*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Apakah di kantor tempat anda bekerja sudah menyediakan ruang laktasi? Sesungguhnya ruang laktasi merupakan hak bagi pekerja yang sedang menyusui untuk mendapatkannya, dan kantor tempat kita bekerja mempunyai kewajiban untuk menyediakannya.

Bisa anda bayangkan jika tidak ada ruang laktasi, dimanakah perempuan akan menyusui bayinya atau memerah ASI? Kebanyakan perempuan yang ditempatnya bekerja tidak menyediakan ruang laktasi, mereka harus menyusui atau memerah Air Susu Ibu (ASI) di toilet atau di gudang. Padahal ruang laktasi seharusnya higyenis dan menyediakan kulkas untuk menyimpan ASI yang telah diperah.

Tidak hanya itu, ketiadaan ruang laktasi kemudian juga akan mempengaruhi produktifitas ibu yang sedang bekerja karena banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk memerah ASI.

Peraturan Menteri Kesehatan/ Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 sebelumnya telah menyebutkan tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Di dalamnya juga telah mengatur dukungan program ASI ekslusif di tempat kerja dan tempat sarana umum. Dukungan tersebut harus disediakan yaitu penyediaan fasilitas menyusui dan memerah ASI, pemberian kesempatan kepada Ibu yang bekerja untuk memberikan ASI, pembuatan peraturan internal yang mendukung program pemberian ASI ekslusif dan penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI. Maka di setiap kantor, ruang laktasi harus disediakan.

Karena bagaimanapun juga ASI ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, ungkap Faradhiba Tenrilemba, Sekjen Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI).

“Setiap Ibu mau menyusui karena didorong oleh naluri dan kodrat. Keberhasilan Ibu dalam memberikan ASI tergantung dorongan dari orang-orang terdekat. Ibu perlu dukungan dari pemerintah, lingkungan tempat kerja, tenaga dan fasilitas kesehatan, dan keluarga khususnya suami”, ungkap Faradhiba Tenrilemba.

Hal itu merupakan rangkuman dari hasil diskusi “Kerja Sehat Pekerja Perempuan lewat Ruang Laktasi Layak” yang diadakan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dalam rangkaian acara Work Balance Festival di Jakarta, Sabtu 27 Januari 2018.

Ketua Serikat Pekerja Bisnis Indonesia, Ratna Ariyanti menyatakan bahwa saat ini belum banyak perusahaan media yang memiliki ruang laktasi bagi pekerjanya. Padahal mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk memerah ASI. Menurutnya pembuatan fasilitas ruang laktasi tidaklah mustahil, hal tersebut dapat terwujud apabila ada kepedulian bersama dan pemahaman mengenai perspektif gender.

Untuk perempuan wartawan, banyak wartawan yang berstatus sebagai reporter kemudian kesulitan dalam menyusui, karena liputan yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kadang ketika harus memerah ASI, tidak ada tempat yang memadai atau yang bisa digunakan karena posisi mereka yang selalu berpindah tempat. Maka sejumlah wartawan kemudian mengusulkan, agar wartawan yang berada di lapangan, ketika masih memerah ASI, harus bekerja dulu di dalam kantor minimal hingga bayinya berumur 6 bulan. Karena bayi hingga 6 bulan wajib mendapatkan ASI ibunya.

Kepala HR Jones Lang LaSalle Indonesia Paula Prawita, menjelaskan tentang kebijakan Diversity and Inclusion yang dijalankan perusahaannya. Di perusahaan tersebut perempuan menjadi profit maker karena dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik daripada laki-laki. Untuk mempertahannkan produktifitas dan keberadaannya di dalam perusahaan, maka dibuatlah kebijakan Diversity and Inclusion. Kebijakan tersebut memberikan kenyamanan bagi pekerja perempuan karena memberikan tambahan cuti melahirkan, jam kerja yang fleksibel dan adanya ruang laktasi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah produktifitas pekerja terjaga dan juga siklus pergantian pekerja berkurang.


Desain Ruang Laktasi Layak


Lalu bagaimana ruang laktasi yang ideal di sebuah tempat kerja? Anas Ramananda yang merupakan designer Interior yang juga anggota Serikat Pekerja SINDIKASI kemudian memperkenalkan desain ruang laktasi. Desain ini didasari oleh banyaknya perusahaan yang tidak memiliki ruang laktasi dengan alasan keterbatasan tempat dan biaya yang mahal.

Idealnya ruang laktasi berukuran minimal 3x4, namun karena seringnya ada keterbatasan tempat, maka Anas Ramananda membuat desain ruang laktasi dengan ukuran 2x3. Didalamnya sama dengan ruang laktasi lainnya, yaitu harus terdapat tempat duduk, lemari penyimpanan, papan informasi, dispenser, lemari pendingin, tempat sampah, pintu yang bisa dikunci dari dalam, stop kontak dan AC, yang berbeda adalah tidak adanya wastafel. Menghilangkan wastafel dalam desain ruang laktasi bertujuan untuk meminimalisasi luas ruang dan menjadi solusi dari keterbatasan jangkauan saluran air di sebuah gedung.

Alternatifnya, Ruang Laktasi bisa dibuat dekat dengan toilet sehingga sumber air bersih mudah dijangkau, atau bisa juga dengan meletakkan air bersih yang ditampung dalam sebuah wadah di dalam ruang laktasi tersebut.

Lalu untuk masalah biaya, Anas memberi alternatif untuk menggunakan gypsum sebagai bahan material dinding karena lebih murah dan mudah dibuat jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata ataupun hebel. Sederhana bukan? Mari kita memperjuangkan ruang laktasi untuk perempuan dan anak, selain legal secara hukum, adanya ruang laktasi memberikan tanda penghargaan kita terhadap semua anak di Indonesia.


*Aprelia Amanda, Mahasiswa IISIP Jakarta dan pengelola www.Konde.co

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Perempuan Indonesia memiliki potensi menjadi agen perdamaian, ini merupakan kesimpulan dari survey nasional soal toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan musilm di Indonesia yang didukung oleh UN Women dan Wahid Foundation dan dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaunching Senin, 29 Januari 2018.

Hasil Survey Survei yang dilaksanakan di bulan Oktober 2017 ini melibatkan 1500 responden laki-laki dan perempuan di 34 provinsi di Indonesia.

Survey tersebut menyebutkan bahwa di Indonesia, sebanyak 80,7% perempuan mendukung hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan atau keyakinan.
Disamping itu, perempuan (80,8%) lebih tidak bersedia radikal dibanding laki-laki (76,7%) dan perempuan yang intoleran (55%) lebih sedikit dibanding laki-laki (59,2%). Perempuan (53,3%) juga memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai dibanding laki-laki (60,3%).

“Ini adalah hasil survei yang memaparkan situasi potensi toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim dan menyoroti faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan terhadap penguatan toleransi di Indonesia,” terang Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation.

Dalam analisisnya, survei ini juga menunjukkan rekomendasi terkait peran perempuan muslim dalam membangun nilai toleransi dan perdamaian. Survey ini dilakukan untuk mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi, serta perdamaian adalah tujuan dari program “Perempuan Berdaya, Komunitas Damai” yang dilakukan Wahid Foundation.

Sabine Machl, UN Women Representative menyatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kepada keluarga dan komunitas. Namun, potensi dan kontribusi dari perempuan dalam perdamaian, sejak dulu, seringkali diabaikan. Oleh karena itu, sekarang inilah saatnya membuka potensi perempuan sebagai agen perdamaian.

Survei nasional ini juga melihat bagaimana kesetaraan gender dipersepsikan oleh perempuan muslim di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 14,9% perempuan mendukung pandangan dan sikap progresif tentang gender dan 8,6% perempuan mendukung pandangan dan sikap yang pro keadilan gender. Hasil survei juga menunjukan bahwa tingkat otonomi perempuan (53,3%) untuk mengambil keputusan dalam hidupnya lebih rendah dibanding laki-laki (80,2%).

“Ini menunjukan jika upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda strategis dalam upaya penguatan toleransi dan perdamaian di kalangan perempuan,” tambah Yenny Wahid.

Survei ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, institusi pemerintah dan pemimpin komunitas untuk mengatasi masalah toleransi sosial keagamaan dengan memberikan kesempatan dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam membangun kohesi sosial dan memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat.

Wahid Foundation merupakan lembaga yang didirikan mantan presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam memajukan pengembangan toleransi, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, membangun demokrasi dan keadilan fundamental, dan memperluas nilai-nilai perdamaian dan non-kekerasan di Indonesia dan di seluruh dunia. Di tingkat regional dan global, Wahid Foundation memfasilitasi dialog dan membangun pemahaman antara Islam dan agama-agama dan budaya lain, termasuk antara mereka yang hidup di dunia Muslim dan mereka yang tinggal di Barat. Di Indonesia, Wahid Foundation mendorong munculnya pemikir muda dan aktivis untuk mewujudkan komitmen dan visi Gus Dur.


(Foto/Ilustrasi)

*Yuliana Martha Tresia- www.Konde.co

Katanya, kata mereka, agama harus diterima apa adanya, tak perlu banyak meragu atau bertanya. Tapi bagaimana jika agama itu tampak sangat laki-laki sekali bagi seorang perempuan? Apakah memang perempuan harus menganut agama laki-laki? Salahkah jika perempuan bertanya mengapa agama tampak sangat laki-laki?

Salahkah perempuan jika bertanya mengapa ada nilai-norma yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan perempuan dalam agama yang dikenalnya selama ini? Salahkah perempuan jika bertanya mengapa menstruasi yang biologis itu dipakem menjadi penghalang ibadahnya pada Tuhannya? Salahkah perempuan jika bertanya mengapa hanya laki-laki yang boleh berdiri memimpin umat dan tak boleh perempuan? Salahkah perempuan jika bertanya mengapa tubuhnya, yang setiap detailnya diciptakan begitu baik oleh Tuhannya, disebut-sebut paling bersalah karena mengundang birahi lawan jenisnya sehingga harus ditutup dan disembunyikan sedemikian rupa? Salahkah perempuan jika ia bertanya mengapa kesuciannya ditentukan oleh keadaan selaput dara dan stigma perawan tidak perawan, ketika laki-laki bebas berbuat apa saja dan tak perlu menguatirkan kata orang soal suci tak suci dirinya?

Salahkah perempuan jika bertanya mengapa ia diajar agama harus tunduk kepada laki-laki tapi tak sebaliknya? Salahkah perempuan jika bertanya mengapa agama mengkonstruksikan bahwa laki-laki berada di atas perempuan dan adalah pemimpin perempuan, sementara perempuan tak boleh memimpin laki-laki sama sekali?

Salahkah perempuan jika bertanya mengapa perempuan harus melihat laki-laki sebagai wakil dan gambaran Tuhan dalam relasi gender laki-laki dan perempuan? Salahkah perempuan jika bertanya bagaimana mungkin laki-laki bisa mengangkat derajat perempuan tapi perempuan tak bisa mengangkat derajat laki-laki dalam sistem kasta agama?

Salahkah perempuan jika bertanya mengapa dalam agama yang dikenalnya banyak aturan hukuman-hukuman untuk tingkah laku perempuan, tetapi tidak untuk laki-laki? Salahkah perempuan jika bertanya mengapa ia yang disebut penggoda dan dihakimi sendirian untuk dosa yang dilakukannya bersama laki-laki?

Salahkah perempuan jika bertanya tentang ayat-ayat yang membingungkan, mengapa tertulis jelas di kitab suci yang sejak kecil diimaninya? Salahkah perempuan jika bertanya tentang apakah tafsir yang diketahuinya selama ini sebenarnya kurang tepat menjelaskan esensi pengajaran yang sesungguhnya mengenai laki-laki dan perempuan? Salahkah perempuan jika mencoba mencari tafsir lain yang dapat menolongnya memahami apa yang sedang terjadi?

Salahkah perempuan jika bertanya dan ingin mengetahui apakah Tuhan yang dikenal dan disembahnya adalah sosok patriarkhis, atau mungkin bukan? Karena kepatriarkhian terus saja menempatkan perempuan di posisi nomor dua, di bawah laki-laki. Dan salahkah perempuan jika bertanya mengapa harus ada nomor dua, mengapa harus ada posisi hierarkis atas dan bawah di antara manusia yang seharusnya setara? Salahkah perempuan jika bertanya apakah Tuhan itu patriarkhis atau bukan, karena kepatriarkhian itu sendiri tampak mengingkari keadilan yang katanya merupakan salah satu karakter-Nya yang terutama?

Salahkah perempuan jika bertanya tentang keadilan? Salahkah perempuan jika ia bertanya tentang kesetaraan? Salahkah ia jika mengingini keadilan maupun kesetaraan untuk semua manusia baik laki-laki dan perempuan? Salahkah perempuan jika bertanya apakah mungkin ternyata agama yang selama ini dianutnya, jangan-jangan, tidak mengenal keadilan dan kesetaraan untuk para perempuan?

Salahkah perempuan jika ingin membaca kitab suci melalui tubuh dan pengalamannya sendiri, sehingga tak selalu didikte oleh perspektif, pengalaman, dan tafsir laki-laki? Salahkah perempuan jika ingin melihat Tuhan melampaui batas-batas konstruksi maskulinitas yang sudah tersistemisasi selama ini? Salahkah perempuan jika ingin percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan sistem patriarkhi – tapi manusia itu sendiri?

Salahkah perempuan jika ia bertanya dan mempertanyakan ulang tentang imannya? Atau jangan-jangan ia memang tidak boleh bertanya dan tidak seharusnya bertanya? Tapi bagaimana jika sistem patriarkhi dalam agama itu sudah begitu menekan dan menganiaya kedirian perempuannya? Masih tak bolehkah dia bertanya?

Tak logis, kata mereka. Lalu, apakah sistem patriarkhi dalam agama merupakan satu-satunya yang harus dianggap logis dan dapat mewakili semua? Apakah tak bisa agama menyuarakan isi hati perempuan? Apakah tak bisa para pemimpin agama memahami kekhasan pengalaman kaum perempuan? Apakah tak bisa agama mengistimewakan perempuan sama seperti agama mengistimewakan kaum laki-laki?

Bukankah mempertanyakan tak selalu berarti ingin menyangkal atau mengingkari? Mempertanyakan bisa jadi adalah ekspresi keinginan dan kerinduan untuk mengetahui yang sesungguhnya, karena ia, sebagai seorang perempuan, ingin percaya, bahwa Tuhan tak pernah menciptakan kelas-kelas bertingkat bagi jenis kelamin manusia. Tak pernahkah Tuhan?



Depok, Januari 2018. Ditulis sebagai hasil refleksi dan ekspresi hati atas agama(-agama) yang selama ini dikonstruksikan sangat laki-laki dan tampak sangat patriarkhis sekali. Katanya, menurut sejarah manusia, memang nyaris tak ada agama yang tak patriarkhis di dunia. Benarkah tak ada?



*Yuliana Martha Tresia,
perempuan sehari-hari menulis perenungannya di www.jasiridvorah.wordpress.com


*Alea Pratiwi- www.Konde.co

Seberapa penting mempertanyakan identitas seseorang? Saya agak risih ketika ditanya tentang: apa agamamu? Mengapa agamamu berbeda dengan saudaramu? Padahal buat saya, ini semua adalah pilihan personal. Soal agama, keyakinan dan pilihan hidup.

Dan tak jarang, dalam identitas kadang juga disematkan stigma dan diskriminasi. Pernah saya ditanya seseorang dalam perjalanan saya pulang, ia bertanya tentang mengapa saya lahir di daerah konflik? Jika saya bercerita banyak hal, pasti ia akan mengidentifikasi saya sebagai orang yang emosional, suka perang, pengacau dan mengalami persoalan psikologi. Padahal identifikasi ini tidaklah tepat.

Jika saya bilang bahwa saya adalah seorang pemusik, maka orang yang saya temui akan mengidentifikasi saya sebagai seniman, sulit cari uang, hidup antah berantah. Padahal saya tak begitu.

Jika saya bilang bahwa wajah saya tak mirip satu sama lain dengan saudara saya yang lain, pasti ada yang bertanya: mengapa tidak mirip? Apa yang terjadi?
Padahal kadang kita tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti ini? Siapa yang ingin tinggal di daerah konflik? Siapa yang tidak ingin wajahnya mirip satu sama lain? Siapa yang tidak ingin selalu sama-sama dalam keluarga? Banyak hal yang terjadi yang kita tidak bisa cerita kepada orang yang baru kita jumpai.

Namun dari sini saya belajar menelusuri mengapa identitas menjadi begitu penting bagi orang lain. Untuk naik pesawat saja, kita harus menunjukkan KTP, menggunakan handphone, kita harus mempunyai identitas. Untuk menyetir kendaraan, kita harus mempunyai identitas. Betapa identitas sudah menjadi rutinitas kita tiap harinya. Jika ada salah satu tanda identitas kita yang hilang, seolah tamatlah riwayat hidup kita.

Namun boleh saja khan jika kita merasa tidak nyaman dengan ini semua?

Saya jadi teringat dengan bacaan saya waktu sekolah menengah tentang Amin Maalouf, seorang jurnalis dan penulis yang menuliskan tentang buku “In the Name if Identity.” Amin Maalouf lahir di Beirut, Lebanon. Ketika ia ke luar negeri dan ia menyatakan bahwa ia berasal dari Lebanon, semua orang lalu mengidentifikasi Maalouf sebagai orang yang senang berperang dan senang konflik.

Amin Maalouf membicarakan ulang akan arti dan makna dari identitas, yang selalu menuai teror, konflik, dan peperangan. Identitas yang tak pernah dipertanyakan, seolah-olah kita semua tahu, bahwa identitas adalah total, terberi, tak pernah berubah, mati, membeku, dan seolah ada dengan sendirinya tanpa perlu dipertanyakan.
Dalam identitas inilah justru banyak orang yang merasa sama menjadi satu dan kemudian malah menjauhkan orang lain yang punya pilihan berbeda. Disinilah kemudian banyak timbul konflik.

Padahal tentu saya tak mau menjadi seperti ini. Boleh tidak jika ada orang bertanya, maka saya tidak mau menyebutkan jika saya dulu lahir di daerah konflik? Karena saya sendiri ketika itu tidak pernah tahu mengapa konflik selalu terjadi.

Bolehkah jika ada orang lain yang tanya, saya hanya akan bilang: saya terlahir sebagai perempuan, berasal dari daerah konflik namun saya anti pada kekerasan. Jangan identifikasi saya macam-macam lagi. Itu saja.


(Referensi: http://catatanmerahnaga.blogspot.co.id/2017/07/amin-maalouf-in-name-of-identity.html)
(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


*Alea Pratiwi, Blogger

Luviana- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co- Isu tentang LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) makin sering menjadi pembicaraan di berbagai ruang publik. Di DPR, isu ini sudah menjadi isu kebijakan, terkait dengan bagaimana negara mengambil tindakan terhadap LGBT. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kemudian melakukan penelitian LGBT.

Hasil survey antaralain menyebutkan, kecenderungan publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender (pria-perempuan), tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan. Selain itu, sekitar 50 persen publik yang tahu LGBT berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara sebagaimana warga negara yang lain.

Survei tentang LGBT ini adalah bagian dari survei nasional SMRC pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017. Sejumlah pertanyaan yang diajukan: Apakah tahu LGBT? Apakah LGBT dianggap sebagai ancaman? Apakah bersedia menerima LGBT sebagai anggota keluarga, sebagai tetangga, sebagai kepala daerah, sebagai kepala negara? Apakah LGBT memiliki hak hidup di Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia harus melindungi LGBT?

Survei dilakukan tiga kali yaitu: 22-30 Maret 2016, 3-10 September 2017, dan 7-13 Desember 2017, dengan jumlah sampel sebanyak 1220 responden pada masing- masing survei pada 34 provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa walau mayoritas publik berpandangan negatif tentang Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT), tapi publik tetap menganggap LGBT berhak hidup di Indonesia dan pemerintah harus melindungi LGBT. Demikian kesimpulan yang disampaikan Dr. Ade Armando, Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), saat presentasi temuan survei nasional (surnas) SMRC tentang LGBT pada Kamis, 25 Januari 2018, di Jakarta.

Publik yang tahu atau pernah mendengar LGBT, mayoritas setuju (47,5 persen) dan sangat setuju (34 persen) dengan pendapat yang mengatakan bahwa perilaku seksual, gay, dan lesbian dilarang agama. Hanya 8,6 persen yang memandang tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Publik yang tahu LGBT juga secara umum merasa sangat terancam dan cukup terancam oleh LGBT. Bila dilihat trennya, ada sedikit peningkatan jumlah publik yang merasa sangat dan cukup terancam oleh LGBT. Pada survey September 2017 mereka yang merasa sangat terancam dan cukup terancam sebesar 85,4 persen. Adapun pada Desember 2017 sebesar 87,6 persen.

Warga yang tahu LGBT mayoritas (53,3 persen) tidak menerima bila di antara keluarganya ternyata ada LGBT. Mereka (79,1 persen) pun merasa keberatan bila orang LGBT menjadi tetangga mereka.

“Mayoritas warga juga keberatan bila orang LGBT menjadi pejabat pemerintah, seperti bupati/walikota, gubernur, atau presiden,” kata Ade.

Meski berpandangan negatif terhadap LGBT dan bersikap diskriminatif dengan menolak orang LGBT bila menjadi pejabat publik, tapi publik tidak bersikap diskriminatif terhadap orang LGBT sebagai warga negara biasa.

Survey SMRC menunjukkan bahwa 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya sebesar 41,1 persen.
Kecenderungan publik yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender (pria-perempuan), tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan.

Selain itu, sekitar 50 persen publik yang tahu LGBT berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara sebagaimana warga negara yang lain. Jumlah ini unggul tipis dari publik yang berpendapat sebaliknya.


(Disarikan dari hasil survey SMRC http://www.saifulmujani.com/blog/2018/01/25/smrc-mayoritas-rakyat-indonesia-nyatakan-orang-lbgt-punya-hak-hidup-di-indonesia)

File 20170704 32624 gbcgdo.jpg?ixlib=rb 1.1

Islam melarang pemerkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia pemerkosaan dalam perkawinan jarang dibicarakan meski data menunjukkan hal itu terjadi pada banyak perempuan.
www.shutterstock.com



Nur Rofiah, Perguruan Tinggi Ilmu Quran

Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25-27 April 2017 di Pondok Jambu, Cirebon, Jawa Barat, telah menegaskan bahwa hukum kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam perkawinan, adalah haram. Sikap keagamaan ini menjadi tonggak penting dalam wacana Islam tentang pemerkosaan dalam perkawinan.


Sepintas istilah “pemerkosaan dalam perkawinan” mengandung kontradiksi makna karena hingga kini pemerkosaan masih diyakini hanya mungkin terjadi di luar perkawinan. Namun kekerasan seksual jenis ini sesungguhnya banyak menimpa para istri di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.


Lembaga swadaya masyarakat Indonesia yang menangani kasus kekerasan pada istri menemukan banyak kasus pemerkosaan dalam perkawinan.


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK menemukan bentuk kekerasan seksual kepada istri meliputi pemaksaan hubungan sesuai selera suami, misalnya istri dipaksa anal seks, oral seks, atau memaksa memasukkan benda ke vagina istri, pemaksaan hubungan saat istri tertidur atau sedang haid, juga intimidasi lisan dan fisik dalam rangka pemaksaan hubungan seksual.



Pemerkosaan dalam perkawinan dapat dipahami sebagai hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, baik korban dalam kondisi sadar atau tidak, dan baik disertai ancaman atau kekerasan fisik maupun tidak.


Dalih agama


Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang. Misalnya pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri atau hak suami semata, bukan kewajiban sekaligus hak keduanya. Akibatnya suami dianggap boleh memaksa untuk mendapatkan haknya.




Sebaliknya istri dilarang menolak bahkan ketika sakit, misalnya.
Ketimpangan relasi ini terkait erat dengan konsep ketaatan mutlak istri kepada suami yang didasarkan pada Quran Surat (QS) an-Nisa/4:34 tentang kepemimpinan suami atas istri, QS al-Baqarah/2:223 yang mengumpamakan istri sebagai ladang suami, dan riwayat hadis tentang laknat malaikat kepada istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami.


Dalam fikih perkawinan dipahami sebagai “aqdut tamlik” yang memberikan hak kepada suami untuk memiliki istrinya, atau “aqdul ibahah” yang membolehkan suami berhubungan seksual dengan istrinya. Sebagai pemilik, suami merasa berhak berhubungan seksual dengan istri sesuai kehendaknya. Penolakan istri berarti penghalangan atas apa yang telah diperbolehkan agama.


Taat mutlak hanya kepada Allah


Konsep ketaatan mutlak istri pada suami sesungguhnya bertentangan dengan ajaran tauhid yang melarang keras suami dan istri untuk memberikan ketaatan mutlak kepada selain Allah (laa ilaaha), baik kepada pasangan, harta, tahta, maupun kesenangan duniawi lainnya. Tauhid juga berarti bahwa suami dan istri hanya boleh memberikan ketaatan mutlak kepada Allah (illallah).


Relasi patron-klien akibat ketaatan mutlak juga bertentangan dengan amanah melekat suami dan istri sebagai penanggung jawab di bumi (khalifah fil ardl) yang mewajibkan keduanya bekerja sama sebagai partner dalam mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan juga mencegah dan mengatasi kerusakan bagi seluruh makhluk-Nya agar lahir kehidupan semesta yang penuh rahmat. Allah menegaskan relasi kemitraan dalam QS at-Taubah/9:71.


Taat mutlak hanya kepada Allah berarti meletakkan segala jenis ketaatan lain di bawah ketaatan kepada Allah, yakni sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah. Menurut Ahmad Wahib hanya dalam satu hal manusia tidak independen, yaitu terhadap ajaran Islam. Allah tidak mengajarkan hal-hal buruk atau hal yang berdampak buruk bagi manusia. Komitmen pada Allah atau pada ajaran Islam berarti pula komitmen pada kebaikan.


Taat kepada Allah adalah taat pada nilai kebaikan itu sendiri. Suami dan istri pada prinsipnya hanya boleh taat kepada kebaikan. Istri dilarang taat kepada suami dalam hal maksiat, bukan menolak taat kepada suami melainkan menolak taat kepada maksiat. Sebaliknya, suami pun wajib taat kepada istri jika istri mengajak kebaikan, bukan taat kepada istri melainkan pada kebaikannya.


Perintah Allah untuk berbuat baik


Perkawinan mesti memperkuat suami-istri yang beriman sebagai mitra dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan sebagai sesama pemegang amanah kekhalifahan. Iman suami-istri kepada Allah mencegah keduanya untuk saling menyengsarakan, namun sebaliknya mendorong keduanya bekerja sama mewujudkan kebaikan bagi seluruh pihak dalam keluarga, dan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat, negara, dan alam semesta raya.


Tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman jiwa (sakinah) yang hanya bisa diperoleh melalui relasi atas dasar cinta kasih, bukan relasi kekuasaan (Ar-Rum/30:21).


Tujuan ini memerlukan empat pilar kokoh yang dirumuskan oleh pakar hukum Islam Faqihuddin Abdul Kodir sebagai berikut: suami dan istri mesti sama-sama meyakini perkawinan sebagai janji kokoh (an-Nisa/4:21), meyakini suami atau istrinya sebagai pasangannya (ar-Rum/30:21), saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (an-Nisa/4:19), dan menyelesaikan persoalan dalam perkawinan melalui musyawarah (al-Baqarah/2:233).


Perkawinan memang membolehkan hubungan seksual suami-istri namun tetap melarang cara-cara yang tidak bermartabat sebagaimana yang terjadi dalam pemerkosaan. Pemerkosaan dalam perkawinan bertentangan keras dengan nilai-nilai perkawinan dalam Islam di atas.


Pertama, tidak adanya persetujuan salah satu pihak yang bertentangan dengan prinsip musyawarah. Kedua, jika disertai pemaksaan dan kekerasan, maka bertentangan dengan keharusan memperlakukan istri sebagai pasangan yang mesti diperlakukan secara bermartabat (muasyarah bi-ma’ruf). Ketiga, berakibat kerusakan sehingga bertentangan dengan ketenangan jiwa (sakinah) sebagai tujuan perkawinan.


Berdasarkan prinsip dasar bahwa suami dan istri mesti bekerja sama dalam kebaikan dan mencegah keburukan, maka kepemimpinan dalam keluarga (an-Nisa/3:34) menekankan suami-istri untuk bahu-membahu memenuhi nafkah dan menjaga kehormatan keluarga.


Perumpamaan istri sebagai ladang bagi suami (al-Baqarah/2:223) adalah perintah bagi keduanya untuk saling memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisik pasangannya dengan baik agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Hadis tentang ancaman laknat malaikat mengandung pesan umum agar suami dan istri tidak mengabaikan kebutuhan seksual pasangannya apalagi jika sedang tidak ada halangan sama sekali.


Perlindungan hukum Indonesia


Negara-negara Islam melarang keras zina yaitu hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Mereka menganggap pemerkosaan di luar perkawinan disamakan dengan zina. Akibatnya, korban pemerkosaan diperlakukan sama dengan pelaku zina.



Pemerkosaan dan zina sesungguhnya mempunyai unsur utama yang sangat berbeda. Pemerkosaan adalah berhubungan seksual tanpa persetujuan atau persetujuan bersama. Jadi, unsur utamanya adalah tidak adanya persetujuan, baik tanpa pemaksaan misalnya karena dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh obat, guna-guna, atau lainnya, maupun dengan pemaksaan misalnya dalam kondisi sadar. Sementara zina adalah berhubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Jadi, unsur utama zina adalah tanpa ikatan perkawinan.


Perbedaan unsur utama antara zina dengan pemerkosaan menyebabkan beberapa kondisi ini mungkin terjadi. Pertama, pemerkosaan bisa terjadi di luar perkawinan (terjadi bersama zina), maupun di dalam perkawinan (tidak terjadi bersama zina). Kedua, zina hanya mungkin terjadi di luar perkawinan, baik dilakukan dengan persetujuan, maupun dengan cara pemerkosaan.


Dengan demikian, pelaku pemerkosaan di luar perkawinan melakukan dua pelanggaran sekaligus yaitu zina dan pemerkosaan sehingga hukumannya berlapis. Sebaliknya, korban pemerkosaan tidaklah melakukan pelanggaran sama sekali bahkan haknya telah dilanggar sehingga tidak boleh dihukum bahkan berhak atas kompensasi. Korban pemerkosaan tidak bisa diperlakukan seperti pelaku zina sehingga tidak boleh dikawinkan dengan pemerkosanya, dicambuk 100 kali, apalagi dirajam (dilempar batu sampai mati) ketika berstatus menikah.


Cara pandang yang menyamakan pemerkosaan dengan zina ini menunjukkan rendahnya kesadaran tentang adanya pemerkosaan di luar perkawinan. Jika kesadaran tentang adanya pemerkosaan di luar perkawinan saja masih sangat rendah, maka apalagi kesadaran tentang adanya pemerkosaan dalam perkawinan.


Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang dan menghukum pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga.


The ConversationJadi sudah jelas pemerkosaan dalam perkawinan bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan pemahaman yang tepat, kita semua bisa mencegah pemerkosaan dalam perkawinan bersama-sama.


Nur Rofiah, Lecturer of Quranic Study, Perguruan Tinggi Ilmu Quran


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Ratu Fitri- www.Konde.co

Di masyarakat kita, jalur hidup perempuan yang selalu dianggap lazim adalah perempuan yang sekolah, menikah dan punya anak tepat waktu. Bahkan kalau bisa, semua jalur itu ditempuh dengan singkat dan cepat. Jika memilih di luar jalur tersebut, perempuan biasanya akan mendapatkan cibiran oleh orang-orang terdekat.

Beberapa waktu belakangan ini, marak berbagai macam ajakan untuk menikah muda. Motif utama yang digunakan biasanya adalah karena agama. Menikah di usia muda dianggap sebagai solusi untuk keinginan melepas hasrat seksual, sebagai penjaga kehormatan perempuan, bahkan sebagai solusi finansial bagi perempuan.

Bersamaan dengan itu, angka gugatan cerai juga meningkat, dengan gugatan paling banyak diajukan oleh istri. Ironisnya, pernikahan usia muda juga dianggap sebagai penyebab perceraian. Usia pasangan suami istri yang muda, sehingga dianggap mempunyai emosi masih labil, finansial yang belum mapan, hingga perselingkuhan yang diakibatkan oleh hasrat seksual laki-laki suami yang tidak tertahan. Dari sini kemudian banyak perempuan yang takut untuk membangun hubungan rumah tangga karena perselingkuhan dan kekerasan yang mereka alami.

Untuk memasuki babak baru kehidupan, saya setuju bahwa setiap orang perlu untuk beradaptasi dengan banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan baru tersebut. Semisal, mempelajari kehidupan berumahtangga bagi yang sudah memutuskan untuk menikah. Kesemua itu baiknya dipelajari oleh kedua belah pihak, dan oleh siapapun yang memutuskan untuk menikah.

Tapi yang terjadi adalah, seringkali hanya perempuanlah yang dituntut untuk banyak belajar, harus bisa memasak, membersihkan rumah, mencuci, seterika sampai bekerja di publik, semua harus dilakukan oleh perempuan. Dan ketika punya anakpun, perempuan juga harus bisa segalanya: menjaga anak, memastikan anak-anak sehat, mendapat pendidikan dan kesehatan yang baik, sambil terus bekerja di ruang publik.

Perempuan seolah dimiliki semua orang. Dimiliki suami yang meminta ini dan itu, dimiliki oleh masyarakat, oleh negara, oleh kebijakan-kebijakan yang terlalu banyak menuntut. Bagaimana mereka harus tetap langsing setelah punya anak, bagaimana dapur mereka harus selalu rapi, belum lagi jika mereka harus menghadapi sindiran jika ia harus bekerja. Penilaian sepihak oleh pihak luar berupa sindiran ataupun kritik tidak akan melanggengkan sebuah pernikahan dan tidak akan membantu kehidupan lain di luar masa itu.

Buat saya, tidak ada yang salah dalam memilih menikah atau tidak menikah. Ingin berpasangan atau tetap menjadi lajang. Karena persoalannya bukan pada pilihan ini, namun bagaimana pilihan ini harus bisa memberikan ruang bagi perempuan, ruang pada pilihan-pilihannya yang lain. Selama ini, perempuan selalu dipilihkan, dan tak pernah ditanya: apa sebenarnya pilihan perempuan? Disinilah letak persoalannya, karena perkawinan sejatinya adalah ruang untuk berbagi, untuk tetap berkembang, bukan ruang paksaan yang membawa perempuan pada kesulitan panjang.


(Foto/Ilustrasi:Pixabay)


*Ratu Fitri,
adalah seorang blogger

File 20171220 4954 1v70cys.jpg?ixlib=rb 1.1

Pilih kondom atau vasektomi?
M-SUR/Shutterstock



Asmanedi, Universitas Indonesia

Pada 2016, di Jawa Barat, jumlah penduduk mencapai 46,7 juta jiwa, tertinggi dari seluruh provinsi Indonesia.


Pertumbuhan penduduk di sana hampir 2% setiap tahun, di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Setiap tahun, di provinsi itu bertambah 900 ribu hingga 1 juta jiwa.


Pertambahan jumlah penduduk yang pesat akan menjadi masalah serius bila tidak diimbangi oleh kemampuan negara menyediakan akses ke sumber pangan, energi, tempat tinggal, layanan pendidikan dan kesehatan, dan akses pekerjaan.


Salah satu cara menahan laju pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana (KB) dengan Metode Operasi Pria (MOP) alias vasektomi. Vasektomi dilakukan dengan cara bedah atau operasi minor untuk mencegah sperma bercampur dengan air mani saat laki-laki ejakulasi. Metode ini merupakan jenis kontrasepsi jangka panjang dan sangat efektif untuk pengaturan dan pengendalian kelahiran untuk kaum laki-laki.


Namun, penelitian kami pada 2015 menunjukkan pengaruh pilihan personal, sosial, atau akses terhadap layanan vasektomi membuat metode ini tidak populer di kalangan laki-laki di Jawa Barat.


Kondom jauh lebih populer dan disukai di kalangan laki-laki ketimbang vasektomi.


Keluarga berencana


Program KB tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Namun laki-laki nyatanya hanya sedikit yang ikut program keluarga berencana yang menggunakan kontrasepsi.


Di wilayah Jawa Barat, menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, hanya 4% laki-laki kawin yang menggunakan kondom saat berhubungan seks, 1% senggama terputus, dan hanya 0,2% yang menggunakan Metode Operasi Pria (MOP) alias vasektomi..


Peserta KB aktif secara keseluruhan (perempuan dan laki-laki) di Jawa Barat pada 2012 adalah 60,1 % dari para pasangan usia subur. Di tingkat nasional di seluruh Indonesia, perempuan berstatus kawin berusia 15-49 tahun yang melaporkan penggunaan kondom dan senggama terputus masing-masing 2 %, 1 % pantang berkala, dan sterilisasi kurang dari 1%.


Dalam penelitian ini, kami mewawancarai 56 informan, terdiri dari laki-laki pemakai vasektomi dan perempuan yang pasangannya pemakai vasektomi, pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi apa pun, petugas kesehatan, petugas kantor KB kecamatan, kader desa, dan para tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Data kami ambil dari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi; Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi; Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor; Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor; dan Kecamatan Beji, Kota Depok.


Dari mereka terungkap alasan mengapa sedikit laki-laki di Jawa Barat yang ikut keluarga berencana dengan vasektomi. Berikut ini alasan-alasan mereka:


Alasan keyakinan agama


Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam tidak mengharamkan keluarga berencana, tapi titik masalahnya adalah metode apa yang dipilih. Ada yang berpendapat bahwa ajaran Islam tidak menolak vasektomi bila niatnya untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Pendapat lain mengatakan vasektomi haram hukumnya apa pun niatnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa meski metode itu hukumnya haram, dibolehkan menggunakannya jika keadaan memaksa, seperti karena kondisi kesehatan istri.


Alasan yang berbasis keyakinan agama ini, sangat tergantung pada komunitas keagamaan individu bertempat tinggal dan bergaul serta menjadi anggota dari komunitas.


Alasan sosial ekonomi


Laki-laki dan pasangannya tidak bersedia divasektomi karena khawatir akan dampak yang ditimbulkannya. Vasektomi dianggap akan merugikan laki-laki maupun pasangannya, baik bersifat sosial maupun ekonomi. “Mitos” bahwa vasektomi akan meningkatkan kemampuan seksual suami, membuat beberapa istri khawatir suami akan menikah lagi atau selingkuh. Namun, ada juga anggapan bahwa suami divasektomi akan membuat kemampuan seksual suami menurun. Anggapan lain bahwa suami divasektomi akan menurunkan stamina, sehingga mengganggu suami dalam aktivitas mencari nafkah, apalagi jenis pekerjaan yang mengandalkan otot.


Alasan kesehatan


Sejumlah laki-laki tidak bersedia divasektomi karena khawatir muncul masalah kesehatan setelah operasi, yang dianggap sebagai dampak dari penggunaan vasektomi. Sementara itu, pemerintah tidak menjamin pengobatannya.


Anggapan-anggapan tersebut secara sosial menyebar di tengah masyarakat dan menjadi “seperti benar” adanya. Karakteristik masyarakat yang masih guyub cenderung menyimak anggapan umum dan menjadikan hal itu sebagai dasar dalam mengambil keputusan.


Alasan eksternal


Alasan-alasan lainnya terkait dengan faktor ekternal: pelayanan KB yang tidak selalu tersedia, tidak tersedianya dokter yang ahli operasi vasektomi, fasilitas kesehatan yang jauh dari jangkauan warga masyarakat, dan petugas yang kurang ramah.


Satu alasan dengan alasan lainnya sebenarnya saling terkait dan bahkan saling memperkuat. Alasan ini yang menjadi dasar bagi laki-laki maupun pasangan mereka di provinsi ini tidak bersedia divasektomi. Konteks masyarakat atau karakteristik masyarakat, seringkali mewarnai alasan yang disampaikan mereka. Misalnya:


“Bapak-bapak takut MOP karena di kampung kerjaannya kan berat, khawatir sakit. Ada juga yang takut lemah (dalam berhubungn seks). Kakak ipar saya udah dari dulu MOP, tapi sekarang sudah meninggal. Dia cerita malah lebih kuat (dalam berhubungan seks).”


“Saya berusia 57 tahun. Setelah MOP, ereksi bagus, tidak berubah. Kalau ada malah masalah itu kebanyakan sugesti saja. Kadang ada omongan dari luar yang memengaruhi, jadi takut ikut MOP.”


Masyarakat di desa dan kota: kesamaan dan perbedaan


Laki-laki di desa dan kota memiliki alasan yang hampir serupa ketika enggan divasektomi. Perbedaannya, dalam hal alasan keyakinan. Di pedesaan umumnya pemukiman terpusat di wilayah tertentu misalnya di sekitar pusat kegiatan keagamaan dan pusat pendidikan keagamaan dan rumah tokoh agama. Sementara di perkotaan, mereka menyebar tempat tinggalnya, namun mereka memiliki komunitas keagamaan yang sama (kelompok pengajian tertentu, atau organisasi keagamaan tertentu) lintas wilayah.


Masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka, lebih berpendidikan, dan lebih beragam strata sosial maupun ekonominya, sehingga, lebih mandiri (otonom) dalam mengambil keputusan. Implikasinya adalah informasi tentang dampak vasektomi yang sifatnya muncul dari mulut ke mulut, kurang mendapat perhatian dan tidak dijadikan alasan menolak mereka divasektomi.


Masyarakat perkotaan cenderung lebih mandiri dalam menemukan pengetahuan atau informasi, sehingga persoalan dampak divasektomi itu ditanggapi lebih rasional. Berbeda dengan masyarakat di perdesaan, “desas-desus” dan “kabar burung”, masih memainkan peran penting dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait vasektomi.


Vasektomi adalah keputusan sosial


Pengambilan keputusan untuk vasektomi oleh para suami dari pasangan usia subur, sebenarnya adalah sebuah keputusan yang bersifat sosial, bukan bersifat individual. Maksudnya, keputusan itu diambil seseorang setelah dirinya mendapatkan pengaruh, informasi, dan pembelajaran, dari pihak lain. Keluarga inti, keluarga luas, teman-teman sebaya, dan tokoh-tokoh agama setempat merupakan pihak lain yang berpengaruh, baik melalui mekanisme formal—seperti penyuluhan—maupun informal melalui perbincangan atau obrolan antar tetangga atau di warung kopi.


Ada kecenderungan mekanisme informal lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan individu. Bagaimana pengaruh tersebut berlangsung, bagaimana cara kerja dari aspek-aspek tersebut, seringkali terkait juga dengan bagaimana karakter masyarakat di tempat mereka bermukim.


Apa jalan keluarnya?


Pemberian informasi dalam bentuk penyuluhan yang lebih baik dan berkelanjutan adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi laki-laki agar bersedia divasektomi. Pemberian informasi harus dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah terkecil (desa). Petugas yang dibebani tugas untuk penyuluhan tersebut harus menguasai isu mengenai vasektomi.


Penyuluh sebaiknya petugas laki-laki karena peserta vasektomi adalah laki-laki. Waktu penyuluhan sebaiknya di luar hari kerja sehingga bisa dihadiri oleh mayoritas laki-laki.


Lokasi penyuluhan juga penting untuk diperhatikan, sehingga para peserta akan merasa nyaman untuk hadir. Mungkin di rumah penduduk lebih nyaman ketimbang di balai desa atau Puskesmas. Penyuluhan juga sebaiknya menyertakan akseptor MOP sebagai narasumber, sehingga peserta dapat menjadikannya sebagai rujukan.


The ConversationPerlu dipikirkan adanya kompensasi yang menarik bagi laki-laki yang divasektomi, supaya mereka tertarik metode KB ini. Misalnya, ada warga yang mengusulkan laki-laki yang ikut vasektomi diberi dana Rp5 juta. Dalam kaitan layanan medis, perlu meningkatkan layanan operasi vasektomi baik pada aspek kemudahan akses, kecepatan, maupun standar operasional yang jelas dan baku petugas kesehatan.


Asmanedi, Peneliti Lembaga Demografi, Universitas Indonesia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Iman Firdaus- www.Konde.co

Kisah pilu para buruh migran atau Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, bukanlah isapan jempol. Sudah banyak kasus yang diberitakan, dari mulai gaji yang tak dibayar, bekerja melebihi kapasitas, hingga tindak kekerasan.

Itu pula yang menimpa Darwinah, kala berangkat ke Singapura pada 2000 silam. " Saya baru lulus SMP waktu itu," katanya kepada penulis belum lama ini mengenang.

Wina, demikaan sapaan akrabnya, tak pernah membayangkan  menjadi TKI. Tapi yang jelas, keluarga dan tetangganya di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sudah lama mengadu nasib ke luar negeri, terutama Arab, Singapura dan Hongkong.

Wina bahkan tak tahu sejak kapan kampungnya dikenal sebagai kampung pemasok TKI.

Kisah pilu para TKI bukan saja dia dengar, tapi dia alami sendiri. Saat berangkat, usia Wina yang terbilang belia "dituakan" agar meyakinkan pihak yang akan mempekerjakan.

Sesampainya di negera tujuan, Wina tak menerima gaji selama tiga tahun. Bukan hanya itu, seluruh dokumen pun disita oleh majikan sehingga Wina tak bisa pulang. "Saya ini pernah dianggap meninggal," katanya.

Saking frustrasinya, Wina pun nekat untuk melakukan bunuh diri. "Saya melakukan tindakan yang dilarang agama, tapi untungnya nyawa saya masih tertolong," katanya.

Sepulang dari Singapura, Wina mengadu nasib ke Hongkong. Di Hongkong kondisi TKI memang lebih baik. Ada hari libur dan tidak ada tindakan kekerasan. Selama 2004-2008, dia habiskan menjadi TKI di sana.

Meski kondisi bekerja di Hongkong lebih baik, bukan berarti persoalan selesai. Dia menyaksikan, sahabat dan tetangga di kampungnya menghadapi persoalan rumah tangga yang rumit. Uang remitansi TKI banyak yang dipakai foya-foya bahkan kawin lagi oleh suaminya. Sementara anak-anak TKI terlantar, bahkan banyak yang putus sekolah.

Sepulang menjadi TKI, banyak TKI yang menceraikan suaminya. Bahkan, saat masih bekerja di Hongkong pun banyak yang sudah mengirimkan surat cerai buat suami di kampung.

Buat Wina, kondisi ini sangat buruk bagi para TKI. Para TKI yang sudah pulang kampung, pasti akan kembali ke luar negeri karena berada di rumahpun, menambah buruk kondisinya.


Kerupuk Ikan, Usaha Baru Wina

Karena itu, dengan modal sendiri hasil bekerja di Hongkong, Wina berusaha menghimpun para mantan TKI dan keluarganya agar tak kembali ke luar negeri.  Mereka membuat kelompok usaha dengan memanfaatkan potensi desa yakni mangga dan kerupuk ikan.

Pada 2012 usaha ini dirintis. Banyak yang menentang karena dianggap hanya menjual kemiskinan untuk mencari sponsor.Wina tak patah semangat, dengan uang pribadinya dia bangun tempat berkumpul, dan tempat usaha. Di tempat yang sama dia juga bikin tempat mengaji dan belajar buat anak-anak TKI yang ibunya sedang di luar negeri.

Kini dibantu suaminya, Wina berhasil merebut kepercayaan masyarakat setempat. Usaha manisan dan jus mangga dari para mantan TKI lumayan berkembang. Begitu pula kerupuk ikan. Setiap sore anak-anak TKI belajar mengaji, belajar komputer dan bahasa Inggris.

Wina hanya bercita-cita, para TKI yang sudah kembali ke kampung tak perlu balik ke luar negeri. Dia ingin menghapus pengalaman buruk jadi  TKI yang pernah dia alami sendiri.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Iman Firdaus, penulis dan aktivis sosial
Ella S Prihatini, University of Western Australia

Memasuki awal 2018, diskusi mengenai pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang digelar tahun depan mulai mengemuka. Selain isu calon presiden, tak kalah penting adalah calon-calon legislator yang akan menjadi representasi rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut.


Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.


Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Saat pemilu pertama kali digelar pada 1955, jumlah kursi perempuan hanya 5,06%, dan angka ini terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 11,4% pada 1997 (KPU 2014).


Selepas rezim Orde Baru, berbagai reformasi hukum terkait dengan pemilu legislatif mengenalkan sistem kuota gender yang bertujuan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih.




Kuota gender belum efektif


Namun, melihat pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.




Pada 2004, perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR. Pada pemilu lima tahun kemudian jumlahnya naik menjadi 18,21%. Sementara pada 2014 keterwakilan perempuan justru menipis menjadi 17%.


Secara umum, jumlah calon legislatif (caleg) perempuan dari tujuh partai yang bersaing di tiga pemilu legislatif terus meningkat. Namun mengapa jumlah perempuan yang terpilih tidak bisa meningkat secara maksimal?




Caleg perempuan nomor urut 1


Dalam bukunya yang mengulas rekruitmen politik Pippa Norris dan Ronald Inglehart menawarkan tiga tingkat analisis: faktor sistematik, faktor partai, dan individu calon legislatif.


Undang-Undang Pemilu, sistem partai, dan sistem hukum di sebuah negara termasuk dalam kategori faktor sistematik. Sementara faktor partai politik meliputi ideologi dan aturan internal partai dalam mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif.


Faktor terakhir terkait dengan aspek motivasi dan sumber daya individu orang yang akan menjadi caleg.


Dalam tulisan ini, analisis saya akan fokus pada faktor partai politik dalam menominasikan caleg perempuan. Hal yang bisa diukur adalah tren penempatan caleg perempuan di nomor urut 1 dan tingkat keterpilihan caleg perempuan yang berada di nomor urut teratas.


Analisis statistik dari data hasil pemilu menunjukkan, mayoritas caleg yang berhasil melenggang ke Senayan adalah mereka yang dinominasikan pada nomor urut satu.


Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa nomor urut sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Meski demikian, patut pula dicermati bahwa peluang untuk terpilih nomor urut 4 dan seterusnya ternyata meningkat 10 kali lipat dari 1,6% pada 2004 menjadi 16,4% pada pemilu 2014.


Sementara itu, keterpilihan caleg nomor 1 terus menurun dari 73,6% pada 2004 menjadi 62,1% pada 2014. Sebagian faktor penjelas dari tren ini adalah mulai diberlakukannya sistem pemilu yang terbuka (open-list) pada pemilu 2014. Dalam sistem ini, kalah-menangnya caleg semata ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan yang semacam ini memberikan peluang untuk caleg di nomor urut besar bisa terpilih, dan trennya terus naik.




Cara partai menominasikan caleg perempuan


Analisa terhadap tujuh partai politik yang mengikuti tiga pemilu legislatif menunjukkan bahwa tiap-tiap partai memiliki pola yang berbeda saat menominasikan caleg perempuan.


Grafik di bawah ini menunjukkan dua partai berbasis Islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan caleg perempuan di nomor urut satu dengan tren yang berlawan arah.


PPP secara stabil dan signifikan terus menambah porsi caleg perempuan nomor urut satu, bahkan rasionya merupakan yang tertinggi di antara semua partai. Sedangkan PKS menempatkan semakin sedikit perempuan di nomor urut 1.


Pada pemilu 2014, PPP menempatkan perempuan sebagai caleg nomor satu di 22 daerah pemilihan (dapil), sementara PKS hanya mengisi satu daerah pemilihan dengan perempuan sebagai caleg teratas.


Partai-partai lain, kecuali Golkar, menunjukkan peningkatan alokasi caleg perempuan di nomor urut 1. Peningkatan paling tajam terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kenaikannya mencapai nyaris 600 % dibandingkan pemilu 2009.




Dalam pemilu 2014, terlihat jelas bahwa 90 persen caleg perempuan yang terpilih dari PPP adalah mereka yang menempati nomor urut 1. Dengan kata lain, banyak pemilih PPP mendukung caleg perempuan yang ditempatkan di posisi teratas. Sementara di partai lain, seperti Golkar dan Demokrat, mayoritas perempuan yang terpilih justru bukan duduk di nomor urut 1, sebagian bahkan ada yang melaju dengan nomor urut 7, 8, dan 9.


Grafik berikut memetakan tingkat kesuksesan caleg perempuan dengan nomor satu dalam pemilu 2009 dan 2014. Terlihat bahwa pada pemilu 2009, Partai Demokrat, PDI-P, dan PKS berhasil mengirimkan 100 persen caleg perempuan nomor urut 1 ke DPR.


Sementara di pemilu berikutnya, “success rate” ini anjlok untuk semua partai kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu faktor penjelasnya terletak pada aspek sistem pemilu terbuka, yang memungkinkan semua caleg bisa terpilih tanpa peduli posisi nomor urut. Aspek lain ditentukan oleh berkurangnya perempuan ditempatkan di posisi teratas, terjadi di PKS yang hanya punya satu dapil dengan caleg perempuan sebagai pemimpin daftar calon tetap (DCT).




Selanjutnya apa?


Berkaca dari pengalaman tiga kali pemilu legislatif, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan DPR? Satu hal yang tetap relevan adalah mengupayakan agar caleg perempuan semakin banyak ditempatkan di nomor urut teratas, meskipun memang dengan sistem terbuka siapa saja dan di nomor mana saja bisa terpilih.


Di sisi lain, beberapa politikus dan aktivis perempuan mulai mendesak agar partai politik memainkan peranan yang lebih gencar dalam kaderisasi agar perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki sumber daya serta kemampuan politik yang serius.


Sebuah survei oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada 2010
mengindikasikan bahwa pemilih meminati caleg perempuan yang memiliki beberapa kualitas unggulan. Kualitas yang paling dicari oleh pemilih adalah kecerdasan (35%), bersih dari korupsi (26%), dan pengalaman di dunia politik (20%). Hal ini menunjukkan bahwa untuk berhasil mendulang suara, caleg perempuan perlu mengasah nilai tambahnya mulai dari kemampuan intelektual, praktik politik yang bersih, dan mengumpulkan “jam terbang” sebagai politikus.


The ConversationPada akhirnya, memperbanyak jumlah caleg perempuan memang penting untuk menjamin peluang keterpilihan di pemilu. Lebih ideal lagi bila partai serius menempatkan perempuan sebagai kandidat teratas di banyak dapil. Namun jauh lebih penting sekarang adalah meningkatkan kualitas caleg agar jumlah perempuan menjadi wakil rakyat di DPR menjadi lebih banyak.


Ella S Prihatini, PhD student, University of Western Australia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


www.Konde.co - Bermacam cara perlakuan kekerasan yang dilakukan di dunia digital. Kekerasan ini juga sering terjadi dalam pacaran. Apa saja kekerasan di dunia digital? Kita semua harus mengenalinya agar terbebas dari kekerasan dunia digital:

Mengirimkan pesan, tweet, status, gambar, atau format lainnya di platform online yang berisi hal melecehkan, gak sopan, mengejek, merendahkan, atau hal-hal sejenis lainnya. Sekali pun saat kalian sedang bertengkar. Gak keren banget ‘kan kalau ketahuan bertengkar sama semua teman di path?

Diam-diam selalu mengecek Handphone (HP) pasangan dan memonitor siapa saja yang berinteraksi dengannya.

Memaksakan kehendak, termasuk kehendak di ranah digital.

24 jam mengirimi teks, menelepon atau face time. Kemudian marah jika pasangan tidak merespon dengan cepat.

Mengirimkan foto, suara, gambar, atau teks yang vulgar dan tidak pasangan inginkan agar yang di ujung sana juga mengirimkan hal serupa.

Mencuri atau memaksa pacar untuk berbagi password nya pada kita

Mengatur, bahkan menghapus teman satu sama lain di social media

Check-in di social media memang cool. Orang-orang jadi tahu kalau kita lagi ada tempat yang lagi hip saat ini. Tapi, sadarkah bahwa ini juga bisa membuat banyak orang mengakses keberadaan Nona, serta dengan siapa saja Nona saat ini?

Jika kita sudah mengenal kekerasan di dunia digital, maka yang harus kita lakukan menolak kekerasan ini dengan mengatakan : say no kekerasan di dunia digital.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)
(Disadur dari: www.helpnona.com)

www.Konde.co - Kekerasan dalam pacaran, tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya atau dunia digital. Apa saja yang bisa terjadi?

Digital dating abuse atau Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) Online adalah penggunaan teknologi yang tidak tepat karena dilakukan tanpa menghargai pasangan kita.

Sebenarnya beberapa aspek kekerasan dalam pacaran via online sudah diatur dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kasus-kasus cyber crime seperti ini kerap sulit diproses secara hukum apabila pelakunya menggunakan akun palsu yang kemudian sulit terlacak.

Lagi-lagi, kebutuhan bukti-bukti jadi sulit dipenuhi. Ternyata pemahaman perempuan untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi di sosial media juga diperlukan. Soalnya, sangat mungkin suatu kekerasan terjadi dimulai dari interaksi maya tersebut.

Seringnya pelaku melakukan kekerasan via digital dengan melakukan kekerasan pada korban secara emosional. Padahal, mau dilakukan secara langsung atau via digital, merendahkan, mengejek atau bahkan melecehkan pasangan sama sekali gak bisa dibenarkan. But the truth is, digital abuse can happen anytime, Nona. Makanya perlu banget untuk kita memahami apa sih ciri-ciri kekerasan dalam pacaran di ranah online itu, antaralain:

Menghargai relationship boundaries yang sudah sama-sama ditentukan.

Buat batasan yang membuat Nona nyaman dan tidak nyaman di ranah digital. Misalnya, perlu gak kita nulis status jadian di facebook? Nyamankah kalau kita berteman di path dengan temannya pacar? Bolehkah saling mengecek HP pasangan kita? Apakah pacar marah kalau kita curhat tentang kisah cinta kalian di social media?

Selalu diskusikan apa yang Nona inginkan dengan pasangan, termasuk tentang batasan dalam ranah digital.

Nona berhak punya privasi dan menikmati keseharian tanpa pacar. Jadi gak perlu takut lupa cek HP dan lama membalas tweet pacar.

Say no to sexting, Nona! Jangan kirim sesuatu yang membuat Nona tidak nyaman, seperti permintaan pacar akan foto-foto yang terlalu vital dan pribadi. Pahami kalau Nona akan kehilangan kontrol terhadap file yang telah dikirim apabila sudah di tangan orang lain. Dia bisa saja ‘kan mem forward nya?

Nona tidak perlu berbagi password email, social media,atau e-banking pada pacar Nona.

Know your privacy settings, Nona. Saat ini hampir seluruh social media sudah sangat memudahkan penggunanya untuk mengatur setting privasi. Pergunakanlah kemudahan yang telah ada tersebut.

Hati-hati jika Nona memutuskan aplikasi check-ins seperti yang ada di path atau facebook. Itu memberikan ruang bagi pacar Nona untuk memantau kemana pun Nona berada. Sampaikan juga pada sahabat bila Nona tidak ingin keberadaannya diketahui.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

(Disadur dari: www.helpnona.com)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Seperti apakah kota aman bagi perempuan dan anak? Kota aman adalah kota dimana perempuan dan anak perempuan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan. Apabila suatu kota terasa aman bagi perempuan, maka aman pula seluruh penduduknya. Maka menciptakan kota yang aman bagi penduduknya merupakan bagian dari perencanaan kota yang baik.

Mewujudkan kota aman ini dilakukan setelah melihat banyaknya pelecehan dan kekerasan perempuan yang banyak terjadi di ruang publik seperti di jalan, di dalam dan di sekitar transportasi publik, di sekolah, tempat kerja, di toilet, taman dan sejumlah ruang publik lain. Kenyataan ini kemudian mengurangi partisipasi perempuan dalam beraktivitas. Perempuan menjadi ketakutan untuk beraktivitas di malam hari.

Dalam catatan UN Women tentang situasi kota-kota di dunia, di London berdasar hasil studi yang dikeluarkan pada tahun 2012, sebanyak 43% perempuan pernah mengalami setidaknya 1 bentuk pelecehan di jalan.

Sedangkan di Port Moresby, berdasar hasil studi pelingkupan, lebih dari 90% perempuan dan anak pernah mengalami setidaknya 1 bentuk pelecehan seksual ketika mengakses transportasi publik. Di Kigali, berdasar sebuah studi dasar menyebutkan bahwa 55% perempuan melaporkan bahwa mereka kuatir untuk datang ke lembaga pendidikan di malam hari.

Hal yang sama juga terjadi di Jakarta, banyak perempuan yang takut pulang ketika malam hari, takut menyeberang jembatan penyeberangan karena sepi dan gelap ketika malam hari. Hal inilah yang kemudian membatasi akses pada perempuan.

UN Women kemudian mengajak sejumlah kota di dunia untuk berpartisipasi dalam program Safe Cities dan Safe Public Spaces atau mewujudkan kota dan ruang publik yang aman pada perempuan dan anak. Sejumlah kota yang berpartisipasi ini antaralain: Cairo, New Delhi, Port Moresby, Quito, Cape Town, Mexico City, Rabat, Marrakech, Quezon City, Manila, Medellin, Dushanbe, Rio De Janeiro, Tegucigalpa, Dublin, Winnipeg (bersama dengan Provinsi Manitoba di Kanada), Reykjavik, Sakai, New York dan Brussel untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kota yang ramah pada perempuan dan anak.

Kota yang berpartisipasi dalam inisiatif ini kemudian berkomitmen untuk:

1. Mengidentifikasi intervensi yang relevan dan responsif gender, yaitu melaksanakan studi soal pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian pemangku kepentingan merefleksikan hasilnya

2. Mengembangkan hukum, kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual di ruang publik

3. Melakukan pendekatan gender pada perencanaan kota seperti insfrastruktur yang baik untuk perempuan dan anak, sanitasi yang aman, pencahayaan kota yang cukup hingga pemberdayaan ekonomi perempuan

4. Anak, perempuan dan laki-laki terlibat sebagai agen perubahan, terlibat dalam kegiatan transformatif di sekolah, mempromosikan dan saling hormat antar gender. 

Safe Cities ini akan membantu mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi untuk pencegahan sekaligus merespon kekerasan seksual pada perempuan dan anak di ruang publik sehingga kota yang aman bagi perempuan dan anak bisa diwujudkan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


"Sinta (bukan nama sebenarnya), selalu bimbang jika akan menyeberang jalan di jembatan penyebarangan di kawasan Rawamangun di Jakarta. Jembatan itu jika di malam hari sangat gelap, hanya mendapatkan cahaya lampu yang sangat minim dari lampu kota yang agak jauh letaknya, tak ada penerangan di sekitar jembatan. Padahal ia harus menyeberang jalan hampir setiap malam. Ia selalu takut jika terjadi sesuatu, dirampok, diperkosa. Jika ingin menyeberang, ia harus menunggu perempuan lain yang juga akan melewati jembatan tersebut, agar ia merasa aman.”


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Seperti apa wajah kota yang ramah terhadap perempuan dan anak? Keluhan Sinta juga dikeluhkan sejumlah perempuan lain di Jakarta. Tak hanya ketika menyeberang jembatan penyeberangan di malam hari, namun juga di jalan ketika sedang menunggu angkutan umum, saat berada dalam angkutan hingga sampai ke rumah.

Saat berada dalam angkutan ketika malam hari, sejumlah perempuan menyatakan bahwa ia akan naik angkutan umum tersebut jika ada perempuan lain berada di dalam angkutan, jika tidak, maka sepanjang perjalanan, mereka hanya merasakan was-was saja. Belum lagi jika melewati jalan di ujung rumah, selalu saja ada laki-laki yang menggoda.

Persoalan inilah yang dialami banyak perempuan di Jakarta. Padahal banyak perempuan di Jakarta yang pulangnya selalu malam, ada yang lebih dari jam 21.00 WIB, namun tak jarang ada yang pulang hingga jam 24.00 WIB. Ini biasanya terjadi pada perempuan pekerja toko, pekerja restoran yang tutup hingga malam hari.

UN Women, Kalyanamitra bersama  PT. Transjakarta  kemudian melakukan kampanye publik tentang Safe Cities, yaitu kampanye kota yang aman dan bebas dari kekerasan perempuan dan anak. Kampanye ini dilakukan sejak peringatan “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence”, sebuah kampanye global dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2017 lalu hingga sekarang.

UN Women mencatat, di Indonesia sebanyak 1 dari 3 perempuan telah mengalami kekerasan. Di tahun 2016 terdapat 259.150 kasus terdapat perempuan, dimana 3092 diantaranya terjadi di ruang publik. Perempuan yang hidup di perkotaan (36,3%) lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan di desa (29,8%).

Jenis pelecehan yang biasa terjadi di ruang publik antaralain pelecehan verbal seperti memberikan komentar, siulan, seruan yang bernada melecehkan. Lalu pelecehan non verbal seperti meraba, menyentuh, melakukan penyerangan seksual, pemerkosaan, menguntit, menatap dengan tujuan seksual dan menunjukkan alat kelamin.

Kelompok rentan yang biasa menjadi korban pelecehan seksual umumnya adalah para perempuan muda, perempuan disabilitas, kelompok minoritas seksual seperti waria, perempuan pekerja seks juga perempuan dari etnis minoritas.

Penyebab pelecehan dan kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena infrastruktir dan transportasi publik yang kurang memadai, misalnya kurang atau tidak adanya penerangan yang cukup di jalan, di gang, di trotoar, tidak adanya CCTV di tempat strategis dan transportasi publik yang kurang aman.

Hal lain kekerasan juga kadang terkesan dibiarkan ketika kurangnya respon dari penonton yang hanya mau menyaksikan kekerasan, namun tidak berusaha mencegah kekerasan yang ia lihat. Dan yang lainnya, banyaknya korban kekerasan yang malah justru disalahkan.

Realitas ini kemudian membatasi ruang gerak perempuan. Perempuan menjadi terhambat dalam mengakses fasilitas dasar seperti layanan dasar, menghambat partisipasi perempuan di sekolah, pekerjaan serta kehidupan bermasyarakat. Selain itu perempuan jadi takut menggunakan transportasi publik khususnya di malam hari.

Di Indonesia, inisiatif Safe Cities ini dimulai di Jakarta untuk mengatasi persoalan perempuan karena Jakarta harus menjadi kota yang inklusif untuk perempuan dan anak. Selama ini nilai keamanan untuk kota Jakarta nilainya adalah 2,5 dari 5.

Maka Safe cities ini kemudian akan melakukan evaluasi, mencegah dan merespon kekerasan seksual di ruang publik, termasuk memastikan pendekatan gender dalam perencanaan kota. Salah satu metode yang digunakan adalah metode safety walk. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi elemen di ruang publik yang memberikan konstribusi dalam menciptakan rasa aman.

Maka safety walk kemudian melihat 9 parameter kota yang harus dievaluasi yaitu penerangan, terbuka atau tidaknya suatu tempat, jarak pandang, keramaian, keamanan, jalan setapak, ketersediaan transportasi publik, juga perasaan dan keragaman gender.

Di luar itu, hal yang tak kalah penting yaitu mengajak pemerintah untuk meningkatkan keamanan di transportasi dan fasilitas publik, meningkatkan respon penyedia layanan dan penegah huku dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat atas sikap untuk menolak kekerasan terhadap perempuan.


Sebuah maklumat perempuan di deklarasikan di Jakarta. Deklarasi ini meminta pemerintah dan pihak legislatif untuk mengambil langkah nyata dalam pemenuhan hak perempuan.


*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Deklarasi perempuan ini dibacakan dalam dialog nasional perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan pada 8 Januari 2018 lalu di Jakarta.

Data yang dihimpun Solidaritas Perempuan menyebutkan bahwa penindasan terhadap tubuh, pikiran, ruang gerak dan hasil kerja perempuan, serta pembatasan akses dan kontrol perempuan atas informasi  dan  pengambilan  keputusan,  mengakibatkan  perempuan  terus  termarjinalisasi, dan kehilangan kedaulatan atas diri dan hidupnya sendiri masih terus terjadi.

Puspa Dewy dari Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa atas nama pembangunan, perampasan tanah dan ruang hidup perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan yang hidup di dalam dan sekitar hutan maupun komunitas masyarakat marjinal lainnya  terus berlangsung semata-mata untuk kepentingan investasi.

Tak hanya sumber daya alam, pengkomodifikasian manusia oleh negara mengakibatkan perempuan buruh migran terus mengalami  trafficking  maupun  kekerasan-kekerasan  lainnya.  Berbagai  situasi  tersebut merupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang secara sistematis memiskinkan perempuan, dan menimbulkan dampak berlapis lainnya.

“Solidaritas Perempuan melihat bahwa hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalis dan patriarkal yang mempengaruhi pola pembangunan, kebijakan dan sistem sosial di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan perempuan. Hegemoni korporasi  dan  kuasa  modal  berkolaborasi dengan kepentingan  politik semakin  meminggirkan kepentingan rakyat, terlebih perempuan. “

Dalam situasi tersebut perempuan dan gerakan rakyat yang kritis lainnya, terus dibungkam oleh kuasa negara, maupun kuasa kelompok mayoritas yang saat ini kerap melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan mengtasnamakan agama dan moralitas.

“Maraknya fundamentalisme agama semakin mengancam pranata kehidupan, otonomi dan keputusan politik perempuan, serta meningkatkan upaya-upaya sistemik yang berorientasi pada politik kekuasaan atas nama agama dan berpotensi menghancurkan pluralisme dan hak – hak perempuan di Indonesia.”

Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai dasar hukum dan kebijakan yang mengakui dan menjamin hak perempuan. UU no 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU no. 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, maupun kebijakan Hak Asasi Manusia lainnya seharusnya menjadi pijakan kuat untuk tindakan nyata negara dalam menghapuskan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan.

Namun penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan oleh Negara baru sebatas pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta trafficking perempuan, namun mengabaikan dan tidak menyasar pada pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat kebijakan dan/atau tindakan pejabat negara.

Menyikapi situasi ini, Solidaritas Perempuan bersama perwakilan dari 11 komunitasnya di Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Lombok,  Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, dan Poso pada 8 Januari 2018 di Jakarta bersama ini menyatakan  deklarasi perempuan:

1. Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali bagi perempuan, yang wajib diakui, dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Pelanggaraan hak asasi perempuan untuk hidup dan berpenghidupan, memiliki tanah, properti dan sumber daya lainnya, bekerja dan bebas bergerak, bebas dari penyiksaan dan diskriminasi,  adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan termasuk kekerasan Negara.

2. Budaya     Patriarki     mengakibatkan     perempuan     mengalami     situasi,     kerentanan, permasalahan, dampak serta memiliki kebutuhan dan kepentingan spesifik yang berbeda dengan laki-laki, sehingga harus direspon dan ditangani secara berbeda.

2. Perempuan memiliki berbagai inisiatif berdasarkan kearifan pengetahuan dan pengalamannya, yang harus diakui, didukung dan dilindungi untuk mendukung dirinya untuk berdaya, dengan kebijakan maupun praktik sosial yang melindungi hak perempuan.

4.   Pelanggaran   HAM   dan   kekerasan   terhadap   perempuan   harus   ditangani   secara menyeluruh melalui:

a.    Harmonisasi  kebijakan  dan  pelaksanaan  pembangunan  agar  berkeadilan  gender,
secara khusus menempatkan perempuan setara sebagai subjek pembangunan; serta memastikan keterbukaan informasi dan keterlibatan perempuan di setiap ranah dan tingkatan pembangunan.

b.  Penghapusan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang membatasi dan/atau mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan, serta menghambat perempuan dalam menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayanya.

c. Kebijakan perlindungan perempuan sebagai payung hukum yang mampu mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada setiap ranah, dengan berdasarkan dengan prinsip dan pendekatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender.

Puspa Dewy menyatakan kini perlunya melakukan penguatan terhadap perempuan dan masyarakat di tingkat akar rumput, serta gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan perempuan yang berkeadilan, melindungi hak asasi perempuan di berbagai sektor/isu dan memperkuat nilai pluralisme di Indonesia.

“Dalam upaya tersebut, kami akan terus mendorong perubahan kebijakan mulai dari tingkat lokal, nasional, regional  hingga  internasional  untuk  penghapusan  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, serta mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berbasis hak, berkeadilan sosial, ekonomi, lingkungan  dan   berkeadilan   gender   serta   berpihak   pada   kepentingan   rakyat, terutama perempuan. Kami juga berkomitmen mengawal PILKADA 2018 dan PEMILU 2019, untuk memastikan demokrasi berjalan secara substantif bagi hak-hak dan kepentingan perempuan, temasuk hak politik perempuan diakui, dipenuhi dan dilindungi”


(Acara Deklarasi Perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta pada 8 Januari 2018, Foto: Ega Melindo)


*Ega Melindo, aktif di Solidaritas Perempuan


*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co-  Senin  8 Januari  2018 lalu, dari atas podium dialog publik nasional mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam upaya penghapusan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap Perempuan, mereka, perempuan-perempuan yang telah diacuhkan hak-haknyanya oleh negara selama ini, menceritakan situasi  dan pengalaman yang mereka alami.

Para perempuan menceritakan pengalaman, kisah hidup dimana  kebijakan negara masih terus  mengacuhkan hak-hak dan perlindungan perempuan.

Perempuan-perempuan ini hadir dalam acara dialog publik nasional yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta. Mereka datang dengan  suara-suara lirih mereka bersama perempuan lainya dari berbagi wilayah dan konteks  masing- masing. Salasari Dg. Ngati dari perempuan petani dari Takalar-Sulsel. Ipah saripah dari Muara Angke, Jakarta, Nuriah  perempuan mantan buruh migran asal Kendari  dan hadir pula Ratna Sary, perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh.

Inilah situasi kekerasan  dan penindasan yang mereka alami selama ini:

“Konflik di Takalar yang kemudian tercipta dengan melibatkan Brimob dan Polisi meninggalkan bekas luka ditengah masyarakat. Ada yang ditembak, diinjak-injak, dan ditarik rambutnya. Banyak perempuan yang beralih profesi menjadi buruh tani, buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan,” cerita Ibu Salasari, seorang perempuan petani yang sekarang telah menjadi buruh tani sejak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV masuk ke Takalar.

Perempuan nelayan Teluk Jakarta, Ibu Ipah Saripah, perempuan pesisir pengupas kerang di Muara Angke, menyatakan bahwa setelah proyek reklamasi berjalan di Teluk Utara Jakarta, menimbulkan dampak yang merugikan kehidupan  perempuan  nelayan.

“Penghasilan perempuan pengupas kerang di Muara Angke menurun karena jumlah penangkapan kerang hijau juga menurun secara drastis. Hal ini berdampak terhadap penghasilan perempuan”.

Masifnya kebijakan diskriminatif pada perempuan tak hanya  mengancam sumber-sumber kehidupan perempuan  yang akhirnya  merampas  sumber kehidupan dan memaksa perempuan menjadi buruh migran ke luar negeri.

Ibu Nuridah, perempuan buruh migran dari Kendari, menceritakan tentang kisahnya menjadi buruh di Saudi Arabia. Para buruh migran disana mengalami kekerasan dan pelanggaran hak dalam setiap tahapannya, baik dari pra-penempatan, pada masa penempatan dan purna penempatan.

“Berbagai kebijakan diskriminatif yang mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak bagi perempuan, sehingga perempuan semakin terbungkam dan termarjinalkan.”

Sedangkan perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh,  Ratna Sary menceritakan yang dialami perempuan korban.

“Salah satu kasus yang mengoyak rasa kemanusiaan kita adalah perempuan disabilitas intelektual, korban perkosaan hingga hamil, justru dihukum penjara atas tuduhan zina. Kami sebagai pendamping sangat sedih melihat dampak dari Qanun Jinayat yang sangat buruk terhadap masyarakat Aceh. Namun ketika kita mengkritisi Qanun Jinayat, kita dianggap anti-Islam, antek Yahudi dan tuduhan ngawur lainya, padahal Aceh masih bagian dari Indonesia,” tegas Ratna Sary.

Situasi ketidakadilan  yang dikisahkan perempuan petani, perempuan nelayan perempuan pesisir, perempuan nelayan , perempuan mantan buruh migran,  perempuan  pendamping korban kebijkan diskriminatif. Hal ini semakin menguatkan  bukti jika berbagai kebijakan ekonomi dan proyek-proyek investasi skala besar dengan mengatasnamakan pembangunan dan dibiayai oleh Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya) maupun investor lainnya, seringkali justru berujung pada perampasan lahan, dan perampasan sumber kehidupan dan penghidupan bagi para perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan miskin kota, masyarakat adat maupun komunitas masyarakat marginal lainnya.

Situasi ini juga berdampak pada penghancuran sistem pengelolaan pangan yang selama ini dimiliki dan diperankan perempuan sebagai sebuah kearifan lokal dan bagian dari kedaulatan pangan perempuan.

Hal lain, perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan juga menambah beban perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat dengan peran merawat dan memastikan tercukupinya kebutuhan keluarga. Perempuan kemudian harus berpikir lebih keras, dan bekerja lebih berat, serta mencari alternatif sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam situasi tersebut, bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran menjadi alternatif pekerjaan yang harus diambil perempuan. Namun sayangnya menjadi PRT migran tidak disertai dengan perlindungan memadai dari negara. Pelanggaran HAM terhadap perempuan buruh migran masih terjadi dalam berbagai bentuk.

Ada beberapa jenis kasus yang tercatat, yaitu:  over kontrak, gaji belum dibayarkan, gaji ditahan majikan, kekerasan fisik, hilang kontak, trafficking, kriminalisasi meninggal, ditahan majikan, beban kerja berlebihan, ingin dipulangkan, dipenjarakan, dipulangkan secara sepihak, dibunuh oleh majikan, sakit, kekerasan seksual, gagal berangkat, pemalsuan dokumen, pemerasasan, penyekapan, diusir majikan, dilarang berkomunikasi dan gaji tidak sesuai perjanjian.

Sementara, negara justru melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan buruh migran. Salah satunya dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan ke Negara-negara kawasan Timur Tengah . Tidak hanya terbukti mendiskriminasi pekerja rumah tangga   migran dan melanggar hak mereka untuk bekerja dan mendapatan kehidupan yang layak, tetapi kebijakan ini juga mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban trafficking. Setidaknya 263 perempan buruh migran menjadi korban trafficking akibat implementasinya.

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy  menyatakan bahwa saat ini harus ada langkah khusus, prioritas oleh negara bagaimana memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.

Puspa Dewy  juga memaparkan bahwa 80 persen perempuan tercatat tidak memiliki akses kepemilikan tanah. Kemudian perempuan pesisir atau nelayan bahkan masih bekerja dalam rentang 15-17 jam perhari. Data Solidaritas Perempuan di tahun 2017 menunjukkan setidaknya ada 3 perempuan pejuang dalam konflik agraria yang berjuang melawan perampasan tanah.

“Hal ini ditandai dengan masih maraknya penggusuran, perampasan tanah, pencemaran lingkungan, pembatasan akses dan kontrol atas sumber kehidupan, dibarengi dengan cara-cara  kekerasan termasuk kriminalisasi dan intimidasi yang digunakan negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan investasi.”

Dari pertemuan inilah maka Komunitas SP  Bungoeng Jeumpa Aceh, Komunitas SP Palembang Sumatera Selatan  Komunitas SP Jabotabek,  Komunitas SP  Kinasih Yogyakarta, Komunitas SP Mataram Nusa Tenggara BaratKomunitas SP Palu Sulawesi Tengah, Komunitas SP Anging Mammiri Makassar Sulawesi Selatan, Komunitas SP Kendari Sulawesi Tenggara, Komunitas SP  Sintuwu Raya Poso Sulawesi Tengah, Komunitas SP  Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Komunitas SP  Sebay Lampung kemudian melakukan deklarasi perempuan.

Lewat deklarasi ini perempuan hendak mengingatkan negara untuk tidak mengacuhkan   mendesaknya perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

(Dialog Nasional Perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta, 8 Januari 2018, Foto: Ega Melindo)


*Ega Melindo, Aktif di Solidaritas Perempuan.


Seorang perempuan korban dituduh membuang bayinya. Dan kini, pendamping korban tersebut, juga menjadi bulan-bulanan di sosial media. Keduanya kemudian justru diperiksa oleh polisi.


Poedjiati Tan- www.konde.co

Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 11 Januari 2018 lalu saat korban(UYR) diperkosa oleh seorang laki-laki yang kemudian meninggalkannya. Korban adalah penanggungjawab keluarga. Ia tidak tahu lagi harus kemana ketika dia harus melahirkan. Ia merasa putus asa sekali, kesulitan ekonomi, fisik dan psikis. Inilah kekerasan bertubi-tubi yang ia alami.

Dalam peristiwa ini, hingga melahirkan, bayi yang dlahirkan korban dalam keadaan meninggal di tempat kosnya. Karena korban bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya korban meletakkan bayinya di dekat saluran irigasi. Yang akhirnya peristiwa ini menjadi ramai di tempat tersebut. Warga mencurigai korban sebagai pelaku pembuang bayi karena melihat perutnya kempes.

Di tengah kebingungannya, ia ditolong dan didampingi oleh teman saya, Maryaam Jameelah yang biasa dipanggil Mila. Mila, seorang pendamping korban yang bekerja di sebuah Women Crisis Center di Malang. Namun justru setelah itu, teman saya kemudian menjadi bulan-bulanan di sosial media dan dituduh membuang bayi korban.

Hal ini kemudian menyadarkan saya bahwa sulitnya menjadi korban di Indonesia. Dalam kasus ini, korban tidak hanya diperkosa, namun juga ditinggalkan laki-laki yang tak bertanggungjawab. Ia harus melahirkan bayinya sendiri. Semua haknya sebagai perempuan telah diambil. Apakah ada yang memikirkan, setelah ini dengan apa ia hidup? Dengan cara apa dia akan kembali seperti semula? Dengan cara apa dia bisa menuntut pelaku? Banyak hal yang harus dilakukannya setelah ini. Orang hanya tahu soal kehebohannya, namun tak pernah mau tahu bagaimana perjuangannya hamil dari laki-laki yang memperkosanya. Dan sekarang, ia harus berurusan dengan polisi.

Apakah polisi mau tahu sejarah, proses, fakta-fakta sebelum peristiwa ini terjadi? Apakah perempuan yang menjadi korban kekerasan, justru kemudian dituduh sebagai pelaku tanpa orang lain mau mendudukan persoalan yang sebenarnya?

Setelah itu, saya juga merasakan bagaimana sulitnya menjadi pekerja pendamping perempuan, semuanya tidaklah mudah. Dimana orang tidak memiliki kesadaran untuk lebih teliti atau mempunyai kecenderungan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran dan menggunakan asumsi saja.

Perempuan yang menjadi pendamping korban yang seharusnya juga dilindungi, malah menjadi korban kekerasaan di media sosial.

Dalam tugas tersebut, Mila yang memang selalu mendampingi seorang perempuan yang diperkosa atau mendapatkan kekerasan dan hamil tanpa korban sadari.

Ketika menjemput korban di tempat kosnya, Mila nyaris kena amuk masa karena dikira dia yang membuang bayi. Dia juga diteriaki pelacur ketika keluar dari rumah korban dampingannya.

Bahkan setelah mengadakan konferensi pers dengan media, tiba-tiba fotonya terpampang di media sosial dan dianggap sebagai pelaku pembuang bayi.

Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan cacian, kutukan dan segala macam sumpah serapah. Dan foto dia telah dishare ratusan kali sebagai perempuan yang membuang bayi. Mila ini merasa tidak nyaman dengan perlakuan nitizen. Dia juga merasa di Indonesia seperti tidak ada perlindungan bagi pekerja pendamping penyintas seperti dirinya atas kekerasan di sosial media ini.

Dan sekarang Mila juga harus berurusan dengan hukum karena dituduh berbohong oleh pihak kepolisan tentang korban yang pernah diperkosa. Polis menganggap, Mila mengarahkan korban agar mengatakan diperkosa.

Pekerja HAM atau perempuan pendamping penyintas memang seringkali mendapatkan perlakuan atau ancaman dari masyarakat karena pekerjaannya. Banyak sekali kasus-kasus penyerangan terhadap pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) atau para pendamping yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Dan beberapa Ormas yang menganggap diri sebagai penjaga moral bisa melakukan kekerasan, ancaman bahkan persekusi dengan gampangnya.

Dari peristiwa ini kita bisa melihat, sulitnya berjuang bagi korban. Korban mengalami kesulitan, dan pendamping korban mengalami kesulitan yang tak jauh berbeda.


Referensi:
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/11/kisah-pilu-ibu-muda-yang-diduga-buang-bayi-di-kota-malang-bermula-dari-kejadian-ini?page=all
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/11/benarkah-wanita-asal-kediri-ini-yang-buang-bayi-di-saluran-irigasi-di-kota-malang