Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana pelaksanaan Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia?

Hingga tahun 2016, Pemerintah Indonesia tidak lagi membuat laporan tentang diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, sehingga komite CEDAW tidak dapat mereview perkembangan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia maupun menyusun rekomendasinya bagi Indonesia.

CEDAW lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen hak asasi perempuan. Konvensi ini menjabarkan tentang prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Sehingga Pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi CEDAW, seharusnya menuliskan laporan tentang bagaimana pelaksanaan implementasi konvensi ini di Indonesia. Namun Pemerintah Indonesia, terakhir membuat laporan atas diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2012 lalu, hingga hari ini, tidak ada lagi pelaporan CEDAW di Indonesia.

Tidak adanya laporan pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa pelaksanaan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia berjalan sangat minim.

Komnas Perempuan kemudian memberikan beberapa catatan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia dalam peringatan Konvensi CEDAW pada Juli 2018 ini.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mencatat tentang kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang terus berlangsung dan korban menemui kemandekan, minim respon dalam upaya penanganan maupun pemulihan diri dari dampak kekerasan yang mereka alami.

Dalam pembuatan peraturan, Komnas Perempuan juga mencatat hingga saat ini ada 421 kebijakan diskriminatif, yang ada di tingkat pusat dan daerah.

“Isu-isu kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Aceh, hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain pemberlakukan qanun Hukum Jinayat dan qanun Hukum Acara Jinayat yang menempatkan perempuan rentan dikriminalisasi karena pemberlakukan pasal-pasal yang multi tafsir dan tidak berbasis perlindungan substantif pada perempuan.”

Yang ketiga, perkawinan anak hingga hari ini masih dikukuhkan oleh negara. Hal ini ditandai dengan ditolaknya Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan usia perkawinan usia anak dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

“Data yang dicatat Komnas Perempuan, jumlah perkawinan anak berjumlah 11.819 yang disahkan oleh negara melalui Pengadilan Agama dan diatur dalam UU 1tahun 1974. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hamil dan menikah pada usia belia berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI). Saat ini AKI Indonesia adalah 359/100.000 kelahiran hidup,” ujar Sri Nurherwati.

Hal lain, praktek-praktek membahayakan perempuan seperti pelukaan dan pemotongan genital (P2GP) masih terjadi di Indonesia.

Pemantauan Komnas Perempuan tahun 2017 di 10 wilayah, menunjukkan masih dilakukan baik tenaga medis maupun dukun. Komnas Perempuan menemukan bahwa alat praktik P2GP yang digunakan tenaga non-kesehatan ini beragam antar wilayah antara lain pisau kecil atau pisau lipat, gunting kuku, silet, koin berlubang hingga hanya menggunakan kunyit saja sebagai simbolisasi.

Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny juga mencatat bahwa pada beberapa kasus, di beberapa wilayah ditemui adanya dampak yang signifikan membahayakan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan seperti pendarahan, kematian dan tidak mengalami kepuasan dalam hubungan seksual.

“Bahkan, beberapa wilayah kajian ini mengeluarkan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Praktik P2GP.”

Hal lain, Indonesia sebelumnya telah mengesahkan Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Catatan Komnas Perempuan atas UU ini antara lain, masih mengabaikan sektor pekerja rumah tangga migran yang selama ini mendominasi penempatan dan pada saat yang sama menghadapi kerentanan khusus dalam setiap setiap proses migrasi.

“Selanjutnya undang-undang ini juga masih memuat prasyarat izin suami/ orang tua yang berpotensi membatasi perempuan untuk menjadi pekerja migran dan membuka ruang penyalahgunaan. Lalu kerangka hak asasi manusia dan semangat perlindungan yang tertuang dalam sejumlah pasal dalam undang undang tersebut masih samar karena aturan turunannya,” ujar Adriana Venny.

Sehingga, pemerintah harus melakukan revisi kebijakan tentang perkawinan seperti menetapkan usia perkawinan sebagai 18 tahun untuk perempuan dan laki laki, menghapuskan praktek poligami, menghilangkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan untuk perempuan dalam perkawinan antar agama, menjamin hak waris yang setara bagi perempuan sebagai anak dan sebagai istri, antara lain melalui revisi UU No.1 tahun 1974.

Selanjutnya menghapus kebijakanyang diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia.Dan menjalankan Rekomendasi Umum no 26 tentang perempuan pekerja migran, negara pihak perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan peka gender untukkebijakan penempatan dan perlindungan migrasi, mendapatkan peluang kerja yang aman, menghapus larangan atau pembatasan yang diskriminatif berbasis jenis kelamin, usia, perkawinan, status kehamilan atau persalinan, termasuk menghapus ketentuan minta izin suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apakah perempuan yang melakukan aborsi, akibat perkosaan yang dialaminya bisa disebut telah melakukan tindakan pidana?

Jika korban perkosaan sampai dipidana, maka aparat hukum telah melakukan sikap yang tidak sensitif terhadap korban perkosaan, melanggengkan stigma, dan menutup mata terhadap keberadaan peraturan yang seharusnya melindungi korban.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengkritisi kasus pemidanaan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi pada Kamis 19 Juli 2018 lalu. Keputusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, terlebih korban tersebut masih dalam usia anak.

Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan Jakarta Post pada tanggal 20 Juli 2018 dengan tajuk “Jambi Girl Imprisoned for Abortion After Being Raped by Brother” (Gadis Jambi dipenjara karena aborsi setelah diperkosa oleh sang kakak), WN seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri hingga hamil. Anak yang merupakan korban perkosaan tersebut melakukan aborsi. Oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Kamis 19 Juli 2018 diputuskan bersalah karena telah melakukan aborsi.

Jakarta Post melaporkan bahwa anak tersebut dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dari tuntutan 5 tahun (dalam undang-undang) karena secara inkrah melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Jika benar yang terlaporkan oleh pemberitaan tersebut maka korban dianggap telah melakukan kerugian terhadap janin yang ada di kandungannya berdasarkan Pasal 76A Huruf a.

Kakak korban yang berumur 18 tahun, sebagai pelaku dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pelaku terbukti melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya melaui serangkaian tipu muslihat maupun kebohongan.

PKBI melihat bahwa hal ini menjadi sangat absurd karena korban tidak diperlakukan selayaknya definisi “anak” di dalam UU Perlindungan Anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Anak korban perkosaan seharusnya dapat terlindungi dengan keberadaan UU Perlindungan Anak, bukan malah dipidana melalui undang-undang tersebut.

Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, SpOG, Ketua Pengurus Nasional PKBI melihat bahwa kedudukan perempuan sebagai korban perkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan.

Belum lagi jika korban perkosaan di sini adalah anak sebagaimana UU Perlindungan Anak menetapkan: anak adalah seseorang di bawah 18 tahun. Memidanakan korban tersebut berarti menempatkan perempuan dalam posisi kesakitan yang berlapis, yakni sebagai korban perkosaan dan perempuan dan anak di bawah umur yang dikriminalisasi.

“Hakim haruslah memikirkan mengenai konsensual seorang anak yang mengalami perkosaan dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungannya. Anak merupakan subyek hukum yang masih di dalam perlindungan orang tuanya. Selain itu faktor psikologis anak tersebut sebagai korban perkosaan juga haruslah menjadi pertimbangan pemaafan pidana.”

Di dalam Common Law System yang dianut oleh masyarakat Anglosaxon, hubungan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur merupakan statutory rape. Posner dan Silbough (1996:44-64) mendefinisikan statutory rape sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (age of consent). Hubungan persetubuhan dengan anak di negara-negara dengan common law system diancam keras karena berkaitan dengan age of consent, yaitu batas usia tertentu yang dianggap kompeten ataupun tidak secara hukum untuk menyetujui suatu aktivitas seksual.

Indonesia melihat age of consent berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana adanya usia minimal anak dalam perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan.

Usia minimal anak dalam perkawinan tersebut merupakan ketentuan legal mengenai age of consent di Indonesia atas persetubuhan seseorang.

“Melihat kasus ini secara garis besar, maka segala bentuk kekerasan seksual termasuk perkosaan tidak dapat dibenarkan, apalagi perkosaan tersebut dilakukan terhadap anak yang secara nyata melanggar age of consent-nya. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian adalah bentuk pelanggengan terhadap statutory rape.”

Statutory rape menurut PKBI tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, akses, kepercayaan, dan eksploitasi kerentanan untuk menekan orang ke dalam seks yang tidak diinginkan demi kepentingan sendiri (Mackinnon, 2015: 45). Hakim seharusnya mempertimbangkan hukum yang progresif dengan melihat berbagai perspektif hukum. Hakim sebagai pemutus perkara seharusnya paham termiologi hukum di luar Indonesia dan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan hukuman kepada korban di bawah umur.

Selain itu jika melihat hukum positif di Indonesia, PKBI melihat, adanya conflict of norm dalam memutuskan perkara pidana ini. Putusan perkara ini sama sekali tidak mengindahkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara jelas melegalkan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Pada Pasal 75 Ayat (2) b UU Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban”.

Dengan kata lain putusan hakim yang mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan tanpa mempertimbangkan kesehatan maupun statusnya sebagai seorang anak yang seharusnya masih dalam lindungan orang tua dan negara, adalah bentuk kelalaian pejabat publik dalam menangani suatu perkara.

“Hal ini terlihat dari sikap yang tidak sensitif terhadap korban perkosaan, melanggengkan stigma, dan menutup mata terhadap keberadaan peraturan lain yang melindungi korban. Dalam kasus ini, adanya tindakan victim blaming yang dilakukan secara tidak langsung oleh hakim dan masyarakat kepada korban perkosaan. Hal ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak dari sisi psikologis karena memunculkan stereotip dan bias gender yakni pandangan, sikap, atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban (MA & MaPPI FHUI, 2018 : 26). Sikap menyalahkan korban berdampak sangat merugikan, karena korban akan kehilangan kepercayaan diri dan mempersalahkan diri sendiri,” ujar Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, SpOG.

Berdasarkan pada penjelasan serta bunyi pasal-pasal di atas, maka Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merespon dan menegur keras agar kasus semacam ini tidak terjadi kembali dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi untuk membebaskan WN dari segala tuntutan hukum yang membelenggunya sebagai korban perkosaan, Mahkamah Agung untuk lebih serius mendorong hakim yang memperhatikan Peraturan MA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Para Hakim untuk memutus perkara dengan perspektif pada korban; memperkaya literasi, melakukan studi komparasi pengetahuan hukum dan berpegang pada Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya menuntut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk meminta jaminan atas keberlangsungan hukum yang tidak menciderai hak-hak anak maupun perempuan dengan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual, pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif, termasuk akses layanan aborsi aman terhadap seluruh perempuan dan DPR untuk memperhatikan undang-undang lain secara holistik, baik vertikal maupun horizontal, serta mempertimbangkan dampak ke fisik dan mental dari korban.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

“Qanun atau peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, alih-alih dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, sebaliknya justru melanggar hak asasi manusia yang berdampak pada kekerasan dan kriminalisasi, terlebih bagi perempuan.”


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Perempuan di Aceh yang terkena pidana masih harus menerima hukuman cambuk karena peraturan daerah atau Qanun Jinayat. Hingga hari ini, realita ini masih terus terjadi di Aceh.

Ditetapkannya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah, Irwandi Yusuf dan Ahmadi sebagai tersangka Kasus Korupsi dana otonomi khusus pada 4 Juli 2018 lalu, merupakan bukti bahwa otonomi khusus di Aceh tidak dijalankan untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan mandat undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Aceh harus berdasaran kepentingan umum.

Tak hanya itu, pelaksanaan otonomi khusus juga didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang antara lain menyebutkan bahwa Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil menyebutkan, bahwa namun nyatanya, penyelenggaraan otonomi khusus Aceh tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di atas. Berbagai data menunjukkan otonomi khusus Aceh gagal dalam memenuhi kepentingan umum dan mencapai kesejahteraan warganya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh termasuk pada urutan 21 terbawah dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2015, yang juga menempatkan Aceh pada peringkat ke 6 termiskin di Indonesia.

Sementara, berbagai Qanun atau peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, alih-alih dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, sebaliknya justru melanggar hak asasi manusia dan berdampak pada kekerasan dan kriminalisasi, terlebih bagi perempuan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau Qanun Jinayat, misalnya. Qanun ini memasukkan jenis tindak pidana baru dan secara mendasar mengganti bentuk sanksi pidana di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia. Secara substantif, ketentuan hukum yang diatur di dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hukuman cambuk misalnya, selain bertentangan dengan Perjanjian Helsinki Tahun 2005, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undang diatasnya, yaitu UUD 1945 pasal 28 G ayat (1), UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain sebagainya.

Secara implementatif Qanun Jinayat terbukti tidak mampu memberi jaminan kemanan bagi masyarakat Aceh. Bahkan, Qanun ini mengkriminalisasi dan mereviktimisasi korban pemerkosaan. Seorang korban pemerkosaan justru dihukum cambuk dengan tuduhan sebagai tersangka zina.

Dalam kasus lainnya, pasangan nikah siri dihukum cambuk dengan tuduhan khalwat dan ikhtilath. Kedua korban dan anak-anaknya harus keluar dari kampungnya, dan kehilangan mata pencaharian sebagai sumber penghidupan keluarganya akibat label negatif yang dialami akibat pencabukkan.

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa Qanun Jinayat jelas tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, bahkan melanggar hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Belum selesai persoalan kemiskinan serta kekerasan dan kriminalisasi oleh Qanun Jinayat di Aceh, muncul kasus korupsi dana otonomi khusus Daerah Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah sebagai tersangka pada 4 Juli 2018. Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa otonomi khusus tidak dibentuk untuk kepentingan masyarakat Aceh sebagaimana mandat undang-undang, dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, kami dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat dengan ini menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi khusus Aceh sejatinya dijalankan berdasarkan kepentingan umum dan berdasarkan Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Perempuan.

Jaringan masyarakat sipil untuk advokasi Qanun Jinayat yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil antaralain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Arus Pelangi, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), Human Rights Working Group (HRWG), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, www.Konde.co, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SejuK), Setara Institute, Solidaritas Perempuan (SP), Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Satu Keadilan (YSK) kemudian mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali Qanun Jinayat yang secara substantif dan implementatif bertentangan dengan asas kepentingan umum, prinsip Perjanjian Helsinki Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jogjakarta- Konde.co- Jogjakarta menyimpan sejumlah peristiwa penting bagi gerakan perempuan di Indonesia. Kongres perempuan pertama yang diadakan di Jogjakarta adalah kongres penting yang menandai penolakan perempuan terhadap poligami.

Jika anda sedang berjalan-jalan mengelilingi salah satu museum di Jogja, suasana kongres perempuan ini terdapat dalam diorama yang terdapat di Beteng Vredenburg Jogja, yang terletak di Jalan Malioboro. Disana, menyimpan sejarah bagaimana kongres perempuan ini dilakukan. Kursi yang dipenuhi para perempuan, dan diorama yang menunjukkan bagaimana perdebatan disana kerap terjadi.


Tanggal 22 Desember 1928, sebuah kongres yang bernama “Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia” digelar di Jogyakarta. Kongres tersebut diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia. Ada organisasi Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika danWanita Taman Siswa.

Nama-nama perempuan seperti Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari adalah tokoh-tokoh perempuan yang menginisiasi Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu tertera dalam diorama di Beteng Vredenburg.

Kongres ini dibuat sebagai kelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Diorama di Beteng Vredenburg juga menggambarkan pendopo pelaksanaan kongres. Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi pembukaan kongres.


Sekarang ini gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.

Dalam kongres ini para perempuan bertemu dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia lebih-lebih di bidang pendidikan dan perkawinan.

Diorama di Beteng Vredenburg menggambarkan bagaimana sikap perempuan di jaman kolonial di masa itu. Kehidupan perempuan di masa penjajahan Belanda pada masa itu dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama, tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum laki-laki yang bisa saja setiap saat menceraikan mereka. Kondisi lain, hampir semua perempuan Indonesia kala itu berada dalam kemiskinan karena penjajahan.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan, perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya, poligami, dan pendidikan untuk anak perempuan.


Selain Beteng Vredenburg, Di Jogjakarta, juga terdapat museum pergerakan perempuan. Terletak di Gedung Mandala Bakti Wanita Tama, museum yang bernama Museum Pergerakan Wanita ini terletak di gedung tengah bagian belakang. Sejumlah pahlawan perempuan terdapat disana. Ada Kartini, SK Trimurti, Cut Nya Dhien, Cut Meutia, Dewi Sartika, Christina Martha Tiahahu dan pahlawan perempuan lain.


Museum yang dibuat pada 22 Desember 1953 ini sebelumnya digagas oleh Sri Mangoensarkoro. Mueum ini dilandasi oleh cita-cita kongres perempuan, mengenang perjuangan perempuan dari waktu ke waktu.


Beberapa koleksi museum seperti diorama, buku, tulisan, foto menandakan kontribusi perempuan dari jaman penjajahan belanda dan Jepang, perang kemerdekaan, di masa orde lama, orde baru. Dalam sejumlah foto dan diorama dituliskan apa saja yang dilakukan para perempuan di masa penjajahan.

Perempuan di masa itu ikut menjadi prajurit pengusir tentara kolonial, ikut berkontribusi di barak-barak kesehatan dengan menjadi perawat dalam perang melawan kolonialisme Belanda dan jepang, menjadi tim dalam dapur umum yang menyediakan makanan, juga menjadi guru, penggagas, pemikir di masa kolonial dan perang kemerdekaan.

(Diorama Beteng Vredenburg dan Museum Pergerakan Wanita di Jogjakarta/ Foto: Savana Candid Nusantara)

“Sejumlah buruh kantoran Tokyo tertidur dalam perjalanan metro. Beberapa diantaranya adalah perempuan. Apakah ini akan mengantarkan mereka dalam sepi, dalam kematian panjang diantara deru mesin pabrik yang biasa mereka gerakkan setiap harinya?.“

*Yab Sarpote- www.Konde.co

“Kinō no yoru wa nanji ni nemashita ka?” tanya saya dengan bahasa Jepang yang compang-camping. Semalam kamu tidur jam berapa?

“Watashi wa, gozen 2-ji ni ne” jawabnya. Jam 2 pagi.

“Shinjirarenai! Anata wa motto nemuru baka desu, Keiichi,” timpal saya. Serius? Kamu harus tidur lebih banyak, Keiichi.

Keiichi tersenyum, lalu meminum 2 cangkir sake. Malam ini dia hampir menghabiskan 1 liter sake sendirian. Dia baru tidur jam 2 pagi hari ini, lalu harus bangun jam 6 pagi untuk bekerja.

“Sudah biasa di Tokyo. Buruh kantoran tidur 4-5 jam hampir setiap hari, apalagi kalau ada acara besar seperti ini,” cerita Keiichi.

Saya menggelengkan kepala.

“Pantas saja banyak buruh kantoran Jepang mati saat bekerja ya?” tanya saya.

“Hai. Di mej kantor, di trotoar, di metro, di stasiun. Sore wa kanashī,” jawabnya. Ini menyedihkan.

“O kinodoku ni” jawab saya. Saya turut sedih.

Hari itu adalah hari ke-5 saya berada di Tokyo. Ada sebuah konferensi industri yang harus saya hadiri selama satu minggu. Majikan saya membayari semua keperluan saya selama di Tokyo. Namun, sebagai gantinya, saya harus bekerja lembur rata-rata 3-4 jam hampir setiap hari untuk mengikuti semua jadwal konferensi.

Saya sendiri baru tidur jam 12 pada malam sebelumnya, dan harus bangun jam 7 pagi hari ini untuk mengejar jadwal metro. Kalau ini saya anggap keterlaluan, entah bagaimana Keiichi yang hampir setiap hari tidur 4-5 jam saja.

Keiichi bukan satu-satunya.

Saya tinggal di sebuah penginapan di Chiyoda-ku. Setiap hari saya menempuh 90 menit perjalanan metro menuju tempat konferensi di pinggiran Tokyo. Setiap hari pula saya berpapasan dengan buruh-buruh kantoran yang bergegas di trotoar, di metro, di stasiun, dan di simpang jalan. Banyak diantaranya perempuan.

Para buruh kantoran ini tampak sangat letih. Mereka tertidur di kereta, di lorong-lorong bawah tanah subway, hingga pingsan di stasiun. Ini adalah hal yang tidak sekali dua kali saya saksikan. Tetapi yang sulit saya pahami, di tengah tekanan kerja tersebut, mereka selalu tampak berusaha teguh dan kuat.

“Profesionalisme sejati. Orang-orang di sini percaya hal ini. Bahkan kalau belum sakit, artinya belum benar-benar berdedikasi,” kata Keiichi.

“Profesionalisme? Lebih terdengar seperti masokisme,” tandas saya.

“Masochism? Dōiu imidesu ka?” tanya Keiichi. Masokisme? Maksudnya apa?

“Masokisme? Ya itu. Keranjingan rasa sakit. Rasa sakit sebagai bukti ‘kesuksesan’ juga termasuk,” jawab saya.

“Ah. Kamoshirenai,” jawab Keiichi. Mungkin saja.

Keiichi bercerita, seringkali banyak aturan tak tertulis dalam hubungan kerja di sini. Misalnya soal jam kerja. Para buruh yang lebih muda biasanya tidak seharusnya pulang lebih awal daripada para senior dan majikannya.

Selain itu juga banyak perjanjian kerja yang tidak jelas soal batas kerja yang wajib dilakukan. Jadi, bekerja melebihi kewajiban perjanjian adalah hal yang lazim bahkan diharapkan oleh majikan, pelanggan, dan sesama pekerja.

“Omotenashidesu,” jelas Keiichi. Ini namanya Omotenashi.

Ada kultur yang mendarah-daging dalam relasi manusia di Jepang, khususnya dalam layanan dan jasa. Omotenashi adalah prinsip untuk selalu memberikan layanan dan jasa yang terbaik bukan karena mengharap imbalan, tetapi niat baik yang tulus.

Dalam hubungan manusia sehari-sehari, tentu ini sangat membahagiakan. Sejak hari pertama di Jepang, tidak jarang saya mendapat bantuan sukarela yang tulus dari orang-orang di sini, entah membantu saya memahami cara kerja metro Tokyo yang paling rumit sedunia, mengajari saya mengisi ulang kartu Suica (kartu metro), atau mengembalikan dompet teman saya yang terjatuh di jalan.

Namun, dalam konteks kerja upahan, para buruh ini tentu saja berakhir dengan eksploitasi kerja yang makin parah, saat mereka harus bekerja lebih keras daripada upah yang mereka terima. Ketulusan untuk membantu sesama jadi lahan basah manipulasi para majikan. Padahal, bukankah majikan alias perusahaan-perusahaan ini tak pernah tulus mengupah para pekerja? Jika mereka tak membawa profit bagi perusahaan, bukankah mereka akan dipecat?

“Tapi orang-orang sangat bangga dengan prinsip ini. Sudah seperti jati diri. Kamu bisa melihatnya sebagai salah satu slogan Olimpiade Tokyo 2020, Omotenashi,” lanjut Keiichi.

“Oh ya ya. Tapi saya dengar sudah jatuh korban bunuh diri selama pembangunan stadion Olimpiade? Sore wa karoshidatta?” tanya saya. “Bukankah itu kasus karoshi?”

“Hai, soreha karoshideshita.” Iya. Itu kasus karoshi.

Karoshi, fenomena yang dikenal luas di Jepang kontemporer ini, secara harafiah berarti “tewas akibat terlalu banyak kerja”. Buruh tewas akibat serangan jantung atau stroke karena stres atau pola makan dan hidup yang tidak sehat akibat terlalu banyak bekerja menjadi fenomena berulang di Jepang.

Dalam kasus pembangunan stadion Olimpiade, jasad seorang buruh subkontraktor berumur 23 tahun ditemukan pada April tahun lalu, di pegunungan Jepang tengah, berminggu-minggu setelah dia hilang. Ditemukan juga surat perpisahan miliknya, menceritakan bahwa dia “secara fisik dan mental dipaksa melampaui batasnya.”

Bulan sebelum bunuh diri tersebut, dia bekerja lembur sebanyak 190 jam, atau rata-rata sekitar 7 jam lembur setiap hari kerja.

“Tragis. Tetapi mengapa bunuh diri di pelosok terpencil di gunung? Mengapa tidak protes?” tanya saya pada Keiichi.

“Ya seperti yang saya bilang tadi. Profesionalisme sejati. Bangga kalau bisa bekerja sekeras mungkin. Malu kalau banyak mengeluh sementara orang-orang bekerja keras dengan tekun dan setia. Ya ini sesuatu yang tidak terlihat, tetapi benar-benar ada. Jadi mungkin lebih baik bunuh diri saat sudah tidak kuat di tempat yang tidak diketahui orang, daripada protes lalu dicap tidak tahu terima kasih dan aneh. Hidup dengan rasa malu mungkin lebih menakutkan daripada bunuh diri atau mati saat bekerja,” jawab Keiichi.


Kudokhusi: Mati dalam Sepi


Hari itu adalah 1 hari sebelum konferensi berakhir. Malam itu saya makan malam bersama Keiichi dan buruh-buruh kantoran lainnya yang mengikuti konferensi. Ada Hirotada dari perusahaan lain yang juga yang banyak berbincang dengan kami. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, malam ini mereka bercerita dengan lepas. Mungkin karena sake yang mereka minum, atau mungkin juga karena kami sudah muak dengan basa-basi bisnis sepanjang waktu.


Mayoritas kami adalah buruh-buruh kantoran yang dikirim untuk menjalin koneksi satu sama lain di pasar global, membuka peluang-peluang bisnis baru, dan ya mencapai deal-deal baru untuk majikan. Ya, apa pun sebutannya, kami adalah pelacur-pelacur kantoran yang dimodali untuk menyeberangi samudera supaya membawa harta karun lebih banyak untuk majikan di rumah.

Maka dari itu, kami bukanlah diri kami saat jam-jam bisnis. Kami semua menggunakan topeng untuk bertahan hidup. Sejumlah buruh kantoran yang pintar memakai topeng tentu mudah bergaul dengan calon-calon kliennya. Senyum mereka mempesona, bahasa Inggris mereka sempurna, etiket bisnis mereka luar biasa. Sementara buruh-buruh kantoran yang terlalu jujur dan tulus seperti Hirotada dan Keiichi seringkali berakhir kebingungan dan kikuk dengan basa-basi dan formalitas bisnis global, lalu memilih untuk mengasingkan diri di sudut-sudut ruang konferensi. Saat-saat terasing inilah, saya menemukan lubang yang sama di hati kami.

“Sangat sulit saat kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Semua basa-basi ini,” kata Keiichi.“Jadi ya mari kita bicarakan saja hal-hal yang tidak serius, hal-hal pribadi. Lagipula ini jam makan malam,” sambung Keiichi.

“Watashi wa totemo shiawase ni narimasu,” balas saya. Saya akan senang sekali.

Tak ada yang lebih membahagiakan daripada 2-3 buruh berkumpul untuk membicarakan kehidupan kelasnya.

Seperti tren di banyak tempat di dunia, saya pikir spesialisasi dan restrukturisasi peran kerja ke dalam unit-unit kecil makin mengisolasi rasa senasib-sepenanggungan antar kelas pekerja, khususnya buruh kantoran. Buruh-buruh kantoran makin teratomisasi dari waktu ke waktu, makin terindividualkan satu sama lain, karena tugas-tugas kerja yang makin teratomisasi di seluruh dunia. Seringkali membicarakan hal-hal di luar pekerjaan, apalagi hal-hal yang menyangkut hidupnya sebagai kelas pekerja, adalah hal tabu, tidak pantas.

“Jadi, semua ketidak-pedulian satu sama lain ini, apa juga ada kaitannya dengan Kudokushi,” tanya saya.

“Kamoshirenai,” jawab Keiichi. Mungkin.

Kudokushi yang berarti “mati dalam sepi” adalah fenomena lain yang meningkat di Jepang, khususnya menimpa para lansia berumur 50-60 tahun ke atas. Orang-orang yang mengalami kudokushi biasanya meninggal tanpa diketahui orang-orang bahkan hingga bertahun-tahun. Kejadian pertama yang heboh di berita nasional Jepang adalah jasad seorang berusia 69 tahun yang ditemukan tiga tahun setelah kematiannya.

Jaringan siaran berita nasional Jepang melaporkan bahwa 32.000 lansia di seluruh negeri meninggal dalam sepi pada tahun 2009. Jumlah kudokushi meningkat tiga kali lipat antara tahun 1983 dan 1997, dengan 1.094 laporan kematian di Tokyo pada 1994. Pada 2008, ada lebih dari 2.200 laporan kudokushi di Tokyo. Jumlah serupa juga dilaporkan pada 2011.

Sejumlah hipotesis psikologis mengemukakan bahwa kemunculan dan meningkatnya kudokushi bisa jadi disebabkan oleh ketidak-pedulian sosial dan tekanan hidup dalam kerja modern. Isolasi sosial menjadi pelarian bagi banyak orang sebagai mekanisme untuk menghadapi situasi frustatif, seperti kerja upahan.

Saya teringat para lansia, buruh-buruh tua perempuan yang bekerja sebagai pekerja kebersihan di stasiun Maihama, dekat tempat saya bekerja. Setiap hari saat jam-jam makan siang, saya selalu duduk di kursi stasiun untuk mengamati mereka. Umur mereka mungkin sudah 60 tahun lebih.

Makan malam bersama ditutup pukul setengah sepuluh malam. Seperti saya, dan jutaan buruh-buruh Tokyo setiap hari, Hirotada dan Keiichi pulang dengan metro. Saya mengucapkan salam perpisahan, karena mungkin hari ini hari terakhir saya bertemu dengan mereka.

Dari tempat makan, saya berjalan kaki menuju stasiun. Malam itu Tokyo gerimis. Hujan pertama minggu itu. Di lorong-lorong subway, masih terdengar gema sepatu buruh-buruh kantoran Tokyo berlarian, bergegas pulang.

Metro melesat seperti peluru, mengubah dinding-dinding bawah tanah menjadi mozaik-mozaik acak, mengantarkan buruh-buruh yang lelah yang sekali lagi mencoba mengakali waktu yang sudah lama bukan milik kami. Namun, walaupun semakin jauh metro membawa saya pergi, pikiran saya masih terpaut bersama Keiichi, pada pertanyaan penutup sebelum kami berpisah:

“Sore wa watashitachi no unmeidesu ka? Die alone like a machine?” tanya saya. Apakah ini nasib buruh-buruh kantoran seperti kita? Mati dalam sepi, seperti mesin?

“Shiranai,” jawab Keiichi. Aku tak tahu.


*Tulisan perjalanan yang ditulis oleh Yab Sarpote, seorang buruh kantoran penuh-waktu.

(Foto: Buruh perempuan yang tertidur dalam perjalanan ke tempat kerja dan sedang mengantri tiket perjalanan)

(Tulisan ini pernah dimuat di www.buruh.co, atas kerjasama dengan www.Konde.co)



"Perkawinan anak merupakan persoalan anak yang banyak terjadi pada anak perempuan di hari anak nasional yang jatuh 23 Juli 2018. Ini merupakan lingkaran hubungan sebab akibat yang saling berkelindan."

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Kajian cepat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di tahun 2018 tentang perkawinan anak di Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi, terdapat 134 kasus perkawinan anak perempuan yang terjadi di tahun 2001 hingga 2018. Usia termuda anak perempuan yang menikah adalah 12 tahun yang terdapat di Bengkulu. Dari seluruh kasus, 56 persen anak perempuan menikah di usia 15-17 tahun.

Sementara untuk laki-laki, perkawinan anak termuda adalah di usia 12 tahun, dan dari seluruh kasus, hanya 30 laki-laki yang kawin sebelum usia 19 tahun. Selisih angka terjauh antara perempuan dan laki-laki yang ditemukan adalah 25 tahun. Anak perempuan beumur 13 tahun dikawinkan dengan laki-laki dewasa yang berumur 38 tahun dengan alasan ekonomi keluarga yang pailit.

Data hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di atas 35% di beberapa daerah. Indonesia berada di urutan ke 7 diantara sepuluh negara di dunia dengan jumlah kasus perkawinan tertinggi, perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan jumlahnya mencapai 1.408.000 anak.

Mengutip data dari Girls Not Brides diperkirakan terdapat 1 dari 7 remaja putri di Indonesia sudah kawin sebelum berusia 18 tahun.

Berdasarkan SDKI 2017 (BPS), angka rata-rata nasional persentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun adalah 25,71%. Dari 34 Provinsi di Indonesia, 2/3 (dua pertiga) nya atau 23 provinsi memiliki angka rata-rata, di atas angka nasional.

Dian Kartikasari menyebutkan bahwa lima provinsi yang memiliki persentase perkawinan di bawah usia 18 tahun tertinggi adalah Kalimantan Selatan (39,53%), Kalimantan Tengah (39,21%), Kepulauan Bangka Belitung 37,19%, Sulawesi Barat (36,93%) dan Sulawesi Tenggara (36,74%).

“Meskipun Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa salah satu tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun fakta menunjukkan, sebagian besar praktek perkawinan anak terjadi karena kehendak orang tua, dengan berbagai latar belakang alasan, seperti kemiskinan, pemahaman tafsir agama, terutama menghindrkan dari zina dan faktor tradisi, terutama pantangan menolak lamaran,” ujar Dian Kartikasari.

Persoalan ini merupakan kasus yang mendera anak-anak Indonesia saat ini. Tema Peringatan Hari Anak Nasional 2018, yang diperingati pada 23 juli 2018, adalah anak Indonesia GENIUS (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat). Dalam tema ini padahal diharapkan bahwa anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, cerdas bahagia dan aman.


Akses Pendidikan, Gizi dan Kekerasan pada Anak

Fakta lain juga menunjukkan, bahwa hampir 1 juta anak Indonesia yang berhasil lulus SD, tak dapat melanjutkan di tingkat SMP karena 2 alasan utama.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyebutkan tentang 2 alasan tersebut, yaitu pertama, karena orang tua tidak memiliki biaya atau dililit kemiskinan dan tidak menjadi target penerima Kartu Indonesia Pintar. Kedua, karena jumlah gedung SMP, hanya sepertiga dari jumlah gedung SD. Artinya, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota dalam pengadaan sekolah, masih sangat rendah. Situasi ini akan merintangi pencapaian untuk mewujudkan anak Indonesia yang unggul.

Upaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat, masih dihadapkan pada rendahnya status gizi anak Indonesia, yang terjadi hampir di semua Kabupaten/kota.

Data Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/kota menunjukkan presentase balita gizi buruk 3,8 % dan gizi kurang 14 %, stunting (pendek) 29,6% dan wasting (kurus) 9,5%. Presentase stunting pada anak usia 5-12 tahun 27,7% dan wasting 10,9%. Sedangkan presentase stunting pada remaja usia 12 -18 tahun 35,5% dan wasting 4,7%.

Data PSG menunjukkan dari 514 Kabupaten/kota, hanya ada 6 kabupaten/ kota yang memiliki masalah gizi rendah atau status gizinya rendah sesuai standar WHO. Presentase Balita stunting di bawah 20 % dan wasting di bawah 5%.

Ke enam Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tomohon, Kota Denpasar dan Klungkung (Bali), Kota Palembang, Muaro Jambi (Jambi) dan Tanah Bumbu. Selebihnya 24 Kab/kota memiliki masalah gizi akut, 32 Kab/kota memiliki masalah gizi kronis dan 452 kab/kota memiliki masalah gizi Akut-Kronis.

Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari menyebutkan bahwa fakta ini menunjukkan tentang perhatian keluarga dan negara, khususnya pemerintah daerah terhadap gizi anak yang masih sangat memprihatinkan.

Fakta juga menunjukkan bahwa persoalan gizi, bukan semata-mata persoalan daya beli masyarakat terhadap pangan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan orang tua tentang gizi, prioritas alokasi dana rumah tangga, dan pola pengasuhan. Selain itu, tingginya kurang gizi pada balita dan remaja, juga disumbang oleh tradisi perkawinan anak.

“Anak Indonesia masih belum dapat menikmati hak atas rasa aman, baik di ruang publik, sekolah maupun di dalam rumahnya sendiri. Data Sistem Pelaporan Kekerasan online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI-PPA, KPPPA) menunjukkan Kasus Kekerasan terhadap anak, terus mengalami kenaikan. Kekerasan terhadap ada pada 2015 hanya 1.975 kasus, menjadi 6.820 kasus pada 2016,” Kata Dian Kartikasari.

Hal lain, kekerasan terhadap anak pada Januari – Juli 2018 mencapai 3.265 kasus, meliputi kekerasan dialami anak usia 0-5 tahun sebanyak 610 kasus, usia 6-12 tahun sebanyak 984 kasus dan usia 13-17 tahun sebanyak 1,671 kasus.

“Meski data ini menunjukkan peningkatan secara drastis, namun belum menggambarkan fakta sesungguhnya, karena tingginya jumlah anak yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Terutama kasus kekerasan seksual yang dialami dari orang dewasa yang tinggal bersamanya.”

Rendahnya status gizi anak, rendahnya akses melanjutkan tingkat SMP, perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak, merupakan lingkaran hubungan sebab-akibat yang saling berkelindan.

“Empat masalah besar yang dihadapi anak Indonesia saat ini harus diselesaikan, jika kita ingin mewujudkan Anak Genius, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelajutan.”

Karena 4 masalah besar yang dialami oleh anak, berpotensi menimbulkan kegagalan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kesehatan yang baik) , Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 10 (Berkurannnya Kesenjangan), dan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

Untuk mewujudkan anak Indonesia Genius dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal-SDG), Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan, kepada pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan dan tindakan administratif, untuk secepatnya menambah jumlah sekolah jenjang SMP, dengan menggunakan gedung-gedung Sekolah SD dan Sekolah SMP dan menambah jumlah tenaga pengajar, agar seluruh anak yang lulus SD dapat melanjutkan sekolah jenjang SMP.

Selanjutnya menyelenggarakan program untuk percepatan penanganan masalah gizi di Indonesia, membuat kebijakan dan program untuk menghentikan perkawinan anak dan memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia serta fasiltas/sarana dan penegakan hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Dian Kartikasari juga mengatakan bahwa orangtua harus meningkatkan komitmen untuk memenuhi hak pangan dan pendidikan, melalui upaya meningkatkan pengetahuan, memprioritaskan anggaran rumah tangga untuk pemenuhan gizi dan pendidikan anak, memperbaiki pola pengasuhan dan mewujudkan pengasuhan tanpa kekerasan, serta memenuhi hak tumbuh dan berkembang serta hak partisipasi dan menghentikan praktek perkawinan anak di bawah usia 18 tahun.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


*Abdus Somad- www.Konde.co

Membuat sebuah karya dengan membayangkan sosok bapak yang tak pernah pulang ke rumah untuk melihat keadaan keluarga, tentu tak banyak yang bisa dilakukan seorang anak.

Meluapkan kemarahan, kesedihan maupun perasaan ditinggal orang yang disayang tak semudah membalikkan telapak tangan. Memang banyak cara dapat dilakukan untuk mengurai beban pedih yang dihadapi, setiap orang mempunyai caranya masing-masing, salah satunya dengan menulis.

Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan dalam sebuah catatan pada bukunya yang berjudul Bumi Manusia, “Jika hidup, haruslah berani”.

Kalimat ini menujukkan hakekat manusia dari sisi lain yang memotivasi diri untuk berani meninggalkan sebuah karya. Tentu saja makna berani tidak sesempit yang dibayangkan.

Bagi Pramoedya sendiri kalimat itu sangat luas, seperti berani melawan kekuasaan, berani melawan ketakutan sampai berani melawan diri sendiri. Pembelengguan atas tubuh sendiri karena rasa frustasi, marah dan sedih menurut Pram perlu dilawan, agar hidup menjadi lebih berarti. Sebab kekuasaan terbesar, adalah diri kita sendiri.

Fitri Nganthi Wani mencoba memberikan satu pandangan yang sangat luar biasa dalam menyampaikan kehidupannya, yakni melawan kesedihan karena ditinggal bapaknya sendiri.

Seperti diketahui, Fitri Nganti Wani ditinggal bapaknya, penyair dan aktivis buruh Wiji Thukul, sejak umur 9 tahun. Wani pernah merasa tak mampu melawan kepedihan dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Siapa yang tak rindu akan sosok bapak yang telah memberikan kasih sayang padanya? Semua mungkin tak rela kehilangan keluarga yang didambakan.

Himpunan buku ini memang sebagian besar bertema tentang bapak dan hiruk-pikuk kehidupan yang dilaluinya. Sang bapak hilang karena berjuang melawan ketidakadilan rezim bengis Indonesia di masa Orde baru. Wiji Thukul, sosok sastrawan dan tokoh perlawanan pada diktator Orde Baru. Terhitung sudah 22 tahun menghilang, dimulai tahun 1996-1997 menjelang reformasi tiba hingga sekarang tak ada kabarnya.


Tak jelas kapan dan di mana penyair cadel yang populer dengan sajaknya Hanya ada satu kata, lawan! itu menghilang.

Konon, ia hilang paska kerusuhan 27 Juli 1996 di Kantor Pusat Partai Demokrasi Indonesia Jakarta, meski sejumlah kawan mengaku masih melihatnya pada April 1998.

Dalam karya Wani, sosok bapak yang digambarkan dalam puisinya begitu kuat. Membaca puisi Wani, akan membawa kita lebih dekat ke sosok”Si Penyair Cadel” julukan Wiji Thukul.

Wani dalam puisinya memang sering memunculkan prasa bapaknya. Semakin nampak ketika ia menceritakan bagaimana bapaknya begitu sayang kepada dirinya apapun yang terjadi pada keluarga. Wani juga menunjukan rasa cintanya kepada Wiji Thukul yang begitu dalam. Bagian itu ia ulas pada karya,”Apa yang Berharga, Bapak?”.

Wani tak hanya mencoba menceritakan Wiji Thukul, luapan perasaan dan pikiran Wani lainnya dituliskannya dalam buku ini. Ia juga mengingat sang ibu dan adiknya yang menjadi sumber inspirasinya dalam menjalani kehidupan.

Kekaguman pada Ibu

Kekagumannya pada ibunya, Siti Dyah Sujirah atau yang dikenal sebagai Sipon, tercurahkan pada judul puisi “Difinisi Ibu”.

Wani mencoba menggambarkan bagaimana sang ibu merupakan sebuah keabadian yang mampu bertahan di atas hati yang kian lapuk. Ibu dalam pandangan Wani adalah sosok luka yang tak kunjung sembuh. Sebuah metafor yang begitu dalam akan sosok ibu bagi Wani. Sebuah penanda ketangguhan ibu walaupun ditinggal suami yang cukup lama, harus menjadi tulang punggung keluarga bagi Wani dan adiknya, Fajar Merah.

Sedangkan puisi untuk Adiknya, Fajar Merah, yang meneruskan cita-cita bapaknya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang ditindas, ia coba diekspresikan dalam sebuah puisi “Bersama Kita Menghasut Waktu,” puisi ini menjelaskan bagaimana ia begitu “iri” kepada adiknya yang tenang dan lebih pandai menjalani hidup.

Namun Wani juga memberikan pesan kepada Fajar Merah agar juga iri padanya, sebab waktu dulu, bapaknya lebih banyak bersamanya ketimbang adiknya.

Fajar Merah yang ketika itu masih relatif kecil umurnya, memang tak pernah tahu bagaimana sifat bapaknya yang tak pernah menyerah, penuh keberanian secara langsung, ia hanya tahu dari cerita orang lain dan puisi bapaknya sendiri.

Namun Wani tetaplah Wani, yang ia sendiri juga bagian dari puisi. Menulis puisi membuatnya menjadi lebih baik, lebih kuat dan melampaui seluruh rasa luka dan pedihnya atas orang yang ditinggalnya.

Bahkan ia menceritakan jika puisi merupakan sebuah terapi disaat ia ingin merindukan bapaknya. Ia mengaku kata-katanya keluar sendiri menjadi sebuah puisi.

Gunawan Maryanto dalam kata pengantar di buku tersebut mengatakan, bahwa membaca rangkaian bait-bait puisi yang tak pernah diam ini akan membawa anda jauh lebih mengenal Wani, lebih dari sekedar ia anak Wiji Thukul. Bahkan Wani adalah sumber puisi yang tak habis-habisnya.

Bahkan menurut Maryanto, lelaki yang pernah memainkan peran Wiji Thukul dalam film “Istirahatlah Kata-Kata,” ini ia mengatakan bahwa puisi-puisi yang terkumpul dalam buku ini hanya sebagian kecil dari karyanya Wani yang mengulas akan kisah bapak dan keluarganya.

Fitri Nganthi Wani sekali lagi adalah sosok yang tidak pernah lepas dari puisi. Ia menyampaikan kepada kita bahwa bapaknya telah menjadikan dirinya menjadi anak yang tangguh dan pemberani.

Pesan Wani dalam bukunya kepada Wiji Thukul,” Kau Berhasil jadi Peluru”.

Selamat membaca!


*Abdus Somad, aktivis lingkungan, penulis/ kontributor www.Konde.co di Jogjakarta. Bisa duhubungi melalui: twitter @asoemadh19 dan www.abdussomadh.com


Judul : Kau Berhasil Jadi Peluru
Penulis : Fitri Nganthi Wani
Cetakan : Pertama, Mei 2018
Penertbit : Warning Books
ISBN : 978-602-61975-3-5
Tebal Halm. : 113:13 X 19 cm
Presensi : Abdus Somad

(Foto: Abdus Somad dan Balairungpress)

*Febriana Sinta - www.konde.co

Jogjakarta,www.konde.co - Jika anda datang Ke kota jogja , jangan lupa ikut komunitas Malam Museum jalan - jalan di Malioboro. Komunitas yang digawangi oleh perempuan muda, Samantha Aditya Putri ini akan mengajak anda berjalan - jalan di sepanjang Malioboro, sekaligus memberikan informasi tentang sejarah beserta bangunan cagar budaya di pusat kota Jogja itu.

Sam, panggilan Samantha Aditya mengatakan gagasan jalan - jalan atau plesiran di Malioboro yang dikenal dengan nama Malioberen ini muncul karena selama ini Malioboro hanya dikenal sebagai pusat kota dan tempat berbelanja, namun hanya sedikit yang mengetahui tentang sejarah dan filosofi Malioboro.

Padahal Malioboro merupakan salah satu tonggak sejarah penting di Jogja dan Indonesia. Ada beteng untuk pengusir Belanda, tempat-tempat yang menyimpan sejarah pengusiran Indonesia terhadap kolonialisme salah satunya.

Bersama rekan satu timnya Edwin Djunaedy, setiap hari Sabtu pukul 16.00 - 17.00 WIB Samantha siap menjadi guide bagi siapa saja yang akan bergabung.

"Malioberen itu semacam wisata edukasi untuk mengetahui Malioboro bukan sebagai tempat belanja atau selfie saja, namun juga sebagai tempat yang menyimpan banyak sejarah," ujar Sam. Kegiatan yang dimulai tahun 2017 ini gratis tanpa dipungut biaya.

Jika anda mau bergabung di kegiatan lainnya, mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dengan bersemangat akan mengajak mengunjungi candi, museum dan tempat cagar budaya lainnya. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukannya, misalnya bersih - bersih Candi Borobudur, mengunjungi candi - candi yang terlantar , atau memberikan edukasi tempat bersejarah di Jogya yang sudah ditinggalkan.

" Minggu lalu lalu kami ke Stasiun lama Maguwoharjo, kegiatan itu kami namakan kelas heritage. Kami ceritakan kepada kelompok yang bergabung tentang sejarah stasiun yang telah lama tidak dipakai, memberikan gambaran dahulu seperti apa dan masih banyak lagi," kata Samantha yang kami temui beberapa waktu lalu.

Dengan berbekal media sosial Instagram dan Twitter, Samantha dan beberapa relawan lainnya akan memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Dia ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam kegiatan ini.

" Sedih ya rasanya kalau kita sendiri tidak pernah jalan-jalan ke museum, candi dan tempat bernilai sejarah lainnya. Karena menurut saya jalan-jalan atau pacaran tidak harus ke mall , pantai, atau ke bioskop namun juga bisa sambil belajar sejarah dengan mengunjungi cagar budaya."

Menariknya kegiatan yang dilakukan oleh Samantha ini sebagian besar gratis, dirinya mengaku kegiatan yang dilakoninya bersama teman-teman Malam Museum adalah kegiatan sosial dan tidak ada yang memberikan bayaran. Namun jika kegiatan dilakukan di luar kota, mereka terpaksa mematok harga.

Kelas Heritage di Candi Borobudur

"Kami sering melakukan kegiatan ke Candi Borobudur atau perjalanan edukasi heritage yang berada di luar kota. Untuk itu kami meminta peserta untuk membayar sekitar Rp 35.000 per orang. Uang itu kami gunakan untuk meminjam bus, tiket masuk,dan untuk memberikan makan dan minum para peserta," terang perempuan asal Surabaya ini.

Saat ini Samantha dan tim Malam Museum mempunyai kegiatan unik yang dilakukan di malam hari, yaitu jalan - jalan di museum. Kegiatan ini sering dilakukan bersama anak - anak bersama keluarganya.


Menurut Sam, jalan - jalan malam hari di musuem terinspirasi film Night at The Museum yang berusaha mengajak menikmati musuem di malam hari. Kegiatan yang dimulai dari pukul 17.00 - 21.00 WIB akan diisi dengan permainan , menonton film dokumenter dan tentu saja jalan - jalan di musuem.

"Awalnya banyak yang bilang museum itu kan angker, banyak hantu dan masih banyak. Dengan kegiatan di malam hari kami mencoba menipis anggapan seperti itu," jelas Sam.

Samantha pun berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama Malam museum sejak tahun 2012 ini , dapat menarik minat banyak orang melakukan wisata edukasi sejarah.

"Kegiatan yang kami adakan ini fun , tidak serius banget karena kami ingin menjangkau ke semua segmen dari anak - anak hingga orang tua untuk mencintai sejarah dan cagar budaya tidak hanya di Jogja saja, kami berharap di seluruh Indoensia," pungkas Samantha.

(Samantha Adiytya saat memandu Malioberen, sumber foto : Instagram Malam Museum dan Febriana Sinta)

*Febriana Sinta,
penulis, tinggal di Jogjakarta.

"Kelahiran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) seharusnya bisa menjadi angin segar dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perempuan-perempuan untuk menyuarakan hak-hak mereka, terutama untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan jaminan perlindungan sosial. Namun apa yang terjadi jauh dari ekspekstasi, quota 30% keterwakilan perempuan dalam sejumlah Musrenbang di sepertinya baru sebatas formalitas."



*Rinta Yusna- www.Konde.co

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan membangun. Proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang, diturunkan kepada rakyat bertujuan untuk mengubah keadaan dunia masa lampau yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia lahir maupun batin dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang membahagiakan bagi generasi yang akan datang.

Pembangunan suatu negara atau wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu: pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan prasarana, pembangunan dasar kehidupan politik, ekonomi, dan sosial untuk mendorong masyarakat agar berusaha mencapai modernisasi, meliputi perubahan institusional untuk mendukung usaha nasional dalam mengembangkan kemudahan, seperti jalan, komunikasi, pengairan, kesehatan, pendidikan dan sistem perhubungan.

Proses pembangunan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi.

Selama ini dalam pengamatan saya, hampir dalam setiap tahapan pembangunan baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional masih juga jarang melibatkan perempuan. Perempuan ternyata masih ditempatkan sebagai objek dalam sebuah pembangunan, artinya perempuan hanya dijadikan sebagai alasan atau faktor adanya suatu proyek pembangunan.

Meskipun saat ini sudah banyak pemimpin dan pejabat pemeritah dari kalangan perempuan, namun ternyata belum bisa menjamin akan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Ini karena para pemimpin perempuan juga masih menghadapi struktur yang patriarki.

Sementara itu perempuan yang duduk dalam pemerintahan juga masih mengalami beban ganda dalam kehidupannya, adanya ketimpangan relasi dalam kehidupan perempuan-perempuan yang menjabat di ruang publik membuat perempuan sulit untuk memaksimalkan perannya sebagai pejabat publik. Karena urusan domestik masih dibebankan kepada perempuan.

Dalam kehidupan sosial di negara kita, perempuan dianggap tidak penting untuk terlibat dalam urusan publik, perempuan sengaja disingkirkan, dibodohkan agar tidak memiliki kesadaran akan hak-hak dasar mereka, termasuk hak dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sebagai contoh di salah satu Kabupaten di Jawa Timur, dalam Surat Edaran petunjuk dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan mengharuskan quota 30% untuk perempuan agar terlibat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Peraturan bupati tersebut seharusnya menjadi angin segar dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perempuan-perempuan untuk menyuarakan hak-hak mereka, terutama untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan jaminan perlindungan sosial.

Namun apa yang terjadi jauh dari ekspekstasi, quota 30% keterwakilan perempuan dalam Musrenbang sepertinya hanya sebatas formalitas dan diajak datang rapat dan pertemuan, namun usulan-usulan dari perempuan-perempuan yang terlibat masih belum dapat diakomodir baik dalam Rencana Pembangunan Desa (RPBDes), Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu masih rendahnya cara pandang laki-laki terhadap kapasitas perempuan juga menjadi salah satu penyebab minimnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Ini yang menyebabkan perempuan tidak percaya diri untuk mengemukakan pendapat bahkan untuk terlibat dalam kegiatan publik saja mereka tidak berani.

Akibatnya belum semua perempuan memiliki kesadaran bahwa mereka berhak untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Banyak perempuan yang akhirnya beranggapan bahwa tidak pantas untuk terlibat dalam kegiatan publik sehingga segala urusan publik diserahkan kepada laki-laki.

Masih rendahnya kapasitas perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik dikarenakan adanya budaya patriarkhi yang masih kuat di negara kita, yaitu budaya yang mengutamakan laki-laki, perempuan dianggap tidak penting untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena perempuan tempatnya hanya di dapur dan kasur, perempuan dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam kegiatan di ruang publik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan adalah dengan memberikan pendidikan atau penyadaran kepada perempuan, penyadaran tersebut harus menjangkau seluruh steakholder terutama perempuan akar rumput. Penyadaran perempuan dapat dimulai dengan memberikan pendidikan adil gender, hal ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk membangun pola pikir kritis dan jiwa kepemimpinan dalam dirinya.

Ketika perempuan sudah memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya maka dia akan memiliki kemampuan mengambil keputusan untuk dirinya sediri, mampu menyadari hak-hak yang harus didapatkan oleh dirinya dan juga mampu menerapkan kehidupan yang berkeadilan gender dalam lingkungan dan keluarganya, mengajak laki-laki agar tidak menerapkan struktur patriarki, sehingga semua dapat terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan secara maksimal.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Rinta Yusna, aktivis perempuan

Sica Harum- www.Konde.co

Pernahkah kamu berada dalam kondisi sulit gara-gara kehabisan paket data internet? Ini adalah cerita saya di sore hari di Kawasan Sudirman, Jakarta.

Kira-kira sebulan lalu, saya terjebak di area Sudirman pada jam sore menjelang buka puasa, jam kritis untuk mendapatkan sarana transportasi. Sementara paket data menipis, sisa bulan tinggal dua hari dan tidak bisa updgrade karena plafon budget telepon dan data sudah mencapai budget listrik bulanan.

Jadi, saya bertahan di area perkantoran demi Wifi gratis untuk order ojek online. Mau enggak mau, itu pilihan paling realistis. Saya bertahan di sana sampai kantornya mau tutup, dan saya tidak enak sendiri. Aplikasi masih terus bekerja. Beberapa kali dapat driver di lokasi yang jauh dan mereka minta cancel.

“Macet banget, sampai tidak bisa bergerak.”

“Mau hujan banget nih mbak, kesana pasti lama banget. cancel aja ya. saya mau buka puasa.”

Saya enggak berasa, ternyata awan hitam udah tebel banget. Sore jelang buka, dan besoknya long weekend pula.

Saya kemudian turun dan keluar gedung. Coba jika saya masih punya paket data, pasti tak sesulit ini pesan ojek online yang lain.

Jalan keluar gedung, semua warung pinggir jalan udah penuh dengan karyawan perusahaan ini yang buka bareng. Minggir dikit, nemu es campur sinar garut. Penuh juga dengan piring-piring pecel lele peserta buka bersama. Hanya tersisa 1 tempat duduk. Pas untuk saya.

Duduk berhadapan dengan saya, ada seorang perempuan yang ramah dan sedang asyik memainkan handphonenya. Dia membawa koper make-up warna pink.

“Habis make up in di mana Mbak?,” kata saya membuka obrolan. Jika menunggu seperti ini, sangat enak jika ada teman ngobrol.

“Bukan make up. Ini aku baru saja selesai menyambung bulu mata. Baru saja turun dari atas,” katanya sambil menunjuk apartemen yang letaknya tak jauh dari tempat kami duduk.

Dia juga menunjukkan akun instagramnyanya dan langsung menawarkan sesuatu kepada saya, “Mbak tertarik manjangin bulu mata? kalau panjangin bulu mata pasti bagus. Yang natural aja, nanti dipanjangin satu-satu gitu, mbak.”

Saya memang tidak terbiasa menyambung bulu mata, malah baru kali ini mendengar ada jasa penyambungan bulu mata.

Saya tersenyum kecil, belum bisa membayangkan bagaimana caranya menyambung bulu mata.

Lalu dia cerita, kalau sudah empat tahun ini bekerja sebagai penyambung bulu mata.

“Sebulan bisa tahan kok mbak. Habis itu perlu diisi lagi biar keliatan lebat.”

Selama ini ia punya 9 klien yang rutin memanggil jasanya tiap bulan. Selain itu ada klien-klien baru. Dari rumahnya di daerah Grogol Jakarta Barat, ia rajin mendatangi klien di mana saja.

“Depok, Bekasi, enggak apa-apa mbak. Semua saya datangi.”

Jasa yang ia pasarkan mulai Rp.250 ribu per-klien dalam satu kali tindakan.

Tak berapa lama kami mengobrol, tentang pekerjaannya ini. Saat ini ia juga mengeluhkan susahnya cari ojek online, padahal ada klien yang ingin cepat didatangi.

Saya jadi ingat, saya juga belum order ojek lain. Obrolan dengan perempuan yang saya kenal dan manisnya es campur sinar garut sempat bikin saya lupa diri.

“Mbak, saya telepon suami saja deh, siapa tahu bisa dijemput, karena mencari ojek online saat buka puasa memang susah mbak,” katanya.

Saya kembali menelan potongan alpukat dan menikmati manisnya es campur warna pink.

“Makasih Mbak. Suami saya masih di sekitaran sini. Saya jadi bisa pulang sama dia.”

Saya tersenyum dan ikut senang. Tinggal saya mesti mikir pulang. Sambil menunggu sang suami, perempuan yang bekerja sebagai penyambung bulu mata pun bercerita banyak hal. Tentang klien-klien dia di apartemen dekat kami makan es campur. Tentang stok bulu mata sintetis impor China yang sedang susah dicari di mana-mana. Tentang jungkir balik dia empat tahun kerja sampai dia bisa beli motor dan melunasinya. Dia bercerita tentang bagaimana bekerja kerasnya di Jakarta, sulitnya mencari klien, hingga bisa mendapatkan 9 klien sampai saat ini.

Saya mulai merasa dia cocok jika punya channel Youtube untuk promosi jasanya. Saya sarankan dia untuk mulai menjual jasa penyambungan bulu mata melalui youtube agar bisa memperluas promosinya.

Jelang jam 7 malam, iapun pamit karena suaminya sudah datang. Semangkuk es campur yang dari tadi bikin seger kerongkongan juga sudah sudah tandas. Hiruk pikuk para karyawan yang sedang bukber mulai mereda.

Hp berdering saat saya menyiapkan uang buat bayar es campur. Dari nomor tak dikenal. Biasanya saya jarang terima, tapi malam itu saya terima.

“Mbak, posisi saya dekat Setiabudi. Sekitar 15 menit mau nunggu gak?”

Saya kaget. Data saya habis, tapi mengapa tiba-tiba ada tukang ojek online menelepon?. Tapi ini rezeki. Langsung saja saya iyakan.

Selesai bicara, baru saya cermati ada sms masuk dari provider komunikasi langganan. “Selamat, Anda baru saja mendapatkan bonus 50 MB untuk panggilan yang anda lakukan.”

Saya tertawa dan bersyukur. God, you rock!

Ya barangkali hidup adalah deretan keberuntungan dengan algoritma yang kadang tidak bisa kita prediksi karena cara memang sepenuhnya otoritas Tuhan dan semesta. Karena kita tidak selalu paham caranya itu, maka kita sebut sebagai “kebetulan”.

Saya juga merasa senang, karena bisa merasakan semangat dari perempuan yang bekerja sebagai penyambung bulu mata. Saya menjadi tersemangati kembali dalam bekerja. Ada banyak cerita-cerita seperti ini yang saya dapatkan di jalanan, di tempat saya menunggu, dimana-mana.

"Kenyataan menunjukkan, industri sepak bola bukan hanya digerakan oleh kelas buruh dari sisi penonton dan pemain, namun juga seluruh peralatannya. Bola, sepatu, kaos yang digunakan dalam pertandingan kelas dunia ternyata diproduksi oleh buruh, para buruh-buruh perempuan dan anak-anak dunia ketiga."


*Zaki Muhammad- www.Konde.co

Gelaran piala dunia 2018 telah usai. Setiap jadwal yang tersaji, jutaan penonton seantero dunia berkiblat dalam pertandingan ini.

Sepak bola merupakan primadona dikalangan masyarakat termasuk masyarakat kelas buruh. Harus diakui, di sejumlah negara Eropa, Amerika Latin dan bahkan di indonesia, sepak bola adalah sarana hiburan masyarakat kelas buruh. Klub sepak bola dan komunitas suporter adalah tempat mengidentifikasikan diri soal arah politiknya.

Saat kita berbicara keterkaitan antara sepak bola dan kelas buruh, maka sedikit banyak kita akan melihat sepak bola inggris. Karena disana sepak bola mulai muncul dan kelas buruh ikut andil dalam mempopulerkan. Jadwal yang digelar di Liga Inggris terjadi saat Sabtu dan Minggu, ketika kelas buruh libur dan meluapkan waktunya untuk melihat jagoan mereka mencetak gol.

Di Inggris, rivalitas bukan soal bagaiman taktik permainan atau berapa banyak pemain hebat bisa dibeli. Melainkan tak beranjak dari urusan ekonomi. Semisal kebencian para pendukung Liverpool terhadap Manchester United, berawal dari kemarahan buruh-buruh galangan kapal itu terhadap para pengusaha Manchester.

Manchester adalah kota utama dalam revolusi industri abad 18 yang menghasilkan katun. Sementara Liverpool adalah pelabuhan dagang paling sibuk di Inggris tempat buruh galangan kapal harus diperas keringatnya. Saat krisis ekonomi dan depresi pada tahun 1920an terjadi, Manchester terkena imbas. Terjadi migrasi besar-besaran, pengusaha di Manchester ambil jalan pintas dan membuka sendiri pelabuhan dan menghantam pemasukan warga liverpool, terutama buruh galangan kapal.

Hal tersebut memicu rivalitas sampai di lapangan bola antara dua kota yang hanya berjarak sekitar 50 kilomter tersebut. Pemain liverpool pun pernah menunjukkan slogan mendukung pekerja pelabuhan Merseyside yang di pecat.

Rata-rata pemain Inggris berasal dari kelas buruh, penelitian Simon Kuper dan Stefan Szymanski dalam bukunya Soccernomics menunjukkan, sepak bola inggris tergantung pada pasokan pemain dari kelas buruh.

Hanya 15 % pemain tim nasional inggris pada piala dunia 1998-2006 yang berasal dari kelas menengah. Sebut saja Jamie Vardy, pemain Leicester City. Jamie vardy sebelum mengejar mimpinya menjadi pemain top sepak bola inggris, dia harus menjadi buruh berjibaku di dalam gedung pabrik alat-alat penyangga patah tulang.

Di belahan negara lain, tempat dimana Francesco Totti dan Gianlugi Buffon dilahirkan. Dimana gaya bermain Catenaccio sistem grendel yang memainkan pertahanan berlapis di populerkan juga membuka sejarahnya soal bagaimana kelas buruh mengidentifikasikan dirinya di sebuah klub Internazionale Milan. Inter milan memiliki pendukung ideologis dari kaum intelektual dan buruh-buruh baja. Comuna baires, seorang sutradara pendukung Inter, menyebut klub idolanya itu memiliki falsafah anti kapitalisme (dalam hal ini anti bush, anti-berlusconi, anti amerika). Sebagian pendukung Inter mengagumi teori hegemoni Antonio Gramsci, seorang intelektual gerakan rakyat.

Cerita dari tempat lain dimana kelas buruh menapaki jalan politiknya untuk menunjukan bahwa ideologi tidak hanya terbatas dibarisan pabrik, lapangan bola pun menjadi tempat mereka. Jerman, kita awali cerita ini dari Borussian Dortmund. Pemilik klub sepak bola tersebut menyadari, bahwa basis suporter mereka mayoritas berasal dari kelas buruh. Borussian Dortmund, menawarkan kursi gratis kepada para pekerja baja. Pekerja baja tersebut telah berjasa dalam pembangunan klub dari mulai pembangunan stadion sampai sumbangsi terhadap saham.

Selanjutnya adalah St. Pauli, klub yang berkiprah di Bundesliga 2 ini tidak hanya sebagai klub biasa. St. Pauli yang memiliki basis suporter dari kelas buruh menerapkan demokrasi sepenuhnya dan gagasan politiknya di klub tersebut. hal yang lebih menarik adalah terdapat kepentingan berkomunal di St. Pauli itu sendiri. Klub ini telah menjadi wadah bagi orang-orang yang kecewa karena keserakahan dan kebohongan sepakbola modern.

Para pendukung St. Pauli memang selalu lantang menentang rasisme, seksisme, homofobia, dan fasisme, yang di mana bahwa faham-faham itu justru menjadi kultus di sebagian besar sepakbola Jerman penganut fasisme dan para pendukung St. Pauli menganggapnya sebagai ancaman sepakbola dunia.

Pada 2006 silam, Washington Post dibuat kagum oleh para pendukung kesebelasan dari Hamburg ini. Washington Post seolah tidak percaya jika di tribun Stadion Millerntor, kandang St. Pauli, dipenuhi orang-orang yang bisa dibilang ‘buangan’ di Jerman, seperti punk, kelas pekerja, tunawisma, waria, dan lainnya. Presiden St. Pauli Oke Gottlich pun tetap bersikeras jika St. Pauli akan tetap menjadi klub kepedulian sosial. Ia juga menganggap kesebelasan berjuluk Buccaneers of the League (Bajak Laut dari Liga) itu mampu lebih besar tanpa sokongan dana melimpah.

“Kami akan selalu mengambil sikap melawan rasisme dan homophobia. Selalu memerhatikan kaum lemah dan miskin, karena itu penting bagi kami,” tegas Gottlich.

Sedangkan di Indonesia, kisah kelas buruh dalam sepak bola memang belum di temukan secara terperinci. Namun ada sepotong cerita yang disebutkan dalam buku Ruth Mcvey dan Harry J.benda, bahwa sekitar tahun 1927 berdiri sebuah kesebelasan bernama LONA di Sumatera Barat dan tepat dipasar pariaman.

Di kabarkan juga kesebelasan tersebut adalah berisi buruh Pasar Pariaman dan menurut tulisan wartawan dan pengamat bola, Zen RS, kesebelasan tersebut dekat dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Kenyataan menunjukkan, industri sepak bola bukan hanya digerakan oleh kelas buruh dari sisi penonton dan pemain, namun juga seluruh peralatannya.

Bola, sepatu, kaos yang digunakan dalam pertandingan kelas dunia ternyata diproduksi oleh buruh, para buruh-buruh perempuan dan anak-anak dunia ketiga.

Yang terbaru, bagaimana transfer ronaldo ke juventus membuat marah buruh-buruh yang bekerja di perusahaan otomotif fiat yang sudah bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk perusahaan, namun perusahaan dengan mudah mengeluarkan uang ratusan milliar dolar demi seorang pemain bola yang tidak pernah mencetak bahkan membuat satupun produk fiat.

Sepak bola tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan kelas buruh. Dimanapun dan disisi apapun kelas buruh mempunyai peran dalam sepak bola, termasuk dalam aspek politik.

Meskipun FIFA melarang politik masuk dalam lapangan bola, kegigihan sebuah pandangan politik akan tetap tersengat untuk terus dikobarkan. Disinilah bagaimana kesempatan untuk memperjuangkan pandangan politik harus dilakukan dimanapun berada. Dimana massa rakyat berdiri dengan jumlah banyak sehingga kita bisa memenangkan hati massa rakyat termasuk kelas buruh untuk menyampaikan gagasan politiknya.

Jadi, kalau kalian membenci kelas buruh, berarti kalian juga membenci seluruh tribun dan kesebelasan dukunganmu. Mencintai sepak bola adalah keharusan mencintai kelas buruh termasuk memperjuangkan gagasan politiknya.


*Zaki Muhammad, penulis dan aktivis buruh.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

(Tulisan ini sebelumnya dimuat di www.buruh.co dan merupakan kerjasama antara www.Buruh.co dan www.Konde.co)

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual terancam akan tergerus hiruk pikuk suasana tahun politik.

Sejak Maret 2018, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam pembicaraan tingkat 1, tentu saja ini menjadi capaian baik yang harus diapresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR RI. Mengingat sudah hampir tiga tahun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas DPR RI namun tak kunjung juga disahkan.

Namun dalam perkembangannya, pekerjaan rumah anggota DPR khususnya untuk menunaikan janjinya tak kunjung juga terlaksana. Hal ini seharusnya tidak perlu menunggu sampai jatuh lagi korban yang membuat kepanikan publik, demi menujukan bahwa korban kekerasan seksual sangat membutuhkan kebijakan ini.

Bola liar pembahasan RUU P-KS kini telah berada di tangan Panja (Panitia Kerja) RUU P-KS Komisi VIII DPR RI.

Dian Novita, mewakili Forum Pengada Layanan (FPL) menyebutkan bahwa pada awal tahun 2018, pembahasan RUU ini telah dimulai dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang para ahli, LSM perempuan, Komnas Perempuan, dan ormas-ormas perempuan.
Selain itu Panja RUU P-KS juga telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan beberapa daerah, tetapi pembahasan substansi RUU ini masih “mandek”, belum berkembang jauh dan masih terkesan digantung.

Dalam RDPU dengan mengundang Forum Pengada Layanan (FPL) dan Komnas Perempuan, FPL telah menerangkan kepada Panja RUU P-KS latar belakang adanya RUU ini, yaitu hasil dokumentasi pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.

Selama 10 tahun Komnas Perempuan juga telah melakukan kajian Catatan Tahunan Komnas Perempuan antara tahun 2001 s.d 2011 yang menemukan kesimpulan bahwa rata-rata 35 perempuan, termasuk anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

“Sepertinya kita harus mengingatkan kembali kepada pihak legislatif bahwa tidak ada kepentingan lain dari lahirnya RUU ini selain kepentingan korban kekerasan seksual yang selama ini masih diabaikan negara,” ujar Dian Novita, pengarah Forum Pengada Layanan.

Selama ini substansi hukum Indonesia dalam KUHP tentang kekerasan seksual masih sempit, tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum hanya dikenal perkosaan pencabulan dan perzinahan.

Veni Siregar dari FPL juga menyebutkan bahwa selain catatan lain juga menyebutkan sangat sedikitnya kasus yang maju sampai ke persidangan, data pendokumentasian kasus kekerasan seksual yang dilakukan FPL di lima wilayah (Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,Yogyakarta) dari 80% korban yang melapor memilih jalur hukum, hanya 10% kasus yang maju sampai ke persidangan, sisanya 40% mandeg di kepolisian dan 50% dimediasi yang kemudian dinikahkan atau terima uang ganti rugi.

Tentu saja situasi sulitnya korban mengakses keadilan inilah yang diharapkan menjadi perspektif yang digunakan untuk membahas RUU ini.

Forum Pengada Layanan meminta komitmen Panja RUU P-KS untuk segera membahas RUU ini dalam masa sidang V tahun 2017-2018.

“Sehingga persiapan pesta demokrasi dalam menyambut tahun politik 2019 tidak menjadi alasan bagi pihak legislatif untuk mengabaikan hak-hak korban kekerasan seksual,” ujar Dian Novita.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)

File 20180425 175044 18lmpe3.jpg?ixlib=rb 1.1

shutterstock.
www.shutterstock.com



Rintis Noviyanti, Eijkman Institute for Molecular Biology

Ini adalah artikel kelima dalam seri “Ibu dan Kesehatan Anak” untuk memperingati Hari Kartini, 21 April.




Tema Hari Malaria Dunia pada tahun ini, yang jatuh pada 25 April, adalah “Siap Mengalahkan Malaria”. Artikel ini menjelaskan penyakit malaria pada kehamilan dan bagaimana penyakit ini akan berdampak pada bayi.


Penyakit malaria yang terjadi pada ibu hamil menimbulkan risiko besar bagi ibu dan bayinya. Perempuan hamil adalah penduduk paling rentan karena mereka memiliki risiko lebih besar terkena infeksi malaria dibanding individu dewasa yang tidak hamil.


Satu dari empat orang Indonesia hidup di kawasan dengan risiko tinggi terserang malaria. Pada 2016, malaria membunuh 161 orang di Indonesia. Secara global, penyakit ini membunuh 445.000 orang pada tahun yang sama.


Saat ini hanya ada beberapa laporan tentang dampak infeksi malaria pada kehamilan pada ibu dan bayi di Indonesia. Tim kami dari Lembaga Eijkman di Jakarta telah mencoba mengisi kekosongan studi tentang dampak infeksi Plasmodium falciparum pada perempuan hamil dan anak-anak mereka di Timika Papua, satu provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tinggi infeksi malaria.


Riset ini juga berupaya mengidentifikasi hubungan antara infeksi malaria pada ibu dan kesehatan bayi-bayi mereka.


Infeksi pada kehamilan?


Tanda-tanda terkena malaria pada perempuan hamil bervariasi, tergantung tingkat transmisi mereka dan status kekebalan tubuh para perempuan tersebut. Di sub-Sahara Afrika, malaria pada kehamilan terutama disebabkan oleh infeksi parasit yang dikenal sebagai Plasmodium falciparum. Di Asia Pasifik dan Amerika Selatan, infeksi dari parasit Plasmodium vivax umumnya terjadi.


Saat Plasmodium falciparum menginfeksi sel darah merah, parasit ini dapat terakumulasi di plasenta sebagai cara mereka untuk menghindari sistem kekebalan tubuh (imunitas) manusia.


Beberapa riset menunjukkan bahwa antibodi melindungi perempuan terhadap infeksi malaria. Studi lainnya menunjukkan bahwa perempuan yang hamil pertama kali lebih rentan terkena infeksi malaria dibanding dengan mereka yang telah pernah hamil beberapa kali.


Di Asia dan Afrika, data terbaru menunjukkan bahwa perempuan yang hamil pertama kali dapat memiliki jumlah parasit lebih tinggi di dalam darah mereka ketimbang dengan perempuan yang telah hamil beberapa kali.


Sebuah studi membuktikan bahwa antibodi berperan dalam memperbaiki kondisi bayi dari ibu terinfeksi malaria. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengembangkan vaksin yang melindungi ibu hamil terhadap malaria adalah layak. Bahkan beberapa studi telah menemukan bahwa antibodi yang terbentuk sebagai respons terhadap infeksi Plasmodium falciparum pada ibu hamil dapat mengurangi risiko kematian pada bayi dan berat badan lahir rendah, meskipun laporan lain telah menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu terjadi karena adanya respons antibodi yang berbeda.


Wilayah endemik tinggi versus rendah


Laporan pada 2017 dari WHO dan seperti review oleh Desai pada 2007 menunjukan bahwa di daerah endemik tinggi dimana infeksi malaria sering ditemukan, imunitas terhadap penyakit ini juga tinggi.


Laporan ini menyatakan bahwa infeksi ini dapat terjadi tanpa menunjukkan gejala klinis. Meskipun tanpa ada gejala klinis, parasit malaria masih mungkin masih hidup di plasenta. Hal ini dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil dan berat kelahiran rendah pada bayi yang dilahirkan dari kehamilan pertama kali.


Di daerah endemik rendah, imunitas perempuan hamil terhadap penyakit ini lebih rendah dibanding di daerah endemik tinggi. Ini berarti perempuan hamil dari daerah endemik rendah menghadapi risiko lebih besar terkena anemia berat dan dampak buruk lainnya seperti kelahiran prematur dan kematian janin.


Bagian timur Indonesia tetap merupakan daerah endemik yang tinggi untuk malaria. Studi terbaru di Timika menemukan bahwa infeksi malaria dapat menyebabkan anemia pada ibu, persalinan prematur, kematian janin, dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Sementara itu, resistensi obat dan kurangnya upaya pencegahan seperti penyediaan kelambu dan penyemprotan anti nyamuk dapat berkontribusi pada efek buruk infeksi malaria pada perempuan hamil.


Temuan di Papua


Untuk riset kami di Papua, kami mengumpulkan sampel darah dari perempuan hamil dan sebagian jaringan plasenta mereka untuk meneliti respon antibodi terhadap malaria. Kami juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi pada kasus-kasus malaria pada perempuan hamil.


Riset kami menunjukkan konsistensi dengan temuan sebelumnya bahwa tingkat imunitas perempuan yang hamil pertama lebih rendah dibandingkan dengan perempuan pada kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga menjadikan kelompok perempuan dengan kehamilan pertama kali lebih rentan terhadap infeksi malaria.


Sementara itu, analisis pada sebagian jaringan plasenta menunjukkan sekitar 40% perempuan dengan parasit yang terdeteksi di aliran darah mereka tidak mengandung parasit dalam plasenta mereka. Ini berarti parasit yang ditemukan di dalam aliran darah tidak selalu menunjukkan adanya infeksi parasit malaria pada plasenta.


Menariknya, data awal kami menunjukkan bahwa banyaknya jumlah parasite yang ditemukan dalam aliran darah dapat menyebabkan bayi berat lahir rendah. Namun demikian, tingginya jumlah parasit dalam darah, tidak selalu dapat dikaitkan dengan akumulasi parasit di plasenta.


Hasil ini menunjukkan bahwa angkah-langkah pencegahan diperlukan bagi perempuan hamil dengan infeksi parasit di dalam aliran darah untuk meminimalkan risiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Pemberian obat anti malaria harus ditujukan untuk mengurangi jumlah parasit dalam darah mereka.


Tahap selanjutnya


Indonesia telah melakukan berbagai upaya terintegrasi untuk mengurangi dampak buruk malaria pada ibu dan bayi. Ini termasuk distribusi kelambu dan pemberian obat anti malaria yang cepat dan tepat untuk perempuan hamil.


Baru-baru ini, para ilmuwan dari Lembaga Eijkman, Yayasan Pengembangan Kesehatan dan Masyarakat Papua (YPKMP), dan Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) di Inggris mempelajari dampak pengobatan malaria pada perempuan hamil yang terinfeksi malaria.


Kami masih menunggu hasil penelitian pengobatan malaria pada masa kehamilan dan berencana untuk menerapkannya ke dalam praktik pengobatan malaria. Harapannya, kelak Program Pengendalian Malaria Nasional dapat mengadopsi cara ini jika terbukti berhasil menurunkan dampak buruk bagi perempuan dan bayinya menjadi kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memerangi malaria.


The ConversationPenelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kondisi kesehatan bayi dari ibu dengan infeksi malaria. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengobatan malaria yang lebih baik untuk bayi-bayi ini.


Rintis Noviyanti, Scientist at Malaria Pathogenesis Unit, Eijkman Institute for Molecular Biology


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


*Abdus Somad- www.Konde.co

Ini adalah kisah para perempuan yang terusir dari pembangunan bandara baru di Kulonprogo, Yogjakarta.Tanah mereka raib, kuburan tanah luhur merekapun tergusur. Mereka terusir dari tanah dimana selama ini mereka hidup.

Sinar mentari terbit dengan sempurna, aktivtas Warga Paguyuban Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) masih seperti biasa. Pergi ke lahan untuk menyirami tanaman cabai dan terong yang sejak tiga bulan lalu dirawat, semua berjalan dengan baik tidak ada gejala apapun dalam keseharian warga.

Pada Kamis, 26 Juni 2018, sekitar pukul 09.03 tiba-tiba aparat kepolisian gabungan wilayah Kuloprogo datang dengan menggunakan motor antihuru-hara, mobil Brimob serta mobil Patroli.

Ada sekitar ratusan aparat kepolisian datang ke lokasi pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Mereka berkumpul menggelar apel pagi untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan warga yang masih menolak pembangunan bandara.

Pihak PT. Angkasa Pura I bersama Kepolisian Kulonprogo pagi itu akan melakukan pengosongan lahan (land clearing) selama tiga hari, terhitung dari Kamis 28 Juni sampai dengan Sabtu, 30 Juni 2018. Dalam aktivitasnya mereka akan menumbangkan pohon dan merusak lahan pertanian warga yang masih digunakan oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) untuk mencari penghidupan.

Melihat adanya aparat kepolisian yang begitu ramai yang tak seperti biasanya, warga pun bergegas menyiapkan diri mereka mencoba untuk menghadang. Namun dari arah selatan bergerak 12 alat berat menuju lokasi berkumpulnya polisi alat berat itu berjejer.

Setelah mengkuti apel pagi, aparat dan alat berat bergerak menuju lahan warga yang berada di sekitar pesisir pantai. Mereka mulai merobohkan tanaman dan pepohonan yang masih berdiri. Tak hanya itu mereka juga bergerak menuju pekarangan rumah warga PWPP-KP dengan merobohkan pohon di sekitar rumah mereka. Tak ada yang menduga gerakan besi penghancur itu akan merusak lahan warga.

Sontak warga geram, mereka mencoba melawan sekuat tenaga dengan cara menghentikan begho (alat berat) bergerak, namun polisi juga ikut bergerak, mereka menghalangi warga untuk menghentikan aktivitas begho. Adu mulut dan saling dorong-pun tak terhindarkan.

Wagirah warga Panguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) mencoba mendekati lahannya. Ia berulang lagi menyampaikan kepada pemimpin kepolisian untuk memberhentikan begho beroperasi. Ia berteriak dengan menyatakan tanahnya tidak pernah menjual tanahnya, uang ganti rugi tidak pernah dan tidak ingin Wagirah terima. Sayangnya teriakan Wagirah tak digubris, ia justru disingkirkan. Tanaman cabainya dilahap begho dengan sekejap.

Wagirah melihat sendiri tak ada yang tersisa dari apa yang kini dipertahankan. Cabai yang ia rawat berbulan-bulan tumbang seketika. Merasa dirugikan Wagirah kembali mencoba menghalangi aktivitas alat berat. Demi lahan ia sampai menduduki alat penampungan begho (bucket), tak berselang lama, aparat kepolisian datang menghampirinya, ia diminta untuk pergi dari bucket, ia-pun diusir untuk kedua kalinya dari lahannya sendiri.

"Begho beraktivitas aku disingkirke ( disingkirkan- red)," ujar Wagirah sembari menangis kencang tak kuasa melihat lahannya rusak dalam sekejap.

Berulang kali Wagirah jelaskan bahwa lahannya tak pernah ia jual, namun tak pernah digubris. Teriakan Wagirah membuat polisi risau, mereka mengelilinginya agar Wagirah tidak mendekati begho yang terus mengobrak-abrik ladangnya.

Ada sekitar ratusan kepolisian membuat lingkaran kecil dengan saling mengandeng tangan polisi agar Wagirah tak lepas dari jeratannya.

“Aku nandur pirang tahun karo simbah-simbah ora didol kok (aku menanam berpuluh tahu, sama si mbah tidak dijual kok-red) siapa yg tanggung jawab? Hayo jawab," tanya Wagirah kepada Polisi Wanita yang mengelilinginya.

Ia berusaha menyingkirkan polisi dari hadapannya. Berulang kali ia berteriak agar bisa lepas dari lingkaran polisi wanita yang mengelilinginya. Namun tetap tak dihiraukan. Teriakan-demi teriakan untuk mempertahnkan lahan untuk seorang anak yang ia besarkan tak juga menjadi perhatian aparat kepolisian. Ia hanya bisa tersipu menangisi lahan yang sudah dirusak.

"Itu wasiat orang tuaku, minggir aku meh nang omah (minggir aku mau ke rumah-red)," pekiknya.

Ibu dengan dua anak itu masih saja menangis sekencang-kencangya. Tangisan itu tak pernah berhenti. Ia terus mencari jalan agar bisa lepas dari kawalan polisi namun sia-sia karena tak juga dilepas. Baru setelah begho selesai merusak lahannya, Wagirah dilepas. Tapi ada daya, semua sudah tak berbentuk. Cabai tak lagi sesegar saat Ia menyirami pagi itu.

"Minggir salahku apa? Aku ini arep nandur nggo anak putu (aku mau menanam untuk anak cucu-red) ," ujarnya kembali

Ia sendiri tidak menyangka akan ada pengrusakan lahan. Wagirah menyatakan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya. Semua berlangsung dengan tiba-tiba. Dari hal itu, warga tidak sempat melakukan panen dari tanamannya. Semua hilang dengan sekejap mata.

“Gak ada pemberitahuan sama sekali, semua mendadak, kita gak tahu kalau begho rusak lahan,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca memikirkan nasibnya ke depan.

Kala Makam Terakhir Ikut Dirusak

Pengosongan tidak hanya menyasar lahan warga, namun makam-makam yang masih digunakan untuk berziarah juga ikut menjadi target pembersihan lahan. Warga Sidorejo yang menyadari hanya makam itu yang tersisa, mereka kemudian bergerak menuju makam. Di sana mereka berdoa, berharap makam yang masih digunakan untuk sanak keluarga tak dirusak.

Tangisan demi tangisan keluar, air mata jatuh di atas makam si Mbah- si Mbah mereka yang dulu telah banyak memberikan lahan untuk masa depan anak dan cucu mereka. Apa daya pembangunan bandara kemudian meluluh-lantahkan peninggalan si Mbah mereka. Tak ada yang tersisa kecuali rumah yang kini masih ditempati.


Melihat pergerakan warga, ratusan kepolisian begerak dengan cepat menuju makam, mereka mengelilingi warga yang sedang berdoa. Mereka terlihat menatap tegas warga. Semuanya seperti tak ada yang toleran. Demi pembangunan semua hilang, termasuk perasaan sesama manusia.

“Ya Allah anakku yang perempuan di kuburan masih gak? digaruk gak?,” ujar Ponijah berharap makam anaknya tak dirusak.

Tak berselang lama warga berdoa, alat berat bergerak mendekati makam, mencoba menghalau mereka tak sanggup.

Ponijah menuturkan jumlah personil kepolisian perbandingannya 1:50 tak kuat untuk menghalau. Kejadian itu berlangsung begitu cepat tak sampai hitungan jam. Semua rata dengan tanah.

“Sudah gak ada semua, sudah habis semua. Pohonnya tinggal belakang rumah ini, incarannya gak tahu kapan,” ujar Ponijah.

Teguh Purnomo selaku kuasa hukum warga PWPP-KP saat dihubungi melalui telepon mengatakan kepolisian telah mengulangi kesalahannya dalam proses pengosongan lahan. Ia tidak terima perlakuan polisi atas warga PWPP-KP.

"Saya kira ini kesalahan sekian kali, polisi harusnya mereka netral. Kalau kayak gini mereka mengulangi kesalahan,” kata Teguh.

Ia juga mengatakan PT. Angkasa Pura I telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta pembohongan publik pasalnya dulu sempat ada keingin melibatkan Komnas HAM dalam proses pengosongan ternyata tak dilakukan pihak Angkasa Pura.

"Pengosongan katanya mau libatkan Komnas HAM ternyata gak ada. Itu pembohonan publik. Itu pelintiran Angkasa Pura," kata Teguh.

Sementara itu Sri Sultan Hamangkubuwono X selaku Gubernur saat dikonfirmasi terkait dengan adanya pengosongan lahan justru menyatakan jika tanah yang ditempati warga kini haknya sudah lepas. Ia sendiri meminta warga segera pindah karena sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan pembangunan.

“Hak atas tanahnya sudah lepas, mesti harus pindah wong mau dibangun kok, sudah tidak ada waktu lagi,” kata Sri Sultan saat menghadiri acara Syawalan bersama Walikota Jogja pada Jumat, (28/6/2018).

Tiga hari itu, semua menangis, lahan yang menjadi sumber ekonomi mereka telah diobrak-abrik demi sebuah pembangunan. Ratapan wajah para ibu-ibu dan 87 Kepala Keluarga yang masih menolak bandara terlihat sedih.

Air mata tak henti-hentinya keluar, mereka tak pernah menangis sekencang itu. Di tanah kelahiran mereka, mereka tak berdaya menghadapi ganasnya Pembangunan bandara NYIA.


*Abdus Somad, aktivis lingkungan dan penulis/ kontributor www.Konde.co di Yogyakarta