Luviana- www.Konde.co

Setiap memasuki bulan Mei, ingatan saya tak pernah lepas dari SK Trimurti. Jurnalis, pejuang buruh perempuan, hingga menjadi menteri perburuhan pertama di Indonesia.

Ingatan di bulan Mei ini bukan saja karena SK Trimurti lahir di tanggal 11 Mei, namun kegigihannya selalu membuat para buruh perempuan tak pernah lupa akan tonggak yang pernah ia letakkan di negeri ini.

Ani Ema Susanti, sutradara film “SK Trimurti”, selalu mengingatkan saya akan kebesaran SK Trimurti. Film SK Trimurti karya Ani Ema Susanti ini juga diputar dalam rangkaian acara Festival Pekerja yang dilaksanakan di Jakarta pada 21-22 April 2018 lalu.

Berkenalan dengan ibu Tri dengan semangat membuat riset tentang kondisi perempuan dan media di Indonesia pada tahun 2002 silam, kemudian mengantarkan saya ke rumah ibu Tri di daerah Kramat, Jakarta. Rumah berwarna putih, cat pintu dan jendela berwarna hijau selalu terlihat rapi dan sederhana.

Bu Tri, di usianya yang waktu itu sudah menginjak 90 tahun, sesekali masih membaca. Matanya sudah tidak begitu awas untuk melihat, namun ia kadang masih memaksakan diri untuk membaca. Ia masih mengingat sejumlah peristiwa penting dalam hidupnya. Perjuangannya sebagai aktivis buruh, menjadi wartawan di kala itu, hingga ia harus menghadapi berbagai persoalan yang menderanya.

Trimurti dalam hidupnya kemudian juga lebih memilih hidup sebagai aktivis pergerakan, menyebarkan pamflet agar Indonesia segera merdeka, dipenjara, merawat anaknya dalam penjara.

Seorang teman perempuan menyatakan bahwa Trimurti adalah perempuan hebat yang pernah ia kenal selama ini.

Soerastri Karma Trimurti lahir di Boyolali, 11 Mei 1912. Ayahnya adalah seorang carik/ perangkat desa di wilayahnya.

Tamat Sekolah Ongko Loro (dulu Tweede Inlandsche School), Trimurti meneruskan ke Sekolah Guru Puteri, Meisjes Normaal School di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Di sekolah ini, dia lulus dengan peringkat pertama. Di sanalah Trimurti mulai aktif berorganisasi. Awalnya dia menjadi anggota Perkumpulan Rukun Wanita dan kadang mengikuti rapat-rapat Boedi Oetomo. Dia mulai aktif membaca dan rajin mengikuti perkembangan gerakan kemerdekaan. Akhirnya, Trimurti memutuskan berhenti menjadi guru dan mengabdikan diri menjadi aktivis kemerdekaan. Ia menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo).

Pasca keputusan itu, Trimurti pindah ke Bandung untuk mengikuti kursus kader Partindo. Selain itu, dia juga mengajar di Sekolah Dasar Perguruan Rakyat yang didirikan Partindo. Walau sebentar, Trimurti sempat tinggal di rumah Inggit, istri pertama Soekarno. Sejak itu, dia mulai akrab dengan Bung Karno.

Pada 1933, Bung Karno meminta Trimurti menulis untuk majalah Pikiran Rakyat. Awalnya Trimurti menolak karena merasa bukan pengarang dan belum berpengalaman.
Tetapi Bung Karno mendesak. “Tentu bisa!” ujar Bung Karno. Akhirnya, Trimurti mau mencoba. Itulah awal perkenalan Trimurti dengan dunia jurnalistik.

Melihat dedikasi dan semangatnya, Bung Karno meminta Trimurti menjadi Pemimpin Redaksi majalah Pikiran Rakyat. Majalah ini secara khusus menyebarluaskan gagasan bahwa kaum perempuan Indonesia akan dapat meraih nasib baik hanya di dalam suatu masyarakat yang merdeka, adil dan makmur.

Sebagai Pemimpin Redaksi, mau tak mau, Trimurti harus mencantumkan namanya di bagian depan majalah. Karena tak mau keluarganya tahu dan khawatir, dia menyembunyikan nama aslinya: Soerastri. Sejak itu, dia menggunakan nama samaran: Trimurti. Dia juga pernah menggunakan nama lain: Karma, ketika mengirim artikel ke media lain. Lama kelamaan, jurnalis perempuan ini mulai dikenal dengan nama S.K. Trimurti.

Tahun 1934, di usia 22 tahun, dia pulang ke Klaten, ke rumah orangtuanya. Namun, ketaksetujuan keluarga pada aktivitas politiknya, membuat Trimurti tak betah. Dia makin tak nyaman karena penjajah Belanda seringkali menggeledah rumah anggota Partindo dan PNI di Jawa Tengah. Ketika itulah, pada awal 1935, dia diminta membuat keputusan sulit: memilih keluarga atau aktivitas kemerdekaan. Trimurti memilih terus berjuang, dan karena itu harus meninggalkan rumahnya.

Trimurti kemudian pindah ke Solo dan terus aktif menulis. Bersama rekan seperjuangannya, dia mendirikan majalah Bedug sebagai alat komunikasi gerakan kemerdekaan. Bedug ditulis dalam bahasa Jawa, namun hanya terbit sekali. Alasannya, media itu harus berbahasa Indonesia, sehingga namanya diganti menjadi Terompet. Akibat kekurangan modal dan pengelolaan yang masih berdasarkan idealisme semata, hanya dalam beberapa edisi, Terompet pun ditutup.

Selain aktif sebagai wartawati, Trimurti juga sibuk berorganisasi. Dia bergabung dengan perkumpulan Mardi Wanita, yang belakangan berganti nama menjadi Persatuan Marhaeni Indonesia. Uang kas perkumpulan ini disisihkan untuk menerbitkan majalah organisasi bernama Suara Marhaeni. Trimurti dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi majalah ini.

Selain di Mardi Wanita,. SK Trimurti juga membangun Barisan Perempuan Wanita yang banyak memperjuangkan nasib para buruh perempuan. Setelah itu ia juga aktif di Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Di sinilah ia kemudian banyak menulis tentang nasib perempuan di Indonesia. SK Trimurti banyak menulis di majalah Api Kartini, Berita Gerwani dan menulis kolom khusus untuk perempuan setiap kamis di Koran Harian Rakyat. Di media-media inilah kita bisa melihat bagaimana SK Trimurti kemudian memperjuangkan nasib para perempuan di Indonesia, tulisannya soal buruh perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan kaum perempuan, kemiskinan bisa dibaca di dalam setiap tulisannya.

Pada usia 25 tahun, Trimurti dipenjara untuk pertamakalinya. Pasalnya, Trimurti menyebarkan pamflet anti-imperialisme dan anti-kapitalisme yang berisi informasi tentang ketidakadilan Belanda. Selama sembilan bulan, dia mendekam di Penjara Bulu, Semarang.

Lepas dari penjara, pada 1937, dia menjadi wartawati di Harian Sinar Selatan. Di koran inilah, Trimurti berkenalan dengan Sayuti Melik, yang belakangan menjadi suaminya. Ada satu peristiwa yang menguatkan ikatan di antara mereka. Suatu hari, Sayuti menulis satu artikel yang menganjurkan rakyat Indonesia tidak usah membantu Belanda, jika Jepang menyerbu. Ketika itu, ancaman imperialisme Jepang memang mulai terasa, dan ketegangan Perang Dunia II mulai mengancam tanah air.

Akibat artikel itu, penjajah Belanda merasa terganggu dan mencari-cari si penulis artikel. Kebetulan, nama Sayuti memang tak tercantum sebagai penulisnya. Untuk melindungi kekasihnya yang saat itu dibutuhkan pergerakan kemerdekaan, Trimurti mengaku sebagai penulis artikel itu. Trimurti dipenjara, ia juga melahirkan di penjara. Di balik terali besi, Trimurti merawat bayinya, Musafir Karma Budiman.

Setelah keluar dari bui, suami istri Sayuti-Trimurti menerbitkan majalah bulanan sendiri bernama Pesat. Modalnya didapat dari penjualan tempat tidur tidur besi milik mereka satu-satunya. Awalnya pasangan ini bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Baru kemudian, setelah Pesat makin berkembang, mereka merekrut beberapa wartawan untuk menjadi staf redaksi.

Walaupun hubungan Sayuti dan Trimurti menjadi tidak harmonis pada akhirnya, karena Sayuti memilih untuk berpoligami dan Trimurti memutuskan untuk menolak dipoligami.

Trimurti juga memperjuangkan para buruh di Indonesia dan aktif di Partai Perburuhan Indonesia. Selama berada di Partai Buruh Indonesia, ia memimpin Barisan Buruh Wanita (BBW) yang tergabung dalam beberapa kelompok pekerja wanita. Kemudian Barisan Buruh Wanita menjadi sayap perempuan Partai Buruh Indonesia. Dalam kabinet Amir Sjarifuddin, pada 3 Juli 1947. SK Trimurti kemudian dilantik menjadi menteri perburuhan pertama di Indonesia. Trimurti disebut sebagai perempuan yang berhasil meletakkan tonggak penting bagi buruh secara nasional.

Trimurti meninggal di Jakarta pada 20 Mei 2008 di usianya yang ke 96 tahun karena sakit. Trimurti, dalam akhir hidupnya, tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Bekasi. Ia meninggal secara sederhana, dan telah memberikan tonggak penting dalam perjuangan pers dan buruh perempuan di Indonesia.

(Foto: wanita.me)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sri Sulistyawati selalu merindukan rumah. Bukan gedung, atau rumah dalam bentuk secara fisik. Namun rumah bagi Sri adalah sebuah ruang dimana semua manusia diterima, bisa hidup di dalamnya.

Kapan rumah ini bisa terbangun dengan baik?

Hingga Sri meninggal dan menutup peti kematiannya, rumah bagi Sri masih merupakan cita-cita yang telah lama ia rindukan.

Dan kini, peti merupakan rumah terakhirnya.

Penyakit akibat radang usus telah menggerogoti hingga masa tuanya, sampai akhir hidupnya. Eyang Sri menghembuskan nafas terakhir pada Kamis dinihari, 26 April 2018 di Rumah Sakit Carolus, Jakarta.

Ketika detak jantungnya berhenti, semua sahabat, kawan yang menunggunya, lari tergopoh di lorong rumah sakit. Badannya sudah dipasang banyak selang. Ia nyaris tak pernah lagi bisa bicara setelah beberapakali keluar masuk rumah sakit dalam 3 bulan terakhir.

“Saat saya melihat jantungnya berhenti berdetak, saya merasa eyang Sri sudah pergi. Saya pegang tangannya, saya pegang nadinya. Saya percaya kesadaran masih ada. Disitu saya merasa bahwa kami harus mengatakan sesuatu untuk mengucapkan selamat jalan kepada eyang. Eyang, sudah ya yang, beristirahatlah dalam damai, serahkan urusan duniawi ini pada kami. Kita semua yang akan memanggul salib kehidupan yang selama ini sudah kaupandu jalannya."

Reza Muharam, dari International People Tribunal (IPT) 65 mengatakan ini dengan diiringi tangis sahabat yang melepas Eyang Sri pergi.

Di tengah peti yang mau ditutup, ada yang terjatuh. Ada yang menangis tergugu di kursi.


Jurnalis yang Dipenjara tanpa Mendapat Keadilan


Bagi banyak orang, Sri adalah seorang perempuan yang cerdas, lucu, sesekali keras kepala. Bicaranya selalu lantang.

“Tidak bisa membayangkan jika ada rapat atau pertemuan, tetapi tidak ada eyang Sri. Jika ada eyang, rapat akan selalu meriah, dengan cerita dan gurauan eyang,” kata beberapa anak muda yang datang pada ibadah terakhir Eyang Sri, sebelum jenasahnya dibawa ke makam Menteng Pulo, Jakarta.

“Selama ini Eyang Sri adalah jiwa yang mendampingi kami semua. Saya percaya bahwa jiwa eyang tak pernah mati, ia selalu berada disini. Di hati kami.”

Terlahir di Cirebon, 19 September 78 tahun yang lalu. Dulu, Sri adalah seorang jurnalis. Bersama Sulami, Sujinah dan Harti teman-temannya sesama jurnalis perempuan di tahun 1950an mereka banyak menuliskan kondisi ekonomi dan sosial politik di Indonesia.

Bicaranya selalu menggebu, semua seperti tersihir ketika mendengar cerita-ceritanya.

Sri dulu pernah kuliah di jurusan jurnalistik di Akademi Jurnalistik Doktor Rifai. Skripsinya tentang Miscicih tentang kesenian rakyat, kisah di luar panggung yang penuh dengan kemiskinan, padahal di atas panggung terlihat glamour. Tulisan tentang Miss Cicih sesuai dengan nafas tempat Sri Sulistyawati bekerja sebagai jurnalis, yaitu di Koran Ekonomi Nasional. Pada saat itu Sri bekerja sebagai jurnalis sambil kuliah dan menjadi aktivis. Karir pertamanya dimulainya ketika ia bekerja di Harian Ekonomi Nasional dan Suluh Indonesia milik Partai Nasional Indonesia (PNI). Disanalah ia kemudian menjadi dekat dan banyak berbincang, melakukan wawancara dengan Presiden Sukarno.

Saat-saat berikutnya adalah merupakan saat yang buruk bagi Sri, karena ia kemudian dicari dan dipenjara tanpa alasan.

Sri dipenjara di Bukit Duri selama 11,5 tahun hingga 25 April 1979 baru dilepaskan. Hari-hari setelah dalam penjara itulah hari-hari penuh dengan kekerasan, intimidasi dan diskriminasi yang tak pernah lepas dari hidupnya. Ia pernah mengalami pendarahan hebat karena disiksa.


Sejak keluar dari penjara, sesekali ia masih sering menulis, melanjutkan sisa-sisa kisah kepedihan di dalam penjara.

Bagi banyak orang, Sri adalah guru, jurnalis yang kemudian memperjuangkan nasib ketidakadilan di Indonesia.

Dalam sebuah kelas menulis yang diadakan Kontras dan Peace Women Across The Globe (PWAG) di tahun 2010-2011 dimana saya menjadi fasilitator menulis disana setiap minggunya, saya kembali intens bertemu dengan Eyang Sri.

Jadi, mulai saat itu, di setiap perjumpaan kami, dia selalu memanggil saya sebagai ” Ibu guru.”

Sebutan yang lucu karena sayalah waktu itu yang mengajar Ibu Sri untuk kembali menulis. Padahal bagi kami anak-anak muda ini, Ibu Sri adalah guru kami dalam menulis. Namun dari perjumpaan intensif selama 1 tahun di kelas menulis itulah, ia kemudian banyak bercerita bahwa menulis adalah bagian dari refleksi perjalanan hidupnya.

Dan ketika kami kembali bertemu di LBH Jakarta setahun lalu, ia kembali memanggil saya,” Ibu guru.”

Ah, Eyang Sri. Ia seperti selalu lepas, kalimat yang diucapkannya selalu menggambarkan keberaniannya.


Dalam Rumah Terakhir

Sri Sulistyawati sudah dalam rumah terakhirnya. Dolorosa Sinaga mewakili IPT 65 mengatakan agar keadilan yang didambakan Sri agar segera terwujud.

Yunianti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengatakan bahwa dengan kepergian Eyang Sri, Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang besar, yaitu membangun rumah yang bermartabat seperti cita-cita Sri.

“Eyang Sri sudah tidak bersama kita, tapi perginya eyang menandakan bahwa kita harus punya rumah besar yang menjadikan manusia bermartabat. Eyang Sri adalah orang yang tidak pernah tidak hadir dalam pertemuan di Komnas Perempuan, selalu membuat catatan penting dalam hidupnya. Selamat jalan eyang Sri, kita semua adalah anak cucu yang siap melanjutkan perjuangan eyang,” ujar Yunianti Chuzaifah.

Eva, adalah anak muda yang selama ini banyak bekerja bersama Sri. Ia bertekad akan selalu melanjutkan perjuangan Sri.

Bagi Eva, Sri adalah pengingat bahwa rumah yang menjadi cita-cita Sri harus bisa dibangun, suatu saat nanti.

(Foto 1: Sri Sulistyawati/ Sumber: Youtube)
(Foto 2: Prosesi terakhir kematian Sri Sulistyawati 27 April 2018 di Jakarta/ Foto: Luviana)

*Kustiah- www.Konde.co

Suatu kali saya marah di sosial media. Saya marah di grup Whats App (WA) alumni sekolah menengah atas dimana disana saya menjadi salah satu anggotanya.

Saat itu saya merasakan bahwa kesabaran saya sudah mulai habis. Untuk kesekian kali saya membuka kiriman seorang teman di grup, ada kiriman sebuah foto seorang perempuan dengan payudara menyembul dari balik baju dengan meme yang intinya mengajak lelaki untuk menidurinya.

Setelah itu saya menyampaikan keberatan atas foto tersebut dan saya beberkan beserta alasannya. Bahwa, siapa pun di dalam grup harus menghargai sesama anggota, tak peduli perempuan atau laki-laki atau berjenis kelamin yang lain. Asas saling menghargai ini, menghormati saya yakini akan membuat hubungan persekawanan akan menjadi harmonis. Membagikan gambar/foto atau meme yang bernada melecehkan ke dalam grup saya anggap sebagai bentuk melecehkan. Atas nama apa pun. Bagi saya tak ada pemakluman dan pemaafan.

Tetapi, rupanya teguran sekali, kedua, ketiga kali tak cukup mempan. Hingga akhirnya saya merasa bahwa memberikan alasan ketidaksetujuan, pemahaman, dan teguran itu tak pernah cukup bagi mereka.

Awalnya, saya merasa seperti memiliki beban untuk menjadi 'penjelas' atas segala sesuatu yang tidak jelas. Atau, di tengah perasaan hendak memilih lebih baik 'mundur' dari group dan tak bergabung dengan komunitas yang saya anggap uncivilize, karena setiap saya buka grup ini, mendadak saya merasa memiliki tanggung jawab untuk 'menerangkan' yang gelap. Jika memutuskan untuk mundur, maka saya mengibaratkan seperti seorang tentara yang telah kalah perang.

"Bagaimana Kartini yang berjuang melawan patriarkhi di masanya, jika di lingkungan kecil saja kamu menyerah?" pertanyaan itu selalu muncul seperti menghardik saya setiap saat.

Segala cara, daya upaya telah saya tempuh. Tetapi saya merasa tak memberikan pengaruh apa pun termasuk menjadikan yang tidak paham menjadi paham, yang buruk menjadi baik. Teguran saya tidak menjadikan perubahan apa pun.

Akhirnya saya memilih keluar grup dengan pamit baik-baik sambi berpikir, "Siapa saya yang tiba-tiba berlagak bak paling kritis diantara mereka?"

Wait...di grup whatsapp sekolah menengah pertama yang saya ikuti, kondisinya lebih parah lagi. Hampir setiap hari saya bak seorang orator. Mengutip budayawan Kuntowijoyo, saya seperti berdakwah di atas bukit. Suara saya seperti hanya menggema sebentar lantas dihempas angin kencang yang menyebabkan suara tak terdengar oleh siapa pun.

Bisa-bisa oleh manusia lain saya digolongkan "feminis pemarah" yang mengaku-aku feminis dan seolah menjadi aktivis perempuan yang membela kaumnya dengan melabrak siapa saja yang melecehkan kaumnya. So what?

Di grup Whats App (WA) komunitas alumni SMP ini, saya sering menerima kiriman gambar seorang perempuan sedang duduk dengan paha terbuka mengingatkan suaminya untuk 'malam jumatan'.

Di lain waktu, saya menerima kiriman rekaman video seorang perempuan berjoged. Yang di 'zoom' dari rekaman itu adalah bagian belahan dada perempuan, payudara yang bergoyang-goyang.

Grup WA tersebut segera dipenuhi komentar para anggota grup laki-laki. Yang perempuan lebih banyak diam karena merasa tidak enak, beberapa merasakan takut jika ingin protes karena takut akan dijadikan bahan olokan di group. Kecuali saya yang lagi-lagi merasa seperti sipir penjara. Dan lagi-lagi saya merasa lelah dan kalah.

Lalu saya pun kembali memutuskan untuk keluar dari grup kembali.

Saya kira, bukan bermaksud merendahkan latar belakang pendidikan teman-teman yang sebagian besar tak mengenyam pendidikan tinggi. Apalagi punya pengalaman dan antusiasme membaca buku. Saya memaklumi mereka karena alasan itu.

Tetapi, anggapan saya salah. Karena di grup WA komunitas alumni teman-teman organisasi ekstra kampus yang ketika menjadi mahasiswa menjadikan diskusi 'gender' sebagai makanan sehari-hari, menjunjung sikap kritis, kesetaraan, ternyata memiliki kesamaan dengan kondisi sekarang.

Mereka menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek, obyek olokan, bahan tertawaan, dan obyek pelecehan. Gambar, foto, dan meme perempuan yang menghiasi grup WA seperti diibaratkan orang bodoh, tidak memiliki otoritas atas tubuhnya dan bak ternak betina yang pasif.

Lain waktu gambar seorang perempuan mengenakan sarung dengan meme 'kapan saya dicangkul' mas? Meme perempuan mengenakan sarung yang diibaratkan seperti sedang menunggu suaminya ini biasa muncul tiap malam Jumat.

Meme lainnya yang membuat dada saya bergetar adalah gambar tangan seperti tangan seorang laki-laki menekan dan menindih kuat tangan perempuan yang tak berdaya. Tulisan memenya "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah".

Saya mungkin terlalu sensitif dengan gambar, foto, meme atau apa pun yang berhubungan dengan segala hal yang saya anggap tak memanusiakan dan melecehkan. Saya bahkan tak menoleransi alasan yang selalu disampaikan para pengirim maupun pengomentar gambar, foto, dan meme yang menganggap unggahan tersebut hanyalah guyonan, candaan yang menurut mereka seharusnya tak perlu ditanggapi serius. Entah lucunya di mana?

Atau apakah bagi mereka gambar, foto, dan meme yang melecehkan itu membuat urat syarafnya mengendur atau menjadikan mereka lebih relaks?

Jadi, jika kalian para laki-laki menganggap candaan yang berbau eksploitatif dan melecehkan perempuan itu biasa saja kiranya, maka anda perlu introspeksi diri. Dan bertanyalah kepada diri sendiri, sudah seberapa besarkah Anda menghargai ibu, adik, kakak, tante perempuan Anda? Karena, penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan tak perlu jauh-jauh mencari subyeknya, tengok saja perempuan yang paling dekat dengan Anda.

Mengutip kembali yang disampaikan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Irawati Harsono dalam sebuah pertemuan konsolidasi jaringan perempuan di Jakarta akhir tahun lalu, kasus perkosaan, kekerasan seksual, pornografi terhadap perempuan tidak tiba-tiba terjadi. Seseorang tidak akan tiba-tiba memperkosa jika sejak lahir diajari menghormati tubuh.

"Jokes, guyonan tentang pornografi yang paling banyak dilontarkan itu joke tentang tubuh perempuan. Jadi dia (pelaku kekerasan seksual) menganggap tubuh perempuan itu layak dileluconkan. Dijadikan guyonan dan menganggap tubuh perempuan sebagai obyek seks," ujarnya.

Menurut Irawati Harsono, jika seseorang sejak lahir diajari menghormati tubuh maka peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan, pornografi tak akan terjadi.

Jadi, berhentilah menjadikan tubuh perempuan sebagai bahan guyonan, menyalahkan perempuan sebagai penyebab pemerkosaan terjadi. Berhentilah menuding perempuan tak bisa menjaga diri dengan tidak menutup aurat sehingga perkosaan terjadi.

Tanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana Anda menghormati tubuh perempuan, tubuh manusia.


*Kustiah, perempuan dan ibu dua anak perempuan yang selalu berusaha mencintai dan mengasihi sesamanya.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Ino Shean tampak gusar, bagaimana mungkin kawan-kawannya sesama Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) akan pernah bisa memenuhi syarat yang ditentukan dalam lamaran kerja di hampir semua perusahaan, jika syaratnya adalah pelamar harus laki-laki atau perempuan.

Jika ada yang tomboy, tidak diterima, dan jika ada laki-laki yang dinilai kurang jantan, juga tidak diterima.

Hal seperti ini membuat Ino Shean frustasi. Jika syaratnya berwajah menarik, maka beberapa LGBT juga berwajah menarik. Namun mengapa perusahaan tetap tidak bisa menerima mereka?

Prasyarat perusahaan lainnya yang sulit dipenuhi kelompok LGBT yaitu persyaratan bahwa pelamar haruslah sarjana, syarat ini yang kemudian membuat mereka juga sulit untuk melamar pekerjaan, karena rata-rata mereka hanya sekolah sampai SD dan SMP.

Hal ini dibernarkan oleh Khanza Vina, salah satu LGBT yang aktif di Sanggar SWARA.

“Kami bukan S yang artinya sarjana, tapi kami hanya S yang lulusan SD. Bagaimana kami bisa memenuhi prasyarat ini jika kami juga didiskrimnasi dalam sekolah? Pengin lulus sekolah saja sulit,” ujar Vina

LGBT adalah kelompok yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak hanya harus memenuhi prasyarat yang panjang akan sebuah lamaran pekerjaan, namun juga ketika diterimapun, mereka harus menerima syarat lain, yaitu harus berpakaian atau bertingkah seperti laki-laki atau perempuan. Karena dalam sebuah pekerjaan, hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada transgender. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka mereka akan mendapatkan diskriminasi dibandingkan pekerja lainnya.

Hingga saat ini kelompok LGBT banyak yang terusir dari dunia kerja, dan akhirnya harus bekerja secara mandiri, mereka bekerja di salon atau bekerja secara freelance di lembaga yang sudah mengakui hak-hak mereka. Karena jika tidak, maka mereka tak bisa menyambung hidup.

Keterusiran dari kerja ini kemudian menghambat kehidupan LGBT. Pernyataan ini mereka ungkapkan dalam diskusi “Kemana LGBT harus Bekerja?” dalam acara Festival Pekerja yang diadakan pada Sabtu dan Minggu, 21-22 Aprl 2018 di Jakarta.

Maka Ino Shean menambahkan, jika ingin hidup secara layak, maka kelompok LGBT selanjutnya memutuskan untuk tidak menampakkan identitasnya, apalagi di sosial media. Banyak LGBT yang akhirnya memutuskan untuk tidak pernah menampakkan wajahnya atau nama sebenarnya di sosial media, karena jika melamar pekerjaan, mereka akan ditolak ketika HRD perusahaan mengecek nama mereka.

“Kalau kita melamar, maka akan di cek, siapakah kita? Jika ketahuan bahwa kita pernah menjadi pembicara LGBT misalnya, maka langsung dicoretlah nama kita. Tidak akan diterima,” ujar Ino Shean.

Maka mereka jarang yang akhirnya melamar di perusahaan karena selalu ditolak. Mereka juga tidak boleh bertato karena pasti ditolak. Maka kemudian mereka memutuskan untuk bekerja di salon, sebagai satpam atau make up artis.

Sedangkan di sisi lain, mereka juga tak boleh tampil di media karena tidak diperbolehkannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Prasayarat ini semakin menjauhkan LGBT dari pekerjaan mereka, ruang mereka untuk bergerak.

Di tahun 2016 lalu, KPI mengeluarkan edaran bagi kelompok LGBT untuk tak boleh masuk di TV dan radio. Hal ini semakin menunjukkan diskriminasi yang terus-menerus terjadi pada LGBT.

“Masuk TV susah, buat KTP susah, bahasa inggris susah. Hanya bisa yes dan no. Apakah mau bekerja di media kreatif? Mau, tapi kita gak bisa, dilarang sekolah, dilarang masuk kampus, tempat tinggal gak boleh, gak boleh kerja, gak boleh hidup,” ujar Ino Shean.

Data menunjukkan sampai dengan tahun 2017 lalu misalnya, banyak transgender perempuan atau waria yang tidak dapat bekerja di sektor formal seperti institusi pemerintahan dan sektor formal lain. Dan jika mereka bekerja di sector informalpun, gaji mereka berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Data Arus Pelangi menyatakan bahwa 60% buruh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapatkan gaji di bawah UMR.

Sanggar SWARA Muda sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti bekerja di make up artis dan penghibur di klub malam.

Persoalan LGBT yang tersingkir jauh dari pekerjaan dan kehidupan yang layak ini kemudian akan menjadi salah satu bagian dari kampanye aksi dalam aksi hari buruh 1 Mei 2018 di istana. Karena hingga saat ini, kelompok LGBT seolah selalu menjadi kelompok yang ingin disingkirkan, tak boleh hidup di Indonesia. Pintu untuk LGBT dalam mendapatkan pekerjaan seolah tertutup dimana-mana.


(Salah satu seminar yang menjadi rangkaian acara Festival Pekerja yang dilaksanakan di Gedung LBH Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 21-22 April 2018)

*Donny Danardono - www.konde.co

Kartini mulai menulis surat ke teman-teman Belanda dan Pemerintah Hindia-Belanda―yang kemudian disunting dan dibukukan oleh H.J. Abendanon sebagai Door Duisternis tot Licht―di usia ke-20, empat tahun setelah ia bebas dari pingitan.

Bila gadis priyayi Jawa dipingit di sekitar usia ke-12, saat pertama kali datang bulan, dan baru bebas saat diperistri pria yang belum mereka kenal, Kartini ‘hanya’ dipingit sampai usia 16 tahun. Dan bila dalam pemingitan itu mereka harus belajar tata krama perempuan dan istri priyayi, Kartini justru membaca buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, bersurat-suratan dengan teman-temannya di Europese Lagere School (ELS), melukis, dan bergaul dengan para pejabat Belanda tamu ayahnya (surat ke Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899 dan 6 November 1899).

Adalah ayahnya, R.M Adipati Ario Sosroningrat, seorang Bupati Jepara yang memungkinkan itu. Ia adalah seorang dari empat bupati Jawa yang berpendidikan Eropa. Lumrah, ia kirim ke-11 anaknya ke sekolah Eropa. Ayahnya juga pernah menyurati Pemerintah tentang perlunya pendidikan pribumi (surat ke Stella Zeehandelaar, 12 Januari 1900).

Sebagai priyayi, ayahnya berpoligami. Kartini adalah anak selirnya: Ngasirah. Kartini tak pernah secara langsung menceritakan ibu kandungnya itu di surat-suratnya. Tetapi ia tahu penderitaannya sebagai selir: “Tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak sangat menderita karenanya. Hampir tiap perempuan yang saya kenal di sini mengutuk hak laki-laki itu” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Maka, bagi Kartini, ayahnya adalah representasi tradisionalisme Jawa yang ia tentang. Tetapi ayahnya juga merupakan representasi modernitas Barat yang ia dambakan, yang memberinya ilmu, ide kesetaraan manusia dan skalar untuk menakar tradisionalisme Jawa itu.


Liberalisme dan Politik Etis


Bila saya tak salah hitung, sejak tahun 1899, di usianya yang ke-20, sampai wafatnya di tahun 1904, Kartini telah menulis 149 surat. Surat-surat yang jarang pendek dan berbahasa Belanda itu bertutur tentang berbagai buku, jurnal ilmiah, koran dan majalah yang ia baca, nasib pribumi dan perempuan pribumi, kisah “Tiga Serangkai” (Kartini, Roekmini dan Kardinah), modernitas dan kesetaraan manusia Barat.

Di usia ke-16 ia mulai menulis untuk koran De Locomotief (Semarang), majalah De Gids, De Echo, dan majalah perempuan De Hollandsche Lelie yang terbit di Belanda. Tulisan-tulisannya merentang dari sejarah batik Hindia-Belanda, perlunya sekolah bagi perempuan pribumi sampai emansipasi perempuan.

Iapun membaca sastra, sejarah, feminisme dan tata pemerintahan. Kisah Joan of Arc, wanita yang membebaskan Prancis dari Inggris, membuatnya berpikir mengapa banyak pejuang mati muda; Max Havelaar, karya Multatuli, membuatnya tahu bagaimana pejabat kolonial dan pribumi menindas rakyat pribumi; Hilda van Suylenburg dan Moderne Vrouwen―tentang emansipasi wanita Barat―memperkenalkannya pada istilah emansipasi wanita. Bahkan Pramoedya Ananta Toer memperkirakan Kartini, seperti remaja feodal lain kala itu, juga membaca Centhini, Wulangreh, hikayat wayang dan hikayat panji (Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, 1997: 74).

Bacaan dan pergaulannya yang luas dan kemampuannya menulis mencerminkan kecerdasannya. Semua itu tak lepas dari peran ayahnya, para liberalis (Ovink-Soer, suami-istri Abendanon, dan van Kol) dan Politik Etis.

Kemenangan kelompok Liberal di Belanda pada 1860-an turut mengubah pola penjajahan Hindia-Belanda. Cultuurstelsel bertahap dihapuskan, dan kolonialisme dijalankan oleh para kapitalis swasta bersama pemerintah. Berbagai perkebunan dan pabrik dibuka. Sawah-sawah dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu dan tanaman ekspor lainnya selama 75 tahun (Agrarische Wet 1870). Hutan-hutan dijadikan perkebunan teh, kopi dan kawasan jati. Para petani dan pribumi dijadikan buruh perkebunan dan pabrik. Kelas feodal dijadikan pegawai negeri, yang di antaranya adalah kakek dan ayah Kartini. Itu sebabnya Kartini sekeluarga akrab dengan para pejabat Belanda, sekolah di sekolah Eropa, dan memperoleh jalan ke bacaan-bacaan berbahasa Belanda. Maka, Politik Etis―yang dimulai pada 1901 saat Ratu Wilhelmina berpidato di Parlemen tentang ‘kewajiban moral’ pemerintah menyejahterakan pribumi―hanya meluaskan aksesnya ke modernisme.


Kadipaten Jepara sebagai Heterotopia: Ambiguitas dan Kesubversifan Kartini


Saya memetakan surat-surat Kartini sebagai surat-surat yang membahas tradisionalisme Jawa dan modernisme Barat. Ia memuji batik, gamelan dan ukiran Jepara. Bahkan bersama Abendanon―Direktur Kementerian “Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan” itu―ia memasarkan ukiran itu ke Eropa. Namun, ia juga mengidentikkan tradisionalisme Jawa itu dengan poligami, pemingitan wanita dan unggah-ungguh hirarkis.

Ia tak pernah secara langsung membahas poligami ayahnya. Tetapi ia melawannya: “Satu-satunya yang boleh kami mimpikan ialah: hari ini atau besok menjadi isteri yang kesekian bagi salah seorang laki-laki. Saya menantang mereka yang dapat menunjukkan ketidakbenaran hal ini” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Baginya pemingitan adalah pengurungan dalam kotak dan pemutusan dari dunia luar: “Pada umur 12 tahun saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk ‘kotak’ … Empat tahun yang berlangsung sangat lama itu saya habiskan di antara empat dinding tebal, tanpa pernah melihat sesuatu pun dari dunia luar” (surat ke Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899). Namun, ia tak sungguh terasing. Ia jadikan berbagai bacaan Belandanya sebagai jalan ke dunia luar.

Kartini pun sebal pada unggah-ungguh Jawa: “Sungguh keterlaluan adat sopan-santun pada kami .. Adik saya baik laki-laki atau perempuan tidak boleh beraku-engkau kepada saya dan hanya dalam bahasa Jawa kromo mereka boleh menegur saya; dan setelah kalimat selesai mereka ucapkan, mereka harus menyembah kepada saya” (surat ke Stella Zeehandelaar, 18 Agustus 1899).

Kartini menyadari keburukan kolonialisme. Tetapi, baginya, pengetahuan dan modernitas Barat yang dibawa oleh Kolonialis Belanda itulah yang bisa menghapuskan tradisionalisme Jawa dan membebaskan wanita Jawa: “Orang menganggap penuh ‘omong-kosong’ terhadap buku-buku yang datang dari Barat .. Pendapat orang tadi tidak seluruhnya betul. Bukan hanya buku-buku yang membuat anak gadis itu .. benci akan keadaan yang sejak zaman dahulu kala telah ada dan merupakan azab bagi semua kaum yang bernama perempuan. Keinginan terhadap kebebasan, berdiri sendiri dan kemerdekaan, bukan baru-baru saja .. Keadaan dalam lingkungan yang langsung dan tidak langsunglah yang menumbuhkannya” (surat ke ny. Abendanon, Agustus 1900).

Maka, Kartini menghidupi dua ruang. Dalam banyak waktu, rumahnya, Kadipaten itu, adalah ruang dengan relasi-relasi kuasa tradisional Jawa (unggah-ungguh hirarkis dan poligami). Kedua hal itu, setidaknya, telah mendisiplinkan pikiran, tuturan dan tindakannya. Tetapi, beranda dan ruang makan, saat ayahnya menerima dan menjamu para pejabat Belanda, berubah menjadi ruang yang kritis terhadap tradisionalisme Jawa. Sebab saat itu ia bisa bertukar pikir dengan mereka. Bahkan kamar tidurnya yang sempit juga merupakan ruang yang kritis. Di situ ia bisa membaca berbagai buku atau majalah Barat, dan juga menulis surat-surat yang mempersoalkan tradisionalisme priyayi Jawa sambil sekaligus memuji modernitas Barat.

Maka, dengan mengutip Michael Foucault, saya menganggap Kadipaten, bagi Kartini, adalah sebuah heterotopia (ruang lain), yakni sebuah ruang yang menghidupi dua narasi yang bertentangan: tradisionalisme Jawa yang menindas perempuan dan modernitas Barat yang menjanjikan emansipasi perempuan dan manusia. Ia rawat narasi-narasi tentang Kadipaten itu dalam surat-suratnya.

Itu sebabnya Kartini senantiasa hidup dalam ambiguitas. Ia ambigu karena di satu sisi ia mengagumi berbagai karya seni adiluhung (seni yang penuh dengan nilai-nilai keutamaan) Jawa (batik, wayang, gamelan dan ukiran), tetapi di sisi lain ia juga geram pada tata krama adiluhung Jawa yang menindas perempuan. Ia pun memandang ayahnya secara ambigu, yaitu sebagai representasi tradisionalisme Jawa yang menindas dan sekaligus sebagai pemberi orientasi pada modernitas dan emansipasi manusia.

Maka dalam suratnya kepada Stella ia menulis, bahwa ia tak akan mampu melawan seandainya ayahnya memintanya untuk menikah: “Kamu selalu mempertentangkan ‘harus’ dengan ‘saya mau’. Terhadap orang lain, saya pasti akan berbuat demikian juga, tetapi terhadap Ayah, saya tidak akan sanggup, lebih-lebih sekarang. Apa yang harus saya lakukan tidak saya pandang sebagai suatu ‘keharusan’, tetapi sebagai sesuatu yang dengan sukarela saya tanggung untuk ‘beliau’. Saya mengarang, melukis dan mengerjakan semuanya, karena Ayah menyenangi hal seperti itu. … Kasih sayang saya pada Ayah tak terkatakan! Saya akan teramat susah, kalau sekiranya Ayah menahan cita-cita saya untuk bebas. Tetapi akan lebih tak terhingga lagi sedih hati saya, jika keinginan saya yang sungguh-sungguh dipenuhi, tetapi saya harus kehilangan cinta kasih Ayah” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Berbagai bentuk relasi kuasa di ruang-ruang itu mendisiplinkan pikiran dan strateginya saat melawan tradisionalisme Jawa. Perlawanannya menjadi tak konfrontatif, tetapi subversif (merongrong). Ia menerima keberatan ayahnya, lewat Abendanon, untuk membatalkan rencana studinya di Belanda. Ia menerima lamaran Bupati Rembang yang berselir tiga itu. Namun, semuanya dengan syarat ia boleh mendirikan sekolah perempuan, tak melakukan bentuk-bentuk tertentu di upacara pernikahannya, dan suaminya tak akan menikah lagi. Ambiguitas dan kesubversifan ini, saya kira, salah satu sumbangan terbesarnya bagi gerakan perempuan. Pada akhirnya Kartini kalah, tapi ia telah secara radikal dan subversif melawan.

Maka, saya setuju Goenawan Mohamad yang mengajak kita untuk tidak melihat heroisme Kartini. Karena Kartini memang melawan dalam ambiguitasnya. Tapi saya tak setuju dengan Goenawan Mohamad yang cenderung tak mengakui perlawanannya selain kekalahan tragisnya atas berbagai harapan yang ia lontarkan dalam surat-suratnya:

Maka, kisah Kartini jadi penting bukan karena heroismenya, melainkan karena kegagalannya: dialah perempuan yang mencoba menunggang gelombang―khas suara generasi muda―tapi terjebak dalam palung ke-tua-an. Dalam masyarakatnya, panutan adalah ingatan. Yang membentuk adalah pengulangan khasanah yang disusun generasi tua. Tradisi menentukan hampir segalanya. … Pandangan bahwa “tua itu baik” itu bahkan berlanjut sampai hari ini. Dalam nyanyian nasional yang memujanya, Kartini dipanggil “Ibu kita”, bukan “sang pelopor”. Citranya tak lagi sebagai bagian dari sebuah pergerakan progresif, melainkan sebagai pengayom struktur yang konservatif. Tak mengherankan bila Hari Kartini adalah hari ketika para perempuan berpakaian adat, bukan berpakaian pilot atau atlit angkat besi. … Padahal jika kita ingin mengenang Kartini dengan baik, kita harus mengenang tragedinya (Catatan Pinggir, Tempo, Edisi. 44/XXXV/25 - 31 Desember


*Donny Danardono,
adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

*] Tulisan ini pernah disampaikan oleh penulis di seminar “Relevansi Gagasan, Pemikiran dan Perjuangan Kartini” di PSW Unika Soegijapranata pada 19 April 2013.

File 20180411 543 1hpcwfn.jpg?ixlib=rb 1.1

KUHP yang baru siapa disahkan tahun ini meskipun banyak kritik.
www.shutterstock.com



Santi Kusumaningrum, Universitas Indonesia

Indonesia direncanakan akan memiliki Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berusia 100 tahun.


Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyusun rancangan terkini dalam upaya merevisi KUHP yang sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun.


Pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengutarakan ke publik pentingnya mengesahkan KUHP baru tahun ini sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) karena pemerintahan baru yang terpilih nantinya belum tentu memiliki prioritas yang sama untuk membahas RKUHP dan prosesnya harus memulai dari awal lagi.


Keinginan para penyusun untuk mengesahkan RKUHP mencerminkan hasrat sebagian orang untuk memiliki KUHP buatan Indonesia, menggantikan versi lama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda.


Namun, RKUHP yang sekarang masih menimbulkan kekhawatiran baik dari ahli hukum, para praktisi bidang lain dan juga kelompok masyarakat sipil karena adanya pasal-pasal yang mungkin akan memberi implikasi buruk bagi masyarakat. Kami menyerukan perlunya konsultasi publik yang lebih luas dan diskusi dengan para ahli yang tidak hanya dari sektor hukum tapi juga sektor lain yang berkaitan, seperti kesehatan, pendidikan dan sosial.


Apa yang hilang?


Hukum berdampak pada semua orang. Apa yang didefinisikan sebagai tindak kejahatan akan mempengaruhi kita semua, tak peduli usia, jenis kelamin, kemampuan, agama, etnis dan identitas sosial dan budaya lainnya. Jadi, pengesahan segala bentuk hukum, termasuk KUHP, perlu mempertimbangkan semua bukti yang ada untuk bisa memperhitungkan potensi risiko dan implikasinya, bukan hanya teori-teori hukum saja.


Kurangnya pertimbangan berbasis bukti dalam perumusan Undang-Undang akan menghasilkan produk hukum yang kemungkinan besar lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam kaitannya dengan RKUHP, beberapa kekhawatiran yang ada termasuk:


Kriminalisasi pasangan di luar perkawinan sah


Setidaknya ada 40 sampai 50 juta orang yang menjadi bagian dari masyarakat adat. Di antara mereka terdapat para penghayat kepercayaan yang belum diakui oleh negara. Berbelitnya pengakuan legal atas kelompok-kelompok tersebut menyulitkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi.


Kelompok miskin juga menghadapi masalah yang sama karena hambatan biaya. Sebuah penelitian menemukan bahwa setidaknya lebih dari setengah pasangan yang hidup di rumah tangga miskin tidak memiliki bukti perkawinan. RKUHP ini dapat membuat jutaan orang dari kelompok miskin dan marjinal terancam dipidanakan karena tinggal bersama tanpa ikatan nikah.


Pada dasarnya, kriminalisasi orang tanpa akta


Dalam RKUHP ini terdapat ketentuan denda sampai Rp 10 juta bagi orang yang terlambat melaporkan kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian mereka. Atas dasar itu, RKUHP akan menghukum setidaknya 38% anak Indonesia atau sekitar 30 juta anak yang tidak memiliki akta kelahiran.


Pencatatan kematian di Indonesia hampir tidak berjalan. Sebuah penelitian di tiga Kabupaten menemukan bahwa 84% kematian terjadi di luar fasilitas kesehatan. Hal ini mempersulit terhubungnya peristiwa kematian dengan pencatatannya. Selain itu, penelitian yang sama juga menemukan hanya 2% dari pasangan bercerai yang memiliki akta cerai.


RKUHP jelas masih mengesampingkan fakta bahwa banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses mudah pada pencatatan sipil karena hambatan ekonomi, geografis, dan buruknya infrastruktur. Jatuhnya, RKUHP malah tidak efektif karena dengan ancaman sanksi yang berat orang akan semakin enggan untuk mendapatkan akta.


Menjadikan anak-anak, khususnya perempuan, korban


Selain orang dewasa, anak-anak juga dapat menjadi korban ketika orangtua mereka tidak bisa membuktikan sahnya hubungan mereka. Begitu RKUHP yang sekarang disahkan, ia akan berpotensi memisahkan jutaan anak-anak dari orangtua mereka yang dikriminalisasi, berakibat pada ketelantaran dan munculnya lingkaran kemiskinan baru.


Segala bentuk kriminalisasi terhadap perilaku seksual di luar pernikahan memiliki banyak dampak yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah meningkatnya perkawinan anak karena pernikahan akan terlihat sebagai pilihan rasional untuk menghindari hukuman pidana. Dalam sistem yang demikian, insentif bagi orangtua untuk segera menikahkan anaknya menjadi semakin besar.


Perkawinan anak berisiko lebih besar buat anak perempuan dibanding anak laki-laki. Perkawinan anak juga mengancam pencapaian program dan target pemerintah. Saat ini, 25% anak-anak perempuan Indonesia menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Anak-anak perempuan ini akan meninggalkan bangku sekolah karena data menunjukkan bahwa 85% dari anak-anak perempuan yang menikah putus sekolah. Hal ini mengancam program wajib belajar nasional. Anak-anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun juga memiliki kemungkinan enam kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah mereka.


Target nasional untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi akan terganggu seiring banyaknya anak perempuan yang menikah di usia anak dan hamil pada usia yang terlalu muda. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kehamilan pada usia dini akan meningkatkan risiko stunting (pertumbuhan terhambat) pada anaknya.


Kriminalisasi terhadap perilaku seks di luar pernikahan akan membuat anak-anak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan takut untuk mencari layanan kesehatan reproduksi yang aman yang berarti akan mengancam jiwa mereka.


Anak-anak yang sudah puber dan muncul keingintahuan seksualnya akan sulit mengakses pendidikan seks yang tepat dengan adanya ancaman pidana. Sebagai contoh, RKUHP yang membatasi metode dan kategori orang yang dianggap legal menyebarkan informasi tentang alat kontrasepsi akan menghambat pemerintah dalam upaya penjangkauan dan pencegahan perilaku seksual berisiko di antara kaum muda.


Kejelasan akan hukum yang hidup di masyarakat


Dalam RKUHP ini, pemerintah daerah nantinya dapat mengatur hal-hal yang terkait pidana berdasar pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini perlu diklarifikasi terkait standar hukum dan juga sistem pengawasan serta penegakan hukumnya. Tanpa adanya kejelasan, kelompok anak dapat jadi salah satu yang berisiko terkena dampaknya.


Status saat ini dan apa selanjutnya?


Dengan naskah yang sekarang, RKUHP masih mencerminkan upaya penyingkiran lewat proses kriminalisasi. Seperti dijelaskan di atas, RKUHP mendiskriminasi anak-anak, perempuan, kelompok miskin dan marjinal. Memaksa untuk mengesahkan RKUHP tahun ini jelas mengabaikan berbagai bukti dan fakta, dan tentunya, rasa keadilan.


Ambisi untuk mengesahkan RKUHP tahun ini juga menaksir terlalu tinggi kemampuan pemerintah untuk mengeluarkan berbagai peraturan pelaksananya dalam waktu dua atau tiga tahun. Sebagai contoh, pemerintah belum merampungkan penyusunan semua peraturan terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 hampir enam tahun setelah pengesahannya.


Begitu RKUHP disahkan nantinya, kita hanya punya beberapa tahun sebelum negara melaksanakan Undang-Undang tersebut sepenuhnya. Melalui amatan cepat terhadap isi RKUHP, kami menduga kebutuhan biaya penegakannya akan meningkat dua kali lipat, bahkan bisa lebih. Sementara sistem penegakan hukum Indonesia masih kekurangan sumber daya anggaran dan manusia. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan kita juga sudah terlalu penuh. Pelaksanaan RKUHP ini nantinya akan memaksa pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dari sektor lain. Untuk itu, penting untuk mengungkapkan pada publik berapa estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksaanan RKUHP ini dan mendiskusikannya dengan kementrian terkait.


Jika pemerintahan sekarang berniat untuk mewariskan KUHP dengan cita rasa Indonesia, sayang sekali jika warisan tersebut dinodai oleh produk yang memberi lebih banyak mudarat daripada manfaat akibat abai pada fakta dan bukti-bukti dalam proses perumusannya.


The ConversationArtikel ini diadopsi dari artikel asli yang diterbitkan sebelumnya di www.puskapa.org


Santi Kusumaningrum, Director, PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing), Universitas Indonesia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Apa yang dialami para pekerja LGBT ketika bekerja? Barangkali pertanyaannya tidak hanya sampai disana. Di tempat kerja, para LGBT didiskriminasi dengan stereotype macam-macam, demikian juga ketika mereka mulai mencari pekerjaan.

Sampai dengan tahun 2017 lalu misalnya, banyak transgender perempuan atau waria yang tidak dapat bekerja di sektor formal seperti institusi pemerintahan dan sektor formal lain. Dan jika mereka bekerja di sector informalpun, gaji mereka berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Data Arus Pelangi menyatakan bahwa 60% buruh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapatkan gaji di bawah UMR.

Sanggar SWARA Muda sebuah organisasi waria muda di Jakarta mendampingi 300 lebih waria muda di Jakarta dan mencatat 55% dari mereka bekerja sebagai pekerja seks, 27% nya sebagai pengamen, 10% bekerja di salon rumahan, 11% dari mereka bekerja sebagai karyawan dan sisanya sebagai karyawan lepas seperti make up dan penghibur di klub malam.

Persoalan dan diskriminasi yang sama juga terjadi untuk disable. Ada persyaratan sehat jasmani dan rohani untuk para pekerja yang kemudian menghambat para disable untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana pekerja lainnya. Disinilah letak diskriminasi tersebut terjadi.

Hambatan inilah yang banyak dialami para disable dan LGBT di Indonesia. Jika sudah ada pengkotak-kotakkan prasayarat sebelum mereka melamar pekerjaan, lalu bagaimana dengan hidup mereka selanjutnya? Karena mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak semua orang di dunia ini.

Persoalan-persoalan ini akan dibahas dalam acara Festival Pekerja pada Sabtu-Minggu, 21-22 April 2018 di Gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No 74, Jakarta Pusat. Festival Pekerja mengangkat isu kekinian mengenai ketenagakerjaan dari berbagai sektor untuk mengidentifikasi identitas pekerja dan mendiskusikan persoalan pekerja yang selama ini seolah disembunyikan. Diskriminasi dari persayaratan yang tak berpihak pada calon pekerja hingga mereka bekerja.

Selain itu festival juga akan membahas definisi pekerja yang dipahami secara beragam. Sebagian lebih memilih untuk menyebut dirinya sebagai buruh karena bekerja di pabrik. Sebagian yang lain tak mau disebut buruh. Penyebutan pekerja atau karyawan dinilai lebih pantas bagi mereka yang bekerja di perkantoran atau lokasi selain pabrik. Kata buruh seolah mengandung makna kelas lebih rendah, tak sejajar dengan pekerja atau karyawan.

Di luar buruh dan pekerja yang dimaknai secara berbeda tersebut, ada pekerja yang memiliki penyebutan tersendiri. Mereka yang bekerja dengan relasi kerja lebih fleksibel, lebih nyaman menyebut dirinya freelance. Mereka tak menyebut diri sebagai buruh, tak juga menyebut sebagai karyawan. Mereka ingin disebut freelance atau pekerja lepas.

Kerja saat ini juga tidak lagi merujuk pada lokasi kantor atau pabrik. Perkembangan teknologi memungkinkan pekerja bisa bekerja di mana saja. Bekerja bisa dilakukan dari rumah atau ruang kerja bersama (co-working space) yang tren belakangan. Saat pekerja di mana saja kerja, definisi ruang pribadi dan ruang kerja tidak lagi terpisahkan. Bekerja di mana saja berkonsekuensi pekerja di mana saja kerja. Selain ruang kerja yang bisa di mana saja, waktu kerja pun kini semakin lentur.

Jam kerja tidak lagi mengacu pada sebelumnya, delapan jam kerja atau 9.00-17.00 (nine to five). Kerja bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kondisi tersebut berpotensi pekerja bekerja dalam waktu yang panjang sehingga lembur tidak lagi relevan diperhitungkan.

Selain itu, status pekerja juga kini semakin sulit teridentifikasi. Saat ini muncul berbagai relasi kerja yang tak muncul dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja lepas atau freelance bermunculan dari generasi muda. Status mitra dilekatkan pada pekerja yang ojek daring yang muncul seiring perkembangan teknologi di sektor transportasi.

Perkembangan dunia kerja tersebut ternyata tak membuat kondisi pekerja lebih baik. Beban kerja pekerja tanpa perhitungan, lembur terlalu lentur, dan status mitra tanpa hak bersuara. Bahkan, otomatisasi berpotensi menghilangkan jenis pekerjaan tertentu. Tanpa tindakan preventif, perkembangan teknologi berkonsekuensi langsung pada pekerja. Bahkan, kondisi pekerja baru tersebut bisa jauh lebih buruk dari saat ini. Kondisi tersebut tak hanya dirasakan oleh pekerja yang berhadapan langsung dengan perkembangan teknologi. Pekerja lembaga kemasyarakatan atau NGO merasakan hal serupa.

Selain itu, ada yang bekerja tetapi tak dianggap sebagai pekerja, buruh, maupun pekerja lepas. Penyebutan pembantu kerap diterima oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ketiadaan pengakuan tersebut membuat PRT tak dianggap pekerja yang memiliki hak perlindungan kerja layak. Hilangnya status pekerja bagi PRT tersebut seolah bagian dari konsekuensi anggapan kerja domestik tidak diakui sebagai sebuah pekerjaan.

Penarikan status pekerja dari mereka yang bekerja di wilayah domestik tersebut bersumber dari ketiadaan pengakuan kerja bagi ibu rumah tangga. Perempuan yang bekerja di rumah tangga, mengerjakan pekerjaan domestik, tak dianggap sebagai pekerja. Pekerjaan domestik seolah melekat begitu saja bagi perempuan, yang tak dianggap perlu diberi imbalan atau kompensasi atas hasil kerjanya. Padahal, pekerja domestik tersebutlah yang mendukung para pekerja publik. Mereka yang bekerja di wilayah publik, bisa kerja dengan tenang, karena pekerjaan domestik telah dibereskan.

Sementara, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran telah merusak sumber pendapatan pekerja yang bergantung pada kekayaan bumi sekaligus bumi tempat berpijak semua pekerja. Tantangan bagi ekosistem pekerja tersebut justru ditambah dengan eksklusivitas identitas pekerja yang menghilangkan potensi gerakan kolektif untuk mewujudkan ekosistem kerja layak dan manusiawi. Festival Pekerja akan mengungkap pemaknaan pekerja itu berikut kesamaan kondisi dalam relasi pekerjaan yang beragam.

Festival pekerja adalah sebuah festival yang digagas oleh berbagai organisasi untuk mempertemukan para pekerja dari beragam sektor baik di perusahaan maupun di luar perusahaan seperti pekerja pabrik, pengemudi ojek online, pekerja kreatif, pekerja media, petani, nelayan, pekerja BUMN, pilot dan pramugari, pekerja perbankan, pekerja start up, pekerja film dan sinetron, pekerja NGO/ lembaga, pekerja rumah tangga, buruh rumahan, ibu rumah tangga dan sektor lainnya.

Dengan menggunakan tagline, “Pekerja adalah buruh, siapa pekerja? Kita semua”, Festival Pekerja ingin menjangkau mereka yang belum mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai pekerja atau buruh. Identifikasi sebagai pekerja penting untuk kesatuan kolektif dalam gerakan rakyat pekerja. Mereka termasuk para pekerja muda dan calon pekerja yang belum atau ingin memahami gerakan pekerja/ buruh.

Festival Pekerja diselenggarakan untuk mempertemukan para pekerja dengan pekerja lainnya, menggalang solidaritas dan kekuatan. Festival akan memberikan ruang bagi para pekerja untuk berbicara persoalan mereka dan menuangkan dalam kerja dan perjuangan bersama di masa mendatang. Selain itu Festival Pekerja bertujuan untuk mengajak para pekerja untuk melakukan aksi bersama pada Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2018 secara bersama dan menyatukan tuntutan bersama yang selama ini belum tersuarakan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Poedjiati Tan dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Anastasia, seorang aktivis perempuan mengeluhkan, mengapa dalam sebuah kantor maupun organisasi dimanapun, perempuan selalu diberikan tugas sebagai notulen dalam suatu rapat. Apakah perempuan selalu identik sebagai notulen, sekretaris dan sesuatu yang berhubungan dengan tulis menulis dimana dalam sebuah rapat, perempuan diharapkan hanya untuk aktif untuk menulis dan tidak aktif untuk bersuara atau memimpin?

Jika tidak sebagai notulen, maka perempuan akan diposisikan sebagai bendahara. Di luar itu, perempuan akan diberikan tugas sebagai seksi konsumsi.

Identifikasi ini yang kemudian melekat. Jika perempuan dalam sebuah rapat selalu sibuk menjadi notulen, maka kapan ia akan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin rapat? Kapan ia akan memimpin sebuah pertemuan?

Hal inilah yang mengemuka dalam sebuah diskusi bertajuk “Feminism for Men” yang didakan Kenobi Working Space dan Jakarta Feminist Discussion Group di Kemang, Jakarta pada 14 April 2018. Diskusi ini memang diadakan untuk mengidentifikasi perlakuan apa saja yang terjadi pada perempuan dalam pekerjaan mereka?

Luviana dari www.Konde.co menyatakan, sesungguhnya di dunia kerja terdapat banyak identifikasi, stereotype yang kemudian melekat pada perempuan. Dunia kerja ini mencakup dari perempuan keluar dari rumah, ketika perempuan bekerja hingga ia berada di dalam rumah lagi.

Dalam kerja-kerja di rumah misalnya, perempuan selalu diidentifikasi sebagai orang yang mempunyai konsep pengasuhan. Maka perempuan harus mngambil pekerjaan sebagai pengasuh anak. Padahal konsep pengasuhan hanyalah konstruksi yang dibesarkan secara sosial, karena itu pegasuhan bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri atau pasangan mana saja. Jadi tidak ada alasan konsep pengasuhan hanya bisa dilakukan oleh seorang istri atau perempuan.

“Maka pengasuhan bisa dilakukan oleh siapa saja yang berada di rumah, baik laki-laki maupun perempuan maupun pasangan manapun,” ujar Luviana.

Di tempat kerja, konsep ini kemudian melekat kuat, sekretaris selalu harus perempuan, notulensi rapat selalu harus perempuan. Hal seperti ini kemudian menjalar ke dunia kerja yang lain.

Nadina dari Kenobi Worksing Space misalnya mengidentifikasi bahwa dulu pekerjaan wardrobe yang mengurus pakaian, selalu identik dengan perempuan, demikian juga dengan pekerjaan di bagian kosmestik film misalnya. Namun dunia kerja makin lama makin berubah. Tak semua tugas wardrobe dan kosmestik dipegang oleh perempuan, demikian juga tak semua chef atau juru masak selalu identik dengan perempuan. Ini bisa dibuktikan di lingkungan kita.

Hal ini membuktikan bahwa dunia kerja selalu mengalami perubahan dan ini semua merupakan bagian dari konstruksi sosial.

Qory Delaserra dari Sang Akar Institute menanggapi bahwa, jika perempuan memang tidak merasa nyaman menjadi seorang notulen rapat, maka perempuan berhak untuk menolak.

“Tidak ada alasan untuk menerima pekerjaan apapun jika kita tidak mau melakukannya. Karena secara prinsip, kerja-kerja seperti ini seharusnya bisa dipertukarkan oleh laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang sifatnya menetap.”


Yang Dirasakan Laki-Laki

Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta laki-laki yang hadir menyatakan bahwa para laki-laki juga sering merasakan hal yang sama. Di rumah sejak kecil, mereka juga diajarkan untuk tak boleh menangis. Maka ketika mereka merasa sedih, mereka tak boleh menangis, karena menangis bagi laki-laki identik dengan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Karena jika menangis, maka akan ada cap sebagai lelaki cengeng.

Dari sinilah laki-laki lalu dibesarkan oleh konsep maskulinisme yang kuat, karena mereka harus selalu tegar, harus selalu memimpin, tak mau dimarahi, tak mau dikasih masukan karena harus merasa serba bisa. Hal inilah yang kemudian menciptakan konstruksi bahasa baru dimana laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah obyek yang dipimpin.

Dominasi dalam bentuk perlakuan dan simbol-simbol kemudian dibesarkan di rumah dan di luar rumah hingga dalam konsep kerja.

Feminis sosialis menyebut bahwa dominasi laki-laki merupakan bagian dari sistem ganda atau sistem multi dominasi seperti yang terjadi dalam kapitalisme, patriarki, heteroseksualisme, rasisme dan imperialisme. Setelah itu menjalar ke dalam dominasi negara, kebijakan dan lingkungan yang membesarkan nilai-nilai ini. Kekuatan ini kemudian menjadi dominasi sudut pandang. Sudut pandang yang sering dibicarakan, diwacanakan laki-laki sering diamini sebagai sebuah kebenaran.

Hal inilah yang seharusnya dibongkar dan bukan menjadikan bahasa laki-laki sebagai sebuah kebenaran, namun bagaimana bahasa ini kemudian mengadopsi pemikiran perempuan serta kelompok rentan lain.

Dalam dunia kerja, sejumlah fakta sudah membuktikan bahwa banyak pekerjaan yang bisa dipertukarkan baik kerja-kerja domestik dan di ruang publik. Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya kita mengakhiri identifikasi yang akhirnya memberikan stereotype pada perempuan yang telah membebani kerja-kerja perempuan di dunia kerja.

(Qory Delasera dari Sang Akar Institute, Luviana dari www.Konde.co dan Nadina dari Kenobi Space dalam diskusi Feminism for Men yang diadakan Kenobi Working Space dan Jakarta Feminist Discussion Group, di Kemang, Jakarta pada 14 April 2018)



*Fransisca Ria Susanti- www.Konde.co

Gagasan sebuah kewarganegaraan muncul dari Barat. Para teoritisi kontemporer menggambarkan gagasan ini sebagai “aspek kunci dari pemikiran politik Barat sejak pembentukan budaya politik Yunani klasik” dan “satu dari pusat pengorganisiran fitur dari wacana politik Barat” (Lister, 2003).

Sosiolog Inggris, T.H Marshall, mendefinisikan kewarganegaraan sebagai “status yang diberikan pada orang yang menjadi anggota penuh sebuah masyarakat. Semua yang memiliki status tersebut memiliki hak dan tugas yang sama dengan status yang dianugerahkan.”

Dalam konteks keanggotan ini, menurut Hall and Held, “politik kewarganegaraan dimulai.” Ini bukan hanya melibatkan tatanan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, tapi juga tatanan hubungan sosial antara individu dengan negara dan antarindividu warga negara. Dengan demikian relasi ini bisa dinegosiasikan dan, dengan demikian, cair (Stasiulis dan Bakan, 1997).

Sementara Adrian Oldfield (1990) mengonsepsikan dua pendekatan, yakni kewarganegaraan sebagai status vs kewarganegaraan sebagai praktik. Pendekatan pertama memprioritaskan hak warga negara sebagai individu, sedangkan pendekatan kedua pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tetapi gagasan kewarganegaraan kerap dikritik terlalu individual dan anti-sosial karena doktrinnya tentang hak individu. Kewarganegaraan, dan komunitarianisme sebagai turunannya, berasal dari doktrin individualisme posesif dan kebebasan yang negatif. Mereka adalah akomodasi intelektual dengan kebutuhan untuk pengaturan sosial, tetapi pada intinya mereka tetap anti-sosial, baik dalam makna sosiologis maupun popular (Byrne, 2005).

Itulah mengapa upaya melihat kewarganegaraan sebagai sebuah proses dan bukan semata hasil menjadi penting dilakukan, mengombinasikan elemen dari dua tradisi sejarah kewarganegaraan, yakni tradisi republikan partisipatoris dan tradisi hak-hak sosial-liberal.

Ini adalah juga upaya untuk melihat bahwa warga negara bukan sekadar pemegang pasif dari hak, tapi juga aktif terlibat dengan lembaga politik dan kesejahteraan, baik sebagai individu maupun kelompok.

Dalam konteks perspektif feminis, menurut Lister (2003), pendekatan kewarganegaraan juga ingin dilihat apakah memberi kemungkinan posisi perempuan sebagai agen (perubahan) dibanding semata-mata sebagai korban dari diskriminasi dan opresi dari lembaga politik, ekonomi, maupun sosial yang didominasi laki-laki.


Dua Pendekatan Kewarganegaraan

Ada dua jenis pendekatan kewarganegaraan, yakni pendekatan hak dan pendekatan kewajiban. Pendekatan hak berasal dari tradisi politik liberal yang muncul pada abad ke-17 sebagai upaya negara berdaulat dalam menjamin kebebasan warganya. Negara memberikan hak sipil dan hak politik bagi warganya.

Sementara pendekatan kewarganegaraan sebagai kewajiban berakar pada tradisi republikan yang lebih tua dari era Yunani klasik dimana “partisipasi politik merupakan kewajiban warga negara dan ekspresi penuh warga negara sebagai mahluk politik yang mewakili esensi kewarganegaraan sebagaimana diartikulasikan oleh Aristoteles” (Lister, 2003).

Meskipun menurut Roche (1992), kewajiban kewarganegaraan saat ini ditafsirkan lebih luas sebagai “wacana tugas.” Wacana ini merefleksikan “pendekatan ketiga”, yakni komunitarian yang memiliki pertalian kuat dengan tradisi republik sipil, dengan asumsi dan kepedulian serupa yakni penolakan pada kewarganegaraan yang berbasis hak individu.

Pada pendekatan hak, menekankan pada hak sipil, politik, dan sosial. Menurut Marshall, hak sipil merupakan hak yang diperlukan bagi kebebasan individu, diantaranya hak kebebasan bicara, berpikir, dan berkeyakinan; hak memiliki kekayaan, dan hak atas keadilan. Sementara hak politik adalah hak berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk hak dipilih maupun memilih dalam pemilu. Sedangkan hak sosial adalah hak untuk memperoleh kesejahteraan, baik sosial maupun ekonomi.

Khusus tentang hak sosial ini, kelompok neoliberal menolaknya karena “menyiratkan klaim atas sumber daya” (Lister, 2003). Kelompok neoliberal mengatakan bahwa hak sosial tidak bisa disamakan dengan hak sipil dan hak politik.

Namun penolakan neoliberal ini mendapatkan sejumlah sanggahan. Salah satunya adalah argumen bahwa hak sosial ini justru membantu mempromosikan penggunaan hak sipil dan politik yang efektif dari kelompok yang tidak diuntungkan secara kekuasaan maupun sumber daya.

Peran yang diberikan hak sosial adalah pada pengakuan bahwa otonomi tidak dapat dipahami hanya soal individualistik murni, tapi juga memiliki dimensi sosial (Lister, 2003).

Beberapa kelompok feminis melihat pentingnya hak sosial dalam memperlemah kekuasaan patriarkal dan dalam memperkuat posisi perempuan dalam kewarganegaraan politik.

Namun kelompok feminis radikal tetap melihat pendekatan hak sebagai ekspresi dari nilai dan kekuasaan laki-laki. Skeptisme mereka ini sama dengan kelompok kiri radikal yang menyoroti “gagalnya kewarganegaraan dalam lembaga demokrasi liberal dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok rasial serta kelompok yang termarginalisasi secara sosial dan ekonomi” (Lister, 2003).

Yang menarik, dalam pendekatan hak, juga usulan atas hak reproduksi. Menurut David Held, hak reproduksi adalah kemungkinan yang sangat dasar dari partisipasi perempuan secara efektif dalam masyarakat sipil dan politik. Ia mengidentifikasikan tujuh gugus hak yang sesuai dengan kekuasaan, yakni kesehatan, sosial, budaya, sipil, ekonomi, pasifis, dan hak politik.


Perempuan Sebagai Agen Perubahan

Munculnya komunitarianisme—yang sering disebut sebagai kebangkitan republik sipil—merupakan reaksi melawan individualisme dari paradigma kewarganegaraan liberal yang telah mendominasi kehidupan politik kontemporer.

Beberapa kelompok feminis tertarik dengan gambaran republik sipil tentang kewarganegaraan sebagai partisipasi politik aktif dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta potensi kolektif dalam ranah publik untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan dan “kelompok minoritas” (Lister, 2003).

Model republik klasik menganjurkan bahwa semua warga negara harus terlibat secara langsung dalam pemerintahan masyarakat. Sementara kebanyakan perempuan mempraktikkan politik dalam tingkat lokal.

Lister (2003) melihat bahwa perempuan tetap bisa memainkan peran penting dalam ruang publik meski perempuan tetap menonjol di tingkat lokal karena ruang publik bukan hanya politik formal.

Ruang publik juga meliputi, apa yang disebut Jean Lecca, sebagai “waduk kewarganegaraan”: gabungan dari berbagai asosiasi sukarelawan dari masyarakat sipil

Jaringan masyarakat sipil ini bisa berkontribusi secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan negara. Untuk kebanyakan perempuan, keterlibatan dalam organisasi komunitas atau gerakan sosial ini kerapkali lebih efektif dibanding bergabung dalam politik formal.

Gould mengatakan, “jika setiap manusia dihargai sebagai agen dengan kapasitas kebebasan memilih dan pengembangan diri”, tidak akan ada pijakan bagi satu jenis kelamin untuk memiliki hak lebih besar menggunakan kapasitasnya dibanding yang lain dan mendominasi satu kelompok dengan penyangkalan terhadap kondisi agen yang setara. Kebebasan penuh perempuan oleh karenanya terletak pada kemampuan mereka berpartisipasi dalam mengendalikan “kondisi ekonomi dan sosial hidup mereka, dan juga bebas dari diskriminasi dan dominasi” (Lister, 2003).

Ini menunjukkan panjangnya perjuangan para perempuan dalam politik kewarganegaraan. Perempuan harus berjuang dari tingkat lokal hingga politik di ruang publik yang lebih luas untuk mengoreksi politik kewarganegaraan yang maskulin dan dibangun dengan sistem patriarki.

*Fransisca Ria Susanti,jurnalis dan penulis

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Daftar Pustaka

Byrne, David. Social Exclusion. Second Edition. New York: Open University Press, 2005.
Lister, Ruth. Citizenship: Feminist Perspectives. Second Edition. New York: Palgrave Macmilan, 2003.

Luviana- www.Konde.co

Komentar-komentar yang ditujukan pada tubuh perempuan dan eskpresi gender seperti tak ada habisnya. Ada saja komentar yang terlontar seperti :

“Tege atau tete gede”

“Jilboobs”

“Papan Setrikaan”

“Pantat Tepos”


Ada lagi komentar untuk laki-laki feminim seperti “jeruk makan jeruk.”

Di kalangan mahasiswa, komentar ini sering terjadi di kantin kampus, di ruangan kelas, organisasi mahasiswa dan lingkungan kost. Pelakunya mayoritas adalah teman sebaya.

Tak hanya menyebut soal bentuk badan, namun ada lagi seperti godaan dan candaan seksual seperti manis, cantik, sayang, siulan-siulan, gangguan secara verbal suara lainnya (catcalling).

Demikian temuan Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual. Temuan ini dituliskan dalam buku berjudul “Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual” bersama FRIDA, The Young Feminist Fund.

Buku yang disusun oleh Lathiefah Widuri dari Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual ini juga menuliskan tentang serangan pandangan nakal terhadap bagian tubuh tertentu yang menyebabkan perempuan menjadi tidak nyaman dan selalu merasa risih. Pelaku biasanya adalah seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi di kampus seperti senior, kakak kelas, dosen.


Stigma pada Perempuan Muda

Buku ini juga menuliskan tentang stigma yang seringkali diterima mahasiswi di kampus seperti :

“Cewek gampangan”

“Cewek sabi”
yang merupakan kebalikan dari bisa, artinya “Cewek bisa dipakai”

Hal lain yang juga kadang terjadi yaitu menyentuh atau menyenggol tubuh tertentu seperti menyenggol pantat, payudara bahkan hingga memeluk dan mencium paksa. Lathiefah Widuri menuliskan bahwa seringkali hal ini dilakukan dengan dalih “tidak sengaja” atau “hanya becanda” atau “sudah merasa akrab.”


Pelecehan di Media Sosial

Dan tak hanya dilecehkan secara langsung, buku ini juga menuliskan tentang pelecehan seksual yang terjadi di media sosial atau melalui chat media sosial. Seringkali terdapat gambar dan obrolan yang melecehkan seperti meme yang memperlihatkan tubuh perempuan, video yang melecehkan tubuh perempuan sebagai obyek seksual dan menyebarkan foto pribadi tanpa ijin pemilik.

Banyaknya pelecehan ini umumnya tidak tercatat karena dianggap sudah biasa terjadi, penyebab lain korban yang takut untuk melaporkan dan tidak adanya perlindungan hukum untuk korban, maka buku ini penting untuk mengajak setiap orang untuk mengetahui pelecehan seksual dan bisa menjadi ruang pemersatu bagi korban dan yang mengadvokasi korban di kampus.

Buku ini juga menuliskan tips apa yang harus dilakukan para korban? Yang paling penting yaitu bahwa korban tidak boleh diam, karena jika diam maka tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan pelecehan yang terjadi. Dan berikutnya harus bersama-sama menggalang kekuatan untuk menolak pelecehan dan kekerasan seksual.

Kampanye soal jangan melecehkan tubuh perempuan seharusnya menjadi awal perlawanan terhadap para pelaku pelecehan seksual, setelah itu melakukan perlawanan di ruang yang lain misalnya bersama-sama melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual hingga ke tingkat hukum di kampus, juga ke pengadilan. Menghimpun bersama ini sangat penting untuk mengubah rasa kesal dan marah menjadi sebuah perlawanan.

Buku disusun oleh Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual pada September 2017 melalui proses pendataan, pembagian kuisioner, melalui pertemuan dan diskusi di kampus- kampus bersama dengan Perempuan Mahardhika.


*Almira Ananta- www.Konde.co

Apa yang membuatmu tak mau beranjak dari kerja? Jika pertanyaan ini ditujukan untuk saya, jawabannya adalah pekerjaan yang sedang menumpuk banyak atau deadline yang tak bisa ditunda. Banyak orang mengalami ini.

Namun, hari itu saya mendapati teman saya, sebut saja namanya Dinda. Dinda tidak sedang dalam kondisi ini. Ia menangis tiba tiba ketika saya tanyakan kenapa tak mau keluar sebentar, sekedar makan atau ngopi di siang hari? Ia sedang tak mengetik atau membaca. Ia hanya duduk dengan mata berkabut.

Dinda bukan sekali ini saja mengalami ini. Ini adalah kejadian berulangkali dimana ia mengalami hal yang sama, tidak konsentrasi di tempat kerja,selalu terlihat tidak cukup baik ketika melakukan presentasi pekerjaan, dan terakhir beberapa hari tidak masuk kantor karena mengalami stress panjang.

Dan jawabannya adalah: karena pacar Dinda. Laki-laki yang selalu terlihat manis di depan teman-teman itu telah berulangkali melakukan kekerasan terhadap Dinda.

Sebenarnya bukan sekali ini ia melakukan kekerasan. Sudah seringkali terjadi, Dinda datang ke kantor dengan muka sembab sehabis menangis. Atau dia akan menelepon saya untuk segera datang ke rumahnya hanya ia pengin didengarkan. Saya sudah tahu, ini pasti karena ia habis menangis dan harus ditemani.

Kekerasan yang dialami Dinda macam-macam, dari kekerasan psikis seperti di bentak, dimarahi, ingkar janji, tiba-tiba pacarnya hilang dan tak bisa dhubungi, hingga ancaman bahwa Dinda akan ditinggalkan jika tidak menurut. Kekerasan lainnya yaitu kekerasan fisik seperti memukul. Dinda sudah mengalaminya ini selama 2 tahun. Namun untuk keluar dari sana, Dinda seperti belum siap melakukannya.

Kami, saya dan teman-teman Dinda sudah sering mengatakan bahwa pacar seperti ini harus ditinggalkan karena tak baik berlama-lama dengan orang yang selalu merongrong hidup kita, selalu membebani hidup kita dan membuat kita tak merasakan nyaman disana. Namun Dinda masih bertahan.

Sesekali pacarnya ini sangat baik, mengantarkan Dinda kemanapun Dinda pergi, membelikan oleh-oleh, membelikan bunga segar. Namun mendadak ia akan melakukan kekerasan dan berujung mengancam akan meninggalkan Dinda.

Kami pernah bertanya, apa penyebab hal ini? Dinda pernah mengatakan bahwa pacarnya sedang sakit secara psikis.

Jika begitu kondisinya, maka pacarnya ini harus dibawa ke dokter. Kami pernah menawarkan bantuan dokter untuk pacar Dinda, namun sang pacar justru marah marah, tersinggung dan menyatakan bahwa ia tak pernah sakit.

Dinda adalah potret perempuan muda yang mengalami kekerasan, saya sering menjumpai ini dimana-mana. Perempuan baik, energik, muda yang kemudian bertemu laki-laki yang tak setara, yang lalu memberikan kehidupan yang rumit bagi hidup Dinda. Saya sering menemukan perempuan muda seperti Dinda di rumah konseling dimana banyak perempuan muda yang takut kehilangan pacarnya, punya status tak punya pacar dan takut untuk sendiri.

Dan di satu sisi ketika dalam kondisi yang seperti ini, si laki-laki malah demikian melakukan kekerasan bertubi-tubi.

Saya sering mendapati Dinda menangis sendirian di pojok kantor, di dalam perjalanan ketika kami pulang, dan ketika ia bercerita. Apa yang salah dari Dinda sehingga ia mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Stop, bukan Dinda yang salah. Yang salah adalah laki-laki yang melakukan kekerasan. Saya selalu menghibur dan menemani Dinda untuk meyakinkan bahwa dia tidak salah. Karena di sisi yang lain, Dinda selalu merasa bahwa ia melakukan kesalahan. Ini juga yang selalu dikatakan pacarnya bahwa dInda harus introspeksi diri agar pacarnya tidak melakukan kekerasan.

Dinda, akhiri kekerasan yang kamu rasakan, karena saya tahu betul jika hal seperti ini tidak dilawan maka akan menimbulkan hal baru yang lebih menyesakkan: kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita menjadi orang yang kebingungan harus bersikap apa dan kita menjadi orang yang dikendalikan orang lain.

Saya kembali memeluk Dinda siang ini. Kami selalu mengajak Dinda secara rutin untuk konseling, kami tak sabar menunggu kapan kekerasan seperti ini akan menghilang dalam hidup Dinda? Karena kadang orang merasakan rapuh yang sangat panjang, sulit untuk beranjak dari kekerasan.

Sudah sering kami datangi pacarnya dan menyatakan bahwa ia tidak boleh melakukan ini. Namun siang ini, saya dan teman-teman tak punya waktu lagi ini, kami harus melakukan sesuatu. Kami akan segera melaporkan yang Dinda alami ke lembaga bantuan hukum yang kami kenal. Kami sudah tidak sabar karena kekerasan yang dilakukan pacar Dinda harus segera diakhiri.

Ini siang terakhir dimana kekerasan tidak akan menimpamu lagi di siang besok, Dinda.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Almira Ananta, aktivis sosial. Tulisan ini berdasarkan cerita para perempuan korban kekerasan dalam pacaran.

Luviana- www.Konde.co

Dalam sebuah rapat untuk mempersiapkan pelaksanaan “festival pekerja zaman now” yang akan diadakan pada tanggal Sabtu dan Minggu, 21-22 April 2018 di LBH Jakarta, kami mendiskusikan makna pekerjaan seorang ibu di rumah. Mengapa pekerjaan domestik yang dikerjakan seorang ibu di rumah tidak pernah diakui sebagai sebuah pekerjaan?

Selama ini pekerjaan ibu di rumah tak pernah diidentifikasikan sebagai sebuah kerja. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam kolom pekerjaan, pekerjaan ibu selalu tak pernah ditulis. Atau jika ditulis sebagai ibu rumah tanggapun, ini tak pernah dianggap sebagai sebuah kerja.

Hal lainnya,tentu anggapan ini kemudian menyebar ke masyarakat, secara turun-temurun hingga kini, bahwa pekerjaan ibu di rumah, secara domestik,tak pernah dianggap sebagai sebuah kerja. Padahal, seorang ibu harus bangun paling pagi untuk mengurus anak dan rumah,hingga mereka pulang dan rumah dalam kondisi baik, menemani mereka belajar sampai tidur. Apakah pekerjaan ibu dianggap sebagai kerja? Tidak pernah.

Pekerjaan domestik selama ini tidak pernah dianggap sebagai sebuah kerja. Feminis, Adrienne Rich menyatakan hal yang sama. Para feminis kontemporer juga menyatakan bahwa konsepsi dominan mengenai kerja membuat rumah menjadi tidak kelihatan.

Jarangnya disebut sebagai sebuah kerja ini kemudian menambah penindasan terhadap perempuan. Feminis, Ann Ferguson dan Nancy Folbre menyatakan bahwa partisipasi dan eksploitase perempuan dalam pekerjaan telah meningkat karena beban pekerjaan domestik. Relasi ini kemudian menguat menjadi penindasan baru ketika tidakdiakuinya kerja-kerja domestik sebagai sebuah kerja.

Pekerjaan domestik sebagai ibu kemudian juga menunjukkan bagaimana pembagian kerja berdasarkan seksual menempatkan pekerjaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Identifikasi inilah yang kemudian menguat dan terjadi secara terus menerus di tengah publik. Akibatnya seperti sekarang, perempuan yang bekerja di publik selalu masih dituntut untuk mengerjakan semua pekerjaan domestik,karena anggapan yang terus-menerus, bahwa kerja domestik tak pernah dianggap sebagai sebuah kerja.

Padahal menurut feminis Dorothy Smith, kerja perempuan utamanya adalah apa yang disebut sebagai bodily mode karena ia menstranformasikan dunia konkret dan secara langsung. Sedangkan kerja laki-laki disebut Dorothy Smith sebagai model ‘konseptual abstrak’ yang merupakan model pengaturan masyarakat.

Anggapan inilah yang dikritik keras oleh Dorothy Smith, jika kerja domestik tak pernah dianggap sebagai kerja, maka konsep ini kemudian semakin melanggengkan dominasi laki-laki.


Ibu Adalah Buruh di Rumah

Wacana ibu sebagai buruh kemudian juga didiskusikan dalam beberapa forum yang saya ikuti, yaitu bagaimana selanjutnya ibu harus dianggap sebagai buruh. Jika kita mengakui pekerjaan domestik sebagai sebuah pekerjaan, maka kita harus mengakui bahwa ibu adalah seorang buruh.

Jika ibu dianggap sebagai buruh,maka ibu harus mendapatkan gaji sebagaimana kerja-kerja publik. Pekerjaan ibu harus dihitung selayaknya pekerjaan publik: berapa lama ia bekerja? Apakah ia mendapatkan waktu libur? karena biasanya pekerjaan ibu di rumah tak pernah mengenal waktu libur sebagaimana pekerjaan publik, jika ibu ingin istirahat, apakah ada waktu untuk ini?

Para sejarawan feminis menunjukkan bahwa kerja-kerja perempuan di rumah telah menopang kehidupan komunitas dan pekerjaan industri, maka kerja perempuan harus dilihat dalam konteks ekonomi dan keluarga.

Feminis sosialis yang menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam penindasan atas perempuan menyebut bahwa aktivitas yang dikerjakan perempuan secara terus menerus ini tidak melibatkan pertukaran uang. perempuan memberikan tenaga dan waktu yang berharga namun tidak pernah menerima upah atas kerja domestik mereka.

Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi wacana bagi perjuangan buruh, untuk mengakui pekerjaan ibu sebagai sebuah kerja,dan mengakui ibu sebagai buruh.

Jika tidak, maka ketakutan Dorothy Smith akan terus terjadi bahwa pekerjaan yang dikerjakan ibu secara susah payah,akan semakin melanggengkan dominasi laki-laki dan publik yang tak pernah menganggap pekerjaan domestik sebagai sebuah kerja.

Wacana soal ibu sebagai buruh ini juga akan dibahas dalam festival pekerja (festivalpekerja.com) yang akan diadakan di LBH Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 21-22 April 2018.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)
(Referensi: Dictionary of Feminist Thesory,Maggie Humm)

*Ika Ariyani- www.konde.co

Wahid Foundation melakukan survey pada Agustus 2016 terhadap 1023 orang Muslim dewasa.Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 59,9% dari mereka mengaku memiliki kelompok yang dibenci dengan ciri-ciri yaitu non muslim, Tionghoa, komunis, dan Lesbian,Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

Berawal dari data itulah maka tercetuslah keinginan untuk membuat buku berisi narasi cerita tentang Tionghoa di Indonesia.

Dimulai dari ajakan membuat buku melalui Facebook, ternyata antusiasme yang ingin menulis sebanyak 100 orang, dan telah diseleksi menjadi 73 orang. Penulisnya bukan hanya dari Tionghoa saja, namun berbagai kalangan seperti Pendeta, Ustad, Romo, Jawa, Ambon, Tionghoa, dll.

Karena jika hanya Tionghoa sendiri yang menulis buku agar pembaca lebih mengenal Tionghoa, itu adalah hal biasa, namun jika penulisnya adalah berbagai kalangan, maka akan tercipta berbagai sudut pandang.

Buku ini tidak bercerita mengenai sukacita, namun mengenai sakit dan kepedihan. Setelah tulisan-tulisan tadi terkumpul, untuk mencetak buku ini sehingga bisa terbit, dibukalah donasi melalui media sosial. Gus Aan Anshori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) mengawali acara bedah buku yang dilaksanakan pada Tanggal 10 April 2018 di Universitas Widya Mandala, Surabaya.

Hadir dalam acara bedah buku kali ini yaitu: Adven Sarbani (Dosen di Akse Widya Mandala Surabaya, aktivis gerakan Masyarakat Anti Fitnah (MAFINDO) Surabaya, gusdurian freelance) yang dibesarkan dalam budaya Jawa namun sekolah di sekolah yang mayoritas siswanya Tionghoa.

Kemudian juga hadir Romo A. Widyawan (Dosen Fakultas Filsafat Widya Mandala Surabaya) menyampaikan bahwa buku ini adalah buku narasi yang memiliki daya persuasif.

"Buku ini adalah sebuah narasi yang memiliki daya partisipatif, karena ketika membaca buku ini kita akan merasa bahwa ceritamu dan cerita mereka adalah ceritaku juga sebagai orang Indonesia,"ujar Romo A.Widyawan.

Dengan adanya penulis dari non Tionghoa, maka pengalaman perjumpaan yang dirasakan akan dapat dibagikan kepada pembaca dengan memaknai pergumulan batin, benturan nilai, dan memerdekakan diri dari prasangka, sambil terus mempelajari kajian-kajian tentang Tionghoa di Indonesia yang memang masih sedikit sekali ditemukan sumber referensinya.

"Dengan buku ini agar semua pihak terus menulis cerita dan menyebarkan pemahaman akan keberagaman, terus membangun jembatan, berkegiatan, dan berjejaring."

Kemudian ada Andrew Michael yang mempertanyakan kenapa Indonesia tidak bisa meniru Malaysia dan Singapura yang hidup rukun berdampingan dalam berbagai etnis yang salah satu contohnya adalah menggunakan 4 bahasa yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil yang dimiliki oleh penduduk negaranya untuk ruang publik sehingga mencerminkan keberagaman di negara jiran tersebut. Ia menjelaskan bahwa orang Tionghoa di Indonesia sedikit sekali yang bisa berbahasa Mandarin, karena keturunan Tionghoa di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) juga yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga ia mengatakan tidak ada bedanya dengan penduduk Indonesia lainnya.

Lalu hadir juga Erlyn Erawan (Dosen Psikologi Widya Mandala Surabaya) yang juga menceritakan ketakutannya ketika tinggal di Makassar. Masyarakat disana sempat tersulut bara rencana pengganyangan keturunan Tionghoa di tahun 1997.

Kemudian narasumber selanjutnya Abigail Susana, dosen Sekolah Tinggi Teologia yang menceritakan bahwa kakeknya ikut berjuang dalam kemerdekaan dan telah membagikan seluruh harta bendanya hasil kerja kerasnya kepada para pejuang dan penduduk sekitar, bahkan tidak mewariskannya kepada anak cucunya sendiri karena ketika itu keturunan Tionghoa dilarang memiliki aset properti.

Lalu hadir juga Iryanto Susilo (Pendiri Roemah Bhinneka) yang menceritakan bahwa Ia juga tidak ada bedanya dengan orang Indonesia lainnya yang hanya menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan menu masakan di rumahnya pun adalah sayur Lodeh dan Ikan Pindang. Ia juga menyayangkan bahwa masih terdapat orang-orang Tionghoa yang memperlakukan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan membedakan menu makanan di rumah, dan berbagai perlakuan tidak baik lainnya yang mengakibatkan timbulnya jarak dengan etnis lain. Ia meminta agar keturunan Tionghoa juga melakukan intropeksi diri, apakah sudah berlaku baik kepada sesama?

Akhir kata diharapkan dengan adanya buku ini, dapat membangun jembatan antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya, bukan membangun tembok, namun membangun jembatan. Dan jangan pernah berhenti melakukan kebajikan, karena kebajikan adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh dunia.


*Ika Ariyani, aktivis sosial dan keberagaman, kontributor www.konde.co di Surabaya.

*Marulloh- www.Konde.co

Di suatu siang yang sangat terik, diantara aksi besar para buruh yang sedang memprotes pemutusan hubungan kerja:

Saya melihat ada 3 perempuan, saya menyebutnya 3 srikandi. Tiga pejuang perempuan ini melakukan aksi bersama para buruh lain, mereka dalam keadaan hamil, tapi tetap melawan. Salah satunya adalah Alita Marsha.

Ketiganya melakukan aksi menolak aturan perusahaan percetakan PT. Setia Usaha untuk memecat ibu hamil. Hal ini tidak dapat dibenarkan, dan 3 srikandi pejuang perempuan ini kemudian melawan.

PT SU bukanlah perusahaan baru dan kecil. Perusahaan di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Utara itu, sudah berdiri sejak 1980an. Perusahaan itu juga sudah memasok label untuk merek-merek besar, di antaranya adalah label seperti susu bendera, sirup marjan, Heinz ABC, dan Hemaviton.

Berkali-kali, inilah potret bagaimana hak pekerja untuk menjadi ibu dirampas oleh perusahaan.

Alita Marsha cepat dikenal ketika memulai bekerja di sebuah perusahaan percetakan di Jakarta Pusat, PT Setia Usaha ini. Ia dikenal sebagai perempuan yang selalu riang dan rajin bekerja. Namun ternyata, kegigihan bekerja tak selamanya berbanding lurus dengan hasil yang didapat.

Perempuan asal Pondok Kopi tersebut tamat sekolah pada 2012 dan mulai bekerja sebagai assistant staf purchasing. Di 6 bulan pertama, ia dengan sabar menerima status sebagai buruh borongan yang dibayar per hari. Dengan cepat, karirnya melejit menjadi kepala purchasing. Sayangnya, jabatan dan beban kerja tak sebanding lurus dengan upah. Kenaikan jabatan tak membuat upahnya berhasil menembus Upah Minimum Provinsi (UMP).

Di tahun 2015, perempuan tersebut menemukan pasangan di tempat dia bekerja. Setelah beberapa bulan menikah, dia mengandung anak pertamanya. Dari situ ia mengalami betapa perusahaan merampas hak-hak untuk menjadi ibu (hak maternitas). Perusahaan tidak memberi kesempatan para pekerjanya untuk keperluan-keperluan melahirkan.

Di waktu masa usia kandungan memasuki Hari Perkiraan Lahir (HPL), ia kemudian meminta cuti hamil kepada manajemen. Adalah pengetahuan umum kalau di Indonesia perempuan berhak cuti, mendapatkan 100 persen gaji, selama tiga bulan ketika melahirkan.

Tapi, apa yang dia dapat tidak sebanding dengan kinerjanya selama ini. Sebab, semasa cuti hamil upahnya hanya dibayar 50% saja.

Kala itu, ia tidak berontak dan protes pada manajemen. Ia tahu, perusahaan tetap tidak akan memberikan haknya tanpa perlawanan berarti. Ketika itu, para buruh belum memiliki wadah perlawanan.

Tapi, kesabaran semakin habis ketika ia mengalami perampasan hak untuk kedua kalinya. Ketika itu, kandungannya mengalami keguguran. Surat keterangan dokter yang ia berikan seolah-olah hanya menjadi kertas tak bermakna bagi manajemen tempat ia bekerja. Tanggapan dari pengusaha bagaikan tersambar petir di siang bolong, perusahaan tidak mau tahu dan tidak mau membayarkan upahnya.


Berjuang Demi Hak Menjadi Ibu di Jalan Serikat Buruh


Penindasan demi penindasan membuat Alitha dan para buruh PT Setia Usaha mencari jalan keadilan. Jalan itu mempertemukan mereka dengan organisasi buruh, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI). Komisariat PT Setia Usahapun terbentuk di bawah naungan Serikat Buruh Aneka Industri.

Ternyata, bukan hanya Alitha saja yang menjadi korban perampasan hak-hak untuk menjadi ibu. Miris memang, ada beberapa orang pekerja perempuan yang bernasib sama. Perusahaan tidak memberikan hak cuti hamil.

Di serikat tersebut, ia mengikuti berbagai pendidikan. Pendidikan ini mengajarkan bahwa hak maternitas wajib diberikan perusahaan. Perempuan berhak menjadi ibu dan mendapatkan cuti tiga bulan. Lebih dari itu, ia mulai memahami bagaimana cara melawan kesewenang-wenangan perusahaan, cara memperjuangkan hak-haknya.

Sebanyak 88 dari 120an karyawan PT Setia Usaha ini mulai menghimpun kekuatan dalam serikat buruh.

Namun, gelagat ini mulai dibaca manajemen. Manajemen mulai mem-PHK satu-persatu para pekerja ( anggota serikat ). Alita Marsha adalah korban ketiga yang terkena PHK sepihak,pembunuhan anggota serikat terus berlanjut sampai sekarang. Jumlah total 83 pekerja, terdiri pengurus dan anggota .

PHK itu sudah ia terima pada awal bulan. Namun, hingga kini Alita tak pernah surut semangat perlawanannya.

“Teman-teman kita harus segera menyikapi PHK sepihak dengan perlawanan,” kata Alitha.

Sudah sejak Kamis di awal bulan April 2018 lalu bersama FBTPI, mereka menggeruduk perusahaan dan melakukan perundingan.

Perundingan hingga kini belum menemukan titik terang. Namun, para buruh sudah membulatkan tekat untuk terus melawan. Kekecewaan para pekerja kepada perusahan memuncak bagaikan BOM yang siap meledak.

"Kesabaran ada batasnya, kesabaran ada batasnya, "pekik para perempuan pekerja.

Alitha tak sendiri, ia berjuang bersama 2 pejuang perempuan lain yang menjadi korban hanya karena ia memilih menjadi ibu yang hamil dan melahirkan anak-anaknya.

Pejuangan baru dimulai.


(Aksi yang dilakukan Alitha Marsha bersama para buruh lain dalam memperjuangkan hak kerja bagi perempuan hamil/ Foto: Marulloh)

*Marulloh,
aktivis buruh Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI)