*Alea Pratiwi- www.Konde.co

Seberapa penting mempertanyakan identitas seseorang? Identitas perempuan?

Saya agak risih ketika ditanya tentang: apa agamamu? Mengapa agamamu berbeda dengan agama saudaramu?

Padahal buat saya, ini semua adalah pilihan personal. Soal agama, keyakinan dan pilihan hidup.

Dan tak jarang, dalam pertanyaan soal identitas, kadang juga disematkan stigma dan diskriminasi.

Pernah saya ditanya seseorang dalam perjalanan saya pulan. Ia bertanya tentang mengapa saya lahir di daerah konflik? Jika saya bercerita banyak hal, pasti ia akan mengidentifikasi saya sebagai orang yang emosional, suka perang dan mengalami persoalan psikologi. Padahal identifikasi ini tidaklah tepat.

Jika saya bilang bahwa saya adalah seorang pemusik, maka orang yang saya temui akan mengidentifikasi saya sebagai seniman, sulit mencari uang, hidup antah berantah. Padahal saya tak begitu. Dan tentu tak semua pemusik begitu. Banyak orang lain mengalaminya diluar pemusik.

Jika saya bilang bahwa wajah saya tak mirip satu sama lain dengan saudara saya yang lain, pasti ada yang bertanya: mengapa kami tidak mirip? Apa yang terjadi?

Padahal kadang kita tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti ini? Siapa yang ingin tinggal di daerah konflik? Siapa yang tidak ingin wajahnya mirip satu sama lain? Siapa yang tidak ingin selalu sama-sama dalam keluarga? Banyak hal yang terjadi yang kita tidak bisa cerita kepada orang yang baru kita jumpai.

Namun dari sini saya belajar menelusuri mengapa identitas menjadi begitu penting bagi orang lain. Untuk naik pesawat saja, kita harus menunjukkan KTP, menggunakan nomor ponsel, kita harus mempunyai identitas.

Betapa identitas sudah menjadi rutinitas kita tiap harinya. Jika ada salah satu tanda identitas kita yang hilang, seolah tamatlah riwayat hidup kita.

Namun boleh saja khan jika kita merasa tidak nyaman dengan stigma yang dilekatkan pada identitas ini?

Saya jadi teringat dengan bacaan saya waktu sekolah menengah tentang Amin Maalouf, seorang jurnalis dan penulis yang menuliskan tentang buku “In the Name if Identity.”

Amin Maalouf lahir di Beirut, Lebanon. Ketika ia ke luar negeri dan ia menyatakan bahwa ia berasal dari Lebanon, semua orang lalu mengidentifikasi Maalouf sebagai orang yang senang berperang dan senang konflik.

Amin Maalouf membicarakan ulang akan arti dan makna dari identitas, yang selalu menuai teror, konflik, dan peperangan. Identitas yang disematkan, seolah-olah kita semua tahu, bahwa identitas adalah total, terberi, tak pernah berubah, mati, membeku, dan seolah ada dengan sendirinya tanpa perlu dipertanyakan.

Dalam identitas inilah justru banyak orang yang merasa sama menjadi satu dan kemudian malah menjauhkan orang lain yang punya pilihan berbeda. Disinilah kemudian banyak timbul konflik.

Padahal tentu saya tak mau menjadi seperti ini. Boleh tidak jika ada orang bertanya, maka saya tidak mau menyebutkan jika saya dulu lahir di daerah konflik? Karena saya sendiri ketika itu tidak pernah tahu mengapa konflik selalu terjadi.

Salah satu feminis dan penyair, Audre Lorde pernah menuliskan tentang tentang identitas personal itu bisa ditemukan dalam hubungan antara bagian-bagian hidup yang berbeda. Lorde juga menuliskan bahwa identitas personal sering dikaitkan dengan aspek visual dari seseorang, bahwa ketika identitas dipilih hanya untuk apa yang orang lihat, beberapa orang, bahkan dalam kelompok minoritas bisa menjadi tak terlihat. Ini penting karena identitas adalah lebih dari sekadar apa yang orang lihat atau pikirkan karena berkaitan dengan sesuatu yang harus diartikan oleh masing-masing individu.

Lalu bolehkah jika ada orang lain yang tanya, saya hanya akan bilang: saya terlahir sebagai perempuan, berasal dari daerah konflik namun saya anti pada kekerasan?

Jangan identifikasi saya macam-macam lagi. Itu saja. Karena saya tak mau ada stigma lagi. Stigma ini bisa jadi merupakan hal berat yang harus disandang seseorang, hanya karena identitasnya berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya.

Ada banyak orang yang harus berjuang dengan identitasnya yang dilekatkan secara buruk. Tak semua orang bisa melawan ini. Ada banyak identitas yang membuat orang tak bisa keluar dari stigma yang dilekatkan.

Jangan identifikasi saya macam-macam lagi. Itu saja


(Referensi: http://catatanmerahnaga.blogspot.co.id/2017/07/amin-maalouf-in-name-of-identity.html)

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


*Alea Pratiwi
,Blogger

File 20180619 126556 1yudyr.jpg?ixlib=rb 1.1

Jalan menuju parlemen penuh halangan bagi perempuan Indonesia.
www.shutterstock.com



Ella S Prihatini, University of Western Australia

Lebih dari setengah populasi Indonesia adalah perempuan, tapi keterwakilan perempuan dalam politik selama sepuluh tahun terakhir tidak banyak dan tidak stabil.


Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, pada 2003 Indonesia menetapkan kebijakan kuota minimum untuk kandidat politik perempuan. Dan partai politik sejak 2004 mulai mencalonkan lebih banyak kandidat perempuan untuk bertanding dalam pemilihan umum . Namun, persentase perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja di bawah 30 persen.


Dalam sebuah makalah yang baru-baru ini terbit, saya mempelajari cara pandang legislator mengenai isu kuota gender dan mencari tahu pemahaman mereka soal penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik.


Lewat kuesioner yang melibatkan 104 wakil rakyat (54 laki-laki dan 50 perempuan), saya menemukan perbedaan yang signifikan dalam respons legislator laki-laki dan perempuan. Mereka berbeda pendapat mengenai penyebab sulitnya perempuan menang dalam pemilu, mereka juga berbeda pendapat tentang legitimasi dan efektivitas kebijakan kuota gender.


Perbedaan-perbedaan antara legislator laki-laki dan perempuan ini penting untuk ditelaah demi memahami dinamika di balik mengapa kuota gender belum berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Penelitian ini mengisyaratkan bahwa implementasi kuota gender tidak secara langsung membuat perempuan dan laki-laki menyadari ketimpangan gender sebagai sebuah masalah yang perlu diatasi. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pendekatan kuota bisa saja diterima di tataran (kebijakan) makro, tetapi ditentang di konteks (pemahaman) mikro.


Keterwakilan perempuan dan kuota gender


Perempuan menduduki 17,1% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rendahnya keterwakilan terjadi di semua level pemerintahan. Pada pemilu 2014 perempuan hanya merebut rata-rata 16,14% kursi di DPRD tingkat provinsi dan 14% kursi di DPRD tingkat kota dan kabupaten.


Sejak 2002, Indonesia secara bertahap menerapkan kuota gender. Indonesia sekarang memiliki beberapa set kuota gender untuk kandidat pemilu yang diatur di bawah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal partai politik dan pemilu:


  1. Partai politik didorong agar 30% dari dewan pengurus partai (baik tingkat nasional maupun daerah) adalah perempuan.
  2. Partai politik harus mengisi setidaknya 30% dari daftar kandidat dengan kandidat perempuan.

Pada 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan sistem semi-zipper– artinya setiap tiga kandidat setidaknya ada satu kandidat perempuan. Dan hasilnya pun cukup signifikan.


Pada pemilihan legislatif 2009, persentase kandidat perempuan meningkat. Hampir seluruh partai memenuhi kuota 30%. Pada tahun itu pula, elektabilitas mencapai puncaknya dengan persentase 18,12% kursi parlemen dimenangkan oleh perempuan.


Pada 2014, KPU mulai memberlakukan sanksi diskualifikasi bagi partai yang gagal memenuhi sistem semi-zipper tersebut.


Penelitian menyebutkan bahwa kuota 30 persen untuk kandidat perempuan, bila disertai dengan sanksi bagi partai yang melanggar, akan cukup untuk memastikan kebijakan kuota tersebut berhasil dilaksanakan. Ini seharusnya dapat memberi efek positif untuk elektabilitas perempuan secara umum. Namun di Indonesia hal ini belum berhasil secara konsisten.


Beberapa pihak berpendapat bahwa penyebab utama rendahnya keterpilihan perempuan adalah sistem representasi proporsional daftar terbuka. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih kandidat mana pun dalam daftar calon yang diberikan partai dan bukannya memilih partai saja. Sistem ini menciptakan persaingan yang sangat sengit antarkandidat dan memacu lonjakan biaya kampanye. Kondisi ini secara signifikan menekan kemungkinan menang kandidat perempuan dengan dana yang pas-pasan.


Partisipan survei


Untuk penelitian kali ini, saya mengadakan survei yang dibantu oleh WikiDPR. Survei ini melibatkan 104 responden, atau 18,57% dari total legislator.






Rentang usia dalam penelitian ini adalah 29-79 tahun. Median dan mean usia tersebut adalah berturut-turut 53 dan 51,53. Sebaran ini menyerupai rentang usia sesungguhnya di DPR. Baik legislator termuda dan tertua terlibat dalam survei.


Partisipan mewakili 63 dari 77 daerah pemilihan (dapil) atau 81,81% dari seluruh dapil terwakili. Sampel ini juga meliputi seluruh 11 komisi di parlemen.


Kebanyakan responden (14,4%) duduk di Komisi 8 (urusan keagamaan, sosial dan pemberdayaan perempuan), diikuti Komisi 5 yang membawahi bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, percepatan pembangunan daerah tertinggal (13,46%). Komisi 2 (urusan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi administrasi dan agraria) serta Komisi 10 (pendidikan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, kesenian dan budaya) masing-masing menyumbang 12,5% dari partisipan.


Legitimasi dan efektifitas kuota


Kuota gender di Indonesia diterima secara luas oleh anggota DPR. Namun ada gap sekitar 11% antara legislator laki-laki dan perempuan.






Kebanyakan responden perempuan melihat kuota sebagai hal yang berguna untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Mereka tidak melihat kuota gender memperkuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, perempuan percaya kuota telah membantu elektabilitas mereka.


Sebaliknya, laki-laki tidaklah terlalu yakin. Sekitar 20% melihat kuota tidak memiliki dampak terhadap kemungkinan perempuan menang. Mereka menawarkan analisis bahwa ada berbagai halangan untuk mencalonkan perempuan dan kuota saja tidak dapat memecahkan masalah ini.


Baik laki-laki dan perempuan setuju bahwa kuota gender memiliki legitimasi yang kuat yang didasarkan pada prinsip kesetaraan yang diatur dalam UUD 1945.


Tampaknya setelah diadopsi selama lebih dari satu dekade, kuota gender tetap menjadi pendekatan yang disukai untuk mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan, setidaknya dalam kasus Indonesia.


Namun, beberapa faktor, seperti partai politik, hambatan budaya dan preferensi internal perempuan, mempengaruhi efektivitas kegiatan affirmative action ini.


Cara laki-laki dan perempuan menganalisis rendahnya keterwakilan perempuan


Penelitian saya menemukan bahwa kebanyakan legislator laki-laki percaya bahwa sulitnya partai politik menarik perempuan yang punya kualifikasi untuk bertanding dalam pemilu merupakan faktor yang menghambat menaikkan jumlah perempuan dalam politik. Mereka menilai perempuan lebih memprioritaskan keluarga ketimbang karier politik dan bahwa kungkungan budaya, agama, dan sosial menyulitkan perempuan karena membuat perempuan kurang menarik bagi pemilih.


Sementara, legislator perempuan percaya bahwa nilai sosial dan budaya yang lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin adalah hal yang paling menyulitkan perempuan untuk menang dalam pemilu. Mereka juga melihat bahwa kurangnya pelatihan politik, modal sosial, dan dana kampanye sebagai halangan perempuan terjun ke dunia politik.


Di sisi lain, responden laki-laki dan perempuan sepakat bahwa perempuan tidak kekurangan panutan yang dapat menginspirasi mereka untuk mengejar karier politik.


Laki-laki dan perempuan memiliki persepsi yang berbeda mengenai niat partai untuk memenuhi kuota. Perempuan merasa partai memenuhi kuota hanya untuk memenuhi syarat agar dapat mengikuti pemilu; bahwa partai tidak secara tulus mempromosikan perempuan untuk masuk parlemen.


Hal ini dapat dijelaskan dengan mengamati betapa sedikitnya perempuan yang dinominasikan sebagai kandidat nomor satu dalam daftar calon. Hanya 5,7% calon perempuan diberikan posisi teratas dibandingkan 18,9% calon laki-laki. Sekitar 76% responden perempuan merasa partai harus menempatkan lebih banyak perempuan sebagai kandidat nomor 1 atau 2 untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.


Untuk mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam politik, penting untuk mengamati dan mencatat bagaimana laki-laki dan perempuan memandang masalah ini. Kedua jenis kelamin ini, pada tingkat mikro, memiliki pendapat yang bertentangan mengenai apa yang sebenarnya menghalangi usaha perempuan untuk memenangkan pemilu. Maka implementasi kuota gender, di level makro, mungkin belum akan mencapai hasil yang diinginkan sementara halangan lain belum diatasi.


Di antara para wakil rakyat Indonesia, penelitian saya menemukan kesenjangan gender. Bila perempuan mendukung kuota sebagai strategi mengatasi rendahnya keterwakilan perempuan, beberapa laki-laki justru skeptis akan efektivitas kebijakan tersebut.


The ConversationNamun kabar baiknya adalah laki-laki dan perempuan yang saat ini duduk di DPR setuju bahwa partai harus lebih transparan dalam metode rekrutmen calon anggota parlemen. Mereka juga setuju bahwa, jika memungkinkan, partai harus membantu secara finansial perempuan yang sangat berpotensi untuk menang namun terhambat modal kampanye.


Ella S Prihatini, Endeavour scholar and PhD candidate, University of Western Australia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Dalam setiap proses pemilihan umum, feminisme mengajak perempuan untuk memberikan suaranya secara kritis.

Salah satu filsuf politik, Hannah Arendts memberikan pernyataan politik bahwa perempuan adalah warga yang mempunyai hak yang sama dalam ruang publik, maka penting untuk memperjuangkan perempuan selalu berada dalam ruang publik. Kegelisahan Hannah Arendts ini dilandasi atas berbagai peristiwa dimana perempuan tidak didengarkan hak politiknya di ruang publik.

Perempuan hanya dihargai sebagai obyek ketika Pemilu tiba, yaitu hanya dibutuhkan suaranya, diberikan janji-janji politik, namun dalam pelaksanaannya perempuan hanya menjadi obyektifikasi politik. Kondisi seperti ini banyak terjadi ketika Pemilu diwarnai dengan janji-janji kosong pada perempuan.

Ruang publik selama ini juga diidentifikasi sebagai milik laki-laki, keputusan laki-laki dan kebijakan untuk laki-laki. Dengan kondisi ini, perempuan menjadi warga kelas dua yang tidak diperhitungkan hak politiknya.

Maka dalam setiap proses pemilihan umum, penting untuk selalu mengedepankan suara-suara perempuan agar terakomodir dalam ruang politik.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang dilakukan hari ini 27 Junu 2018 di 171 daerah, yaitu pada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia merupakan momentum penting bagaimana memilih kepala daerah yang serius memperjuangkan hak perempuan di ruang publik politik. Jika kepala daerah tersebut tidak serius memperjuangkan politik perempuan, maka ia tak layak untuk dipilih.

Perempuan Indonesia diajak untuk tidak takut dalam membuat pilihan yang benar dalam Pilkada atau pemilihan umum hari ini.

Lalu apa saja yang harus dilakukan perempuan? Jaringan Perempuan Anti Korupsi mengeluarkan statemen yang harus dilakukan perempuan yaitu: bahwa perempuan harus mengutamakan keterwakilan perempuan yang membangun daerah mereka.

Perempuan juga harus memilih wakil yang mengutamakan pembangunan yang bermartabat untuk daerah mereka.

Pemimpin yang terpilih juga harus memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hal lain, perempuan juga diajak untuk memahami bahwa suara perempuan, sekecil apapun tetap menjadi suara keterwakilan yang pentng dalam proses pemilihan umum yang akan menentukan pembangunan daerah hingga 5 tahun ke depan.

Jadi perempuan diajak untuk tidak menjual suara pada siapapun yang tidak berpihak pada kepentingan warga dan kepentingan perempuan. Maka perempuan harus waspada dengan jual beli suara yang biasa terjadi di bilik suara. Karena praktik politik uang akan menjerat siapa saja yang terlibat di dalamnya, baik pemberi uang maupun yang menerima uang

Perempuan juga diajak untuk tidak memilih calon yang terindikasi kasus korupsi atau yang kerap melakukan korupsi, karena calon-calon seperti ini pasti tidak akan peduli atas hak dan kewajibannya

Calon lain yang tidak boleh dipilih adalah calon yang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual dan melakukan diskriminasi. Karena diskriminasi akan melakukan perpecah belahan dan memicu konflik panjang.

Hal ini penting dilakukan untuk memastikan suara perempuan di ruang publik dan kita harus kritis terhadap para pemimpin atau kepala daerah yang tidak berpihak pada perempuan.


Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak akan dilakukan pada 27 Juni 2018. Rumah Pemilu dan Perludem mempunyai sejumlah catatan penting tentang Partai Politik (Parpol) dan demokrasi di Indonesia yang berakibat pada Pilkada dan Pemilu di Indonesia

*Amalia Salabi- www.Konde.co

Reformasi politik 1998 dilakukan tanpa perubahan berarti terhadap institusi partai politik. Indonesia telah melakukan 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik, namun kondisi ini tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, hal ini terbukti dengan tidak adanya mekanisme akuntabilitas keuangan partai politik dan tidak adanya demokrasi di internal partai.

“Dua hal itu adalah jantung dari partai politik yang menjadi pilar demokrasi. Tapi dua ini justru tidak pernah dibenahi,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, pada diskusi “20 Tahun Reformasi Pemilu” di Sultan Agung, Jakarta Selatan (29/5/ 2018).

Tak adanya pembenahan secara serius terhadap partai politik menyebabkan demokrasi berjalan di tempat. Utak-atik sistem Pemilu menjadi kesia-siaan, sebab partai politik, sebagai pencipta dan hasil dari sistem pemilu, masih tetap mempunyai ciri khas sentralistik dan non demokratis Orde Baru.

Usep Hasan Sadikin, peneliti Perludem menjelaskan lebih lanjut. Ia menggelitik ingatan publik dengan pernyataan, “Dari 6 nama yang dianugerahi Bung Hatta Anticorruption Award, tak ada satu pun yang berasal dari partai politik.”

Menurutnya, partai politik merupakan lembaga demokrasi yang semakin buruk pasca reformasi.  Hal ini dibuktikan oleh salah satunya, pengetatan syarat pembentukan partai politik oleh partai-partai parlemen.  Jika pada awal masa reformasi syarat pembentukan partai politik mudah, syarat ini diperketat secara berangsur. Partai politik menyebabkan praktek oligarki menggurita dan demokrasi semakin eksklusif.

“Syaratnya kan berat, harus punya kantor tetap dan keanggotaan tetap di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/ kota, dan 50 persen kecamatan. Ini membuat hanya orang yang punya uang banyak yang bisa bikin partai,” jelas Usep.

Kesalahan fatal dalam pengaturan soal partai politik tertuang di dalam definisi partai politik di UU Partai Politik. Partai politik dipaksa untuk menjadi institusi yang bersifat nasional, sehingga hanya identitas mayoritas yang dapat bertahan dalam sistem politik pasar.

“Ada identitas-identitas lokal, seperti misal partai buruh dan partai kristen. Mereka gak bisa menang, bahkan ikut Pemilu, karena identitas mereka tidak banyak untuk dipaksa menjadi nasional,” terang Usep.

Adapun Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menambahkan bahwa belum ada keterhubungan antara sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan dan sistem pemilu. Partai politik parlemen mencampur-adukkan syarat pendirian partai politik dengan syarat kepesertaan pemilu yang sejatinya merupakan dua hal berbeda.

“Partai politik adalah refleksi kebebasan berserikat. Sedangkan partai politik peserta Pemilu, partai memang harus menjadi institusi yang teruji. Ketika syaratnya disamakan, ini kekeliruan dari partai-partai parlemen yang memandang bahwa partai politik secara otomatis akan jadi peserta pemilu,” urai Titi.

Titi menyayangkan kesalahan paradigma partai-partai parlemen terhadap syarat pendirian partai politik. Jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendak mengefektifkan sistem kepartaian, melimitasi kebebasan berserikat adalah obat yang salah.

Pendapat Titi senada dengan pendapat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafs Gumay. Hadar menyebut partai politik, dalam perjalanannya, telah mendistorsi semangat perubahan yang dibawa oleh Reformasi 1998. Salah satu hal yang disinggung yakni, pengaturan keuangan partai politik yang tak berangkat dari kebutuhan.

“Yang diperlukan sesungguhnya adalah menata laporan keuangan partai agar transparan dan akuntabel. Tapi, partai politik malah memperbesar sumbangan dana kepada partai. Itu tidak diperlukan. Yang kita perlukan adalah partai melaporkan keuangannya,” tegas Hadar.

Perludem dan Hadar bersepakat bahwa perlu ada UU tentang keuangan partai politik yang mengintegrasikan antara keuangan partai politik dengan dana kampanye. Selama partai tak dapat mempertanggungjawabkan keuangannya, masyarakat sulit berharap akan adanya demokrasi yang substansial dan berkeadilan.

(Tulisan ini atas kerjasama rumah Pemilu, www.Konde.co dan Perludem. Tulisan pernah dimuat di www.rumahpemilu.org)

(Foto/ Ilustrasi)

*Sinta Lia- www.Konde.co

Jarak Jakarta Bandung apalagi di waktu libur seperti ini, memang tak pernah mengenakkan hati. Kemacetan panjang seperti sesuatu yang harus dinikmati. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mendengar radio atau musik di mobil?.

Pernah dalam sebuah kesempatan, saya bertiga pulang ke Bandung bersama teman-teman perempuan kami. Kami mendengarkan sebuah lagu tentang perselingkuhan laki-laki yang diputar di salah satu radio. Ada juga lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki yang melakukan perselingkungan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Lagunya sih enak ya, karena semua orang sudah menyanyikan ini. Tapi kalau ingat siapa yang menyanyikan, kog jadi sedih ya lihat perlakuan dia buat istrinya,” ujar teman perempuan saya.

“Nah ini lagi, lagunya tentang perselingkuhan, tetapi laki-lakinya enak karena dialah yang berselingkuh, dan kemudian dia juga yang harus memilih satu dari 2 perempuan pacarnya. Duh, beratnya jadi perempuan dan enaknya jadi laki-laki.”

Kami mengumpulkan, ternyata ada sejumlah lagu yang syairnya menuliskan hal ini. Belum lagi cerita seperti ini ada di sinetron, entertainment talkshow, seolah cerita-cerita seperti ini merupakan sesuatu yang biasa. Lumrah jika dilakukan.

Padahal menurut kami ini bahaya karena yang mengkonsumsi ini sangat banyak, tiap hari diputar di media, radio, TV, youtube. Apa jadinya jika orang kemudian mempercayai perselingkuhan sebagai sebuah kelaziman, sebagai sebuah kebenaran?

“Jadi, laki-lakiya harus memilih ya, karena selama ini dia ternyata sudah pacaran dengan 2 perempuan sekaligus. Kita tanya dulu laki-lakinya ini, mau pilih perempuan yang ini atau perempuan yang itu?.”

Ini kalimat yang sering saya dengar dalam sebuah entertainment talkshow di TV.

Media adalah ruang yang paling efektif untuk menyebarkan informasi. Ia bisa menyihir, mengagitasi dan melakukan propaganda pada banyak warga di setiap saat. Jika hal-hal seperti ini kita dengar setiap hari, akan bahaya jika semua orang mempercayainya dan menjadi ideologi yang ia percaya.

Feminisme menyebut ide ini adalah ide maskulinisme yang melegalkan kekerasan yang dilakukan laki-laki dalam syair lagu dan sinetron. Juga ada ide misoginis yang disebarkan untuk membenci para perempuan

Orang menjadi percaya bahwa laki-laki bebas untuk berselingkuh dan boleh memilih salah satu perempuan yang dipilihnya. Perempuan juga berhak untuk dipilih, harus menjadi korban kekerasan dan tidak boleh marah jika tidak dipilih oleh laki-laki, karena laki-laki dalam lagu-lagu dan acara ini selalu dituliskan sebagai laki-laki yang perkasa dan punya banyak pilihan.Menyedihkan betul.

“Sedih khan, masak kita harus mendengar banyolan seperti ini?,’ ujar teman perempuan yang lain.

Lalu bagaimana cara menghentikannya?

Yang paling mudah, segera menelepon media yang bersangkutan dan memberikan kritik secara langsung. Cara lainnya yaitu menulis surat pembaca, protes, memberikan masukan, karena lagu atau acara seperti ini sama sekali tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat, apalagi bagi perempuan.

Jika sekarang saja sudah banyak kekerasan yang menimpa perempuan, bagaimana jika lagu seperti ini diputar setiap hari, memenuhi rumah kita, mobil, tempat kita kerja. Saya berpikir jika ini terjadi terus-menerus, tak pelak akan makin banyak perlakuan kekerasan terhadap perempuan.

Maka, jangan segan-segan untuk melakukan kritik secara langsung jika ada lagu, acara-acara seperti ini. Jika tidak sekarang kita mau melakukannya, kapan lagi?


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Sinta Lia, penikmat sastra dan musik. Merealisasikan ide-idenya dengan menulis.


File 20180516 155607 oa04xa.jpg?ixlib=rb 1.1

Paham radikalisme merajalela di sekolah-sekolah Indonesia akhir-akhir ini. Di mana saja mereka tumbuh?
www.shutterstock.com



Agus Mutohar, Monash University

Rentetan aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia seminggu terakhir ini. Mulai dari aksi terorisme di rumah penahanan narapidana teroris di Markas Komando Brigade Mobil Depok Jawa Barat, kemudian serangan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur Minggu lalu, dan teror bom lainnya di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Puluhan korban tewas dan luka-luka.


Menyikapi rentetan tindakan teror tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan membasmi terorisme sampai ke akar-akarnya.


Upaya serius Presiden Jokowi tersebut patut diapresiasi. Namun, permasalahan terorisme sangat kompleks karena tidak ada faktor tunggal yang bisa menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan teror.


Pentingnya sekolah untuk mencegah radikalisme


Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah merebaknya terorisme di Indonesia adalah menggunakan lembaga pendidikan untuk menyemai tumbuh kembangnya sikap toleransi sehingga dapat menghentikan masuknya pemikiran-pemikiran radikal.


Tapi yang terjadi malah sebaliknya, sekolah-sekolah di Indonesia menjadi lahan tumbuh suburnya paham ekstremisme.


Survei terkini yang dirilis oleh beberapa lembaga seperti Wahid Institute, Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) dan Setara Institute mengindikasikan terjadinya penyebaran ajaran intoleransi dan paham radikalisme di lembaga pendidikan di Indonesia.


Survei toleransi pelajar Indonesia yang dilakukan oleh Setara Institute pada 2016 menyimpulkan bahwa 35,7% siswa memiliki paham intoleran yang baru dalam tataran pemikiran, 2,4% persen sudah menunjukkan sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Survei ini dilakukan atas 760 responden yang sedang menempuh pendidikan SMA Negeri di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.


Survei dari Wahid Institute dan PPIM juga menunjukkan kecenderungan serupa yang mengkhawatirkan.


Karakter sekolah yang rentan


Pada 2017, saya terlibat dalam penelitian di 20 sekolah swasta Islam di Jawa Tengah untuk melihat upaya mereka dalam merespons paham radikal. Penelitian ini melibatkan akademisi dari Monash University, Australia, Universitas Islam Negeri Walisongo di Semarang, Jawa Tengah dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dengan dukungan dari Australia-Indonesia Centre.


Salah satu capaian dalam riset yang kami lakukan adalah kami berhasil mengidentifikasi tiga tipe sekolah yang rentan terhadap paham-paham radikal. Karena alasan prinsip penelitian dan kesepakatan dengan sekolah yang kami teliti, kami tidak akan merilis nama-nama sekolah yang kami teliti.


Tiga tipe sekolah yang rentan terhadap paham radikal dalam penelitian kami adalah:


Sekolah tertutup (closed schools)


Alih-alih menerima perubahan, ciri-ciri sekolah tertutup adalah mengajarkan sikap yang sempit dan cenderung menutupi ide-ide dan perkembangan dari luar.


Salah seorang kepala sekolah yang kami temui menjelaskan pentingnya menggunakan peradaban Islam (tsaqofah Islamiyah) sebagai benteng untuk melawan globalisasi Barat.


Selain membenturkan peradaban Islam dan Barat, sekolah yang mempunyai tipologi tertutup ini menekankan pentingnya praktik ajaran Islam versi mereka dan menolak versi Islam yang kebanyakan dianut oleh muslim di Indonesia.




Sekolah terpisah (separated schools)


Kedua, sekolah yang berisiko menumbuhkan ajaran radikal adalah tipe sekolah terpisah. Sekolah jenis ini bisa dilihat dari cara mereka merekrut guru dan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial keagamaan.


Sekolah terpisah sangat ketat dalam proses perekrutan guru, terutama guru agama.


Berdasarkan data yang kami dapat, sekolah dalam kategori ini hanya akan merekrut guru agama dari kelompok mereka. Sekolah akan menggunakan rekomendasi dari jejaring mereka atau merekrut alumni yang mempunyai paham Islam yang sama. Selain itu, sekolah tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan paham mereka.


Sekolah jenis ini sangat berbeda dengan sekolah Islam lainnya yang menerapkan konsep terintegrasi (integrated schools). Beberapa sekolah yang berafiliasi dengan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan latar belakang kelompok Islam yang berbeda.


Salah seorang kepala sekolah dari sekolah NU misalnya menyatakan bahwa di sekolahnya terdapat guru-guru yang berlatar belakang Muhammadiyah. Sekolah-sekolah ini juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, termasuk mengikuti kegiatan antar agama.


Sekolah yang mengajarkan identitas Islam murni (schools with pure Islamic identity)


Tipe sekolah yang ketiga bisa dilihat dari cara sekolah mengkonstruksi identitas muslim. Sekolah yang berisiko menumbuhkan radikalime menjadikan Islam sebagai konstruksi identitas tunggal dan menolak identitas-identitas yang lain.


Hal ini berbeda dengan sekolah Islam yang lain yang cenderung mengganggap bahwa identitas sebagai muslim dan identitas lainnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.


Sekolah Islam moderat biasanya tidak mempertentangkan identitas sebagai muslim dan identitas sebagai warga negara Indonesia.


Ketika sebuah sekolah memunculkan identitas muslim yang tunggal, sekolah tersebut menumbuhkan sikap radikal karena mereka hanya mempunyai penafsiran Islam tunggal sesuai dengan aliran mereka.


Kepala sekolah dari sekolah model ini biasanya menjelaskan bahwa semua siswa harus mengikuti semua ritual agama yang dianut di sekolah meski mereka berasal latar belakang organisasi Islam yang berbeda.


Sebuah pernyataan dari kepala sekolah yang kami temui misalnya mengatakan bahwa walau siswa berlatar belakang NU yang membaca qunut(doa ketika salat subuh), setelah masuk sekolah tidak boleh lagi mempraktikkan doa tersebut.


Praktik ini sangat berbeda dengan sekolah lain yang memberikan kewenangan kepada guru agama untuk memberikan keleluasaan siswa untuk melakukan qunut atau tidak.


Selain itu, identitas tunggal dan penolakan terhadap identitas-identitas lain cenderung memunculkan sikap “kami melawan mereka” atau ‘we versus them’ sehingga memunculkan upaya pengkotak-kotakan seperti muslim dan non-muslim bahkan antar sesama muslim yang memiliki penafsiran agama yang berbeda.


Apa yang bisa kita lakukan


Tiga tipe sekolah di atas memfasilitasi tumbuhnya sikap intoleransi dan paham radikal di lembaga pendidikan yang bisa berujung pada tindakan terorisme.


Oleh karena itu, rentetan teror bom yang terjadi akhir-akhir ini bisa dijadikan momentum pemerintah untuk merencanakan langkah proaktif untuk mempromosikan keterbukaan, keberagaman, integrasi sosial, dan konstruksi identitas yang beragam di sekolah-sekolah di tanah air.


Kampanye toleransi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini seyogyanya bisa menjangkau lembaga-lembaga pendidikan di tanah air lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.


The ConversationSekolah harus dibekali kerangka kerja dan program untuk menumbuhkan sikap moderat dan toleransi. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah juga harus mampu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang rentan terhadap radikalisme dan melakukan langkah persuasif untuk mencegah menyebarnya radikalisme di sekolah tersebut.


Agus Mutohar, PhD Candidate at Faculty of Education, Monash University


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Luluk Khusnia- www.Konde.co

Ada satu kalimat yang melekat di benak saya hingga saat ini soal bagaimana anak-anak yang selama ini menjadi korban pertengkaran oeangtua.

“Hidup berumah tangga pasti tidak bisa lepas dari yang namanya konflik”.

Saya mendengarnya berulang kali dan tidak hanya dari satu orang. Walaupun saya belum berumah tangga, tapi saya mengamini kalimat itu.

Beberapa kali saya menyaksikan bapak melakukan kekerasan verbal terhadap ibu saya. Mereka juga pernah bertengkar di hadapan saya. Meskipun tidak sering terjadi, tapi semua kejadian itu benar-benar membekas pada diri saya. Mungkin orang tua saya sudah melupakannya, tapi saya tidak bisa menghilangkan ingatan beserta emosi yang menyertainya saat itu.

Ternyata, di luar sana masih banyak anak yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami, bahkan dengan intensitas yang lebih sering.

Beberapa teman saya menjadi korban ketidakharmonisan hubungan kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya masih utuh dan tinggal dalam satu atap.

Sebagian besar dari teman-teman saya ini justru mengalami dampak buruk lantaran kerap menyaksikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya, baik itu kekerasan verbal, fisik, maupun psikis. Ada yang tidak berani menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ada yang makin agresif dan cenderung memberontak. Ada pula yang makin merasa tidak percaya diri.

Mereka kehilangan figur bapak yang seharusnya menjadi panutan. Mereka mencari kasih sayang dan perhatian karena mereka tak mendapatkannya dari orang tua.

Salah seorang teman laki-laki saya misalnya. Ia bercerita bahwa ayahnya kerap berbuat kasar kepada ibunya dan selalu marah ketika diingatkan. Ia seolah-olah tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi ayahnya. Rasa takutnya kerap muncul ketika ayahnya menunjukkan kemarahan. Situasi ini membuat teman saya selalu mempunyai alasan untuk pergi dari rumah.

Namun, ia merasa berat untuk meninggalkan ibunya di rumah. Beberapa kali teman saya ini justru mengumpat si ayah karena tidak suka dengan perlakuan ayahnya. Ia juga mengatakan, jika suatu saat nanti ia berkeluarga, maka ia tidak ingin bersikap seperti ayahnya.

Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah broken home. Namun, selama ini sebagian orang menganggap bahwa istilah broken home hanya digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga ketika orang tua bercerai.

Sebenarnya, istilah broken home juga digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga yang tidak harmonis, tidak memberikan kenyamanan bagi anggota keluarga terutama anak, kondisi di mana bapak memukuli dan melakukan kekerasan terhadap ibu, orang tua tidak mampu bersikap sesuai perannya, anak-anak kehilangan kasih sayang serta perhatian dari orang tua.

Lori, seorang psikolog klinis yang pernah menempuh pendidikan di University of Southern California, menjelaskan  bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home dapat mengalami berbagai dampak yang akan mempengaruhi pertumbuhannya. Secara emosional, anak bisa mengalami depresi berkepanjangan. Selain itu, anak juga akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan akademiknya.

Dalam artikel berjudul Parental Divorce and Adolescents yang diterbitkan di Jurnal Psychology Today, seorang psikolog bernama Carl Pichardt juga menyebutkan bahwa pada keluarga broken home, beberapa anak melampiaskan perasaan tentang keluarganya yang tidak harmonis dengan bertingkah agresif dan melakukan bullying terhadap temannya.
Beberapa lainnya memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga sulit berinteraksi sosial. Mereka juga cenderung memiliki rasa tidak percaya, baik terhadap orang tua maupun calon pasangannya.

Di samping itu, psikolog Ayu Sutomo juga mengungkapkan bahwa anak broken home akan merasa tidak memiliki figur orang dewasa yang dapat diteladani. Ia akan berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa ia percayai untuk dijadikan pegangan hidup.

Dampak buruk lainnya yakni anak broken home berpotensi besar mengidap masalah psikologis, seperti skizofrenia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh London Institute of Psychiatri (2008). Anak akan sulit mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku. Ia akan menarik diri dari kenyataan.

Ketika konflik tak segera usai, orang tua biasanya akan memilih jalan perceraian. Pada situasi tertentu, saya akan mengatakan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik. Bagi perempuan misalnya, harus bercerai karena ingin keluar dari kekerasan yang dialaminya.

Anak tentu akan menelan pil pahit perceraian kedua orang tuanya. Jika biasanya ia tumbuh dalam asuhan orang tua, maka perceraian membuat anak harus tumbuh hanya dengan asuhan salah satu orang tua atau bahkan tidak dengan keduanya. Kehadiran orang tentu akan sangat membantu perkembangan anak. Namun tentu ini lebih baik dibandingkan anak harus menyaksikan kekerasan yang terus-menerus dialami ibunya.

Lantas, bagaimana apabila orang tua bercerai? Anak bisa saja mengalami gangguan dalam perkembangannya.

Menurut saya, yang memicu masalah bagi perkembangan anak bukanlah perceraian, melainkan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelum perceraian tersebut, sekaligus kekerasan yang ia sering ia lihat.

Jika memang perceraian, maka Orang tua masih perlu memikirkan langkah ke depan pascaperceraian, demi perkembangan si anak. Kemudian, orang tua perlu mengajak anak untuk membahas hak asuh. Setiap orang tua tentu menginginkan hak asuh penuh atas anaknya. Namun, orang tua yang akan bercerai sebaiknya memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih tinggal dengan siapa setelah orang tuanya bercerai. Anak juga harus dibimbing dan diasuh oleh orang yang tidak melakukan kekerasan, karena ia berhak mendapatkan dunia yang tidak diwarnai kekerasan. 


*Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang menempuh semester akhir S1. Aktif dalam pers mahasiswa.

Sica Harum- www.Konde.co

Self publishing. Banyak orang yang menerbitkan bukunya secara mandiri. Penerbitan mandiri dalam 5 tahun ini memang banyak sekali bermunculan.

Buku yang diterbitkan secara mandiri, kadang dinilai sebagian orang kurang bergengsi. Kritik utama atas buku-buku yang diterbitkan secara mandiri menurut sejumlah orang ialah akurasi konten dan kualitas naskah.

Namun dari masa ke masa, kita belajar bahwa tak sebaiknya main hajar kritik untuk buku-buku yang diterbikan secara mandiri. Indonesia mencatat Dewi Dee Lestari. Tahun 2000-an, penyanyi anggota trio Rida Sita Dewi ini menerbitkan bukunya secara mandiri. Supernova: Ksatria, Puteri & Bintang Jatuh dijual melalui kampus ke kampus, lalu ramai diperbincangkan. Kemudian, seri-seri Supernova berikutnya diakuisisi penerbit besar. Dee tak lagi menerbitkannya secara mandiri. Mungkin, karena penerbitan mandiri butuh energi tak sedikit.

Selain berkutat dengan naskah, seseorang yang menerbitkan bukunya secara mandiri juga harus mau berpromosi. Bahkan, mengongkosi produksi sendiri. Biaya cetak hingga biaya distribusi. Ini tentu tidak mudah. Ada pengarang yang tak ingin tampil di permukaan. Banyak, malah!

Bahayanya, ketika pengarang berkualitas jarang muncul ke permukaan, justru banyak penulis berkualitas biasa yang banyak tampil di akun media sosial dengan banyak pengikut langsung dipinang penerbit besar. Hasilnya, meski harus dipoles. Jadi, kalau bicara kualitas, tak zamannya lagi membuat dikotomi: yang self publishing pasti jelek dan yang berlabel penerbit mapan pasti berkualitas.

Ketika teknologi informasi dan platform social media memunculkan selebritas-selebritas baru, arus self publishing terus menderas. Laporan Nielsen Bookscan menunjukkan, bisnis penerbitan mandiri baik untuk e-book ataupun POD tumbuh sekitar 79% pada 2013 di Inggris.

Saking besarnya industri itu di Inggris, orang yang tertarik menerbitkan buku sendiri bisa membandingkan ragam servis penerbitan melalui situs writersandartists.co.uk. Persis seperti ketika Anda ingin membeli tiket pesawat dan membandingkan harganya di situs-situs semacam traveloka, tiket.com, skyscanner ataupun wego.

Adapun Amazon Amerika Serikat mencatat, sekitar 25-30% penjualan e- book mereka merupakan e-book yang diterbitkan secara mandiri.

Seseorang yang memiliki akun Twitter dengan follower puluhan ribu misalnya, tentu mudah menjual bukunya sendiri. Apalagi saat ini, internet membuka peluang pemasaran lintas geografi. Bukankah Facebook sudah lama menjadi platform social media untuk berjualan produk ataupun ajakan berjualan?

Pengarang yang rajin, bisa membuat video book trailer singkat di Youtube mengenai bukunya kemudian menyebarkan melalui akun media sosial, termasuk LinkedIn dan Google+. Foto-foto buku yang diatur dengan komposisi menarik bisa jadi iklan menggoda melalui Instagram dan Pinterest. Semuanya kadang cukup dengaan modal pulsa saja.

Memproduksi buku saat ini sudah semudah membuat kopi. Selain kemudahan berpromosi melalui media sosial, teknologi Print on Demand(POD) semakin meringankan produksi dalam skala kecil. Mau cetak 1 atau 2 buku, tidak masalah. Harga per eksemplar relatif mahal, untuk sebuah buku sekitar 200 halaman butuh Rp30.000- Rp40.000 per eksemplar.

Saya dan sejumlah kawan perempuan kemudian mempunyai usaha self publishing. Bagi kami, usaha penerbitan ini bisa kami lakukan secara mandiri, kami bisa mengatur waktu sendiri.

Dan tantangan bagi kami, tentu saja bagaimana membuat buku berkualitas dan tentu saja menarik, kredibel. Salah satunya, kami melakukannya untuk melawan dikotomi atas penerbitan mandiri seperti yang kami rintis saat ini.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

Poedjiati Tan - www.konde.co
Lebaran seperti menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para perempuan yang masih single, perempuan yang sedang bercerai atau perempuan yang belum memiliki anak.

Seperti curhatan seorang teman yang sedang dalam proses pengajuan perceraian. Dia takut untuk ketemu orang tuanya karena orangtuanya yang belum mengetahui kalau dia sudah memasukkan gugatan perceraian. Dan saat ini anak-anaknya justru dibawa suaminya ke rumah mertuanya.

Sedangkan Ani yang sudah menikah sepuluh tahun, belum memiliki anak, juga mengalami hal yang sama, ia takut untuk pulang ke rumah dan dipertanyakan: mengapa ia belum juga punya anak?

Apalagi suaminya keturunan darah biru. Keluarga besar suaminya mendorong agar mereka untuk segera memiliki anak. Juga ada sinyal agar suaminya memiliki istri baru agar memiliki anak dan bisa meneruskan nama keluarga besar mereka.

Lain lagi cerita seorang teman. Lisa namanya. Ketika bersilahturami ke rumah Budhenya, ia juga ditanya: kapan menikah?. Katanya, perempuan itu harus menikah agar memiliki sejarah. Ini seperti dilema bagi Lisa yang belum menikah.

Begitu pula yang terjadi dengan Tina. Tina adalah pengusaha perempuan yang sukses, ia bisa membelikan rumah untuk Ibunya dan tantenya, tetapi tetap saja ia menjadi bahan gunjingan dalam keluarga karena dalam usia yang sudah empat puluh lima tahun, ia tetap saja melajang.

Di Indonesia, tujuan dari perkawinan atau pernikahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bisa memiliki keturunan dan harus beragama yang sama.  Perkawinan bukan dilihat sebagai ikatan cinta dua manusia yang setara.

Dalam undang-undang perkawinan ataupun pernikahan (akad nikah) misalnya jelas tertulis bahwa kedudukan perempuan ada di bawah laki-laki atau tidak setara. Seperti dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan mengatur sejumlah pra-kondisi yang memberikan kesempatan kepada suami untuk mengajukan permohonan menikah lagi ke pengadilan.

Kondisi-kondisi yang dipersyaratkan tersebut adalah: suami boleh menikah lagi jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; kemudian istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Kondisi ini berlaku secara alternatif. Apabila salah satu dari ketiga kondisi ini terpenuhi, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan menikah lagi yang diajukan oleh pria.

Bagaimana jika kondisinya adalah sebaliknya, yaitu laki-laki yang mengalami kondisi tersebut?. Bila istri yang melakukan gugutan cerai kepada suami, maka sanksi sosial justru akan diterima sang istri. Perempuan tersebut akan mendapat stigma yang negatif. Dianggap istri yang durhaka, istri yang tidak setia dan istri yang tidak baik atau lain-lain. Belum lagi stigma janda yang akan disandangnya.

Perceraian selalu dianggap sebagai kesalahan perempuan. Semua beban psikologis seolah harus ditanggung oleh perempuan. Masyarakat tidak peduli apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Apakah dia bahagia atau tidak? Apakah dia mengalami kekerasan atau tidak? Apakah dia diperlakukan dengan baik atau tidak? Karena perempuan dalam masyarakat dianggap milik laki-laki, bukan milik dirinya sendiri. Seperti ungkapan jawa yang mengatakan bahwa istri itu suwargo nunut neroko katut.

Menjadi perempuan di negara yang patriakhi dengan nilai keagamaan yang kuat memang tidaklah mudah. Ketika perempuan memutuskan untuk tidak menikah, selalu ada tuntutan untuk segera menikah agar memiliki sejarah dalam hidupnya, yaitu anak. Perempuan seakan-akan baru bernilai bila mereka sudah menikah, memiliki anak dan bisa melayani suami.

Perempuan bukan dinilai dari seberapa besar karya atau capaian yang telah dia hasilkan. Meskipun dia telah sukses atau telah menghasilkan ratusan karya hebat, tetap dianggap belum berhasil bila belum menikah dan memiliki anak.

Menikah seakan-akan hanya bertujuan untuk beranak pinak, bukan untuk berbagai cinta kasih, suka dan duka, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin.

Menikah bukan untuk berbagi, baik itu tugas rumah tangga, atau tugas membesarkan anak, tetapi, justru seperti penguasaan dan penaklukan perempuan.

Bahkan laki-laki yang ingin berbagi tugas dengan istri akan mendapatkan stigma sebagai laki-laki yang lemah, laki-laki yang takut dengan istri.

Menikah bukan lagi untuk cinta, tetapi untuk pemenuhan tuntutan keluarga dan masyarakat. Seandainya perkawinan itu seindah syair Khalil Gibran:

Bersamalah dikau tatkala Sang Maut merenggut umurmu,
Ya, bahkan bersama pula kalian, dalam ingatan sunyi Tuhan.

Namun biarkan ada ruang antara kebersamaanmu itu,
Tempat angin surga menari-nari di antaramu.

Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta,
Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup,
Yang lincah mengalir antara pantai kedua jiwa

Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala,
Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama.

Bernyanyi dan menarilah bersama, dalam segala suka cita,
Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya.

Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri,
Walau lagu yang sama sedang menggetarkannya.

Berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya,
Sebab hanya Tangan Kehidupan yang akan mampu mencakupnya.

Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat;
Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat?

Dan pohon jati serta pohon cemara,
Tiada tumbuh dalam bayangan masing-masing.




Apa yang menyembuhkan luka hatimu? Kata seorang ibu kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu hanya menjawab kecil, “Sebuah kata dari  ibu.”

*Almira Ananta- www.Konde.co

Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman perempuan yang sudah lama tak bertemu ibunya. Jarak luar negeri ke Indonesia yang jauh, tak bisa membuatnya sewaktu-waktu bisa bertemu ibunya. Juga kesibukannya bekerja dan belajar disana.

Memang saat ini sudah ada handphone yang kita bisa setiap saat melakukan video call, atau telepon, Whats App yang semakin murah dibandingkan dulu.

Namun tetap saja, ia harus bertemu,” Pertemuan tak tergantikan dengan apapun.”

Maka, teman saya ini harus menabung agar bisa sering pulang. Tidak hanya setahun sekali ketika lebaran tiba. Padahal, ia bercerita ketika kami bertemu di satu siang di kantor tempat saya bekerja saat ini, ia bisa bercerita dengan siapa saja. Namun karena kebiasaan bercerita hal-hal yang remeh dari ia kecil, ia ceritakan kepada ibunya, maka ketika ada masalah, ibunyalah yang ia cari.

Seorang teman saya yang lain  selalu meledek,” Kalau lagi senang, yang kau ingat pasti suami dan anakmu, tapi kalau sedih, yang kau ingat hanya ibumu. Bener gak?.”

Ada banyak ujaran memang mengatakan hal ini: seorang anak hanya ingat ibunya ketika ia sedih. Namun ketika ia lagi senang, ia gak ingat ibunya lagi.

Teman saya, juga teman perempuan saya yang lain banyak yang menggeleng. Ada banyak hal yang selalu mengingatkan mereka tentang ibu, orang yang selalu menjadi tempat untuk mengeluh. Orang yang selalu menjadikan kuat bagi pijakan baru.

Hanya satu kata yang menyembuhkan semuanya: Sebuah kata dari Ibu.

Mungkin bukan kalimatnya, namun sosok, seseorang yang selalu menerima kita apa adanya adalah ibu. Tak peduli malam berganti petang atau badai menjemput dan matahari menghilang.

Aku pengin ketemu ibu, pengin mendengar kata-kata ibu. Itu kalimatnya, suaranya terdengar sedih, jauh dari ibu. Ia baru saja pulang dari tempatnya kerja, kesepian di ujung Minggu. Setiap mau puasa, setiap mau lebaran, selalu ingat ibu.

Di sebuah senja yang sebentar lagi pulang.


*Almira Ananta, Blogger dan Traveller

(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

Luviana – www.konde.co

Dalam keluarga besar kami, makanan dalam tradisi lebaran tak ubahnya dengan makanan yang selalu terhidang ketika natal tiba. Jika pada natal ada kacang dan kue-kue natal, maka dalam lebaran di rumah kami, selalu tersedia ketupat, opor, rendang dan sayur.

Tak hanya memasak sendiri, namun selalu ada makanan yang dikirimkan oleh tetangga kepada kami. Di Yogyakarta tempat saya tinggal dulu, tradisi membuat dan mengirimkan makanan ini seolah selalu mengiringi tradisi dalam bersilaturahmi. Tidak peduli apapun agamanya. Pemeluk agama Kristen selalu datang ke rumah tetangga Muslim ketika lebaran tiba sambil membawa kue-kue kering. Dan tetangga yang muslim menghidangkan ketupat dan opor ayam.

Hampir semua makanan yang terhidang pada saat lebaran dipenuhi dengan rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, jahe, kencur, dll.

Sejarawan JJ Rizal, dalam sebuah acara TV pernah mengungkap bahwa makanan Indonesia adalah makanan yang diramu dengan berbagai bumbu. Ini menunjukkan bahwa makanan Indonesia mempunyai cita rasa yang diramu dari berbagai daerah di Indonesia, atau yang kemudian disebut makanan selera nusantara.

Makanan dalam sejarahnya memang tak pernah lepas darimana ia dihasilkan, siapa masyarakat yang meramunya dan bagaimana kemudian ia diperkenalkan pada masyarakat. Makanan tidak pernah terlahir secara tunggal, namun datang dari berbagai pengaruh yang datang ke Indonesia. Dalam perjalanannya, makanan kemudian telah mengalami perubahan jaman. Ada strategi rasa sekaligus strategi penyajian.

Opor dan sayur yang dihidangkan pada saat lebaran ini juga tak lepas dari sejarah makanan di Indonesia. Makanan yang dipenuhi dengan rempah-rempah pada saat lebaran ini menjadi bukti tentang perjalanan sebuah tradisi.

Kami meyakini bahwa makanan selalu tak bisa lepas dari jaman, ada strategi rasa, penyajian, pengiriman hingga siap untuk dihidangkan. Anak-anak muda di tempat tinggal kami makin yakin bahwa makanan bisa memperkuat persaudaraan dan nilai silaturahmi.

Walau dari sejumlah catatan kritis kemudian juga menunjukkan bagaimana makanan kemudian dikuasai oleh alat-alat kapital, kepentingan pengusaha besar dimana masyarakat penghasil makanan hanya bisa menjadi penonton saja. Perempuan yang dikenal sebagai subyek penghasil makanan kemudian hanya menjadi obyek dari pertumbuhan rantai kapitalisasi makanan.

Dalam konsep ekofeminisme, perempuan adalah orang yang berpikir keras bagaimana mengusahakan makanan dalam keluarga. Tak hanya itu, perempuan juga mengusahakan dan menanam alam sekaligus menyuburkannya.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat ketika ada satu krisis lingkungan yang hebat misalnya banjir, bencana alam atau sumber makanan yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang membuat masyarakat tersingkir dari hidupnya,  para perempuan segera mengubah jenis tanaman dan tetap berjuang untuk menghasilkannya bagi keluarga.

Khalisah Khalid dari Walhi pernah mengungkapkan bahwa pengelolaan perempuan dalam pengelolaan makanan dan sumber daya alam sudah terjadi sejak dulu kala. Para perempuan paham kapan waktu untuk menanam, kapan waktu untuk memetik dan bagaimana melakukannya ketika krisis.   Karena gerakan ekofeminisme memang mencuat ketika ada relasi yang kuat antara perempuan dan sumber daya alam.

Dari sini kami menjadi tahu satu hal, siapa orang yang selama ini selalu mengiringi dalam silaturahmi yang kami bangun? Jawabannya adalah perempuan. Karena perempuan selalu mempunyai banyak cara untuk tetap bersilaturahmi, mendatangi tetangga, mempertahankan keberagaman diantara kami, termasuk mengusahakan makanan sebagai teman dalam bersilaturahmi.


(Referensi: rahima.or.id)
(Fot0: kimcitrorejo.blogspot.co.id)