*Kustiah- www. Konde.co

Menjadi pendamping kemanusian itu tak pernah mudah. Apalagi jika menjadi pendamping otonom, bukan pendamping yang bergabung dalam sebuah organisasi atau lembaga. Tak hanya waktu, keluarga, uang yang dikorbankan.

Tetapi juga, kadang pendamping tak sadar ketika kondisi mentalnya juga diabaikan. Seorang pendamping di sebuah Puskesmas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta bercerita, dia sering merasa pikiran dan perasaannya terkuras saat melakukan pendampingan korban.

Belum lama ini ia mendampingi korban kasus kekerasan seksual. Bersyukur korban dan keluarga yang dia dampingi kuat dan mengikuti masukan-masukannya. Sehingga proses mulai visum hingga pelaporan ke penegak hukum berjalan lancar.

Yang ia sedihkan justru ketika korban ditangani penegak hukum. Dia merasa energi, waktu, dan perasaannya terkuras saat polisi memproses kasus korban.

"Polisi tak sensitif terhadap perasaan korban. Korban yang mengalami trauma harus berkali-kali menjawab pertanyaan yang sama," ujarnya dalam sesi sharing dalam acara 'Care for caregiver' yang diselenggarakan Yayasan Pulih akhir tahun 2017 lalu.

Jane L. Pietra, atau biasa dipanggil Jane, psikolog di Yayasan Pulih, berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar pendampingan. Ia memulai dengan menjelaskan tentang risiko pekerja kemanusiaan. Kira-kira inilah resiko yang sering dialami pekerja kemanusiaan:

1. Menghayati berbagai perasaan negatif

2. Terus menerus bekerja dalam situasi traumatis

3. Peristiwa yang rumit dan sulit diselesaikan

4. Rasa marah dan tak berdaya

5. Tiada waktu dan kesempatan untuk ‘ambil jarak’

6. Situasi kerja tanpa penghargaan memadai

7. Stres untuk terus ‘positif’

Pendamping kemanusian sangat mungkin mengalami kelelahan luar biasa akibat kerja. Yakni suatu kondisi kelelahan fisik, emosional dan mental yang disebabkan oleh adanya keterlibatan dalam waktu yang lama dengan situasi yang menuntut secara emosional. Proses berlangsung secara bertahap, akumulatif, dan lama kelamaan menjadi semakin memburuk. Tanda-tandanya antaralain:

1. Pendamping mengalami kelelahan yang ‘luar biasa', merasa sedih, depresi, perasaan tak berdaya, bingung, kehilangan orientasi, mudah marah, cepat tersinggung.

2. Hilangnya kepedulian/ kesabaran, sinisme, gangguan somatik/ fisik, yang tidak jelas penyebabnya dan tak kunjung sembuh.

Menurut Jane, yang dialami pendamping merupakan reaksi normal terhadap peristiwa abnormal, karena mereka mengalami berbagai macam reaksi normal setelah peristiwa yang mengguncang, sebagian besar orang mungkin dapat melewati situasi sulit dengan baik, meskipun ada pula yang menghadapi kesulitan dalam proses adaptasi terhadap situasi sulit tersebut.

Namun setiap orang memiliki kekuatan alamiah untuk bangkit dari situasi sulit. Dukungan keluarga atau orang terdekat lainnya dapat membantu mengatasi proses adaptasi setelah peristiwa sulit.

Pendamping bisa juga mengalami trauma sekunder yang disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain:

1. Identifikasi (kelekatan kuat) pada korban

2. Sejarah, konflik, dan kebingungan pribadi yang tak terselesaikan dengan baik

3. Mengalami langsung kejadian yang mengerikan dalam waktu yang lama

4. Menyaksikan apa yang dialami kelompok korban/ penyintas


Tanda-tanda trauma sekunder tersebut antaralain:

1. Kewaspadaan berlebih, gangguan tidur, mimpi buruk

2. Keluhan fisik (sakit kepala, sakit sendi, gangguan perut) yang tidak jelas penyebabnya dan tidak kunjung sembuh

3. Ketidakberdayaan, kesedihan

4. Kebingungan

5. Kemarahan, cepat tersinggung


Gejala-gejala yang mungkin dialami oleh penyintas juga sering dialami oleh pendamping, yaitu: burn out. Penyebabnya antaralain:

1. Terus menerus bekerja dalam situasi traumatik atau menyakitkan

2. Peristiwa- peristiwa yang sangat rumit dan sulit diselesaikan

3. Situasi kerja yang penuh tuntutan dan tekanan

4. Tiada waktu dan kesempatan untuk “mengambil jarak”

5. Situasi kerja tanpa penghargaan memadai

6. Kurangnya kesadaran tentang keterbatasan/ kemampuan berbuat

Tak mudah menjadi pendamping kekerasan, situasi seperti ini juga harus ia lalui karena ia harus fokus berjuang bagi korban, jadi sesulit apapun menghadapi aparat, pendamping korban tetap harus kuat berada di sisi korban (bersambung).

(Foto/ Ilustrasi: pixabay.com)


*Kustiah,
mantan jurnalis Detik.com, kini pengelola www.Konde.co dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.


*Aifiatu Azaza Rahmah- www.Konde.co

Kamu pernah jatuh cinta? Sebenar-benar cinta? Yakin? Lantas, cinta yang bagaimana? Oke, pastikan kamu sudah mencatat baik-baik semua jawaban dari pertanyaan barusan ya.

Saya sebenarnya tidak akan membicarakan perihal apa itu cinta. Berdebat dengan kamu hanya untuk memastikan makna dari sebuah kata. Pun saya bukan filsuf yang akan menerjemahkan semua hal absurd kehidupan di muka bumi. Sebab saya hanya ingin mengajak kamu berjalan-jalan ke dunia di mana dimana saya tinggal, melihat dengan kedua pasang mata saya, mendengar beragam hal, dan merasakan kehidupan di sekitar saya. Kamu mau?

Di dunia tempat saya tinggal, jika sudah memutuskan mencintai seseorang, maka kebanyakan akan memilih untuk menjalin sebuah relasi/ hubungan. Bisa pacaran. Bisa juga pernikahan. Keduanya, di sistem sosial kami, ada-ada saja segaduh perayaan untuk memberi cipratan kebahagiaan.

“PJ (baca: Pajak Jadian) dong!” teriak seorang karib jika salah satu sahabatnya telah mengubah status kejombloannya menjadi taken. Akan ada perayaan kecil yang cukup membahagiakan, mentraktir makan kawan satu geng barangkali.

Perayaan lebih besar lagi, jika dua sejoli telah saling bertemu dengan keluarga besar masing-masing. Menentukan tanggal pernikahan di hari baik bagi sebagian orang. Memilih gaun pengantin. Menentukan dekorasi dan riasan wajah saat resepsi, gayanya bisa bermacam-macam, mulai dari tradisional sampai yang mengikuti tuntunan dunia perinstagraman. Itu semua hanya untuk memenuhi ceremony yang dilaksanakan bisa sampai tiga hari dengan mengundang kerabat, warga sekampung, dan segala jenis teman (kecuali mantan).

“Datang ya ke pernikahanku. Maaf undangan dikirim via online ya,” kata karib di kota lain melalui aplikasi masa kini yang hanya bisa dipakai pada jejaring ponsel pintar.

Kedua perayaan itu, bagi saya cukup membahagiakan, bisa datang bertemu kawan, makan gratis dan mendapat buah tangan, souvenir pernikahan. Tidak peduli jika akan muncul pertanyaan kapan nyusul atau mana pasanganmu sebagaimana ketika perempuan datang ke pesta perkawinan tanpa pasangan. Yang jelas, saya selalu melihat, diantara hiruk-pikuk pesta itu, diantara keduanya, sama-sama memiliki kemungkinan. Perpisahan. Perselingkungan. Maka sejarah akan mencatat mengenai putus pacaran, menjadi mantan, atau putus pacaran, menjadi manten. Pun pernikahan, ada kemungkinan perceraian, dan status sosial kembali mengalami perubahan, duda atau janda.

Bukankah diantara kedua hubungan tadi ada klaim tentang cinta?

Balikan atau rujuk atau cinta lama bersemi kembali, menjadi sesuatu yang perlu banyak dipertimbangkan lagi. Terutama alasan kenapa hubungan sebelumnya bisa berakhir dan bagaimana orang tersebut memandang pasangannya.

Ada semacam kesadaran individu untuk tetap mempertahankan hubungan ataupun memilih untuk berpisah dengan dorongan mencari sesuatu yang dikenal sebagai kebahagiaan sehingga selama hidup nanti hanya terjebak dengan satu orang yang tepat dan diinginkan. Tidak melulu karena mendengar cerita atau postingan jejaring sosial orang lain yang terlihat bahagia kemudian menjadi ikut-ikutan saja.

Jadi di dunia saya juga mengenal tentang agama yang menyatakan bahwa perkawinan itu sakral dan hanya dilakukan satu kali saja. Namun banyak kawan saya yang lain tidak mau meyakini itu. Kami justru meyakini bahwa pacaran atau pernikahan tidak cuma sekali. Kami menolak poligami, dan kami yakin bahwa semua orang berhak untuk pergi jika mengalami kekerasan dalam berelasi, tidak bahagia ketika pasangannya melakukan kekerasan. Perselingkuhan di belakang.

Tidak usah menyesal jika pernah mentraktir makan kawan, namun setelah itu putus di tengah jalan. Tidak usah menyesal jika sudah pernah mengundang banyak orang, ada resepsi, ada baju mewah, ada bulan madu yang diumumkan di sosial media. Karena sebenarnya, kita berhak untuk keluar dari semua itu jika kita tidak bahagia. Saya akhirnya menyetujui satu hal bahwa: kita berhak untuk bahagia, baik ketika masih pacaran, menikah atau keluar dari relasi-relasi itu. Bukankah begitu? Hidup tak melulu sebuah ruang bagi yang berpasangan, namun ruang ini adalah ruang seluas samudera, bagi siapapun. Baik yang berpasangan atau tidak.

Disudahi dulu ya, jalan-jalan di dunia saya. Sekarang cobalah kembali ke paragraph awal, apa ada perubahan dari jawabanmu?


*Aifiatu Azaza Rahmah, hanya seorang yang lebih suka berbicara dengan tulisan. Biasanya bermain di akun facebooknya.

File 20180222 152372 c6qj70.jpg?ixlib=rb 1.1

Penggunaan istilah “pelakor” (perebut laki orang) dalam isolasi menunjukkan kecenderungan masyarakat kita untuk hanya menyalahkan perempuan dalam sebuah perselingkuhan, meski jelas dibutuhkan dua orang untuk itu.
shutterstock.com



Nelly Martin

Belakangan ini masyarakat Indonesia dibombardir cerita-cerita mengenai “pelakor” (perebut (le)laki orang), sebutan bagi perempuan yang dianggap bertanggung jawab merusak hubungan pernikahan sepasang suami istri.


Kita terpapar cerita-cerita ini hampir setiap hari, baik di media sosial atau di saluran media tradisional. Banyak orang mengekspresikan kebencian mereka terhadap “pelakor” di media sosial. Meski pernyataan yang netral dan cukup reflektif ada, sikap yang menunjukkan kebencian lebih mudah ditemukan, setidaknya di Instagram, platform media sosial berbasis gambar dan teks yang sering digunakan orang untuk berbagi berita. Ujaran kebencian ini umumnya ditujukan pada perempuan tertuduh, dengan digunakannya istilah “pelakor”.


Sebagai peneliti linguistik saya ingin mengangkat satu masalah dari penggunaan istilah “pelakor” dalam percakapan mengenai perselingkuhan, yakni istilah ini digunakan untuk menyalahkan dan mempermalukan perempuan dan sama-sekali tidak menyalahkan laki-laki yang melakukan perselingkuhan. Dalam konteks ini, istilah pelakor perlu dianalisis secara kritis.


Retorika yang timpang


Retorika pelakor timpang karena menempatkan perempuan sebagai “perebut”, seorang pelaku yang aktif dalam kegiatan perselingkuhan, dan menempatkan sang laki-laki seolah-olah sebagai pelaku yang tidak berdaya (barang yang dicuri, tak berkuasa). Terlebih, secara sosiolinguistik, istilah ini sangat berpihak pada laki-laki, karena seringkali muncul dalam wacana keseharian tanpa istilah pendamping untuk laki-laki dalam hubungan tersebut. Dalam kebanyakan tulisan yang saya telusuri untuk pencarian data mengenai peredaran istilah pelakor, secara umum ia digunakan sendiri, atau sang laki-laki secara terang-terangan absen dalam cerita tersebut.


Secara kebahasaan istilah ini meminggirkan perempuan. Lebih dari itu istilah ini menunjukkan fenomena sosial-budaya yang lebih besar. Kerapnya istilah ini digunakan dalam cerita di media sosial dan dalam pemberitaan tanpa didampingi istilah yang sepadan untuk pelaku laki-laki, menunjukkan bahwa istilah ini seksis.


Penggunaan istilah tersebut sendirian—tidak dibarengi dengan penggunaan istilah untuk si lelaki tak setia—menunjukkan kecenderungan masyarakat kita yang hanya menyalahkan perempuan dalam sebuah perselingkuhan, meski jelas dibutuhkan dua orang untuk itu. Kita perlu ingat fakta bahwa (setidaknya) ada dua pihak yang terlibat perselingkuhan.


Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menyalahkan pelakor seorang menunjukkan bias negatif kita terhadap perempuan, dan pada saat yang sama mengglorifikasi laki-laki. Dalam kasus perselingkuhan, tampaknya masyarakat Indonesia masih menerapkan bias gender. Jika perselingkuhan terjadi, kesalahan ditimpakan pada perempuan, baik dalam peran perempuan sebagai korban (istri yang dikhianati—yang seringkali dianggap “gagal” mengurus suami) atau kepada perempuan lain, yang dianggap merebut. Dengan kata lain, kecenderungan kita untuk berteriak pelakor tanpa menyebut-nyebut sang lelaki, menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan persepsi yang buruk terhadap perempuan.


Memasukkan kembali peran laki-laki


Jika digunakan sendirian, istilah “pelakor” menghapus peran laki-laki dalam aksi kolaboratif perselingkuhan. Penggunaan istilah ini dalam isolasi tidak hanya mengerdilkan “daya pikir” sang laki-laki (seakan-akan ia hanya bisa “diculik” oleh perempuan lain tersebut karena ia tidak bisa menggunakan otaknya untuk mengevaluasi apa yang ia lakukan), tapi juga menghilangkan agensinya sebagai manusia yang bebas dan berdaya. Sang laki-laki bukanlah barang yang dicuri. Ia sama-sama bertanggung jawab dalam situasi ini dan seharusnya secara linguistik dan retorik tidak dihilangkan dalam narasi.


Maka, jika kita masih perlu memberi label pada perempuan yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang sudah memiliki pasangan dengan istilah pelakor, marilah kita gunakan bersama-sama dengan “letise” (lelaki tidak setia) karena kedua pihak berkolaborasi dalam perselingkuhan. Mari gunakan istilah pelakor dan letise bersama-sama, jika di antara kita berkukuh untuk memberi label. Sebenarnya “Wanita Idaman Lain (WIL)” masih jauh lebih netral, yang secara pragmatik menyiratkan “kesertaan” lelaki dalam wacana perselingkuhan.


The ConversationPada titik itu, saya mempertanyakan kecenderungan kita untuk menghakimi masalah pribadi orang lain ketika kita hanya memiliki informasi yang terbatas mengenai kasus tersebut dan orang-orang yang terlibat. Bisa jadi alasan hadirnya istilah pelakor hanya karena beberapa dari kita merasakan kebutuhan yang kuat untuk menghakimi orang lain, dan secara tidak adil pula.


Nelly Martin, Visiting scholar


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Poedjiati Tan -www.Konde.co


Jakarta, Konde.co - Sebuah gerakan global One Billion Rising diselenggarakan di Jakarta pada 14 Februari 2018 lalu. One Billion Rising (OBR) adalah representasi perlawanan dari setiap korban kekerasan di manapun berada. Gerakan kampanye global ini diselenggarakan pertama kali pada 14 Februari 2013 dengan menari bersama sebagai simbol perlawanan.

OBR Jakarta sendiri merupakan sebuah upaya kolektif yang dibentuk untuk turut serta dalam mengampanyekan antikekerasan terhadap perempuan. Terdiri dari beberapa feminis dari berbagai latar belakang, kolektif ini terbentuk pada November 2012 dengan terinspirasi oleh gerakan global One Billion Rising yang didirikan Eve Ensler, feminis dan penulis Vagina Monolog.

Tahun ini OBR Indonesia kembali menyelenggarakan kampanye melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan untuk keenam kalinya.

Indonesia menjadi salah satu dari ratusan negara yang terlibat dalam gerakan ini. Dengan mengikuti tema global “SOLIDARITY” RISE! RESIST! UNITE! OBR Indonesia hadir kembali dan mengambil tema “MONOLOG PUAN” yang melibatkan solidaritas sesama perempuan dari berbagai sektor. Solidaritas ini dibangun di atas derita yang sama di bawah penindasan terhadap perempuan.

“OBR merupakan kampanye global melawan kekerasan seksual dengan menari bersama sebagai simbol perlawananannya. Gerakan menarinya pun mengandung makna membebaskan perempuan dari segala belenggu norma aturan dan tuntutan yang selama ini dilekatkan pada perempuan itu sendiri. Tahun ini menjadi berbeda karena bertepatan dengan 20 tahun V-Monolog," kata koordinator OBR 2018, Alex.

Survei World Health Organization PBB menemukan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia setiap harinya mengalami kekerasan baik dalam bentuk pelecehan, perkosaan, kekerasan fisik, dan jenis kekerasan lainnya. Angka ini linier dengan temuan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. BPS dan KPPPA menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan pada 2017 menunjukkan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP, yakni mencapai angka 75% (10.205). Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas sebesar 22% (3.092) dan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara sebesar 3% (305).

Kerap kali perempuan hanya bisa diam menerima kekerasan yang dialami, mulai dari pandangan dan godaan melecehkan di pinggir jalan, pukulan dan makian dari pasangan, pelecehan di tempat kerja, di ruang publik seperti transportasi umum, dan sebagainya. Banyak perempuan tak mampu dan malu bersuara, sebab ketika bersuara pun sering muncul bantahan dari mereka yang mewajarkan terjadinya kekerasan.

Perempuan juga mengalami kekerasan dan diskriminasi lantaran kondisi lahiriah. Di pabrik dan di perkantoran, tak jarang perempuan pekerja diberhentikan karena hamil. Belum lagi, anak-anak perempuan yang dipaksa keluar dari sekolah karena hamil. Perempuan di manapun mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Buruh perempuan yang tidak mendapatkan haknya; perempuan di Kendeng, Molo, dan berbagai daerah lain yang dirampas ruang hidupnya; juga transpuan yang kerap kali mengalami diskriminasi dan persekusi karena identitasnya.

Berbicara soal transpuan, baru-baru ini mencuat wacana pengenaan pasal pidana terhadap kelompok minoritas gender dan seksual, melalui rencana revisi KUHP yang tengah digodok pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika pasal itu disahkan, tak terbayang berapa banyak lagi yang akan menjadi korban. Padahal, tanpa pasal itu pun sudah kerap terjadi diskriminasi dan persekusi terhadap mereka.

Hasil survei Wahid Foundation yang dirilis Januari 2018 lalu menunjukkan kelompok minoritas gender dan seksual menjadi kaum kedua yang paling tidak disukai (17,8%) setelah komunis. Survei juga menunjukkan adanya kenaikan potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai dari 51% menjadi 57,1%. YLBHI juga mencatat selama 2017 sekurang-kurangnya terdapat 66 kasus penganiayaan terhadap orang yang dicurigai sebagai kelompok minoritas gender dan seksual.

Oleh karena itu, dalam pernyataan sikapnya OBR Indonesia melihat dan memandang perlunya solidaritas sesama puan di manapun berada.

“Di Indonesia, ketersediaan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk berbicara dan berjuang atas hak dasarnya semakin sempit dan sedikit. Ruang Monolog Puan diharapkan menjadi salah satu ruang aman perjuangan, untuk perempuan dari segala sektor dan cerita, dapat bersuara atas represi yang mereka dapat dan menyuarakan hak mereka yang selama ini dirampas" ujar Alex.

Kampanye ini tentu bukan panasea yang bakal menjadi jalan keluar atas segala masalah, tetapi setidaknya dapat menyambung rantai solidaritas dan memperpanjang nafas perjuangan melawan penindasan terhadap perempuan.

(Foto: One Billion Rising)

Melly Setyawati- www.Konde.co

Pagi itu, saya bertemu dan sempat ngobrol dengan salah seorang mbok (ibu) jamu langganan saya sedari kecil. Dia senantiasa melewati depan rumah, namun sudah tidak lagi menggendong bakulan jamu tapi menggunakan gerobak botolan jamu.

Muncul pertanyaan iseng saya, “ Jenengan pinter ndamel jamu, mesti anake luwih pinter njih?” (Anda pintar membuat jamu, pasti anaknya lebih pintar ya buat jamu)

“Anak kulo dados perawat kok mbak, wis mboten mudeng.” (anak saya jadi perawat jadi sudah tidak paham membuat jamu)

Aduh, saya pikir pengetahuan-pengetahuan alami ini merupakan pengetahuan yang khas dari kita, yang rempah-rempahnya sangat kaya. Saya akui, saya dibesarkan dengan perobatan kimia, sakit sedikit ke dokter dan minum obat kimia. Tapi itu justru menjadikan saya sangat tergantung dengan hal-hal kimiawi. Buat saya, ini tidak bagus.

Bukan berarti saya antipati terhadap dokter, saya masih membutuhkan peran fungsi dokter dan pengetahuannya untuk mengatasi ketidaktahuan saya akan kesakitan tubuh secara medis.

Kembali ke mbok jamu tadi, disitu saya seperti tersentil. Ada pengetahuan yang terputus dan tidak mengalir seperti para leluhur kita mengatasi sakit secara turun-temurun dengan menggantungkan diri pada alam, yakni rempah-rempah serta tanaman obat lainnya.

Pada sebuah kesaksian di Inkuiri Adat yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 3 tahun lalu, seorang nenek bernama Saidah dari desa Punan Dulau Kalimantan Utara mengatakan tentang hidup bersama di hutan.

“Hutan adalah tempat makan kami sekaligus apotik.”

Nenek Saidah dan beberapa penduduk desa, merupakan korban resettlement dari perkampungan adatnya di tengah hutan ke kampung buatan pemerintah jaman Orba.

Betapa dungu nya saya, bahwa penggundulan hutan itu tidak hanya sekedar mengurangi kadar air dan erosi tetapi juga memutuskan rantai pengetahuan. Yang lambat laun bisa membuat manusia hidup dengan alam beton seperti rancangan kota imajinasi Meikarta. Sebab pohon, hutan sudah tidak ada lagi.

Pengetahuan-pengetahuan tradisional, yang diperoleh secara turun temurun karena kedekatan dengan alam sudah terputus satu generasi. Satu generasi diperhitungkan sama dengan usia anaknya mbok jamu yakni sekitar 25 an tahun. Jadi tahu kan siapa pembuat kebijakan 25 tahun lalu?.

Kebijakan yang tidak bernurani, tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan alam, memang berpotensi membunuh manusia pelan-pelan serta membesarkan berbagai industri yang dimiliki oleh orang itu-itu saja. Entah dari industri perkebunan sampai dengan industri farmasi dan industri kesehatan.

Ada upaya pembodohan sistimatis yang tengah dirangkai sedemikian rupa, dengan menciptakan mimpi-mimpi materialisme sebagai kehidupan yang sukses dan prestisius. Menjadi dokter atau pegawai yang ada di dalam ruangan adalah pekerjaan membantu manusia lain, namun pekerjaan ini selalu dianggap lebih prestisius oleh banyak orang dibandingkan sebagai mbok jamu. Tempat yang tidak kena panas, tidak berkeringat, bersih dan baju yang rapi. Dibandingkan mbok jamu yang lebih rekoso (susah) berkeringat, bau, berat, jalan kaki dan kena panas.

Cukup diakui hingga sekarang cara pandang ini masih berlaku. Dan semakin berjarak dengan alam, yang telah menyediakan seluruhnya kebutuhan manusia.

Industri mencoba mengambil alih peran alam, dengan memutuskan rantai pengetahuan dan keintiman manusia dengan alam. Seperti pembuatan jamu instant, bumbu instant, serta perobatan dan lain-lainnya.

Berapa banyak generasi Dilan dan Milea bisa mengetahui cara memasak rendang? Padahal jika mengetahui soal ini, maka kita akan terus berelasi dengan alam, bersetubuh bersama alam, mengelola dan hidup bersama alam.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Bertempat di Gedung Juang 45 Jakarta pada 14 Februari 2017, LBH APIK Jakarta menyelenggarakan diskusi publik laporan tahunan 2017. Dalam catatan ini terpetakan soal sistem hukum di Indonesia yang tidak adil pada perempuan.

Pengaduan masyarakat ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2017 mencapai 648 pengaduan. Berdasarkan jenis kasusnya, pengaduan dapat dikategorikan kedalam 11 (sebelas) jenis kasus. Dari 648 kasus terdapat terdapat:
1. 308 (47,53%) kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. 105 (16,20 %) kasus pelanggaran hak dasar
3. 77 ( 11,88 % ) kasus Perdata Keluarga
4. 37 (5.71%) kasus Kekerasan Seksual
5. 35 (5.40% ) kasus Pidana Umum
6. 30 (4,63%) kasus Kekerasan Dalam Pacaran
7. 10 (1,54 %) kasus Perdata Umum
8. 2 (0.31% kasus) ketenagakerjaan
9. 2 (0.31 %) kasus trafiking
10. 43 (8,64 %) kasus diluar yang kriteria kasus LBH Apik Jakarta.

Kekerasan Seksual di Sekolah
Ketua LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah mengatakan bahwa pada Catahu ini LBH APIK juga menyoroti kasus kekerasan sesksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan. Korban berjumlah 4 orang anak korban dan pelakunya adalah guru.

“Salah satu korban adalah anak perempuan penyandang disabilitas hingga hamil dan melahirkan. Dari semua kasus tersebut, terbukti bahwa dukungan dari sekolah terhadap korban sangat minim, bahkan cenderung membela pelaku. Melihat kasus ini sungguh ironis, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam mencari ilmu malah menjadi tempat yang membahayakan. Sehingga perlu dilakukan tindakan cepat dari kementerian Pendidikan dan dinas terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan penangan. “

Uli Pangaribuan selaku Koordinator pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual meningkat di tahun 2017 dengan pola semakin berkembangnya kasus dengan mengunakan relasi kuasa, bujuk rayu hingga ancaman.

“Sementara perlindungan hukum untuk korban masih minim. Untuk itu pada tahun 2017 LBH APIK Jakarta bersama Jaringan Pengada Layanan mendorong DPR segera membahas Rancangan Undang Undang penghapusan kekerasan Seksual, yang pada bulan September 2017 panitia kerjanya telah terbentuk dan 2018 telah berjalan pembahasanya,” kata Uli Pangaribuan.

Ironisnya lagi, sebanyak 648 kasus yang didampingi hanya 26 kasus pidana yang diputus pengadilan ( 11 kasus kekerasan seksual, 3 kasus KDRT dan selebihnya pidana umum) dan 6 kasus perceraian. Sedangkan penyelesaian hukum kasus kekerasan terhadap perempuan masih memakan waktu yang lama, selama jaminan keamanan bagi korban terbaikan.

“Untuk itulah dalam rangka mendorong proses peradilan yang cepat, murah dan dapat menghadirkan pemulihan selama dan pasca proses peradilan kami mendorong lahirnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di wilayah DKI Jakarta. SPPT PKKTP merupakan Sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Juga dalam memastikan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujar Veni Siregar, Koordinator perubahan Hukum LBH APIK Jakarta.

Melihat situasi ini LBH APIK Jakarta merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar mengedepankan suara dan kepentingan perempuan korban dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan revisi RKUHP serta menghapus dan merevisi ketentuan diskrimintaif agar tidak melegitimasi pelanggaran HAM dan Hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak

“Pemerintah Pusat menegakkan implemetasi UU PKDRT dengan menyusun standarisasi penerapan SOP di Aparat penegak Hukum untuk kasus KDRT dan menjalankan amanat pasal 11 dan 12 UU PKDRT. Pemerintah DKI Jakarta segera mengesahkan kesepakatan bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan segera membahas Perda Bantuan Hukum untuk memastikan penangan, pemulihan dan akses keadilanbagi perempuan dan ank korban kekerasan di wilayah DKI Jakarta,” ungkap Siti Mazumah.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Joy Aprilea Ginting- www.Konde.co

Apakah anda pernah membayangkan jika suami yang di depan istrinya baik-baik saja, namun ternyata di belakang istrinya ia melakukan kekerasan? Cerita tentang perselingkuhan yang dilakukan laki-laki tidak hanya satu atau dua kali saya dengar, namun cerita ini kerap saya dengar:

Han (bukan nama sebenarnya) tidak pernah pulang larut malam dari kantor. Ia terlihat baik-baik saja di depan istrinya, tidak pernah mengabaikan weekend dengan istrinya, tidak pernah chatting, telepon atau online secara sembunyi-sembunyi. Bukan pemabuk, bukan penjudi juga bukan pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan. Sebagai laki-laki ia juga memiliki prospek karir yang bagus di perusahaan nya. Ketika sedang bekerja, ia juga tidak pernah absen menelepon istri dan anaknya. Ah, istri mana yang akan meragukan laki-laki seperti Han?

Lain cerita lain yaitu Ai, laki-laki yang berusia 25 tahun. Belum menikah. Punya pacar seumuran. Gaya pacaran mereka no travel alone, bahkan sering ibadah bersama. Hal yang melegakan hati orang tua perempuan pacar Ai adalah ketika ia mengetahui bahwa anaknya mendapat calon suami yang baik.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, di balik semua hubungan baik ini, ternyata laki-laki ini berselingkuh dengan sejumlah perempuan.

Mengunjungi SPA plus sudah tak ubahnya bagai makan siang atau makan malam bagi para laki-laki ini. Untuk meyakinkan pasangan, cukup diberi kabar sebelumnya dan rajin menelepon untuk mengabarkan jika mereka melepas lelah di luar kantor, sedang menghadapi jalanan pulang macet, atau mengabarkan sedang makan di luar saja berama teman-teman kantor. Hal ini yang tidak diketahui pacar atau istri di rumah. Komunikasi sering kali menjadi perantara baik, namun bisa juga hanya menjadi legitimasi bagi laki-laki bahwa mereka selalu mempunyai banyak perhatian dengan keluarga. Padahal, perilaku mereka jauh dari itu.

Lalu, apakah mereka juga tidak berpikir jika ketika di SPA ini mereka juga melakukan sesuatu dengan perempuan, yang hanya dilegitimasi sebagai perempuan yang menemani kesepian para laki-laki ini? Sungguh tak adil bagi semua perempuan. Saya sering geram melihat ini, mendengar cerita-cerita yang berseliweran setiap saat.

Apa yang harus dilakukan perempuan? Mencurigai suami melakukan sesuatu, membuat suami marah. Menanyakan sesuatu, dipikirnya istri terlalu banyak mengurusi suami. Namun kebohongan-kebohongan seperti ini terus berlanjut. Padahal istri Han dan pacar Ai tidak pernah tahu soal ini semua.

Dalam perspektif feminis, inilah yang disebut sebagai rantai kekerasan. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya pada istri, namun juga anak, menyumbang pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang buruk, kekerasan psikis pada istri. Dan kebohongan ini akan menjadi rantai yang panjang. Trauma, kemarahan, sakit hati.

Saya bertanya, apakah laki-laki suami ini tidak pernah melihat ini sebagai persoalan? Apa yang sebenarnya selama ini dalam pikiran mereka?


*Joy Aprilea Ginting, penulis


“Hingga menjelang usia 22 tahun, saya memang belum pernah berpacaran sekali pun. Jangankan berpacaran, didekati laki-laki saja saya sudah merasa risih. Tapi, bukan berarti saya tidak tahu bagaimana perempuan dan laki-laki berpacaran. Beberapa teman perempuan saya sering menceritakan tentang pacarnya masing-masing kepada saya. Pada awalnya, jelas yang mereka ceritakan tidak jauh dari sisi romantis, perhatian, dan segala kebaikan si pacar. Sampai-sampai saya sempat dibuat tergoda untuk merasakan berpacaran karena cerita mereka.”



*Luluk Khusnia- www.Konde.co

Selama ini, sebagian besar orang mengidentikkan Februari sebagai bulan kasih sayang. Setiap di antara mereka berlomba-lomba menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang terkasih, atau terkhusus pasangannya masing-masing. Lalu, apa yang sebenarnya sedang kita peringati di bulan Februari ini? Kasih sayang itukah? Kasih sayang yang seperti apa?

Selama ini saya sering tergoda untuk berpacaran. Tapi, beberapa lama kemudian, saya melihat banyak kejadian dan cerita teman-teman perempuan yang berangsur-angsur mulai berubah. Ada yang tubuhnya mulai dipaksa dipegang-pegang si pacar, ada juga yang dipaksa berciuman. Apakah teman-teman saya itu menolak diperlakukan demikian? Jelas tidak. Bagaimana mungkin menolak, ketika si laki-laki justru mengatakan bahwa ajakan itu sebagai bukti atau tanda kasih sayang? Jika tidak mau menuruti ajakan itu, maka si laki-laki akan menganggap si perempuan sudah tidak sayang kepadanya dan mengancam akan memutuskan hubungan saat itu juga.

Saya sampai berpikir, apakah berpacaran semengerikan itu? Apakah seorang perempuan harus tunduk sepenuhnya kepada laki-laki, menuruti semua keinginan laki-laki, bahkan dengan mudah memberikan tubuhnya untuk laki-laki?

Tidak berhenti sampai di cerita teman-teman saya itu, masih ada hal lain yang lebih mengerikan, yang saya temukan ketika sedang melakukan praktik kuliah lapangan di kepolisian: perempuan dan anak-anak di bawah 18 tahun yang dicabuli dan diperkosa oleh pacarnya sendiri.

Lagi-lagi, kasus-kasus itu terjadi dengan pola dan motif yang hampir sama. Ada yang dilakukan saat perayaan hari jadian, hari ulang tahun, perayaan tahun baru, dsb. Si perempuan dibahagiakan hatinya, dibawa ke tempat yang sepi, dibujuk dengan rayuan dan kata-kata sayang, lantas diajak berhubungan seksual. Semua itu dianggap sebagai bukti kasih sayang: kasih sayang yang dikehendaki laki-laki, tapi sebenarnya tidak dikehendaki pihak perempuan. Bahkan, si laki-laki berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi si perempuan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan setelah berhubungan seksual, seperti kehamilan misalnya.

Namun, apakah janji itu ditepati? Hanya segelintir yang mau bertanggung jawab, itu pun lantaran didesak banyak pihak. Selebihnya, ada yang kabur, ada yang semakin berkelit dalam proses hukum, dsb.

Apa yang telah saya lihat, saya dengar, bahkan saya rasakan, setidaknya telah membuat saya berpikir bahwa selama ini perempuan masih belum memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Hampir semua di antara perempuan-perempuan yang saya ceritakan itu, berdalih tidak berani menolak bujuk rayu dan kata-kata sayang si pacar ketika diajak bertindak terlalu “jauh”.

Ada yang tidak berani menolak karena mendapatkan ancaman. Ada pula yang tidak berani menolak karena merasa berhutang budi atas semua kebaikan dan kasih sayang yang diberikan oleh pacarnya. Dan pada akhirnya, laki-laki bisa dengan bebas menikmati tubuh si perempuan. Saya kira hal serupa juga terjadi pada perempuan-perempuan lain di luar sana: terpaksa menerima ajakan laki-laki.

Berbicara mengenai kasih sayang, kali ini saya akan coba menunjukkan satu hal yang saya anggap cukup meresahkan. Bagi saya, saat ini kita justru sedang memperingati kasih sayang yang mulai disalahartikan dan disalahgunakan. Ya, dalam peringatan kasih sayang ini, sebenarnya kita juga diingatkan bahwa ada hal yang tidak baik-baik saja di balik sesuatu yang kita namakan kasih sayang.

Apa yang saya katakan ini bukannya tidak beralasan. Dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu Komnas Perempuan) yang diterbitkan pada 7 Maret 2017, tercatat ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2016. Kasus-kasus tersebut ditangani oleh 359 pengadilan agama (245.548 kasus) dan 233 lembaga mitra pengada layanan (13.602 kasus) yang ada di Indonesia. Pada tahun yang sama, 1.022 pengaduan kasus juga masuk di Komnas Perempuan, 903 kasus di antaranya merupakan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga atau relasi personal (KDRT).

Sedangkan pada tahun 2017, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus KDRT didominasi oleh kasus perkosaan (1.389 kasus) dan pencabulan (1.266 kasus). Selain itu, 135 kasus perkosaan juga terjadi dalam perkawinan. Pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT adalah pacar, yakni sebanyak 2.017 orang.

Bukankah sudah seharusnya kita tidak menutup mata dengan fenomena semacam ini? Kasus-kasus yang disebutkan di atas sebenarnya ada dan terjadi di sekitar kita.

Dalam hubungan pacaran misalnya. Berapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan pacaran? Sudah berapa kasus yang kita dengar, terkait seorang perempuan yang dicabuli atau bahkan diperkosa oleh pacarnya? Dan, ada berapa bayi yang terlahir dari hubungan pacaran, lalu perempuan yang harus menanggung semuanya, merawat bayinya sendiri dan laki-lakinya pergi?. Pernahkah kita berpikir bahwa ada di antara kasus-kasus itu yang terjadi atas nama kasih sayang?

Menurut saya, menyerahkan tubuh perempuan pada laki-laki atau bahkan berhubungan seksual, bukan bukti mutlak dari kasih sayang. Meskipun di satu sisi, berhubungan seksual juga bisa mempererat hubungan, tapi coba perhatikan, di luar sana masih banyak pasangan yang kemudian memilih berpisah setelah berhubungan seksual pra-nikah secara paksa.

Ingat, jika kau tidak nyaman dengan “ajakan” pacarmu yang laki-laki itu, maka kau sangat berhak untuk menolaknya. Tanyakan pada dirimu, apakah “ajakan” pacarmu itu bagian dari kasih sayang atau nafsu? Kau punya kendali atas tubuhmu sendiri. Jangan biarkan pacarmu itu dengan mudah menjamahmu atau bahkan membawamu ke atas ranjang, tanpa ada persetujuan darimu. Ada kalanya kau perlu berhati-hati dengan kebaikan, rayuan, ataupun janji dari pacarmu, agar tidak menyesal di kemudian hari…

Jadi, mari kita pikirkan kembali…

Apakah kasih sayang itu dibuktikan ketika bibir laki-laki melumat bibir perempuan secara paksa?

Apakah kasih sayang itu dibuktikan ketika penis laki-laki berhasil memasuki vagina perempuan tanpa ada kesepakatan dari keduanya?

Dan, apakah kasih sayang itu dibuktikan dengan kehadiran janin-janin yang tidak dirawat oleh laki-laki?

Tidak! Bukan itu yang dinamakan kasih sayang…


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Luluk Khusnia, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang menempuh semester akhir S1. Aktif sebagai pers mahasiswa.

File 20180209 51706 idnppx.jpg?ixlib=rb 1.1

Survei menyebutkan LGBT masih disingkirkan secara sosial pada tataran komunitas, tapi lebih diterima secara sosial dalam keluarga.
Africa Studio/shutterstock.com



Irwan Martua Hidayana, Universitas Indonesia

Serangan terhadap orang-orang LGBT (Lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia meningkat lagi belakangan ini, mengulang perdebatan sengit yang terjadi pada 2016. Hal ini dipicu oleh penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap sebuah permohonan untuk melarang perilaku seks pranikah dan seks sesama jenis pada Desember tahun lalu. Upaya untuk melarang perilaku seksual ini sekarang sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang membahas revisi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).


Liputan media kembali menyoroti LGBT sebagai ancaman, degradasi moral, dosa dan bisa dipidana. Di tengah-tengah “kampanye” anti-homoseksualitas, pada 25 Januari 2018 dirilis sebuah survei nasional tentang sikap masyarakat terhadap LGBT. Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini barangkali adalah yang pertama di bidang ini. Menggunakan multistage random sampling, 1.220 responden diwawancarai dalam survei ini.


Beberapa temuan utamanya meliputi:


• 58,3% responden tahu atau pernah mendengar tentang LGBT.




Dari mereka yang tahu tentang LGBT:


• Mayoritas (87%) menganggap LGBT adalah ancaman.


• 79% merasa tidak nyaman mempunyai tetangga LGBT.


• Sekitar 46% bisa menerima jika anggota keluarga mereka adalah LGBT.


• Sekitar 58% berpandangan bahwa LGBT berhak hidup di negeri ini.


• 50% berpandangan bahwa negara harus melindungi LGBT.






Lebih diterima dalam keluarga


Secara umum, survei ini menunjukkan tingkat inklusi sosial dalam masyarakat Indonesia terhadap LGBT. Inklusi sosial adalah sebuah proses dalam upaya meningkatkan partisipasi individu-individu dan kelompok-kelompok kurang beruntung dalam masyarakat. Inklusi sosial meliputi upaya meningkatkan berbagai peluang, memberikan akses terhadap sumber daya, penerimaan sosial, dan penghormatan hak.


Tampaknya LGBT masih disingkirkan secara sosial pada tataran komunitas, tapi lebih diterima secara sosial dalam keluarga. Survei ini juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap orang-orang LGBT dalam masyarakat tidak selalu negatif.


Sayangnya, dalam survei ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan “ancaman LGBT”. Ancaman macam apa yang dirasakan orang terhadap LGBT? Mengingat perdebatan-perdebatan yang terus berlangsung tentang LGBT, saya rasa yang disebut “ancaman LGBT” adalah ancaman moral dan LGBT sebagai penyakit.


Di samping itu, istilah LGBT mempunyai beberapa makna bagi masyarakat umum. Pertama, LGBT sering merujuk pada homoseksualitas. Kedua, istilah ini terkait dengan penampilan fisik seperti laki-laki yang keperempuan-perempuanan, perempuan tomboy atau berlintas busana (cross-dressing), terutama waria-perempuan transgender. Ketiga, LGBT kadang-kadang diyakini “menular”, seperti penyakit. Mudah dijumpainya para waria, hingga kadar tertentu, mengurangi stigma. Meski begitu, sering kali mereka menempati status sosial rendah (pekerja seksual, pengamen, penata rambut) dan karena itu waria sering mengalami pelecehan.


Beda survei, beda hasil


Sebuah survei tentang stigma dan inklusi sosial terhadap gay dan waria yang saya lakukan pada 2012 bersama dua kolega dari Universitas La Trobe University, tapi belum diterbitkan, menunjukkan hasil cukup berbeda. Di Jakarta, Makassar, dan Surabaya kami mewawancarai 611 orang di tempat-tempat umum seperti terminal, taman, dan mal. Sekitar 40% responden, yang mengenal gay (waria), merasa tidak nyaman jika anggota keluarga mereka adalah gay (waria). Tetapi, sekitar 22% dari mereka yang mengenal gay (waria) dan 55% dari mereka tidak mengenal komunitas tersebut merasa tidak nyaman hidup berdekatan dengan gay (waria).


Hasil-hasil ini berbeda secara signifikan dengan survei SMRC. Kendati demikian, survei SMRC itu menangkap sikap kemasyarakatan umum yang tampaknya berubah terhadap LGBT. Survei itu mengungkapkan bahwa eksklusi sosial terhadap LGBT meningkat, terutama di tingkat komunitas—sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat penerimaan memiliki tetangga LGBT.


Penting untuk digarisbawahi bahwa survei dan wawancara kami dengan para informan kunci para 2012 itu mendukung sebuah “hipotesis kontak”. Dalam hipotesis ini mengenal seorang laki-laki gay atau seorang waria terkait dengan respons lebih positif dan manusiawi terhadap mereka. Di antara mereka yang kenal dengan orang gay atau waria, sekitar 60% bisa menerima jika anggota keluarga mereka adalah gay atau waria. Bagaimana pun juga, temuan ini sangat berbeda dengan hasil survei terbaru SMRC tersebut.


Sebagian data kami menunjukkan bahwa bukannya berempati terhadap ketidakberuntungan yang dialami laki-laki gay dan waria, respons yang lebih umum adalah rasa kasihan. Para informan kunci menggunakan rasa kasihan untuk memperlihatkan kepedulian mereka, tetapi sikap ini justru menyebabkan marginalisasi lebih besar, bukan partisipasi dan inklusi yang lebih besar. Sikap ini memperkuat gagasan bahwa gay dan waria—dan LGBT pada umumnya—tidak bisa benar-benar dipahami dari luar.


The ConversationSurvei SMRC tentang LGBT adalah sebuah upaya penting untuk memahami persepsi masyarakat Indonesia. Survei reguler dan lebih ketat sangat perlu dilakukan untuk menangkap dinamika sikap masyarakat terhadap LGBT. Walau banyak dalam data ini yang mencemaskan, data ini juga menunjukkan banyak itikad baik dan optimisme. Lebih dari itu, berdasarkan studi kami, sebagian besar dari mereka yang diwawancarai benar-benar menginginkan yang terbaik bagi komunitas-komunitas tersebut, tapi tak banyak yang punya akses pada model-model produktif dan realistis untuk mencapai inklusi sosial yang lebih besar.


Irwan Martua Hidayana, Associate Professor, Department of Anthropology, Universitas Indonesia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Kustiah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apa saja kekerasan yang terjadi pada perempuan di internet ? Akhir tahun 2017 lalu Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan forum belajar internal tentang cyber crime dan kekerasan terhadap perempuan. Forum diikuti puluhan orang dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Nungki, Koordinator Resourch Center Komnas Perempuan, selaku moderator dalam diskusi tersebut mengatakan, dari kliping media yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di dunia maya makin naik.

Widuri, Deputi Direktur ICT Watch dan Pegiat Internet Sehat dan Rita Wulandari Wibowo dari Bareskrim Mabes Polri Direktorat Cyber Crime dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang hadir sebagai pemateri diskusi tersebut mengatakan bahwa ada beberapa macam bentuk cyber crime: ada yang disebut illegal content, yakni merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Sebagai contohnya adalah morphing, online defamation, cyber grooming, cyber harassment, cyber stalking, cyber pornography, online prostitution, cyber prostitution.

Catatan pengaduan Komnas Perempuan tahun 2014, biasanya yang masuk ke Komnas Perempuan adalah kasus cyber grooming, cyber stalking, cyber harassment, illegal content, cyber bullying dan mix dari beragam bentuk cyber crime di lima bentuk di atas.

"Ini adalah catatan pengaduan, bentuknya tetap sama sampai tahun 2015. Saya belum catat di sini untuk cyber stalking," ujar Nungki.

Setidaknya, lanjut Nungki, untuk cyber stalking ada sekitar 9 perempuan yang mengadu ke Komnas Perempuan. Di antaranya kasus Ibu Nuril di Mataram di mana Komnas Perempuan menjadi saksi ahli di Pengadilan. Kasus ini masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan di dunia maya dalam tiga bentuk yakni cyber grooming, cyber harassment dan illegal content, juga online defamation.

Ibu Nuril dijerat dengan pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini digunakan untuk menjerat dan mengkriminalisasikan Ibu Nuril yang menurut Komnas Perempuan sesungguhnya sebagai korban.

Komnas Perempuan juga mencatat kasus Ibu Prita Mulyasari, Florence, Elfani di Yogyakarta atau Wisni di Bandung.

"Kami mengumpukan kliping tentang cyber crime dari 2012 sampai 2017. Kita lihat angkanya makin naik dari tahun ke tahun dan di tahun 2017 naiknya pesat sekali," kata Nungki.

Kejahatan cyber crime dalam dunia maya adalah paling banyak terjadi di tahun 2017 dengan hampir 80% pemberitaan media dengan berbagai kasus kejahatan.

Pada tahun 2012, 3 % pemberitaan media terkait cyber crime ini munculnya pemberitaan media mengenai trafficking yang dimodifikasi, media sosial menjadi modus trafficking atau perdagangan orang dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.

Tahun 2013 ada prostitusi online yang sangat viral dan marak sekali. 3% pemberitaan media yang muncul adalah soal prostitusi online dan perempuan Indonesia menjadi incaran kejahatan cyber oleh kelompok Negara Nigeria.

Pada tahun 2014, hampir 5% pemberitaan media terkait kasus penyebaran konten seksual tanpa ijin.

Di tahun 2017 pemberitaan media ada beberapa kasus dari 5 macam kejahatan cyber crime tadi, yang salah satunya Ibu Nuril dengan persekusi.
Komnas Perempuan juga melakukan beberapa kliping media terkait cyber crime di Resource Center. Tahun 2017, hampir 80% pemberitaan media dan kasus-kasus kejahatan cyber crime terhadap perempuan, paling banyak berita pada tahun 2017 adalah tuduhan pencemaran nama baik, kasus UU ITE, kasus penyebaran konten seksual tanpa seijin, kasus lelang perawan dalam aplikasi, memperjualbelikan perempuan secara online, dalam kasus ini pun adanya unsur pornografi dan perdagangan manusia yang dimodifikasi. Ujaran kebencian yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.

"Ada pengaduan yang viral di video, mahasiswa yang karena HP nya hilang, atau karena pasangannya balas dendam, itu adalah data beberapa kali pengaduan di Komnas Perempuan," ujar Nungki.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


*Kustiah,
mantan jurnalis Detik.com, kini pengelola www.Konde.co dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) hari itu mencuci, kemudian menjemur baju. Mereka memasang tali-tali gantungan diantara pintu, tepatnya di tengah halaman Kantor Kemenaker di Gatot Subroto, Jakarta. Baju, kaos bertuliskan peras bajunya, bukan PRT nya tampak berderet diantara tali dan ember cucian.

PRT yang mencuci dan menjemur bajunya ini terjadi pada tanggal 15 Februari 2018 dimana merupakan peringatan hari PRT sedunia. Hujan yang sudah mengguyur Jakarta sejak pagi tidak menghalangi para PRT ini untuk membawa cucian mereka di kantor ini.

Penetapan Hari Nasional PRT setiap tanggal 15 Februari 2007 tersebut dilatarbelakangi peristiwa penganiayaan majikan terhadap PRT Anak bernama Sunarsih hingga meninggal.

Sunarsih adalah PRT anak yang berusia 15 Tahun, berasal dari Pasuruan yang kemudian bekerja di Surabaya. Sunarsih meninggal karena dianiaya majikannya Ny. Ita.

Sunarsih bersama dengan 4 orang kawan PRTAnya bekerja di rumah Ny. Ita. Selama bekerja 6 bulan Sunarsih dan kawan-kawan sering mendapat berbagai jenis kekerasan dari majikannya. Dalam kurun waktu tersebut, ia bekerja lebih dari 18 jam sehari-harinya, upahnya yang tidak diberikan, tidak ada istirahat, libur mingguan, tidak ada akses untuk berkomunikasi, bersosialisasi, diisolasi dalam rumah tidak boleh keluar rumah, tidak mendapat makan secara layak, tidur di lantai jemuran, tidak ada jaminan kesehatan, bekerja dalam situasi yang sangat tidak layak dan manusiawi.
Sunarsih adalah cermin jutaan wajah PRT yang ditinggalkan negara dan bekerja dalam situasi yang tidak layak.

Hal ini juga menjadi refleksi bagaimana perjalanan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT di DPR dan Pemerintah merupakan perjalanan panjang yang sudah terjadi sejak tahun 2004.

Sudah 14 tahun dan 3 periode pemerintahan 2004-2009 ke periode 2009-2014 dan sekarang periode 2014-2019. Dalam waktu 14 tahun perjalanan RUU PPRT yang mandeg, telah bermunculan “Sunarsih-Sunarsih” lain. Sri Siti Marni atau Ani dan 3 orang temannya yang disekap dan disiksa selama 9 tahun. Nur Laela yang disekap dan disiksa 5 tahun. Dan kejadian tragis 2 hari lalu, Adelina yang meninggal di tanah rantau karena siksaan majikan. 14 tahun sudah cukup membuktikan bahwa negara memang telah mengorbankan PRT.

Koordinator JALA PRT, Lita Anggraeni menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dimana jumlah PRT terbesar masih belum ada perubahan apapun terhadap situasi PRT. Berdasarkan Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT (2010), jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Berdasar survey ILO Jakarta terbaru 2015 sebesar 4,2 juta PRT lokal – bekerja di dalam negeri. Artinya negara benar-benar mengabaikan kesejahteraan 4,2 juta warga Negara yang bekerja sebagai PRT dan keluarganya.

Sejak 25 September 2015, masyarakat dunia secara resmi berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan. Dua dari Tujuan SDGs yaitu Tujuan 1 adalah Tanpa Kemiskinan dan Tujuan No. 8 adalah terwujudnya Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

“Janji Kampanye Jokowi-JK yang tertuang dalam Visi Misi resmi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disarikan dalam Nawa Cita memasukan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di dalam visi misi. Tak hanya itu pada hari buruh 1 Mei 2014 Jokowi secara langsung menyatakan dukungan untuk disahkannya UU PPRT. Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga juga dicantumkan di halaman 23 Nawa Cita, yang berbunyi “Peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri,” kata Lita Anggraeni.

Dalam faktanya, situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan bahwa PRT menjadi bagian dari Pembangunan Berkelanjutan dan Nawacita itu sendiri. PRT Indonesia justru semakin terdiskriminasi dan bekerja dalam situasi perbudakan modern dan rentan kekerasan. PRT masih belum diakui sebagai pekerja dan mengalami pelanggaran atas hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja dan warga negara.

Tercatat oleh JALA PRT di dalam negeri sampai dengan Desember 2017 tercatat 249 kasus kekerasan PRT termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar. Junlah kasus tersebut adalah data yang kami himpun berdasar pengaduan dari lapangan pengorganisasian.

Di samping itu, dari survei Jaminan Sosial JALA PRT terhadap 4296 PRT yang diorganisir di 6 kota: 89% (3823) PRT tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan. 99% (4253) PRT tidak mendapatkan hak Jaminan Ketenagakerjaan. Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk dengan cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji. Meskipun ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun PRT masih kesulitan dalam mengaksesnya karena tergantung dari aparat lokal untuk menyebut PRT sebagai orang miskin. Selain itu PRT juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan karena statusnya bukan dianggap sebagai buruh.

“Oleh karena itu kami bersama LBH Jakarta dan Federasi Buruh Lintas Pabrik menuntut pemerintah dan DPR segera mengesyahkan UU PRT, mengakui PRT sebagai buruh dan memberikan kerja layak bagi PRT,” ujar Lita Anggraeni.

*Sinta Lia- www.Konde.co

Jarak Jakarta Bandung apalagi di waktu libur seperti ini, memang tak pernah mengenakkan hati. Kemacetan panjang seperti sesuatu yang harus dinikmati. Apalagi yang bisa dilakukan selain mendengar radio atau musik di mobil.

Pernah dalam sebuah kesempatan, saya bertiga pulang ke Bandung bersama teman-teman perempuan kami. Kami mendengarkan sebuah lagu tentang perselingkuhan yang diputar di salah satu radio. Ada juga lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki yang melakukan perselingkungan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk istrinya.

“Lagunya sih enak ya, karena semua orang sudah menyanyikan ini. Tapi kalau ingat siapa yang menyanyikan, kog jadi sedih ya lihat perlakuan dia buat istrinya,” ujar teman perempuan saya.

“Nah ini lagi, lagunya tentang perselingkuhan, tetapi laki-lakinya enak karena dialah yang berselingkuh, dan kemudian dia juga yang harus memilih salah satu dari 2 perempuan pacarnya. Duh, beratnya jadi perempuan dan enaknya jadi laki-laki.”

Kami mengumpulkan, ternyata ada sejumlah lagu yang syairnya menuliskan hal ini. Belum lagi cerita seperti ini ada di sinetron, entertainment talkshow, seolah cerita-cerita seperti ini merupakan sesuatu yang biasa. Lumrah jika dilakukan. Padahal menurut kami ini bahaya karena yang mengkonsumsi ini sangat banyak, tiap hari diputar di media, radio, TV, youtube. Apa jadinya jika orang kemudian mempercayai ini sebagai sebuah kelaziman, kebenaran?

“Jadi, laki-laki harus memilih karena selama ini dia ternyata sudah pacaran dengan 2 perempuan sekaligus. Kita tanya dulu laki-lakinya, mau pilih perempuan yang ini atau perempuan yang itu?.”

Ini kalimat yang sering saya dengar dalam sebuah entertainment talkshow di TV.

Media adalah ruang yang paling efektif untuk menyebarkan informasi. Ia bisa menyihir, mengagitasi dan melakukan propaganda pada banyak warga di setiap saat. Jika hal-hal seperti ini kita dengar setiap hari, bahaya jika semua orang mempercayainya dan menjadi ideologi yang ia percaya.

Feminisme menyebut ide ini adalah ide maskulinisme yang melegalkan kekerasan yang dilakukan laki-laki dalam syair lagu dan sinetron. Juga ada ide misoginis yang disebarkan untuk membenci para perempuan

Orang menjadi percaya bahwa laki-laki bebas berselingkuh dan boleh memilih salah satu perempuan yang dipilihnya. Perempuan juga berhak untuk dipilih, harus menjadi korban kekerasan dan tidak boleh marah jika tidak dipilih oleh laki-laki, karena laki-laki dalam lagu-lagu dan acara ini selalu dituliskan sebagai laki-laki yang perkasa dan punya banyak pilihan.

“Sedih khan, masak kita harus mendengar banyolan seperti ini?,’ ujar teman perempuan yang lain.

Dan lagu-lagu, acara-acara seperti ini sangat jauh dari advokasi yang dilakukan kelompok feminis seperti menolak KDRT, menolak kekerasan dalam pacaran, menolak patriarkhi.

Lalu bagaimana cara menghentikannya?

Yang paling mudah mungkin menelepon media yang bersangkutan dan memberikan kritik secara langsung. Cara lainnya yaitu menulis surat pembaca, protes, memberikan masukan, karena lagu atau acara seperti ini sama sekali tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat, apalagi bagi perempuan.

Jika sekarang saja sudah banyak kekerasan yang menimpa perempuan, bagaimana jika lagu seperti ini diputar setiap hari, memenuhi rumah kita, mobil, tempat kita kerja. Saya berpikir jika ini terjadi terus-menerus, tak pelak akan makin banyak perlakuan kekerasan terhadap perempuan.

Maka, jangan segan-segan untuk melakukan kritik secara langsung jika ada lagu, acara-acara seperti ini. Jika tidak sekarang kita mau melakukannya, kapan lagi?


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Sinta Lia, penikmat sastra dan musik. Menuliskan ide-idenya dengan menulis


Luviana- www.Konde.co

Dulu waktu sekolah, merayakan Imlek adalah seperti pulang ke kampung halaman. Banyak sekali yang membawa kue keranjang ke sekolah, dan pasti kita akan makan ramai-ramai, bahkan kita selalu membawa pulang sesudah itu karena selalu banyak sekali kue keranjang yang terkumpul.

Obrolan kami pastinya sekitar Imlek dan kue keranjang: siapa yang memasak kue keranjang ini, kenapa warnanya bisa coklat tua dan ada yang coklat muda. Kenapa rasanya ada yang lembut tapi ada juga yang agak keras. Ngobrol seperti ini selalu membuat kami ingin belajar lebih banyak soal tradisi dari keluarga-keluarga lainnya.

Saking banyaknya yang membawa kue, sampai-sampai jika kue keranjangnya masih tersisa, besoknya kami masih bisa menggorengnya lagi dengan telur dan dimakan lagi beramai-ramai.

Saya selalu hidup di tengah lingkungan yang beragam. Teman sekolah yang berasal dari banyak daerah karena sekolah kami yang berada di tengah kota yang mudah diakses. Juga ketika di rumah, ada 15 anak kost yang berasal dari berbagai daerah. Jadi setiap hari raya apapun, rumah kami selalu ramai untuk tempat berkumpul. Ketika ramadhan, ada hantaran kue. Ketika Natal, selalu ada kue tart demikian juga ketika Imlek datang, selalu ada kue yang datang ke rumah kami. Ibu-ibu kami yang selalu memulai tradisi ini.

Jadi kue, bagi kami bukan saja pusat kegembiraan, tetapi juga menjadi tanda keberagaman karena kami bisa menikmatinya secara bersama-sama. Kami malah menyebutnya bahwa makanan adalah tanda yang bisa menyatukan kami semua.

Tulisan sejahrawan JJ Rizal soal makanan dan keberagaman di Koran Tempo ini selalu mengingatkan saya pada beragamnya makanan, dan tak hanya itu namun sudah menjadi budaya bagi semua orang.

Adalah kue keranjang. JJ Rizal menulis bahwa sudah lebih dua dasawarsa lebaran belakangan ini, di meja hidangan orang Betawi-Jakarta mulai banyak ditemukan kue cina atau kue keranjang yang merupakan kue utama perayaan tahun baru Cina (sin tjia).

“Terang saja kue cina tidak bisa menggantikan simbolisasi dari kue satu, tetapi kue cina yang adalah hidangan utama perayaan sin tjia penganut Sam Kauw (‘tiga ajaran’: Konfusianisme, Taoisme, dan Budhisme), telah membuat hidangan lebaran malah bertambah kuat bobot filosofisnya ihwal pluralisme. Sebab sebelumnya orang Betawi-Jakarta dalam lebaran sudah memasukan kaas stengels, yaitu hidangan natal para Belanda dan Indo penganut Kristen. Banyak cerita yang dituturkan dari orang-orang tua yang hidup di zaman voor de oorlog alias zaman sebelum perang di Jakarta yang mengungkapkan bahwa orang Betawi setiap natal dan tahun baru datang ke rumah orang Indo. Biasanya malam hari. Mereka memberi ucapan selamat dan dijamu. Sebaliknya sinyo dan noni ikut merayakan malam lebaran, bermain petasan dan kumpul-kumpul di kampung. Tuan dan nyonya memberi ucapan selamat lebaran kepada tetangganya orang Betawi.”

Dan kini, saya menemukan kue keranjang ini diantara tahun baru Imlek yang terjadi hari ini. Salah satu teman mengirimkan kue keranjang semalam. Ia mengingat dengan jelas bagaimana dulu setiap kali kami lahap memakan kue keranjang. Teman anak saya juga membagikan kue keranjang di sekolah. Bagi saya inilah kegembiraan kami di tahun baru Imlek hari ini. Walaupun jauh, kami bisa merayakannya bersama-sama. Dan, makan kue keranjang setiap Imlek datang, ini tradisi seru yang selalu ada di tengah kami.

Walau Imlek di tahun ini, kami juga merasakan perbedaan. Di waktu dekat ini, banyak hal yang sudah terjadi. Fundamentalisme agama yang semakin menguat adalah satu fakta yang ada di tengah kami. Mengherankan memang jika semua kegiatan selalu mengatasnamakan agama. Dan ini semakin menguat jika kita lihat saja kalau kita di jalan- jalan di Jakarta, ada banyak spanduk acara yang mengatasnamakan agama, di sosial media ada banyak kotbah agama, di whats app pun yang sifatnya lebih personal daripada facebook, orang juga menuliskan dengan bahasa-bahasa agama.

Teman saya si pengirim kue keranjang menelepon siang ini,”Padahal kalau kita bisa ramai-ramai kayak dulu seru ya, kita ketemu, tidak pernah ngobrolin agamamu apa, agamaku ini, kami suku itu, kamu suku ini, trus kita makan bareng, selesai deh semua.”

Simpel bukan?

Karena dari dulu ibu kita semua, nenek moyang kita sudah mempunyai tradisi untuk menyatukan kita semua, dari menyapa ketika bertemu di jalan, dari mendatangi rumah orang ketika ada perayaan dan diakhiri dengan makanan yang kita masak ramai-ramai.

Sesimpel itu sebenarnya dan tak sulit untuk kita kerjakan, karena para perempuan jaman dulu, ibu-ibu kita sudah terlebih dahulu memberikan pelajaran atas ini: keberagaman melalui kue yang kita makan setiap hari raya tiba.


(Referensi: http://lembagakebudayaanbetawi.com/headline/lebaran-makanan-dan-persaudaraan.html)


“Ketika saya membaca sebuah tulisan yang bercerita tentang pelecehan seksual yang dituliskan oleh seorang perempuan di media, saya langsung tergetar untuk menuliskannya. Inilah saya, pengalaman perempuan dan ibu dari 2 anak perempuan yang juga pernah menjadi korban pelecehan seksual.”


*Rimba Raya- www.konde.co

Tulisan ini saya buat setelah membaca tulisan Ully Siregar di BBC tentang kasus pelecehan seksual yang pernah dialaminya bertahun-tahun lalu. Ully menulis pengalaman kelamnya karena terpantik kasus seorang pasien yang menyatakan dilecehkan oleh seorang perawat di rumah sakit tempat ia menjalani pengobatan.

Saya juga mengalaminya. Juga keponakan saya yang kala itu, saat menjadi korban pelecehan seksual, berumur 11 tahun.

Saat menceritakannya pun, selalu diiringi isakan tangis dan rasa takut. Saya melihat dari tangisannya, mendengar suaranya bergetar saat bercerita, dan saya hanya bisa memeluknya untuk menenangkannya.

Sore itu kami, saya beserta dua keponakan, sedang berbincang tentang rencana berlibur ke luar kota. Kami bersepakat untuk naik kereta. Selain karena keponakan kecil mabuk darat jika naik bus, kereta menurut kami lebih longgar dan lebih menyenangkan jika kami naik kereta.

Keponakan yang besar lebih fleksibel, senang naik kereta tapi juga tak menolak jika naik bus. Yang penting bagi dia jalan-jalan ke luar kota.

Tetapi, sore itu tiba-tiba, seperti marah, dia mengatakan menolak menggunakan bus. Saya penasaran. Saya, yang beberapa kali menjadi korban pelecehan seksual ketika masih kanak-kanak, remaja, dan dewasa paham betul bagaimana rasanya dilecehkan. Dan saya berpikir pasti tak mudah bagi anak- anak menceritakan kejadian memalukan dan menakutkan kepada orang lain bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Malu, takut disalahkan, dan banyak perasaan campur aduk berkecamuk.

Saya lantas meminta adiknya yang sedang berbaring di samping untuk keluar membelikan susu di warung samping rumah. Saya beranggapan mungkin keponakan besar bisa bicara jika hanya berdua dengan saya.

Dan dalam keadaan menangis dia mulai bercerita. Saya memeluknya dan tidak memaksanya untuk bercerita.

Pertanyaan saya, " Kenapa tidak mau naik bus mbak? (saya memanggil keponakan saya mbak untuk memanggilkan anak-anak saya. Karena dia anak kakak saya)."

Namun pertanyaan ini justru dijawab panjang lebar dengan berurai air mata.

"Saya nggak mau naik bus tante. Seminggu lalu, di bus pas perjalanan dari kampung ke Jakarta pahaku digerayangi bapak-bapak yang duduk di sampingku. Aku sudah mengibaskan tangannya, tapi dia mengancam. Aku ketakutan tante. Aku nggak berani bilang ke ibu. Karena dia mengancam".

Katanya laki-laki itu duduk di samping kanannya. Ibu dan adik laki-lakinya duduk di sebelah kirinya. Jadi, keponakan duduk di tengah.

Lelaki itu mulai menggerayangi saat hari mulai gelap. Ibunya yang diberi sinyal dengan dicubit, disenggol dengan badan tak merspon. Ibunya mengira anaknya yang besar sedang sakit kepala, sehingga hanya menyuruhnya menyandarkan kepalanya.

Dan menurut keponakan besar, ibunya memang terlampau sibuk mengurus adiknya yang mabuk sejak naik bus hingga hendak turun. Akhirnya keponakan mendiamkan perbuatan lelaki di sampingnya menggerayangi pahanya sampai dia bersama ibu dan adiknya turun dari bus.

Pengalaman pahit yang dialami keponakan saya tak akan terlupakan sepanjang hidupnya. Karena saya pun pernah merasakan ketakutan seperti yang keponakan saya alami.


Saya Juga Mengalaminya

Saya pun pernah menjadi korban kekerasan seksual. Saat itu saya berusia sekitar 8 tahun. Di suatu siang, usai pulang sekolah seorang tetangga yang usianya 10 tahun lebih tua dari saya menggandeng dan mengajak saya pergi ke halaman belakang rumah tetangga. Dalam perjalanan, yang mengendap-endap, dia meraba dada. Karena kaget saya melepaskan pegangannya dan lari terbirit ketakutan.

Saya tak pernah menceritakan peristiwa ini. Baik kepada keluarga atau teman. Karena, lelaki itu anak seorang guru yang dihormati dan disegani di desa saya. Orang-orang di desa saya juga menilai lelaki itu orang baik-baik, kalem, ramah, santun. Saya takut dianggap mengada-ada jika menceritakan kelakuannya yang sebenarnya.

Saya sering melihatnya, karena rumahnya memang tak jauh dari rumah saya. Yang membuat saya merasa aneh dan miris, jika bertemu saya, lelaki itu seperti merasa tak bersalah dan seperti tak pernah melakukan dosa. Mungkin dia menganggap saya kala itu anak ingusan yang akan mudah lupa.

Pelecehan sekual kembali saya alami saat duduk di kelas tiga sekolah menengah atas. Saya ingat betul, pelakunya adalah teman kakak sepupu.
Sambil menunggu kelulusan sekolah, kakak sepupu saya yang menjadi anggota TNI mengajak saya, dua tetangganya laki-laki dan perempuan dan seorang teman yang juga tetangganya seorang anggota polisi untuk camping di hutan sekitar 25 kilometer dari rumah saya.

Saat itu hutan di dekat tempat saya tinggal masih lebat, pohon jatinya besarnya empat pelukan orang dewasa menjulang tinggi.

Di hari terakhir saat menyalakan api unggun teman kakak sepupu saya yang anggota polisi tiba-tiba duduk di samping saya. Saya masih ingat, betapa kaget dan takutnya saya ketika tangannya mengelus paha saya. Saat itu saya mengenakan celana jins. Tetapi, meski paha terbungkus bahan jins, kekagetan yang tiba-tiba menjalar ke kepala tetap tak bisa saya hindari.

Saya shock, ingin marah, teriak, tapi suara seperti tercekat. Saya hanya refleks mengibaskan tangannya. Pelaku menarik tangannya ketika kakak saya mendekat hendak memberikan kopi.

Sejak peristiwa itu, saya tak pernah bersedia menemui pelaku ketika beberapa kali masih berani-beraninya mendatangi rumah saya yang entah apa tujuannya. Saya tak menceritakan peristiwa malam itu bahkan ke kakak atau ibu saya.

Sama seperti yang dikatakan Ully Siregar, andai saja kita diberikan keberanian untuk memberitahukan pengalaman pahit kepada orang terdekat, baik itu keluarga atau teman, mungkin setidaknya korban kejahatan seksual bisa dihindari. Bisa jadi jika saya bercerita, maka tak akan ada korban lagi. Karena, pelaku kejahatan seksual tak akan diam begitu saja tanpa memangsa korban berikutnya.

Saat dewasa saya sering berpikir, pasti banyak predator seks yang mengintai anak-anak yang lepas dari pantauan keluarga di luar sana. Jadi, jika kita sudah waspada menghindari kejahatan seksual seharusnya pemerintah memayungi semua warganya dengan regulasi.

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual mestinya segera disahkan untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Rimba Raya (bukan nama sebenarnya),
ibu dari 2 anak perempuan.

Sejumlah iklan di televisi, di media cetak, di sosial media menunjukkan bahwa valentine selalu diidentifikasi sebagai kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Seolah hanya kasih sayang yang terjadi antara kelompok heteroseksual saja.

Yang kedua, kenapa valentine selalu dirayakan dengan pesta di hotel dan resto-resto? Dengan hadiah coklat dan bunga yang dibungkus pita-pita mahal warna merah dan pink? Sejuta rasanya.

Padahal ada banyak valentine yang bisa kita rayakan dengan cara berbeda.

Valentine sebenarnya tidak hanya ungkapan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, namun untuk semua orang, dari saudara, teman, adik dan kakak, tak peduli dari kelompok heteroseksual maupun bukan. Sian Ferguson dalam everydayfeminism.com menuliskan pertanyaan dan harapan-harapannya tentang valentine yang biasa dirayakan setiap tanggal 14 Februari.


1. Valentine dan Relasi Anda

Bagaimana dengan relasi anda? Apakah ada penindasan di dalamnya? Apakah ada pemaksaan-pemaksaan yang membuat anda merasa tidak nyaman? Hari kasih sayang bisa dilakukan untuk perenungan atas ini, perjuangan atas ini.


2. Mencintai dan Merawat Diri Sendiri

Ini hal yang sering kita lupakan, yaitu mengurus diri sendiri. Padahal ini benar-benar penting untuk memberikan diri anda untuk dicintai, karena anda berhak mendapatkan perawatan yang layak anda dapatkan. Di hari valentine seperti hari ini anda bisa mengambil waktu untuk melakukan hal-hal kecil yang membuat anda merasa baik, seperti mencoba beberapa makanan lezat, membaca, atau praktek membuat kerajinan tertentu.

Atau Anda bisa mengambil waktu untuk merencanakan dan berkomitmen untuk menciptakan rutinitas perawatan diri jangka panjang.

Jika kita memikirkan kembali Hari Valentine menjadi sekitar cinta dalam segala bentuknya, luangkan waktu untuk menunjukkan beberapa cinta untuk orang yang paling penting dalam hidup anda: Anda.


3. Valentine, Perayaan dan Assesoriesnya

Salah satu hal tentang hari Valentine adalah bahwa hal itu sangat dikomersialisasikan. Valentine tiba-tiba berubah menjadi cara untuk memanipulasi orang ke dalam pengeluaran uang atas nama cinta. Padahal ada persoalan disana, yaitu bagaimana banyak orang sudah mengkomersilkan sesuatu yang berhubungan dengan cinta, yaitu seolah menyamakan kemampuan untuk membeli dengan kemampuan untuk mencintai.

Ini juga sangat materialistis bahwa kita menyamakan daya beli dengan cinta. Masyarakat sering mengabadikan gagasan bahwa pengeluaran uang pada seseorang adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan cinta, dan banyak dari kita tahu itu tidaklah benar.

Tapi kebanyakan dari kita masih menginternalisasi pesan menyakitkan ini: jika anda tidak menghabiskan uang pada seseorang, anda berarti tidak benar-benar mencintai mereka. Hari valentine ini, menjadi subversif. Mengekang dorongan untuk menghabiskan banyak uang atas nama cinta yang dikomersialisasikan.

Tetapi jika Anda masih ingin memberikan hadiah pada hari valentine, anda bisa membuat mereka sendiri. hadiah Handmade - kartu, rajutan, barang-barang rumah tangga dan sebagainya - yang selalu benar-benar manis.


4. Komunitasmu

Komunitasmu adalah orang-orang yang selama ini berada di sekelilingmu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendukungmu. Kamu bisa melakukan ini bersama-sama komunitasmu, misalnya menyediakan buku-buku untuk anak-anak secara gratis di hari valentine ini, mengunjungi panti jompo bersama-sama, atau sekedar membersihkan sampah secara bersama-sama.

Keterlibatan komunitas selalu harus datang dari tempat cinta yang berpusat pada kebutuhan bersama.


5. Rayakan Valentine dengan semua cinta

Hari valentine bisa menjadi waktu yang tepat untuk merayakan persahabatan, hubungan keluarga dekat, dan hubungan yang penuh kasih.

Kirimkan surat pada saudara untuk mengingatkan mereka betapa anda menghargai mereka. Pergi keluar untuk makan malam dengan teman-teman terbaik anda. Kunjungi kakek-nenek anda untuk minum teh. Jika anda memiliki anak-anak dalam hidup anda, mungkin anda ingin membawa mereka ke pantai, taman, atau menonton film. Memberikan hadiah kecil untuk rekan kerja anda atau tetangga juga bisa anda lakukan.


6. Luangkan Waktu Untuk Hubungan Spesial dengan Teman atau Saudara yang Selama ini Jauh dari Anda

Apakah ada seseorang yang anda jadikan teman dekat atau tempat untuk curhat selama ini, tapi anda tidak pernah sempat untuk meminta mereka datang atau bertemu? Mungkin ada teman anda yang belum banyak anda temui selama ini . Mengapa tidak menggunakan hari valentine untuk menemui mereka?

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

(Disadur dari tulisan Sian Ferguson, is a Contributing Writer at Everyday Feminism and a queer, polyamorous, South African feminist who is currently studying towards a Bachelor of Arts majoring in English and Anthropology. Originally from Cape Town, she now studies at Rhodes University in Grahamstown, where she works as vice-chair of the Gender Action Project dalam http://everydayfeminism.com/2016/02/feminist-valentines-day-ideas/)



*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Rencana DPR RI yang akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 14 Februari 2018 esok, ditentang banyak pihak.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Tolak R-KUHP yang melakukan aksi di depan gedung DPR RI pada Senin, 12 Februari 2018 menyatakan bahwa RKUHP bersifat menjajah dan akan melakukan kriminalisasi terhadap warga negara Indonesia. Selain itu tidak berpihak pada perempuan, anak, minoritas agama, Orang dengan HIV/AIDS atau Odha dan kelompok marjinal lainnya. Hal ini akan membunuh ruang demokrasi dan mengekang kebebasan bereskpresi, mengancam program kesejahteraan rakyat.

Aliansi juga melihat bahwa diterbitkannya RKUHP ini juga menunjukkan tidak berpihaknya DPR pada lembaga independen negara seperti KPK, BNN, Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan sendiri juga mengajak untuk berdiskusi mengenai 4 isu penting yaitu, perluasan zina, kriminalisasi hidup bersama, pemidanaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan pemajuan HAM Perempuan jika RKUHP ini disyahkan. RKUHP sejatinya tidak hanya meminggirkan para LGBT namun juga kelompok rentan lainnya.

Dalam diskusi yang dilakukan 7 Februari 2018 lalu di Komnas Perempuan, 5 komisioner Komnas Perempuan yaitu Khariroh Ali, Mariana Amiruddin, Nina Nurmila, Magdalena Sitorus, serta Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyatakan Komnas Perempuan melihat adanya sejumlah masalah dalam beberapa pasal di dalam RUU RKUHP. Di sosial media juga ramai yang membahas tentang RUU KUHP karena RUU ini berpotensi mempidanakan warga negara terutama kelompok marjinal, miskin, anak dan perempuan.

“Komnas perempuan merasakan bahwa semakin banyak kelompok yang bernafsu mempidanakan orang. Masalah yang harusnya berada di ruang pendidikan dan budaya, tetapi dimasukkan ke ruang kriminal”, ucap Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan.

Rumusan norma Pasal 488 RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang terikat perkawinan namun belum dianggap sah karena belum tercatat oleh negara seperti perkawinan adat atau perkawinan penghayat kepercayaan.

Pasal tersebut akan berpotensi mengkriminalisasi perkawinan yang sah menurut agama/ kepercayaan namun terhalang mendapatkan pencatatan dari negara karena perbedaan agama dan keyakinan, ketidakmampuan menjangkau instansi pencatatan sipil dan juga ketidakmampuan membayar administrasi yang dipersyaratkan.

Padahal menurut data dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dalam pertahun ada sekitar 2 juta pasangan yang tidak bisa mendapatkan akte nikah karena berbagai faktor, oleh sebab itu pengesahan pasal ini akan berakibat mengkriminalisasi banyak orang.

Pasal 488 RUU KUHP juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang menjadi istri kedua dan seterusnya dalam perkawinan dengan istri lebih dari seorang.

Komnas Perempuan menegaskan ketidaksetujuannya dengan praktek poligami dan praktek kejahatan perkawinan yang dibungkus dalam makna poligami, karena poligami merupakan akar kekerasan terhadap perempuan. Dan Komnas Perempuan juga tidak setuju dengan kriminalisasi pasangan yang melakukan poligami. Karena menurut Komnas Perempuan, hukum seharusnya melindungi seluruh masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu, terutama masyarakat yang rentan yang tidak memiliki akses pelayanan publik.

Dalam RUU KUHP juga terdapat norma baru mengenai perzinaan pada Pasal 284. Norma baru tersebut diatur dalam pasal 484 ayat 1 huruf e. Pada dasarnya kata “zina” dalam pasal 284 KUHP yang diadopsi oleh Pasal 484 KUHP berasal dari Bahasa Belanda yaitu overspel. Menurut Van Dale’s Groat Woordenboek Nederlanche Taang, kata overspel berarti echbreuk, schending ing der huwelijik strouw yang artinya pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

Pakar hukum pidana berbeda pendapat dalam menerjemahkan overspel. Ada yang menggunakan istilah zina, ada juga yang menggunakan kata mukah (permukahan) atau gendak. Padahal perzinaan bersifat umum, artinya semua hubungan diluar perkawinan adalah zina tapi belum tentu bermukah. Terjemahan overspel sebagai mukah digunakan dalam terjemahan KUHP hasil karya Moelyanto, Andi Hamzah, R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto atau terjemahan KUHP dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selaras dengan terjemahan ini, padanan kata yang tepat dengan bahas inggris dari kata overspel adalah adultery. Hal ini berbeda dengan padanan kata yang dimaksud sebagai perzinaan dalam pasal 484 yaitu fornication yang sangat berbeda makna dengan overspel dan adultery.

Overspel yang diadopsi dalam pasal RUU KUHP mempunyai pengertian yang berbeda dengan zina yang dimaksud dalam hukum islam. Semua hubungan kelamin di luar nikah adalah perbuatan keji menurut hukum islam yang disebut sebagai zina. Indonesia akan dianggap mundur jika tetap merumuskan perbuatan fornication yang bukan permukahan (overspel) sebagai tindak pidana permukahan, karena banyak negara yang sudah menghapuskan tindak pidana tersebut karna dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban (victimless crime).

Rumusan Pasal 484 bukan mengatur tentang mukah (overspel), namun mengatur fornication, yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara suka rela dimana belum ada ikatan perkawinan yang sah.

“Komnas Perempuan bukan pro terhadap zina, sebab perzinaan juga mengundang kekerasan bagi perempuan, yang Komnas Perempuan tidak setujui adalah kriminalisasi berlebih terhadap kasus-kasus yang ceroboh”, ucap Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah.

Kriminalisasi terhadap perzinahan berdampak pada efektifitas hukum terhadap kasus pemerkosaan. Semakin sulitnya pembuktian pemerkosaan akan membuahkan tuduhan zina kepada perempuan. Dengan demikian maka pasal ini akan berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan, menghalangi korban mengakses keadilan dan juga menghalangi perempuan untuk melaporkan kasus pemerkosaan. Meskipun pasal ini bebas gender, pada prakteknya sering diarahkan kepada perempuan dan anak perempuan yang akhirnya menyebabkan kekerasan dan diskriminasi kepada mereka.

Hal lain yaitu terdapatnya tiga pasal dalam RUU KUHP dalam paragraf perkosaan dan pencabulan yang menyertakan frasa, “dan belum kawin” pada rumusan normanya, yang tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinana anak, yaitu pasal 490, 496, dan 498. Dampaknya akan terjadi ketidakadilan bagi korban karena apabila pelaku melakukan pencabulan terhadap korban yang sudah kawin, maka pelaku tidak dapat dipidana.

RUU KUHP ini juga dianggap bisa meningkatkan jumlah perkawinan pada anak. “Anak tetap anak karena usianya, bukan karena statusnya”, tutur Magdalena Sitorus, Komisaris Komanas Perempuan.

Maka dari itu Komnas Perempuan menyarankan untuk menghapus frasa “dan belum kawin” pada ketiga pasal tersebut.

Nina Nurmila, Komisaris Komnas Perempuan menghawatirkan dampak dari RUU KUHP terhadap social chaos yang ditimbulkan. Kemungkinan persekusi akan mudah terjadi dengan alasan untuk pelaksanaan peraturan ini. Fitnah-fitnah bisa terjadi karena ada unsur kebencian.

Dari pengalaman organisasi-organisasi perempuan, terdapat tujuan yang bersifat patriarkis yang memelintir sebuah masalah, misalnya isu LGBT yang seringkali dijadikan kambing hitam guna menutup hak perempuan.

“Komnas Perempuan ingin agar setiap warga negara bebas dari ketakutan, kekerasan, dan mendapat perlakuan hukum yang adil. Bagi Komnas Perempuan kekerasan tetap kekerasan baik orang itu hetoroseksual ataupun homoseksual. Maka Komnas Perempuan menyarankan ditunda pengesahannya. RUU KUHP harus digodok lagi untuk menemukan rumusan yang lebih tepat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebih di masyarakat,” kata Yuniyanti Chuzaifah.


(Media biefing dan diskusi tentang RKUHP yang diadakan Komnas Perempuan Jakarta pada 7 Februari 2018/ Foto: Aprelia Amanda)


*Aprelia Amanda, Mahasiswa IISIP Jakarta dan pengelola www.Konde.co
Susiana Nugraha, School of Health Sciences Jenderal Achmad Yani Cimahi

Para perawat asal Indonesia yang lulus ujian nasional perawat dan bersertifikat di Jepang mendapat gaji sekitar Rp21-30 juta per bulan. Sedangkan yang belum lulus diupah di bawah Rp20 juta, di bawah upah minimum di Tokyo.


Walau gaji mereka tinggi (diukur dari standar upah Jakarta) dan bekerja di negara maju, perbedaan budaya, bahasa, latar belakang perawat, biaya hidup mahal, dan tekanan kerja telah menyebabkan para perawat di sana terganggu kesehatan mentalnya. Para perawat perempuan mengalami masalah kesehatan mental lebih buruk dibanding perawat laki-laki.


Selama dua tahun, saya dan kolega dari Jepang meneliti 148 calon perawat dan careworker (pendamping orang lanjut usia) Indonesia yang bekerja di Jepang, 54 laki-laki dan 54 perempuan, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan secara psikologis mereka sebelum dan setelah setahun mereka migrasi ke Jepang. Kami mengambil data pada 2013 saat mereka ikut orientasi di Jakarta dan setahun kemudian setelah mereka tiba di sana.


Hasil riset kami menunjukkan bahwa perubahan kesehatan mental calon perawat dan careworker sebelum dan sesudah migrasi dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi sosial-budaya, gender, dan kondisi keterbatasan ekonomi dalam pra-migrasi.


Kemampuan adaptasi sosial budaya menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Perawat yang memiliki kemampuan yang baik dalam adaptasi sosial budaya, yang meliputi komunikasi interpersonal, kemampuan bahasa Jepang, penyesuaian terhadap lingkungan dan keterlibatan dengan masyarakat Jepang, cenderung lebih berbahagia dan memiliki kesehatan mental yang baik.


Isu kesehatan mental jarang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia walau hal ini sangat penting bagi keberlangsungan program pengiriman perawat ke Negeri Sakura.


Setelah 10 tahun diteken kerjasama Indonesia–Jepang dalam Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), lebih dari 1.000 tenaga kerja lulusan sekolah perawat dari Indonesia telah dikirim ke Jepang sebagai kandidat nurse (perawat klinis) maupun careworker.


Untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, Jepang mensyaratkan perawat dan careworker yang berasal dari luar negaranya harus menempuh ujian nasional perawat agar dapat bekerja profesional di rumah sakit dan panti orang lanjut usia. Sebelum lulus ujian nasional mereka disebut Kouhosha (kandidat alias calon pekerja).


Penghasilan mereka ditentukan juga apakah mereka lulus ujian atau belum. Jumlah perawat yang lulus ujian hanya sekitar 9% dari total jumlah perawat yang dikirim ke sana. Artinya 91% dari mereka diupah lebih rendah karena masih kandidat atau belum bersertifikat. Perawat yang masih berstatus kandidat mendapat upah bulanan Rp15-18 juta, sedangkan pendamping lansia berstatus calon diupah Rp12-15 juta per bulan.


Kesehatan mental: indikator keberhasilan program


Calon perawat diberikan kesempatan mengikuti ujian nasional perawat tiga kali selama masa kontrak tiga tahun. Sedangkan untuk calon careworker hanya diberikan kesempatan sekali ikut ujian, selama masa kontrak empat tahun. Jika tidak lulus ujian, mereka harus kembali ke negaranya setelah masa kontraknya habis. Jika lulus ujian, mereka dapat bekerja sebagai perawat atau careworker di Jepang selama mereka mau.


Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental perawat dan careworker di bawah program IJ-EPA menunjukkan bahwa banyak masalah sosio-kultural yang dialami mereka. Termasuk masalah kesejahteraan mental, gaji dan penghargaan, perasaan kesepian dan beban untuk lulus ujian nasional. Hal ini menjadi pendorong stres yang signifikan yang dihadapi oleh calon perawat dan careworker di Jepang.


Studi longitudinal pada 2012 mengenai kondisi kesehatan mental calon pekerja IJ-EPA yang dilakukan oleh Kinkawa dan koleganya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan mental calon EPA memburuk dalam enam bulan setelah memasuki lapangan kerja. Keadaan ini dibandingkan dengan kondisi mereka saat ikut pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan setelah mereka tiba di Jepang.


Kesejahteraan psikologis menjadi indikator keberhasilan program pengiriman perawat Indonesia ke Jepang melalui IJ-EPA. Melalui indikator ini, pemerintah dapat mengukur benefit dari program penyaluran perawat ke Jepang dapat benar-benar dinikmati oleh pekerja. Dengan demikian, pemerintah terdorong meningkatkan kapasitas perawat Indonesia baik secara ekonomi maupun keilmuan.


Permintaan tenaga pekerja medis bersertifikat di Jepang diperkirakan mencapai 2,32 juta sampai 2,44 juta pada 2025. Kebutuhan itu sulit dipenuhi) dari pasar tenaga kerja dalam negeri dengan populasi lanjut usia (lansia) di sana yang sangat besar.


Diproyeksikan pada 2035 di Jepang akan ada populasi lansia sebanyak 33,4% dari jumlah penduduk. Ini setara dengan 1:3, artinya dalam 3 orang penduduk akan terdapat 1 orang berusia lanjut. Dengan rata-rata usia harapan hidup lansia mencapai 84,19 tahun dan dikombinasikan dengan tingkat kesuburan rendah, 1,2 per pasangan, Jepang sangat membutuhkan pekerja kesehatan yang berkualitas untuk menopang perkembangan piramida terbalik yang terjadi saat ini.


Kesenjangan budaya Indonesia vs Jepang


Penelitian ini mengidentifikasi kemampuan adaptasi sosial budaya sebagai faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan mental para pekerja kesehatan migran di Jepang. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang membutuhkan kompetensi untuk beradaptasi dengan bahasa, budaya, status sosial dan interaksi sosial yang sesuai dengan sosio-budaya di Jepang.


Mereka yang memiliki kemampuan yang baik dalam beradaptasi cenderung lebih bahagia dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki kemampuan yang kurang baik.


Dari sisi gender (peran laki-laki dan perempuan), studi ini juga mengidentifikasi pekerja perempuan cenderung memiliki kesehatan mental yang kurang baik pasca-migrasi. Isu gender ini dapat diasumsikan berasal dari perbedaan karakteristik faktor penyebab stres dan kemampuan mengatasi stres yang dirasakan di antara responden laki-laki dan perempuan.


Selain itu, perpisahan dengan sumber dukungan sosial, seperti anggota keluarga dan orang-orang dekat, mengakibatkan menurunnya kesehatan mental. Perempuan yang kehilangan dukungan sosial dan terpapar peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti migrasi, lebih rentan terhadap gangguan psikologis dibandingkan laki-laki.


Dalam sistem patriarki, laki-laki menjadi kepala rumah tangga dan bertindak sebagai pengambil keputusan dan bertanggung jawab atas anggota keluarga lainnya, dianut sebagian besar wilayah masyarakat Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan Indonesia saat ini memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki, sebagaimana diterapkan dalam program IJ-EPA, konsep patriarki mendominasi saat membuat keputusan mengenai masa depan kandidat.


Karena itu, banyak kandidat perempuan tidak mudah dan bebas menentukan masa depan mereka tanpa mendapat izin dari ayah atau pasangan mereka. Situasi ini dapat menyebabkan terjadinya konflik internal pada kandidat EPA perempuan dan memengaruhi kondisi kesehatan mental mereka.


Status sosial ekonomi sebelum migrasi


Mereka yang berasal dari kondisi ekonomi yang kurang baik, cenderung mengalami penurunan status kesehatan mental. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terbebaninya para kandidat dengan kondisi keluarga mereka yang ditinggalkan. Mereka memiliki beban tanggung jawab kepada keluarga mereka dengan mengirimkan pendapatan mereka untuk mendukung keluarga mereka secara ekonomi.


Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hirano pada pekerja migran Filipina di Jepang, yang mengungkapkan bahwa mereka yang berasal dari kondisi ekonomi yang buruk cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih buruk.


Biaya hidup yang tinggi di Jepang kurang menguntungkan bagi responden yang berasal dari kondisi ekonomi rendah. Para migran ini harus membagi pendapatan mereka untuk biaya hidup sehari-hari di sana (seperti makan, dan belanja kebutuhan sehari-hari, serta menyewa apartemen yang totalnya bisa mencapai Rp 8 juta per bulan), dan kewajiban untuk mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halaman.


Hal tersebut membebani para responden karena mereka tidak dapat menikmati kehidupan di Jepang. Mereka merasa kurang bisa menikmati penghasilan untuk menjalani kehidupan lebih baik setelah migrasi. Mereka yang berlatar belakang ekonomi lebih baik dapat membelanjakan pendapatan lebih leluasa dan menikmati kehidupan mereka di Jepang.


Perlu evaluasi


Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi negara pengirim dan penerima migran, terutama dalam evaluasi pelaksanaan program. Paling sering, migrasi dikaitkan dengan peristiwa yang penuh tekanan, termasuk hambatan dan tantangan, serta masalah psiko-sosial.


The ConversationKarena itu, pendekatan dan strategi pencegahan yang tepat seperti mengoptimalkan proses pra-keberangkatan harus dipertimbangkan. Memberikan informasi yang akurat, termasuk informasi dari para perawat yang telah kembali ke tanah air, tentang lingkungan kerja dan lingkungan hidup di negara tujuan sangat efektif untuk membantu para kandidat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja barunya.


Susiana Nugraha, Lecturer and Researcher in Public Health, School of Health Sciences Jenderal Achmad Yani Cimahi


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.