Poedjiati Tan www-konde.co
Kekerasan terhadap LGBT terus meningkat tidak saja dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh aparat dan negara. Tanggal 27 November 2018 Kota Pariaman Sumatera Barat mengerluarkan perda larangan dan sanksi hukum aktivitas LGBTI dengan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000,-. LGBT tidak saja mendapat diskriminasi tetapi juga kekerasan fisik dan juga tuntutan hukum.

Dalam bulan November ini serangan LGBT seperti bertubi-tubi, hal ini mendorong Federasi Arus Pelangi membuat pernyataan sikap;   

”Eskalasi Kekerasan terhadap Orang-Orang LGBTI Sudah di Luar Batas Rasa Kemanusiaan"

Kebencian terhadap orang-orang LGBT yang berdampak pada diskiriminasi dan kekerasan yang akhir
akhir ini meningkat tajam. Kurang dalam satu bulan terakhir saja, sudah ada tiga kasus kekerasan yang menimpa kawan-kawan transgender perempuan di Indonesia:
1.   Jumat, 2 November 2018 Petugas Satpo|PP kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menangkap tiga orang yang dituduh sebagai LGBT di lokasi wisata Labuhan Jukung. Petugas kemudian menyemprot mereka dengan mobil pemadam kebakaran (damkar) dalam rangka yang disebut ”mandi wajib". Dalam razia itu, petugas mengambil foto ketiga transgender yang kemudian tersebar di media sosial Lampung.
2.    Minggu, 4 November 2018, viralnya foto transpuan (waria) bersama pasangannya mendapat perhatian dari kepolisian di Provinsi Sumatera Barat. Bekerja sama dengan pemuka adat mengeluarkan pernyataan adat sebagai dasar penggerebekan terhadap salon di mana salah satu korban bekerja. Empat orang transpuan yang bekerja di salon tersebut dibotaki paksa.
3.    Sabtu 17 November 2018 Warga salah satu kampong di Jakarta Timur memasang spanduk anti LGBT yang berujung pada pengusiran tujuh Transgender perempuan yang indekost diwilayah tersebut. Ketua RT setempat mengumpulkan 200 tanda tangan warga untuk menolak keberadaan tujuh kawan transgender perempuan tersebut di Kampung Sumur.
4.  19 November 2018, 2 Transgender perempuan di Jatiasih Bekasi menjadi korban kekerasan puluhan pemuda di malam Maulid Nabi. Dua Transgender perempuan tersebut ditelanjangi dan dihajar kurang lebih ljam oleh sekitar 50-60 pemuda berbaju putih-putih.

Dua dari empat kasus di sepanjang bulan November ini dilakukan oleh aparat Negara dan sisa nya oleh ormas. Data ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arus pelangi di tahun 2016, bahwa 27 % pelaku kekerasan terhadap komunitas LGBTI di Indonesia adalah aparat Negara dan 27% Organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang membuktikan bahwa Aparat Negara dan organisasi Masyarakat paling banyak meiakukan kekerasan kepada 0rang~orang LGBTI di Indonesia.
Hal ini juga dibuktikan oleh Jumlah ujaran kebencian atau pernyataan negatif tokoh masyarakat maupun aparatur Negara yang menebarkan stigma pada LGBTI meningkat tajam di sepanjang tahun 2016. Hal ini menjadi Lisence to violate atau legitimasi bagi aparat Negara di bawahnya dan masyarakat untuk meiakukan kekerasan terhadap orang-orang LGBTI di Indonesia. Sehingga dari awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, berdasarkan pemantauan Arus pelangi terdapat 172 insiden kekerasan yang dialami oleh orang-orang LGBTI dan jumlah nya kian meningkat hingga tahun 2018.
Kami Federasi Arus Pelangi mengecam bentuk bentuk kekerasan, dan pengusiran paksa yang dilakukan oleh aparat Negara yang merendahkan martabat komunitas LGBTI di Indonesia sebagai
manusia. Untuk itu kami menuntut:
Pemerintah untuk menjalankan rekomendasi UPR (universal periodic Review) terkait perlindungan bagi komunitas LGBTI di Indonesia.
1.  Pemerintah untuk Menghentikan stigma, diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, baik yang dilakukan oleh Aparat Negara (termasuk Kepolisian dan Satpoi PP) maupun oleh Masyarakat Umum (termasuk Ormas berbasis Agama) serta mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM orang-orang LGBTI yang sudah lama terbengkalai dan tidak pernah ada penyelesaiannya.
 2.  Aparat Penegak Hukum untuk menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga Negara dari segala bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan serta mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBTI di Indonesia
3. Pemerintah untuk memprioritaskan proses pengkajian ulang semua kebijakan negara (termasuk peraturan daerah) yang secara Iangsung maupun tidak Iangsung mengkriminalisasi dan mendiskriminasi orang-orang LGBTI serta harmonisasi hukum nasional, kebijakan dan praktik-praktik hukum
4.   Melindungi, Memenuhi, Mengakui dan mempromosikan hak asasi manusia secara universal termasuk didalamnya hak asasi manusia kelompok LGBTI yang merupakan bagian dari warga Negara Indonesia. tanpa tindak kekerasan maupun kriminalisasi, serta seluruh Iapisan Negara baik eksekutif, Iegislatif dan yudikatif tidak menggunakan isu gender dan seksualitas sebagai alat politik.
5. Rekan-rekan media Untuk melakukan pemberitaan yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik,dan prinsip-prinsip peliputan yang pro penyintas dan “D0 no harm", serta menitik beratkan pada empati atas dasar kemanusiaan.

Nara Hubung:

Yuli Rustinawati (O8176004446)

Kanzha Vinaa (O81293710834)



Jika anda mengalami pelecehan seksual di jalan, dengan adanya Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan Seksual, maka kasus yang umumnya dialami banyak perempuan ini, bisa diurus kasus hukumnya. Begitu juga ketika anda mendapatkan kekerasan seksual di jalan menuju pulang ke rumah, di tempat perempuan bekerja, atau di tempat publik dimana banyak perempuan sering mendapat pelecehan dan kekerasan seksual. Dengan adanya UU ini, maka para perempuan akan bisa menuntaskan kasusnya. Tidak hanya itu, para pelaku juga akan jera untuk melakukan karena akan dijerat secara hukum. 

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tahun ini merupakan tahun keempat perjuangan masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan mendesakkan ke DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)

Seberapa pentingkah RUU ini agar segera disahkan menjadi undang-undang? Sekelompok aktivis perempuan dari jaringan organisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan komentar dan dukungannya.

Valentina Sagala dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan dalam konferensi pers kampanye 16 hari anti kekerasan di Jakarta pada 23 November 2018 lalu menyatakan bahwa sejauh ini  upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif mulai dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam.

Sedikitnya ada 9 jenis kekerasan seksual  yang akan diatur dalam RUU,  upaya pencegahannya , hingga  penanganan yang terintegrasi  dalam satu pintu (one stop crisis centre) termasuk pemulihan korban .

Begitupun hukum acara yang bertumpu pada KUHAP masih mendiskualifikasi pengalaman perempuan korban. Dalam proses hukum dari kasus kekerasan seksual yang berhasil dilaporkan , kecenderungan yang terjadi, perempuan korban mengalami reviktimisasi dan hak-hak korban seringkali diabaikan.

“Tidak ada ganti rugi dan  pemulihan yang diberikan, sementara stigmatisasi terus berjalan yang menimpa korban dan bahkan keluarganya.” 

Rena Herdiyani dari Kalyanamitra dan Cedaw Working Group Initiatives menyatakan bahwa Kekerasan seksual yang menimpa perempuan/anak perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender yang harus segera dihapuskan sesuai dengan amanat konstitusi maupun UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Dalam pasal  2 CEDAW  mewajibkan negara-negara peserta ratifikasi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tepat guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, praktek dan kebiasaan yang diskriminatif,  termasuk dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan”.

Salah satu UU yang sangat dibutuhkan  saat ini adalah UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang telah didorong oleh masyarakat sipil  masuk dalam agenda prolegnas  di DPR RI sejak 2014.

DPR bahkan telah menjadikan RUU tersebut sebagai RUU inisitif DPR. Namun sayangnya, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual  di  Panja Komisi VIII DPR, sejak di tetapkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Februari 2017. Namun  sampai hari ini  belum mengalami kemajuan berarti sehingga   kembali dijadualkan pada Prolegnas 2019.

“Selain itu proses yang sejauh ini terjadi  belum mendengarkan secara sungguh-sungguh pengalaman  korban.  Sudah hampir dua tahun berjalan, Panitia Kerja (Panja) RUU P-KS  Komisi VIII DPR masih berkutat  menggelar RDPU yang itupun baru berlangsung sebanyak  lima kali.” 

Sementara dari komposisi  para pakar dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam RDPU masih didominasi oleh kelompok yang tidak mendukung dan tidak memiliki perspektif serta keberpihakan pada korban kekerasan seksual. 

Susi Handayani dari Forum Pengada Layanan menyatakan bahwa urgensi  RUU P-KS sebagai sebuah terobosan hukum yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan penanggulangan  dari kekerasan seksual belum dipahami sepenuhnya.

“Saat ini masyarakat menuntut agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS, karena kehadiran UU P-KS  sangat dibutuhkan masyarakat khususnya  kelompok korban,  yakni perempuan dan anak. Pembahasan RUU P-KS juga hendaknya mempertimbangkan suara dan masukan dari kelompok korban dan pendamping korban serta pihak-pihak yang telah bekerja dan memahami permasalahan terkait kekerasan seksual, sehingga UU yang kelak akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, mencerminkan perspektif korban.”

Yuda Irlang ketua Maju Perempuan Indonesia (MPI) juga menekankan agar pemerintah dan DPR memberikan perhatian yang memadai  terhadap pembahasan RUU P-KS dan mampu menangkap suasana kebatinan dari masyarakat terutama para penyintas kekerasan seksual.

Mempertimbangkan situasi diatas terkait kepentingan untuk segera dibahas dan disahkan RUU P-KS , maka Aliansi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Sahkan RUU P-KS  menyampaikan tuntutan  agar DPR dan pemerintah untuk memberi perhatian memadai terhadap RUU P-KS dan dapat segera menuntaskan pembahasan RUU P-KS sehingga RUU P-KS diharapkan  bisa disahkan pada periode DPR sekarang  tanpa mengurangi kualitas substansi.

Lalu, agar  pembahasan  dan pengesahan RUU P-KS  menempatkan  perspektif, pengalaman dan  kebutuhan  korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak sebagai sentral dan acuan dalam pengaturan yang ada.  Dalam hal ini memastikan agar 9 bentuk/jenis kekerasaan seksual dapat tercakup, hak-hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan, sistem pembuktian yang mengutamakan saksi korban , serta penanganan terintegrasi satu atap yang sensitive terhadap situasi dan hak-hak korban (sistem peradilan pidana yang terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKTP)). 

Agar dalam pembahasan RUU P-KS, melibatkan partisipasi dan masukan dari masyarakat terutama kelompok penyintas dan  pendamping, sehingga UU yang dihasilkan dapat menjadi terobosan yang efektif  dan dirasakan manfaatnya bagi korban kekerasan seksual.

Agar DPR dan Pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip CEDAW  dalam pembahasan substansi RUU P-KS, yakni prinsip kesetaraan substantive, non-diskriminasi dan kewajiban Negara.

Agar semua pihak terkait seperti organisasi dan kelompok masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mendukung dan mendorong segera disahkannya RUU P-KS.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Melly Setyawati- www.Konde.co

Mengapa Attitude itu lebih Penting daripada IQ? Pertanyaan ini beberapa bulan belakangan menjadi pemikiran saya terus.

Pertanyaan ini saya adopsi dari artikel di World Economic Forum, cukup menyentil diri sendiri dan menjadi dasar saya ingin mendalaminya:

Sebulan lalu, Nizar, anak tetangga curhat ke saya “Iya tante, apalagi kalau pas dapat customer di Kelapa Gading”.

Iya, Nizar baru saja diterima oleh manajemen rumah makan cepat saji. Kebetulan ditempatkan di wilayah Kelapa Gading, yang dikenal dengan kawasan elite di Jakarta.

Karier Nizar lumayan berkembang, mulai bekerja di bagian dapur hingga dirinya sekarang sudah berada di depan, sebagai Kasir. Nizar sudah tidak tahan bekerja, dan ingin segera diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah kota DKI Jakarta.

Sebab Nizar sering merasa deg-degan jika menghadapi pelanggan yang suka marah-marah kalau pesanan yang diinginkan tidak ada. Inilah yang membuatnya ingin c epat keluar dari profesi yang digelutinya saat ini.

Meskpun kita tahu marah bisa saja dimaknai sebagai salah satu bagian dari ekspresi manusiawi.

Seorang supir angkot pernah memarahi saya sebab saya meletakkan uang ke dashboard mobil tanpa berkata-kata lalu pergi nyelonong begitu saja.

Lalu saya balik lagi bertanya, “Ada apa pak?.”

Dia dengan marah berkata “harusnya tidak dilempar begitu, saya memang supir angkutan tapi jangan begitu  caranya”.

Saya heran, maklum sebagai orang daerah yang menjadi urban di Jakarta, saya belum pernah dimarahi orang di depan umum di daerah saya.

Bagi saya menaruh uang tanpa berkata itu hal biasa, penumpang lain juga melakukannya tetapi bagi bapak supir itu bukan hal yang biasa.

Saya tidak mau bikin tambah panjang, khawatir mood pagi hari terganggu. Akhirnya, saya meminta maaf saja. Meskipun tidak ada balasan respon dari bapak, beliau langsung menjalankan mobilnya.

Sikap pelanggan Nizar dan supir angkut tadi apakah bentuk attitude problem?

Mirriam webster, mendefinisikan attitude problem sebagai bentuk unfriendly and uncooperative behaviora. Bisa anda bayangkan dalam situasi pertemanan dan situasi kerja, adakah problem tersebut?

Penelusuran dari mesin google menunjukkan, ada beberapa tanda attitude problem, ada yang menyebutkan 10, terus 6 dan 20. Yang pastinya, bentuk attitude problem ini seringkali kita hadapi dalam keseharian, mulai dari ungkapan merendahkan kompetensi orang, bahasa tubuh yang sinis, nada yang kasar, merasa dirinya lebih benar serta sikap yang tidak apresiatif.

Saya pernah mengalaminya.  Kog, saya merasa capek ya, mendengarkan dan membuat sumpek di dada. Meskipun di kepala saya masih menolerir sikap-sikap itu, maklum anak tahan banting.

Dalam salah satu artikel di situs World Economic Forum,  disana mencantumkan tentang mengapa attitude lebih penting daripada kecerdasan intelektual (IQ)?

Worl Economic forum menganggap, attitude  itu bisa mendorong seseorang untuk lebih berkembang dan produktif serta tidak menyerah pada kegagalan dan keputusasaan. Itulah mengapa, orang-orang kelas dunia seperti Steven Spielberg, Oprah Winfrey dan Walt Disney bisa sukses. Mereka semua pernah mengalami kegagalan seperti Oprah Winfrey dan Walt Disney pernah dipecat dari pekerjaan, Steven Spielberg pernah ditolak masuk sekolah sinematografi.

Beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan pendekatan mindful leadership dalam tata kelola kelembagaannya, wujudnya bisa kita lihat pada manajemen GOOGLE, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang memulai tradisi menundukkan kepala kepada penumpang, serta masinis yang melambaikan tangannya kepada seorang anak balita yang juga melambaikan padanya, pegawai bank yang menjabat erat seorang nasabah yang hadir, juga seorang pejabat yang menundukkan kepala kepada rakyat.

Forbes mengungkapkan bahwa ribuan orang yang mengikuti program mindful leadership  merasakan dampaknya seperti :
Produktifitas meningkat
Meningkatkan peran diri dalam pengambilan kebutusan
Lebih banyak mendengarkan pendapat orang
Stressnya bisa berkurang drastis

Pendekatan ini juga bisa meminimalisir proses kecurangan dalam manajemen dan kompetisi yang tidak sehat. Sehingga kelembagaan bisa meraih keuntungan lebih sebab bisa mengurangi biaya – biaya tidak terduga.

Begitupula dalam relasi pertemanan, mungkin bisa mengurangi angka tingkat patah hati dan juga baperan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Sumber :

1.Here's why your attitude is more important than your intelligence; World Economic Forum
2.How To Create Mindful Leadership, Forbes



Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Hear me Too atau dengarkan saya juga, merupakan tema kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan pada 25 November tahun ini. Tema ini juga mengandung arti untuk menyuarakan secara lebih keras bersama-sama dan bersuara lebih lantang secara bersama-sama.

Setiap tahun, kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan dilakukan selama 16 hari, yaitu dari 25 November – 10 Desember 2018. Komnas Perempuan melihat bahwa hingga sekarang banyak terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak tertangani.

Di tahun ini, Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu menyebutkan bahwa catatan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tren kekerasan seksual yang mencuat menjelang hari anti kekerasan terhadap perempuan, antaralain:

1. Kekerasan Seksual pada Sektor Pendidikan

Yang terjadi di tahun 2017-2018 misalnya, penyelesaian kasus yang dialami mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), Agni (bukan nama sebenarnya) menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dianggap bukan pelanggaran berat di kalangan kampus dan belum ada prioritas pemulihan bagi mahasiswi.


2. Kekerasan atas dalih UU ITE

Yang kedua, dalam kasus yang menimpa korban UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril di Mataram, NTB memperlihatkan tidak dikenalinya kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus yang menjadikan Baiq Nuril sebagai korban.


3. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Cyber

Hingga akhir tahun 2017, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang dilaporkan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Bentuk kekerasan cukup beragam seperti dilakukan oleh pacar, mantan pacar, suami.

Sedangkan di dunia maya, misalnya dilakukan oleh: kolega, sopir transportasi online dan orang yang tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa namun juga kejahatan transaksional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya terbanyak dilaporkan pada bulan Februari dan Desember 2017 lalu, dengan jenis kekerasan recruitment, malicious distribution, ilegal content dan cyber harasshment,” ujar Azriana Manalu.


4. Kekerasan Seksual pada buruh migran dan pekerja rumah tangga perempuan

Komnas Perempuan menerima 10 pengaduan kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pekerja migran perempuan. Mereka umumnya menjadi korban perdagangan orang dengan disertai kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kriminalisasi. Para korban umumnya diperdagangkan di dalam negeri atau di wilayah Indonesia dan diluar negeri untuk tujuan eksploitase kerja, eksploitase seksual hingga dugaan penjualan organ tubuh.

Dari kondisi ini, Komnas Perempuan dalam konferensi pers hari anti kekerasan terhadap perempuan di kantor Komnas Perempuan pada 23 November 2018 di Jakarta menyatakan, telah mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap para korban. Namun Panja Komisi 8 DPR RI terkesan memperlambat pembahasan.

“Tidak sensitifnya Panja DPR RI terkait kekosongan hukum dalam melindungi masyarakat khususnya perempuan dari kekerasan seksual ini mengakibatkan hingga saat ini proses hukum terhadap korban kekerasan seksual hanya berpegang pada KUHP dan KUHAP, yang tidak mampu memberikan perlindungan secara utuh bagi perempuan korban kekerasan seksual,” ujar Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan.

Maka dengan kondisi ini, Komnas Perempuan kemudian mendesak pihak eksekutif dan legislatif untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian mendesak Presiden RI untuk memberikan arahan kepada pemerintah dan memperhatikan kasus kekerasan seksual dalam proses penyusunan payung hukum.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersuara secara lebih keras dan lantang untuk stop melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Selama 16 hari ini, Komnas Perempuan bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia juga melakukan kampanye bersama stop kekerasan seksual tehadap perempuan. Di Jakarta ada pemutaran film 16 film festival, diskusi publik dan workshop tentang penghapusan kekerasan seksual. Sedangkan organisasi masyarakat sipil mengadakan beragam acara di kota-kota di Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)



Poedjiati Tan- www.konde.co

Rita Hezter adalah seorang transwoman/ waria yang ditemukan terbunuh di apartementnya. Tetangganya menemukannya terbunuh dengan dua puluh tusukan. Setelah beberapa tahun kematiannya berlalu, penyebab kematiannya dan pembunuhnya tidak pernah diungkap. Peristiwa kematian Rita Hezter terjadi di Allston, Massachuset.

Sejak itu, setiap tanggal 20 November diperingati sebagai hari The Transgender Day of Remembrance (TDoR) , yang  dikenal sebagai Hari Peringatan Transgender Internasional. Hari ini diperingati setiap tahun untuk mengenang para transgender yang telah dibunuh akibat transphobia di seluruh dunia.

TDoR mulai diperingati pada tahun 1998, dengan diprakarsai oleh Gwendolyn Ann Smith yang merupakan seorang transgender yang berprofesi sebagai design grafis sekaligus seorang aktivis. TDoR ini diprakarsainya untuk mengenang kematian Rita Hezter.

Sejak dilaksanakannya TDoR ditahun itu, TDoR kemudian diperingati setiap tahunnya pada 20 November. Melalui pesan ini telah disampaikan dari satu tempat ke tempat lain sebagai lambang solidaritas terhadap pengabaian-pengabaian kasus kekerasan yang terjadi pada komunitas transgender.

Banyak kasus kekerasan yang melibatkan transgender tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Lebih banyak kasus tidak diselesaikan karena dianggap tidak signifikan, dengan alasan ketidak lengkapan bukti dan lain sebagainya. Penyebaran melalui web-project ini telah menghasilkan solidaritas yang luar biasa, pada tahun 2010 terdapat 185 kota dalam 20 negara melakukan peringatan TDoR ini.

Peringatan ini juga mengukuhkan masih banyaknya perbuatan transphobia di Indonesia baik yang dilakukan oleh masyrakat ataupun aparat negara.

Seperti kejadian pada tanggal 19 November 2018, dua orang waria menjadi korban kekerasan puluhan pemuda di Bekasi. Dua orang waria yang sedang berada di ruang terbuka tiba-tiba diserbu segerombolan pemuda berbaju putih, berusia 14-25 tahun sekitar 50-60 orang.

Mereka memarkir motornya dan menyerang dua waria ini. Dan keduanya berusaha menyelamatkan diri dan lari, Tapi gerombolan ini mengejarnya. Ketika tertangkap mereka membuka baju salah seorang waria yang berperawakan feminim, ketika melihat buah dadanya lalu mereka menyuruh mengenakan pakaiannya kembali dan memotong rambutnya. Sedangkan salah satu waria yang mengenakan wig dan berperawakan maskulin, ditelanjangi dan dipukuli dadanya dengan besi sepanjang 50 cm.

Sembari ditanyai "Kamu lelaki kan? dan Temanmu ini Banci? Tau ga kamu dosa!"

Dua orang waria itu menangis sambil menyebut nama Allah. Lalu Para penyerang itu mengatakan "Ga da Allah kalian. Ga usah sebut-sebut Allah. Kalian ga pantas di lahirkan!"  sembari terus menghajar. Hingga lebih kurang satu jam barulah gerombolan itu pergi meninggalkan kedua waria tersebut.

Kejadian penangkapan, penganiayaan terhadap waria seringkali terjadi. Seperti di Aceh, Polisi dan wilayatul hisbah (polisi syariat) mengamankan 12 orang waria dari sejumlah salon di Kabupaten Aceh Utara, dalam operasi penyakit masyarakat, pada januari 2018. Masih banyak cerita penangkapan dan razia yang dilakukan oleh satpol pp terhadap waria.

Kekerasan terhadap LGBT di Indonesia akhir-akhir ini makin meningkat khususnya terhadap waria. Visibilitas waria memang jelas terlihat dibandingkan gay dan lesbian. Aparat sebagai perwakilan negara tidak memberikan perlindungan bahkan melakukan kekerasan terhadap waria.

Sudah banyak report yang dibuat oleh organisasi-organisasi LGBTI maupun organiasi HAM tentang keadaan dan situasi LGBTI di Indonesia. Sudah banyak rekomendasi yang diajukan, salah satu Rekomendasi yang dipublikasikan dalam Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia yang diluncurkan oleh UNDP pada 10 Desember 2012. Rekomendasi yang ditujukan untuk Pemerintahan Republik Indonesia adalah : Mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, disamping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada.

Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR), Perwakilan Indonesia pada Komisi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-Anak (ACWC) dan Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNHRC). 

Lembaga-lembaga  dan  para  individu  ini  perlu mengembangkan mekanisme nasional untuk memajukan hak asasi manusia kelompok LGBT di Indonesia dan menyertakan permasalahan LGBT dan orientasi seksual serta identitas gender ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), Rencana Nasional Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak, State Accountability Report (Laporan Pertanggungjawaban Negara) dalam rangka mekanisme hak asasi manusia PBB (antara lain UPR, ICCPR, ECOSOC dan CEDAW) serta mekanisme hak asasi manusia ASEAN (termasuk AHRD), di samping juga memajukan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Semuanya itu harus dilakukan dengan keterlibatan aktif kelompok LGBT.  

Diskriminasi, kekerasan, Homophobia dan Transphobia pada LGBT di Indonesia masih terus berlangsung. Bahkan terjadi pembiaran kekerasan oleh negara yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu terhadap teman-teman LGBT. Saya berharap pemerintah tidak lagi menutup mata, telinga untuk isyu-isyu SOGIEB dan tidak menggunakan isyu LGBT untuk kepentingan politik dan mendulang suara. Pemerintah harus menindak orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap LGBT dan mendidik aparat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT.

(Referensi: https://pkbi-diy.info/sejarah-tdor-transgender-day-of-rememberance/)

*Ajeng Pangesti- www. Konde.co

Bagaimana rasanya ketika kamu dipaksa menjadi orang lain? Contohnya, dipaksa berpenampilan yang tidak kamu inginkan.

Itu pernah terjadi padaku sampai akhirnya aku mengatakan, cukup sudah!

Tulisan ini adalah tentang kisahku, ketika aku  "dipaksa" untuk memotong rambut hingga pendek. Padahal, aku seorang perempuan yang tidak pernah punya rambut pendek sejak SMP. Rasanya tidak nyaman bagiku berambut pendek.

Cerita tentang rambutku yang terpaksa kupotong pendek ini hanya merupakan satu dari cerita pemaksaan lainnya.

Tiga tahun lalu, laki-laki yang nyaris secara resmi menjadi mantan suamiku (bentar lagi bro sabar), meminta aku memotong rambut. Ketika itu, rambutku sebahu dan aku merasa tampak cantik dengan rambut sepanjang itu. Tapi, suamiku terus merengek dan mendesak.

"Mengikuti perintah suami itu ibadah loh mah," ujarnya ketika itu. Hal yang sama juga sering didengungkan keluarga, patuhilah suamimu, itu ibadah. 

Akhirnya, dengan berat hati aku mematuhi suamiku. Sampai ketika tiba di salon, jantungku bedetak kencang. Aku mulai ragu, sangat ragu. Tapi aku duduk juga pada akhirnya. Ketika rambut mulai dipotong, mataku berkaca-kaca dan tak sadar air mata mulai menetes. Deras, seperti habis diputus pacar, atau ditolak cinta.

"Mba kenapa nangis?" si mba capster bertanya heran. Mungkin baru kali itu ada pelanggannya menangis ketika dipotong rambut.

"Ga apa-apa mba," jawabku menutupi kegalauan hati. 

"Beneran mau di potong rambutnya mba?" tanyanya, setengah tidak yakin akan memotong rambutku.

Mendengar pertanyaan itu air mataku semakin tidak karuan keluarnya . Sembari menahan sesenggukan, aku mengatakan pada mba-nya "iya mba."

Padahal saat itu yang aku pikirkan hanya si suami. Ia pasti senang kalau lihat rambutku pendek seperti yang ia mau. Iapun tidak akan mempedulikan betapa aku sangat tersiksa.

Selesai dipotong, aku melihat hasil akhir model rambut yang pendek ini di depan cermin dengan masih diiringi air mata. Setelah itu, aku ke kasir membayar biaya potong rambut yang sangat tidak aku inginkan ini. Bayangkan, aku menggunakan uang hasil kerjaku sendiri untuk memenuhi keinginan suami. Ia tidak memberi sepeserpun untuk biaya potong rambut. Dan yang lebih aku tidak suka melakukannya adalah ketika aku harus melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan.

Dengan gontai aku berjalan menuju rumah. Di rumah, aku memuaskan diri dengan menangis. Setelah air mataku kering, aku mencoba menenangkan diri. Aku berbicara pada diri sendiri,
"Yang penting si suami seneng."

Aku lalu mengambil handphone, kamera depannya waktu itu baru 1,3 mega pixel, sepersepuluh dari kamera-kamera depan sekarang yang kebanyakan sudah 13 mega pixel. Cekrak! cekrek! Aku mencoba tersenyum imut. Aku upload ke IG agar si suami lihat. Tidak lupa foto itu aku beri efek supaya mataku tidak terlihat sembab. Aku ingin menyampaikan, aku adalah istri yang penurut.

Sekali lagi, cerita tentang pemaksaan potong rambut ini hanyalah 1 diantara cerita lainnya yang biasanya aku pendam sendiri. Cerita yang aku alami inilah yang membuatku kemudian banyak berpikir tentang hubungan kami selanjutnya.

Dua tahun Lalu

Dua tahun lalu, hubungan kami yang retak akhirnya pecah. Dia mulai menyalahkan aku ketika pabrik tempat aku kerja mulai goyang. Akhirnya, pabrik tutup secara sepihak. Di tengah perjuangan bersama serikat pekerjaku, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Umum Indonesia mengutusku memenuhi undangan Sekolah Buruh Perempuan dari Federasi Buruh Lintas Pabrik. Dari situ aku mulai berkenalan dengan gagasan-gagasan tentang kesetaraan gender.

Dari berbagai pendidikan, aku sadar bahwa tubuhku adalah milikku, otoritasku. Kini setelah aku pikirkan lagi kenapa aku memotong rambutku? Kenapa aku harus menyiksa diriku untuk menyenangkan hati suami? Kenapa aku harus membuang begitu banyak air mata untuk kebahagiaan yang orang? Kenapa harus aku terus yang dikorbankan untuk suami? Kenapa keinginan suami menjadi ibadah? bukankah ibadah itu harusnya merupakan sesuatu yang menenangkan?

Sekarang, tidak ada lagi rambut pendek buatku! Tidak ada lagi acara membahagiakan orang dengan membuat diri tersiksa!

Buat aku, tubuh perempuan, sama seperti tubuh laki-laki, yang semuanya adalah miliknya pribadi.

Perkawinan kami akhirnya hanya berlangsung tiga tahun. Laki-laki yang memaksakan semua kehendaknya pada tubuhku itu akan segera menjadi mantan suamiku setelah persidangan cerai kami berakhir pada akhir November 2018 ini.

Setelah akta cerai terbit, aku ingin menjadikan hari itu sebagai hari dimana aku merayakan tubuhku. Hari ketika akhirnya tubuhku menjadi milikku


*Ajeng Pangesti, aktivis buruh di Jakarta Utara

Bu Mia (57 tahun), hampir 15 tahun menjadi pekerja rumahan, mengambil pekerjaan menjahit sepatu dari sebuah pabrik sepatu kulit buatan salah satu negara di Eropa. Sekali ambil sepatu 10 pasang sepatu. 1 pasang sepatu membutuhkan 2 hari kerja untuk menjahitnya. Pekerjaan Bu Mia dihargai per 10 pasang sepatu sekitar 40 ribu hingga 50 ribu, tergantung modelnya. 40 ribu untuk model sneakers dan 50 ribu untuk model boot. Jadi per pasang sepatu kira-kira Bu Mia mendapatkan upah 4 ribu-5 ribu rupiah. Sepatu jahitan Bu Mia hanya di luar negeri. Harga per pasang sepatu model sneakers atau boot  di pasaran internasional sekitar 90 hingga 190-an USD atau sekitar 1,4 juta hingga 3 juta rupiah.

(Pengalaman Bu Mia 57 tahun, Pekerja Rumahan sektor jahit sepatu)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Pernahkah terlintas dalam benak anda kisah dibalik barang-barang yang kita gunakan hampir setiap hari untuk beraktifitas? seperti pakaian, sepatu, tas, sandal, hingga pakaian dalam yang kita beli dari berbagai pusat perbelanjaan, begitu pula dengan makanan serta minuman yang kita konsumsi untuk memuaskan rasa lapar dan haus?

Umumnya, baik produk berskala lokal maupun internasional dengan harga yang bervariasi menjadi pilihan untuk dibeli atau tidak didasari serangkaian pertimbangan  tentunya, diantaranya, soal pakaian atau sepatu, biasanya terkait paduan antara kualitas desain, bahan, dan jahitan, dan terakhir adalah apakah ketiganya menciptakan kenyamanan di tubuh kita atau tidak, meningkatkan penampilan kita atau sebaliknya?

Produk makanan dan minuman pun tidak jauh berbeda, apakah bisa menciptakan kenyamanan rasa di lidah kita atau tidak. Kadang hanya dengan mengetahui suatu produk itu berlabel  luar negeri,  umumnya konsumen langsung menilai pasti berkualitas bagus. Mahal tapi sepadan.

Pengetahuan kita tentang produk tertentu seringkali terbatas pada fakta fisik. Alangkah bijaknya jika kita mencoba sejenak menelisik fakta lain dibalik produk-produk tersebut.

Selama ini ada tangan-tangan luar biasa terampil milik para pekerja rumahan dibalik proses produksi produk yang kita beli dan keberadaan mereka diluar jangkauan radar rantai pasok (supply chain) industri pakaian jadi, kerajinan rumah tangga, kerajinan umum, pangan, dan jenis industri lainnya. Peran mereka sangat vital dalam pembuatan setiap item namun status mereka sengaja dibuat tetap “tidak terlihat” demi menghemat biaya produksi. Kondisi kerja dan besar upah para pekerja rumahan berada dibawah standar layak sebagai pekerja.

Pekerja rumahan adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumah dan memperoleh upah. Beberapa pekerjaan yang mereka lakukan misalnya: mereka menjadi pekerja pembuat sandal, pembuat baju, pembuat sepatu tapi dilakukan di rumah-rumah. Biasanya mereka digaji secara harian oleh pengusaha atau majikan.

Umumnya mereka adalah para perempuan. Di Indonesia, munculnya pekerja rumahan dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus globalisasi dan meningkatnya permintaan konsumen dari negara-negara maju. Pandu Wirawan dari Trade Union Right Center (TURC) pernah menyebutkan bahwa hal inilah yang menyebabkan banyak investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Untuk menekan biaya pembayaran buruh-buruhnya, maka mereka kemudian memberikan modal untuk mendirikan usaha-usaha rumahan. Hal ini mereka lakukan agar bisa menekan biaya dibandingkan jika mereka harus menggaji para buruh yang kerja di pabrik mereka


Status Perempuan Pekerja Rumahan 

Selain upah dan kondisi kerja yang tidak layak, mereka juga rentan menjadi korban kekerasan karena dipandang tidak bekerja melainkan hanya mengisi waktu luang atau kalaupun bekerja dianggap hanya untuk tambahan penghasilan. Padahal banyak diantara mereka adalah pencari nafkah utama bahkan orang tua tunggal.

Perempuan pekerja rumahan tidak dianggap seutuhnya sebagai pekerja dengan segenap hak-hak konstitusionalnya yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Situasi tersebut mendorong para perempuan pekerja rumahan berinisiatif untuk bersatu dan bergerak memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja melalui berorganisasi, beraliansi, memperluas jaringan serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan. Terutama di kalangan pekerja rumahan sendiri di seluruh  Indonesia untuk mengatur strategi yang efektif untuk mencapai kondisi kerja dan upah layak.

Karena pekerja rumahan itu adalah pekerja yang  berhak atas perlindungan dan upah layak, namun hingga kini mereka belum diakui statusnya sebagai pekerja atau buruh, inilah yang membuat nasib mereka jauh dari kondisi layak. Kondisi yang sama juga menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT), dua entitas ini belum dilindungi oleh negara dalam bekerja,

Maka yang harus dilakukan adalah meminta para majikan atau pemberi kerja agar terbuka, melakukan transparansi, memberikan upah yang layak dan jaminan sosial. Sedangkan pemerintah harus memberikan regulasi terhadap para pekerja rumahan ini. Dalam UU 13/2003 misalnya tidak disebutkan klausul tentang pekerja rumahan sehingga tidak ada perlindungan untuk mereka.

Dalam rangka mendukung gerakan pekerja rumahan, Semarak Cerlang Nusa –Consultancy, Research, and Education for Social Transformation (SCN-CREST) bekerjasama dengan Program MAMPU - Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,  menyusun Panduan Penguatan Pekerja Rumahan dan Organisasi Pekerja Rumahan untuk Advokasi Kerja Layak, melibatkan 25 kelompok pekerja rumahan yang tersebar di 7 Provinsi atau 18 Kota/Kabupaten, sejak bulan April hingga Agustus 2018. Sebanyak 112 orang perwakilan pekerja rumahan dan empat mitra MAMPU yaitu TURC, YASANTI, MWPRI dan BITRA berpartisipasi aktif memberi masukan untuk isi panduan melalui diskusi terfokus, diskusi lapangan, dan lokakarya finalisasi panduan. Peluncuran Panduan Penguatan Pekerja Rumahan dan Organisasi Pekerja Rumahan untuk Advokasi Kerja Layak itu dilakukan pada Kamis, 25 Oktober 2018 lalu di Jakarta

Panduan ini dibuat untuk mendorong gerakan pekerja rumahan agar para pekerja rumahan mendapatkan upah layak dan jaminan kerja.

(Foto/ Ilusrrasi)

Anak-anak, khususnya anak perempuan yang menjadi korban praktek perkawinan anak, semakin tidak terlindungi, dari praktek penipuan perkawinan dengan adanya penerbitan kartu nikah digital.

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- November 2018 lalu, pemerintah menerbitkan kartu nikah digital, yaitu penerbitan kartu nikah melalui perekaman data perkawinan secara digital berbasis web dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Tujuan dari digitalisasi ini yaitu ingin mengintegrasikan layanan administrasi perkawinan dengan administrasi kependudukan yaitu Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Integrasi sistem informasi pernikahan dengan sistem kependudukan awalnya diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan adanya praktek penipuan perkawinan, karena setiap orang dapat melakukan pemeriksaan apakah pihak yang akan melakukan perkawinan dengan dirinya telah terikat perkawinan dengan pihak lain, atau tidak. Sehingga kasus-kasus seorang laki-laki mengaku lajang dan melangsungkan pernikahan dengan beberapa perempuan di berbagai tempat berbeda tidak sesuai prosedur, secara berangsur dapat dihentikan.

Yang kedua, tujuan lainnya yaitu dapat meminimalisir kebocoran penerimaan negara, karena pelaporan yang tidak akurat atau karena adanya tindak kecurangan dalam penyetoran biaya pernikahan ke dalam kas negara.

Sedangkan tujuan penerbitan kartu nikah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama adalah agar lebih praktis, ringkas, dapat dimasukkan ke dalam dompet.  Satu lagi, kartu nikah juga tidak rusak, karena terkena air atau sobek.

Melihat tujuan dan kemanfaatannya, gagasan digitalisasi Sistem administrasi Pernikahan ini, layak diapresiasi.

Namun digitalisasi sistem administrasi pernikahan ini memiliki beberapa titik rawan, antara lain: Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menyebutkan bahwa ketidakakuratan data Kependudukan dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terutama pada penduduk yang memiliki kesamaan nama dan tanggal lahir. Kasus ketidakcocokan nama penduduk dalam SIAK dan nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu, merupakan salah satu contoh bahwa potensi kekeliruan atau ketidakakuratan data, dapat merugikan penduduk untuk menikmati haknya.

Anak-anak, khususnya anak perempuan yang menjadi korban praktek perkawinan anak, semakin tidak terlindungi, dari praktek penipuan perkawinan, karena anak-anak ini belum memiliki KTP-elektronik.

Peraturan tentang kependudukan mengatur bahwa Anak yang belum berusia 17 tahun dan  telah melangsungkan perkawinan, diwajibkan memiliki KTP paling lambat 14 hari setelah melangsungkan perkawinan. Faktanya, setelah batas waktu kewajiban mengurus KTP tersebut berakhir, masih banyak anak perempuan di bawah 17 tahun yang berstatus kawin, tidak memiliki KTP.

Keterbatasan sumber daya, terutama keterbatasan sumber daya manusia untuk memasukkan data dan mengoperasikan perangkat Teknologi informasi serta keterbatasan Perangkat Teknologi informasi dan jaringan internet, merupakan rintangan yang harus diperhitungkan dan dicarikan solusinya secara tepat, agar tidak terulang sebagaimana kasus KTP elektronik.

Potensi Diskriminasi

Adanya Potensi diskriminasi dalam penataan SIMKAH juga dikuatirkan KPI bisa terjadi. Sejak diluncurkannya Kartu Nikah dan SIMKAH, Kementerian Agama hanya menyebutkan keterkaitan Kartu Nikah dan SIMKAH dengan Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu perkawinan yang dilakukan secara Islam dan tidak membahas SIMKAH yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan lain.

Sehingga belum ada kejelasan, apakah digitalisasi SIMKAH ini berlaku untuk semua agama dan kepercayaan, atau hanya berlaku bagi yang beragama Islam.

Jika layanan ini hanya berlaku bagi yang beragama Islam, maka hal ini berarti negara melakukan diskriminasi terhadap pernikahan yang dilakukan dengan cara selain agama Islam.

Perkawinan Anak

Lebih dari itu, KPI menyebutkan dalam pernyataan sikapnya bahwa digitalisasi sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) belum menjawab persoalan krusial terkait perkawinan anak.

Kementerian Agama seharusnya memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang bertugas menikahkan dan mencatatkan perkawinan. Pengalaman petugas KUA di 5 Kabupaten (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Bandung) di Jawa Barat menunjukkan bahwa selama ini tidak ada perlindungan hukum yang cukup kuat untuk mereka dalam pencegahan perkawinan anak. Selayaknya Kementerian Agama mengutamakan kebijakan yang lebih strategis untuk mengatasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Patokan kebijakan yang selama ini digunakan para petugas KUA masih kepada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Padahal usia 16 tahun, adalah usia yang belum cukup matang untuk menjalani pernikahan. KUA juga sering menjadi sasaran kemarahan masyarakat.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Poedjiati Tan -www.konde.co

Belum selesai kita berduka dengan kasus eksekusi mati Tuti Tursilawati oleh pemerintahaan Arab Saudi. Tuti yang mengalami percobaan perkosaan dan kekerasan oleh majikannya, dan untuk melindungi dirinya dia melakukan pembunuhan. Banyak aktivis migran yang memprotes tindakan pemerintah Arab Saudi, karena Tuti adalah korban pelecehan seksual.

Kini di Indonesia, perempuan korban pelecehan seksual secara verbal, Ibu Baiq Nuril Maknun sedang mengalami ancaman hukuman penjara atau denda 500 juta.

Kasus yang menimpa ibu Baiq Nurul bermula di tahun 2017 ketika kepala SMA di Mataram berinisial M. Bapak M menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain kepada Nuril.

Nuril lalu berinisiatif merekam pembicaraan kepala sekolah untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan M.

Salah satu teman Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain.

Kepala sekolah lalu melaporkan Ibu Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE. Meski  PN Mataram membebaskan Nuril, Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi jaksa, dan menyatakan Ibu Nuril bersalah atas Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Bagaimana kita bisa melindungi para perempuan yang bekerja di luar negeri  bila perempuan di dalam negeri yang menjadi korban pelecehan malah dihukum penjara. Bagaimana kita sebagai perempuan bisa melindungi diri dari pelecehan apabila kita berusaha merekam kejadian pelecehan dan dijadikan bukti malah terkena pasal UU ITE.

Percuma kita mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan bila negara tidak pernah hadir, dan aparat negara justru menjadi alat untuk membungkam suara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Itu sebabnya menurut catatan tahunan komnas perempuan angka kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014.

Dengan dipenjarakannya Ibu Nuril ini pasti akan berdampak kepada para korban kekerasan ataupun pelecehan seksual. Para perempuan yang menjadi korban akan takut untuk melaporkan kejadian karena akan ada kemungkinan dia yang mendapatkan hukuman. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender memang selalu berdampak kepada perempuan. Perempuan selalu memiliki posisi tawar yang rendah dalam relasi kuasa dan selalu dikorbankan.

Ini saatnya bagi kita untuk sama-sama untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan bila kita tidak ingin makin banyak perempuan yang menjadi korban, yang bisa saja perempuan itu anak perempuan kita, saudara perempuan kita, atau ibu kita. Jangan pernah penjarakan korban kekerasan seksual. 



Poedjiati Tan - www.konde.co
Beberapa hari lalu saya mendapat klien korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebut saja Ani, semlam dia menginap di rumah sahabatnya bersama anak-anaknya, berusaha melarikan diri dari suaminya yang menghajar dia. Kejadian ini bukan yang pertama kali tetapi entah sudah berapa kian kali terjadi.

Suaminya tidak bekerja dan Ani sendiri harus berkeliling memberikan les mata pelajaran dari siang hingga malam. Kalau pagi dia mengantar jemput kedua anaknya yang masih SD, melakukan tugas rumah tangga. Sedangkan suaminya tidur hingga siang hari lalu keluar entah kemana dan pulang hingga larut malam.

Keluarga Ani dan keluarga suaminya tidak pernah tahu bahwa suaminya tidak bekerja dan dia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Pernah dia pulang ke rumah orang tuanya ketika mengalami kekerasan tetapi orang tuanya malah memarahi dia karena dianggap kurang baik menjadi istri sehingga membuat suami marah.

Dia ingin sekali bercerai dengan suaminya tetapi dia selalu takut akan nasib dan masa depannya. Belum lagi agamanya melarang dia untuk bercerai. Pernah dia menceritakan hal ini ke Romo di gerejanya, dan Romo hanya memintanya bersabar dan berdoa agar suaminya berubah. Tetapi hingga kini suaminya tidak pernah berubah, bila meminta uang dan tidak diberi maka dia akan marah dan menghajar Ani hingga babak belur. Suaminya selalu mengatakan dia perempuan tak berguna, pembohong dan pembawa sial buat dia.

Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2017 kekeransan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (42%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 3.495 ( 34%), psikis 1.451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).

Budaya patriarkhi yang menempat laki-laki lebih superior terhadap perempuan memang masih terus dilanggengkan. Kisah superioritas laki-laki telah ada sejak Alkitab dituliskan, bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan ditugaskan untuk melengkapi dan membantu Adam. Serta bagaimana Hawa dipersalahkan karena membuat mereka berdua dikeluarkan dari Surga.

Patriarkhi sudah mengakar di segala kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, politik dan pendidikan. Patriarkhi selalu dikonstruksi, dilembagakan dan dijalankan melalui institusi dan kehidupan masyarakat.  Sehingga bila laki-laki lebih unggul dari perempuan akan dianggap sebagai yang alami dan kodrati, begitu pula dengan perempuan yang harus tunduk kepada suami.

Sehingga bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga ada kecenderungan perempuan yang selalu dipermasalahkan. Bila dia meminta perlindungan kepada aparat atau otoritas maka akan ada kecenderungan untuk didamaikan dan pengkoreksian terhadap perilaku perempuan bukan laki-laki. Perempuan yang akan dilihat perilakunya selama menjadi istri. Apakah dia sudah melayani dengan baik dan benar terhadap suaminya? Apakah dia sudah melakukan tugasnya sebagai istri? Sedangkan perilaku kekerasan suami seringkali dicarikan alasan pemakluman kenapa dia melakukan itu.

Belum lagi bila terjadi perceraian maka stigma buruk selalu disematkan kepada perempuan. Beban status menjadi janda secara sosial lebih buruk daripada menjadi duda. Secara sosial status janda selalu memberikan kesan yang negarif terhadap perempuan. Belum lagi dorongan dari keluarga untuk segera menikah kembali terhadap perempuan selalu kuat. Perempuan dianggap tidak bisa mandiri, perlu dijaga dan dilindungi karena itu dia butuh suami.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya fisik saja tetapi bisa juga kekerasan berbentuk verbal, caci maki terhadap istri, merendahkan istri, pembatasan ruang, gerak dan ekspresi istri di ruang publik, kekerasan secara emosi, psikologis dan terakhir kekerasan secara ekonomi.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan sendirian tetapi harus bersama-sama untuk mulai mengubah budaya itu. Dimulai dalam keluarga, Orang tua harus bisa melindungi anak perempuannya dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan harus mulai berani untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya.  Laki-laki juga harus mulai mengubah cara pandangnya terhadapa kedudukan dan posisi istri dalam rumah tangga. Istri bukanlah pembantu atau pendukung suami saja tetapi mempunyai kedudukan yang setara dengan suami.

Kita semua bisa menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Ayo bersama-sama hentikan kekerasan terhadap perempuan.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Tagar “Aku bersama Agni” menghiasi sosial media beberapa hari belakangan ini. Tagar ini memberikan dukungan kepada Agni, mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan sesama mahasiswa UGM ketika Agni sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada uni-Agustus 2017. Informasi soal tindakan kekerasan seksual ini menyebar setelah Pers mahasiswa Balairung menuliskan kasus yang dialami Agni 5 November 2018 lalu.

Dalam tulisan tersebut tertulis bahwa Agni mendapatkan kekerasan seksual, lalu mengupayakan untuk menyelesaikan persoalannya hingga tingkat rektorat UGM. Upaya keadilan juga terus dilakukan untuk menjerat pelaku.

Perempuan Mahardhika dalam instagramnya menuliskan tentang dukungan untuk Agni: “Agni, kamu tidak sendiri Agni telah memilih untuk jadi berani. Hal ini menepis segala rasa takut akan serangan-serangan balik bagi korban ketika ia bersuara.”

Sejumlah tagar lain juga mengajak untuk mengekspresikan dukungan untuk Agni. Instagram Pokja buruh perempuan memposting: “Bagi yang tidak bisa mengikuti aksi dukungan terhadap Agni secara langsung, mari kita ekspresikan dukungan untuk Agni dan kawan-kawan #kitaagni melalui swafoto dengan poster *

“Agni, kamu tidak sendiri. Saya bersama #kitaagni* Posting swafoto kita di sosial media dengan tagar *#agnitidaksendiri* *#kitaagni*


Perempuan Mahardhika menuliskan bahwa serangan balik pada korban bisa jadi terulang lagi. Namun ketika suara korban telah didengarkan, ia akan seterusnya menjadi bara yang menerangi setiap tempat dan ruang untuk bebas dari kekerasan seksual dan mendukung ekspresi kebebasan perempuan. Maka penting agar semua perempuan mendukung Agni dan semua upaya yang telah dilakukannya selama ini untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya.

Gerakan “Kita Agni dan UGM darurat kekerasan seksual” juga dilakukan di Yogyakarta. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk turun ke jalan memberikan dukungan pada Agni.

Gerakan masif ini sangat penting untuk mendukung Agni dan setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan, feminis Andrea Dworkin menuliskan bahwa perkosaan atau kekerasan seksual adalah tindakan agresi yang merupakan kejahatan hak milik atau kejahatan politik.

Adrienne Rich mengungkapkan bahwa pengalaman perempuan yang menjadi korban perkosaan bukan merupakan periistiwa individual yang berdiri sendiri namun merupakan symptom struktur kekuasaan dan ketidakberdayaan yang meluas di masyarakat.

Teori feminis intinya menyatakan bahwa perkosaan merupakan tindakan teror politik terhadap kelompok yang tertindas, jadi perempuan yang menjadi korban yang ditempatkan pada posisi tertindas harus mendapatkan keadilan.

Jadi, jika tidak bisa melakukan pendampingan untuk Agni dan para korban perempuan lainnya, tak bisa turun ke jalan memberikan dukungan, kita bisa berikan dukungan pada Agni, membuat petisi penuntasan kasus, dukungan dana dan bentuk lainnya. Dukungan ini bisa dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaku dan untuk bersolidaritas pada korban.


Referensi: http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/
Dictionary of Feminist Theori, Maggie Humm, Fajar Pustaka Baru, 2002

“Pagi ini musim muram kembali datang.”


Luviana – www.konde.co

Begitu pesan dari Gadis dalam pesan pendeknya. Ia adalah teman perempuan kami.
Ia tak bisa bangun lebih cepat. Matanya sembab dan berkabut, setelah laki-laki itu pergi dari sini semalam.

“Laki-laki yang tak peduli pada musim muram,” katanya.

“ Apa yang dilakukan laki-laki itu sekarang?,” tanyaku.

“Pasti saat ini, dia sedang merokok di sepanjang trotoar jalan, dengan musik di mobil kencangnya, dan gadget yang selalu menemaninya.”

Laki-laki ini tak pernah peduli pada musim muram. Ia akan bergegas pergi, tak sejengkalpun ia tengok si gadis musim muram teman kami. Karena ia harus terus melanjutkan hidupnya, itu katanya. Yang jelas ia tak mau bersentuhan dengan musim muram.

Musim ini memang muram. Banyak kabut menghalangi jalan. Di kegelapan, semua terkadang merepotkan. Gadis di tepi jendela itu selalu menangis ketika musim muram datang. Ia ingat laki-laki ini dulu sering mengkhianatinya, ia ingat petaka asmara yang dulu pernah menimpanya. Ia ingat bagaimana laki-laki ini telah melacurkan janjinya.

Namun laki-laki ini selalu datang lagi. Memohon maaf.

Namun tetap tak pernah ada perubahan.

Si gadis, selalu sedih dan menyebut ini sebagai musim muram. Laki-laki itu tak pernah mau mendengarkan ceritanya. Ia bosan dengan musim muram, ia selalu melacurkan janjinya di musim muram. Ia selalu ingin pergi, mencari musim yang baru, yang bukan musim muram. Ia terus bergegas pergi padahal si gadis selalu menunggunya di pinggir jendela. Tak ada cerita itu, tak ada yang mau mendengarkan cerita musim muram.

“Apa yang bisa kau lakukan di musim muram?,” Tanyaku pada Gadis.

Jendela masih terus berkabut, tak ada lalu lalang orang. Tukang roti hanya mau lewat sesekali di jalanan muram, hanya di siang hari ketika matahari sudah makin tinggi. Si tukang air, hanya dua kali melewati jalan ini, karena ia harus menampung air di musim muram.

Si Gadis hanya bisa menenangkan pikirannya.

Jendelanya kini ia tutup, ia tak lagi berharap, pada laki-laki yang meninggalkannya ketika musim muram.

Jalanan kota kini memang sedang sunyi, tak banyak orang yang singgah. Hanya sesekali orang yang keluar masuk toko makanan.

Laki-laki itu kemudian turun dari mobilnya, masuk ke sebuah kedai kopi. Tangannya masih menyulut rokok. Minuman di gelas ada di tangan kanannya. Ia masuk dan merasakan kegembiraan itu. kegembiraan yang tentu berbeda dengan musim muram.

Kota ini makin senyap. Hanya ada sesekali lolongan anjing, laki-laki itu masih menghisap rokoknya dalam-dalam.

Dan si Gadis, menutup jendelanya.

“Kabut tak akan selalu begini, selalu ada jalan keluar dari musim muram. Jika Tuhan tak membukakan pintu, ia akan membukakan jendela,” ujar Gadis.

Bagaimana dengan laki-laki yang menolak musim muram? Apa peduliku, tanya Gadis setelah itu. Akan ada laki-laki lain yang datang ketika musim lain datang.

Si Gadis lalu memasang lampu, di dalam cahaya itu ia melihat masih ada harapan baru.


(Gadis, adalah salah satu kawan perempuan kami. Ia merupakan salah korban dari komitmen atau relasi dalam pacaran. Pacarnya bisa datang, atau pergi begitu saja. Dulu, Gadis selalu berharap laki-laki ini bisa berubah. Namun ternyata sia-sia. Kini hidupnya sudah jauh lebih baik, ia bisa melepas traumanya secara perlahan).


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20181029 76408 ukgns3.jpg?ixlib=rb 1.1

Hanya sedikit media yang menyediakan layanan penyembuhan trauma bagi jurnalisnya.
Shutterstock



Doug Specht, University of Westminster

Ruang redaksi seluruh di Inggris mendapati sumber daya mereka semakin berkurang. Kurangnya jumlah jurnalis dan anggaran terbatas berarti banyak editor sekarang mengandalkan staf mereka untuk menggunakan lebih banyak informasi dari sumber digital–seperti media sosial.


Tapi karena lebih banyak pekerjaan jurnalisme bergantung pada–atau setidaknya menggabungkan–konten yang berpotensi kekerasan atau berbahaya yang dihasilkan pengguna, risiko gangguan stres pascatrauma (PTSD) di kalangan jurnalis telah meningkat. Hal ini dapat menyebabkan karier yang singkat, tidak menyenangkan dan, dalam kasus yang parah, risiko kesehatan mental jangka panjang


PTSD lebih sering dikaitkan dengan situasi pertempuran atau peliputan perang, tapi siapa pun dapat menjadi stres pascatrauma setelah terlibat, atau menyaksikan peristiwa traumatis. Bahkan hal ini dapat terjadi ketika peristiwa traumatis disaksikan melalui media sosial.


Penelitian terbaru menunjukkan bahwa baik universitas di Inggris, maupun di ruang redaksi, tidak cukup mempersiapkan siswa atau staf mereka untuk potensi risiko ini. Mereka juga tidak memberitahu bagaimana cara mencari dukungan ketika dihadapkan dengan gejala PTSD. Penelitian yang meneliti 63 mata kuliah terkait jurnalisme dari 61 universitas di Inggris menemukan bahwa banyak program tidak mengajarkan siswa tentang risiko PTSD dalam pekerjaan ini.


Organisasi nirlaba di Inggris yang bergerak di kesehatan mental Mind, sebelumnya telah mencatat bahwa newsroom adalah tempat kerja yang semakin bergerak dengan tingkat stres yang tinggi karena pengurangan staf, tenggat waktu yang ketat, jam kerja yang panjang, dan pola pergantian pekerja yang tidak menentu. Lembaga amal ini melaporkan bahwa bekerja sendirian dan kurangnya relasi dengan rekan kerja paling sering menjadi penyebab stres. Tapi ada penelitian bahwa konten kekerasan yang diproduksi pengguna sosial media–seperti video–juga menimbulkan risiko tambahan bagi jurnalis.


Efek dari bekerja dengan materi yang mengganggu ini, bisa sama seperti pengalaman langsung dalam perang atau meliput tentang krisis kemanusiaan. Jenni Regan, dari Mind, menjelaskan:


Terdapat reporter peliput pengadilan dan kriminalitas bertugas meliput kejahatan yang mengerikan atau para produser di ruang berita harus melihat selama berjam-jam rekaman yang mengganggu yang melaporkan tanda-tanda trauma sekunder.


Banyak organisasi media sekarang memiliki sistem untuk mendukung mereka yang kembali dari situasi zona perang, tapi masih ada orang yang mungkin mengalami trauma ini dengan sedikit atau tanpa dukungan.


Meskipun penelitian menemukan bahwa banyak dosen jurnalistik ingin lebih fokus mengajarkan risiko psikologis yang menimpa pada jurnalis, sejumlah faktor kelembagaan menyulitkan hal ini. Kurangnya pelatihan dan waktu, serta kekhawatiran atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan sumber daya yang tidak mencukupi disebutkan sebagai alasan mengapa risiko ini tidak tertangani saat ini. Hal ini menyebabkan kurang dari 1% dari program mata kuliah di Inggris menyertakan informasi tentang trauma atau PTSD.


Hasil studi mengungkapkan kekhawatiran atas persiapan mahasiswa untuk pekerjaan semacam ini dan juga mencatat bahwa sebagian besar jurnalis tidak diberikan pelatihan atau dukungan kerja yang memadai. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa universitas sering percaya bahwa para siswa akan menerima pelatihan yang memadai di tempat kerja, sementara para atasan berharap para lulusan telah mempelajari topik-topik soal trauma.


Konten grafis


Sudah jelas bahwa kesadaran yang lebih besar dari potensi risiko bekerja dengan konten online berbahaya diperlukan baik di universitas maupun di ruang redaksi. Dan staf redaksi dan mahasiswa jurnalistik harus lebih sadar akan implikasi yang lebih luas dari melihat konten grafis sebagai bagian dari pekerjaan mereka.


Penyediaan kesehatan mental juga harus tersedia bagi jurnalis, dan pelatihan harus disediakan bagi mereka yang bekerja dari jarak jauh - seperti halnya bagi koresponden perang.





Para jurnalis menghadapi trauma psikologi dari proses produksi berita bahkan ketika mereka berjarak dari adegan insiden kekerasan.
shutterstock



Risiko dan tuntutan ditempati jurnalis harus menjadi bagian inti dari pelatihan. Dan organisasi kantor berita juga harus menyediakan dukungan yang memadai untuk para staf sebelum, selama, dan setelah bekerja dengan jenis konten ini. Organisasi amal Mind menyarankan organisasi media dapat menawarkan sistem pertemanan bagi para jurnalis untuk berbagi pengalaman mereka. Hal ini akan membantu mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan jujur di sekitar kesehatan mental mereka.


Ketika sumber daya menjadi diperluas di universitas dan ruang redaksi, sangat penting bahwa kesehatan mental jurnalis tidak diabaikan. Sebaliknya, pelatihan tentang potensi risiko dari trauma yang seolah mengalami sendiri dari konten online harus tersedia di seluruh tahapan karir jurnalis dari universitas hingga ruang redaksi, dan seterusnya.





Baca juga:
Online trolls mustn't be allowed to intimidate journalists





Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Gracesillya FebrianiThe Conversation


Doug Specht, Senior Lecturer in Media and Communications, University of Westminster


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



File 20181105 83644 w5okey.jpg?ixlib=rb 1.1

Prestasi anak laki-laki dan perempuan sama dalam STEM di sekolah tapi mengapa kesenjangan gender di kemudian hari?
Shutterstock/LightField Studios



Rose O'Dea, UNSW dan Shinichi Nakagawa, UNSW

Ada stereotip yang kuat bahwa matematika dan sains bersifat maskulin.


Tapi penelitian kami terhadap nilai sekolah lebih dari 1,6 juta siswa menunjukkan prestasi anak perempuan dan laki-laki sama saja dalam mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).


Penelitian ini yang dipublikasikan di Nature Communications juga menunjukkan bahwa anak perempuan berprestasi lebih baik daripada anak laki-laki dalam mata pelajaran non-STEM.





Baca juga:
'Walking into a headwind' – what it feels like for women building science careers





Hasil penelitian kami memberikan bukti bahwa kesenjangan besar dalam representasi perempuan dalam karir STEM di kemudian hari bukan karena perbedaan dalam prestasi akademik.


Laki-laki vs perempuan


Satu penjelasan untuk ketimpangan gender dalam STEM adalah “hipotesis variabilitas”. Ini merupakan suatu gagasan bahwa kesenjangan gender jauh lebih besar di bagian ekor distribusi - di antara nilai yang tertinggi dan yang paling rendah - daripada di tengah.





Dua distribusi – merah dan biru – menunjukkan nilai rata-rata sama yang ditunjukkan oleh puncak kurva. Tapi variabilitas dari distribusi ini ditunjukkan oleh lebarnya masing-masing kurva, dengan garis horizontal merah dan biru menunjukkan jarak dari nilai-nilai untuk 95% dari setiap populasi. Distribusi biru lebih lebar, yang menghasilkan lebih banyak nilai menyimpang pada bagian atas dan bawah dari distribusi ini.
Rose O’Dea, Author provided



Kepintaran dan keunggulan telah lama dianggap sebagai domain laki-laki. Orang tua menganggap karunia untuk anak laki-laki lebih sering daripada anak perempuan. Anak-anak berpikir anak perempuan kurang mungkin dibandingkan anak laki-laki untuk menjadi “benar-benar pintar. Dan bidang-bidang yang menghargai "bakat”, seperti matematika dan filsafat, mempekerjakan lebih sedikit perempuan.


Variabilitas laki-laki lebih besar pertama kali diusulkan sebagai penjelasan untuk superioritas laki-laki pada era 1800, dan pemikiran tersebut tidak pernah hilang.


Pada 2005 hipotesis variabilitas kembali menjadi penting. Ekonom Amerika Lawrence Summers, dulu merupakan Rektor Universitas Harvard, mencatat variabilitas laki-laki lebih besar yang merupakan alasan utama mengapa ada lebih banyak laki-laki dalam posisi sains dan teknik. Ia mengatakan:


… dalam kasus khusus sains dan teknik, terdapat masalah mengenai kecerdasan intrinsik, dan khususnya variabilitas kecerdasan, dan pertimbangan tersebut diperkuat oleh adanya fakta mengenai faktor yang rendah dalam sosialisasi dan diskriminasi.


Penolakan terhadap komentar-komentar ini dengan cepat muncul: Summers dicerca dan kemudian meminta maaf.


Tapi apakah dia benar?


Apa yang dikatakan nilai


Salah satu dari kami (Shinichi Nakagawa) mengembangkan sebuah metode kuat untuk menguji perbedaan dalam variasi antar kelompok dalam meta-analisis.


Kami menerapkan metode ini untuk menguji variabilitas laki-laki yang lebih besar dalam kinerja akademik, menggunakan data dari banyak penelitian.


Kami mencari literatur ilmiah dan menemukan informasi tentang nilai dari 1,6 juta siswa, yang diberikan antara 1931 dan 2013, dari 268 sekolah atau ruang kelas yang berbeda. Kebanyakan data ini untuk siswa yang berbahasa Inggris dari seluruh dunia, dengan mayoritas yang berbasis di Amerika Utara.


Untuk setiap kelompok siswa, kami menghitung perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam skor rata-rata dan variabilitas.


Dalam mata pelajaran STEM, kami menemukan distribusi nilai untuk anak perempuan dan laki-laki sangat mirip. Kesenjangan gender terbesar adalah pada subjek non-STEM seperti bahasa Inggris, yang anak perempuan mendapatkan nilai rata-rata 7,8% lebih tinggi dan 13,8% lebih sedikit variabel dari anak laki-laki.





Hasil analisis kami tentang perbedaan gender dalam nilai rata-rata (hijau) dan variabilitas dalam nilai (ungu). Titik hijau di sebelah kanan garis vertikal putus-putus menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk anak perempuan, dan titik ungu ke kiri menunjukkan variabilitas yang lebih rendah di kelas untuk anak perempuan. Sumbu bagian bawah menunjukkan perbedaan persentase antara anak perempuan dan anak laki-lakiHasil analisis kami tentang perbedaan gender dalam nilai rata-rata (hijau) dan variabilitas dalam nilai (ungu). Titik hijau di sebelah kanan garis vertikal putus-putus menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk anak perempuan, dan titik ungu ke kiri menunjukkan variabilitas yang lebih rendah di kelas untuk anak perempuan. Sumbu bagian bawah menunjukkan perbedaan persentase antara anak perempuan dan anak laki-laki.
Rose O’Dea, Author provided



Kemudian kami menggunakan perkiraan tentang perbedaan gender untuk mensimulasikan distribusi nilai sekolah anak perempuan dan anak laki-laki, untuk mengeksplorasi apakah 7,6% lebih besar variabilitas laki-laki dalam STEM cukup untuk menjelaskan mengapa perempuan kurang terwakili dalam bidang ini dari tingkat universitas.


Siswa perempuan cukup berbakat


Hasil kami dari simulasi menunjukkan bahwa 10% teratas dari kelas STEM berisi jumlah anak perempuan dan laki-laki yang sama.


Mengingat bahwa berada di 20% teratas sudah cukup untuk masuk gelar sains di universitas berperingkat tinggi, kesenjangan gender dalam variabilitas tidak dapat secara langsung menjelaskan kesenjangan gender pada mahasiswa sarjana mereka memilih untuk mempelajari mata pelajaran matematika yang intensif.





Distribusi gender dari penamatan namapsiswa dan staf akademik di bidang STEM (tidak termasuk Ilmu Kedokteran dan Kesehatan). Source: Higher Education Research Data, 2014.
Science in Australia Gender Equity (SAGE)



Lawrence Summers tidak sepenuhnya salah, ada “perbedaan gender dalam variabilitas bakat”.


Memang benar bahwa di antara orang-orang berprestasi sangat tinggi, kita akan berharap untuk melihat lebih banyak laki-laki, berdasarkan variabilitas, laki-laki menghasilkan lebih banyak pada pekerjaan ekstrem dari distribusi prestasi. Tapi apakah karier dalam STEM terbatas pada orang-orang berprestasi yang sangat tinggi ini?


Kami tidak berpikir demikian. Para ilmuwan yang berhasil pada umumnya orang biasa, pekerja keras. Sayangnya keyakinan yang salah pada kemampuan super diperlukan untuk beberapa bidang STEM dapat membantu melanggengkan ketidaksetaraan gender.





Baca juga:
New study says the gender gap in science could take generations to fix





Perbedaan gender dalam kinerja akademik ada, tapi kita tidak boleh terlalu menekankan pentingnya mereka. Ada lebih dari cukup perempuan berbakat untuk menutup kesenjangan gender di STEM. Tapi para perempuan ini memiliki pilihan lain, karena mereka cenderung berbakat dalam mata pelajaran non-STEM juga.


Perempuan di STEM menghadapi rintangan yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka, seperti stereotip, pukulan balasan, diskriminasi, dan pelecehan. Sampai rintangan-rintangan ini dijatuhkan, kita tidak boleh menggunakan perbedaan kecil dalam variabilitas sebagai suatu alasan untuk perempuan yang kurang mewakili di bidang STEM.The Conversation


Rose O'Dea, PhD Candidate, Biology, UNSW dan Shinichi Nakagawa, Associate Professor of Evolutionary Biology, UNSW


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Jakarta, Konde.co- Koalisi global serikat pekerja yang terdiri dari sejumlah organisasi pembela hak pekerja dan HAM, diantaranya Asia Floor Wage Alliance (AFWA), CENTRAL Cambodia, Global Labor Justice, Sedane Labour Resource Centre (LIPS) Indonesia, dan Society for Labour and Development (SLD) India, akhir Mei 2018 lalu mempublikasikan 2 laporan penelitian penting tentang kekerasan berbasis gender yang terjadi pada tingkat pabrik di rantai pasokan garmen H&M dan GAP di Asia.

Koalisi ini mendesak H&M dan GAP untuk segera melakukan tindakan untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan yang dialami pekerja garmen perempuan setiap hari.

Penelitian terbaru ini mencatat terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, koersi, ancaman dan pembalasan dan pembatasan kemerdekaan secara rutin, termasuk di dalamnya adalah lembur paksa.

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan berbasis gender di rantai pasokan H&M dan GAP merupakan dampak langsung dari cara berbisnis para pemilik merek/ brand.

Laporan H&M dan GAP merupakan hasil investigasi kekerasan berbasis gender di pabrik-pabrik garmen pemasok H&M dan GAP yang dilakukan pada Januari 2018 hingga Mei 2018 di 9 pabrik di 5 negara di Asia yaitu di Dhaka, Bangladesh; Phnom Penh, Kamboja; Jawa Barat dan Jakarta Utara, Indonesia; Bangalore, Gurugram (Gurgaon), dan Tiruppur, India; dan Biyagama, Gampaha District and Vavuniya District, Northern Province, Sri Lanka.

Untuk mengkontekstualisasikan laporan ini terkait faktor-faktor risiko yang terdapat pada industri garmen, laporan ini meninjau kembali temuan-temuan penelitian Asia Floor Wage tahun 2016 yang mendokumentasikan pelanggaran hak di rantai pasokan H&M dan GAP; dan temuan-temuan pada pengadilan rakyat di lima negara yang diselenggarakan oleh Asia Floor Wage mengenai kondisi kerja di jaringan produksi garmen global di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Setelah inisiatif penting dari serikat-serikat pekerja ini, International Labour Organisation (ILO) kemudian memulai sidang untuk menetapkan standar internasional untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender.

Para pimpinan serikat pekerja dari seluruh dunia bersama dengan pemerintah dan bisnis bertemu untuk mendiskusikan sebuah kesempatan yang bersejarah untuk menetapkan standar global yang memastikan perlindungan perempuan di berbagai sektor.

Laporan ini bertujuan untuk memastikan pengalaman dan rekomendasi para pekerja perempuan yang dibayar murah dan sektor disuarakan agar menjadi masukan terbangunnya kerangka kerja yang kokoh untuk penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat.

Berdasarkan analisis mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, laporan ini memberikan rekomendasi konkrit untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender dan pelecehan di tempat kerja.

Di India, pekerja perempuan di pabrik pemasok H&M di Bangalore, Karnataka, India melaporkan kekerasan fisik terkait dengan tekanan untuk mencapai target produksi. Seorang pekerja, Radhika, menjelaskan dirinya dilempar ke lantai dan dipukuli, termasuk pukulan pada dadanya:

Seorang pekerja perempuan di sebuah pabrik pemasok H&M di Srilanka menceritakan bagaimana dia mangalami aksi balas dendam karena menolak sentuhan fisik yang tidak diinginkannya dari operator mesin yang bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin jahit di ruang produksi:

Bila perempuan-perempuan memarahi para operator mesin karena menyentuh atau meraba mereka, mereka akan membalas. Kadang mereka memberikan mesin yang tidak bekerja dengan baik. Kemudian, mereka tidak akan datang untuk memperbaikinya hingga lama sekali. Setelah itu, supervisor akan memarahi pekerja karena tidak mencapai target.

Di pabrik pemasok GAP di Indonesia, kegagalan mencapai target produksi tidak hanya mengakibatkan kekerasan verbal tetapi juga intimidasi dan ancaman PHK. Seorang perempuan menceritakan teriakan dan makian harian dari supervisornya agar dia mencapai target produksi:
Jika kamu tidak mencapai target, semua pekerja di ruang produksi dapat mendengarkan teriakan:

“Dasar bodoh! Ga bisa kerja?”

“Kalau ga niat kerja, pulang saja sana!”

“Awas, kamu! Kontrak mu ga akan diperpanjang kalau ga bisa kerja.”

“Kamu ga perlu datang lagi besok kalau kamu ga bisa melakukan pekerjaan mu!”

Mereka juga melempar material. Mereka menendang kursi kita. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik karena bisa meninggalkan bekas yang dapat digunakan sebagai bukti di kepolisian, tetapi semuanya itu bikin stress.

Pekerja perempuan di pabrik pemasok GAP di Biyagama, Distrik Gampaha, Sri Lanka juga melaporkan bekerja hingga larut malam dan berisiko mengalami pelecehan dan perampokan dalam perjalan pulang. Seorang pekerja menceritakan: Supervisor meminta kita bekerja hingga malam hari tetapi kita tidak disediakan transportasi untuk pulang ke rumah. Orang-orang di pabrik memanfaatkan situasi ini. Kami dilecehkan para laki-laki yang menunggu di luar gerbang pabrik pada malam hari, terutama para perempuan muda. Seorang teman saya dirampok. Mereka mengambil semua perhiasan yang dia gunakan.

Anannya Bhattacharjee, Koordinator Internasional AFWA menjelaskan, “Riset dan pengalaman bertahun-tahun memberikan banyak bukti bahwa inisiatif tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela mengaburkan pola pelanggaran hak pekerja di sepanjang rantai pasokan global. Yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan-perusahaan audit bernilai jutaan dolar yang telah mengecewakan pekerja, pengusaha dan konsumen. Tanggung jawab perusahaan mensyaratkan para pemilik merek termasuk H&M dan GAP dan para pemasok untuk berunding dan menyepakati perjanjian bersama yang mengikat dan dipatuhi dengan serikat pekerja garmen di negara-negara produsen.”

“Pekerja perempuan dan organisasi pekerja mereka bersatu lintas batas menuntut kondisi kerja yang bebas dari kekerasan berbasis gender, mendapatkan upah layak, dan mempromosikan inisiatif dan kepemimpinan perempuan pada semua level,” ungkap Jennifer (JJ) Rosenbaum, Direktur Global Labor Justice Amerika Serikat.

Perusahaan multinasional memperluas model rantai pasokan mereka di banyak sektor. Tetapi, bukan hanya perusahaan saja yang menjadi global. Gerakan buruh, perempuan, migran dan lainnya membangun jaringan global menuntut adanya perubahan sistem yang mengandalkan upah murah dan kekerasan berbasis gender untuk mengantarkan fast-fashion ke AS dan Eropa dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja garmen perempuan dan keluarga mereka.

Tola Meun, Direktur Eksekutif CENTRAL, organisasi pekerja di Kamboja menerangkan bahwa kekerasan yang terdokumentasikan dalam laporan ini merupakan kenyataan sehari-hari, “kekerasan berbasis gender merupakan pengalaman harian bagi pekerja garmen perempuan yang dituntut untuk mencapai target produksi yang tidak masuk akal di rantai pasokan H&M dan GAP. Sebagian besar kasus-kasus ini tidak dilapokan karena mereka takut akan balas dendam di tempat kerja, seperti target produksinya dinaikkan semakin tinggi atau dipecat.”

Syarif Arifin, Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengungkapkan bahwa industri garmen bergantung pada upah murah dan pasar tenaga kerja fleksible untuk menggenjot produksi dan memaksimalkan keuntungan. Pekerja perempuan harus berkerja dengan jam kerja panjang untuk mencapai target produksi yang tidak masuk akal demi upah yang tidak mencukupi buat kebutuhan keluarga. “Sistem kerja kontrak membuat para pekerja garmen perempuan harus bekerja tanpa jaminan kepastian kerja, dan kadang mereka harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan. Relokasi produksi digunakan untuk mengancam pekerja agar tidak protes dan juga untuk memberangus serikat” tambah Syarif.

Temuan-temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerja perempuan memerlukan serikat pekerja yang kuat dan mandiri untuk merespon kekerasan berbasis gender dan ancaman dan balas dendam yang menghalangi banyak perempuan untuk berani tampil melaporkan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialaminya,” jelas Emaleia Yanti Siahaan, Sekretaris Jenderal GSBI.

“Pekerja perempuan menginginkan adanya standar internasional mengenai penghapusan kekerasan berbasis gender-dan kita juga menginginkan adanya standar utama yang melindungi dan menjamin pelaksanaan kebebasan berserikat dan perundingan bersama.”

Sebagai respon terhadap laporan ini, Komite Kepemimpinan Perempuan AFWA mendesak H&M dan GAP untuk segera mengambil tiga tindakan: yaitu secara terbuka menyatakan dukungan dan komitmen untuk berperan aktif menjalankan Konvensi dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan Berbasis Gender dan rekomendasi AFWA dan mitra-mitranya

Lalu menghadiri pertemuan-pertemuan regional Asia yang diselenggarakan oleh Komite Kepemimpinan Perempuan Asia Floor Wage tiga bulan lagi untuk mendiskusikan mengenai temuan-temuan di rantai pasokan dan langkah-langkah berikutnya. Lalu secara proaktif bekerja sama dengan Asia Floor Wage Alliance untuk melakukan proyek uji coba pembentukan komite perempuan di pabrik untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di pabrik-pabrik pemasok.

Global Labor Justice (GLJ) adalah organisasi jaringan yang bermarkas di Amerika Serikat yang mendukung kerjasama lintas negara antar pekerja dan organisasi migran untuk memperluas hak pekerja dan bentuk-bentuk baru perundingan bersama pada rantai pasokan global dan migrasi tenaga kerja internasional.

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) dibentuk pada 2006 yang terdiri dari 76 organisasi, meliputi serikat pekerja industri gramen, NGO, kelompok konsumen dan lembaga penelitian dari 17 negara di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

CENTRAL (The Center for Alliance of Labor & Human Rights) adalah sebuah NGO di Kamboja. Organisasi ini melakukan kegiatan penguatan kepada pekerja di Kamboja untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah mengenai hak pekerja dan hak asasi manusia melalui bantuan hukum dan cara-cara lainnya yang tepat.

Sedane Labour Resource Centre/Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kajian perburuhan. LIPS bekerja untuk memperkuat gerakan buruh dengan mendokumentasikan pengetahuan melalui penelitian partisipatif dan mengembangkan metode pendidikan popular di kelompok pekerja dan serikat.

Society for Labour and Development (SLD) adalah organisasi pembela hak pekerja di Delhi. SLD mempromosikan pembangunan berkeadilan melalui advokasi kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja, dengan perhatian khusus pada hak perempuan dan migran dan kelompok terpinggirkan lainnya. SLD bekerja di wilayah ibukota, Haryana, Uttar, Pradesh, Bihar, and Jharkhand.


(Foto/ Ilustrasi: Shutterstock)

(Tulisan ini disadur dari www.buruh.co, atas kerjasama www.buruh.co dan www.konde.co)