Poedjiati Tan - www.konde.co
Beberapa hari lalu saya mendapat klien korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebut saja Ani, semlam dia menginap di rumah sahabatnya bersama anak-anaknya, berusaha melarikan diri dari suaminya yang menghajar dia. Kejadian ini bukan yang pertama kali tetapi entah sudah berapa kian kali terjadi.

Suaminya tidak bekerja dan Ani sendiri harus berkeliling memberikan les mata pelajaran dari siang hingga malam. Kalau pagi dia mengantar jemput kedua anaknya yang masih SD, melakukan tugas rumah tangga. Sedangkan suaminya tidur hingga siang hari lalu keluar entah kemana dan pulang hingga larut malam.

Keluarga Ani dan keluarga suaminya tidak pernah tahu bahwa suaminya tidak bekerja dan dia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Pernah dia pulang ke rumah orang tuanya ketika mengalami kekerasan tetapi orang tuanya malah memarahi dia karena dianggap kurang baik menjadi istri sehingga membuat suami marah.

Dia ingin sekali bercerai dengan suaminya tetapi dia selalu takut akan nasib dan masa depannya. Belum lagi agamanya melarang dia untuk bercerai. Pernah dia menceritakan hal ini ke Romo di gerejanya, dan Romo hanya memintanya bersabar dan berdoa agar suaminya berubah. Tetapi hingga kini suaminya tidak pernah berubah, bila meminta uang dan tidak diberi maka dia akan marah dan menghajar Ani hingga babak belur. Suaminya selalu mengatakan dia perempuan tak berguna, pembohong dan pembawa sial buat dia.

Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2017 kekeransan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (42%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 3.495 ( 34%), psikis 1.451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).

Budaya patriarkhi yang menempat laki-laki lebih superior terhadap perempuan memang masih terus dilanggengkan. Kisah superioritas laki-laki telah ada sejak Alkitab dituliskan, bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan ditugaskan untuk melengkapi dan membantu Adam. Serta bagaimana Hawa dipersalahkan karena membuat mereka berdua dikeluarkan dari Surga.

Patriarkhi sudah mengakar di segala kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, politik dan pendidikan. Patriarkhi selalu dikonstruksi, dilembagakan dan dijalankan melalui institusi dan kehidupan masyarakat.  Sehingga bila laki-laki lebih unggul dari perempuan akan dianggap sebagai yang alami dan kodrati, begitu pula dengan perempuan yang harus tunduk kepada suami.

Sehingga bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga ada kecenderungan perempuan yang selalu dipermasalahkan. Bila dia meminta perlindungan kepada aparat atau otoritas maka akan ada kecenderungan untuk didamaikan dan pengkoreksian terhadap perilaku perempuan bukan laki-laki. Perempuan yang akan dilihat perilakunya selama menjadi istri. Apakah dia sudah melayani dengan baik dan benar terhadap suaminya? Apakah dia sudah melakukan tugasnya sebagai istri? Sedangkan perilaku kekerasan suami seringkali dicarikan alasan pemakluman kenapa dia melakukan itu.

Belum lagi bila terjadi perceraian maka stigma buruk selalu disematkan kepada perempuan. Beban status menjadi janda secara sosial lebih buruk daripada menjadi duda. Secara sosial status janda selalu memberikan kesan yang negarif terhadap perempuan. Belum lagi dorongan dari keluarga untuk segera menikah kembali terhadap perempuan selalu kuat. Perempuan dianggap tidak bisa mandiri, perlu dijaga dan dilindungi karena itu dia butuh suami.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya fisik saja tetapi bisa juga kekerasan berbentuk verbal, caci maki terhadap istri, merendahkan istri, pembatasan ruang, gerak dan ekspresi istri di ruang publik, kekerasan secara emosi, psikologis dan terakhir kekerasan secara ekonomi.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan sendirian tetapi harus bersama-sama untuk mulai mengubah budaya itu. Dimulai dalam keluarga, Orang tua harus bisa melindungi anak perempuannya dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan harus mulai berani untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya.  Laki-laki juga harus mulai mengubah cara pandangnya terhadapa kedudukan dan posisi istri dalam rumah tangga. Istri bukanlah pembantu atau pendukung suami saja tetapi mempunyai kedudukan yang setara dengan suami.

Kita semua bisa menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Ayo bersama-sama hentikan kekerasan terhadap perempuan.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Tagar “Aku bersama Agni” menghiasi sosial media beberapa hari belakangan ini. Tagar ini memberikan dukungan kepada Agni, mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan sesama mahasiswa UGM ketika Agni sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada uni-Agustus 2017. Informasi soal tindakan kekerasan seksual ini menyebar setelah Pers mahasiswa Balairung menuliskan kasus yang dialami Agni 5 November 2018 lalu.

Dalam tulisan tersebut tertulis bahwa Agni mendapatkan kekerasan seksual, lalu mengupayakan untuk menyelesaikan persoalannya hingga tingkat rektorat UGM. Upaya keadilan juga terus dilakukan untuk menjerat pelaku.

Perempuan Mahardhika dalam instagramnya menuliskan tentang dukungan untuk Agni: “Agni, kamu tidak sendiri Agni telah memilih untuk jadi berani. Hal ini menepis segala rasa takut akan serangan-serangan balik bagi korban ketika ia bersuara.”

Sejumlah tagar lain juga mengajak untuk mengekspresikan dukungan untuk Agni. Instagram Pokja buruh perempuan memposting: “Bagi yang tidak bisa mengikuti aksi dukungan terhadap Agni secara langsung, mari kita ekspresikan dukungan untuk Agni dan kawan-kawan #kitaagni melalui swafoto dengan poster *

“Agni, kamu tidak sendiri. Saya bersama #kitaagni* Posting swafoto kita di sosial media dengan tagar *#agnitidaksendiri* *#kitaagni*


Perempuan Mahardhika menuliskan bahwa serangan balik pada korban bisa jadi terulang lagi. Namun ketika suara korban telah didengarkan, ia akan seterusnya menjadi bara yang menerangi setiap tempat dan ruang untuk bebas dari kekerasan seksual dan mendukung ekspresi kebebasan perempuan. Maka penting agar semua perempuan mendukung Agni dan semua upaya yang telah dilakukannya selama ini untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya.

Gerakan “Kita Agni dan UGM darurat kekerasan seksual” juga dilakukan di Yogyakarta. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk turun ke jalan memberikan dukungan pada Agni.

Gerakan masif ini sangat penting untuk mendukung Agni dan setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan, feminis Andrea Dworkin menuliskan bahwa perkosaan atau kekerasan seksual adalah tindakan agresi yang merupakan kejahatan hak milik atau kejahatan politik.

Adrienne Rich mengungkapkan bahwa pengalaman perempuan yang menjadi korban perkosaan bukan merupakan periistiwa individual yang berdiri sendiri namun merupakan symptom struktur kekuasaan dan ketidakberdayaan yang meluas di masyarakat.

Teori feminis intinya menyatakan bahwa perkosaan merupakan tindakan teror politik terhadap kelompok yang tertindas, jadi perempuan yang menjadi korban yang ditempatkan pada posisi tertindas harus mendapatkan keadilan.

Jadi, jika tidak bisa melakukan pendampingan untuk Agni dan para korban perempuan lainnya, tak bisa turun ke jalan memberikan dukungan, kita bisa berikan dukungan pada Agni, membuat petisi penuntasan kasus, dukungan dana dan bentuk lainnya. Dukungan ini bisa dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaku dan untuk bersolidaritas pada korban.


Referensi: http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/
Dictionary of Feminist Theori, Maggie Humm, Fajar Pustaka Baru, 2002

“Pagi ini musim muram kembali datang.”


Luviana – www.konde.co

Begitu pesan dari Gadis dalam pesan pendeknya. Ia adalah teman perempuan kami.
Ia tak bisa bangun lebih cepat. Matanya sembab dan berkabut, setelah laki-laki itu pergi dari sini semalam.

“Laki-laki yang tak peduli pada musim muram,” katanya.

“ Apa yang dilakukan laki-laki itu sekarang?,” tanyaku.

“Pasti saat ini, dia sedang merokok di sepanjang trotoar jalan, dengan musik di mobil kencangnya, dan gadget yang selalu menemaninya.”

Laki-laki ini tak pernah peduli pada musim muram. Ia akan bergegas pergi, tak sejengkalpun ia tengok si gadis musim muram teman kami. Karena ia harus terus melanjutkan hidupnya, itu katanya. Yang jelas ia tak mau bersentuhan dengan musim muram.

Musim ini memang muram. Banyak kabut menghalangi jalan. Di kegelapan, semua terkadang merepotkan. Gadis di tepi jendela itu selalu menangis ketika musim muram datang. Ia ingat laki-laki ini dulu sering mengkhianatinya, ia ingat petaka asmara yang dulu pernah menimpanya. Ia ingat bagaimana laki-laki ini telah melacurkan janjinya.

Namun laki-laki ini selalu datang lagi. Memohon maaf.

Namun tetap tak pernah ada perubahan.

Si gadis, selalu sedih dan menyebut ini sebagai musim muram. Laki-laki itu tak pernah mau mendengarkan ceritanya. Ia bosan dengan musim muram, ia selalu melacurkan janjinya di musim muram. Ia selalu ingin pergi, mencari musim yang baru, yang bukan musim muram. Ia terus bergegas pergi padahal si gadis selalu menunggunya di pinggir jendela. Tak ada cerita itu, tak ada yang mau mendengarkan cerita musim muram.

“Apa yang bisa kau lakukan di musim muram?,” Tanyaku pada Gadis.

Jendela masih terus berkabut, tak ada lalu lalang orang. Tukang roti hanya mau lewat sesekali di jalanan muram, hanya di siang hari ketika matahari sudah makin tinggi. Si tukang air, hanya dua kali melewati jalan ini, karena ia harus menampung air di musim muram.

Si Gadis hanya bisa menenangkan pikirannya.

Jendelanya kini ia tutup, ia tak lagi berharap, pada laki-laki yang meninggalkannya ketika musim muram.

Jalanan kota kini memang sedang sunyi, tak banyak orang yang singgah. Hanya sesekali orang yang keluar masuk toko makanan.

Laki-laki itu kemudian turun dari mobilnya, masuk ke sebuah kedai kopi. Tangannya masih menyulut rokok. Minuman di gelas ada di tangan kanannya. Ia masuk dan merasakan kegembiraan itu. kegembiraan yang tentu berbeda dengan musim muram.

Kota ini makin senyap. Hanya ada sesekali lolongan anjing, laki-laki itu masih menghisap rokoknya dalam-dalam.

Dan si Gadis, menutup jendelanya.

“Kabut tak akan selalu begini, selalu ada jalan keluar dari musim muram. Jika Tuhan tak membukakan pintu, ia akan membukakan jendela,” ujar Gadis.

Bagaimana dengan laki-laki yang menolak musim muram? Apa peduliku, tanya Gadis setelah itu. Akan ada laki-laki lain yang datang ketika musim lain datang.

Si Gadis lalu memasang lampu, di dalam cahaya itu ia melihat masih ada harapan baru.


(Gadis, adalah salah satu kawan perempuan kami. Ia merupakan salah korban dari komitmen atau relasi dalam pacaran. Pacarnya bisa datang, atau pergi begitu saja. Dulu, Gadis selalu berharap laki-laki ini bisa berubah. Namun ternyata sia-sia. Kini hidupnya sudah jauh lebih baik, ia bisa melepas traumanya secara perlahan).


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20181029 76408 ukgns3.jpg?ixlib=rb 1.1

Hanya sedikit media yang menyediakan layanan penyembuhan trauma bagi jurnalisnya.
Shutterstock



Doug Specht, University of Westminster

Ruang redaksi seluruh di Inggris mendapati sumber daya mereka semakin berkurang. Kurangnya jumlah jurnalis dan anggaran terbatas berarti banyak editor sekarang mengandalkan staf mereka untuk menggunakan lebih banyak informasi dari sumber digital–seperti media sosial.


Tapi karena lebih banyak pekerjaan jurnalisme bergantung pada–atau setidaknya menggabungkan–konten yang berpotensi kekerasan atau berbahaya yang dihasilkan pengguna, risiko gangguan stres pascatrauma (PTSD) di kalangan jurnalis telah meningkat. Hal ini dapat menyebabkan karier yang singkat, tidak menyenangkan dan, dalam kasus yang parah, risiko kesehatan mental jangka panjang


PTSD lebih sering dikaitkan dengan situasi pertempuran atau peliputan perang, tapi siapa pun dapat menjadi stres pascatrauma setelah terlibat, atau menyaksikan peristiwa traumatis. Bahkan hal ini dapat terjadi ketika peristiwa traumatis disaksikan melalui media sosial.


Penelitian terbaru menunjukkan bahwa baik universitas di Inggris, maupun di ruang redaksi, tidak cukup mempersiapkan siswa atau staf mereka untuk potensi risiko ini. Mereka juga tidak memberitahu bagaimana cara mencari dukungan ketika dihadapkan dengan gejala PTSD. Penelitian yang meneliti 63 mata kuliah terkait jurnalisme dari 61 universitas di Inggris menemukan bahwa banyak program tidak mengajarkan siswa tentang risiko PTSD dalam pekerjaan ini.


Organisasi nirlaba di Inggris yang bergerak di kesehatan mental Mind, sebelumnya telah mencatat bahwa newsroom adalah tempat kerja yang semakin bergerak dengan tingkat stres yang tinggi karena pengurangan staf, tenggat waktu yang ketat, jam kerja yang panjang, dan pola pergantian pekerja yang tidak menentu. Lembaga amal ini melaporkan bahwa bekerja sendirian dan kurangnya relasi dengan rekan kerja paling sering menjadi penyebab stres. Tapi ada penelitian bahwa konten kekerasan yang diproduksi pengguna sosial media–seperti video–juga menimbulkan risiko tambahan bagi jurnalis.


Efek dari bekerja dengan materi yang mengganggu ini, bisa sama seperti pengalaman langsung dalam perang atau meliput tentang krisis kemanusiaan. Jenni Regan, dari Mind, menjelaskan:


Terdapat reporter peliput pengadilan dan kriminalitas bertugas meliput kejahatan yang mengerikan atau para produser di ruang berita harus melihat selama berjam-jam rekaman yang mengganggu yang melaporkan tanda-tanda trauma sekunder.


Banyak organisasi media sekarang memiliki sistem untuk mendukung mereka yang kembali dari situasi zona perang, tapi masih ada orang yang mungkin mengalami trauma ini dengan sedikit atau tanpa dukungan.


Meskipun penelitian menemukan bahwa banyak dosen jurnalistik ingin lebih fokus mengajarkan risiko psikologis yang menimpa pada jurnalis, sejumlah faktor kelembagaan menyulitkan hal ini. Kurangnya pelatihan dan waktu, serta kekhawatiran atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan sumber daya yang tidak mencukupi disebutkan sebagai alasan mengapa risiko ini tidak tertangani saat ini. Hal ini menyebabkan kurang dari 1% dari program mata kuliah di Inggris menyertakan informasi tentang trauma atau PTSD.


Hasil studi mengungkapkan kekhawatiran atas persiapan mahasiswa untuk pekerjaan semacam ini dan juga mencatat bahwa sebagian besar jurnalis tidak diberikan pelatihan atau dukungan kerja yang memadai. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa universitas sering percaya bahwa para siswa akan menerima pelatihan yang memadai di tempat kerja, sementara para atasan berharap para lulusan telah mempelajari topik-topik soal trauma.


Konten grafis


Sudah jelas bahwa kesadaran yang lebih besar dari potensi risiko bekerja dengan konten online berbahaya diperlukan baik di universitas maupun di ruang redaksi. Dan staf redaksi dan mahasiswa jurnalistik harus lebih sadar akan implikasi yang lebih luas dari melihat konten grafis sebagai bagian dari pekerjaan mereka.


Penyediaan kesehatan mental juga harus tersedia bagi jurnalis, dan pelatihan harus disediakan bagi mereka yang bekerja dari jarak jauh - seperti halnya bagi koresponden perang.





Para jurnalis menghadapi trauma psikologi dari proses produksi berita bahkan ketika mereka berjarak dari adegan insiden kekerasan.
shutterstock



Risiko dan tuntutan ditempati jurnalis harus menjadi bagian inti dari pelatihan. Dan organisasi kantor berita juga harus menyediakan dukungan yang memadai untuk para staf sebelum, selama, dan setelah bekerja dengan jenis konten ini. Organisasi amal Mind menyarankan organisasi media dapat menawarkan sistem pertemanan bagi para jurnalis untuk berbagi pengalaman mereka. Hal ini akan membantu mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan jujur di sekitar kesehatan mental mereka.


Ketika sumber daya menjadi diperluas di universitas dan ruang redaksi, sangat penting bahwa kesehatan mental jurnalis tidak diabaikan. Sebaliknya, pelatihan tentang potensi risiko dari trauma yang seolah mengalami sendiri dari konten online harus tersedia di seluruh tahapan karir jurnalis dari universitas hingga ruang redaksi, dan seterusnya.





Baca juga:
Online trolls mustn't be allowed to intimidate journalists





Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Gracesillya FebrianiThe Conversation


Doug Specht, Senior Lecturer in Media and Communications, University of Westminster


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



File 20181105 83644 w5okey.jpg?ixlib=rb 1.1

Prestasi anak laki-laki dan perempuan sama dalam STEM di sekolah tapi mengapa kesenjangan gender di kemudian hari?
Shutterstock/LightField Studios



Rose O'Dea, UNSW dan Shinichi Nakagawa, UNSW

Ada stereotip yang kuat bahwa matematika dan sains bersifat maskulin.


Tapi penelitian kami terhadap nilai sekolah lebih dari 1,6 juta siswa menunjukkan prestasi anak perempuan dan laki-laki sama saja dalam mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).


Penelitian ini yang dipublikasikan di Nature Communications juga menunjukkan bahwa anak perempuan berprestasi lebih baik daripada anak laki-laki dalam mata pelajaran non-STEM.





Baca juga:
'Walking into a headwind' – what it feels like for women building science careers





Hasil penelitian kami memberikan bukti bahwa kesenjangan besar dalam representasi perempuan dalam karir STEM di kemudian hari bukan karena perbedaan dalam prestasi akademik.


Laki-laki vs perempuan


Satu penjelasan untuk ketimpangan gender dalam STEM adalah “hipotesis variabilitas”. Ini merupakan suatu gagasan bahwa kesenjangan gender jauh lebih besar di bagian ekor distribusi - di antara nilai yang tertinggi dan yang paling rendah - daripada di tengah.





Dua distribusi – merah dan biru – menunjukkan nilai rata-rata sama yang ditunjukkan oleh puncak kurva. Tapi variabilitas dari distribusi ini ditunjukkan oleh lebarnya masing-masing kurva, dengan garis horizontal merah dan biru menunjukkan jarak dari nilai-nilai untuk 95% dari setiap populasi. Distribusi biru lebih lebar, yang menghasilkan lebih banyak nilai menyimpang pada bagian atas dan bawah dari distribusi ini.
Rose O’Dea, Author provided



Kepintaran dan keunggulan telah lama dianggap sebagai domain laki-laki. Orang tua menganggap karunia untuk anak laki-laki lebih sering daripada anak perempuan. Anak-anak berpikir anak perempuan kurang mungkin dibandingkan anak laki-laki untuk menjadi “benar-benar pintar. Dan bidang-bidang yang menghargai "bakat”, seperti matematika dan filsafat, mempekerjakan lebih sedikit perempuan.


Variabilitas laki-laki lebih besar pertama kali diusulkan sebagai penjelasan untuk superioritas laki-laki pada era 1800, dan pemikiran tersebut tidak pernah hilang.


Pada 2005 hipotesis variabilitas kembali menjadi penting. Ekonom Amerika Lawrence Summers, dulu merupakan Rektor Universitas Harvard, mencatat variabilitas laki-laki lebih besar yang merupakan alasan utama mengapa ada lebih banyak laki-laki dalam posisi sains dan teknik. Ia mengatakan:


… dalam kasus khusus sains dan teknik, terdapat masalah mengenai kecerdasan intrinsik, dan khususnya variabilitas kecerdasan, dan pertimbangan tersebut diperkuat oleh adanya fakta mengenai faktor yang rendah dalam sosialisasi dan diskriminasi.


Penolakan terhadap komentar-komentar ini dengan cepat muncul: Summers dicerca dan kemudian meminta maaf.


Tapi apakah dia benar?


Apa yang dikatakan nilai


Salah satu dari kami (Shinichi Nakagawa) mengembangkan sebuah metode kuat untuk menguji perbedaan dalam variasi antar kelompok dalam meta-analisis.


Kami menerapkan metode ini untuk menguji variabilitas laki-laki yang lebih besar dalam kinerja akademik, menggunakan data dari banyak penelitian.


Kami mencari literatur ilmiah dan menemukan informasi tentang nilai dari 1,6 juta siswa, yang diberikan antara 1931 dan 2013, dari 268 sekolah atau ruang kelas yang berbeda. Kebanyakan data ini untuk siswa yang berbahasa Inggris dari seluruh dunia, dengan mayoritas yang berbasis di Amerika Utara.


Untuk setiap kelompok siswa, kami menghitung perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam skor rata-rata dan variabilitas.


Dalam mata pelajaran STEM, kami menemukan distribusi nilai untuk anak perempuan dan laki-laki sangat mirip. Kesenjangan gender terbesar adalah pada subjek non-STEM seperti bahasa Inggris, yang anak perempuan mendapatkan nilai rata-rata 7,8% lebih tinggi dan 13,8% lebih sedikit variabel dari anak laki-laki.





Hasil analisis kami tentang perbedaan gender dalam nilai rata-rata (hijau) dan variabilitas dalam nilai (ungu). Titik hijau di sebelah kanan garis vertikal putus-putus menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk anak perempuan, dan titik ungu ke kiri menunjukkan variabilitas yang lebih rendah di kelas untuk anak perempuan. Sumbu bagian bawah menunjukkan perbedaan persentase antara anak perempuan dan anak laki-lakiHasil analisis kami tentang perbedaan gender dalam nilai rata-rata (hijau) dan variabilitas dalam nilai (ungu). Titik hijau di sebelah kanan garis vertikal putus-putus menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk anak perempuan, dan titik ungu ke kiri menunjukkan variabilitas yang lebih rendah di kelas untuk anak perempuan. Sumbu bagian bawah menunjukkan perbedaan persentase antara anak perempuan dan anak laki-laki.
Rose O’Dea, Author provided



Kemudian kami menggunakan perkiraan tentang perbedaan gender untuk mensimulasikan distribusi nilai sekolah anak perempuan dan anak laki-laki, untuk mengeksplorasi apakah 7,6% lebih besar variabilitas laki-laki dalam STEM cukup untuk menjelaskan mengapa perempuan kurang terwakili dalam bidang ini dari tingkat universitas.


Siswa perempuan cukup berbakat


Hasil kami dari simulasi menunjukkan bahwa 10% teratas dari kelas STEM berisi jumlah anak perempuan dan laki-laki yang sama.


Mengingat bahwa berada di 20% teratas sudah cukup untuk masuk gelar sains di universitas berperingkat tinggi, kesenjangan gender dalam variabilitas tidak dapat secara langsung menjelaskan kesenjangan gender pada mahasiswa sarjana mereka memilih untuk mempelajari mata pelajaran matematika yang intensif.





Distribusi gender dari penamatan namapsiswa dan staf akademik di bidang STEM (tidak termasuk Ilmu Kedokteran dan Kesehatan). Source: Higher Education Research Data, 2014.
Science in Australia Gender Equity (SAGE)



Lawrence Summers tidak sepenuhnya salah, ada “perbedaan gender dalam variabilitas bakat”.


Memang benar bahwa di antara orang-orang berprestasi sangat tinggi, kita akan berharap untuk melihat lebih banyak laki-laki, berdasarkan variabilitas, laki-laki menghasilkan lebih banyak pada pekerjaan ekstrem dari distribusi prestasi. Tapi apakah karier dalam STEM terbatas pada orang-orang berprestasi yang sangat tinggi ini?


Kami tidak berpikir demikian. Para ilmuwan yang berhasil pada umumnya orang biasa, pekerja keras. Sayangnya keyakinan yang salah pada kemampuan super diperlukan untuk beberapa bidang STEM dapat membantu melanggengkan ketidaksetaraan gender.





Baca juga:
New study says the gender gap in science could take generations to fix





Perbedaan gender dalam kinerja akademik ada, tapi kita tidak boleh terlalu menekankan pentingnya mereka. Ada lebih dari cukup perempuan berbakat untuk menutup kesenjangan gender di STEM. Tapi para perempuan ini memiliki pilihan lain, karena mereka cenderung berbakat dalam mata pelajaran non-STEM juga.


Perempuan di STEM menghadapi rintangan yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka, seperti stereotip, pukulan balasan, diskriminasi, dan pelecehan. Sampai rintangan-rintangan ini dijatuhkan, kita tidak boleh menggunakan perbedaan kecil dalam variabilitas sebagai suatu alasan untuk perempuan yang kurang mewakili di bidang STEM.The Conversation


Rose O'Dea, PhD Candidate, Biology, UNSW dan Shinichi Nakagawa, Associate Professor of Evolutionary Biology, UNSW


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Jakarta, Konde.co- Koalisi global serikat pekerja yang terdiri dari sejumlah organisasi pembela hak pekerja dan HAM, diantaranya Asia Floor Wage Alliance (AFWA), CENTRAL Cambodia, Global Labor Justice, Sedane Labour Resource Centre (LIPS) Indonesia, dan Society for Labour and Development (SLD) India, akhir Mei 2018 lalu mempublikasikan 2 laporan penelitian penting tentang kekerasan berbasis gender yang terjadi pada tingkat pabrik di rantai pasokan garmen H&M dan GAP di Asia.

Koalisi ini mendesak H&M dan GAP untuk segera melakukan tindakan untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan yang dialami pekerja garmen perempuan setiap hari.

Penelitian terbaru ini mencatat terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, koersi, ancaman dan pembalasan dan pembatasan kemerdekaan secara rutin, termasuk di dalamnya adalah lembur paksa.

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan berbasis gender di rantai pasokan H&M dan GAP merupakan dampak langsung dari cara berbisnis para pemilik merek/ brand.

Laporan H&M dan GAP merupakan hasil investigasi kekerasan berbasis gender di pabrik-pabrik garmen pemasok H&M dan GAP yang dilakukan pada Januari 2018 hingga Mei 2018 di 9 pabrik di 5 negara di Asia yaitu di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Barat dan Jakarta Utara, Indonesia; Bangalore, Gurugram (Gurgaon), dan Tiruppur, India; dan Biyagama, Gampaha District and Vavuniya District, Northern Province, Sri Lanka.

Untuk mengkontekstualisasikan laporan ini terkait faktor-faktor risiko yang terdapat pada industri garmen, laporan ini meninjau kembali temuan-temuan penelitian Asia Floor Wage tahun 2016 yang mendokumentasikan pelanggaran hak di rantai pasokan H&M dan GAP; dan temuan-temuan pada pengadilan rakyat di lima negara yang diselenggarakan oleh Asia Floor Wage mengenai kondisi kerja di jaringan produksi garmen global di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Setelah inisiatif penting dari serikat-serikat pekerja ini, International Labour Organisation (ILO) kemudian memulai sidang untuk menetapkan standar internasional untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender.

Para pimpinan serikat pekerja dari seluruh dunia bersama dengan pemerintah dan bisnis bertemu untuk mendiskusikan sebuah kesempatan yang bersejarah untuk menetapkan standar global yang memastikan perlindungan perempuan di berbagai sektor.

Laporan ini bertujuan untuk memastikan pengalaman dan rekomendasi para pekerja perempuan yang dibayar murah dan sektor disuarakan agar menjadi masukan terbangunnya kerangka kerja yang kokoh untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat.

Berdasarkan analisis mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, laporan ini memberikan rekomendasi konkrit untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender dan pelecehan di tempat kerja.

Di India, pekerja perempuan di pabrik pemasok H&M di Bangalore, Karnataka, India melaporkan kekerasan fisik terkait dengan tekanan untuk mencapai target produksi. Seorang pekerja, Radhika, menjelaskan dirinya dilempar ke lantai dan dipukuli, termasuk pukulan pada dadanya:

Seorang pekerja perempuan di sebuah pabrik pemasok H&M di Srilanka menceritakan bagaimana dia mangalami aksi balas dendam karena menolak sentuhan fisik yang tidak diinginkannya dari operator mesin yang bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin jahit di ruang produksi:

Bila perempuan-perempuan memarahi para operator mesin karena menyentuh atau meraba mereka, mereka akan membalas. Kadang mereka memberikan mesin yang tidak bekerja dengan baik. Kemudian, mereka tidak akan datang untuk memperbaikinya hingga lama sekali. Setelah itu, supervisor akan memarahi pekerja karena tidak mencapai target.

Di pabrik pemasok GAP di Indonesia, kegagalan mencapai target produksi tidak hanya mengakibatkan kekerasan verbal tetapi juga intimidasi dan ancaman PHK. Seorang perempuan menceritakan teriakan dan makian harian dari supervisornya agar dia mencapai target produksi:
Jika kamu tidak mencapai target, semua pekerja di ruang produksi dapat mendengarkan teriakan:

“Dasar bodoh! Ga bisa kerja?”

“Kalau ga niat kerja, pulang saja sana!”

“Awas, kamu! Kontrak mu ga akan diperpanjang kalau ga bisa kerja.”

“Kamu ga perlu datang lagi besok kalau kamu ga bisa melakukan pekerjaan mu!”

Mereka juga melempar material. Mereka menendang kursi kita. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik karena bisa meninggalkan bekas yang dapat digunakan sebagai bukti di kepolisian, tetapi semuanya itu bikin stress.

Pekerja perempuan di pabrik pemasok GAP di Biyagama, Distrik Gampaha, Sri Lanka juga melaporkan bekerja hingga larut malam dan berisiko mengalami pelecehan dan perampokan dalam perjalan pulang. Seorang pekerja menceritakan: Supervisor meminta kita bekerja hingga malam hari tetapi kita tidak disediakan transportasi untuk pulang ke rumah. Orang-orang di pabrik memanfaatkan situasi ini. Kami dilecehkan para laki-laki yang menunggu di luar gerbang pabrik pada malam hari, terutama para perempuan muda. Seorang teman saya dirampok. Mereka mengambil semua perhiasan yang dia gunakan.

Anannya Bhattacharjee, Koordinator Internasional AFWA menjelaskan, “Riset dan pengalaman bertahun-tahun memberikan banyak bukti bahwa inisiatif tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela mengaburkan pola pelanggaran hak pekerja di sepanjang rantai pasokan global. Yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan-perusahaan audit bernilai jutaan dolar yang telah mengecewakan pekerja, pengusaha dan konsumen. Tanggung jawab perusahaan mensyaratkan para pemilik merek termasuk H&M dan GAP dan para pemasok untuk berunding dan menyepakati perjanjian bersama yang mengikat dan dipatuhi dengan serikat pekerja garmen di negara-negara produsen.”

“Pekerja perempuan dan organisasi pekerja mereka bersatu lintas batas menuntut kondisi kerja yang bebas dari kekerasan berbasis gender, mendapatkan upah layak, dan mempromosikan inisiatif dan kepemimpinan perempuan pada semua level,” ungkap Jennifer (JJ) Rosenbaum, Direktur Global Labor Justice Amerika Serikat.

Perusahaan multinasional memperluas model rantai pasokan mereka di banyak sektor. Tetapi, bukan hanya perusahaan saja yang menjadi global. Gerakan buruh, perempuan, migran dan lainnya membangun jaringan global menuntut adanya perubahan sistem yang mengandalkan upah murah dan kekerasan berbasis gender untuk mengantarkan fast-fashion ke AS dan Eropa dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja garmen perempuan dan keluarga mereka.

Tola Meun, Direktur Eksekutif CENTRAL, organisasi pekerja di Kamboja menerangkan bahwa kekerasan yang terdokumentasikan dalam laporan ini merupakan kenyataan sehari-hari, “kekerasan berbasis gender merupakan pengalaman harian bagi pekerja garmen perempuan yang dituntut untuk mencapai target produksi yang tidak masuk akal di rantai pasokan H&M dan GAP. Sebagian besar kasus-kasus ini tidak dilapokan karena mereka takut akan balas dendam di tempat kerja, seperti target produksinya dinaikkan semakin tinggi atau dipecat.”

Syarif Arifin, Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengungkapkan bahwa industri garmen bergantung pada upah murah dan pasar tenaga kerja fleksible untuk menggenjot produksi dan memaksimalkan keuntungan. Pekerja perempuan harus berkerja dengan jam kerja panjang untuk mencapai target produksi yang tidak masuk akal demi upah yang tidak mencukupi buat kebutuhan keluarga. “Sistem kerja kontrak membuat para pekerja garmen perempuan harus bekerja tanpa jaminan kepastian kerja, dan kadang mereka harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan. Relokasi produksi digunakan untuk mengancam pekerja agar tidak protes dan juga untuk memberangus serikat” tambah Syarif.

Temuan-temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerja perempuan memerlukan serikat pekerja yang kuat dan mandiri untuk merespon kekerasan berbasis gender dan ancaman dan balas dendam yang menghalangi banyak perempuan untuk berani tampil melaporkan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialaminya,” jelas Emaleia Yanti Siahaan, Sekretaris Jenderal GSBI.

“Pekerja perempuan menginginkan adanya standar internasional mengenai penghapusan kekerasan berbasis gender-dan kita juga menginginkan adanya standar utama yang melindungi dan menjamin pelaksanaan kebebasan berserikat dan perundingan bersama.”

Sebagai respon terhadap laporan ini, Komite Kepemimpinan Perempuan AFWA mendesak H&M dan GAP untuk segera mengambil tiga tindakan: yaitu secara terbuka menyatakan dukungan dan komitmen untuk berperan aktif menjalankan Konvensi dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan Berbasis Gender dan rekomendasi AFWA dan mitra-mitranya

Lalu menghadiri pertemuan-pertemuan regional Asia yang diselenggarakan oleh Komite Kepemimpinan Perempuan Asia Floor Wage tiga bulan lagi untuk mendiskusikan mengenai temuan-temuan di rantai pasokan dan langkah-langkah berikutnya. Lalu secara proaktif bekerja sama dengan Asia Floor Wage Alliance untuk melakukan proyek uji coba pembentukan komite perempuan di pabrik untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di pabrik-pabrik pemasok.

Global Labor Justice (GLJ) adalah organisasi jaringan yang bermarkas di Amerika Serikat yang mendukung kerjasama lintas negara antar pekerja dan organisasi migran untuk memperluas hak pekerja dan bentuk-bentuk baru perundingan bersama pada rantai pasokan global dan migrasi tenaga kerja internasional.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) dibentuk pada 2006 yang terdiri dari 76 organisasi, meliputi serikat pekerja industri gramen, NGO, kelompok konsumen dan lembaga penelitian dari 17 negara di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

CENTRAL (The Center for Alliance of Labor & Human Rights) adalah sebuah NGO di Kamboja. Organisasi ini melakukan kegiatan penguatan kepada pekerja di Kamboja untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah mengenai hak pekerja dan hak asasi manusia melalui bantuan hukum dan cara-cara lainnya yang tepat.

Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kajian perburuhan. LIPS bekerja untuk memperkuat gerakan buruh dengan mendokumentasikan pengetahuan melalui penelitian partisipatif dan mengembangkan metode pendidikan popular di kelompok pekerja dan serikat.

Society for Labour and Development (SLD) adalah organisasi pembela hak pekerja di Delhi. SLD mempromosikan pembangunan berkeadilan melalui advokasi kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja, dengan perhatian khusus pada hak perempuan dan migran dan kelompok terpinggirkan lainnya. SLD bekerja di wilayah ibukota, Haryana, Uttar, Pradesh, Bihar, and Jharkhand.


(Foto/ Ilustrasi: Shutterstock)

(Tulisan ini disadur dari www.buruh.co, atas kerjasama www.buruh.co dan www.konde.co)


“Kamu harus bisa masak, supaya suamimu betah di rumah.”

“Kamu harus bisa menjaga penampilan, agar suamimu tidak tergoda perempuan lain.”

“Kamu harus ini…kamu harus itu…untuk suamimu.”

“Kamu harus selalu di rumah, kalau sudah jadi istri, harus nurut dan selalu minta izin suami.”



*Ika Ariyani- www.Konde.co

Kalimat-kalimat ini sering sekali saya dengar, bahkan sudah ribuan dan mungkin jutaan kali. Dalam pertemuan, di tempat ngobrol dan di acara kumpul-kumpul dengan saudara di hari raya. Dari sinilah saya selalu berpikir bahwa seakan hidup seorang perempuan hanyalah untuk suaminya. Padahal setiap orang, siapapun dia, harus punya ruang privacy buat dirinya.

Indonesia adalah negara multikultural. Tiap daerah memiliki kebiasaan sendiri-sendiri dalam hal peran suami dan istri. Dari sekarang hingga kelak, kepercayaan ini selalu menjadi mitos yang justru memenjarakan para perempuan.

Daerah dengan garis keturunan dari pihak ayah misalnya, biasanya daerah ini mengutamakan kepentingan laki-laki. Anak perempuan dari kecil diberi tugas mengerjakan pekerjaan domestik, sementara anak laki-laki bebas bermain. Alasannya agar kelak, perempuan dapat menjadi istri yang baik. Kepercayaan ini sekaligus juga menyatakan bahwa dari kecil, perempuan sudah ditentukan nasibnya untuk bekerja di rumah.

Dari kecil pula anak perempuan ditanamkan untuk mencari laki-laki yang baik, sepadan, dan mapan sehingga bisa menjamin hidupnya. Perempuan juga digambarkan amat sangat membutuhkan laki-laki sebagai pelindung, pemberi kehidupan, dan tempat bergantung.Mitos ini kemudian menjadi besar karena menjadi norma yang tak tertulis dalam masyarakat. Semua orang lalu meyakini ini dan memilih ini menjadi pilihan-pilihan. Maka jika ada yang secara kritis mempertanyakan, ia akan dicap sebagai orang berbeda, aneh dan tidak menuruti norma.

Padahal jika ini meminggirkan para perempuan, maka norma-norma ini mestinya dibongkar, dikritisi dan ditafsir ulang.

Dari bekal penanaman pemikiran di atas, maka yang terjadi kemudian, perempuan memandang pernikahan sebagai hal yang sangat sakral bagi hidupnya. Pernikahan bagi perempuan sama artinya dengan menyerahkan seluruh kehidupannya di tangan suami. Bagaimana kehidupannya kelak setelah menikah, hanya suamilah yang boleh menentukan.

Contohnya, jika waktu berpacaran masing-masing bekerja di kota yang berbeda, maka setelah menikah istrilah harus mengalah pindah kerja ke kota suami, atau bahkan berhenti bekerja. Begitu pula dengan kebiasaan lain sebelum menikah, perempuan bisa hang out dengan teman, namun ini akan hilang setelah menikah demi memenuhi keinginan suami. Padahal suami bisa nongkrong setiap hari sampai pagi dengan teman-temannya.

Hidup perempuan menjadi berubah drastis harus mengikuti apa yang dimaui suami. Demikian juga mungkin terdapat perubahan pada penampilan yang disesuaikan agar tampak lebih dewasa, gaya bicara dan tertawa lebih ditahan dan diatur dan bahkan berhenti memposting foto pribadi atau selfie di media sosial demi menjaga wibawa suami.

Maka setelah menikah, tak heran jika istri kemudian mempertanyakan banyak hal, karena nyaris tak bisa kemana-mana, bahkan sekedar bersosialisasi.

Kenapa begini? Karena hidup istri hanyalah seputar suami. Sebaliknya para suami sering marah dengan pertanyaan-pertanyaan istri. Tapi untuk memberikan istrinya pemahaman bahwa laki-laki adalah makluk bebas dan istri bukan makluk bebas, suami juga tidak rela. Karena baginya istri adalah miliknya, properti, dan simbol harga dirinya. Tetap penting baginya untuk dapat mengontrol istri sebagai support systemnya.

Meskipun seorang istri memiliki karirnya sendiri, sudah tertanam dalam pikirannya bahwa ia wajib mengutamakan keluarga dan harus membagi waktu untuk mengurus rumah. Apakah seorang suami dituntut demikian?

Paling-paling suami hanya dihimbau untuk lebih banyak menyisihkan waktu bagi keluarga, itu saja bukan? Bukan menjadi sebuah kewajiban suami untuk mengurus rumah dan anak, hanya sekedar memohon kesadarannya saja. Tidak peduli pekerjaan istrinya lebih merepotkan dan menguras pikiran daripada dirinya, tetap seorang istrilah yang wajib mengurus rumahtangga. Begitulah pandangan umum yang jika tidak dilakukan akan mengundang pertanyaan dari orang lain.

Lalu jika suami adalah pusat segalanya, dimanakah eksistensi seorang istri? Haruskah segala potensi dan pilihan untuk menjadi diri sendiri itu harus dikorbankan demi suami? Wahai semuanya, ini hanya sekedar mitos, yang tumbuh menjadi kepercayaan dan norma di banyak daerah yang justru memenjarakan perempuan.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Ika Ariyani
, penulis, aktivis sosial dan kontributor www.Konde.co di Jawa Timur.

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- 29 Oktober 2018, untuk kesekian kalinya Indonesia kembali menerima kabar duka dari Arab Saudi. Tuti Tursilawati, buruh migran asal Majalengka, Jawa Barat telah dieksekusi mati pada setelah mendapat putusan in kracht dari pengadilan Arab Saudi tahun 2011.

Tuti dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap ayah majikannya bernama Suud Mulhaq Al-Utaibi serta tuduhan mencuri uang majikannya dan upaya melarikan diri.

Dalam sistem hukum Arab Saudi, pembunuhan berencana masuk dalam kategori hukuman mati terberat Hadd Ghillah yaitu perbuatan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Anis Hidayah dari Migrant Care yang melakukan pendampingan hukum pada kasus Tuti menyatakan bahwa sistem Hukum di Arab Saudi tidak memberikan ruang untuk pasal pembelaan diri. Padahal Tuti sedang dalam melakukan pembelaan dirinya ketika peristiwa ini terjadi.

“Ini menjadi sangat ironis karena Tuti selalu dalam kondisi tertekan, dia mengalami percobaan perkosaan dan ancaman kekerasan dari majikannya,” ujar Anis Hidayah dalam aksi bersama di Kedubes Arab Saudi pada Jumat, 2 November 2018 di Jakarta.

Usman Hamid, Direktur Amnesty Indonesia bahkan menyatakan bahwa ketika jenasah Tuti akan dimasukkan ke liang lihat, keluarga Tuti tidak diperbolehkan untuk melihat jenasah. Ini merupakan perbuatan keji yang sama sekali tidak memberikan ruang apapun untuk kemanusiaan.

Aksi yang dilakukan di Kedubes Arab Saudi di Jakarta merupakan aksi bersama yang dilakukan banyak serikat buruh dan lembaga hak asasi manusia. Aksi dilakukan untuk menolak hukuman mati pada Tuti dan pada seluruh buruh migran. Dengan eksekusinya Tuti menunjukkan posisi rentannya buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sama seperti eksekusi hukuman mati terhadap Buruh Migran Indonesia sebelumnya, kasus Tuti menambah deretan panjang eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi tanpa notifikasi resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Tuti mulai bekerja di Arab Saudi pada 2009. Solidaritas Perempuan menyebutkan bahwa menurut penjelasan keluarga, selama bekerja Tuti sering mendapat tindakan kekerasan dan ancaman perkosaan dari majikan.

Tuti juga belum mendapatkan gaji selama 6 bulan bekerja hingga terjadi peristiwa pilu tersebut. Tindakan pembunuhan yang dilakukan Tuti tidak lain sebuah upaya pembelaan diri seseorang yang putus asa serta akumulasi rasa kecewa dan marah akibat kekerasan terus menerus yang dilakukan majikan terhadap dirinya.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan, kasus yang dialami Tuti Tursilawati merupakan cermin dari buruknya kondisi kerja Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi dan lemahnya perlindungan yang dilakukan pemerintah. Padahal, penempatan Buruh Migran Indonesia ke Arab Saudi masih menduduki jumlah yang terbilang cukup signifikan terutama pada sektor domestik yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan.

Data Solidaritas Perempuan menunjukkan, sepanjang 2015-2017, jumlah Perempuan Buruh Migran yang mengalami masalah di Arab Saudi sebanyak 46 %. Bahkan pasca diberlakukannya kebijakan penghentian permanen penempatan Buruh Migran Indonesia sektor domestik ke negara Timur Tengah melalui Kepmenaker No. 260/2015, praktik penempatan unprosedural dengan berbagai modus masih terus saja berlangsung hingga banyak Perempuan Buruh Migran yang akhirnya terjebak dalam kasus perdagangan manusia.

Laporan Tindak Pidana Umum Bareskrim ada 1.164 tenaga kerja Indonesia (TKI) diberangkatkan ilegal ke beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya negara Arab Saudi, sejak 2015 hingga Maret 2018.

Ancaman hukuman mati juga pernah dialami oleh Sumartini Bt. Galisung asal Sumbawa dan Warnah Bt. Warta Niing asal Karawang yang didakwa melakukan sihir terhadap anak majikan tanpa satupun bukti atau saksi yang dapat menguatkan dakwaan. Meski upaya banding yang dilakukan pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan mereka dari hukuman mati, namun hukuman penjara selama 10 tahun tetap harus mereka jalani. Kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan sejak 2011 ini masih terus dipantau dan diupayakan agar keduanya segera mendapat rehabilitasi sebagai salah satu bentuk akses keadilan.

“Eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati bukan yang pertama terjadi dan pasti bukan pula yang terakhir. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan masih ada 13 WNI menanti hukuman mati di Arab Saudi dengan berbagai kasus seperti pembunuhan, zina, dan sihir,” ujar Puspa Dewy.

Menyikapi situasi ini, Puspa Dewy kembali mengingatkan bahwa sudah saatnya pemerintah serius dan mengambil tindakan diplomatik yang lebih tegas kepada Arab Saudi untuk mengakhiri pelanggaran demi pelanggaran terhadap hak asasi Buruh Migran Indonesia khususnya perempuan.

Pelanggaran ini tidak cukup direspon dengan hanya melayangkan nota protes saja lalu dianggap selesai kemudian kasus yang sama akan kembali terjadi. Terlebih saat ini, pemerintah sedang menjalankan rencana uji coba penempatan Buruh Migran Indonesia ke Arab Saudi melalui One Channel System di tengah proses penyusunan sejumlah peraturan pelaksana UU No. 18/2017 yang disahkan akhir tahun lalu.

Kejadian ini harus mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi tawar terhadap Arab Saudi maupun negara tujuan lainnya dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia dan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya.

Lebih jauh, sudah seharusnya pemerintah berhenti mengeluarkan kebijakan reaktif yang justru menimbulkan persoalan dan diskriminasi terhadap perempuan buruh migran seperti Kepmenaker 216/2015. Sebaliknya, pemerintah harus lebih memprioritaskan perombakan sistem perlindungan di dalam negeri melalui implementasi UU No. 18/2017 yang juga merupakan bagian dari implementasi UU No. 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Putus dari pacar. Teman saya yang seorang dosen baru saja mendengarkan curhat dari mahasiswinya. Nilai mahasiswinya menurun dan ia juga jarang aktif di kampus lagi. Ternyata, ia baru saja putus dari pacarnya.

Bagi banyak orang, putus atau berpisah merupakan saat-saat yang sulit. Bahkan pada beberapa orang, ini bisa menjadi masa tersulit dalam hidupnya. Karena dengan tiba-tiba orang yang selalu ada di dekat kita harus hilang, pergi dan tak kembali. Suasana yang dulu dilakukan bersama-sama, kini dilakukan sendirian.

Putus memang tak pernah mudah.

Apalagi jika putus dan harus berpisah karena kita menjadi korban kekerasan. Dilema yang terjadi, kehilangan hingga proses keberanian untuk melawan dan menolak kekerasan. Beberapa teman yang mengalami hal ini harus melakukan banyak hal, dari menemukan teman curhat, harus konseling ke psikolog dan melewati masa pahit dalam suasana yang berganti-ganti.

Putus atau berpisah memang membenamkan diri kita pada hal yang sangat tidak enak.

Dan putus, ternyata selalu membutuhkan perencanaan yang baik. Karena pertanyaan yang selalu mengintai ketika kita putus adalah:

1. Apa yang harus kita lakukan setelah ini?
2. Sampai kapan kita akan menuntaskan ini?
3. Bagaimana cara kita mengakhiri persoalan ini?
4. Lalu siapa saja orang yang bisa kita hubungi?
5. Ruang mana saja yang bisa kita masuki untuk mengakhiri persoalan ini?

Dalam situsnya, Help Nona sebuah organisasi yang berinisiatif bagi anak-anak muda perempuan Indonesia menuliskan soal putus ini. Astrid Wen MPsi, dari Help Nona menuliskan perencanaan yang harus perempuan lakukan ketika putus:

1. Yakinkan Diri Kita
Apakah Nona siap untuk berpisah dengan pasangan? Lebih lanjut, bagaimana Nona akan menyampaikan keputusan Nona ini padanya? Nona bisa menimbang hal baik dan buruk apa saja yang ada pada hubungan kalian. Ini akan mengingatkan Nona pada alasan awal mengapa Nona memutuskan untuk berpisah.

2. Sampaikan Pada Orang Terdekat

Biarkan orang terdekat tahu apa yang ada di benak Nona. Buat mereka paham bahwa Nona ingin berpisah dengan pasangan Nona. Sampaikan kebutuhan Nona untuk didukung oleh mereka, sehingga mereka juga bisa membantu bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Minta Ditemani
Jika Nona merasa penting untuk putus sambil bertatap muka, minta teman atau keluarga Nona untuk menemani. Mereka bisa memantau dari kejauhan sehingga Nona merasa aman. Apabila Nona merasa tidak aman untuk memutuskan langsung secara tatap muka, jangan mengabaikan perasaan tersebut, ya. Hindari memaksakan diri untuk bertemu langsung, apalagi di tempat sepi yang hanya berdua. Pertimbangkan kemungkinan putus lewat telepon atau lewat pesan.

Saya mencoba bertanya pada beberapa teman yang mengalami putus atau patah hati. Macam-macam yang mereka lakukan. Ada yang memilih untuk keluar kota dalam waktu yang lama, mencari suasana baru, kesibukan baru, saat inilah ia bisa menemukan banyak hal yang menyenangkan dan berbeda dari hidupnya.

Ada juga yang memilih untuk menulis, membuat film dan bermain musik, karena cara inilah yang dianggap paling ampuh. Dengan bermain musik dan menulis misalnya, mereka menjadi lebih produktif.

Namun ada juga yang memilih harus berada diantara banyak teman sehingga mereka mempunyai ruang untuk bercerita.

Dan jika kita sudah memutuskan sesuatu, penting untuk belajar agar kita selalu konsisten, misalnya: hindari bertemu atau berkomunikasi dengan pacar atau pasangan yang melakukan kekerasan. Karena ini merupakan cara yang ampuh agar kita cepat keluar dari persoalan. Inilah problem yang tak mudah, mengakhiri sesuatu yang sebenarnya sulit, lalu keluar dari semua ini.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
(Referensi: helpnona.com)

*Luviana - www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Memperjuangkan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia selama 20 tahun bukan hal yang mudah.

20 tahun ini ditandai dengan maraknya gerakan buruh perempuan dan petani perempuan. Namun ini juga ditandai dengan maraknya jumlah peraturan daerah yang diskriminati terhadap perempuan.

Hal lain, yaitu pengaturan terhadap tubuh dan keputusan perempuan yang makin marak, misalnya pemakaian baju yang diatur, perkawinan yang diatur dan pilihan-pilihan hidup perempuan yang diatur. Hidup perempuan menjadi tidak mudah dalam kondisi ini.

Sebelumnya, sejumlah peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah konflik bersenjata pada masa Pemerintahan Orde Baru, telah membuka kesadaran berbangsa bahwa segala bentuk ketidakadilan termasuk Kekerasan terhadap Perempuan harus dihentikan.
Kesadaran ini semakin menguat dan terkonsolidasi pada saat terungkapnya peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah perempuan etnis Tionghoa dalam Kerusuhan Mei 1998.

Tuntutan masyarakat agar negara bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang terjadi dalam Kerusuhan Mei 1998, adalah puncak konsolidasi kesadaran berbangsa untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Kala itu Presiden RI memutuskan untuk mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat agar Pemerintah proaktif terhadap penghentian segala bentuk kekerasan terhadap seluruh perempuan di Indonesia, bukan saja terhadap kasus kekerasan seksual pada Tragedi Mei 1998.

Sebagai putri sulung Reformasi, Komnas Perempuan memandang momentum 20 tahun Reformasi sekaligus 20 tahun kelahiran Komnas Perempuan, adalah tonggak penting untuk merefleksikan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Negara, masyarakat dan juga Lembaga HAM dalam memajukan, memenuhi dan melindungi HAM perempuan, khususnya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Refleksi ini akan melengkapi refleksi yang telah dilakukan Komnas Perempuan bersama gerakan perempuan pada bulan Mei 2018. Secara khusus refleksi ini memberikan perhatian pada perkembangan reformasi hukum dan kebijakan untuk pemenuhan HAM perempuan, pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu menyatakan hal ini dalam acara peringatan ulangtahun Komnas Perempuan pada Selasa, 31 Oktober 2018. Azriana menyatakan bahwa dalam 20 tahun perjalanan Reformasi, ada kemajuan yang dicapai dari sisi reformasi hukum dan kebijakan. Namun ada tantantang lain yang harus dihadapi.

Sejumlah kebijakan yang melindungi HAM Perempuan telah diterbitkan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pada level nasional, tercatat telah diterbitkan 20 kebijakan yang secara langsung berkontribusi pada upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan tersebut antara lain, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi/Korban, dan sejumlah regulasi lainnya terkait layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan serta pengarusutamaan gender. Situasi yang sama juga ditemukan di level daerah. Tidak kurang dari 349 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan telah diterbitkan di sejumlah daerah.

“Namun demikian, 20 tahun perjalanan reformasi juga membuka ruang terjadinya kekerasan atas nama agama, fundamentalisme, radikalisme dan populisme. Komnas Perempuan juga menemukan 421 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang tersebar dari tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan 421 kebijakan diskriminatif ini menjadi penghambat bagi upaya penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan Substantif yang dimandatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1984, belum dikenali secara utuh dan mendalam oleh para pengambil kebijakan,” kata Azriana.

Bagian lain dari upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang penting untuk direfleksikan pada momentum 20 tahun perjalanan Reformasi adalah, pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu temuan penting Komnas Perempuan terkait isu ini adalah, paska 10 tahun peristiwa kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, korban tetap membungkam dan tidak mau memberikan kesaksian di hadapan publik.

“Berdasarkan informasi dari Pendamping Korban, Komnas Perempuan mengidentifikasi 7 faktor yang menjadi alasan korban bungkam yaitu sikap negara yang dianggap melanggengkan impunitas pelaku dengan membiarkan kontroversi ada tidaknya kasus kekerasan seksual terkait Peristiwa Mei 1998 berlangsung di masyarakat, lalu substansi maupun praktik hukum di Indonesia diragukan akan memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual.”

Jaleswari Pramodhawardhani dari Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan dalam acara ini bahwa Komnas Perempuan dalam perjalanannya tetap berdiri tegak dengan banyaknya tantangan, Komnas Perempuan juga dinilai telah memberikan masukan yang baik bagi kebijakan-kebijakan negara.

Jaleswari mengungkapkan ada berbagai hal yang sudah berubah pada pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya pembangunan air bersih, dibangunnya pasar desa, infrastruktur, angka kematian ibu dna bayi yang menurun dan kemandirian ekonomi.

Untuk itulah kehadiran Komnas Perempuan dinilai efektif dalam memberikan masukan soal kebijakan bagi perempuan.

(Foto/Ilustrasi:Pixabay)


Poedjiati Tan dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apakah yang dimaksud dengan dunia kerja? Dunia kerja adalah ruang yang terdiri ruang produksi dan ruang reproduksi. Artinya, ruang itu ada di rumah, di jalan, di tempat kerja.

Namun selama ini yang diakui sebagai ruang kerja hanyalah ruang produksi dimana para pekerja bekerja di luar atau secara publik. Dan ruang reproduksi atau ruang di rumah dimana biasanya banyak perempuan yang bekerja secara domestik, melakukan kerja-kerja pengasuhan anak, membereskan rumah, tak pernah diakui sebagai ruang kerja.

Hal inilah yang membuat Internasional Labour Organisation (ILO) kemudian membuat kategori soal dunia kerja, yaitu ruang kerja dimana para buruh atau pekerja bekerja di rumah hingga ia pulang kembali ke rumah.

Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika dalam konferensi pers dan pernyataan gerakan bersama akhiri kekerasan di dunia kerja di LBH Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018 yang dilakukan oleh organisasi buruh dan masyarakat sipil hari ini, menyatakan bahwa sejatinya ruang lingkup dunia kerja itu mencakup dalam tempat kerja secara fisik dan psikis, termasuk ruang publik dan domestik di mana ruang-ruang itu adalah tempat kerja, di tempat-tempat di mana pekerja dibayar atau mengambil makan, perjalanan dari dan ke tempat kerja, selama perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan, di acara-acara atau aktivitas sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, dan selama training yang berhubungan dengan pekerjaan dan melalui komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Disanalah dimungkinkan ada banyak lagi persoalan seperti kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang dilakukan secara fisik dan psikis.

Pada waktu perekrutan misalnya, perempuan pekerja sering mendapatkan pelecehan hanya karena ia cantik atau karena ia kurang cantik. Hal ini banyak terjadi dalam perekrutan yang mensyaratkan wajah cantik dan menarik dalam lowongan pekerjaan.

Hal lain, pelecehan juga dilakukan ketika tubuh perempuan dianggap kurang tinggi dan bentuk badan yang kurang proporsional. Ada lagi syarat lain yaitu harus sehat jasmani dan rohani dimana para diffable sulit memenuhi kriteria ini.

Di tempat kerja, macam-macam kekerasan yang terjadi yaitu dari pelecehan hingga ancaman tidak diangkat sebagai pegawai tetap jika tidak mau diajak kencan. Jumisih dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) misalnya menyatakan bahwa banyak buruh di pabrik yang kemudian mendapatkan kata-kata kasar dari mandor di pabrik.

“Ini merupakan bentuk kekerasan psikis yang menimpa buruh, seperti buruh perempuan yang berambut cepak yang kemudian dilecehkan dengan pertanyaan, hei, jadi kamu bisa hamil tidak? Ini bentuk pelecehan psikis,” kata Jumisih.

Hal lainnya, bekerja lembur tak dibayar, tak diupah baik, sampai mendapatkan kekerasan dalam rumah seperti yang dialami para Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Dalam perjalanan pulang, pekerja perempuan yang pulang malam banyak mengalami ketidaknyamanan karena merasa ketakutan pulang malam, takut berada di angkutan umum, takut mendapatkan kekerasan, perkosaan dan label buruk ketika pulang malam.

Di rumah, para ibu yang bekerja masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menemani anak belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah. Padahal ketika semuanya bekerja di luar rumah, maka tanggungjawab di rumah ini adalah tanggungjawab laki-laki dan perempuan. Di luar ini, banyak pekerjaan ibu yang tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan.

Banyaknya kekerasan yang menimpa pekerja perempuan ini, maka International Labour Organisation (ILO) berencana membuat sebuah konvensi untuk melindungi semuapekerja. Konvensi ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, LGBT dan laki-laki di dunia kerja, agar mereka mempunyai hak yang sama.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti JALA PRT, Kalyanamitra, Perempuan Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik, SAPA Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), www.Konde.co, LBH Jakarta, KSBSI, KSPI, KSBI, serta organisasi masyarakat sipil lainnya melakukan advokasi terhadap kekerasan di dunia kerja.

Organisasi masyarakat sipil sudah bertemu dengan pemerintah untuk mengusulkan pembuatan konvensi mengakhiri pelecehan dan kekerasan di dunia kerja ini. Dalam konferensi di Genewa yang membahas konvensi ini di tahun 2018 lalu, Elly dari KSBSI menyatakan bahwa baru sedikit negara yang mendukung konvensi ini. Indonesia termasuk negara yang abstain menyatakan dukungan. Maka organisasi buruh dan masyarakat sipil harus bekerja keras agar konvensi ini menjadi konvensi yang disetujui negara-negara lain.

Lita Anggraini dari JALA PRT menyatakan bahwa negara sudah seharusnya memiliki tanggungjawab untuk mempromosikan situasi dunia kerja yang inklusif, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan, serta memfasilitasi adanya instrument pencegahan perilaku tersebut dalam berbagai elemen, sektor dan situasi.

“Namun, realita yang ditemukan secara global menunjukkan situasi yang jauh dari inklusifitas, terjadinya pelecehan dan kekerasan yang dipandang sebagai situasi normal. Menyikapi besarnya tindak diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, khususnya kekerasan berbasis gender, ILO menyerukan perlunya diambil langkah fundamental situasi tersebut, melalui peraturan universal. Pada Sesi ke-325 (Oktober 2015), ILO memutuskan untuk menyusun standar tentang perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di di dunia kerja. Konvensi ini sedang dan akan memasuki pembahasan final dalam 3 kali Sidang Perburuhan Internasional dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Sementara prosesnya sangat alot karena mendapat pertentangan khususnya dari kelompok pengusaha. Karenanya Negara dalam hal ini pemerintah, serikat pekerja/buruh dan semua warga Negara harus memperjuangkannya dan termasuk mendesak kelompok pengusaha untuk memberikan dukungan.”

Bahwa negara harus mengembangkan hukum, regulasi, dan kebijakan yang menjamin hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja perempuan dan sekaligus pekerja yang masuk termasuk dalam satu atau lebih kelompok yang secara tidak proporsional terpengaruh oleh kekerasan dan pelecehan, di antaranya: pekerja muda, buruh migran, pekerja dengan disabilitas, pekerja dari masyarakat adat dan kesukuan, pekerja minoritas dari latar belakang yang berbeda.

Konvensi ini tentu saja sangat mendasar dan mendesak untuk diadvokasi bersama antar secara terintegrasi, antar isu, segmen, baik dari level lokal, nasional hingga internasional dan berbagai pemangku kepetingngan. Karena akses pekerjaan, ha katas pekerjaan dan kesejahteraan dalam situasi kerja yang bebas dari diskiminasi, kekerasan dan pelecehan adalah hak semua umat manusia.


Mengapa Kita Membutuhkan Konvensi ILO tentang Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja?


1. Karena kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja merupakan ancaman terhadap martabat, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan semua orang. karena tidak hanya akan menimpa calon pekerja, pekerja, tetapi juga akan menimpa keluarganya, komunitasnya, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Karena kekerasan dan pelecehan juga mempengaruhi kualitas publik dan layanan pribadi, dan dapat mencegah warga Negara untuk mendapat akses kesempatan dan perlakuan yang sama terutama perempuan, disabilitas dan berbagai kelompok minoritas karena suku, ras, keyakinan, orientasi, ranah pekerjaan

3. Karena kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam dunia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti; kekerasan fisik, kekerasan seksual (termasuk perkosaan dan serangan seksual), kekerasan verbal, bullying, kekerasan psikologi dan intimidasi, pelecehan seksual, ancaman kekerasan, kekerasan ekonomi dan keuangan, dan memata-matai, selama ini masih dibiarkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam dunia kerja memberikan dampak negatif yang serius pada partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan produktifitas kerja.

4. Pentingnya inklusifitas, pendekatan yang terintegrasi, pendekatan responsif gender mengakhiri kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Termasuk memperhatikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi pekerjaan, produktivitas dan kesehatan dan keamanan. Oleh karenanya dunia kerja, lembaga dan pemerintahnya dapat membantu dengan tindakan nasional lainnya, untuk mengenali, mencegah, menanggapi, dan mengatasi terjadinya dan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

5. Pentingnya cakupan mengenai dunia kerja, sebagai situasi yang merupakan salah satu ruang yang rawan terjadinya kekerasan dan pelecehan karena ada relasi kuasa; tempat kerja secara fisik public hingga domestik, tempat dalam jangkauan waktu antara seperti saat dalam perjalanan dari dan ke tempat kerja, kegiatan di luar tempat kerja yang berhubungan dengan kerja, termasuk melalui wujud dalam sarana komunikasi.

6. Pentingnya cakupan yang disebut sebagai pekerja, mencakup orang-orang dalam pekerjaan jenis apapun, terlepas dari status kontrak, dan sektor ekonominya—formal maupun informal—termasuk: pekerja yang sedang training, magang, sukarelawan, pencari kerja, dan pekerja yang sudah terPHK atau yang ditangguhkan.

7. Memiliki sebuah Konvensi dan Rekomendasi tentang kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja, memberikan landasan hokum dan jaminan perlindungan bagi semua pihak baik itu pekerja, manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menghadapi masalah ini


8. Pentingnya peraturan dari pencegahan, penerapan hingga monitoring evalausi. Negara harus mengadopsi hukum-hukum dan peraturan nasional yang melarang segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, dan khususnya segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk harus mengembangkan hukum, regulasi, dan kebijakan yang menjamin hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi bagi seluruh pekerja


File 20180125 107943 v0sk1f.jpg?ixlib=rb 1.1

Jejak digital bisa jadi beban tetapi bisa juga malah menjadi aset masa depan anak.
Shutterstock



Rachel Buchanan, University of Newcastle

Ketimbang hanya mengajarkan anak-anak mengenai keamanan internet dan mengurangi jejak digital mereka, kita harusnya juga mendorong mereka untuk mengelola jejak digital positif yang akan menjadi aset bagi mereka di masa depan.


Anak-anak zaman sekarang adalah pengguna internet yang produktif. Orang-orang semakin mencemaskan dampak jejak digital di masa depan yang sedang mereka buat sekarang. Sementara banyak diskusi soal ini fokus pada menjaga anak-anak tetap aman, hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana anak-anak mengelola jejak digital mereka.


Meski jejak digital dianggap sebagai beban, bila dikelola dengan baik, bisa menjadi aset. Jejak digital bisa menunjukkan identitas, keterampilan, dan minat. Ini penting dalam era di mana perusahaan “meng-google” pelamar untuk memeriksa identitas mereka dan memverifikasi kesesuaian data mereka. Dalam konteks ini, tidak memiliki jejak digital bisa sama tidak menguntungkannya dengan jejak digital yang dikelola dengan buruk.


Proyek “Best Footprint Forward” menyelidiki apa yang anak-anak ketahui soal jejak digital. Dibuat grup fokus yang terdiri dari 33 anak berusia 10-12 tahun dari tiga sekolah di daerah NSW. Analisis pada grup fokus mengungkapkan, anak-anak memiliki strategi untuk tetap aman dalam jaringan, tapi mereka memerlukan pedoman lebih jauh tentang bagaimana membangun jejak digital yang positif.


Apa yang anak-anak ketahui dan lakukan soal jejak digital


Proyek ini menemukan, meski anak-anak menggunakan internet untuk berbagai tujuan (misalnya mengerjakan PR, bermain, menonton video), aktivitas daring yang paling populer adalah berkomunikasi dengan teman.





Sebagian besar anak di grup fokus menggunakan Instagram untuk mengobrol dengan satu sama lain.
Shutterstock



Anak-anak tahu bahwa jejak digital itu:


  • apa yang kamu taruh di jaringan akan tetap berada di sana

  • orang bisa menemukanmu bila kamu meninggalkan informasi yang mengidentifikasi, seperti alamat atau nama lengkap

  • bos akan memeriksa media sosialmu.


Mereka membicarakan soal keamanan kata sandi, jangan menempatkan detail pribadi daring (seperti nama, alamat dan tanggal lahir mereka), memblok orang yang mengganggu mereka, mendapatkan saran dari orang tua, tidak mengklik sesuatu yang bodoh, tidak mengunggah foto wajah mereka. Mereka menunjukkan kesadaran akan kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka.


Implikasi dari kesadaran jejak digital membuat mereka mencoba meminimalkannya, mencoba tidak terlihat daring. Mereka utamanya berkomunikasi dengan satu sama lain melalui Instagram, menggunakannya sebagai layanan pesan. Semuanya kecuali satu anak, mengatur akun mereka privat, dan mengunggah foto yang sangat sedikit. Mereka menggunakannya hanya untuk berbicara.


Sementara anak-anak dalam studi memiliki tingkat kesadaran jejak digital yang tinggi, mereka hanya menyadarinya sebagai liabilitas. Respons mereka tidak meliputi diskusi apa pun tentang manfaat yang ditawarkan oleh jejak digital. Penggunaan ulang mereka pada Instagram sebagai layanan pesan menunjukkan pendekatan yang cerdas dan pragmatis terhadap masalah ini, seperti yang dikatakan oleh seorang anak perempuan dalam studi, “internet selalu menyimpannya”.


Bagaimana cara mengajarkan soal jejak digital yang positif


Anak-anak bisa diajarkan untuk mengkurasi kehadiran daring mereka. Mereka bisa diajarkan secara eksplisit bahwa tidak semua yang mereka lakukan daring perlu disembunyikan. Kurasi adalah soal mengetahui apa yang perlu ditampilkan di publik, dan apa yang harus tetap pribadi.


Sementara ini sudah banyak yang tahu tindakan yang tepat adalah menyimpan percakapan dengan teman dari publik. Tetapi anak-anak juga harus diajarkan bahwa artefak digital yang menunjukkan minat, pencapaian, dan keterampilan mereka bisa bersifat publik dan bisa dikenali. Proyek sekolah, penghargaan, potongan tulisan, dan karya seni digital adalah contoh hal yang baik untuk ditampilkan.





Menempatkan proyek sekolah daring bisa menambah jejak digital positif untuk anak-anak.
Shutterstock



Mengajari anak-anak untuk mengkurasi pencapaian mereka, keterampilan dan beberapa aspek dari identitas digital mereka akan membantu mereka bersiap untuk kebebasan daring yang lebih luas, yang akan datang bersamaan dengan sekolah menengah.


Kapan edukasi jejak digital positif sebaiknya dimulai?


Ada empat alasan mengapa dua tahun terakhir sekolah dasar akan menjadi waktu yang ideal untuk mulai mengajari anak tentang jejak digital positif:


  1. mereka kekurangan informasi mengenai hal ini dan tidak sadar bahwa jejak digital bisa menjadi aset positif untuk masa depan mereka.

  2. anak-anak di usia ini sedang bertransisi dari yang tadinya dominan main game dan menonton video ke penggunaan internet dan media sosial yang lebih kreatif dan menghasilkan karya.

  3. gaya pengasuhan yang berbeda berarti tidak semua anak akan mendapatkan informasi ini di rumah.

  4. kekuatan dari [pesan keamanan siber] yang mereka dapatkan dari sekolah menunjukkan bahwa pengetahuan ini bisa dibangun sehingga anak-anak diberikan pilihan tentang aktivitas daring mana yang sebaiknya tetap tidak terlihat, dan mana yang akan menguntungkan bila ditampilkan.


Ketika ditanya apa yang ingin kamu ketahui tentang internet, seorang anak perempuan di studi ini bertanya:


Bagaimana internet bisa mengubah masa depan kamu?


Ini tepat kena ke jantung masalah. Jejak digital bisa menjadi aset atau beban untuk anak-anak. Membangun pengetahuan dengan memberi mereka pedoman untuk mengkurasi kehadiran daring yang positif bisa sangat membantu mereka membentuk masa depan mereka sendiri.The Conversation


Rachel Buchanan, Senior Lecturer in Education, University of Newcastle


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


File 20180918 146148 9s8jah.jpg?ixlib=rb 1.1

Gambar dari sebuah pernikahan di Cambridge, Kanada.
Anne Edgar/Unsplash, CC BY-SA



Yue Qian, University of British Columbia

Bagi kebanyakan orang punya pasangan yang setia dan hubungan keluarga yang baik itu sangat penting. Tak terhitung banyaknya novel, cerita dongeng, dan juga film yang telah mengangkat cerita romantis sehingga membuat kita jatuh cinta dengan kisah asmara.


Namun, para sosiolog merupakan golongan yang kurang romantis. Dalam hal jatuh cinta, bukan cuma takdir atau kebetulan yang indah yang menyatukan pasangan, faktor-faktor sosial juga penting.


Bagaimana mungkin? Penelitian saya menggambarkan bagaimana sikap kita terhadap sang kekasih dipengaruhi norma sosial.


Meskipun beberapa dari kita masih terlalu muda untuk mengingat hal ini, namun sekitar tiga dekade yang lalu, prospek perempuan berpendidikan tinggi untuk dapat menikah menjadi tajuk utama dan bahkan menjadi bahasan utama majalah Newsweek pada 1986.


Banyak perempuan dibuat cemas karena pesan-pesan media tersebut. Seperti yang diceritakan dalam film komedi romantis berjudul “Sleepless in Seattle” yang salah seorang tokohnya bilang: “Lebih memungkinkan untuk dibunuh oleh teroris dibandingkan menemukan seorang suami setelah berumur 40 tahun.”










Kesimpulan umum saat itu adalah bahwa perempuan berusia di atas 40 tahun yang telah mencapai tingkat profesi (dan pendidikan) yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menikah.


Apa benar? Apakah perempuan yang menghabiskan bertahun-tahun bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik mengorbankan kesempatan mereka untuk menikah?


Sebenarnya, tidak. Penelitian secara konsiten menemukan bahwa perempuan Amerika yang bergelar setidaknya sarjana S1 punya kemungkinan lebih besar untuk menikah dan dan mempertahankan pernikahan mereka dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan lebih rendah.


Bahkan, hanya beberapa tahun setelah cerita Newsweek tersebut, sosiolog keluarga Andrew Cherlin membantah pesan-pesan yang keliru mengenai prospek menikah perempuan karir.


Kesenjangan pendidikan suami-istri


Di Amerika Serikat, sebelum tahun 1980-an, perempuan tertinggal dibelakang laki-laki dalam menyelesaikan pendidikan tinggi, namun pada 2013, perempuan memperoleh kurang lebih 60% gelar sarjana dan gelar master dan setengah dari semua gelar doktor.


Penelitian saya mengambil data dari sensus AS tahun 1980 dan survei komunitas Amerika 2008-2012 untuk meneliti pasangan suami istri, dan mengamati pendidikan dan tingkat pendapatan pasangan yang baru menikah. Saya menemukan di antara tahun 1980 dan 2008-2012, kemungkinan perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari mereka meningkat.





Pada 2013, perempuan di AS meraih 60% gelar sarjana S1.
Andre Hunter/Unsplash



Jumlah pasangan yang suaminya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari sang istri menurun hampir 10% dari 24% pada 1980 menjadi 15% di tahun 2008-2012 (lihat garis biru di diagram). Pada periode yang sama, pasangan yang istrinya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari sang suami meningkat dari 22% menjadi 29% (garis merah).


Jadi, selama 2008-2012 di AS, lebih besar kemungkinan perempuan menjadi pasangan yang memiliki edukasi yang lebih tinggi dalam pernikahan dibandingkan laki-laki.


Karena sejak dulu laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah dan menjadi “kepala” keluarga, saya ingin tahu apakah hal terkait pendidikan pasangan ini mengubah peran mereka?




Apakah pendidikan memberi lebih banyak kuasa dalam perkawinan?


Bersatunya perempuan berpendidikan lebih tinggi dengan laki-laki dengan pendidikan lebih rendah dalam sebuah pernikahan tidak berarti sang istri memiliki kekuasaan yang lebih dalam pernikahan.


Secara umum, perempuan masih menikahi laki-laki yang berpenghasilan lebih besar darinya. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat bahwa perempuan mendapat penghasilan lebih rendah daripada laki-laki dan status pencari nafkah pada suami tetap ada.





Perempuan cenderung menikahi laki-laki yang pendapatannya melebihi pendapatan mereka.
Sebastian Pichler/Unsplash



Penelitian saya menemukan bahwa kecenderungan perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki penghasilan di atas mereka itu lebih besar dibandingkan kecenderungan perempuan menikah dengan pria yang memiliki pendidikan lebih rendah. Dengan kata lain, pria dan wanita masih sering bersatu dalam pernikahan ketika status ekonomi perempuan tidak melebihi laki-laki.


Meskipun laki-laki lebih memprioritaskan prospek keuangan dari calon pasangan hidup dari waktu ke waktu, mereka mungkin menilai status wanita hanya sampai pada titik di mana status pasangan mereka melebihi status mereka sendiri. Dalam hal ini, pria mungkin ragu untuk menikahi wanita yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dari mereka.


Sementara itu, karena kesetaraan pendapatan telah meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir, wanita mungkin akan rugi lebih banyak apabila mereka menikah dengan pasangan yang kemampuan ekonominya lebih rendah.


‘Perempuan sisa-sisa’ di Cina


Jadi, di AS, laki-laki dan perempuan berpendidikan tinggi lebih cenderung untuk menikah dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Sebaliknya, di China, perempuan yang berpendidikan tinggi (tapi bukan laki-laki yang berpendidikan tinggi) mungkin akan kesulitan mencari pasangan hidup.


Para perempuan di Cina telah melampaui para laki-laki dalam jumlah perkuliahan. Penelitian saya sebelumnya mengenai Cina urban kontemporer menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan wanita, maka kemungkinan mereka menemukan pasangan hidup semakin menurun, sebaliknya kemungkinan ini meningkat bagi pria.


Media dan publik di Cina menggunakan istilah yang derogatif, “perempuan sisa” untuk mendeskripsikan para perempuan urban yang berpendidikan tinggi ini. Di Cina, prospek rendah untuk menikah bagi perempuan berpendidikan tinggi berkaitan erat dengan peran yang seharusnya dimainkan suami istri dalam keluarga.





Dengan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan di Cina, kemungkinan mereka menemukan pasangan hidup menurun. Photo: Shandong Middle Rd, Shanghai.
Yiran Ding/Unsplash



Peran pencari nafkah pada suami dan peran ibu rumah tangga pada istri masih sangat kuat di keluarga-keluarga di Cina. Dalam konteks ini, wanita yang berorientasi pada karir dianggap “egois,” “tidak feminin” dan “tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga,” sedangkan kegagalan suami untuk memenuhi perannya sebagai pemberi nafkah sering kali menjadi sumber utama konflik dalam pernikahan.


Berbeda dengan AS, di mana laki-laki sekarang cenderung menikahi perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dari mereka, praktik tradisional di mana laki-laki menikahi perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah dari mereka bertahan di Cina.


Meskipun baik Cina dan AS mengalami berbaliknya kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, perbedaan antara AS dan China dalam pola pernikahan mengisyaratkan bahwa faktor struktural, seperti norma gender di masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk prospek pernikahan seseorang.


Laki-laki menikahi perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah dari mereka merupakan sebuah norma sosial yang diterima secara luas. Norma ini bekerja dengan baik di masa lalu saat pendidikan perguruan tinggi masih jarang dan laki-laki umumnya lebih berpendidikan daripada perempuan. Di AS, evolusi budaya dalam preferensi pasangan sesuai dengan perubahan dalam tingkat pendidikan pria dan wanita.


Namun di Cina urban, tidak demikian. Perubahan menuju peran gender yang lebih setara tidak berjalan bersama-sama dengan perubahan sosial yang pesat. Jenis pernikahan tipe laki-laki pencari nafkah-perempuan ibu rumah tangga memberi sedikit keuntungan bagi perempuan Cina yang berpendidikan tinggi. Malah mereka justru mungkin menunda atau bahkan tidak menikah.


Berbaliknya kesenjangan gender dalam pendidikan terjadi hampir secara global, maka ada baiknya mendapatkan informasi lebih agar kita dapat memahami bagaimana meningkatnya pendidikan perempuan berdampak pada pernikahan dan kehidupan berkeluarga.


Dalam hal pernikahan, bukan hanya takdir dan cinta yang menyatukan pasangan–faktor-faktor sosial seperti pendidikan dan aturan-aturan gender yang berlaku juga memainkan peran penting.The Conversation


Yue Qian, Assistant Professor of Sociology, University of British Columbia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.