File 20180814 2924 1c7nrc0.jpg?ixlib=rb 1.1

Asian Games ke-18 di Indonesia memiliki potensi sebagai alat untuk mendorong perdamaian dunia.
www.shutterstock.com



Ario Bimo Utomo, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Asian Games ke-18 akan dibuka pada Sabtu di Jakarta, Indonesia. Setelah 56 tahun, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games untuk kedua kalinya. Kali ini, Indonesia melaksanakannya di dua kota – Jakarta dan Palembang, Sumatra Selatan.


Kesuksesan Olimpiade Musim Dingin 2018 Korea Selatan dalam mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea telah memunculkan perdebatan tentang peran kompetisi olahraga internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Diikuti oleh 45 negara, beberapa negara di antaranya masih terlibat konflik satu sama lain, dapatkah Asian Games menurunkan panasnya konflik di kawasan ini?


Asian Games sebagai medan pertempuran?


Sebagai ajang olahraga internasional, Asian Games memiliki potensi sebagai media alternatif menciptakan perdamaian. Namun, hal ini bisa jadi sangat menantang, baik bagi tuan rumah maupun bagi para peserta.


Saat ini, tercatat ada 17 konflik tengah berlangsung di dalam batas wilayah 45 negara peserta Asian Games. Tiga di antaranya merupakan konflik antarnegara, sedangkan sisanya adalah perang sipil.


Di antara konflik-konflik tersebut ada Perang Korea yang masih berlangsung hingga kini, sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, serta krisis Yaman yang melibatkan Saudi Arabia dan Yaman.


Selain itu, jangan sampai pula kita melupakan konflik antara Cina dan Taiwan yang enggan mengakui kedaulatan satu sama lain hingga kini. Walaupun konflik Cina-Taiwan tidaklah bersifat terbuka, ia tetap menjadi duri di dalam daging bagi perpolitikan Asia.


Apa yang mampu Indonesia tawarkan?


Untuk meyakinkan bahwa Asian Games dapat mendukung perdamaian global, pertama-tama Indonesia perlu menjaga citra positif sebagai tuan rumah. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah sebuah acara akbar internasional adalah sebuah konfirmasi awal bahwa Indonesia memiliki daya tawar diplomatik yang penting. Untuk memelihara citra sebagai negara yang dapat dipercaya, Indonesia perlu konsisten menyajikan pelayanan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas.


Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah untuk menyediakan lingkungan kondusif bagi negara-negara yang tengah berkonflik. Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah melakukan pendekatan ini dengan mengundangsecara personal pemimpin negara Korea Utara dan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam Asian Games.


Baik Korea Selatan maupun Korea Utara merespons positif undangan tersebut. Kedua tim sepakat untuk membuat tim gabungan dalam tiga cabang olahraga: kano, mendayung, dan bola basket perempuan.


Tim gabungan ini adalah kelanjutan dari keputusan kedua negara untuk berlaga sebagai satu tim pada Olimpiade Musim Dingin Februari silam. Tim gabungan ini membuktikan bagaimana olahraga memiliki potensi untuk menjadi sumber soft power ketika kekerasan tak mampu menjadi solusi.


Oleh karena itu, penulis yakin bahwa ajang-ajang olahraga seperti Asian Games mampu menawarkan arena bagi negara-negara untuk duduk bersama walau tengah berkonflik. Inilah hal yang belum tentu dapat dilakukan secara sukses oleh metode diplomasi konvensional lainnya.


Olahraga, politik, dan diplomasi


Kompetisi olahraga sudah lama menjadi bagian peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa ajang olahraga pertama dilaksanakan pada 776 SM, ketika sejumlah negara-kota di Yunani Kuno menggelar olimpiade pertama.


Seiring berjalannya waktu, dengan negara-bangsa modern menggantikan negara-kota, berbagai upaya menghidupkan kembali Olimpiade pun dilakukan di berbagai negara. Namun, baru pada 1895, Olimpiade modern pertama diadakan sebagai ajang olahraga global. Sejak itu, banyak ajang serupa bermunculan, umumnya diprakarsai oleh federasi regional. Salah satunya adalah Asian Games yang diinisiasi pada 1951 dan dipimpin oleh Olympic Council of Asia.


Kini, dengan adanya globalisasi, olahraga perlahan berevolusi menjadi agenda baru dalam politik internasional. Performa atlet pun dianggap sebagai simbol kekuatan sebuah negara, sehingga banyak pemimpin berlomba-lomba memprioritaskan pengembangan olahraga di negara mereka.


Hal yang sama pun dirasakan oleh para warga negara. Mereka mendukung atlet-atlet yang berlaga tanpa kenal lelah. Para pendukung ini menganggap atlet-atlet tersebut setara dengan pahlawan yang mengharumkan nama bangsa.





Baca juga:
North and South Korea to unite at Winter Olympics: here are the hidden agendas behind this sports diplomacy





Diplomasi olahraga


Dalam politik internasional, peperangan dan perdamaian adalah dua topik yang masih dianggap paling penting. Walaupun jumlah konflik bersenjata terus menurun setelah Perang Dunia II, masih ada sejumlah kawasan di dunia yang terlibat perang.


Ketika cara-cara diplomasi tradisional tak mampu menyelesaikan masalah ini, olahraga pun diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Karakter universal olahraga, yang tidak mengenal batasan bahasa, telah menarik para politikus untuk menggunakannya sebagai metode diplomatik yang baru.


Havard Mokleiv Nygard dan Scott Gates, peneliti dari Peace Research Insitute Oslo, berpendapat bahwa ada empat cara olahraga menjadi alat mendukung perdamaian:


  1. Ajang olahraga internasional mampu membantu tuan rumah menciptakan citra ramah bagi negara-negara lain di dunia.

  2. Olahraga mampu menyediakan tempat untuk pertukaran budaya secara damai, sehingga mendorong dialog berikutnya.

  3. Ajang olahraga memungkinkan negara-negara partisipan untuk membangun rasa percaya satu sama lain.

  4. Ajang olahraga memungkinkan negara-negara peserta menggalang perdamaian lewat semangat rekonsiliasi, integrasi, dan anti-rasisme.


Respons untuk pandangan skeptis


Beberapa orang mungkin skeptis terhadap peran olahraga dalam menciptakan perdamaian. Namun, skeptisisme ini hanya benar ketika kita menganggap ajang olahraga sebagai sebuah solusi ajaib yang mampu meruntuhkan segala hambatan untuk mewujudkan perdamaian.


Untuk menghindari pemahaman yang keliru, kita perlu menyepakati bahwa ajang-ajang olahraga seperti Asian Games, pada hakikatnya, bersifat kompetitif. Di satu sisi memang ia mampu menjadi sebuah pertemuan yang memunculkan rasa hormat. Namun, di sisi lain, ia juga berpotensi disalahgunakan sebagai ajang perselisihan yang bisa menimbulkan rasa nasionalisme secara berlebihan.


Untuk memaksimalkan fungsi Asian Games, para pemimpin perlu berkomitmen pada pesan universal olahraga untuk menggalang kebersamaan terlepas dari segala latar belakang yang ada.


Tentu saja, Asian Games bukanlah solusi langsung untuk menciptakan perdamaian.


Namun, ketika semua orang berdiri sama tinggi di hadapan olahraga, bahkan pihak paling berseberangan pun mampu belajar untuk menghargai satu sama lain. Inilah kelebihan yang dimiliki ajang-ajang olahraga ketimbang sarana diplomasi tradisional lainnya.


Pada akhirnya, keputusan ada pada setiap partisipan untuk memanfaatkan Asian Games sebagai momen mengurai ketegangan sejenak dengan pihak-pihak yang berseteru dengan mereka. Kesempatan itu kini terbuka lebar.The Conversation


Ario Bimo Utomo, Lecturer in International Relations, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.



File 20180806 191035 gwcucz.jpg?ixlib=rb 1.1

Apakah moralitas anda berasal dari agama yang Anda anut? Nyatanya tidak juga.
shutterstock.com



Jim Davies, Carleton University

Kebanyakan orang yang religius berpikir bahwa moralitas mereka berasal dari agama yang mereka anut. Orang yang sangat religius pun sering kali bingung bagaimana seorang ateis pun bisa memiliki moralitas.


Saya akan menggunakan Kristen sebagai contoh, bukan karena agama Kristen menggambarkan agama secara umum namun karena terdapat banyak penelitian tentang Kristen, dan mungkin kebanyakan pembaca global akan familiar dengannya.


Penganut Kristen akan sering mengatakan pada Anda bahwa moralitas orang Kristen berasal dari agama yang mereka miliki (atau dari versi orang tua mereka). Dan jika Anda menanyakan mereka tentang apa yang diajarkan oleh agama mereka tentang benar dan salah, hal tersebut cenderung akan sesuai dengan pandangan pribadi mereka tentang apa yang salah dan benar.


Namun hubungan sebab-akibatnya tidak sejelas yang tampak.


Alkitab sangatlah rumit, dengan banyak keyakinan, potongan nasihat dan implikasi moral. Tidak ada yang bisa mempercayai seluruh hal tersebut. Setiap aliran dari Kristen, begitu pun dengan setiap orangnya, hanya akan mengambil beberapa hal dan meninggalkan yang lain.


Banyak hal di Alkitab tidak dapat diterima oleh Kristen modern. Mengapa? Karena mereka tidak sejalan dengan pemahaman moral yang kontemporer.


Mari kita gunakan sihir sebagai salah satu contohnya. Banyak penganut Kristen yang tidak percaya pada sihir, bahkan mereka yang percaya pun tidak akan berpikir untuk membunuh orang-orang yang menggunakannya, meskipun seseorang bisa menafsirkan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar untuk melakukan pembunuhan tersebut.


Lalu apa yang terjadi?


Dalam kasus sihir yang dibahas di atas, terdapat sebuah perilaku moral yang dianjurkan oleh Alkitab yang ditolak oleh kebanyakan orang. Mengapa? Karena mereka merasa hal tersebut salah secara moral.


Mereka mengabaikan bagian tentang pengajaran moral dalam Alkitab. Kebalikannya, mereka cenderung menerima pengajaran moral dari Alkitab yang dirasa sesuai bagi mereka. Hal ini terjadi sepanjang waktu dan juga merupakan hal yang baik.


Agama jauh lebih luas dari apa yang tertulis di kitab suci.


Ketika meneliti untuk buku saya, Riveted: The Science of Why Jokes Make Us Laugh, Movie Make Us Cry, and Religion Makes Us Feel One with the Universe, saya menemukan bahwa sumber dari moralitas tidak berasal secara langsung dari agama sebagaimana anggapan kebanyakan orang.


Kebebasan untuk menafsirkan


Pendeta menafsirkan kitab suci, dan praktik kebudayaan dan kepercayaan diturunkan, banyak di antaranya yang memiliki sedikit hubungan atau bahkan tidak sama sekali dengan Alkitab.


Misalnya, ide Katolik untuk memakan ikan ketimbang daging pada hari Jumat adalah sebuah tradisi budaya yang tidak pernah disinggung di Alkitab sama sekali.


Pada dasarnya, seseorang mengambil atau meninggalkan moralitas religius berdasarkan kompas moral yang telah dimiliki seorang individu sebelumnya. Mereka bahkan mungkin memilih gereja apa yang akan mereka datangi, tergantung sesuai atau tidak pengajaran di gereja dengan pemahaman mereka terhadap yang benar dan salah.





Beberapa penganut Kristen kemudian pindah agama ke Buddha atau agama lain berdasarkan apa yang mereka anggap sesuai dengan apa yang mereka percayai.
Peter Hershey/Unsplash



Di dunia Barat yang modern, beberapa orang mungkin merasa bebas untuk memilih agama yang mereka rasa benar. Mengapa seseorang bisa berganti dari Kristen ke Buddha atau menjadi seorang muslim? Sering kali hal tersebut disebabkan agama baru berbicara pada mereka dengan cara yang tidak diberikan oleh agama mereka yang lama.





Baca juga:
Di balik meningkatnya kasus penodaan agama di Indonesia





Kita melihat bahwa manusia bisa memilih agama yang mereka anut, gereja dan bahkan seluruh agama didasarkan pada moralitas yang sebelumnya telah mereka miliki. Dan bentuk moralitas seperti inilah yang juga dimiliki oleh ateis.


Benar dan salah


Bukti eksperimental menunjukkan bahwa pendapat seseorang tentang apa yang dianggap benar dan salah oleh Tuhan akan sejalan dengan apa yang mereka percaya sebagai benar dan salah, bukan sebaliknya.


Psikolog sosial Nicholas Epley dan koleganya mensurvei pemeluk-pemeluk agama tentang keyakinan moralnya dan keyakinan moral yang berasal dari Tuhan. Dengan tidak mengejutkan, apa yang orang anggap sebagai benar dan salah sesuai dengan apa yang mereka rasa sesuai dengan moralitas yang berasal dari Tuhan.


Kemudian, Epley dan rekan-rekan penelitinya berusaha untuk memanipulasi kepercayaan moral dari partisipan dengan esai-esai yang persuasif. Jika mereka bisa diyakinkan, maka pendapat moral mereka akan berbeda dengan Tuhan, bukan?


Hal yang terjadi ternyata tidak demikian. Ketika responden ditanya kembali tentang apa yang dipikirkan oleh Tuhan, orang-orang menjawab bahwa Tuhan setuju dengan opini baru mereka!


Meski begitu, mereka tidak kemudian mempercayai bahwa Tuhan salah, mereka hanya mengubah pendapat mereka tentang apa yang dianggap benar dan salah oleh Tuhan.


Ketika Anda mengubah keyakinan moral seseorang, Anda juga mengganti pandangan mereka tentang apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Meski begitu kebanyakan orang yang telah disurvei tetap berpegang pada ilusi bahwa kompas moral yang mereka miliki berasal dari apa yang Tuhan anggap sebagai benar dan salah.


Siapa yang mendefinisikan moral kita?


Jika orang-orang mendapatkan moralnya dari konsep mereka tentang Tuhan, Anda mungkin akan berpikir bahwa merenungkan pendapat Tuhan mungkin lebih seperti memikirkan keyakinan orang lain dibandingkan dengan keyakinan Anda sendiri.


Namun nyatanya tidak begitu. Penelitian yang sama menemukan bahwa ketika Anda berpikir tentang apa yang Tuhan anggap benar dan salah, bagian otak yang aktif ketika Anda memikirkan tentang kepercayaan Anda sendiri jauh lebih aktif dari bagian otak Anda yang aktif ketika Anda memikirkan tentang keyakinan orang lain.


Dengan kata lain, ketika berpikir tentang apa yang Tuhan yakini, Anda (secara tidak sadar) mengakses kepercayaan Anda sendiri.





Baca juga:
Kaum sekuler dan ateis Indonesia hidup di bawah bayang-bayang stigma





Jadi berasal dari manakah moral kita, jika bukan dari agama? Itu adalah pertanyaan yang rumit: kemungkinan hal tersebut adalah genetis dan juga bisa komponen budaya. Komponen budaya ini tentu saja dipengaruhi oleh agama.


Persamaan ini juga berlaku bahkan untuk para ateis, yang cenderung lebih banyak mengambil moral dari budayanya, yang juga telah sangat dipengaruhi oleh agama-agama yang bahkan tidak mereka anut. Jadi ini bukan tentang bagaimana agama tidak berdampak pada moralitas, hanya saja moralitas juga berdampak pada agama.


Ateis tidak berbeda dengan orang-orang religius ketika diberikan dilema moral. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua memang memiliki moralitas.


Baik religius atau tidak, moralitas Anda berasal hal yang sama.The Conversation


Jim Davies, Professor, Institute of Cognitive Science, Carleton University


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana – www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Pernahkah anda merasakan stress ketika bekerja? Diminta harus presentasi mendadak padahal sudah beberapahari lembur di kantor tidak juga selesai. Atau diminta kerja terus di kantor untuk menyelesaikan tenggat waktu?.

Agnes Indraswari, perempuan pekerja kreatif yang bekerja di sebuah agency iklan di Jakarta pernah merasakannya. Jika belum selesai pekerjaanya, maka lemburpun harus ia lakukan, apalagi jika besok ia harus presentasi di depan klien, pikiraannya stress, takut gagal. Ia juga sering malah tidak tidur karena ketakutan gagal. Karena jika gagal, maka nilainya sebagai karyawan akan buruk di depan pimpinan. Jika ia tidak berhasil mendapatkan klien, stress berlebih akan ia rasakan lagi.

"Seperti mendapatkan kegagalan yang beruntun jika tidak berhasil mendapatkan klien."

Belum lagi jika ia tidak punya ide untuk klien baru. Maka perusahaan kemudian menuntutnya harus punya ide baru yang gemilang. Beginilah tuntutan yang harus dipenuhi para pekerja di industri kreatif di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam diskusi untuk memperingati ulangtahun Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat Sindikasi) pada Sabtu, 25 Agustus 2018 di Jakarta.

Selan tuntutan ide, ide yang dihasilkan pekerja kreatifpun harus baru dan segar agar mendapatkan banyak klien yang mau bekerjasama dengan perusahaan tempat ia bekerja.

Stress, bekerja di luar kerja-kerja normal adalah salah satu yang kemudian diperjuangkan para buruh atau pekerja, karena pekerja layak untuk mendapatkan kerja yang sehat. Jika tidak sehat, maka mereka akan mengalami kesehatan kerja yang buruk, merasa gagal, akibatnya mengalami stress dan depresi. Hal ini banyak dialami para pekerja kreatif secara umumnya. Bahkan beberapa pekerja pernah memutuskan untuk bunuh diri karena mengalami stress yang panjang dalam pekerjaan. Hal ini pernah terjadi di Indonesia, Jepang, Philipina.

Kesehatan kerja adalah persoalan mendasar yang banyak dialami para pekerja di Indonesia, hal ini terjadi pada para pekerja di Indonesia di banyak tempat. Stress karena pekerjaanpun, mereka harus tetap bekerja. Karena lingkungan kerja, ritme kerja yang baik akan mempengaruhi kesehatan kerja para pekerjanya.

Pekerja kreatif adalah orang yang diidentifikasi banyak mengalami over work atau kelebihan beban dan kelebihan jam kerja. Mereka bekerja melebihi rata-rata orang bekerja perharinya. Tak heran jika para pekerja kreatif diduga banyak mengalami depresi karena kelebihan kerja ini.

Banyak perempuan pekerja kreatif namun tidak terlindungi oleh sistem tenaga kerja. Banyaknya perempuan yang bekerja secara online juga tidak mendapatkan perlindungan ini. Jurnalis yang bekerja secara online maupun kontributor/ koresponden adalah orang yang bekerja tanpa perlindungan. Terlebih, banyak pekerja kreatif dan jurnalis di masa kini yang cenderung bekerja secara informal tanpa tempat kerja yang jelas.

Data Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menyebutkan soal jam kerja yang panjang, lembur tanpa kompensasi, minimnya perlindungan kesehatan, tingkat stress tinggi, dan ancaman kekerasan menjadi gambaran rentannya para pekerja kreatif dalam kesehariannya. Lembaga pemerhati K3 Local Initiative for OSH Network (LION) menganggap pemerintah gagap dalam melindungi para pekerja kreatif. Ini karena banyak pekerja kreatif cenderung berada di ranah informal. SINDIKASI menyerukan agar ada kerjasama antara berbagai sektor pekerja kreatif untuk menyusun standar-standar kerja yang lebih manusiawi.

Apalagi pekerja perempuan. Mereka selain harus menyelesaikan pekerjaan di kantor, juga harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. Hal ini karena double pekerjaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dimana pekerja laki-laki hanya mengerjakan pekerjaan di kantor. Double kerja inilah yang membuat over work, jam kerja bertambah, beban berlebih. Sedangkan pekerjaan rumah tidak pernah mendapatkan upah dan tidak pernah dihitung sebagai kerja.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) sebelumnya juga menyerukan pada industri media dan kreatif agar melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah mengakui masalah kesehatan jiwa di tempat kerja.

“Pengakuan ini merupakan langkah awal bagi perlindungan para pekerja dari kondisi kerja yang sering mengabaikan kesehatan jiwa mereka,” ungkap Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy.

Dalam aturan ini, pemerintah mengakui adanya kaitan antara lingkungan kerja dan kondisi kesehatan jiwa pekerja.

Pemerintah juga merumuskan adanya “potensi bahaya faktor psikologi” di tempat kerja yang diantaranya diakibatkan ketidakjelasan pekerjaan, beban kerja berlebih, dan masalah pengembangan karier.

Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkap SINDIKASI dalam kertas posisi “Kerja Keras Menukar Waras” yang dirilis pada Bulan K3 Nasional, Januari 2018 lalu, yang juga telah diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dan BPJS ketenagakerjaan. SINDIKASI menemukan adanya masalah kesehatan jiwa akibat kerja berlebih (overwork) yang dialami pekerja media dan kreatif.

Temuan ini mengkonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut sebanyak 31,98 persen pekerja kreatif mengalami overwork karena bekerja lebih dari 48 jam tiap pekan yang tentu saja berdampak buruk pada kesehatan.

Oleh karena itu, SINDIKASI mendorong industri media dan kreatif melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru, yaitu Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 di Lingkungan Kerja salah satunya dengan menjalankan “manajemen stres” seperti mengadakan program konseling.

“Keberhasilan advokasi dan kampanye ini membuat SINDIKASI bersemangat untuk mengawal isu kesehatan jiwa agar perlindungan terhadap kesehatan para pekerja khususnya pada industri media dan kreatif bisa terwujud,” ungkap Ellena.

Selain itu, para pekerja diajak untuk menghapus stigma negatif terhadap masalah kesehatan jiwa yang selama ini masih sering ditemui.

“Pemerintah juga harus membuat sistem pengawasan yang baik agar pelaksanaan peraturan berjalan baik. Kami menilai selama ini pengawasan K3 lemah karena pemerintah selalu beralasan minimnya tenaga pengawas.”


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Febriana Sinta, www.konde.co

Konde.co – Apakah anda sudah pernah mendengar film berjudul Suffragette ?. Film ini adalah film dengan genre drama dimana anda dapat melihat keadaan politik, ekonomi , dan gerakan perempuan di negara Inggris sekitar tahun 1900-an.

Film yang sudah tayang perdana tahun 2015 ini adalah film yang mengangkat kisah nyata kehidupan perempuan di Inggris tepatnya di tahun 1912 .

Film bercerita tentang gerakan perempuan disana untuk mendapatkan kesetaraan hak pilih perempuan dalam politik.

Dalam film tersebut, para perempuan sehari-harinya hanya dapat bekerja sebagai penjahit, tukang masak dan menjadi buruh cuci. Di era tersebut sangat susah bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka.

Film yang disutradai oleh Sarah Gavron, awalnya menampilkan kehidupan seorang perempuan yaitu Maud Watss (yang diperankan Carrey Mulligan) yang banyak menerima perlakuan tidak adil dalam pekerjaannya. Selain terkena eksploitasi dalam bekerja, pemberian upah yang tidak jelas, di tempat kerja, Watss juga terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oleh atasannya (laki – laki) terhadap temannya.

Suffragette sendiri adalah gerakan yang dilakukan oleh perempuan di abad ke-20 yang menuntut agar hak pilih para perempuan dapat digunakan. Gerakan ini digambarkan sebagai kekuatan yang besar dan masif yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Emeline Pankhurst (diperankan oleh Meryl Streep).

Suffragette yang dilakukan oleh anggotanya digambarkan sebagai gerakan yang besar yang diikuti oleh banyak perempuan dari berbagai daerah dan pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang tidak pernah mengijinkan perempuan untuk menggunakan hak pilih.

Aksi pertama dilakukan dengan melakukan aksi turun ke jalan. Namun karena tidak didengarkan suara dan aspirasinya, mereka melakukan aksi untuk menarik perhatian media dan pemerintah.

Dalam aksinya mereka menuliskan coretan di dinding, dan beberapa aksi lainnya yang ternyata dianggap sebagai tindakan anarkis oleh Polisi.

Dianggap melakukan gerakan anarkhi, pihak kepolisian dan Pemerintah Inggris justru melakukan kekerasan dengan memukul demonstran perempuan dan menjebloskan mereka ke dalam penjara.

Film dengan durasi 1 jam lebih 17 menit ini ingin mengajak melihat kembali gerakan perempuan pertama yang menginginkan sebuah perubahan hidup. Fase-fase perjuangan perempuan yang sulit dan tidak dianggap ada.

Dalam sejarahnya gerakan hak pilih atau Suffragette di negara Inggris berhasil menekan pemerintah Inggris. Di tahun 1918 atau 6 tahun setelah dilakukan gerakan Suffragette, semua perempuan yang berusia di atas 30 tahun akhirnya berhak menggunakan hak pilihnya.

Kemudian di tahun 1928, aturan tersebut direvisi, dan semua perempuan yang berusia di atas 21 tahun akhirnya berhak menggunakan hak pilihnya.

(Sumber foto : www.telegraph.co.uk)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Masnuah, seorang perempuan nelayan dari Puspita Bahari, Demak, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2018, mendapatkan Saparinah Sadli Award 2018.

Masnuah mendapatkan penghargaan tersebut di Jakarta pada 24 Agustus 2018 lalu. Masnuah adalah perempuan yang memberikan inspirasi kepada banyak orang. Selama ini ia bekerja mendampingi perjuangan hak hak perempuan nelayan yang sejak dulu tidak pernah diakui sebagai pekerja nelayan. Mereka hanya diakui sebagai ibu rumah tangga, padahal sehari hari mereka berjuang menangkap ikan di tengah laut.

Perempuan nelayan yang dulu tidak pernah mendapat pengakuan oleh negara, terbukti dengan adanya Masnuah, saat ini telah berhasil berjuang dan melakukan advokasi haknya. Bahkan di Kartu Tanda Pendudukpun (KTP) pekerjaan sebagai nelayan sudah dituliskan. Ini salah satunya karena perjuangan Masnuah dan para perempuan nelayan lainnya. Dulu, di KTP, para perempuan seperti Manuah dituliskan sebagai ibu rumah tangga. Penyebutan bagi perempuan nelayan harus melalui perjuangan yang panjang.

Direktur Eksekutif IKa (Indonesia untuk kemanusiaan), Anik Wusari menyatakan bahwa Masnuah adalah perempuan yang sangat menginspirasi para nelayan dan perempuan lainnya. Manuah, sebelumnya juga pernah mendapatkan Pundi Perempuan 2017 yang merupakan salah satu bentuk donasi dari IKa kepada perempuan yang berjuang.

Anugerah Saparinah Sadli sendiri merupakan penghargaan dua tahunan yang bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat dan generasi penerus untuk terus bekerja demi terciptanya keadilan jender di Indonesia. Penghargaan Saparinah Sadli kemarin juga menandai ulangtahun Saparinah Sadli yang ke 92 tahun.

Saparinah Sadli adalah perempuan akademisi yang kemudian menjadi aktivis yang dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya baik di bidang penelitian, pendidikan serta advokasi untuk perempuan.

Tahun 2018 ini, Anugerah Saparinah Sadli memilih tema Keteladanan Pemimpin Perempuan Dalam Kebinekaan Masyarakat Indonesia. Tema ini dipilih karena pentingnya peran kepemimpinan dan keteladanan Perempuan dalam kehidupan kebinekaan masyarakat Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional, di berbagai sektor termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan infrastruktur desa yang sangat berarti bagi kelompok masyarakat marginal dan miskin.

Penghargaan ini ingin menyoroti peran perempuan-perempuan yang banyak berjuang dalam komunitas Indonesia yang majemuk dengan menunjukan kepemimpinannya di komunitas atau penyelenggara kebijakan publik di tingkat lokal atau nasional.

Sejumlah penerima penghargaan Saparinah Sadli sebelumnya adalah Aleta Baun, Nani Zulminarni, Baihajar Tualeka dan sejumlah perempuan yang banyak bekerja untuk komunitas masyarakat.


(Masnuah, penerima penghargaan Saparinah Sadli Award/ Foto: IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan)

File 20180816 2891 5bu93v.jpg?ixlib=rb 1.1

Bagaimana seharusnya Anda memilih teman?
shutterstock.com



Alexis Elder, University of Minnesota Duluth

Pertemanan yang baik tampaknya adalah hal yang patut untuk dirayakan. Namun seringkali bagi beberapa dari kita, dari waktu ke waktu muncul ketegangan antara menjadi teman yang baik atau “melakukan yang seharusnya”. Contohnya, ketika kita dihadapkan situasi yang membuat kita tergoda untuk berbohong demi seorang teman, maka akan tampak seolah-olah pertemanan dan moralitas berada dalam posisi yang bertabrakan.


Saya adalah seorang ahli etika yang mempelajari isu-isu seputar pertemanan, jadi ketegangan ini sangat menarik bagi saya.


Mudah untuk mengatakan bahwa orang yang tidak baik cenderung memperlakukan teman mereka dengan buruk juga: contohnya, mereka bisa berbohong, curang atau mencuri dari teman-temannya. Namun mungkin juga seseorang berlaku buruk pada beberapa orang dan berlaku baik pada yang lainnya.


Jadi adakah alasan mendasar lain untuk berpikir menjadi orang baik adalah keharusan untuk pertemanan yang baik?


Masalah pada pertemanan dan moralitas


Mari mulai dengan melihat kasus saat moralitas dan tuntutan dalam pertemanan berada dalam konflik.





Apa tuntutan dalam sebuah pertemanan?
Alessandro Pautasso, CC BY-NC-ND



Syarat suatu pertemanan tampaknya mengharuskan kita terbuka terhadap cara pandang teman kita, bahkan ketika perspektif mereka beda dengan milik kita sendiri. Pertemanan juga tampaknya mengharuskan kita untuk peduli terhadap kesejahteraan teman kita. Bukan hanya mengharapkan yang terbaik bagi mereka, kita pun juga ingin terlibat dalam menyediakan hal-hal baik tersebut.


Ini adalah hal yang membedakan perhatian dari teman dengan perhatian orang yang memang berkelakuan baik.


Namun kita juga perlu tetap terbuka akan apa yang dirasa baik oleh teman kita sendiri: seenaknya melakukan sesuatu atas dasar yang kita pikir baik terbaik untuk teman kita, meski teman kita tidak setuju, cenderung paternalistik. Dalam beberapa keadaan, sedikit paternalisme masih boleh ditoleransi, seperti menyembunyikan kunci teman ketika ia sedang mabuk. Namun secara umum hal tersebut adalah sifat yang buruk dalam pertemanan.


Beberapa pemikir menyatakan bahwa terbuka pada perspektif teman dapat membukakan pintu pada bahaya moral. Contohnya pertemanan dengan seseorang yang memiliki nilai yang berbeda bisa secara perlahan mengubah nilai Anda sendiri, termasuk pada hal-hal yang buruk. Hal ini benar terutama ketika hubungan tersebut membuat Anda cenderung menganggap serius sudut pandang mereka.


Sarjana lain berpendapat bahwa kombinasi antara keinginan untuk membantu teman dan terbukanya dengan sudut pandang merekalah yang menimbulkan masalah terbesar. Dalam membuat argumen ini, Dean Cocking dan Jeanette Kennett mengutip kalimat dari novel “Pride and Prejudice” karya Jane Austen. Dalam kalimat tersebut, protagonisnya, Elizabeth Bennett memberitahu Tuan Darcy yang dingin dan kaku bahwa, “Kepedulian kepada sang pemohon akan membuat seseorang siap untuk mengabulkannya tanpa menunggu alasan mengapa seseorang harus melakukannya.”


Dengan kata lain, ketika teman Anda meminta Anda untuk mengatakan kepada bos bahwa ia sakit, bukannya pusing pasca mabuk, Anda harus melakukannya hanya karena ia meminta Anda untuk melakukan hal tersebut.


Aristoteles dalam kebaikan pada pertemanan


Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, meninjau ulang apa yang dikatakan oleh Aristoteles tentang pertemanan dan menjadi orang yang baik bisa membantu.





Patung Aristoteles di depan bangunan sebuah universitas di Freiburg, Jerman.
Martin aka Maha, CC BY-SA



Bagi Aristotles, terdapat tiga jenis pertemanan. Satu, pertemanan kegunaan, misalnya antara rekan kerja yang ramah. Dua, pertemanan kesenangan, contohnya antaranggota tim trivia atau permainan hobi. Dan tiga, pertemanan di antara mereka yang merasa satu sama lain baik dan berharga bagi diri mereka sendiri. Yang terakhir inilah yang ia sebut sebagai pertemanan kebajikan, bentuk pertemanan yang terbaik dan paling lengkap.


Maka sangat jelas mengapa menghargai seseorang karena kebaikannya merupakan karakteristik pertemanan yang baik. Tak seperti pertemanan lain, hal ini melibatkan penghargaan kepada teman atas diri mereka sendiri, bukan hanya atas apa yang bisa mereka lakukan untuk Anda. Lebih jauh lagi, pertemanan jenis ini mengakui karakter dan nilai mereka berharga.


Beberapa mungkin cemas bahwa hal tersebut menciptakan standar yang terlalu tinggi: bahwa syarat teman yang baik haruslah orang yang baik membuat pertemanan yang semacam itu sangat jarang. Namun pemikir Aristotelian, John Cooper berpendapat bahwa artinya kualitas pertemanan bermacam-macam sesuai dengan kualitas karakter teman-temannya tersebut.


Mengesampingkan hal-hal lain, orang-orang yang biasa-biasa saja cenderung memiliki pertemanan yang biasa-biasa pula, sedangkan orang yang lebih baik akan memiliki pertemanan yang lebih baik pula.


Apa itu kebaikan?


Jika kita tidak memberi definisi apa itu “orang baik” atau membiarkan tiap-tiap orang memiliki penilaian sendiri soal apa itu kebaikan, hal ini menjadi sangat subjektif. Namun Aristoteles juga menawarkan perhitungan objektif tentang apa yang menjadikan seseorang orang yang baik.


Orang yang baik, menurutnya adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik seperti keberanian, keadilan, dan kesederhanaan adalah karakter berkualitas yang membantu kita menjalani hidup sebagai manusia yang baik, sendiri dan bersama orang lain.


Aristoteles berpendapat bahwa, seperti ketajaman merupakan kualitas yang membantu pisau untuk berfungsi dengan baik, kita berfungsi sebagai manusia yang lebih baik jika kita bisa melindungi apa yang kita hargai, bekerja sama dengan baik, dan menikmati kesenangan dalam kesederhanaan.


Ia mendefinisikan kualitas yang tidak baik, atau sifat buruk, sebagai kualitas yang membuat pemiliknya sulit untuk hidup dengan baik. Misalnya, para pengecut kesulitan dalam melindungi apa yang penting, orang rakus yang tidak bisa berhenti makan dan orang-orang yang tidak adil mengambil lebih dari bagiannya. Sehingga mereka kesulitan bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Hal ini halangan besar bagi makhluk sosial.


Yang terakhir dan yang paling peting, ia mengatakan bahwa kita membangun kualitas, baik ataupun buruk, melalui praktik yang berulang: kita menjadi orang yang baik dengan berulang kali melakukan kebaikan, dan begitu pun sebaliknya dengan keburukan.


Menghubungkan kebaikan dan pertemanan


Bagaimana kemudian hal tersebut bisa membantu kita dalam memahami hubungan antara menjadi orang yang baik dan menjadi teman yang baik?


Saya telah menyatakan bahwa dalam pertemanan ada proses saling membantu dan juga melibatkan keterbukaan terhadap perspektif teman. Jika kita berasumsi bahwa Aristoteles benar mengenai hubungan antara karakter yang baik dan kemampuan untuk hidup dengan baik, maka membiarkan seorang teman melakukan hal buruk itu tidak baik karena itu membuat sang teman lebih sulit untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik.


Tetapi pertemanan juga tidak bisa dijalankan dengan memaksa teman meninggalkan keyakinan mereka soal apa yang mereka butuhkan, meskipun apa yang mereka yakini itu salah. Jadi satu-satunya orang yang bisa kita perlakukan secara konsisten baik sebagai teman adalah mereka yang memiliki karakter yang baik.


Kita tentu saja bisa mengubah nilai dan reaksi pribadi kita agar lebih menyamai teman kita. Kebanyakan dari hal ini terjadi secara tak sadar, dan beberapa perubahan mungkin baik. Namun ketika perubahan yang terjadi lebih buruk, (misalnya menjadi penakut dan tidak adil), kita dibuat rugi oleh hubungan pertemanan kita.





Apakah waktu yang Anda habiskan dengan teman menjadikan Anda orang yang lebih baik?
marco monetti, CC BY-ND



Jika waktu yang dihabiskan bersama teman saya yang malas cenderung membuat saya kurang termotivasi dengan hidup saya sendiri, maka dapat dikatakan saya menjadi lebih buruk. Hal tersebut bisa menjadikan teman seperti itu buruk bagi kita, bahkan jika tidak sengaja.


Pertemanan yang benar-benar baik, ternyata, mustahil terjadi kecuali jika kedua teman tersebut adalah orang baik.


Ketegangan yang jelas antara pertemanan dan moralitas ternyata hanya ilusi yang dihasilkan dari gagal berpikir dengan hati-hati dan jernih tentang hubungan antara keterbukaan akan sudut pandang teman dan keinginan kita untuk membantu mereka.


Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles,



The Conversation


“Pertemanan orang jahat nyatanya menciptakan hal yang jahat (karena mereka tidak tenang, mereka bersatu untuk tujuan yang buruk, dan selain itu mereka menjadi jahat dengan menjadi semakin serupa satu sama lain). Sedangkan pertemanan antara orang baik adalah baik, dan digandakan dengan pertemanan mereka; dan mereka pun dianggap menjadi lebih baik pula dengan kegiatan mereka dan dengan mengembangkan diri satu sama lain; dan dari satu sama lain, mereka mengambil cetakan karakteristik yang mereka ikuti.”


Alexis Elder, Assistant Professor of Philosophy, University of Minnesota Duluth


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Secara kasat mata, pembangunan di Aceh saat ini terlihat tumbuh pesat, hal ini ditandai dengan berdirinya gedung-gedung yang cukup megah, ruas jalan yang lebar dan beraspal, rumah-rumah penduduk yang semakin sesak memenuhi negeri.

Bahkan lalu lintas manusia dan perjalanan wisata dari berbagai pelosok, juga turut memberikan bukti.

Namun, di tengah hiruk pikuk suasana perdamaian, dan membuncahnya warung-warung kopi di pinggiran jalan, masih banyak persoalan kemanusiaan yang belum diselesaikan disana. Antaralain tentang keberlanjutan pendidikan, kekerasan yang kian meninggi, rantai kemiskinan yang akut, yang lebih menimpa kelompok rentan yaitu perempuan, anak, Lansia, penyandang disabilitas dan lainnya.

Hal lain yaitu nasib para penyintas paska konflik. pengungkapan kebenaran akan luka panjang mereka, pemulihan yang berkelanjutan dan massif, keadilan yang sepatutnya bergulir menjamah hidup mereka. Hal ini terungkap dalam konferensi pers rencana malam budaya Aceh yang bertajuk demi damai yang akan diadakan Minggu, 19 Agustus 2018 lalu di Jakarta.

Zubaedah Djohar, salah satu aktivis dan sastrawan Aceh yang menggagas acara malam budaya ini menyatakan bahwa persolan lain yang masih mendera di Aceh yaitu adanya Peraturan Daerah/ Perda atau Qanun Jinayat yang berpotensi menguatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu pasal yang dinilai bermasalah adalah pasal 52 yang mewajibkan korban menghadirkan alat bukti dan saksi ketika melaporkan tindak perkosaan. Padahal korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit mengungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka.

Hukuman cambuk yang masih terjadi juga harus dikaji ulang karena berbentuk kekerasan dan merusak martabat manusia.

Sedangkan hukum syariat justru lebih banyak berkontribusi pada sejumlah kasus pelecehan terhadap perempuan. Seperti dalam qanun busana Islami dan qanun khalwat: regulasinya lebih banyak menyasar perempuan. Tindakannya dianggap bertujuan mempermalukan pelanggar, termasuk dengan diarak di depan umum atau disiram air kotor, dan cara-cara main hakim sendiri.

Hal lain menurut Zubaedah yang masih menjadi persoalan pasca 13 tahun perjanjian Helsinki yaitu soal ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemulihan korban konflik.

“Angka kematian Ibu melahirkan paling tinggi di Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih cukup tinggi, yaitu 143 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 10 per 1000 kelahiran hidup. Angka stunting yang melanda anak-anak Aceh mencapai 35,3 persen. Di samping itu, kata Nova, penanganan kasus TBC juga belum maksimal. Sedangan untuk cakupan imunisasi dasar, pencapaian masih 60% dan untuk Universal Child Immunization (UCI) baru sekitar 65% dari target 90% di seluruh desa.”

Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana lebih dari Rp. 890 miliar pada tahun 2018. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan empat rumah sakit regional, pembangunan pusat rehabilitasi psikososial, program JKA, dan peningkatan fasilitas alat-alat kesehatan. Namun bagaimana implementasi di lapangan dan pengawasannya? Ini yang belum dilakukan.

Dari kondisi ini, Kontras, Timang Research Center, Amnesty Internasional dan Ika (Indonesia untuk Kemanusiaan) bersama-sama akan mengadakan “Malam Kebudayaan dan Malam Perdamaian Aceh,” yang akan diadakan pada Jum’at, 24 Agustus 2018, bertempat di Gedung Auditorium Perpustakaan dan Kearsipan. Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl. Cikini Raya No. 73. Jakarta.

Salah satu penggagas acara, penulis dan budayawan Kurnia Effendi menyatakan acara ini diadakan untuk mendesak perdamaian di Aceh, sekaligus mendukung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam melakukan pemulihan bagi korban konflik, terutama perempuan yang mengalami kekerasan berlapis dan hingga hari ini masih jauh dari rasa keadilan dan pemulihan.

Hal lain yaitu untuk mengawal perdamaian Aceh khususnya, merawatnya dengan menginternalisasikan peran pemudi-pemuda melalui kegiatan-kegiatan seni dan budaya, serta membangun konsolidasi dengan sesama aktivis, tokoh adat, pemuka agama, pemerintah, seluruh elemen masyarakat, dan berbagai pihak yang menjadi kunci keberlanjutan perdamaian, mendorong keterlibatan penuh pemerintah pusat dalam mengawal perdamaian Aceh.

Yang terakhir yaitu lahirnya payung hukum dari pemerintah pusat, yang merupakan landasan pijak mengawal dan merawat perdamaian Aceh yang berkelanjutan, serta pintu masuk untuk mengawal perdamaian Indonesia dari berbagai bentuk konflik.

Dalam acara “Malam Kebudayaan dan Malam Perdamaian Aceh,” ini, sejumlah budayawan, aktivis, jurnalis, seniman/ artis akan seperti Debra Yatim, Nezar Patria, Melanie Subono, Yenni Wahid, Manneke Budiman, Linda Christanty, Usman Hamid akan tampil membacakan puisi dan esai tentang Aceh.

Selain itu acara juga dihiasi dengan lelang buku “Demi Damai” yang ditulis oleh Zubaidah Djohar.

Hasil penjualan buku ini akan didonasikan untuk masyarakat, para perempuan yang sedang berjuang melawan kekerasan dan diskriminasi di Aceh.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


File 20180807 191025 hmj5b9.jpg?ixlib=rb 1.1

Percobaan kerja empat hari seminggu menunjukkan jika pekerja bisa mengontrol pekerjaanya, maka mereka merasa dan bekerja lebih baik.
shutterstock.com



Jarrod Haar, Auckland University of Technology

Karyawan-karyawan di sebuah perusahaan di Selandia Baru yang tergabung dalam sebuah percobaan inovatif kerja empat hari seminggu telah menyatakan kesuksesan sistem kerja empat hari tersebut dengan 78% dari mereka menyatakan dirinya merasa lebih mampu mengatur keseimbangan antara kerja dan kehidupannya.


Perpetual Guardian, sebuah perusahaan yang mengelola perihal warisan dan wasiat, menerbitkan temuannya dari percobaan tersebut yang didorong oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pekerja modern hanya produktif bekerja selama tiga jam sehari.


Analisis tersebut menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja empat hari seminggu merasa lebih baik dan terlibat dengan pekerjaannya. Mereka juga merasa kehidupan karir dan pekerjaan lebih seimbang dan tingkat stres berkurang – semua hal tersebut terjadi dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas yang sama. Yang menarik adalah orang-orang tersebut juga merasakan sedikit penurunan signifikan atas tuntutan pekerjaannya.


Pengaturan


Perusahaan tersebut meminta 240 karyawannya untuk bekerja selama empat hari seminggu (delapan jam setiap harinya), bukannya lima hari dengan tetap mendapatkan gaji untuk kerja lima hari. Percobaan tersebut terinspirasi oleh semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa model ruang kerja terbuka modern bisa mengganggu pekerja dan menurunkan produktivitas.




Baca juga:
Gaya kerja milenial dan tantangan kolaborasi di era disrupsi teknologi



Direktur pelaksana perusahaan tersebut, Andrew Barnes, berpendapat bahwa kerja mingguan yang lebih pendek mungkin adalah cara yang inovatif untuk membuat para pekerja menjadi fokus pada pekerjaan dan menjaga produktivitasnya secara keseluruhan, sambil memberikan manfaat untuk meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan, kesehatan mental yang lebih baik serta lebih sedikit kemacetan di jalan raya.


Hasilnya menunjukkan peningkatan 24% pada karyawan yang menyatakan keseimbangan kehidupan-kerjanya meningkat, peningkatan signifikan dalam keterlibatan dan penurunan sebesar 7% dalam tingkat stres - semuanya itu tanpa penurunan produktivitas


Tantangan


Tantangan pertama bagi perusahaan adalah tidak semua orang melakukan pekerjaan yang sama di seluruh bagian tempat kerja tersebut. Perusahaan bukanlah barisan produksi yang membuat perangkat eletronik yang produktivitasnya bisa dengan mudah diukur.


Solusinya adalah dengan meminta tiap tim (dan tiap managernya) untuk memberi detail apa yang sebenarnya mereka lakukan dan bagaimana mereka mungkin melakukan hal tersebut selama empat hari, bukannya lima. Hal ini melibatkan pengaturan dari tiap tim sehingga mereka dapat memenuhi tenggat waktu dan mempertahankan kinerja dan produktivitasnya. Dalam praktiknya, empat hari seminggu berarti karyawan dalam sebuah tim memiliki satu hari libur di tiap minggunya, tetapi hari libur tersebut pindah selama hari Senin hingga Jumat selama masa percobaan ini.


Harapannya adalah jika karyawan mampu menjaga tingkat produktivitasnya dan tetap begitu dengan kerja empat hari, maka mereka harusnya mampu mencapai keuntungan pribadi yang lebih baik dan perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan dengan mendorong reputasi, rekrutmen dan bonus, serta penghematan energi (pengurangan 20% pekerja di tempat kerja).


Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan jika organisasi peduli dengan kesejahteraan karyawannya maka para pegawainya pun akan merespons dengan perilaku dan kinerja yang lebih baik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan keseimbangan kerja dan kehidupan adalah hal yang penting untuk kepuasan kerja dan [kesejahteraan secara umum], dan juga bahwa dengan menghabiskan waktu lebih banyak di luar pekerjaannya, para karyawan terlibat lebih baik pada pekerjaannya.


Meski begitu, ada potensi bahwa karyawan mungkin melaporkan stres dan masalah yang lebih besar terkait tuntutan pekerjaan karena mereka sekarang, pada dasarnya, mengerjakan beban kerjanya ke dalam empat hari, bukan lima.


Temuan


Untuk memungkinkan analisis atas percobaan ini, karyawan dan manajer diminta mengisi survei sebelum dan sesudah percobaan. Data karyawan tambahan dikumpulkan pada akhir tahun. Sehingga analisisnya didasarkan pada lima set data yang berbeda, baik dari karyawan maupun manajer.


Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi para karyawan berubah sepanjang percobaan ini. Para pegawai merasa bahwa kerja empat hari dalam seminggu (dengan gaji untuk kerja selama lima hari) menunjukkan seberapa perhatian atasan terhadap kesejahteraan mereka. Persepsi yang seperti inilah yang membantu organisasi karena akan membuat karyawannya bekerja lebih keras, lebih puas dan lebih ingin untuk bertahan pada pekerjaan tersebut lebih lama. Mereka juga bekerja dengan lebih baik.


Para karyawan melaporkan kepuasan dan keterlibatan kerja yang lebih baik, mereka pun merasa timnya semakin solid dan terlatih dalam melakukannya pekerjaannya bersama-sama. Hal ini mencerminkan fokus tim ketika mereka diminta untuk mengembangkan pendekatan kerja empat hari sejak awal percobaan.


Temuan lain adalah para pegawai melaporkan tuntutan pekerjaan yang menurun secara signifikan. Hal ini menarik karena terdapat kemungkinan masalah pada para pegawai karena merasa lebih tertekan, namun penelitian menunjukkan bahwa memiliki kemampuan lebih untuk mengatur pekerjaannya menaikkan kesejahteraan psikologis. Fakta bahwa Perpetual Guardian memperbolehkan pegawainya untuk merencanakan kerja mingguan memperbaiki kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara stabil dan tepat waktu.


Yang terakhir, para pengawas menilai kerja tim tidak berubah selama percobaan. Meski begitu, pengawas juga menemukan bahwa tim mereka memiliki kreativitas yang lebih besar serta melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, termasuk memiliki kinerja pelayanan yang lebih baik.


Uji coba kerja empat hari dalam seminggu menunjukkan bahwa karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka secara memuaskan, atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek, sambil menikmati keseimbangan kerja dan kehidupan yang lebih besar serta mengurangi stres. Ini menggambarkan kekuatan dukungan organisasi dan menggarisbawahi manfaat kinerja yang bisa dicapai ketika organisasi mengambil risiko untuk mempercayai pegawainya dan mendukung mereka dalam pendekatan baru dalam bekerja.



The Conversation


Uji coba selama delapan minggu ini dinyatakan sukses dan sekarang organisasi sedang menyempurnakan pendekatannya sebelum melaksanakan sistemnya secara total.


Jarrod Haar, Professor of Human Resource Management, Auckland University of Technology


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Febriana Sinta, www.konde.co

Konde.co - Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa secangkir teh dapat membuat perbedaan. Namun hal ini dibuktikan oleh perempuan – perempuan di Pakistan.

Kejadian ini pernah terjadi di tahun 2015. Saat itu seorang jurnalis perempuan yang bernama Sadia Khatri memposting sebuah foto selfie dengan latar belakang Dhabas atau sebutan untuk kedai teh kecil di pinggir jalan.

Foto yang diunggah di instagram dengan hashtag #GirlsAtDhabas, memperlihatkan warung atau tempat minum teh di tepi jalan yang dipenuhi dengan laki – laki, namun tidak ada satupun perempuan yang berada di tempat itu.

Di Pakistan terdapat ribuan dhabas atau warung teh yang banyak ditemukan di pinggir jalan. Biasanya dhabas digunakan sebagai tempat berkumpulnya laki-laki sambil minum teh dan berbincang - bincang.

Dalam kebiasaan tersebut, laki - laki tidak mengijinkan perempuan untuk duduk minum teh bersama mereka, karena menurut mereka perempuan tidak memerlukan tempat di luar rumah.

Laki – laki di Pakistan kala itu menyakini bahwa jika perempuan akan minum teh, maka perempuan harus meminum teh di dalam rumah, agar para perempuan dapat menjaga anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya.

Dalam masyarakat Pakistan yang konservatif dan sangat religius, sangat sulit bagi beberapa perempuan untuk bebas seperti yang mereka inginkan. Begitu perempuan menikah, mereka akan tinggal bersama keluarga suaminya.

Dalam banyak kasus, banyak perempuan kemudian mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan.

Tidak disangka foto dhabas yang diunggah Khatri mengundang banyak tanggapan. Bahkan mereka membentuk grup diskusi yang membahas perlunya ruang publik seperti dhabas bagi perempuan.

Setahun kemudian diskusi itupun berkembang. Tidak hanya diskusi tentang Dhabas , perempuan - perempuan di Pakistan dan negara di Asia Selatan dalam diskusi tersebut kemudian menginginkan adanya ruang publik yang lebih luas dan menyenangkan untuk perempuan agar mereka bisa berkumpul di luar rumah.

Beberapa saat kemudian, keinginan mereka untuk memiliki ruang publik dengan cara bersantai seperti minum teh di Dhabas akhirnya terwujud.

Sebuah kedai teh kecil khusus untuk perempuan akhirnya berdiri di sebuah gang sempit, di kota Karachi. Sebuah spanduk dengan tulisan “Selamat Datang di Kedai Teh Khusus Perempuan”, diletakkan di depan kedai teh.

Aktivis perempuan Sabiha Shah adalah orang yang berada di balik pembangunan kedai teh khusus perempuan ini. Menurut Sabiha Shah, tempat itu lebih dari sekedar kedai teh, perempuan boleh melakukan hal - hal yang sebelumnya dilarang. Misalnya mengadakan acara ulang tahun, diskusi, atau sekedar bersantai dan minum bersama. Selain itu ia kemudian juga membuat perpustakaan kecil dan warung internet disana agar perempuan bisa mengakses pengetahuan dan teknologi.

Setelah mendirikan kedai teh di Karachi, Sabiha berharap mendapatkan banyak dukungan dan bantuan agar dapat mendirikan dhabas khusus untuk perempuan di tempat lain.


Sumber tulisan :
1. http://www.womensmediacenter.com/feature/entry/tea-and-selfies-driving-a-revolution-in-pakistan
2. http://kbr.id/berita/04-2017/a_space_of_one_s_own__pakistan_s_ladies_dhaba/89659.html

(Foto/ Ilustrasi : www.pixabay.com)

*Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana kondisi perempuan di Aceh pasca 13 tahun perjanjian Helsinki? Sejumlah kebijakan yang mengontrol tubuh perempuan merupakan catatan yang paling mengemuka terhadap kondisi perempuan disana.

Sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang kita kenal dengan Perjanjian Helsinki, kondisi perempuan Aceh masih hidup dalam rasa tidak aman.

Solidaritas Perempuan mempunyai sejumlah catatan soal kondisi perempuan Aceh saat ini.

Selama ini, Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak cerita sejarah di Indonesia, mulai sejarah konflik berkepanjangan selama 32 tahun, hingga bencana alam tsunami pada Desember tahun 2004 silam yang semakin memporak porandakan Aceh. Tak kurang, 200.000 jiwa meninggal saat terjadinya bencana tersebut.

Upaya penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM yang dilakukan pada 15 Agustus 2015 untuk menghentikan konflik bersenjata selama 32 tahun di Aceh merupakan awal dan harapan baru bagi masyarakat Aceh khususnya perempuan.

Penandatanganan nota kesepahaman itu telah menghasilkan beberapa pasal-pasal yang menjadi kesepakatan bersama yang harus disetujui salah satunya tentang legislatif Aceh yang akan melakukan penyusunan draft ulang aturan-aturan di dengan dengan menggunakan prinsip HAM universal yang ada dalam konvensi internasional United Nation (UN) tentang hak sipil politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

“The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the universal principles of human rights as contained in the International Covenant of the United Nations on the Rights of Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights (Paragraf 1.4.2 MoU Helsinki)”

Ketua Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy menyatakan bahwa perjanjian ini seharusnya ditaati oleh kedua pihak yang saat itu terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati. Sayangnya, hal itu tidak sesuai dengan implementasi pasca terjadinya penandatanganan nota kesepakatan tersebut.

“Pemenuhan hak perempuan pasca konflik dan tsunami juga tidak maksimal terjadi. Kenyataannya masih banyak sekali korban konflik yang masih belum terpenuhi haknya . Perempuan yang kemudian menuntut haknya, justru kembali mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan.”

Meskipun, Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi (CEDAW) telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No. 7/1984. Hal ini tentu merupakan refleksi dari pengakuan negara atas berbagai tindak diskriminasi dan kewajiban serta upaya-upaya untuk penghapusannya.

Dalam prakteknya para perempuan yang menggugat ini kembali mengalami diskriminasi dan ancaman fisik lainnya.


Perda Diskriminatif untuk Perempuan

Penetapan Aceh sebagai daerah Syariat Islam, mendorong pemerintah melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif di Aceh.
Kebijakan ini kemudian memicu munculnya kebijakan lain yang banyak menjadikan perempuan sebagai objek dari kebijakan tersebut, seperti aturan perempuan memakai rok, peraturan jam malam bagi perempuan, peraturan perempuan dilarang mengangkang di sepeda motor, hingga menghasilkan hukum jinayat dan hukum acara jinayat di Aceh.

Kebijakan diskriminatif yang berlaku di Aceh pun, telah berdampak kepada perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Kebijakan yang dilahirkan telah membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap ruang publik dan sumber kehidupannya. Peran-peran perempuan kemudian dikembalikan ke ruang domestik.

Tak hanya itu, menurut Puspa Dewy, perempuan juga masih minim sekali dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan dan cenderung hanya dilibatkan dalam urusan domestik atau pengaturan keuangan. Padahal pelibatan perempuan dalam berbagai ruang publik, termasuk dalam pengelolaan pertanian atau pengelolaan hutan juga sangat penting, karena perempuan dan alam sebagai sumber kehidupannya sangat erat kaitannya.

Implementasi kebijakan diskriminatif juga memunculkan persoalan baru. Kebijakan Qanun Jinayat misalnya, dimana Solidaritas Perempuan mencatat pada tahun 2017 terdapat 33 kasus pencambukkan yang terjadai di Aceh, diantaranya persoalan tuduhan khalwat dan zina .
“Beberapa diantaranya kemudian diidentifikasikan sebagai korban salah tangkap dari polisi Syariat di Aceh. Selain itu, kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh juga meningkat. Kasus persekusi terakhir yang terjadi di Aceh, yaitu penangkapan ketua Bapedda Langsa yang ditangkap dan dimandikan dengan air comberan bersama istrinya,” ungkap Puspa Dewy.

Selain itu peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh juga memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Aceh selama ini tidak berdampak dalam pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

Pada tahun 2017 Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat ada 1.791 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang naik dari tahun sebelumnya 2016 ada sebanyak 1.648 .

Solidaritas Perempuan menyimpulkan bahwa masifnya kebijakan diskriminatif di Aceh menjadikan kondisi perempuan dalam situasi tidak aman. Perempuan terbatasi ruang geraknya dalam beraktivitas maupun menyampaikan pandangannya. Hasil pemantauan perempuan di Aceh menunjukkan bahwa hanya 20% persen dari responden yang mengatakan tidak merasa aman, namun pada grafik tentang pengetahuan tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku di Aceh, hampir 85% responden mengatakan perlu adanya sosialisasi qanun jnayah dan dianggap sebagai kebijakan yang melindungi perempuan, namun faktanya belum mampu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

“Dan pada kenyataannya, setelah 13 perjanjian Helsinki, perempuan semakin tidak mempunyai akses yang luas pada ruang gerak perempuan dan banyaknya kontrol atas tubuh perempuan. Seharusnya perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga dimaknai sebagai damai, aman, bebas dari kekerasan,” ujar Puspa Dewy.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)

Luviana- www.Konde.co

Setiap orang pasti punya rahasia kecil. Rahasia kecil dalam hidupnya.

Namun jika sudah dibagikan, pasti ini namanya bukan rahasia lagi.

Dan ternyata banyak juga yang tak bisa menyimpan rahasia kecil,” Jangan bilang-bilang ya, cuma kamu saja yang tahu.”

Ini yang paling banyak terjadi. Dan memang kadang sulit menyimpannya. Ada beberapa rahasia kecil dari teman saya yang ia bagi ketika ia sudah dewasa:


1. Rahasia Pertama

Salah satu teman perempuan saya bercerita bahwa dulu ibunya pernah punya rahasia kecil. Ibunya berjanji bahwa rahasia kecilnya ini akan dibagikan pada teman saya, ketika teman saya dewasa.

Dan apakah rahasia kecilnya? Rahasia kecil yang selama ini disimpan ibunya rapat-rapat adalah: ketika ayah teman saya ini, suami dari sang ibu pernah berselingkuh. Rahasia ini ia tutup rapat hingga teman saya dewasa.

Memang ayah dan ibunya sudah lama berpisah, waktu ia kecil. Namun ibunya tak pernah mengatakan apa alasan ayahnya pergi dari rumah.

“Ibu tak pernah menceritakan sesuatu yang buruk tentang ayah ketika saya kecil. Semarah apapun ibu, seburuk apapun kondisi kami waktu itu. Ia hanya bilang, bahwa ia punya rahasia kecil yang akan ia bagikan ketika saya dewasa nanti. Setelah dewasa, saya sudah lupa jika ibu punya rahasia itu. Sampai jelang saya menikah, ibu baru menceritakannya.”


2. Rahasia Kedua

Rahasia kecil lain, saya dapatkan dari teman saya yang lain. Ia mengumpulkan semua foto orang-orang yang berpengaruh pada anaknya, sejak anaknya lahir. Foto-foto itu ia simpan rapi dalam sebuah album foto, karena dulu belum ada sosial media atau flash disk untuk menyimpan foto.

Ketika anaknya besar, foto-foto itu diperlihatkan ke anaknya.

Teman saya, sang ibu bilang,” Ini loh, nak..orang-orang yang berpengaruh besar dalam hidupmu. Ada Mbak Surti, Pekerja rumah tangga yang mengasuhmu sejak kecil, ada guru SD ibu Ema yang mengajarimu membaca, juga ada nenek uban yang mengajarimu berjalan untuk pertamakalinya.”


Menerima Rahasia Kecil


Menerima rahasia kecil ini ternyata tak mudah. Anak teman saya yang diperlihatkan foto-foto tersebut, menjadi terharu.

Namun teman saya yang ayahnya berselingkuh, ternyata tak mudah menerima itu. Sejak menerima cerita itu dari ibunya, tiap hari yang ia rasakan yaitu: marah. Bertahun-tahun ia mengalami itu.Ibunya mengajaknya healing, melakukan meditasi atas kemarahan-kemarahan itu. Ibunya bercerita bahwa dulu ibu pernah menuntut ayahnya, namun ayahnya memang bukan orang yang bertanggungjawab.

Namun dari seringnya bermeditasi dengan sang ibu, temen saya kemudian merasa bersyukur bahwa ibunya adalah orang nomor satu yang menyelamatkan hidupnya. Bapak meninggalkan mereka, dan ibu tetap tinggal bersamanya.

Bagiku, ibu adalah number one. Orang yang tak pernah mengurangi rasa sayang pada anaknya, padaku walau bapak memperlakukannya dengan buruk dan lantas pergi. Tak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sekarang, tak ada lagi rahasia kecil itu. Ibuku selalu punya banyak waktu untuk meditasi bersamaku.

Ibu telah menyimpannya rapat-rapat. Dan sekarang, kami menikmati ketulusan ibu, perjuangan panjang ibu bagi keluarga kami, juga rahasia kecil ibu.

Ibuku, Number One

File 20180808 1652 12xb2f8.jpg?ixlib=rb 1.1

Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam pemilihan kepala daerah serentah pada 27 Juni 2018.
Herwin Bahar/shutterstock.com



Ella S Prihatini, University of Western Australia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran ketiga secara serentak pada 27 Juni 2018 menunjukkan peningkatan elektabilitas perempuan sebagai pemimpin politik lokal.


Dari total 94 perempuan yang berlaga, 31 orang berhasil terpilih (32,98%). Angka ini hampir 2% lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada serentak setahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perempuan memenangkan 31 dari total 338 jabatan kepala dan wakil kepala daerah (9,17%).





Baca juga:
Mengukur peruntungan calon perempuan dalam pilkada 2018





Seperti terlihat di tabel di bawah, sepertiga dari keseluruhan kandidat perempuan bertanding untuk menjadi bupati. Proporsi terbesar kedua adalah untuk tingkat wakil bupati, diikuti kemudian untuk tingkatan wakil walikota dan walikota.






Sementara untuk posisi gubernur, hanya ada dua perempuan yang menjadi kandidat. Lima kandidat perempuan bertanding sebagai calon wakil gubernur. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ajang Pilkada tidak menyebar secara merata di tiga tingkat pemerintahan daerah.


Namun demikian, hasil pilkada 2018 membuktikan bahwa meski perempuan sangat jarang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, mereka sangat efektif mendulang suara pemilih. Elektabilitas perempuan sebagai gubernur mencapai 50%.


Hal ini disebabkan oleh kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jawa Timur yang mengumpulkan 53,55% suara sah dengan selisih 1 juta suara dari pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Perempuan terbukti sukses merebut posisi wakil gubernur dengan tingkat keterpilihan 40%.


Perempuan yang melaju sebagai calon wakil walikota juga menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan, yakni 37,5 persen. Elektabilitas terendah terjadi di tingkat pemerintah kota, di mana hanya seperempat kandidat perempuan yang berhasil menang.






Selain elektabilitas, pilkada 2018 juga menunjukkan tren menarik di sebaran latar belakang perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah.


Mereka yang menang ternyata mayoritas memiliki latar belakang swasta, kecuali di jabatan wakil walikota dan wakil bupati. Kondisi ini menyiratkan kekuatan finansial yang memainkan peran kunci dalam kompetisi politik lokal.


Di sisi lain, perlu juga rasanya dicermati bagaimana kandidat pilkada secara umum mengkategorikan diri mereka. Sebagai contoh, Khofifah Indar Parawansa yang telah “malang melintang” sebagai anggota parlemen sejak 1999 dan terakhir menjabat sebagai Menteri Sosial, masuk ke dalam kategori swasta dalam data KPU.






Dua grup yang juga dominan adalah anggota legislatif (nasional dan lokal) serta bekas walikota/wakil walikota.


Hasil pilkada 2018 mengindikasikan bahwa perempuan kandidat walikota dan wakil walikota lebih berpeluang untuk mempertahankan kursinya dibandingkan mereka yang petahana dan berusaha melanjutkan masa jabatan bupati dan wakil bupati.


Selain itu, sebaran latar belakang menunjukkan besarnya potensi anggota legislatif untuk terpilih menjadi eksekutif. Modal politik dan sosial selama duduk di parlemen dapat meningkatkan peluang perempuan untuk menjadi kepala daerah.


Dari 16 perempuan yang terpilih menjadi walikota, bupati dan gubernur, sebanyak 6 di antaranya adalah petahana; Mundjidah Wahab (Bupati Jombang), Ade Uu Sukaesih (Walikota Banjar), Umi Azizah (Bupati Tegal), Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo), Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak), dan Tatong Bara (Walikota Kotamobagu).


Sementara itu perempuan yang menjadi bagian dari dinasti politik meliputi Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) yang merupakan istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terdahulu dan Erlina (Bupati Mempawah) yaitu istri dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.


Berbagai catatan dari hasil Pilkada 2018 ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan terus meningkat meskipun lajunya tidak terlalu cepat. Kenaikan ini merupakan indikasi positif bagi keterwakilan perempuan sebagai pemimpin politik di tingkat lokal.


The ConversationDengan kewenangan pemerintah daerah yang semakin signifikan dalam penentuan kebijakan, perempuan yang menjadi kepala daerah diharapkan bisa menguatkan gaung pengarusutamaan gender. Keterwakilan substantif seperti ini akan menjadi ujian terbesar bagi perempuan pemimpin, yang kemudian hasilnya bisa dilihat antara lain dari menurunnya ketimpangan angka partisipasi sekolah antara anak laki-laki dan perempuan dan anggaran untuk kesehatan yang porsinya semakin besar signifikan.


Ella S Prihatini, Endeavour scholar and PhD candidate, University of Western Australia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Siapa yang takut menjadi pemimpin di saat muda? Tantangan inilah yang kemudian menjadikan para perempuan muda yang tergabung dalam Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM) menjadi membesar, baik dari jumlah maupun persebarannya.

Didirikan di tahun 2012 di Indonesia, jaringan FAMM kini telah beranggotakan lebih dari 350 perempuan muda dari 30 provinsi di Indonesia.

FAMM kemudian menyatukan aktivis pedesaan, perkotaan, masyarakat adat, muslim, kristen dan Lesbian, Biseksual, Transgender dan (LBTI). FAMM dan anggotanya juga mengatasi masalah yang beresiko dan sensitif, seperti mempertahankan lahan dan air, sensitif terhadap “pembangunan” yang merusak lingkungan, memperjuangkan hak untuk perempuan dan juga keamanan pribadi.

FAMM kemudian juga berjuang atas tertutupnya ruang bagi masyarakat sipil, meningkatnya fundamentalisme agama dan kekerasan. Untuk inilah para perempuan muda ini berorganisasi.

Awalnya bernama JASS Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi FAMM di tahun 2012, kelompok ini kemudian berevolusi dari proses gerakan feminis yang difasilitasi JASS Asia Tenggara.

JASS sendiri adalah jaringan dari gerakan feminis muda yang sejak tahun 2002 telah lahir, dan kemudian mulai melebarkan jaringannya di Amerika Latin, Afrika selatan dan kemudian Asia Tenggara.

Nani Zulminarni, ketua PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) yang merupakan salah satu mentor di JASS menyatakan bahwa anak-anak muda di FAMM kemudian telah mengembangkan kesadaran kritis dan kepercayaan diri sebagai perempuan muda. Nani Zulminarni menyatakan hal ini dalam launching buku FAMM yang berjudul “Solidarity, Safety and Power” di Jakarta, 10 Agustus 2018.

“Kepercayaan diri para perempuan muda ini sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan politik dan aksi kolektif perempuan,” kata Nani Zulminarni.

FAMM kemudian juga merawat organisasi dan individu para perempuan muda di pedesaan. Dampak sebagai anggota FAMM ini juga ditunjukkan oleh beberapa anggota FAMM yang hadir dalam acara. Mereka terlibat dalam organisasi, komunitas dan gerakan yang transformatif.

“Perubahan harus dimulai dari hal-hal yang berdampak, salah satunya dari para perempuan muda dengan metode pendekatan populer.”

Maka kemudian FAMM dan JASS berinisiatif membuat situs www.werise-toolkit.org dimana disana terdapat tulisan tentang perempuan, cerita perempuan yang semuanya adalah untuk pembelajaran perempuan muda.

Almida Karim dari FAMM Indonesia menyatakan bahwa dengan situs ini maka para perempuan bisa bercerita dan belajar tentang perempuan dengan cara populer. Selain membaca, mereka juga menulis dan berproses bersama.

Buku yang diluncurkannya hari itu bercerita tentang bagaimana para perempuan muda ini bertemu dan membentuk gerakan solidaritas perempuan muda. Di Indonesia, FAMM kemudian juga tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, Maluku dan Papua. Mereka belajar memberikan kekuatan dan solidaritas bagi para perempuan muda lainnya.

Selama ini FAMM juga bekerja untuk mempengaruhi politik lokal di daerah agar berperspektif perempuan dan LBTI. Mereka menggunakan cara-cara populer untuk memberikan masukan seperti berdiskusi secara partisipatoris dan menulis.

Almida Karim menyatakan, dengan membaca buku ini, kita bisa belajar pengalaman-pengalaman advokasi para perempuan muda di Indonesia.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)



Ini adalah cerita tentang perempuan bernama Yati dengan 13 belas anaknya. Tak bisa menyekolahkan anaknya adalah kepedihan mendalam yang dialami Yati. Tapi apa mau dikata. Menjadi miskin bukan pilihan hidupnya.

*Kustiah- www.Konde.co

Ketika terdiam, ada sebuah pertanyaan yang sering membuat saya gelisah setelah memikirkannya: apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain yang membutuhkan sesuatu?

Pertanyaan sederhana, tetapi saya begitu sulit menjawabnya.

Kali ini adalah soal keinginan anak-anak yang ingin sekolah. Sebut saja namanya Dandi (bukan nama sebenarnya). Usianya 6 tahun. Dandi setiap hari mengemis di sekitar jalan perumahan tak jauh dari Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wajah Dandi tak asing.

Bagi para penikmat kuliner di sekitar jalan stasiun menuju jalan perumahan atau para pejalan kaki yang kerap melewati jalan menuju stasiun, akan selalu menemukan Dandi bersama keenam saudaranya yang sama-sama mengemis atau meminta-minta.

Wajah mereka hampir mirip, masing-masing usianya hanya terpaut sekitar setahun hingga tiga tahunan.

Adik Dandi yang paling kecil E (3 tahun), B (4), S (5), lalu Dandi, kemudian kakaknya Al (8), As (14). Enam saudara sekandung ini kadang mengemis dengan memecah menjadi tiga kelompok.

Dandi biasanya mengemis bersama adiknya, B. Al akan menggandeng adiknya yang paling kecil, E. Sementara S dan As  berpencar mengemis seorang diri.

Dandi masih punya lima kakak yang setiap harinya mengamen dan memulung. Dan dua kakak tinggal di Bandung bersama neneknya. Jadi, Dandi punya 13 bersaudara. 11bersaudara tinggal bersama kedua orang tuanya, sementara dua saudaranya terpisah tinggal bersama nenek, ibu dari bapaknya.

Kata Dandi, kakak-kakaknya yang besar pun dulu ketika kecil mengemis. Karena sudah besar mereka malu dan sekarang memilih mengamen dan memulung.

Awalnya saya sempat meragukan cerita Dandi saat mengatakan memiliki 13 saudara kandung yang mengemis, mengamen, dan memulung.

Lalu, awal Mei lalu saya menawarkan diri mengantar pulang Dandi dari mengemis untuk tahu rumah dan keluarganya. Bersama anak sulung saya yang berusia 5 tahun, pukul delapan malam saya membonceng Dandi dan anak saya menuju rumah Dandi. Dan saya merasa sangat bersalah saat Dandi meminta saya menghentikan motor tepat di seberang perumahan Griya Asri, Batugede, Cilebut, Bogor.

Dia menunjuk "rumahnya" yang berada di tengah kebun. Jarak jalan beraspal yang sudah banyak lubang dengan rumah Dandi sekitar 70 meter. Tak ada penerangan, kecuali di rumah Dandi yang terlihat terang. Beruntung malam itu Dandi membawa alat penerangan senter. Dengan sigap ia mengeluarkan senter kecil dari sakunya.

"Saya bawa ini (menunjukkan senter) supaya ibu bisa jalan," ujarnya kepada saya.

Dan Dandi membimbing saya bersama anak saya yang tampak kesusahan mencari pijakan karena jalan setapak kanan kirinya dipenuhi  rumput tebal dan licin.

Malam itu usai gerimis. Dandi berkali-kali memperingatkan saya supaya hati-hati. Mendekati rumah Dandi berteriak memanggil ibu dan bapaknya, memberitahu kalau ia membawa tamu.

Sampai di rumah, tepatnya gubuk yang beralas plastik, kertas kardus, berdinding kain, plastik, dan beratap plastik dan terpal, ibu dan saudara-saudaranya keluar dari gubuk. Satu persatu mereka menyalami kami.

Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai ibu Dandi bernama Yati, 40 tahun.  Duduk di atas gelaran kardus Yati menunggui cucunya yang berumur 8 bulan dan anak bungsunya, E (3).

Ayah Dandi, Dadang (62) duduk di sudut gubuk sedang memakan rebusan mi setengah matang sambil memegangi pipi karena sakit gigi. Ia tampak memeriksa televisi. Dadang punya keahlian memperbaiki televisi yang rusak. Tak jarang ia mendapat pesanan untuk memperbaiki televisi rusak milik tetangganya.

Di luar gubuk dua kakak Dandi, As (14) dan Yadi (19) terlihat sibuk memperbaiki 'betor', becak motor yang biasa dipakai untuk mengantar  beserta kakak dan adiknya mengemis di Cilebut.

Jarak rumah Dandi yang ada di Batu Gede dengan Jalan Stasiun Cilebut sekitar 7 kilometer. Dua bulan ini mereka senang karena memiliki motor yang dimodifikasi dengan kotak yang mirip keranjang di sebelah kiri motor untuk mengangkut Dandi bersama saudara-saudaranya.

Meski hanya memiliki motor rombeng yang mereka sebut betor, mereka senang karena tak lagi mengeluarkan ongkos banyak untuk naik angkot. Sebelum ada betor mereka harus jalan kaki sekitar 200 meter dari gubuknya ke Jalan Raya Batugede untuk naik angkot menuju Cilebut.

Dari mengemis jika sedang ramai biasanya Dandi dan adik-adiknya masing-masing membawa pulang Rp 20 ribu setiap malam. Namun, jika sepi satu orang mendapat tak sampai Rp 10 ribu.

Malam itu kakaknya meninggalkan Dandi dan kedua saudaranya mengemis di Cilebut karena harus mengambil rongsokan di Bojong Gede, Bogor. Jika kakaknya tak menjemput Dandi dan sudara-saudaranya naik angkot.

Akhir Mei, di tengah terik matahari saya kembali ke rumah Dandi. Siang itu Yati tampak sibuk membersihkan gelas air minum bekas untuk dijual ke pengepul. Mengenakan kaos singlet, duduk di depan gubuk Yati membeset tutup plastik yang menempel di gelas. Karena di gubuknya penuh dengan anak-anaknya yang besar dia mempersilakan saya untuk berteduh di rumah petak yang ia sewa tepat di belakang gubuknya. Tampak anak-anak Yati berbaring tertidur di lantai tanpa alas karpet atau tikar. Saya masuk ke rumah kos dengan mengendap kuatir mengganggu tidur siang anak-anak. Tetapi tak berhasil. Karena, Dandi bersama saudara-saudaranya terbangun kecuali si bungsu, E (3) yang tidurnya terlihat gelisah sambil sesekali menggaruk mukanya yang penuh luka gatal kemerahan di sekitar hidung, dagu, dan pipinya.

"Mereka (anak-anak Yati yang besar) puasa. Lemas semalam mencari rongsok dan baru pulang tadi pagi," ujar Yati.

Yati menyewa rumah petak supaya bisa menggunakan fasilitas air dan kakus. Juga karena ia punya anak-anak kecil yang perlu tinggal di tempat yang lebih baik dibanding di gubuk atau dia menyebutnya bedeng. Ia menyewa Rp 400 ribu setiap bulan. Kondisi di dalam rumah petaknya sebenarnya tak layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Ruangannya pengap, sempit, dan sangat kumuh. Bedeng dengan rumah petak dipisahkan sebuah got yang bau airnya menyengat dan pembuangan sampah tempat warga sekitar membuang sampah.

Bedeng yang ditempati Yati bersama suami dan anak-anaknya berada di kebun kosong milik warga. Ia mengaku sudah meminta ijin kepada si empunya dan bersedia angkat kaki jika ladang dibangun.

Yati mengatakan, penghasilannya bersama suami dan anak-anaknya dari mengemis, mengamen, dan memulung hanya cukup untuk makan sehari-hari, membayar sewa rumah petak, dan membiayai pesantren dua anaknya yang tinggal di pesantren tak jauh dari rumah neneknya di Bandung.

Anaknya yang sekolah dan tinggal di pesantren selalu meminta Rp 500 ribu setiap bulan untuk biaya hidup dan biaya sekolah. Sehingga dia dan suaminya mengaku kesulitan jika menyekolahkan anak-anaknya yang lain.

Dari ketiga belas anaknya, hanya dua anaknya yang mencecap bangku sekolahan. Lainnya paling tinggi ikut sekolah di sekolah masjid terminal atau yang tenar dengan nama sekolah Master Depok, itu pun hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Sisanya mengemis, mengamen, dan memulung.

Perempuan kelahiran Bogor yang mengaku tak pernah mencecap bangku sekolahan ini menikah di usia 17 tahun. Sementara usia  suaminya saat menikah sekitar 40 an tahun.

Pertama menikah hingga saat ini Yati maupun suaminya tak menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jarak kelahiran anaknya. Juga tak pernah berniat menggunakan kontrasepsi sesuai pesan almarhum ibunya ketika masih hidup. Tak ayal jika ketiga belas anaknya jarak kelahirannya hanya berjarak sekitar satu hingga tiga tahun.

Melihat kesulitan hidup yang cukup pelik saya bertanya kepada Yati, apakah dia atau suaminya pernah didatangi pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau pegawai kelurahan?

Yati menggeleng. Ia, suami, dan anak-anaknya yang berusia di atas 18 tahun tak memiliki kartu identitas kependudukan apalagi surat akta kelahiran anak. Yati atau suaminya juga tak pernah berusaha mencoba  membuat atau mengurus kartu tanda penduduk. Alasannya macam-macam mulai karena ia bukan warga Bojonggede hingga karena Yati maupun suaminya tak sempat.

Ia mengatakan, dalam hidup ia hanya berprinsip tak mau menyusahkan orang lain. Itu pula yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Ia dan suaminya tak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan biaya juga tidak memiliki akses informasi.

"Jujur saja, saya tak bisa menyekoahkan anak-anak. Karena mereka banyak. Kalau satu sekolah semuanya pasti akan ribut (minta sekolah). Saya tak sanggup," ujarnya kepada saya.

Saya terdiam. Melihat kehidupan Yati bersama keluarganya membuat saya berpikir, bahwa seseorang menjadi miskin bukan karena mereka tak bekerja keras. Bukan karena mereka malas. Kurang keras apa mereka bekerja?


Lantas, pertanyaan "Kapan kami bisa sekolah bu?" membuyarkan lamunan. Wajah Dandi beserta kakak dan adik-adiknya berkelindan di pelupuk mata.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Kustiah,
mantan jurnalis Detik.com, kini menjadi penulis di www.Konde.co