpustakaan rumah (perpustakaan yang dikelola oleh anak-anak Kotak Ajaib)

2.Diskusi buku anak; dan festival anak / kemah anak perdamaian.

Sejak tahun 2010, Project Sophia telah berkeliling sebanyak 105 kali di 24 desa di Kabupaten Poso. Program Institute ini tak hanya soal buku. Mereka juga melakukan pendampingan terhadap perempuan. Di antaranya mengajak para mama bergabung dalam sekolah perempuan, memberikan pelatihan pengolahan hasil tani seperti mengolah kelapa menjadi minyak VCO, dan beberapa kegiatan lainnya.

Ketua Institut Mosintuwu Lian Gogali mengatakan, organisasi yang terdiri para survivor konflik poso dibentuk karena keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan adanya kepentingan ekonomi politik di balik konflik kekerasan yang berakhir pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan marginal.

Saat ini Mosintuwu beranggotakan pihak-pihak dari berbagai latarbelakang suku dan agama yang ada di Kabupaten Poso dan Morowali. Nama Mosintuwu diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti Bekerja Bersama-sama.

Dari segala kerja keras yang dilakukan para relawan Mosintuwu terbesit mimpi yang mereka pupuk, yakni ingin memberdayakan masyarakat desa di Poso lebih luas lagi. Poso, menurut Lian, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan tangan-tangan mama telah membuktikannya, bahwa hasil bumi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Poso. Dia berharap anak-anak Poso tak pergi ke kota. Tetapi tetap tinggal dan membesarkan desa.

Maka itu, Lian berharap desa diberikan kepercayaan untuk mengelola desa. Kami ingin punya mall desa di mana kopi, tas, VCO, dan hasil bumi dipasarkan.

"Kami perlu tangan dan kaki lebih banyak dan lebih panjang untuk menjangkau mimpi kami. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak," ujar Lian Gogali.


(Foto: Sekolah Perempuan Poso/ Mosintuwu.com)


*Kustiah,
Mantan jurnalis Detik.com. Kini pengelola www.Konde.co dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.



"Fungsi Qanun Jinayat adalah untuk melaksanakan kebijakan nasional. Namun, pada kenyataannya pengaturan yang termuat di dalam Qanun Jinayat justru bertentangan dengan Konstitusi dan sejumlah Undang-undang, baik secara substansi maupun dalam proses pembentukannya. Tak hanya itu, pengaturan di dalamnya justru berpotensi pada menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi, dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat."


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Tanggal 23 Oktober 2017 adalah tepat 3 tahun pengesahan Qanun Jinayat di Aceh, dan selama itu Qanun ini terbukti telah menghasilkan berbagai polemik dan terbukti memperkuat kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Advokasi Qanun Jinayat mempunyai catatan pelaksanaan 3 tahun Qanun Jinayat di Aceh:

Sejak Januari 2016 - September 2017 sebanyak 527 orang telah dihukum cambuk. Sedangkan berbagai upaya advokasi untuk mendesak pemerintah meninjau kembali Qanun ini telah dilakukan, mulai dari berdialog dengan KPPPA, Mendagri, Kemenkumham, hingga Uji Materil (Judicial Review) Qanun Jinayat ke Mahkamah Agung, namun belum mendapatkan hasil yang berarti.

Qanun ini bermasalah dari mulai proses pembentukannya, substansi, bahkan implementasinya. Secara substansi misalnya terlihat jelas dari pasal 52 tentang perkosaan yang cenderung memberi kemudahan kepada pelaku dan mempersulit korban.

Di dalam pasal ini korban harus menyerahkan alat bukti terlebih dahulu agar kasusnya dapat diproses, tapi pelaku justru diberi kemudahan untuk bebas begitu saja hanya dengan bersumpah.

Bukan hanya diskriminatif, korban perkosaan bahkan berpotensi untuk dikriminaliasi. Seperti kasus perkosaan yang menimpa perempuan disabilitas di Aceh Besar yang sedang hamil, justru ditetapkan sebagai tersangka zina.

Selain itu, kebijakan daerah yang memuat hukuman cambuk ini juga bertentangan dengan 10 Peraturan Perundang-undangan di atasnya, termasuk Konvensi Internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seperti Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan(CEDAW), dan lain sebagainya.


Qanun Jinayat, Kekerasan Berlapis untuk Perempuan

Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Data Jaringan Pemantau Aceh (JPA) menunjukan bahwa angka kekerasan pada tahun 2014 berjumlah 205 meningkat dari 2013 yang berjumlah 151 kasus. Angka tersebut mencakup 1.114 jenis kekerasan, yang artinya perempuan mengalami kekerasan berlapis, di mana satu orang perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariah, melalui Qanun tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan, dan justru menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi.

Pada 3 September 2012, di Kota Langsa, Aceh, seorang anak perempuan berusia 16 tahun menjadi korban salah tangkap polisi syari’ah dengan tuduhan sebagai Pekerja Seks. Tuduhan ini mengakibatkan korban mendapatkan stigma dan menjadi objek prilaku diskriminasi dari media dan warga sehingga akhirnya bunuh diri.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Syari’ah berdampak secara luas terhadap kekerasan berlapis yang dialami perempuan. Dalam kasus di atas misalnya perempuan tidak hanya mengalami kriminalisasi tetapi juga stigma dan pengucilan dari masyarakat yang berdampak secara psikis sehingga mengakibatkan korban bunuh diri.

Qanun Jinayat yang telah diimplementasikan secara resmi pada 23 Oktober 2015, justru berpotensi meningkatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam Qanun tersebut. Misalnya saja, pasal 52 (1) yang mengatur mengenai Beban Korban Perkosaan untuk Memberikan Bukti. Padahal, dalam kasus perkosaan sulit untuk menyediakan alat bukti maupun saksi.
Terlebih, korban perkosaan juga mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka kesulitan mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Selain itu dalam proses pembuktian, pelaku perkosaan bisa bebas dari hukuman hanya dengan melakukan sumpah. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan korban perkosaan untuk mendapatkan keadilan.

Misalnya kasus perkosaan yang dialami oleh anak perempuan difable di Desa Meunasah Geudong, kabupaten Bireun, Aceh. Akibat pasal tersebut, korban dan keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh korban.
Selain itu perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual juga akan mendapat stigma negatif oleh masyarakat.

Secara substantif Qanun Jinayat juga memberikan keistimewaan bagi pelaksana hukum yang terdapat pada pasal 9 mengenai alasan pembenar. Pasal ini memberikan kekebalan terhadap aparat dan memungkinkan aparat berlaku sewenang-wenang terhadap korban. Ini akan berdampak pada proses penangkapan oleh penegak hukum syari’ah yang sewenang-wenang, disertai dengan kekerasan, dan tidak menggunakan asas praduga tak bersalah.

Berbagai kasus penggerebekan tertuduh pasangan khalwat atau zina, menunjukkan aparat kerap melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap korban meski belum terbukti, bahka pada satu kasus aparat mengambil video dan mengarak korban dengan keadaan tidak berpakaian, kemudian video tersebut disebarkan melalui media resmi pemerintah Aceh yang tersebar luas di di masyarakat.

Selain persoalan substansi, proses pembuatan Qanun Jinayat juga tidak partisipatif dalam melibatkan masyarakat terutama perempuan yang akan terkena dampak dari pelaksanaan Qanun Tersebut. Berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan dalam bekerja bersama perempuan akar rumput, 90% perempuan akar rumput tidak mengetahui dan memahami isi dari Qanun Jinayat. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh SP terhadap hak perempuan atas rasa aman di Aceh yang melibatkan 1.129 perempuan pun, menghasilkan rekomendasi terkait sosialisasi dan perbaikan Qanun.


Hukuman Meningkat, Pemerintah Gagal Memberikan Hak Rasa Aman dan Keadilan

Deretan kasus kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, merupakan indikasi bahwa pemerintah gagal memberi hak warganya atas rasa aman dan keadilan. Pemerintah justru menjadi pelaku kekerasan tersebut melalui kebijakan-kebijakan daerahnya termasuk Qanun Jinayat. Hal ini mengakibatkan terlanggarnya hak perempuan atas rasa aman yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1.

Hadirnya Qanun Jinayat menambah daftar panjang kekerasan terhadap perempuan, maupun kelompok minoritas lainnya. Hukuman cambuk terus meningkat sejak Qanun Jinayat di gunakan pada tahun 2015.

Sepanjang 2016, menurut Data Monitoring ICJR, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh.

Di tahun 2017 berdasarkan data Monitoring ICJR Sepanjang Januari sampai dengan September 2017, paling tidak terdapat sedikitnya 188 Orang dihukum cambuk yang tersebar pada 9 (sembilan) wilayah daerah NAD.

Dari 188 orang yang dicambuk sampai dengan September 2017, terdapat 32 Perempuan yang dieksekusi. Dalam data yang ditemukan, jenis pidana paling banyak dijatuhkan terkait dengan dengan pidana maisir (Judi) dengan 109 terpidana, diikuti dengan ikhtilath (bermesraan) berjumlah 47 terpidana dan zina (hubungan sekskual di luar perkawinan) 13 orang dan Khamar dengan 9 terpidana. Di Tahun 2017 pertama kalinya juga eksekusi cambuk dilakukan kepada pelaku Liwath (hubungan seksual sesama jenis) dengan 2 terpidana.

Sementara itu, Solidaritas Perempuan mencatat sebanyak 36 kasus yang terdiri dari khalwat, zina, ikhtilath, korban salah tangkap, perkosaan, dan terduga pasangan sejenis.

Qanun Jinayat memiliki potensi besar dan cenderung melakukan diskriminasi pada perempuan. Selain ketentuan perkosaan yang diatur secara berantakan, pasal-pasal seperti Khalwat dan ikhtilath disusun dengan sangat karet sehingga sangat mudah menargetkan perempuan sebagai pelaku. Kondisi ini terkonfirmasi dengan temuan yang menunjukkan bahwa dari 32 terpidana perempuan, 12 terpidana dijerat pasal khalwat dan zina, 19 terpidana dijerat pasal ikhtilath dan hanya satu yang dijerat dengan pasal lain yaitu maisir atau judi.

Implementasi Qanun Jinayat berdampak pada semakin rentannya perempuan menjadi korban, karena perempuan kerap dilihat hanya sebagai objek yang menggoda sehingga sering kali petugas salah tangkap dan dituduh melakukan khalwat, ikhtilath, ataupun zina tanpa adanya proses pembuktian yang komprehensif ataupun pemulihan. Bahkan kelompok marjinal lainnya seperti perempuan


Qanun Jinayat dan Otonomi Daerah

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat menyatakan bahwa: Qanun jinayat merupakan salah satu produk Otonomi daerah. Namun otonomi daerah seharusnya merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta, sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan nilai-nilai pluralisme yang ada pada masing-masing daerah.

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak dapat bertentangan dengan Konstitusi dan kebijakan nasional lainnya.

Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD. Hal itu diperkuat dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a UU No. 11 tahun 2012, yang mengatakan bahwa, termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penting pula untuk mengingat UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tindak lanjut/mandat dari MoU Helsinki dan dalam MoU ini disebutkan,

“Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi”.

Disebutkan pula dalam MoU ini pada bagian pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan

“Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”.

Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Negara Kesatuan maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melihat substansi maupun proses pembuatan peraturan daerah termasuk Qanun Jinayat.

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk membatalkan Qanun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangaan nasional maupun kepentingan umum. Untuk itu Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat mendesak pemerintah agar meninjau ulang pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat yang terdiri dari Solidaritas Perempuan, , Institut Criminal Justice Reform (ICJR), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Apik, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), AJI Jakarta, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SejuK), LBH Masyarakat, KontraS Jakarta, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan Satu Keadilan Bogor, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ELSAM, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Setara Institut, www.konde.co, LBH Masyarakat, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Lingkar Sahabat SP Aceh


“Kami perempuan pedesaan adalah aktor strategis dalam pembangunan Indonesia. Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami untuk desa-desa. Kami perempuan pedesaan, telah memberikan sumbangan dalam program pengentasan kemiskinan serta kedaulatan pangan. Pantaslah jika Pemerintah mendengar pengalaman kami.”



Luviana- www- Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tulisan di atas merupakan suara para perempuan di Nusa Tenggara Barat yang berjuang di desa untuk keluar dari kemiskinan.

Pengalaman perempuan pedesaan Nusa Tenggara Barat menunjukan bahwa mereka masih banyak mengalami buta huruf, dan hanya sedikit yang memahami program-program pertanian. Tidak jarang anak perempuan dikawinkan dengan alasan mengurangi beban keluarga.

Padahal untuk mengatasi kemiskinan, perempuan turut menggali tanah, menanam, merawat, hingga memanen dan menjual hasil kebun untuk penghasilan keluarga. Jika tanah telah habis terjual, perempuan mengambil alat tenun dan menghasilkan kain.

Dan jika ketrampilan menenun tidak dimiliki, perempuan akan berangkat ke luar Nusa Tenggara Barat dan menjadi buruh migran. Di masyarakat, perempuanlah yang menjadi pengajar Pendidikan Anak Usia Dini maupun petugas kesehatan di Posyandu. Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah bagian dari program Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin.


Kemiskinan Indonesia hari ini, adalah situasi kemiskinan yang mendalam yang terjadi di level multidimensi.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukan bahwa 9,1 persen penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan pada September 2016 penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70 persen (BPS 2016).

Sementara kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat menunjukan angka 786,58 ribu orang (16,02 persen). Angka tersebut menjadikannya berada di antara 10 provinsi dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Situasi semakin memprihatinkan pada Maret 2017 Indeks kedalaman kemiskinan Indonesia naik 1,83 ketimbang September 2016 (1,74). Indeks Kedalaman Kemiskinan di pedesaan sebesar 2,49 dua kali lipat lebih tinggi dari perkotaan (1,24). Situasi ini mengakibatkan semakin tingginya beban program pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan akan semakin sulit dilakukan, terutama di pedesaan.

Dunia memperingati 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional. Peringatan ini ditandai dengan keputusan Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengadopsi resolusi PBB No. 47/196 pada tanggal 22 Desember 1992. Dunia menyadari bahwa bebas dari kemiskinan, hidup sejahtera dan bermartabat sebagai manusia merupakan pemenuhan hak asasi manusia, serta upaya mewujudkan masa depan manusia yang berkelanjutan.

Sekjend KPI, Dian Kartikasari mengatakan bahwa Indonesia memiliki keprihatinan yang sama soal ini, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), melalui UU No 7 tahun 1984, dimana Pasal 14 CEDAW mengatur tentang penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan Pedesaan.

Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terikat untuk melaksanakan Resolusi PBB 62/136 (12 Februari 2008) tentang Peningkatan Situasi Perempuan di Wilayah Pedesaan. Oleh karenanya, negara-negara peserta perlu melakukan upaya untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan, dan memastikan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Koalisi Perempuan Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat mendiskusikan situasi kemiskinan yang dialami perempuan pedesaan.

“Padahal untuk mengatasi kemiskinan, perempuan turut menggali tanah, menanam, merawat, hingga memanen dan menjual hasil kebun untuk penghasilan keluarga,” Ujar Dian Kartikasari.

Pengalaman Koalisi Perempuan menunjukkan bahwa sebagai kelompok, perempuan pedesaaan mampu mendiskusikan hak-haknya sebagai perempuan, mencari penyelesaiaan atas persoalan yang dihadapi desa, membahas isu pertanian serta soal kemasyarakatan lainnya.

Sebagai petani berkelompok, perempuan mengelola demplot dan memproduksi kacang-kacangan yang sudah terjual. Pemberdayaan perempuan sangatlah mungkin dilakukan.

“Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia menilai bahwa program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah haruslah menyentuh perempuan di pedesaan. Pemberdayaan perempuan pedesaan untuk pengentasan kemiskinan mendapat peluang dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa memberikan harapan baru untuk mewujudkan keberadayaan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa perlu mealokasikan dana, program, dan pemberdayaan bagi perempuan pedesaan. Sehingga dapat mencapai janji pemerintah untuk mewujudkan: Membangun Indonesia dari pinggiran dan dari Desa dalam kerangka NKRI.”


Dalam memperingati hari Pemberantasan Kemiskinan, maka perempuan pedesaan di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, memberikan rekomendasi pada Presiden Joko Widodo, mengakui dan menyuarakan peran strategis perempuan pedesaan dalam pembangunan di Indonesia.

Selain itu KPI juga meminta Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri memstikan komitmen untuk menuntaskan seratus persen (100%) kepemilikan KTP dan akta kelahiran.

“Kami juga meminta Eko Putro Sandojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menerbitkan peraturan Menteri tentang pengarusutamaan gender dalam implementasi undang-undang desa serta menerbitkan surat keputusan bersama untuk mengalokasikan tiga puluh persen (30%) dana desa bagi pemberdayaan perempuan dan TGH Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengeluarkan peraturan Gubernur kepada para Bupati untuk mendedikasikan tiga puluh persen (30%) dari alokasi Anggaran Pembelanjaan Daerah bagi pemberdayaan perempuan di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Nusa Tenggara Barat.”

Selain itu juga meminta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat melibatkan tiga puluh persen (30%) perempuan dan perempuan disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan program desa. Karena dengan cara inilah, Indonesia mampu memutus kemiskinan di desa.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Ega Melindo- www.Konde.co


Hallo Pak gubernur Jakarta yang baru,

Apa kabar hari ini ?

Jakarta hari ini begitu dingin, karena hujan turun deras pak

Pak saya mau mengaku sesuatu: sejak saya duduk dibangku sekolah menengah atas, sampai saat mahasiswa, saya sangat mengidolakan bapak.

Mengenai kekaguman saya pada bapak, orang-orang yang dekat dengan saya mulai dari Ibu, para sahabat, hingga mantan kekasih saya juga mengetahui saya mengagumi sosok pak Anies Baswedan

Bagaimana aku tidak kagum pada bapak, kau waktu itu seorang rektor universitas yang mendapat gelar rektor muda saat itu yang kemudian dipercaya Jadi Menteri Pendidikan pula

Bagaimana aku tidak mengidolakan bapak, gagasan dan gerakan yang bapak bangun sungguh cemerlang mulai dari turun tangan , Indonesia mengajar dan gerakan lainya yang saya yakin bapak membangun gagasan dan gerakan-gerakan itu bersama mereka yang tentu berasal dari latar belakang berbeda

Belum lagi pak, ungkapan- ungkapan pesan semangat motivasi dari mu kepada anak muda, soal petingnya tanggung jawab, kejujuran semangat toleransi juga kemanusian dan semangat anti korupsi


Saya juga hampir tak pernah absen menyaksikan bapak di layar kaca sering kali bapak mempesona dengan pesan-pesan yang bagi saya itu bermakna

Tapi itu dulu pak,

Sebelum akhirnya bapak memilih muncul dalam tokshow dan debat- debat Pilkada Jakarta

Sebelumnya saya ucapkan selamat atas tepilihnya bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur baru Jakarta

Selamat pak

Saya kira bapak pasti lelah sekali melewati hiruk pikuk jelang Pilkada kemarin ya

Tapi nampaknya tidak ya

Pak, kekaguman saya pada bapak pudar sejak saat itu.

Sejak dimana pidato sang mantan gubernur Basuki Tjahaja purnama ( Ahok) soal Ayat Al Maidah 51 itu yang, menjadi awal hiruk pikuk itu bermula, kemudian bapak memilih berjabatan tangan dan duduk bersila bersama mereka yang merasa ternistakan agamanya

Menikmati kondisi dan suhu politik yang naik tensinya

Tak apa pak,

Itu pilihan politik bapak

Ini hanya terasa menyedihkan buat saya yang penah mengidolakan bapak

Terasa menyedihkan buat saya sejak saat bapak memilih jalan itu

Saya kehilangan sosok bapak yang pernah membuka sebuah pelatihan komunitas mahasiswa tolak kekerasan pada September tahun 2012 di ruangan Auditorium Nurcholis Madjid itu

Pelatihan dengan Backdrop berlatar belakang wajah Mahatma Gandhi dengan ungkapan bijaknya “ Kekerasan adalah senjata orang-orang yang lemah.”

Saya ingat, waktu itu bapak menggunakan kemeja biru langit dan celana hitam, bapak begitu terlihat kharismatik waktu itu, meski hanya sekedar membuka acara, lalu kemudian harus pergi karena ada agenda berikutnya

Pada pembukaan saya masih ingat bapak menyampaikan betapa pentingnya kita menjaga tolerasi, tenggang rasa dan kerukunan antar warga negara serta umat beragama

Bapak menegaskan pula, “Kalau anak muda dan semua elemen bangsa punya peran sangat penting dalam mengwujudkannya.”

Waktu itu, saya mengambil kursi paling depan pada pelatihan itu supaya mudah mendengar dan mengikuti pelatihan, lebih dari itu begitu mengetahui kalau sang rektor akan memberi sambutan pelatihan. Hati saya penuh gembira dan antusias waktu itu

Kini pak,
Gara-gara pidato politik pertama bapak setalah resmi dilantik menjadi gubernur Jakarta, seketika itulah hati saya patah dan kekaguman saya pudar pada bapak
Jangan lagi tanya mengapa?

Sebab saya sudah terlanjur kecewa medengar bapak memakai Istilah yang semestinya bisa saja bapak pakai istilah lain yang tersedia selain kata “Pribumi” itu

Oh, mantan idola

Pak, ndak capek kah bapak dengan peristiwa menjelang dan pasca pilkada kemarin ?

kenapa malah membuat situasi hiruk pikuk lagi dan mengerikan begini

Saya hanya berdoa:

Semoga bapak berhasil melewati masa tugas ini dengan sebaik-baiknya tanpa sekalipun kehilangan nilai-nilai yang pernah bapak serukan

Selamat bertugas pak,

Semoga bapak berhasil bertanggung jawab menepati semua janji-janji bapak selama masa kampanye silam, dalam daftar program kerja “ Jakarta Maju bersama Anies Sandi yang bapak janjikan terdapat janji bahwa bapak dan wakil bapak berjanji akan memuliakan perempuan dan Keluarga. Tapi apakah memuliakan perempuan semata hanya sampai pada mendukung inisiasi Menyusui Dini dan ASI Ekslusif, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti ruang menyusui dan tempat penitipan anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga?.

Ini baik, meski bagi saya terasa mendomestifikasi perempuan tapi dalam janji bapak dan sang wakilkan juga berjanji akan mendukung partisipasi perempuan dalam perekonomian yang saya sendiri juga masih bingug maksud dan bentuknya.

Pak Anies, tak lupa juga saya mengingatkan bahwa bapak berjanji akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan.

Pak Anies, nelayan bukanlah cuma laki-laki tapi di pesisir teluk Jakarta juga terdapat perempuan pesisir dan nelayan disana, tentunya mereka perempuan nelayan dan pesisir teluk Jakarta yang menanti janji bapak untuk menghentikan reklamasi dan melindungi mereka , juga semua masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

Terakhir saya berdoa

Semoga bapak Anies Baswedan dilindungi yang maha kuasa


Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017


(Anies Baswedan/ Foto: Youtube)


*Ega Melindo, aktif di Organisasi Solidaritas Perempuan dan advokasi kasus reklamasi Jakarta

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Baru-baru ini di sosial media beredar tentang pengumuman kewajiban registrasi untuk ponsel kita. Pengumuman ini tersebar dimana-mana baik di group WA, facebook group maupun personal. Kewajiban registrasi ini bukan untuk pertamakalinya dilakukan.

Sejumlah teman langsung melakukan registrasi, karena jika tidak melakukan registrasi hingga akhir Oktober, pengumuman tersebut menyebut, maka ancamannya: nomer handphone kita akan diblokir pemerintah. Jika diblokir, maka ini akan mengganggu pekerjaan mereka yang banyak menggunakan Handphone. Pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di industri kreatif misalnya yang banyak menggunakan media seluler, atau yang bekerja mendampingi korban karena harus berkomunikasi secara mudah. Beberapa teman perempuan yang berjualan secara online juga merasa bingung, terganggu dengan informasi ini.

Dan tahukah anda bahwa ajakan registrasi ini akan mengganggu hak privasi kita sebagai warga negara. Apa saja yang dilanggar? Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) punya catatan yang penting bagi kita:

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengumumkan perihal kewajiban registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga.

Merujuk pada Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 dan Permenkominfo No. 14 Tahun 2017, yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan ini, tidak disebutkan dengan jelas maksud dan tujuan dari dilakukannya registrasi ulang. Semata-mata hanya dikatakan oleh pihak kementerian, bahwa hal ini diperlukan dikarenakan banyak kartu SIM Card yang disalahgunakan.

Wahyudi Djafar, Deputy Direktur Riset Elsam menyatakan bahwa meskipun kewajiban resgistrasi SIM Card umum ditemukan di banyak negara, namun minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia, telah menjadi potensi ancaman tersendiri bagi penikmatan hak atas privasi warga negara.

“Belum lagi, pelanggan diminta untuk mengirimkan NIK dan nomor kartu keluarga sekaligus, untuk dapat dilakukan sinkronisasi dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahkan jika mengacu pada Pasal 6 Permenkominfo No. 12 Tahun 2016, disebutkan pula bahwa selain nomor kartu keluarga, pelanggan juga diminta nama ibu kandung. Meski otoritas kementerian dalam pengumumannya mengatakan bahwa pelanggan tidak perlu mengirimkan nama ibu kandung, karena itu merupakan super password, sayangnya rumusan Pasal 6 tidak diubah atau dihapus dengan Permenkominfo No. 14 Tahun 2017,” kata Wahyudi Djafar.


Pelanggaran Terkait Hak Individu

Problem aturan di tingkat teknis tersebut kian diperparah dengan tumpang tindih dan tidak adanya sinkronisasi aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam studi ELSAM, setidaknya ditemukan 30 undang-undang (saat ini 32 UU), yang materinya mengandung konten terkait data pribadi warga negara.

Mayoritas diantaranya adalah pemberian kewenangan baik bagi otoritas publik (pemerintah) maupun privat (swasta) untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara, termasuk wewenang untuk melakukan intrusi dengan beberapa pengecualian.

Sektornya pun beragam, mulai dari telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, dan keamanan.

“Dengan tumpang tindihnya aturan di tingkat undang-undang tersebut, tentu sulit kiranya jika perlindungan data pribadi warga negara hari ini, khususnya terkait dengan isu registrasi ulang SIM Card, hanya dijamin dengan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.”

Potensi ancaman terhadap hak atas privasi warga negara, dari proses registrasi SIM Card, sebagai akibat minimnya jaminan perlindungan data pribadi warga, secara teknis dapat tergambar dari proses registrasinya sendiri. Meskipun pengumpulan data NIK dan nomor kartu keluarga dilakukan secara tersentral oleh pemerintah, dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu, namun proses validasi data tetap dilakukan oleh operator. Artinya pihak pertama yang akan melakukan pengumpulan dan pemrosesan seluruh data (pribadi) pelanggan, adalah pihak penyedia layanan.

“Selain itu, secara teknis bekerjanya “SMS”, seluruh pesan yang dikirimkan oleh pelanggan (subscriber), juga terlebih dahulu akan masuk ke Short Message Service Center (SMSC) yang dikelola operator. Lalu, mekanisme atau aturan seperti apa yang bisa memastkikan bahwa data pribadi pelanggan dilindungi dalam proses tersebut?,” kata Wahyudi.

Meski umum ditemukan, praktik di berbagai negara juga beragam, terutama jika dikaitkan kompabilitasnya dengan jaminan perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya.


Hukum Perlindungan Privacy

Untuk hal ini, ELSAM setidaknya melakukan penelusuran terhadap ketentuan hukum perlindungan data pribadi di 88 negara di dunia.

Dari 88 negara tersebut, 16 negara sudah memiliki aturan yang sangat kuat bagi perlindungan data pribadi, 24 negara kuat perlindungannya, 32 negara aturannya sedang, dan 16 negara masuk dalam kualifikasi kurang. Namun demikian dari jumlah tersebut, hanya 57 negara yang secara spesifik telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, sedangkan 31 negara belum secara spesifik menerapkan UU Perlindungan Data Pribadi.

Kaitannya dengan kewajiban registrasi SIM Card, dari 88 negara tersebut, 27 negara tercatat belum menerapkan kewajiban registrasi SIM Card, 23 negara sudah mewajibkan, dan 38 belum diketahui. Data lain yang dapat diperoleh, dari 57 negara yang memiliki UU Perlindungan Data Pribadi secara spesifik, ternyata hanya ada 5 negara yang memiliki kewajiban registrasi SIM Card. Sementara dari 31 negara yang belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, 8 negara diantaranya memiliki kewajiban registrasi SIM Card, salah satu di dalamnya adalah Indonesia.

Selain perkembangan mengenai kewajiban registrasi ulang SIM Card, baru-baru ini Kementerian Kominfo juga baru saja mengumumkan pemenang pengadaan mesin sensor internet, yang akan membantu pelaksanaan program Trust Positive (Trust +), untuk memfilter dan memblokir konten-konten negatif. Alat ini sendiri, direncanakan akan mulai digunakan pada awal tahun 2018 mendatang.

Dalam hal ini problemnya pun serupa, belum adanya kebijakan yang cukup untuk memproteksi hak atas privasi warga negara, selain masalah centang perenang regulasi yang terkait dengan penapisan dan pemblokiran konten internet.

Sebagai catatan, sampai dengan saat ini setidaknya ada tiga undang-undang yang mengatur tentang penapisan dan pemblokiran konten internet: UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan UU Hak Cipta. Sayangnya sampai dengan saat ini, ketiga aturan tersebut tidak mengatur dengan detail mengenai prosedur dalam penapisan/pemblokiran.

Dari 10 metode penapisan/pemblokiran konten internet, salah satu metode yang dikenal adalah metode surveillance. Metode ini dilakukan dengan cara memonitor situs-situs yang dikunjungi pengguna. Jika pengguna tersebut mengakses konten terlarang, atau berusaha untuk mengaksesnya, lalu yang bersangkutan ditindak, baik secara legal maupun extralegal. Surveillance umumnya dipakai sebagai pelengkap filtering konvensional.

Surveillance bertujuan menimbulkan efek ketakutan karena membuat pengguna internet merasa dimata-matai sehingga tidak berani mengakses situs terlarang. Hal ini sebagaimana maksud dan tujuan dari mesin sensor internet tersebut, yang dimaksudkan untuk melakukan crawling atas konten-konten negatif yang ada di internet, untuk kemudian dilakukan penyensoran (filtering/blocking).

“Kendati pemerintah membantah bahwa mesin tersebut dilengkapi dengan sistem Deep Packet Inspection (DPI), akan tetapi telah diketahui umum bahwa tindakan filtering atau blocking, akan selalu dibarengi dengan tindakan mass-surveillance. Sebab dalam proses tersebut, otoritas yang melalukan dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dalam skala massif, yang pada level tertentu dapat dijuga dilakukan identifikasi terhadap pengguna tertentu. Lalu bagaimana memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alat ini?.”

Merespon beberapa hal tersebut, untuk memastikan perlindungan hak atas privasi warga negara, juga jaminan dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menekankan bahwa Pemerintah seharusnya terlebih dahulu perlu melakukan sinkronisasi regulasi (khususnya di level peraturan teknis Permenkominfo), sebelum menerapkan kewajiban registrasi ulang SIM Card.

“Selanjutnya, Pemerintah dan DPR segera mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang. Aturan ini nantinya mengikat bagi sektor publik (negara) maupun swasta yang memiliki layanan penyimpanan data. Regulasi ini mengatur perihal praktik perekaman, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, termasuk juga retensinya. Di dalamnya juga diatur mengenai badan yang memiliki otoritas untuk mengawasi penggunaan data-data pribadi tersebut. Musti disediakan juga mekanisme pemulihan bagi setiap orang yang data pribadinya dipindahtangankan secara sewenang-wenang,” ujar Wahyudi Djafar.

Pemerintah segara merespon mandat pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya yang terkait dengan penapisan dan pemblokiran konten.

Serta Perlunya transparansi dan akuntabilitas baik secara proses dan hasil dalam penggunaan mesin sensor internet. Bentuk transparansi dan akuntabilitas ini, selain tercermin dari tahapan tindakan, juga dapat dilakukan dengan penerbitan secara berkala informasi agregat terkait dengan tindakan tersebut. Pemerintah juga harus segera mengagendakan inisiatif pembentukan RUU Perubahan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, untuk secara jelas mengatur perihal kebijakan konten internet, termasuk tanggung jawab penyedia layanan, yang mempertimbangkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas privasi.

“Juga perlunya meningkatkan akses publik terhadap informasi, pemahaman dan kesadaran ancaman terhadap privasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang cukup mengenai potensi gangguan terhadap privasi. Juga dengan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memahami risiko dari setiap keputusan dalam penggunaan sarana tersebut.”


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)



“Pak Jokowi, melalui surat ini saya dan kawan- kawan ingin menyampaikan banyak sekali permasalahan yang dialami oleh kami sebagai pekerja rumah tangga Pak. Selama ini tenaga kami sangat dibutuhkan tapi keselamatan kami tidak dihiraukan. Kami PRT diwajibkan bangun paling awal dan isirahat paling akhir, belum jika majikan pulang tengah malam, kami harus buka pintu, dan jika majikan lapar kami harus menyiapkan makan . Majikan tidak peduli apakah kami lelah atau tidak.”



Yuni Sri dan Leni Suryani- www.Konde.co

Tulisan ini adalah surat bagi Presiden Jokowi, dari para Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia pada 3 tahun pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla. Kami akan menampilkan 2 surat dari PRT, yaitu surat dari Yuni Sri dan Leni Suryani dalam tulisan ini:


1.Surat Yuni Sri untuk Pak Jokowi



Kepada : Bapak Presiden JOKOWI

Di tempat.


Salam hormat dari salah satu pedudukmu pak. Saya yang bernama:

Nama: Yuni Sri

Status: Ibu Rumah Tangga & Pekerja PRT 8 tahun apartemen Jakarta.

Aktif: bergabung di serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT Sapulidi), Jakarta.


Ingin bercerita tentang situasi kerja dilingkup Rumah Tangga, yang banyak orang termasuk bapak sendiri masih tidak mengakui pekerjaan kami, masih banyak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan ketidak adilan yang masih kami terima, kami rasakan dan kami temui di negara kami ini Indonesia.

13 tahun RUUPPRT (Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) yang kami minta tapi tidak pernah kalian sahkan. Padahal itu adalah hak kami mendapatakan perlindungan di Negara sendiri.

Bagaimana kami bisa mendapat rasa nyaman dalam bekerja di Negara sendiri. Jika para wakil rakyat seperti kalian tidak memandang kami ada dan berharga. Nyawa kami murah dan tak berharga seperti tenaga kami, tapi tenaga kami kalian butuhkan. Kami ikut andil dalam kontribusi negara tapi tidak diakui. Belum ada cukup ruang buat kami merdeka. Hak yang harusnya kami dapatkan belum kami rasakan.

Kapan suara-suara kami didengar dan di aamiinkan hingga kami mempunyai perlindungan, kami dibedakan dengan pekerja lain, untuk kontrak kerja yang kami minta selalu kadang berujung PHK dari pemberi kerja, upah yang kami dapat tak sebanding beban kerja kami, makan dan tempat tinggal kami yang menjadi PRT tinggalpun kurwng dari fasilitas yang baik, kami dibedakan dalam fasilitas disuatu apartemen, tidak boleh duduk dibangku kosong saat menjemput anak majikan, lift kami adalah lift barang, tidak mendapatkan hari libur dan masih banyak lagi, belum lagi pelecehan yang kadang terjadi pada kawan PRT. Kami butuh perlindungan supaya kami diakui di negara kami ini.

Sudi kiranya bapak presiden, DPR dan Menaker yang terhormat, meninjau kembali dengan seksama tentang draf perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan hanya pekerja diluar negeri saja yang mempunyai perlindungan, kami pun berhak atas penghidupan yang layak. Kami berhak dilindungi.

Kami tidak butuh janji -janji manis terus menerus, tapi kami butuh kerja nyata kalian pejabat pemerintah yang menjadi wakil kami, lihat kebawah masih banyak rakyatmu yang tertindas salah satunya PRT(pekerja Rumah Tangga)yang mayoritas adalah perempuan. Kami mau Negara kami ini maju seperti negara yang sudah meratifikasi kerja layak untuk PRT. Karena mayoritaspun negara kita banyak PRT.

Cukup sekian surat yang saya buat ini, semoga bisa mengetuk pintu hati kalian para pejabat negara untuk mendukung RUUPPRT dan Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT. Hanya Indonesia yang masih terbelakang karena belum juga ikut meratifikasi. Jangan sampai banyak korban berjatuhan dan ketidakadilan menjadi momok kami sebagai PRT. Kami punya keluarga yang masih membutuhkan kami untuk merawat dan menjaga keluarga kami. Dengan pekerjaan kami ini kami juga menginginkan anak kami menjadi penerus bangsa supaya bangsa ini maju dan terdepan dari bangsa bangsa lain.
Terimakasih.

Yuni Sri

Pekerja Rumah Tangga.



2.Surat dari Leni Suryani


Jakarta 21 Oktober 2017

Kepada Yth.

Presiden RI

Bapak Joko Widodo (Bapak Jokowi)


Dengan Hormat,

Perkenalkan sebelumnya saya Leni Suryani Pekerja Rumah Tangga (PRT) bekerja di Apartemen Essence Darmawangsa, Jakarta Selatan. Saya bekerja sebagai PRT sudah hampir 15 tahun.

Sudah lama sebetulnya saya ingin mengirim surat kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya. Saya berfikir apakah surat saya akan dibaca oleh Bapak atau staf Bapak. Karena tentu pekerjaan Bapak sebagai presiden sangat banyak dan berat. Tapi kali ini saya beranikan diri untuk menulis karena saya ingin berkeluh kesah tentang permasalahan kami sebagai PRT yang selama ini masih belum ada kejelasan perlindungan dan pengakuan. Apakah bapak ada waktu untuk membaca dan menanggapi surat saya dan kawan- kawan saya. Namun besar harapan saya sebagai warga negara dan kami PRT sebagai pekerja tentu amat sangat surat saya dan kawan- kawan ditanggapi oleh bapak. Sehingga ada perbaikan dan perlindungan atas kami dalam bekerja.

Melalui surat ini saya dan kawan- kawan ingin menyampaikan banyak sekali permasalahan yang dialami oleh kami sebagai pekerja rumah tangga, pak. Selama ini tenaga kami sangat dibutuhkan tapi keselamatan kami tidak dihiraukan, kami PRT diwajibkan bangun paling awal dan isirahat paling akhir, belum jika majikan pulang tengah malam, kami harus buka pintu, dan jika majikan lapar kami harus menyiapkan makan .

Majikan tidak perduli apakah kami lelah atau tidak ,kami juga diminta mengerjakan semua pekerjaan sesuai dengan perintah majikan tapi tidak ada kejelasan dari : waktu kerja, upah, jaminan sosial, hak cuti mingguan ,tidak adanya uraian tugas yang jelas , tidak ada perjanjian kerja tertulis yang mengikat antara kami dan pemberi kerja, tidak ada uang lembur,libur tanggal merah pun kami tidak mendapatkannya.

Permasalahan saya dan kawan- kawan banyak sekali, pak.. kalau dari penghasilan saja , upah kami sangat rendah sekali, untuk di Jakarta saja upah kami masih dibawah standar ada yang Rp.800.000 per bulan, ada juga yang Rp. 1.000.000 per bulan, bahkan masih banyak pula yang masih menerima upah dibawah angka tersebut. Ini sungguh tidak adil buat kami PRT Pak.

Dilihat dari tugas kami yang tidak jelas dan beban kami yang berat ini sungguh tidak cukup karena kami bekerja di Jakarta juga untuk memebantu ekonomi keluaraga, contohnya saya sendiri, pak...yang meninggalkan anak di kampung , anak saya butuh pendidikan di sekolah dan jika penghasilan saya satu bulan masih jauh dari upah layak maka saya pun kesusahan untuk menyekolahkan anak saya di kampung, saya punya cita- cita untuk menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi, dan belum biaya untuk keluarga saya setiap bulan saya harus mengirim mereka uang.

Kawan-kawan kami banyak yang bernasib tidak beruntung, bahkan ada yang tidak dibayarkan upahnya berbulan- bulan hingga 11 bulan, padahal mereka juga sama dengan saya meninggalkan anak dan keluarga di kampung, dimomen Idul Fitri juga banyak kawan kami yang tidak diberikan THR Ada juga yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan dengan disiram air panas, disetrika, dipukul bahkan ada yang dikasih makan kotoran kucing, dan disekap selama 9 tahun di Matraman Jakarta Timur, diberikan makanan sisa, makan satu hari satu kali, kami manusia Pak..bukan robot atau binatang, jaminan sosial pun kami tidak mendapatkan dan jika sakit harus berhutang ke majikan.

Kekerasan demi kekerasan terus menimpa kami, tinda kekerasan yang dilakukan majikan makin sering menimpa kami karena tidak adanya payung hukum yang melindungi kami PRT . Sedih rasanya Pak..dengan situasi kerja kami, masih banyak kasus –kasus yang menimpa kawan-kawan PRT tapi tidak tau harus bagaimana bersuara dan mengadukannya.

Sekarang saya dan kawan-kawan sudah berorganisasi , kami mulai menyuarakan apa yang menjadi persoalan dan hak kami, kami juga bagian dari warga Negara, kami pekerjayang perlu perlindungan. Hak ini dilindungi dan diatur oleh negara Indonesia dalam pasal 27(2) UUD 1945 ‘’tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan’’. Kami pernah bertemu dengan Bapak Jokowi 1 Mei 2014 di kediaman rumah Gubernur sewaktu Bapak menjadi calon Presiden dan Bapak menyampaikan akan memikirkan hal tersebut . Seperti dalam Nawacita Bapak Jokowi, RUU Perlindungan PRT menjadi bagian dari Nawacita.

Padahal kami PRT di seluruh Indonesia sempat menaruh harapan pada DPR priode 2009-2014 karena sudah mewacanakan RUU PPRT , tapi naskah pembahasan dihentikan oleh Badan Legislasi DPR. Sekarang sudah tahun 2017 dan bertepatan 3 tahun pemerintahan Bapak serta kurang 2 tahun lagi masa kepemimpinan Bapak. Kami berharap Bapak sebagai Presiden meminta Pak Mentri Ketenagakerjaan untuk membahas RUUPPRT yang sudah 13 tahun terhenti di DPR karena pemerintah tidak mengusulkan untuk dibahas.

PRT dibutuhkan tapi nasib kami betul- betul dipinggirkan dan didiskriminasi. Revolusi mental yang di suarakan justru memperlihatkan situasi yang kental dengan feodalisme. Dengan adanya UU PRT yang nantinya, maka Indonesia bisa maju. Karena Pemerintah dan DPR tidak meninggalkan kami, tidak membedakan kami, kami butuh pengakuan dan perlindungan, PRT juga pekerja Pak..sama seperti pekerja lainnya. Kami ingin bertemu dan dialog dengan Bapak semoga Bapak Jokowi segera menanggapi dan memperhatikan nasib kami. Demikian surat dari kami dan tidak lupa kami selalu mendoakan semoga Bapak beserta keluarga sehat dan tetap menjadi pemimpin yang bijaksan
Amin.


Terima Kasih

Hormat kami

Leni Suryani

(Anggota SPRT Sapulidi Jakarta)


"Sistem outsourcing membuat para buruh terjebak dalam sistem kerja 12 jam per hari tanpa upah lembur. Akibat kerja berkepanjangan, buruh mengalami kelelahan dan rentan kecelakaan kerja. Dalam tiga tahun terakhir saja, 4 buruh tewas, sebagian mati terpanggang, akibat menyupir dalam kondisi kelelahan. Buruh juga terus dikontrak meski bekerja selama puluhan tahun. Dan tak semua yang bekerja sebagai sopir ini adalah laki-laki, beberapa diantaranya adalah perempuan."



Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sabtu pagi, 12 Oktober 2017 di alun-alun Cimahi, Jawa Barat.

Ati Nugroho tampak heran dan bertanya-tanya melihat aksi para buruh AMT Pertamina yang menggunakan baju zombie. Mereka melakukan aksi berjalan kaki ke Jakarta. Berpakaian putih, membawa jenasah.

Para buruh AMT Pertamina ini melakukan longmarch sejauh 160 kilometer. Mereka adalah Khaeruddin, buruh outsourcing, korban PHK yang telah bekerja selama 22 tahun. Di PHK sepihak, hanya di sms, lalu besoknya tak boleh kerja lagi. Padahal ia harus menghidupi istri dan anaknya. Anaknya sedang masuk kuliah di tahun ini. Jika ia tak bekerja dan tak mendapat pesangon, ia optimis anaknya bisa melanjutkan kuliah.

Selain Khaeruddin, ada Ade Lukman, salah satu relawan yang peduli dengan kasus buruh ini. Ade melakukan long march Surabaya-Jakarta. Ia berjalan kaki selama 33 hari dari Surabaya, untuk mendampingi para buruh bertemu Jokowi di Istana Jakarta.

Kurang lebih ada 50 buruh AMT Pertamina yang berjalan kaki ke Jakarta.Para buruh ini merupakan bagian dari 1095 buruh outsourcing Pertamina yang di PHK secara sepihak, tanpa pesangon dan kejelasan status.

Ati melihat puluhan rombongan buruh zombi Pertamina ini di Cimahi.

“Kasihan ya, nggak tega melihat ini. Nggak digaji lima bulan, nggak dapet pesangon. Di-PHK gitu saja. Diputus kontrak, outsourcing,” kisahnya.

Ati bisa merasakan ini, karena ia ternyata merupakan korban tak langsung dari PHK.

“Suami saya kemana juga habis di-PHK di salah satu pabrik di sini dan gak dapat apa-apa,” ungkapnya.

Alhasil, ia merasa barisan zombi ini mewakili keluarganya, “Saya ngerasain apa yang mereka rasain,”

Suami Ati bekerja di perusahaan di Cimahi, Jawa Barat, dan di-PHK dengan alasan efisiensi. Hubungan yang mudah memecat buruh ini membuatnya pusing tujuh keliling mengelola keuangan.

“Sedih mas, punya anak dua, muternya. Sampai sekarang suami saya juga belum dapat kerja,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah serius menghapuskan outsourcing.

“Saya mah pingin dibuka selebar-lebarnya lapangan kerja. Nggak ada outsoucing, dihapus,” harapnya. Selain itu, ia ingin pemerintah menaikan upah minimum secara berarti.”


Buruh Aksi Zombie Sampai Jakarta

Sebanyak 50 buruh pertamina mengenakan kostum zombi, setelah sampai Jakarta, pada Jumat 20 Oktober 2017 kemarin melakukan aksi di istana Jakarta. Aksi Zombie buruh Pertamina ini dilakukan sejak Jumat, 13 Desember 2017 hingga tiba di Jakarta pada Kamis, 19 Oktober 2017.

Para buruh menyatakan dalam orasinya bahwa rute sejauh 160 kilometer itu ditempuh untuk menuntut penghapusan kontrak dan outsourcing di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontrak dan outsourcing menurunkan daya tawar buruh dan membuat melanggengkan sistem yang mempekerjakan mereka lebih 12 jam tanpa upah lembur.

Setelah pemerintah menjanjikan pembekuan perusahaan outsourcing yang ilegal di Pertamina Patra Niaga dan PT.Elnusa Petrofin, manajemen malah melakukan PHK terhadap 1.095 buruh secara ilegal.

Aksi para zombie buruh awak mobil tangki Pertamina bermuara di Istana Negara. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo merapikan pengelolaan BUMN dan agar BUMN tidak lagi melanggar hukum dengan menggunakan sistem kerja outsourcing.


Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah menyatakan bahwa zombie buruh Pertamina akan menyambangi Presiden Joko Widodo untuk menagih janji tiga layak tersebut. Jokowi pernah menjanjikan upah layak, kerja layak, dan hidup layak bagi para buruh.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, Pertamina dilarang menggunakan sistem outsourcing untuk para awak mobil tangki karena masuk dalam golongan pekerjaaan inti. Pada September 2016, nota pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara menyimpulkan Pertamina Patra Niaga demi hukum mesti mengangkat buruh Awak Mobil Tangki (AMT) menjadi karyawan tetap. Pertamina menggunakan outsourcing yang tidak sesuai dengan undang-undang baik di Patra Niaga maupun anak perusahaan lainnya, PT.Elnusa Petrofin. Ini karena keduanya tidak mendaftarkan pemborongan tenaga kerja tersebut ke suku dinas terkait dan menggunakan outsourcing untuk produksi inti.


Kerja Berkepanjangan dan Kecelakaan Kerja


Pada 2013, Panja Outsourcing BUMN di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan 13 rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan pelat merah. Di antaranya adalah tidak adanya outsourcing di BUMN dan kewajiban BUMN memenuhi hak-hak normatif, seperti upah lembur.

Dilansir dalam www.buruh.co, sistem outsourcing membuat para buruh terjebak dalam sistem kerja 12 jam per hari tanpa upah lembur. Akibat kerja berkepanjangan, buruh mengalami kelelahan dan rentan kecelakaan kerja. Dalam 3 tahun terakhir saja, 4 buruh tewas, sebagian mati terpanggang, akibat menyupir dalam kondisi kelelahan. Buruh juga terus dikontrak meski bekerja selama puluhan tahun.

Bukannya menjalankan perintah Dinas Tenaga Kerja, kedua anak perusahaan PT.Pertamina itu malahan memecat secara sepihak 1.095 buruh di 10 depot di berbagai provinsi. Pertamina juga tidak memberikan pesangon sama sekali dan selama ini tidak membayarkan BPJS bagi buruh Awak Mobil Tangki.

PHK seperti ini tak hanya dirasakan laki-laki, namun juga perempuan. Bagi buruh, PHK merupakan kejahatan perusahaan karena dengan tiba-tiba memutus rantai ekonomi keluarga, untuk yang berumahtangga, ini akan berimbas pada anak-anak. Hal ini tak hanya dialami buruh laki-laki namun juga buruh perempuan. Totalitas buruh dalam bekerja seolah tak dihargai. Tiba-tiba mereka harus menanggung keputusan perusahaan yang sepihak.

Pola seperti ini lazim dijalankan perusahaan. Abu Mufakir di Majalah Perburuhan Sedane mencatat PHK sebagai sebuah keniscayaan dalam setiap relasi kerja upahan. PHK merupakan peristiwa harian, di banyak tempat dan di berbagai sektor industri formal. Kedua, PHK memiliki dampak yang beragam. Saya tahu bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba; dibuang begitu saja setelah menyerahkan sebagian besar waktu dan energi di tempat kerja.

Karena itu PHK bukanlah problem remeh.

Keniscayaan PHK juga harus dikaitkan dengan suatu pola yang membentuk hukum atas peristiwa tersebut. Bukan sebagai pembenaran moral, tapi sebagai pemahaman atas logika yang menggambarkan bagaimana gerak dari peristiwa itu bisa terjadi.

Hukum yang dimaksud adalah hukum besi kompetisi dalam proses akumulasi kapital yang berhubungan dialektis dengan proses dan hubungan kerja. Dalam prosesnya, buruh sebagai kekuatan produksi utama semakin diperlakukan sebagai salah satu variabel dan faktor temporer dalam proses produksi yang semakin fleksibel. Sementara kapital semakin terpusat di segelintir pemilik.

Disinilah letak titik persoalannya.

Menurut Abu Mufakhir, PHK merupakan laju perputaran manusia dalam pasar kerja formal. PHK adalah penanda kuat bahwa pasar kerja formal semakin memburuk disebabkan faktor-faktor struktural. Untuk itu kita memerlukan data sejarah PHK yang dikombinasikan dengan data pasar kerja untuk mengetahui berapa rata-rata persentase manusia ditarik masuk dan dibuang dari pasar kerja, atau angka turn-over rata-rata. Melalui hal tersebut kita dapat membaca perputaran manusia di pasar kerja melampaui paradigma supply and demand atau paradigma rigid-tidaknya pasar tenaga kerja. Angka rata-rata tersebut akan memberikan pemahaman pasar tenaga kerja di Indonesia semakin memburuk atau tidak. Dengan demikian, data sejarah PHK bisa kita gunakan untuk melihat persoalan yang lebih struktural: seberapa banyak dan seberapa mudah orang ditarik dan dibuang dari pasar kerja.


(Aksi dukungan dari para perempuan mendukung aksi buruh Zombie AMT Pertamina di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017)


1. Sejumlah informasi Dilansir dari www.buruh.co
2. Referensi: http://majalahsedane.org/phk-massal-dan-akumulasi-kapital/


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Dalam percakapan dan wawancara BBC Indonesia yang diturunkan dalam sebuah pemberitaan pada 19 Oktober 2017 berjudul ‘Tito Karnavian: Korban perkosaan bisa ditanya ‘apakah nyaman’ selama perkosaan? nampak jelas jajaran kepolisian mulai dari struktur paling atas tidak mempunyai keseriusan dalam upaya menghapuskan kekerasan seksual.

Perkosaan terhadap siapapun, merupakan kejahatan yang telah jelas-jelas memberikan dampak berlapis, secara fisik, psikologis, bahkan ekonomi kepada korbannya.

Alih-alih berupaya memberikan keamanan dan keadilan bagi korban perkosaan, pernyataan Tito membuktikan bahwa selama ini Polisi justru lebih banyak berpihak pada pelaku, dengan asumsi yang menuduh korban berbohong, bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membuat korban merasa disalahkan dan akan menambah trauma mendalam pada korban.

Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gedor) yang merupakan jaringan puluhan organisasi di Indonesia yang berjuang untuk demokrasi di Indonesia dimana www.Konde.co terlibat di dalamnya, pada pernyataan sikapnya menyatakan bahwa pemberitaan tersebut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan untuk meminta tanggapan Kapolri tentang beberapa persoalan, di antaranya terkait sikap dan tindakan aparat kepolisian yang menarget kelompok minoritas gender dan seksual pada Lesbian, Gay, Biseksual & transgender (LGBT) dengan penangkapan atas tuduhan melanggar UU poronografi, serta persoalan yang saat ini mendera lembaga pemberantasan korupsi; Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Penangkapan terhadap kelompok LGBT tidak hanya dlakukkan di ranah publik tapi juga di wilayah privat seperti tempat tinggal, salah satunya adalah penangkapan di sebuah sauna dengan tuduhan melanggar UU Pornografi. Meski terdapat banyak tempat sauna, gym dan tempat sejenisnya namun justeru tempat-tempat tersebut yang menjadi sasaran target kepolisian atas tuduhan aktifitas LGBT melanggar UU Pornografi.

Selain itu perlu dicatat, UU pornografi bukan UU anti LGBT tapi mengapa mereka yang menjadi kelompok sasaran.

Sangat menyesalkan dan menyesakkan dalam wawancara tersebut justru Tito mengeluarkan sebuah pernyataan berisi analogi yang hendak menegaskan sikapnya yang seksis dan tidak ramah korban perkosaan. Ia menggunakan analogi bahwa di dalam peristiwa pidana penyidik juga harus menggunakan trik untuk mencari jawaban yang pasti dari pihak korban salah satunya adalah korban perkosaan. Maka pertanyaan ‘apakah merasa nyaman’ saat mengalami perkosaan adalah pertanyaan yang dianggap wajar oleh kapolri.

Analogi tersebut menunjukkan bahwa institusi penegak hukum mulai dari hirarki paling tinggi memang tidak ramah dan tidak berpihak pada korban. Berdasarkan berbagai pengalaman gerakan perempuan dan aktivis perempuan yang mendampingi dan berjuang bersama korban perkosaan, langkah hukum yang ditempuh dengan melaporkan kasus perkosaan ke Kepolisian merupakan satu langkah perjuangan berani, di tengah aparat penegak hukum yang masih terus menyalahkan korban. Pernyataan jenderal Polisi seperti ini akan semakin membungkam korban dan menjauhkan keadilan bagi masyarakat terutama perempuan dan korban perkosaan.

Lini Zurlia, Nisaa Yura dan Dhyta Caturani yang mewakili Gedor menyatakan bahwa Gedor menggugat analogi Tito Karnavian yang tidak ramah pada korban.

Kami yang terdiri dari berbagai elemen; perempuan, aktivis, pegiat HAM dan elemen masyarakat lain menggugat analogi tersebut yang semakin menegaskan sikap bahwa intitusi penegak hukum tidak ramah dan tidak berpihak pada korban kekerasan seksual, pantas saja jika banyak kasus kekerasan seksual jarang dilaporkan oleh korbannya atau bahkan korban yang melapor justeru disalahkan. Artinya, kepolisian sebagai institusi penegak hukum berkontribusi dalam mencederai rasa keadilan.

Untuk itu dalam surat terbuka berupa gugatan ini kami menuntut dan meminta kepada Jenderal Kapolri Tito Karnavian meminta maaf kepada publik atas pernyataan tersebut.

Kami juga menuntut agar Intitusi pengegak hukum termasuk Kepolisian, agar membenahi cara berpikir dalam memandang korban kejahatan yang seharusnya dilindungi, bukan malah menyalahkan korban. Institusi penegak hukum harus berpihak pada korban perkosaan, menciptakan rasa aman, melindungi dan mencegah tindakan kekerasan seksual termasuk perkosaan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia harus konsisten menjalankan beberapa peraturan yang telah dibuat untuk meningkatkan kerja-kerja kepolisian dalam melindungi masyarakat & mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok rentan lain. peraturan tersebut antara lain; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelengaraan Tugas Polri, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (“SE Hate Speech”) dan serta pembentukan Unit Pengaduan Perempuan & Anak (UPPA) adalah salah satu upaya kepolisian dalam menangani kasus-kasus perkosaan dan semestinya berpihak pada korban.

Organisasi:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
2. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
3. Asosiasi Pelajar Indonesia
4. Arus Pelangi
5. Belok Kiri Festival
6. Bhinneka Region Bandung
7. Desantara
8. Federasi SEDAR
9. Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)
10. Forum Solidaritas Yogyakarta Damai (FSYD)
11. Garda Papua
12. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
13. Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba
14. Gusdurian
15. Institute for Criminal Justice Reform (IJCR)
16. Imparsial
17. Indonesian Legal Roundtable (ILR)
18. INFID
19. Institut Titian Perdamaian (ITP)
20. Integritas Sumatera Barat
21. International People Tribunal (IPT) ‘65
22. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia
23. Koalisi Seni Indonesia
24. Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
25. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
26. KPO-PRP
27. komunalstensil
28. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
29. Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar
30. Komunitas Buruh Migran (KOBUMI)
31. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)
32. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
33. LBH Pers
34. LBH Pers Ambon
35. LBH Pers Padang
36. LBH Pers Makassar
37. LBH Jakarta
38. LBH Bandung
39. LBH Makassar
40. LBH Padang
41. LBH Pekanbaru
42. LBH Yogya
43. LBH Semarang
44. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
45. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
46. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
47. Marjinal
48. Papua Itu Kita
49. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
50. Partai Rakyat Pekerja (PRP)
51. PEMBEBASAN
52. Perempuan Mahardhika
53. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
54. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
55. Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi (PM-D)
56. Perpustakaan Nemu Buku – Palu
57. Pergerakan Indonesia
58. Politik Rakyat
59. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)
60. PULIH Area Aceh
61. PurpleCode Collective
62. Remotivi
63. RedFlag
64. Sanggar Bumi Tarung
65. Satjipto Rahardjo Institut (SRI)
66. Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK)
67. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
68. Simponi Band
69. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
70. Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK)
71. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
72. Sloka Institute
73. Suara Bhinneka (Surbin) Medan
74. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI)
75. Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU)
76. Komunitas Solidaritas Net
77. Taman Baca Kesiman
78. Ultimus
79. Yayasan Bhinneka Nusantara
80. Yayasan Satu Keadilan
81. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
82. Yayasan Manikaya Kauci
83. YouthProactive
84. www.konde.co


(Foto/Ilustrai: Pixabay)

File 20171011 15748 1muboz3.jpg?ixlib=rb 1.1

Apapun bentuknya, sunat perempuan melanggar hak kesehatan anak perempuan.
Shutterstock


Meiwita Budiharsana, Universitas Indonesia


Perlukaan alat kelamin perempuan (female genital cutting), suatu tradisi kuno memotong, menggores, menusuk, atau melukai alat kelamin gadis-gadis muda, diyakini dipraktikkan terutama di sub Sahara Afrika dan Timur Tengah. Namun, laporan terbaru dari United National Children Fund menunjukkan bahwa ternyata perlukaan serupa, walau bukan mutilasi, banyak terjadi di Indonesia.


Sekitar 60 juta perempuan atau separuh dari total perempuan di Indonesia, negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, diperkirakan telah menjalani perlukaan alat genitalnya (sunat perempuan) semasa bayi.


Di Indonesia, praktik yang dikenal sebagai khitan atau sunat perempuan telah lama dipraktikkan di masyarakat oleh “penyunat” tradisional. Dalam 10-15 tahun terakhir, praktik ini juga dilakukan oleh para petugas kesehatan (nakes), atau istilahnya “medikalisasi”, sehingga hal yang tadinya ritual simbolik malah jadi melembaga sebagai praktik medis melukai alat kelamin bayi perempuan.


Banyak klinik bersalin kini menawarkan prosedur sunat bayi perempuan sebagai bagian dari paket pelayanan kelahiran, dilakukan segera setelah persalinan, tanpa biaya tambahan.


Mengapa sunat perempuan begitu umum di Indonesia


Di Indonesia, orang-orang menganggap sunat sebagai tindakan wajib dari agama dan bagian dari tradisi. Mayoritas Muslim di Indonesia menganut mazhab Syafii yang mewajibkan sunat bagi anak laki-laki dan perempuan.


Pada 2006 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mencoba melarang praktik medikalisasi sunat perempuan. Namun para ulama bereaksi dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari praktik keagamaan. Pada 2010, Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengizinkan petugas medis melakukan perlukaan di genital bayi perempuan.


Argumen yang mendukung medikalisasi sunat perempuan adalah bahwa lebih baik petugas medis terlatih yang melakukan prosedur itu daripada mengambil risiko infeksi parah jika dilakukan oleh penyunat tradisional. Namun, medikalisasi oleh petugas kesehatan malah justru berbahaya karena bidan atau dokter cenderung menggunakan gunting dan benar-benar melukai kulit sekitar alat genital bayi perempuan secara nyata. Sementara, penyunat tradisional hanya melakukan ritual simbolik menggores sepotong kunyit atau jengger ayam, dengan menggunakan pisau lipat, tidak berani memotong alat genital bayi.


Pada 2014, Kementerian Kesehatan mencabut peraturan (izin) tersebut. Namun, lembaga medis terus melaksanakan prosedur sunat perempuan tersebut. Perlukaan genital bayi perempuan sekarang lebih sering dilakukan oleh petugas medis daripada penyunat tradisional.


Dalam sebuah penelitian Population Council Indonesia pada 2001-2002 tentang penyunatan perempuan, dari 2.215 kasus yang dilaporkan, 68% dilakukan oleh dukun bayi dan penyunat tradisional. Sisanya 32% dilakukan oleh tenaga medis, kebanyakan bidan.


Lima belas tahun kemudian, proporsi di atas sudah terbalik. Lebih banyak sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis daripada penyunat tradisional. Data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2013 menunjukkan petugas medis melakukan lebih dari separuh atau 53,2% dari sunat perempuan yang dilaporkan. Dari persentase tersebut, 50,9% dilakukan oleh bidan, 2,3% oleh petugas medis lainnya, dan selebihnya sekitar 46,8% oleh dukun bayi atau penyunat tradisional.


Dilakukan terhadap bayi


Studi pada 2001-2002 menunjukkan bahwa 85,2% sunat perempuan dilakukan pada bayi perempuan baru lahir atau sebelum anak perempuan mencapai usia sembilan tahun. Survei 2013 mengkonfirmasi hal ini: 96,7% sunat perempuan dilakukan sebelum usia lima tahun, dan dari jumlah ini, 82,8% dilakukan saat bayi berusia antara 0-11 bulan.


Mayoritas dari perempuan dengan sunat perempuan tidak dapat mengingat proses atau rasa sakit saat ditanyai sebagai responden dewasa. Akibatnya, tidak ada bukti komplikasi fisik atau psikologis yang langsung kelihatan atau yang timbul dalam jangka panjang.


Pengamatan langsung terhadap prosedur sunat perempuan pada 2001-2002 menunjukkan bahwa tindakan medikalisasi sunat perempuan melibatkan rasa sakit karena goresan (24,3%) dan sayatan (49,2%), atau perlukaan dengan menggunting/memotong (22,4%) sebagian kulit atau mucosa disekitar labia dalam dekat clitoris. Terlihat ada juga peregangan (3%) dan sebagian kecil penusukan dan penindikan (1,1%).


Keinginan orang tua


Studi 2001-2002 menunjukkan bahwa 92% orang tua yang diwawancarai menginginkan praktik tersebut berlanjut. Data ini berasal dari delapan kabupaten di enam provinsi: Sumatra Barat, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Orang tua menyatakan tidak hanya menginginkan anak perempuan mereka menjalani sunat tapi juga cucu mereka di masa depan.


Survei Kesehatan Dasar Nasional 2013 menunjukkan hal yang sama, kebanyakan orang tua (90-94,9%) mempunyai keinginan serupa di sembilan provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi dan Gorontalo, juga Maluku dan Maluku Utara. Dan 24 provinsi lainnya di Indonesia menunjukkan persentase yang lebih rendah.


Berbeda dengan Afrika?


Sulit untuk membandingkan praktik mutilasi alat kelamin perempuan atau pemotongan di Afrika dengan perlukaan alat kelamin bayi perempuan di Indonesia.


Studi Population Council 2001-2002 menunjukkan bahwa sebagian besar khitan tradisional di Indonesia terbatas pada simbolik atau hanya menggores, menggesek, dan menindik dengan jarum untuk menghasilkan setetes darah.


Sebaliknya, di Afrika, praktik ini dilaporkan melibatkan pemotongan untuk menghilangkan klitoris (atau lipatan kulit di sekitar klitoris) sebagian atau seluruhnya, dan kemudian dijahit untuk mempersempit lubang vagina (infibulasi) yang dapat menyebabkan komplikasi pada persalinan di kemudian hari.


Dari klasifikasi jenis sunat perempuan WHO pada 1997, praktik sunat perempuan di Indonesia mengacu pada tipe “tidak terklasifikasi” atau Tipe IV:


“Semua prosedur berbahaya lainnya terhadap genital perempuan untuk tujuan non-medis”.


Hak asasi manusia


Meski demikian, apapun bentuk perlukaan alat kelamin perempuan tidak dapat diterima.


Bahwa hal itu dilakukan tanpa persetujuan bayi atau gadis kecil dan tanpa manfaat kesehatan atau perintah agama yang jelas sudah cukup untuk mengklasifikasikan tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak kesehatan bayi dan anak perempuan.


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dengan jelas pada 1997 bahwa mutilasi alat kelamin perempuan tidak boleh dilembagakan, dan bentuk perlukaan alat genital tidak seharusnya dilakukan oleh profesional kesehatan mana pun dalam lingkungan atau tempat pelayanan kesehatan.


Dengan mengizinkan dokter, bidan, dan perawat untuk mempraktikan sunat perempuan, Kementerian Kesehatan telah salah melegitimasi praktik tersebut secara medis, sehingga terjadi pelembagaan praktik medikalisasi di Indonesia. Walau peraturannya sudah dicabut, perlu upaya menghentikan medikalisasi sunat perempuan.


The ConversationPemerintah harus melakukan kampanye yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan berdasarkan hukum Islam. Pemerintah juga harus memperbarui kurikulum pelatihan kebidanan untuk menghapus medikalisasi sebagai bagian praktik pelayanan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan untuk melahirkan.


Meiwita Budiharsana, Lecturer, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia


This article was originally published on The Conversation. Read the original article.