*Fransisca Ria Susanti- www.Konde.co

Di Argentina, seorang perempuan, sendirian, berhasil menyeret tentara ke penjara, setelah menunggu selama 33 tahun. Patricia Isasa namanya. Di usianya yang baru 16 tahun, di awal Juli 1976, ia diseret keluar rumah oleh sepuluh tentara, diikat tangan dan kakinya serta ditutup kepalanya dengan kantong kain. Dilemparkan di sel kamar yang dingin. Dipukul, ditendang, ditelanjangi, dan dilecehkan secara seksual.

Ia adalah satu dari puluhan ribu warga biasa yang diseret ke kamp-kamp penyiksaan saat Argentina di bawah kepemimpinan diktator militer Jose Rafael Videla. Sejarah mencatat sekitar 30.000 orang tewas dan hilang dalam periode 1976-1983 yang dikenal sebagai periode Guerra Sucia (Dirty War) tersebut. Ribuan aktivis sayap kiri, anggota serikat buruh, mahasiswa, pelajar, jurnalis, kelompok Marxist, gerilyawan Peronis, dan para simpatisannya menjadi target dari operasi penculikan dan pembunuhan ini. Dan beruntung Isasa selamat. Ia dikeluarkan dari kamp tahun 1979.

Sepuluh tahun setelah pembebasannya, Isasa tekun melakukan riset dan pencarian dokumen tentang para penyiksanya. Sendirian. Lima belas tahun kemudian, dipicu oleh niat pemerintah membongkar kamp yang merupakan “monumen penyiksaan”-nya, Isasa bekerja sama dengan sebuah televisi nasional, membuat film dokumentasi hidupnya, berikut wawancara dengan para tentara yang terlibat dalam penyiksaannya. Pembuatan film dokumenter ini seiring dengan pengajuan gugatannya ke pengadilan terhadap para tentara penyiksanya.

Hasilnya, September 2009, pengadilan digelar. Tiga bulan kemudian vonis dijatuhkan. Film dokumenter tersebut menjadi salah satu bukti yang menguatkan.

Saat saya menemuinya di sebuah kedai kopi di Jakarta awal November lalu, Isasa mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukan soal dendam atau tidak dendam, bukan soal memaafkan atau melupakan. Ini adalah soal garis.

“Pengadilan adalah garis yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Guna menegaskan bahwa masa lalu telah menempuh jalan yang salah sehingga kelak di masa depan, kita tidak mengulang kesalahan yang sama,” ungkapnya. Baginya, pengadilan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar Argentina bisa melangkah ke masa depan tanpa dibebani dan dibayang-bayangi masa lalu.

Saya terhenyak. Membayangkan Indonesia bisa melakukan ini, pada banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga kini.



Foto: Patricia Isasa/ La'o Hamutuk
(Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan Online pada 28 Agustus 2012)


*Fransisca Ria Susanti,
Penulis dan Jurnalis

Kustiah- www.Konde.co

Kisah pilu buruh migran yang bekerja di luar negeri, bukanlah isapan jempol. Sudah banyak kasus yang diberitakan, dari mulai gaji yang tak dibayar, bekerja melebihi kapasitas, hingga tindak kekerasan.

Itu pula yang menimpa Darwinah, kala berangkat ke Singapura pada 2000 silam.

"Saya baru lulus SMP waktu itu," katanya kepada penulis belum lama ini mengenang.

Wina, demikaan sapaan akrabnya, tak pernah membayangkan  menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tapi yang jelas, keluarga dan tetangganya di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sudah lama mengadu nasib ke luar negeri, terutama Arab, Singapura dan Hongkong. Wina bahkan tak tahu sejak kapan kampungnya dikenal sebagai kampung pemasok TKI.

Kisah pilu para TKI bukan saja dia dengar, tapi dia alami sendiri. Saat berangkat, usia Wina yang terbilang belia, kemudian "dituakan" atau ditambah umurnya, agar meyakinkan majikan yang akan mempekerjakannya.

Sesampainya di negera tujuan, Wina tak menerima gaji selama tiga tahun. Bukan hanya itu, seluruh dokumen pun disita oleh majikan sehingga Wina tak bisa pulang.

"Saya ini pernah dianggap meninggal oleh keluarga," katanya.

Saking frustrasinya, Wina pun nekat untuk melakukan bunuh diri.

"Saya melakukan tindakan yang dilarang agama, tapi untungnya nyawa saya masih tertolong," katanya.

Sepulang dari Singapura, Wina mengadu nasib ke Hongkong. Di Hongkong kondisi TKI memang lebih baik. Ada hari libur dan tidak ada tindakan kekerasan. Selama 2004-2008, dia habiskan menjadi TKI di sana.

Meski kondisi bekerja di Hongkong lebih baik, bukan berarti persoalan selesai. Dia menyaksikan, sahabat dan tetangga di kampungnya menghadapi persoalan rumah tangga yang rumit. Uang remitansi para perempuan TKI teman-temannya ini, banyak yang dipakai foya-foya bahkan kawin lagi oleh suaminya. Sementara anak-anak TKI terlantar, bahkan banyak yang putus sekolah.

Sepulang sekolah banyak perempuan TKI yang kemudian menceraikan suaminya. Bahkan, saat masih bekerja di Hongkong pun banyak yang sudah mengirimkan surat cerai buat suami di kampung.

Buat Wina, kondisi ini tidak menyelesaikan soal TKI. Para TKI yang sudah pulang kampung akan kembali ke luar negeri.


Membangun Usaha untuk Peruntungan Ekonomi

Karena itu, dengan modal sendiri hasil bekerja di Hongkong, Wina berusaha menghimpun para mantan TKI dan keluarganya agar tak kembali ke luar negeri.  Mereka membuat kelompok usaha dengan memanfaatkan potensi desa yakni membuat manisan mangga dan kerupuk ikan.

Pada 2012 usaha ini dirintis. Banyak yang menentang karena dianggap hanya menjual kemiskinan untuk mencari sponsor.Wina tak patah semangat, dengan uang pribadinya dia bangun tempat berkumpul, dan tempat usaha. Di tempat yang sama dia juga membuat tempat mengaji dan belajar buat anak-anak TKI yang ibunya sedang di luar negeri.

Kini dibantu sang suami, Wina berhasil merebut kepercayaan masyarakat setempat. Usaha manisan dan jus mangga dari para mantan TKI lumayan berkembang. Begitu pula kerupuk ikan. Setiap sore anak-anak TKI belajar mengaji, belajar komputer dan bahasa Inggris.

Wina hanya bercita-cita, para TKI yang sudah kembali ke kampung tak perlu balik ke luar negeri. Dia ingin menghapus pengalaman buruk jadi  TKI yang pernah dia alami sendiri.


*Kustiah, Mantan jurnalis Detik.com. Kini pengelola www.Konde.co dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.
Miriam Moeller, The University of Queensland; Jane Maley, Charles Sturt University, dan Ruth McPhail, Griffith University

Seiring meningkatnya jumlah pekerja yang mendapatkan penugasan internasional, perusahaan-perusahaan memikul tanggung jawab lebih besar untuk memikirkan para pegawai LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks) mereka yang menghadapi persekusi dalam penugasan kerja.


Rusia, Nigeria, Arab Saudi, dan Indonesia adalah sebagian dari tujuan penugasan ekspatriat yang paling berat bagi perusahaan multinasional, menurut bisnis relokasi BGRS. Ini karena beberapa dari negara-negara tersebut memberlakukan hukuman mati bagi homoseksualitas. Tujuan penugasan populer lain meliputi Brasil, India, Cina, Meksiko, dan Turki, dan negara-negara ini menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap homoseksualitas.


Penugasan internasional di lingkungan korporasi-korporasi multinasional meningkat sebanyak 25% sejak tahun 2000 dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 50% pertumbuhan pada tahun 2020.


Secara statistik, ada peluang bagi ekspatriat LGBTI dan keluarga mereka menjalani transfer internal perusahaan. Di seluruh dunia, populasi LGBTI diperkirakan mencapai antara 1 dari 10 hingga 1 dari 20 populasi orang dewasa, dan lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia tinggal dan bekerja di luar negara asal mereka.


Para pegawai LGBTI yang pindah karena penugasan luar negeri kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan ekstra dibandingkan ekspatriat pada umumnya. Bukan hal yang tidak lazim bagi negara tujuan untuk menolak permohonan visa pasangan jika perkawinan sejenis tidak legal di negara tersebut.


Begitu pula, akses terhadap perawatan kesehatan dan layanan-layanan lain terbatas bagi mereka yang pindah sebagai pasangan sejenis. Dalam studi mereka tentang ekspatriat LGBTI di tempat-tempat yang berbahaya, Ruth McPhail dan Yvonne McNulty menekankan sebuah wawancara dengan seorang ekspatriat LGBTI yang mengalami kesulitan dalam memperoleh visa pasangan di Indonesia:


Saya tahu istri saya tidak akan pernah mendapatkan visa pasangan di Indonesia; pengalaman saya membuat saya siap untuk itu. Karena itulah saya minta jaminan untuk dua hal ini saja: pertama, istri saya bisa datang dan tinggal setidak-tidaknya selama 90 hari untuk sekali datang dengan multiple entry, dan yang kedua, jika terjadi evakuasi medis atau situasi kegentingan sipil kami akan dievakuasi sebagai sebuah keluarga. Dua hal ini lebih penting bagi saya daripada jenis visa yang diberikan kepada kami.


Setiap hari, minimnya akses pada atau interaksi dengan keluarga LGBTI lain lazim di kalangan ekspatriat LGBTI, dan “menyesuaikan diri” tidak selamanya memberi jaminan. Dari perspektif karier, orang-orang LGBTI mungkin menghadapi iklim tempat kerja yang sulit, tidak adanya peluang karier atau status dalam pekerjaan.


Misalnya, penelitian menunjukkan lesbian menghadapi kesulitan-kesulitan unik bagi pengembangan karier mereka. Kesulitan itu meliputi identifikasi pekerjaan yang tepat, mencari jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan pekerjaan itu. Tentu saja ini mematikan potensi mereka.


Mempertimbangkan ini semua, pengalaman pegawai LGBTI dalam penugasan internasional bisa menjadi pengalaman yang mengundang frustrasi dan kesepian. Karena itulah para pegawai LGBTI bisa jadi tidak serta-merta menerima penugasan internasional karena takut mendapat stigma, tidak didukung atau mendapat diskriminasi oleh kolega mereka dan sistem hukum di negara tuan rumah.




Baca juga: Mengapa ketimpangan menjadi keprihatinan para ekonom terkenal dunia




Membantu pegawai LGBTI dalam penugasan luar negeri


Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai dua pilihan. Pertama, menutup mata terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi pegawai LGBTI dan kemudian harus menerima konsekuensi kepulangan tugas prematur dan biaya penugasan gagal. Yang kedua adalah mengambil jalan yang sama sulitnya dengan mengakui kesulitan itu dan berkonsentrasi pada upaya-upaya mendukung orang-orang LGBTI melalui pengalaman penugasan internasional mereka.


The Williams Institute mendapati bahwa beberapa perusahaan multinasional sedang meretas jalan dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan khusus bagi orang-orang LGBTI. Mereka melaporkan hasil berupa meningkatnya moral dan produktivitas pegawai.


Jika perusahaan menyadari bahwa isu-isu itulah yang mula-mula menghalangi para pegawai LGBTI untuk mempertimbangkan penugasan internasional, ada beberapa mekanisme pendukung efektif yang bisa digunakan. Salah satu opsinya adalah merencanakan karier pegawai LGBTI sesuai dengan tujuan hidup mereka, karena semua itu mempengaruhi pengalaman mereka di luar negeri.


Apakah seorang pegawai memilih untuk mengungkapkan orientasi seksualnya atau tidak bisa juga berpengaruh pada penugasannya di luar negeri. Kebutuhan ini harus dipertimbangkan sehubungan dengan kadar kesukaran penugasan.


Selama penugasan, perusahaan bisa memberikan dukungan tambahan untuk meringankan beban, seperti menawarkan penugasan ulang sukarela atau opsi pulang dini. Seperti semua sistem pendukung yang bagus mana pun, jalur komunikasi harus bergerak dalam dua arah.


The ConversationPerusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk peduli terhadap komunitas LGBTI demi memastikan penugasan internasional mereka memperoleh tingkat dukungan yang sesuai.


Miriam Moeller, Senior Lecturer, International Business, The University of Queensland; Jane Maley, Senior lecturer in management, Charles Sturt University, dan Ruth McPhail, Head of the Department of Employment Relations and Human Resources & Professor at Griffith University President RQAS GC, Griffith University


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.



Poedjiati Tan - www.konde.co

Belum lagi usai ramainya orang memperbincangkan soal sebuah video yang memperlihatkan dua laki-laki yang sedang berboncengan motor dan berpelukan, kemudian diunggah dan disebarkan oleh seorang pengguna sosial media. Yang kemudian ramai diperbincangkan di sosial media dalam kasus ini adalah ketika pengguna tersebut menuliskan bahwa mereka (2 laki-laki yang ada dalam video ini) dituliskan sebagai pasangan gay yang sedang bermesraan diatas motor sambil menunggu kereta lewat. Padahal sebenarnya mereka adalah kakak adik yang lama tak berjumpa. Keduanya memang orang Timur Tengah yang budayanya tidak menabukan keakraban fisik antar lelaki, semisal berciuman pipi, hidung, bibir, atau dahi.

Selain kasus itu, pada 27 Desember 2017 kemarin, ada lagi kampanye di media sosial yang mendorong pesertanya untuk memotret pasangan yang sedang bermesraan di ruang publik kemudian mengunggah dan melaporkannya menjadi viral setelah dibahas di media sosial. Akun @cekrek,lapor.upload di Instagram dalam kampanye tersebut menyatakan bahwa "kampanye anti asusila" lewat sosial media ini ingin mengajak semua orang untuk memotret siapa saja yang tengah berduaan. Jika tengah berduaan, maka anda berhak untuk dipotret dan diupload dan dianggap anti susila.

Ada beberapa akun Instagram dan Facebook lain yang juga ikut menyebarkan hal ini, yaitu meminta masyarakat ikut aktif dan melaporkan kepada mereka bila mengetahui ada perbuatan asusila.

Tindakan ini tidak hanya memancing persekusi, mengajak masyarakat yang main hakim sendiri, namun juga mengajak masyarakat supaya menjadi polisi moral buat orang lain, dengan standart pemikirannya sendiri tanpa berusaha mencari atau tidak mau tahu kebenarannya. Mereka hanya menggunakan asumsi dan sumbu pendek mereka, apalagi bila itu menyangkut menyangkut hak seksualitas seseorang, juga hak para Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Kita sudah sering mendengar hal seperti ini, penggrebekan di tempat kos atau sweeping tempat kost. Dua orang beda jenis kelamin atau bisa sama jenis kelamin dalam satu ruangan juga akan diduga sedang melakukan hubungan seks.

Mengungkapkan kasih sayang atau perasaan cinta menjadi sesuatu yang tabu, tetapi mengungkapkan kebencian malah menjadi sesuatu yang dianggap heroik dan membanggakan. Padahal menyebarkan hal yang tidak diklarifikasi, diverifikasi terlebih dahulu ini sama saja dengan mengajak masyarakat yang penuh curiga dan memasang mata awas terhadap perilaku orang lain. Mungkin setelah ini bila kita hendak keluar rumah atau kemana saja, kita harus membawa fotocopy kartu keluarga, buku nikah, akte perkawinan dan juga mungkin akte kelahiran karena semua hak seksualitas kita berada dalam pengawasan.

Ini tentu bisa menimpa siapa saja. Siapa tahu seorang ayah akan disangka pedofilia atau suka kepada anaknya sendiri karena menunjukkan rasa sayangnya ketika sedang di jalan.

Kita jadi seperti orang yang kekurangan kasih sayang atau mungkin tidak pernah mengekspresikan kasih sayang sehingga bila melihat orang bersikap mesra jadi terkaget-kaget dan langsung berpikir kotor. Menjadikan prasangka sebagai alat pembenaran pelanggaran privasi orang lain. Menggunakan dalil untuk menjaga moral tanpa melihat bahwa yang dilakukan itu melanggar hak privasi orang lain.

Media sosial hanyalah sebuat alat, sama seperti pisau yang bisa menjadi alat memasak atau dijadikan alat untuk membunuh. Memviralkan suatu kejadian dengan narasi kebencian dan membuat tuduhan yang tidak betul bisa dikatakan sebagai pembunuhan karakter seseorang.

Apakah benar sosial media menjadikan masyarakat yang paranoid, pembenci orang lain? Sudah banyak contoh orang, kelompok yang gegabah menyebarkan kebencian. Mereka seperti menjadi Tuhan kecil atau perwakilan Tuhan di Bumi yang mempunyai hak mengadili dan menghukum orang lain.

Kejadian ini seperti tak pernah memperhitungkan hak asasi orang lain.


Referensi:
http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42482776
http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42491078

(Foto: Pixabay.com)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Pada penghujung tahun 2017, DPR RI menyepakati 50 Rancangan Undang-undang dan 5 Rancangan Undang-undang Kumulatif Terbuka yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam pernyataan sikapnya menghargai kinerja anggota DPR sepanjang tahun 2017, dan telah mengeluarkan daftar prioritas sebelum memasuki masa persidangan pertama di tahun 2018. Walau Sekjend KPI, Dian Kartikasari juga menyayangkan adanya 3 Rancangan Undang-undang (RUU) yang memperjuangkan perempuan yang tidak menjadi Prolegnas di DPR.


RUU Perempuan yang Tidak Menjadi Prioritas

Sebanyak 3 RUU sangat disayangkan tidak menjadi prioritas, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang tidak menjadi prioritas Prolegnas 2018. Padahal ketiganya merupakan RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Indonesia, dan telah terlalu lama tertunda.

“RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diusulkan perubahan sejak tahun 2002, terutama untuk menghentikan praktek perkawinan anak. Batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun. Batas usia perkawinan tersebut masih tergolong usia anak.  Data BPS menunjukkan sekitar 11 % dari jumlah perkawinan setiap tahun adalah perkawinan yang salah satu pihaknya berusia di bawah 16 tahun karena adanya mekanisme dispensasi bagi perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan. Perkawinan anak, berakibat pada kegagalan menuntaskan wajib belajar 12 tahun dan menyumbang tingginya angka Kematian Ibu dan Anak. Indonesia kini menduduki urutan ke 7 di dunia dan ke 2 di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak memiliki jumlah perkawinan Anak,” ujar Dian Kartikasari.

Sedangkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sudah dinanti pembahasannya sejak 13 tahun silam. Penundaan pembahasan RUU PRT menyebabkan Pekerja Rumah Tangga belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanannya dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern. Upah yang rendah, ketidakpastian hari libur dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih dialami oleh pekerja rumah tangga.

Sementara RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, sempat menjadi pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR pada tahun 2015 – 2016, namun kembali terhenti. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender sangat strategis untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi, labelisasi maupun kekerasan terhadap perempuan karena pembedaan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender juga merupakan komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana target 5.1, Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dapat dicapai jika terjadi peningkatan kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan (Indikator 5.1.1).

“Tidak masuknya  ketiga RUU tersebut, menjauhkan pemerintah dari sasaran nasional untuk   penambahan 16 kebijakan yang responsif gender di akhir tahun 2019. Sasaran kebijakan responsif gender merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014 – 2019), dan dipertegas kembali dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan,” ujar Dian Kartikasari.

DPR RI dan Pemerintah dapat memenuhi target ini dengan memastikan pembahasan setiap RUU mengintegrasikan pengalaman perempuan. Dari seluruh daftar Prolegnas 2018, Koalisi Perempuan Indonesia menilai pembahasan RUU perlu memastikan suara perempuan, khususnya partisipasi kelompok yang terpinggirkan, antara lain Perempuan Lansia, Perempuan Penyandang Disabilitas berasal dari kelas bawah.


RUU Prioritas Perempuan di Prolegnas

Dari ke-55 RUU yang menjadi prioritas, Koalisi Perempuan merasa perlu memberikan perhatian khusus pada enam RUU. Keenam RUU tersebut memiliki keterkaitan dengan perlindungan kehidupan perempuan, baik untuk menghindari kematian ibu saat melahirkan, terabaikan dalam pengambilan keputusan, maupun dari kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan seksual, yaitu: RUU tentang Kepalangmerahan, RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU tentang Praktek Pekerjaan Sosial, RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Koalisi Perempuan Indonesia berpendapat tentang sejumlah RUU yang saat ini berada di Prolegnas:

1. RUU tentang Kepalangmerahan

Fakta bahwa salah satu penyebab  Kematian Ibu Melahirkan adalah karena Perdarahan (Kementrian Kesehatan 2013), yang menunjukkan sekitar 30% Kematian Ibu melahirkan terjadi karena perdarahan akibat Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK). Untuk itu, DPR RI perlu memasukkan “Mengurangi Angka Kematian Ibu Melahirkan, memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat serta memupuk kesukarelawanan masyarakat, khususnya generasi muda” sebagai tujuan RUU Kepalangmerahan. DPR RI memastikan bahwa substansi RUU Kepalangmerahan /RUU PMI sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya, serta The Seville Agreement (Perjanjian Seville) atau Perjanjian tentang organisasi kegiatan internasional dari komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

2. RUU tentang Kebidanan. 

Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Nasional, khususnya bagi perempuan, bayi dan balita. Bidan memegang peranan penting untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya perempuan, bayi dan anak terhadap layanan kesehatan. Kehadiran Bidan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang tinggal di desa dan daerah terpencil. Meskipun dalam Pasal 3 RUU Kebidanan disebutkan bahwa salah satu tujuan UU Kebidanan adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Bidan dan Kliennya, namun  RUU Kebidanan tidak mengatur secara khusus tentang Bidan Desa dan tidak menjamin adanya pemerataan persebaran Bidan di seluruh desa di Indonesia yang kini berjumlah 74.910 desa dan di daerah terpencil.  Pengaturan syarat administratif izin praktek Kebidanan juga belum mempertimbangkan daya jangkau Bidan Desa dan Bidan di daerah terpencil.  RUU Kebidanan tidak mengatur dan memberikan kepastian hukum status kepegawaian Bidan, khususnya Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap). Pengangkatan Bidan Desa PTT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta masa Pensiunnya harus diatur dalam RUU Kebidanan, berbeda dari pengadaan PNS lainnya, mengingat peran dan pengabdiannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

3.RUU tentang Masyarakat Adat

Pengusul telah secara baik telah memasukan Kesetaraan Gender  sebagai salah satu azas. Untuk menindaklanjutinya, DPR RI perlu memastikan substansi yang menjamin  relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki anggota masyarakat adat. Sehingga keduanya mendapat perlakuan dan manfaat yang sama dalam mengakses dan mengontrol sumber daya (termasuk tanah adat), serta berpartipasi dalam pengambilan keputusan adat dan pembangunan. Substansi RUU tentang Masyarakat Adat perlu mempertegas jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga adat,  menjamin bahwa seluruh hak-hak konstitusional warga negara adalah Hak perempuan dan laki-laki masyarakat adat, serta mendorong penghapusan nilai-nilai dan praktek adat yang mendiskriminasikan perempuan.

 4.      RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial

Pengertian tentang Pekerjaan sosial dan Pekerja sosial dalam RUU Praktik Pekerjaan sosial sangat sempit, sehingga tidak akan mampu menjangkau berbagai bentuk Pekerjaan Sosial yang ada di Indonesia. Pengertian Pekerjaan Sosial dalam RUU tersebut juga jauh dari definisi Pekerjaan Sosial yang diakui secara global. The International Federation of Social Work (IFSW) atau Federasi Internasional Pekerjaan Sosial mendefinisikan Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap keragaman, didukung oleh teori kerja sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan asli melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Pekerja sosial, adalah orang yang melakukan pekerjaan sosial secara professional maupun sukarela. Definisi tentang Pekerjaan sosial dan Pekerja sosial ini mengakui dan mengakomodasi peran pekerja sosial yang berasal dari masyarakat, dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi sosial secara swadaya. Terakhir, memastikan perimbangan gender dan jenis kelamin dalam kelembagaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

5.      RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dengan memperhatikan pengalaman sehari-hari perempuan, dan risiko yang akan timbul, maka DPR RI perlu tetap mempertahankan pasal pidana perzinahan sebagai delik aduan, dan hanya diadukan oleh pasangan suami/isteri yang berkepentingan langsung, agar dapat menjaga ketahanan keluarga. Memberikan perlindungan komprehensif pada korban perkosaan, dengan memperluas frasa ‘bersetubuh’ lebih luas dan terperinci, memperluas cara-cara pelaku untuk mencapai tujuan), serta melakukan perubahan pada hukum formil, terutama dalam hal pembuktian, yang lebih ramah terhadap korban, dan mengatur pengecualian dengan menentukan satu saksi adalah saksi.

6.      RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual merupakan tindak pidana yang menyerang dan atau merendahkan kemanusiaan dan martabat seseorang  bukan hanya perbuatan yang bersifat fisik dan/atau non fisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya, korban kejahatan seksual tidak hanya mengalami kerusakan fisik, melainkan juga mengalami kehancuran secara mental. Pendefinisian kekerasan seksual dalam RUU Kekerasan Seksual setelah pembahasan di DPR, mengesampingkan fakta penderitaan yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis. Paska pembahasan di DPR, sejumlah bentuk kekerasan seksual dihilangkan, yaitu ancaman (intimidasi) secara seksual (seperti: ancaman perkosaan) dan penghukuman secara seksual (seperti kasus arak bugil), padahal kejahatan ini nyata terjadi di dalam masyarakat. Pencabulan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang nyata terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya tindak kejahatan pencabulan, ancaman/intimidasi secara seksual dan penghukuman secara seksual perlu dimasukkan dalam RUU Kekerasan seksual.

“Koalisi Perempuan Indonesia berharap DPR membuka akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengikuti setiap proses pembahasan RUU tersebut, selain terbuka terhadap berbagai masukan substantive yang diusulkan para pemangku kepentingan. Koalisi Perempuan Indonesia akan tetap konsisten melakukan pengawalan, agar proses perumusan dan substansi kebijakan telah inklusif gender dan sosial. Sehingga target Indonesia untuk mendapatkan 16 kebijakan yang responsif gender di akhir tahun 2019 dapat terpenuhi,” Kata Dian Kartikasari.


File 20171116 7987 11t7csd.jpg?ixlib=rb 1.1

Keperawanan tidak relevan dengan apakah seorang petugas dapat melakukan tugas kepolisian atau tidak.
Andrii Muzyka/Shutterstock.com



Sherria Ayuandini, University of Amsterdam

Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, 25 November sampai 10 Desember setiap tahun, menjadi momentum yang tepat untuk menyoroti bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya individual dan orang-orang dekat. Kekerasan seksual juga dilakukan oleh aparat lembaga negara atas nama moralitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tes keperawanan untuk seleksi polisi dan prajurit perempuan di Indonesia harus segera dihapus.


Pada 2014, Human Rights Watch merilis hasil riset tentang tes keperawanan untuk calon anggota perempuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Setahun berikutnya, lembaga ini merilis bahwa praktik serupa juga terjadi dalam rekrutmen prajurit perempuan Tentara Nasional Indonesia.


Kala itu publik Indonesia mengecam keras Polri atas praktik “tes keperawanan” terhadap pelamar perempuan dalam proses perekrutan polisi. Cerita miris tes keperawanan juga diungkap dalam proses rekrutmen prajurit perempuan di Tentara Nasional Indonesia, tapi sampai kini sistem tersebut belum berubah.




Baca juga: ‘Pengabdi Setan’ dan kisah hantu perempuan: simbol adanya kekerasan terhadap perempuan




Banyak yang mengangkat soal ketidakadilan praktik tersebut. Mereka berpendapat bahwa tes itu bersifat seksis, menyakitkan, dan menciptakan trauma. Mereka juga mengingatkan bahwa keperawanan tidak relevan dengan apakah seorang petugas dapat melakukan tugas kepolisian atau tidak.


Namun sedikit yang mempertanyakan aspek yang paling meragukan dari praktik mengerikan ini: validitas tes itu sendiri.


Masalah global


Tes keperawanan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara perempuan kerap diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan meski pun alasannya sering kali tidak ada hubungannya dengan kepentingan perempuan tersebut. Turki, Mesir, Maroko, dan Irak, adalah sebagian nama-nama negara yang juga melakukan pengujian keperawanan yang kontroversial.


Dalam satu kasus di Turki pada awal 1990-an, seorang siswi bunuh diri setelah menjalani tes keperawanan yang diinstruksikan oleh kepala sekolahnya.


Prosedur uji


Cara tes yang dilakukan bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita sekarang mengenal istilah “two fingers test” yang dilakukan oleh Polri. Di beberapa tempat di Irak, pemeriksaan bersifat visual. Seorang perempuan dianggap perawan saat tidak ada tanda “robek” pada selaput daranya.


Di satu desa di Maroko, tes ini agak lebih imajinatif. Pengantin harus menjalani “tes telur”. Pengantin perempuan berbaring telentang dengan kaki terbentang. Pemeriksa, biasanya perempuan yang lebih tua, kemudian akan memecahkan sebutir telur yang terbuka ke vaginanya. Jika telur menyelinap ke dalamnya, dia akan dianggap tidak lagi perawan.


Apa pun metodenya, ada dua aspek yang sering digunakan untuk menentukan keperawanan perempuan: selaput dara ‘masih utuh’ dan lubang vagina yang kencang. Keduanya masih banyak dipercaya menandakan keperawanan pada perempuan. Tidak ada dasar yang dapat diandalkan untuk kesimpulan semacam itu.


Mitos selaput dara


Mari kita mulai dengan selaput dara. Selaput dara adalah membran di saluran vagina. Dokter masih belum sepakat mengenai fungsinya. Banyak yang percaya bahwa selaput itu sama sekali tidak berguna bagi tubuh perempuan.


Jika kegunaan selaput ini dianggap masih merupakan misteri, kondisi perawannya selaput merupakan salah satu mitos medis terbesar yang pernah ada. Banyak yang memperoleh kesan bahwa selaput dara perawan menyerupai salah satu dari dua hal berikut: selaput serupa balon yang menutupi lorong vagina atau menyerupai cincin dengan tepi yang halus.





Beberapa orang berpikir bahwa mengendarai sepeda bisa mengakibatkan robeknya selaput dara.
My Good Images/Shutterstock



Beberapa percaya bahwa setiap gangguan pada selaput dara bisa mengakibatkan robeknya organ itu. Makanya bukan hal yang aneh jika anak perempuan dinasihati untuk berhati-hati saat mengendarai sepeda atau perempuan muda disarankan agar tidak menggunakan tampon (sejenis pembalut berbentuk silinder kecil) karena takut bisa merusak selaput dara mereka.


Pada kenyataannya selaput dara lebih tepat bila dibandingkan dengan— menggunakan kata-kata dokter yang sering merekonstruksi selaput dara— kelopak bunga. Selaput memiliki takik, lipatan, dan celah, bahkan saat selaput tersebut masih ‘perawan’. Selaput dara sifatnya fleksibel dengan kepadatan yang berbeda, beberapa tipis namun beberapa yang lain cukup tebal.


Jika terjadi penetrasi, selaput dara mungkin mengalami luka. Namun, seringkali, selaput dara meregang dan tidak rusak.


Karena itulah tidak akurat untuk berpikir bahwa satu tindakan seksual akan selalu menghasilkan perubahan pada selaput dara. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki selaput dara halus berbentuk cincin sebenarnya sudah aktif secara seksual selama bertahun-tahun.


Kebalikannya juga benar. Selaput dara perempuan perawan mungkin memiliki satu celah besar dan beberapa lekukan di sana-sini. Ini adalah jenis selaput dara yang banyak salah dipercayai untuk menandakan bahwa seorang perempuan telah mengalami penetrasi seksual.




Baca juga: Pelajaran dasar penanganan kejahatan seksual: dengarkan korban, jangan tanya dulu




Inilah sebabnya mengapa seksolog, ginekolog, dan dokter umum sama-sama sering enggan ditanyai mengenai opini mereka apakah seorang perempuan perawan atau tidak berdasarkan kondisi selaput daranya. Para dokter di Belanda menggunakan kata-kata berikut saat menerima permintaan tersebut:


Tidak ada indikasi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang dimaksud tidak lagi perawan.


Trauma pada selaput dara tidak mudah ditentukan. Sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa ahli forensik kasus pelecehan seksual pada anak sekali pun seringkali tidak dapat membedakan tanda-tanda penganiayaan pada selaput dara anak perempuan. Hal ini terutama terjadi pada kasus ketika anak tersebut dibawa ke rumah sakit selang beberapa waktu setelah terjadinya penganiayaan.


Asumsi yang salah


Aspek kedua yang sering diperiksa adalah rapatnya vagina. Ada kepercayaan luas bahwa perempuan yang tidak tersentuh secara seksual memiliki lubang vagina yang rapat karena selaput dara utuh dan bahwa laki-laki dapat merasakan kerapatan tersebut saat berhubungan seksual.


Ini adalah asumsi yang keliru. Kerapatan vagina tidak disebabkan oleh selaput dara namun sebagai akibat dari otot dasar panggul yang terkontraksi. Semakin kuat kontraksi otot, semakin sempit saluran vagina.


Perlu dicatat bahwa ketika seorang perempuan merasa cemas, terutama bila berhubungan seks, dia secara otomatis mengencangkan otot dasar panggulnya. Banyak dokter menganggap hal ini adalah alasan mengapa perempuan perawan sering dirasa ‘sempit’ oleh pasangannya.


Bagi perempuan yang ingin ‘lebih sempit’, dokter di Belanda menyarankan mereka untuk berlatih mengerutkan otot panggul mereka. Ini mirip dengan menahannya saat kebelet ke toilet tapi Anda belum bisa pergi.


Tegangnya otot panggul adalah saran yang juga diresepkan oleh dokter kepada perempuan yang berharap dapat lulus menjalani “tes telur”. Dengan mengencangkan otot panggulnya, perempuan tersebut berhasil melampaui “tes telur” yang harus dia jalani.


Lebih menyerupai fabel daripada fakta


Setiap jenis tes keperawanan yang bergantung pada pengamatan selaput dara atau kerapatan vagina hasilnya tidak definitif dan seringkali sama sekali tidak benar. Keyakinan bahwa lebih mudah untuk melihat keperawanan seorang perempuan daripada seorang laki-laki lebih merupakan sebuah dongeng daripada fakta ilmiah. Sayangnya, ini adalah dongeng yang masih banyak dipercaya dan dipraktikkan untuk menekan para perempuan.


Tidak seorang pun, baik perempuan maupun laki-laki, boleh dipaksa untuk dicek keperawanannya, terlepas dari kesahihan ujiannya.


Perlu dipikirkan, jika alat uji keperawanan yang saat ini dipakai sangat tidak dapat diandalkan, mengapa ada orang yang tega dan berani memaksakan dilakukannya ujian yang hanya didasarkan pada kesalahpahaman? Termasuk oleh Polri dan TNI kepada calon anggota perempuan.




The ConversationTulisan ini diterjemakan dan diperbarui dari Women suffer the myths of the hymen and the virginity test


Sherria Ayuandini, Research affiliate, University of Amsterdam


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Natal di tahun ini adalah natal yang diperingati di tengah maraknya berita soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Ini membuat saya jadi teringat kisah Bunda Maria ketika mengandung dan melahirkan Yesus.

Maria, putri Heli, adalah perempuan yang berasal dari suku Yehuda di Israel. Ia pertamakali disebutkan dalam Alkitab sehubungan dengan suatu peristiwa yang luar biasa.

Seorang malaikat mengunjungi dia dan mengatakan, ”Salam, hai, engkau yang sangat diperkenan, Tuhan menyertai engkau.”

Awalnya, Maria merasa gundah dan ”mulai memikirkan apa maksud salam itu”. Maka, malaikat itu memberi tahu bahwa dia telah dipilih untuk tugas yang luar biasa namun juga sangat serius, yakni mengandung, melahirkan, dan membesarkan Putra Allah.

Bayangkan bagaimana perasaan Maria, perempuan muda dan belum menikah, diberi sebuah tugas penting untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana tanggapannya? Maria bisa jadi bertanya-tanya apakah ada yang akan percaya pada ceritanya. Tidakkah kehamilan seperti itu akan menyebabkan dia kehilangan cinta kasih Yusuf, tunangannya, atau mencoreng mukanya di mata masyarakat?

Sewaktu Maria memberi tahu Yusuf bahwa ia hamil, Yusuf berniat memutuskan pertunangan mereka. Pada waktu itu, keduanya pastilah merasa sangat tertekan. Alkitab tidak mengatakan berapa lama keadaan yang sulit itu berlangsung. Meskipun pada akhirnya Yusuf menerima dan bersedia menjadikan istrinya.

Bagi saya Maria adalah perempuan feminis pertama yang pernah saya baca kisahnya, yang berani menghadapi tantangan dengan kehamilannya. Maria kemudian hamil, melahirkan dan menghadapi ini sebagai tantangan.

Kelahiran Yesus sungguh suatu misteri, yang sangat sulit dipahami oleh akal dan pikiran kita yang terbatas ini. Untuk memahami kisah ini diperlukan banyak langkah, salah satunya membaca dalam kisahnya, melakukan interpretasi secara mendalam. Paling tidak ini yang saya lakukan selama ini.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan Maria waktu itu. dia harus menghadapi semuanya seorang diri. Sebagai perempuan di jaman itu dengan budaya patriakhi yang masih sangat kental tidaklah mudah. Bahkan di jaman sekarang (jaman now) saja, perempuan hamil diluar nikah akan mendapatkan stigma dan hukuman sosial yang sangat kuat. Padahal bisa saja, perempuan yang hamil di luar nikah di jaman sekarang adalah perempuan yang hamil karena menjadi korban kekerasan seksual.

Seandainya Maria mengandung di masa sekarang dan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) maka tentu dia akan dihukum penjara lima tahun karena dianggap telah berbuat zina. Namun putusan MK sesungguhnya merupukan kelegaan karena ia menolak permohonan uji materi ini.

Sesungguhnya Natal tidak hanya kisah Yesus yang lahir di Betlehem, namun juga kelahiran Yesus melalui Maria yang berani untuk memutuskan sesuatu di tengah jaman yang tidak melazimkan hal ini.

Maria kemudian menjadi jalan untuk menyebarkan cinta kasih dan penyelamatan. Menyentuh hati manusia dengan kasih Yesus yang dilahirkannya dan menjadi pelayan bagi manusia lain.

Dan merayakan Natal bukanlah sekedar seremonial yang gegap gempita, apalagi mendatangkan ribuan umat merayakan Natal di Monas atau di tempat-tempat besar.

Tetapi bagaimana Maria, bisa melahirkan makna Natal, memberikan damai bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat, membagikan cinta kasih tanpa memandang apa agamanya, sukunya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya atau apapun.

Merayakan Natal adalah memaknai Maria yang feminis, kelahiran Yesus yang sederhana penuh cinta kasih dan pengorbanannya untuk manusia. Agar kita bisa membagikan cinta kasih dan membuat dunia menjadi damai bagi seluruh umat manusia.

Selamat Natal untuk kelahiran Yesus, sekaligus merayakan Maria, seorang feminis muda yang menjadi jalan cinta kasih bagi manusia. Semoga damai selalu menyertai Bangsa Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Frida Hati- www.Konde.co

Di Belanda, tempat saya tinggal selama ini, Natal selalu berlangsung meriah. Ini juga merupakan tradisi yang menyatukan. Saudara saling hadir, tak ubahnya lebaran di Indonesia.

Sebagai perempuan Indonesia muslim, saya senang melihat kemeriahan ini. Banyak remaja-remaja yang non Kristen dan non Katolik merayakannya. Natal sudah membawa tradisi, salah satunya tradisi kebahagiaan dan kemeriahan di musim salju.

Sebelum natal tiba, di awal Desember banyak pasar yang digelar untuk menjual barang-barang pernik natal. Tradisi ini tidak hanya terjadi di Belanda, namun juga di jerman. Mereka menjual pernik-pernik sinterklas, pasar yang sangat meriah karena diwarnai dengan hiasan dan penuh lampu. Anak-anak sangat senang datang dan kemudian membeli pernik-pernik ini untuk menghias pohon natal.

Di bulan-bulan di awal Desember ini, anak-anak kemudian juga mendapatkan hadiah dari sinterklas. Sinterklas datang memberikan hadiah, hadiah ini yang memberikan orangtua kepada anaknya melalui sinterklas yang datang dengan kapal di pelabuhan. Anak-anak kemudian menyambut sinterklas, selain membagi hadiah, sinterklas juga membagi makanan, kue kering cokelat rasa cengkeh dan pala.

Pada tanggal 5-24 Desember masing-masing rumah penganut agama Kristen dan Katolik telah memasang lampu Natal. Karena musim dingin, maka sore sudah menjadi gelap, lampu pun mulai dinyalakan jam 4 sore untuk menghanagatkan suasana dan bahagia. Karena manusia akan depresi jika kurang sinar matahari, jadi lampu akan menolong membawa kebahagiaan.

Saat Natal tiba, yaitu tanggal 25 Desember orang-orang lalu datang ke rumah saudara, setelah ke gereja, mereka biasanya makan malam dengan menu lengkap seperti kalkun. Semua bisa datang, bisa memeriahkannya dengan saudara atau teman, karena Natal adalah tradisi saling berkunjung dan bercengkarama.

Selain makan makanan yang dihidangkan, beberapa orang kemudian juga menikmati anggur yang dihangatkan. Minum anggur memberikan kehangatan di musim dingin ini.

Natal di Belanda sejatinya tidak pernah identik dengan agama kristen dan katolik saja, karena Natal disini sebenarnya sudah menjadi tradisi untuk saling berkunjung dan memberikan suasana persaudaraan di musim dingin yang gelap. Saya melihat banyak kebahagian di setiap hari itu tiba, perempuan yang bergegas menyambut tamu, anak-anak yang bahagia menikmatinya.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Frida Hati,
Blogger, tinggal di Belanda.
Atin Prabandari, Universitas Gadjah Mada ; Dedi Dinarto, Nanyang Technological University; Irfan Ardhani, Universitas Gadjah Mada , dan Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati, Universitas Gadjah Mada

Hari AIDS Sedunia—tiap 1 Desember—telah diperingati selama 30 tahun, tapi anak-anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Indonesia belum mendapatkan perhatian sebanyak perhatian terhadap orang dewasa yang terinfeksi virus serupa.


Anak-anak dengan HIV/AIDS mengalami diskriminasi dan terhambat mengakses hak-hak dasar sejak usia dini.


Jakarta dan Surakarta menjadi saksi terjadinya pengusiran anak dari sekolah dengan alasan HIV/AIDS karena desakan komunitas orang tua murid.


Tak hanya di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Surakarta, rumah singgah ADHA yang dikelola oleh Yayasan Lentera Surakarta harus berpindah-pindah dalam kurun waktu satu tahun karena adanya penolakan oleh masyarakat setempat untuk hidup berdampingan dengan mereka.


Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan pada 2016 di Jakarta dan Surakarta, stigma dan diskriminasi menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar ADHA. Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak-hak dasar ADHA, tapi dalam praktiknya, implementasi yang mewajibkan berbagai elemen, termasuk masyarakat, gagal dilaksanakan.


Padahal jumlah pengidap HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat, termasuk anak-anak. Sampai Desember 2016, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 5.000 warga negara Indonesia berusia 0-19 tahun mengidap HIV/AIDS.


Lentera bagi anak dengan HIV/AIDS


Terdapat beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang secara spesifik mengadvokasi anak dengan HIV/AIDS dengan berbagai pendekatan.


Lentera Anak Pelangi mendampingi 96 anak yang tinggal di pelbagai wilayah di DKI Jakarta. Lembaga ini menyediakan dukungan kesehatan, psikososial, manajemen kasus, hingga edukasi dan advokasi. Mereka memiliki pandangan bahwa tempat berkembang terbaik bagi anak adalah tinggal bersama dengan keluarganya sehingga anak dengan HIV/AIDS lebih baik hidup dan dirawat di tengah masyarakat oleh pengasuhnya.


Sementara itu, di Jawa Tengah, Yayasan Lentera Surakarta yang didirikan oleh Puger Mulyono memiliki rumah singgah untuk menampung belasan anak. Anak-anak di rumah singgah ini tidak hanya datang dari Kota Solo, tapi juga dari berbagai daerah lain, seperti Batam dan bahkan Papua.


Menyusul penolakan warga untuk hidup berdampingan dengan anak dengan HIV/AIDS yang tinggal di Yayasan Lentera Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta sedang membangun rumah singgah baru di suatu lokasi di wilayah kota tersebut.


Rumah singgah ini diharapkan bisa memenuhi salah satu kebutuhan anak dengan HIV/AIDS untuk memiliki tempat tinggal tetap yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi anak dengan HIV/AIDS yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.


Selain mengelola rumah singgah, Yayasan Lentera Surakarta juga merawat 101 anak dengan HIV/AIDS yang tinggal bersama keluarga mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Komitmen dan hambatan dalam diri pemegang kewajiban


Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmennya untuk pemenuhan hak-hak anak dengan HIV/AIDS melalui penerbitan beberapa peraturan perundangan-undangan yang bersifat multi-sektoral.


Di samping peraturan perundangan-undangan yang secara spesifik mengatur HIV/AIDS, jaminan pemenuhan HAM bagi ADHA juga diperkuat dengan peraturan yang lain, seperti Undang-Undang Kesehatan (Pasal 137), UU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, UU Perlindungan Anak (Pasal 2 dan Pasal 67C), UU Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 4, 5, 6, dan 12), UU Kesejahteraan Sosial, Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak, dan sebagainya.


Pemerintah juga sedang menggarap dan menyempurnakan basis-basis pencegahan HIV/AIDS melalui Strategi Nasional Pencegahan HIV/AIDS di sektor pendidikan. Naskahnya saat ini sedang ditinjau lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.


Sayangnya, komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dengan HIV/AIDS belum didukung implementasi dari pasal-pasal peraturan perundangan-undangan secara memuaskan. Beberapa permasalahan klasik, seperti koordinasi antar-lembaga dan alokasi anggaran, masih menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar. Di samping itu, tidak semua sektor pemerintahan berjalan seirama dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar anak dengan HIV/AIDS.


Fakta menarik terjadi ketika pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku diskriminasi terhadap anak dengan HIV/AIDS di lingkungan pendidikan. Meski Dinas Pendidikan telah berupaya dengan mengganti kepala sekolah dan memberi teguran bagi pelaku tindakan diskriminatif, seperti kasus satu sekolah negeri di Jakarta Barat pada tahun ini, nasib anak tidak berubah menjadi lebih baik.


Anak dalam kasus tersebut pada akhirnya tidak mampu mengakses pendidikan formal karena putus sekolah setelah mengalami diskriminasi tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum mungkin bisa memberi efek jera bagi para pelaku diskriminatif, namun tidak mampu memberi pemenuhan HAM bagi ADHA.


Stigma masyarakat masih menjadi faktor penghambat


Ironi yang terjadi saat pemerintah berusaha mengambil tindakan tegas kepada pelaku diskriminasi menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pemenuhan hak bagi anak dengan HIV/AIDS, yakni stigma dari masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil sepakat bahwa stigma masyarakat seringkali menjadi jalan buntu.


Umumnya masyarakat awam cukup paham bahwa HIV/AIDS adalah penyakit menular. Namun, pengetahuan ini tidak diikuti dengan pemahaman bahwa penularan HIV/AIDS tidak lebih mudah dibandingkan dengan penyakit menular lain seperti tuberculosis (TB).


Di samping itu, masyarakat juga luput dari pemahaman tentang bagaimana cara hidup berdampingan dengan anak dengan HIV/AIDS. Masyarakat juga masih mengasosiasikan anak dengan HIV/AIDS dengan perbuatan orang tuanya yang dianggap negatif.


Mendorong peran masyarakat


Dalam konteks ini, perlu adanya dorongan untuk tidak hanya menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya pemegang kewajiban pemenuhan HAM bagi anak dengan HIV/AIDS. Meski tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan kapabilitas manajerial dan alokasi anggaran.


Pemerintah juga perlu secara serius menyebarluaskan informasi yang utuh dan akurat tentang HIV/AIDS melalui cara yang tepat sebagai langkah awal untuk mengurangi stigma masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai salah satu pemegang kewajiban.


Sebagai elemen yang berada di lapisan bawah dalam struktur sosial, masyarakat perlu bertanggung jawab terhadap pemenuhan HAM bagi anak dengan HIV/AIDS. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pihak yang secara aktif bersolidaritas memperjuangkan hak-hak anak dengan HIV/AIDS.




The ConversationMuhammad Diaz Kurniawan, peneliti magang di ASEAN Studies Center UGM, ikut terlibat dalam penulisan artikel ini.


Atin Prabandari, Lecturer at the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada ; Dedi Dinarto, Research Associate with the Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University; Irfan Ardhani, Peneliti di ASEAN Studies Center FISIPOL UGM, Universitas Gadjah Mada , dan Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati, Researcher and Project Manager ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www. Konde.co

Ada sejumlah hari yang dimaknai secara berbeda. Banyak teman yang menyatakan, pemaknaan hari tersebut juga menjadi salah kaprah. Akibatnya terjadi kesalahan makna. Seperti hari ini, tanggal 22 Desember yang disebut sebagai hari ibu. Padahal sudah bertahun-tahun lalu, para feminis, aktivis perempuan yang mencatat kesalahan makna hari ibu ini.

Hari ibu yang banyak diperingati seperti hari ini justru kemudian mendomestifikasi peran ibu. Ibu selalu diidentifikasi sebagai orang yang mengurus rumah dan semua kebutuhan anaknya. Ibu juga seorang pekerja yang tangguh, bekerja di luar rumah dan di dalam rumah, tak pernah mengeluh walau mengerjakan semua hal sendiri.  Maka tak heran jika di hari ini banyak perayaan hari ibu yang seolah-olah ini menyenangkan para ibu, seperti memberikan diskon baju untuk ibu, sepatu diskon untuk ibu atau diskon makan di mall untuk ibu.

Padahal esensi itu kurang tepat dan jauh dari esensi perjuangan perempuan dalam melawan ketidakadilan, bila  setiap tanggal 22 Desember hanya diperingati sebagai hari kasih sayang ibu terhadap anaknya.

Namun justru di hari inilah, tepat 89 tahun yang lalu, para perempuan Indonesia mulai mewujudkan tekad dalam sebuah kongres perempuan, untuk berjuang bagi bangsanya. Berjuang bagi hak-hak perempuan di Indonesia.

Sejumlah aktivis perempuan kemudian menyebut tanggal 22 Desember sebagai hari perjuangan perempuan Indonesia. 

Tepat pada tanggal 22 Desember 1928, atau 89 tahun yang lalu, sebuah Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia digelar di Yogyakarta. Kongres tersebut diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia. Ada  organisasi Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika danWanita Taman Siswa.

Nama-nama perempuan seperti Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari adalah tokoh-tokoh perempuan yang menginisiasi Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu. Kongres ini dibuat sebagai kelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Sekarang ini gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi pembukaan yang diadakan mulai tanggal

Dalam kongres ini para perempuan bertemu dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia lebih-lebih di bidang pendidikan dan perkawinan.

Kehidupan perempuan di masa penjajahan Belanda pada masa itu dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama, tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum laki-laki yang bisa saja setiap saat menceraikan mereka. Kondisi lain, hampir semua perempuan Indonesia kala itu berada dalam kemiskinan karena penjajahan.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju.

Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres Perempuan pertama selanjutnya memutuskan:

1.Untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan

2.Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan) dan segeranya

3.Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia

4. Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds

5. Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak

6. Mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Perkawinan menjadi subyek penting dalam pembahasan di Kongres perempuan 22 Desember tersebut.  Seorang penulis dan antropolog, Elsbeth Locher Scholten menuliskan bahwa kongres tersebut akhirnya menolak adanya ta’lik dan perkawinan melalui penghulu. Keputusan yang lain, kongres mempertanyakan posisi perempuan terutama dalam hukum islam terkait poligami dan dalam pendidikan.

Elsbeth juga menggarisbawahi, pada jaman itu perempuan pribumi terutama di Jawa, masih mengalami penindasan karena relasi gender yang tidak setara. Hal ini diperburuk lagi dengan tradisi Jawa yang berkonspirasi dengan sistem kolonial. Lalu bagaimana mendobrak upaya feodalisme ini? Ternyata gagasan awalnya ialah penolakan terhadap poligami. Dari gagasan inilah kemudian lahir konsep sederajat relasi antara suami dan istri.

Dari tangan para perempuanlah dalam Kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 lalu, kita bisa berkumpul hari ini, untuk merayakan lahirnya perjuangan perempuan Indonesia.

Selanjutnya, selamat hari Perempuan Indonesia. Mari bersama-sama para ibu, anak-anak, remaja-remaja, seluruh perempuan, berjuang untuk keadilan bagi perempuan Indonesia.


Referensi:

1.http://historia.id/kolom/hari-perjuangan-ibu

2.Elsbeth Locher Scholten, Women dan Colonial State “Marriage, Morality dan Modernity: The 1937 Debate on Monogamy dalam Jurnal Perempuan 19/2001, Amsterdam University Press, 2000/ terjemahan: Luviana.

(Foto: Suara Kita)


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Penghargaan HAM yang diberikan oleh pemerintah terhadap Provinsi Jawa Tengah sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember 2017 di hari HAM sedunia, mencederai hati banyak orang yang selama ini memperjuangkan persoalan pelanggaran HAM di Jawa Tengah.

Kasus pendirian pabrik semen yang kemudian menjadikan para perempuan Kendeng, Jawa Tengah sebagai korban, seolah tak dilihat pemerintah sebagai bentuk pelanggaran HAM. 

Komnas Perempuan melihat, walau Jawa Tengah punya inisiatif yang baik soal layanan korban kekerasan berbasis gender, namun penghargaan tersebut telah mencederai perasaan adil masyarakat maupun perempuan Kendeng tolak semen yang telah melakukan aksi konstitusional. Selama ini semua cara telah mereka tempuh yaitu melalui jalur hukum, mendirikan tenda lebih dari setahun atau bertahan satu bulan di depan kantor Gubernur, namun Ketua Komnas Perempuan, Azriana melihat bahwa hingga kini belum ada respon yang memenuhi rasa keadilan korban dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

“Para perempuan petani Kendeng ini juga telah berhari-hari menyemen kaki di depan istana, bahkan sudah 2 Perempuan Kendeng meninggal dalam perjuangan hak atas tanah dan air, termasuk perempuan penambang di Mrisi Purwodadi yang hilang nyawa tertimbun tambang tapi minim terekspose,” ujar Azriana.

Kehancuran dan kerusakan alam yang parah dengan penambangan batu kapur terjadi di Kendeng, serta retaknya kohesi sosial bahkan hubungan kekeluargaan akibat perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. 

Belum lagi kasus Perempuan di Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal yang lahannya dijadikan wilayah tukar guling PERHUTANI Kendal dan berujung pada kriminalisasi terhadap tiga petani Surokonto Wetan yang memperjuangkan hak atas akses kehidupan mereka yang telah menjauhkan wajah Jateng sebagai wilayah yang melihat HAM sebagai bagian penting yang harus dilindungi.

Penghargaan terhadap wilayah Kabupaten, Kota dan Provinsi yang peduli HAM ini semestinya dirancang untuk menjadi pemicu bagi daerah untuk bersegera melakukan hal-hal yang penting dalam rangka melindungi HAM warganya, bukan hanya semata penghargaan seremonial dengan pendekatan yang tidak komprehensif, dan tidak sensitif pada korban terutama perempuan.

“Bukan soal upaya mendorong wilayah untuk peduli HAM, tetapi pemberian penghargaan pada sejumlah wilayah yang terindikasi atau nanar memiliki persoalan pelanggaran hak asasi yang mengusik rasa keadilan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM, termasuk wilayah yang masih memproduksi kebijakan diskriminatif yang dalam catatan Komnas Perempuan mencapai 421 kebijakan,” kata Azriana.

Untuk itu Komnas Perempuan bersikap berkeberatan dengan penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jateng apabila isu-isu konflik sumber daya alam yang tidak dituntaskan dengan cara-cara lestari dan konstitusional.

Selanjutnya Komnas Perempuan juga meminta Kemenhukham mendorong wilayah peduli HAM dengan cara yang mengakar dan strategis, termasuk mengevaluasi kriteria dan proses penjurian secara terbuka, dengan memastikan dimensi HAM perempuan, pakta integritas, dan proses verifikasi yang ketat, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk CSO dan korban.

“Kami mendorong presiden dan kementerian juga seluruh jajaran negara untuk melakukan peringatan HAM dengan menuntaskan isu-isu krusial pelanggaran HAM dengan langkah-langkah mengakar, termasuk memperingatinya bersama korban, memberi penghargaan pada pembela HAM Perempuan. Selanjutnya menggunakan kerangka Due Diligence yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas korban pelanggaran HAM perempuan yang meliputi: Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, Penghukuman dan Pemulihan.”


(Aksi Petani perempuan Kendeng di depan istana, Jakarta. Foto: Estu Fanani)



Melly Setyawati-www.konde.co

Saya tidak bermaksud untuk membuat para ibu hamil khawatir sekaligus merendahkan posisi perempuan sebagai ibu di dalam tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita, maupun kita sendiri memang rentan mengalami gangguan kehamilan dan melahirkan.

Ini pengalaman teman yang berada dekat dengan lingkungan aktifitas saya:

Kejadiannya, sekitar lima tahun lalu. Seorang teman saya di Lampung, yang aktif dalam perjuangan hak-hak perempuan pekerja meninggal karena pendarahan saat melahirkan di rumah sakit daerah di kota Bandar Lampung. Meskipun kabarnya, bayi berhasil selamat.

Kemudian sekitar satu hingga dua tahun lalu, ada tiga orang teman saya yang beraktifitas di lingkungan yang sama, juga harus merelakan bayi yang dikandungnya meninggal. Kabar itu membuat saya sedih, menangis dan nyaris tidak pernah bisa tidur, seperti menyalahkan diri sendiri karena saya tidak bisa membantu maksimal, bagaimana mungkin selama ini kita memperjuangkan hak maternitas pekerja namun ini terjadi pada orang-orang yang berada dekat dengan saya.

Saat itu saya sedang hamil, jadi bisa merasakan detik kepiluan itu. Saya langsung bilang ke teman saya, “Ternyata angka kematian bayi tinggi juga yach?”. 

Terus teman saya bilang, “Itu kan kebetulan yang kamu tahu (dekat)”. 

Dalam hati, iya yang kelihatan (dekat) saja tinggi. Apakah mungkin yang terjadi sesungguhnya lebih tinggi, seperti di beberapa wilayah terpencil?

Konon kematian ibu dan bayi di pedesaan kabarnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Namun teman-teman saya bertempat tinggal di wilayah perkotaan, dekat sekali dengan akses kesehatan. 

Iya, ini memang takdir tetapi... saya pun menahan napas, untuk tidak terhanyut dalam kepiluan dan kemarahan ini.

Dalam laporan Kinerja Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2015 hingga 2017, kasus kematian Bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016, dan di tahun 2017 di semester I (satu) sebanyak 10.294 kasus. Dalam SDGS (Sustainable Development Goals), pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 KH.

Demikian pula dengan angka kematian Ibu turun dari 4.999 tahun 2015 menjadi 4912 di tahun 2016 dan di tahun 2017 (semester I) sebanyak 1712 kasus. Keterangan tersebut disampaikan pada acara jumpa pers tentang Penjelasan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta pada 16 Agustus 2017.

Dalam sebuah penelitian, saya pernah terlibat bersama kawan-kawan jaringan pegiat hak perempuan, di sebuah desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kematian bayi menjadi hal yang lumrah. Seorang ibu yang melahirkan 24 kali mengatakan bahwa bayinya yang hidup hanya 2, entah meninggal saat di kandungan dan sesudah kelahiran.

Kami yang tergabung dalam tim peneliti menjadi tertegun, sebab kami tidak bisa membayangkan kondisi sistim reproduksi yang harus mengandung 24 kali. Ini terjadi pada ibu-ibu yang berada di sekitarnya, minimal setiap ibu mengalami hamil sekitar 6 sampai 7 kehamilan dan bisa saja diantaranya, dua bayi meninggal.

Di desa memang ada satu bidan desa dan Pustu (Puskesmas Pembantu) yang selalu sepi, namun bidan hanya berada di rumahnya. Akses menuju Pustu sangat sulit, dengan jalanan yang tidak bagus. Biasanya dalam keadaan terpaksa ibu hamil berjalan kaki hingga satu jam lebih. Mungkin jika itu saya, bisa  menghabiskan waktu selama 3 jam, karena lebih banyak istirahatnya. Saat kehamilan, bisa tiba-tiba terjadi kontraksi palsu.

Akses infrastruktur memang menjadi salah satu kendala, seperti di desa Liang Buaya di Kabupaten Kertanegara, jarak tempuh untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lengkap harus menempuh perjalanan 2 jam dengan menggunakan perahu tradisional, dan 2 jam perjalanan darat, jadi jarak tempuh sekitar 4 jam. Di desa ini, juga terdapat satu bidan desa dan satu mantri kesehatan, itu kebetulan karena mereka merupakan suami istri. Bagaimana dengan wilayah lainnya yach? Jadi keppo.

Memelihara pengetahuan seputar kehamilan berdasarkan medis modern dan tradisional menjadi kebutuhan dasar perempuan. Bukan berarti menyingkirkan peran-peran paraji (dukun bayi), yang mempunyai kekuatan spiritual (kasih sayang) untuk merawat bayi dan ibu. Pemerintah mengakomodirnya dalam program kemitraan antara bidan dan paraji di desa.

Kelahiran bisa ditangani oleh bidan, dan peran paraji mengantarkan ke bidan dan merawat paska melahirkan. Namun seorang ibu lebih merasakan kenyamanan dengan paraji, dengan sentuhan lembut dan tutur katanya yang lebih memahami ibu.

Ini yang dibutuhkan oleh ibu hamil, informasi yang disampaikan dengan kelembutan. Sebab ibu hamil banyak yang mengalami masa baper. Saat kehamilan, saya berkonsultasi dengan 3 dokter obgyn, karena kejadian yang dialami oleh beberapa teman tersebut diatas, menggugah keingintahuan saya. Seorang dokter mengatakan setiap kasus kematian bayi di dalam kandungan, itu berbeda penyebabnya sehingga perlu kajian yang detail.

Saya setuju perlu kajian detail, tapi kita sudah 70 tahun merdeka loh, masa sih tidak ada penelitian yang akurat tentang penyebab kematian bayi? Dan bagaimana dengan penanganannya?


(Sumber referensi: http://www.depkes.go.id/article/view/17081700004/-inilah-capaian-kinerja-kemenkes-ri-tahun-2015--2017.html)

*Ika Ariyani- www.Konde.co

Baru saja saya melihat video tentang seorang waria yang dipukul, dijambak, dan diseret-seret oleh banyak orang. Ia diperlakukan sangat hina dan tidak manusiawi. Menurut sumber dari beberapa media sosial, ia dituduh melakukan perampokan bersama teman-temannya terhadap seorang laki-laki, setelah sebelumnya ia diduga menawarkan jasa seksual kepada laki-laki tersebut.

Saya menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan dan akan menghormati putusan hukum jika waria tersebut memang bersalah. Namun yang saya sesalkan adalah pola main hakim sendiri atas kasus ini. Saya melihat video main hakim sendiri ini yang kemudian banyak dibagikan dan viral di media sosial yang sudah pasti menjadikan sejumlah orang mendapat keuntungan dari penderitaan orang lain ini, dan dikomentari bermacam-macam oleh netizen. Tentu yang paling banyak adalah komentar menyalahkan dan menghina waria tersebut.

Belum ada putusan hukum atas kasus ini, hanya saya sangat prihatin bahwa dari video ini dan dari peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa yang lain, saya menjadi bertanya, mengapa kita senang sekali memperolok, mengganggu, memandang rendah waria? Hanya karena mereka berbeda dari kita. Apakah memang sudah menjadi kebiasaan untuk ikut-ikutan membenci seseorang atau sesuatu, hanya karena ia adalah seorang waria? Mengapa kita senang membenci tanpa alasan? Membenci hal yang kita tidak kenal dan ketahui dengan jelas?

Sebagian besar komentar untuk video tersebut berisi hinaan kepada waria. Banyak netizen merayakan kejadian main hakim sendiri ini dengan cara menertawakan dan semakin mempertegas bahwa waria selain tidak 'normal', juga pastilah seorang kriminal.

Pelabelan ini akan membuat sikap barbar main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap waria akan semakin dianggap layak dan wajar saja. Hal ini tentu sangat meresahkan dan menambah berat hidup para waria yang memperjuangkan hidupnya agar bisa hidup layaknya manusia bebas. Selain sebagian besar dari mereka ditolak keluarga sendiri, mereka juga ditolak dimana-mana, tidak bisa menjadi dirinya sendiri, agar tetap bertahan hidup di tengah orang-orang yang merasa bahwa laki-laki yang bersikap feminin adalah menyimpang.

Apakah kita tidak bisa santai sedikit dan berpikir bahwa waria adalah manusia? Mengapa kita senang menjadi ras penguasa atas manusia lainnya? Kita sangat gembira mendapatkan bahwa diri kita bukan bagian dari waria tersebut yang dipandang aneh oleh banyak orang. Kejadian ini dibesar-besarkan hanya karena pencuri (yang belum dibuktikan bersalah secara hukum) adalah seorang waria. Seakan-akan ia lebih hina dari koruptor yang tidak pernah dipukuli, dijambak dan diseret di jalanan walau ia telah mencuri milyaran uang rakyat.

Sampai kapan kita bisa memandang persoalan secara adil tanpa mengkaitkan persoalan hukum dengan hal yang tidak ada hubungannya seperti identitas pribadi?


(Foto/ Ilustrasi: Pixaabay.com)

*Ika Ariyani, penulis dan aktivis sosial, tinggal di Surabaya.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Komnas Perempuan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 284, 285, 292 KUHP. Dalam putusannya di sidang 14 Desember 2017, MK menolak permohonan uji materi tersebut.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mencegah potensi terjadinya kriminalisasi terhadap orang-orang yang perkawinannya tidak bisa dicatatkan, baik karena aksesnya terhadap pencatatan perkawinan yang sulit, maupun karena perkawinannya tidak akui oleh negara, atau perkawinan yang terjadi pada anak/remaja yang terpapar aktifitas seksual karena kelemahan sistem pendidikan, dan utamanya adalah perempuan korban kekerasan seksual.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menyatakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini merupakan bentuk komitmen yang baik dari negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.

Azriana juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi ruang adanya perubahan yang menyeluruh terhadap definisi perkosaan yang ada dalam Pasal 285 KUHP.

“Komnas Perempuan berharap Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus dapat mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan memastikan rumusan kekerasan seksual serta definisi masing-masing tindak pidana kekerasan seksual termasuk Perkosaan, disahkan sebagaimana yang telah disarankan oleh Komnas Perempuan dan dirumuskan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI, yaitu dengan mempertimbangkan faktor ketidakadilan gender sebagai akar dari persoalan kekerasan seksual termasuk perkosaan,” ujar Azriana.

Komnas Perempuan juga melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas tidak adanya kekosongan hukum dalam pemidanaan terhadap Perbuatan Cabul. Pasal 292 KUHP telah mengatur perlindungan terhadap anak di bawah umur dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan untuk melindungi orang dewasa dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dapat ditemukan pengaturannya pada pasal 289 KUHP.

Dalam amatan Komnas Perempuan, Pasal 292 dan 289 KUHP dengan rumusan yang ada sekarang justru digunakan oleh para pendamping korban untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan.

“Dalam beberapa kasus, Pasal 292 dan 289 ini juga digunakan Penyidik untuk menjerat pelaku dalam kasus-kasus perkosaan yang sulit dibuktikan.”

Khariroh Ali, komisioner Komnas Perempuan juga selanjutnya menyatakan bahwa saat ini Rancangan Perubahan KUHP sedang di susun oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk terhadap pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Untuk itu Komnas Perempuan mengingatkan Pemerintah dan DPR RI agar perubahan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamh Konstitusi ini dapat mengikuti kaidah-kaidah hukum yang telah disarankan Mahkamah Konstitusi, yaitu pentingnya memperhatikan 4 hal mendasar dalam menetapkan kebijakan terkait kriminalisasi.

“Empat hal mendasar tersebut misalnya apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, dan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Lalu Apakah biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakkan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Selanjutnya apakah kasus ini akan menambah beban berat aparat penegak hukum, yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya dan apakah perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa Indonesia dan bahaya bagi keseluruhan hidup masyarakat?,” ujar Khariroh Ali.

Untuk putusan ini, Sri Nurherwati, komisioner Komnas Perempuan melihat bahwa saat ini yang harus dilakukan yaitu memperkuat konsolidasi dengan seluruh jaringan untuk mengawal pembahasan Buku II Perubahan KUHP terutama Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berperspektif korban, sebagaimana draft yang telah disampaikan Komnas Perempuan dan Jaringan Organisasi Masyarakat Pendamping Korban.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


Estu Fanani dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Drama Ode Tusuk Konde begitu menyihir siapa saja yang menontonnya. Cerita getir seolah tak pernah habis. Menyaksikan ini, seperti berbincang dengan banyak perempuan korban di atas panggung pertunjukan.

Tubuh perempuan yang seharusnya menjadi subyek, dipotret sebagai tubuh obyek yang disajikan. Bagaimana tubuh kemudian diperdagangkan, dilecehkan dan dibuang. Cerita ini diambil dari kisah para perempuan korban, pengalaman nyata bagaimana tubuh mereka menjadi obyektifikasi sebuah kekuasaan.

Bermula dari kisah getir Mak Ecih seorang penari ronggeng yang sangat terkenal pada masanya. Menjadi seorang Jugun Ianfu adalah sebuah keniscayaan yang mesti diterima dengan keterpaksaan semasa pendudukan Jepang di tanah Jawa.

Mak Ecih (diperankan oleh Angie ‘The Virgin’), semasa muda belia bernama Sunarsih  bertubuh langsing dan berkulit kuning langsat, siapa pun lelaki melihatnya pasti menelan ludah – memuja kecantikannya – sebab itulah Sunarsih dijadikan sebagai  mangsa, pelayan pemuas nafsu para serdadu tentara Jepang untuk memuaskan hasrat seksual, sungguh kasihan!

Sialnya lagi, Mak Ecih harus menanggung janin yang tumbuh di rahimnya, bukan dari sebuah ikatan perkawinan melainkan dari peristiwa tindakan kekerasan seksual. Berita kehamilan Mak Ecih sampailah ke semua orang sekampung, Mak Ecih di asingkan, di cibir dan di usir dari kampung halamannya.

Mak Ecih tiadalah meradang menyesali takdirnya, kakinya terus menapak kokoh menuju kampung tak berhuni sebagai tempat kehidupan baru, membesarkan Keshi anak yang dibesarkannya tanpa bapak dan cinta.

Kampung yang dulunya hanya dihuni Mak Ecih dan Keshi kini banyak sudah di huni orang, mereka semuanya adalah perempuan, kedekatan senasib atas perlakuan kekerasan seksual dan kesewenang-wenangan kaum lelaki dan ketidakberpihakan penguasa terhadap perlindungan kaum perempuan menjadi alasan membawa mereka ke tempat yang memberi rasa aman, rasa cinta dan rasa kebersamaan sampai-sampai orang di luar sana menyebutnya Kampung Jugun. Dan Nyi Keshi pun sebagai tetua kampung setelah mangkatnya Mak Ecih.

Kehadiran ronggeng yang berasal dari kampung Jugun membawa legenda tersendiri, popularitas mak Ecih pada masanya mengundang kerinduan. Cerita Kembang menjadi ronggeng tersiar dari mulut ke mulut dan sampailah ke telinga Ompe ( Om Penguasa ). Tidak menunggu waktu Ompe pun bergegas menuju kampung Jugun. Sesampainya di sana Ompe menyampaikan maksud keinginannya kepada Nyi Keshi agar Kembang dapat menari di istananya.

Menerima tawaran Ompe sama saja mengindahkan amanah emak, Nyi Keshi pun memberikan penjalasan kepada Ompe dan memohon tenggat waktu kepada Kembang untuk mencari tusuk konde milik emak yang telah dititipkan kepada petapa di bawah kaki gunung yang airnya tak mengalir. Ompe pun mengangguk pertanda setuju dan sangat memahaminya.

Lalu mulailah Kembang melakukan pencarian tusuk konde, dari satu gunung ke gunung lainnya, kakinya begitu letih di tengah keputusasaan, bertemulah Kembang dengan seorang petapa di sebuah petilasan yang letakkan di kaki gunung Ciremai.

Tanpa bertanya, petapa itu memulai percakapan “ kisanak pastinya adalah orang yang mendapat wasiat dari Mak Ecih untuk mencari tusuk konde bukan ? memang benar di sinilah tempat emak menyimpannya “. Hati Kembang pun membuncah mendengar lamat-lamat petuah dari petapa yang telah dijumpainya.

Sekembalinya, Kembang pun bergegas menuju istana dengan menenteng sebuah konde tanpa mengenakannya, di temuinya Ompe yang tengah duduk di kursi kekuasaannya. Ompe pun memulai pembicaraan “ Kenapa kondenya tak dikenakan, bisakah Kembang menari untuk Ompe ? “.

Lalu Kembang pun menjawab

“Jika tusuk konde ini adalah lelaki, maka dia hendaknya menguatkan  dan memberikan rasa aman. Jika tusuk konde ini adalah kekuasaan, maka dia hendaknya membuat hukum-hukum untuk melindungi, perempuan adalah bumi, dari sanalah semua bermula, maka muliakanlah “

Ompe pun terdiam, geram, tangannya pun bergetar mengepal karena tertampar petuah tusuk konde. Kembang pun melanjutkan perkataannya “ Bolehkah aku bertanya, siapakah orang yang melahirkan Ompe ? “

Cukup !!!, kata Ompe wajahnya disembunyikan tak sanggup menatap Kembang.

Demikian sekelumit naskah pementasan Ode Tusuk Konde yang disutradarai Agustian.  Drama ini digagas oleh para penyintas LBH APIK Jakarta dan dipentaskan pada Minggu, 10 Desember 2017 di GoetheHaus Jakarta.

Drama ini menimbulkan decak kagum, ada ritme dramatis yang membuat para penonton banyak merenung tentang bertubi-tubinya kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia, dari masa penjajahan Jepang hingga hari ini. Perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sebagai penari dan buruh. Kemudian pelecehan, stigmatisasi yang terus menerus terjadi pada tubuh perempuan.

Dari pementasan ini kita bisa berpikir: bahwa tubuh perempuan banyak menjadi obyek dari sebuah kekuasaan, dari jaman penjajahan hingga kekuasaan subtil yang ada di sekeliling kita. Lantas bagaimana melawan ini semua?

Pementasan ini menawarkan hal yang penting: bahwa solidaritas bersama para korban menjadi ruang untuk melakukan perlawanan.