Poedjiati Tan www.konde.co

Dalam rangkaian kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, aktivis dari 24 organisasi dari jawa timur mengadakan aksi damai di Car Free Day pada hari minggu, 9 Desember 2018.  Mereka mengajak masyarakat untuk menuntut DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain tuntutan pengesahaan RUU Penghapusan kekerasan seksual pada aksi kemarin, mereka juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk ikut berperasn serta dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali masyarakat yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan.

Yang menarik pada saat itu, ada seorang bapak yang merasa engan untuk tanda tangan, katanya “Saya khan laki-laki! Ini khan tentang perempuan!

Dan teman saya kembali bertanya, "maaf bapak sudah menikah? Dan dijawab dengan anggukan.

Apakah bapak memiliki putri?Tanya teman saya kembali

“Iya, masih SD!Jawab si bapak

“Istri bapak, anak bapak, ibu dan saudara perempuan bapak bisa jadi korban kekerasan pak! Makanya kita perlu melindungi mereka semua!Jelas teman saya. 

Si bapak langsung tersadar dan akhirnya ikut membubuhkan tanda tangannya di tempat yang telah disediakan.

Dari aksi yang dilakukan kemarin, terlihat banyak sekali orang yang belum mengetahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ataupun rangkaian acara kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Semoga dengan terus dilakukan kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan membuat masyarakat sadar dan ikut berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.

perspektif

Thursday, December 13, 2018

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat.
www.shutterstock.com

Siti Musdah Mulia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kontroversi perkawinan anak kembali santer setelah juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyatakan bahwa menikah adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang. Hal ini, menurutnya, juga berlaku jika anak yang menginginkan perkawinan itu.

Saya tidak sependapat. Menurut saya, perkawinan anak seharusnya dilarang. Dalam tulisan ini saya akan menjabarkan berbagai alasan mengapa larangan terhadap perkawinan anak itu perlu ditegakkan.

Kerancuan hukum

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCROC) yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 tahun.

Namun jika kita mengacu pada Undang-undang (UU) kita sendiri, ada kerancuan mengenai usia perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun sedangkan laki-laki adalah 19 tahun. Sementara UU Perlindungan Anak tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan sebaran angka perkawinan anak berada di atas 25% di 23 provinsi dari 34 provinsi yang disurvei.

Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur.
perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi
"Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 Edisi Revisi" BPS, 2017

Penyebab perkawinan anak

Sebelum saya menjabarkan alasan-alasan mengapa perkawinan anak seharusnya dilarang, mari kita telaah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkawinan anak bisa terjadi karena banyak masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan.

Penyebab pertama adalah adanya ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi anak perempuan. Hal ini akan mengakibatkan seorang anak perempuan sulit menolak keinginan orang tuanya yang mendorong mereka menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Ketika sudah menikah pun, anak tersebut akan tetap berada di bawah kuasa suaminya.

Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan muda, sepertinya tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas risiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak masih terus terjadi.

Untuk wilayah konflik, praktik kawin anak lebih merajalela karena runtuhnya struktur hukum, ekonomi, dan sosial. Banyak keluarga yang bermigrasi memilih
untuk menikahkan anak-anak perempuannya karena pilihan hidup menjadi sangat terbatas di kamp pengungsian.

Di Indonesia, masalah semacam itu juga dihadapi oleh penduduk yang bermigrasi karena alasan ekonomi. Saat para lelaki kehilangan lahan pekerjaan karena industrialisasi di bidang pertanian, maka perempuan pun terpaksa menjadi pencari nafkah. Anak perempuan pun akhirnya didorong untuk menikah muda untuk mengurangi beban keluarga.

Mengapa harus dilarang?

Dengan mengidentifikasi begitu banyaknya masalah sosial dan politik yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, sudah sepantasnya praktik itu dilarang bukan malah dimaklumi.

Jika tetap dibiarkan, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai malah akan diperparah dengan adanya masalah-masalah baru yang lain.

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak.

1. Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat.

Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan.

2. Perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan.

3. Perkawinan anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang emosi.

4. Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan.

Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%.

Bahkan, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

5. Perkawinan anak menghambat agenda-agenda pemerintah.

Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia .
Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.

Rekomendasi dan solusi

Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan batas minimal usia nikah adalah 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), batas minimal bagi perempuan sebaiknya 21 sedangkan bagi laki-laki 25.

Untuk itu diperlukan reformasi UU perkawinan terkait penetapan usia kawin.

Berdasarkan penelitian Pusat Studi Wanita UIN Jakarta pada tahun 2000, usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan seharusnya dinaikkan menjadi minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
Usia tersebut menurut Alquran surat an-Nisa ayat 6 sudah dianggap matang secara fisik, ekonomi, sosial, mental kejiwaan, agama, dan budaya.

Selain itu diperlukan pendidikan seks yang komprehensif sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan ini menekankan pada aspek kesehatan reproduksi serta tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja perlu mendapat dukungan, bantuan dan pengarahan dari orang tua yang menekankan tentang tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri.

Terakhir, perlu ada upaya pendidikan ajaran agama yang lebih humanis, lebih damai dan lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Kita perlu menyingkirkan
ajaran agama yang tidak lagi relevan dengan konteks kekinian agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak perempuan.

Mari mengimplementasikan ajaran agama yg lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

Rizkina Aliya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Siti Musdah Mulia, Professor of Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

perspektif

Wednesday, December 12, 2018

Luviana – www.konde.co

Bayangkan jika kita berada di sebuah tempat dimana kita bisa belajar sebuah topik tentang perempuan, kita bisa mendiskusikannya dan kemudian menuliskannya. Tak hanya itu, di tempat ini kita juga bisa ngomong apa saja tentang yang kita alami, yang kita lihat, tentang ketidakadilan, tentang rasa tidak aman, tentang hal-hal yang selama ini menganggu pikiran-pikiran kita sebagai perempuan.

Berbicara dan kemudian menulis memang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, entah perasaan, pikiran dan pendapat perempuan. Karena dengan berbicara dan menulis maka perempuan akan memaparkan sejarahnya sendiri, sejarah dimana ia lahir dan bagaimana lingkungan kemudian mengkonstruksikannya selama ini.

Menuliskan sejarah hidup adalah menuliskan pengalaman dan kesadaran. Tentang pengetahuan-pengetahuan baru dan kesadaran baru. Feminis, Charlotte Bunch mendefinisikan ini sebagai kegiatan untuk menyampaikan gagasan dan informasi, meningkatkan kapasitas pemikiran dan untuk bertindak secara politik.

Jadi, perempuan harus menuliskannya sejarahnya sendiri. Cara-cara inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan baru.

Di New York, Amerika ada seorang jurnalis yang kemudian mendirikan lembaga yang khusus mengajak anak-anak untuk berbicara dan menyampaikan gagasan, termasuk memberikan pendidikan gender dalam pertemuan tersebut.

Barangkali inilah yang ingin dicapai oleh Writopia Lab. Writopia Lab merupakan lembaga yang digagas oleh seorang jurnalis di New York, AS Rebecca Wallace-Segall. Di Writopia Lab, anak-anak diajak untuk mengekspresikan perasaannya dalam pertemuan-pertemuan kecil mereka. Termasuk perasaan mereka tentang konstruksi peran perempuan dan laki-laki yang selama ini mengganggu pikiran mereka. Pertemuan ini dilakukan seminggu sekali sehabis pulang sekolah.

“Metode kami adalah bahwa anak-anak yang berada di dalam ruangan ini bisa berbicara dengan aman, kami menjaga rahasia dan anak-anak kemudian juga bisa menuliskan semua hal dengan menyenangkan dan aman,” ujar Wallace- Segall.

Program ini sebenarnya lebih mirip lokakarya atau pelatihan yang diadakan usai pulang sekolah bagi anak-anak yang berumur 6-18 tahun. Lokakarya yang diadakan Writopia Lab ini sudah diselenggarakan di beberapa tempat di Amerika, lalu menjadi besar dan kini memiliki beberapa cabang di: New York, New Jersey, Washington dan Los Angeles.

Alexa Salvato di Ms magazine menuliskan bahwa Writopia Lab dibangun di atas rasa yang kuat untuk membina komunitas secara bersama dengan menciptakan ruang untuk mengekspresikan keragaman, pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Pada proses selanjutnya anak-anak juga diajak untuk menulis tentang apa yang telah mereka katakan. Tulisan-tulisan ini selanjutnya bisa dipentaskan di beberapa tempat, dipentaskan sebagai sebuah prosa, puisi dan menjadi naskah-naskah teater yang bisa dipentaskan. Anak-anak jadi bisa bertemu dengan banyak komunitas yang berbeda. Dari sinilah kemudian Wallace- Segall memasukkan topik-topik gender bagi anak-anak. Misalnya ada anak yang bertanya: mengapa ayahnya harus bekerja terus? Apakah karena ia adalah boss di rumah kami?. Atau pertanyaan lain tentang kebiasaan atau konstruksi tentang perempuan dan laki-laki yang mereka lihat sehari-hari.

“Mereka bisa bercerita tentang mimpi, harapan mereka dan cita-cita mereka yang kemudian bisa mereka tuliskan.”

Wallace- Segall menyatakan bahwa ketika anak-anak sama-sama duduk dalam satu ruangan inilah, ia akan memfasilitasi pendidikan tentang kepemimpinan dengan cara mengajak semua orang untuk berbicara dan berpendapat. Ia juga mendorong agar anak-anak perempuan banyak berbicara karena inilah saatnya untuk belajar menjadi pemimpin.

Sering dalam lokakarya ini, beberapa anak awalnya bertengkar, namun di saat akhir lokakarya, mereka bisa melakukan kegiatan bersama setelah selesai workshop selama 2 minggu, seperti makan siang bersama. Hal ini penting untuk menumbuhkan semangat persaudaraan bagi anak-anak dan anak yang beranjak dewasa.

Anda ingin mencoba metode ini, mengajak anak-anak dalam lokakarya, kemudian ngobrol soal gender dan menuliskan pendapat-pendapat mereka? Jangan tunggu waktu lagi, ayo kita lakukan. Sudah saatnya, untuk menulis sejarah kita sendiri

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Tuesday, December 11, 2018

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.o – Peluit berbunyi di akhir pawai akbar yang digelar lebih dari 100 organisasi perempuan, Sabtu 8 Desember 2018 di depan Istana Jakarta.

Bunyi peluit adalah tanda bahwa masyarakat yang bersatu padu mendesakkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Bunyi ini juga merupakan peringatan bagi anggota DPR untuk segera mengesahkannya. Tak ada kata yang lebih baik untuk saat ini selain mengesahkannya.

Banyak perempuan yang bergelut untuk melawan kekerasan seksual setiap harinya, di rumah, di jalan, di tempat kerja dan di berbagai kesempatan. Ini adalah tanda bahwa RUU ini sangat dibutuhkan bagi perempuan di Indonesia.

Namun pengesahan RUU ini terancam gagal karena lambatnya pembahasan sementara masa jabatan anggota DPR periode 2014 – 2019 yang akan segera berakhir.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sejak tahun 2014, Indonesia bisa dikatakan sudah memasuki status darurat kekerasan seksual. Setiap tahun angkanya tidak pernah turun yang ditunjukkan dengan beberapa fakta kekerasan seksual yang mendominasi pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, terungkap bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 25%: dari 259.150 kasus pada 2016 menjadi 348.446 kasus pada 2017.

Kekerasan seksual menempati peringkat pertama dalam Ranah Publik / Komunitas yaitu sebanyak 2.670 kasus (76%). Di Ranah Privat atau Personal, pelaporan kekerasan seksual sebanyak 31% atau 2.979 kasus.

Banyak dari pelaku adalah orang terdekat korban Inses (pelaku adalah keluarga dekat) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus (CATAHU Komnas Perempuan 2018). Orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban seperti ayah kandung, kakek kandung, kakak kandung, paman adalah pelaku kekerasan seksual dalam ranah privat atau personal yang tercatat dalam CATAHU 2018.

Berdasarkan kajian terhadap catatan tahunan Komnas Perempuan 2001-2011 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama jaringan pendamping korban telah mengindentifikasi eksisnya 15 bentuk kekerasan seksual di masyarakat. Hanya 2 bentuk dari 15 bentuk kekerasan seksual tersebut yang telah diatur / dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Intinya, hingga hari ini, belum ada payung hukum yang mengatur secara komprehensif mulai bentuk-bentuk kekerasan seksual, upaya pencegahannya , hingga penanganan yang terintegrasi (one stop crisis centre), serta pemulihan korban. Begitupun hukum acara yang bertumpu pada KUHAP masih mendiskualifikasi pengalaman perempuan korban.

Dalam proses hukum dari kasus kekerasan seksual yang berhasil dilaporkan , kecenderungan yang terjadi, perempuan korban mengalami reviktimisasi dan hak-hak korban seringkali diabaikan. Tidak ada ganti rugi dan pemulihan yang diberikan, sementara stigmatisasi terus berjalan yang menimpa korban dan bahkan keluarganya.

Mempertimbangkan situasi di atas terkait kepentingan untuk segera dibahas dan disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan catatan keprihatinan atas situasi DPR yang berjalan lamban, maka dengan ini Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui koordinator aksinya, Mutiara Ika Pratiwi menyatakan agar DPR RI khususnya Panja Komisi 8 memberi perhatian maksimal terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan dapat segera menuntaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama pemerintah sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan bisa disahkan dalam periode ini tanpa mengurangi kualitas substansi.

“Yang kedua, kami mendesak agar Pemerintah merevisi Daftar Inventaris Masalah (DIM) sehingga tidak mengurangi substansi penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sebaliknya dapat menguatkan terobosan hukum di dalamnya, antara lain terkait jenis tindak pidana Kekerasan Seksual, hukum acara, dan terkait hak-hak korban,” kata Mutiara Ika.

Lalu agar dalam setiap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, DPR RI dan Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan terutama mempertimbangkan suara dan pengalaman para penyintas dan pendamping serta pihak lainnya yang telah bekerja untuk isu kekerasan seksual.

Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdiri lebih dari 100 organisasi dimana www.konde.co terlibat di dalamnya. Organisasi lainnya antaralain Forum Pengada Layanan (FPL), JKP3, LBH APIK Jakarta, KOWANI, MPI, KePPak Perempuan, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Federasi Serikat PEKKA, Yayasan PEKKA, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Serikat Sindikasi, Opal Communications, Aliansi Laki-Laki Baru, Perempuan Mahardika, ARI, AJI, API Kartini, Rumah Perempuan, perEMPUan, Indonesia Feminis, Jaringan Gusdurian, JFDG, PAWIN, PAMFLET, LBH Masyarakat, Jurnal Perempuan, Puska Genseks UI, Hollaback! Jakarta, Departemen Kriminologi UI, IPP NU, KOPRI PMII, KOHATI, Fatayat NU, Migrant Care, Andaru Selaras, WONDER/YSI, PKBI, Perempuan Peduli, Never Okay Project, Help Nona, PERUATI, IKa, Ardhanary Institute, KONTRAS, AJAR, Koalisi Perempuan/KPI, Akara Perempuan, Solidaritas Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, IPPI, Aliansi Satu Visi, KITASAMA, ELSAM, Arus Pelangi, Yayasan Cahaya Guru, GMKI, Savvy Amira, WRI, SWARA Kapal Perempuan, Rumah KitaB, Institut Perempuan, Bandung Wangi, Yayasan Parinama Astha, Samuha Yoni, GEMPITA, FAHMINA, SEJUK, Kajian Gender UI, ICJR, DROUPADI, LBH APIK Aceh, PUPA Bengkulu, WCC Bengkulu, WCC Palembang, SAPA Institut, Yayasan Nurani Perempuan, Hapsari, SPI Labuan Batu, WCC Jombang, KPR Tuban, WCC Malang, WCC Pasuruan, LBH APIK Bali, LBH APIK NTB, ElSPA Kalteng, Sapa Indonesia, Yayasan Pulih, LBH APIK Banten, LBH Keadilan Banten, WCC Pasundan Durebang, Lensa Sukabumi, GAZIRA Ambon, LAPAN Ambon, SPP Soe, Swapar Manado, LBH APIK Makasar, Yabiku Tatu NTT, RPK Kupang, TrukF, Yayasan Suara Ibu Papua, Daur Mala, ALPEN Kendari, LRC KJHAM, LAMBU INA, SAPER MAGELANG, RIFKA ANNISA, Seperti Pagi Foundation, ANSIPOL, GPSP, Lembaga Pemberdayaan Perempuan, JALA PRT, Biro Hukum Perempuan dan Anak – Negeriku Indonesia Jaya, SBMI, Kabar Bumi, JBM, KSBSI, SPN, FBLP, YAPESDI, www.konde.co, Xpedisi Feminis, Bale Perempuan Bekasi, Institut Ungu, House of the Unsilenced, Perhimpunan IPT65, Flower Aceh, SADA AHMO, PPSW Sumatra, LPPM, APM Jambi, Cahaya Perempuan, STN, PurpleCode Collective, Kapal Perempuan, RAHIMA, SWARA, KUPI, ALIMAT, SGRC, Garteks KSBSI, SPTSK-KSPI, F-SARBUMUSI, KPKB, Yayasan Perlindungan Insani, SDI, Kemitraan

Monday, December 10, 2018

Febriana Sinta-www. konde.co,

Jogja, Konde.co - Tertib dan cinta lingkungan, tak banyak dilakukan oleh pebisnis saat ini. Namun Siane Caroline menerapkan itu semua pada usahanya.

Tak semata-mata hanya mencari keuntungan, Siane, biasa dipanggil membuka usaha Kebun Roti untuk memberikan edukasi ke pelanggan sekaligus mengajak mereka hidup sehat dan mencintai lingkungan.

Tidak mudah memang cara itu dilakukan saat ini. Namun di tangan Siane dan suaminya, bisnis rotinya di Jogja memiliki banyak pelanggan.

Menurut pengakuan Siane, usahanya dirintis sejak 2012 bersama suaminya. Ide membuat roti sehat itu muncul karena Siane cukup sensitif dan tak dapat makan sembarangan. Salah mengkonsumsi, pundaknya dapat berwarna kemerahan dan terasa gatal.

“Saya enggak bisa makan sembarangan karena alergi. Makanya takut makan di luar. Terpaksa saya bikin makanan sendiri,” jelasnya.

Siane sendiri tidak perlu belajar khusus atau menempuh pendidikan di jurusan Tata Boga. Alumnus Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu belajar secara autodidak.

Buku resep dan nonton saluran masak menjadi “gurunya’. Awalnya roti-roti itu hanya untuk konsumsi pribadi. Sesekali roti ini dimanfaatkan untuk menjamu teman-temannya yang bertandang ke rumahnya dan disebarkan melalui media sosial Instagram serta Twitter.

Produk roti sehat itu kemudian diberi label Kebun Roti. Nama itu diambil dari kebiasaannya dan suami yang doyan berkebun dan roti. Merek ini dinilai tidak hanya dapat mewakili usaha tetapi juga kepribadian pemilik.

Roti produk Kebun Roti memang bukan seperti roti-roti pada umumnya yang menawarkan berbagai macam rasa, empuk, harum dan enak.

Di Kebun Roti justru rotinya tak berasa dan tercium lebih asam dan keras. Roti karyanya berbahan sourdough yaitu ragi liar yang dibuat dari hasil fermentasi tepung dan air. Dan dibuat tanpa telur dan mentega sehingga roti itu tak mengandung lemak

Sourdough dipercaya mengandung mikroorganisme baik untuk tubuh. Tekstur roti berbahan sourdough juga lebih lembut dibanding roti dari terigu atau gandum. Karenanya, roti sourdough lebih mudah dicerna di dalam perut.

Roti asam, hasil karya Siane menggunakan ragi yang “hidup”, karena proses produksi ragi hingga pembuatan roti tak dapat sembarangan. Bahkan kualitas roti bisa ditentukan dari curah hujan tinggi dan rendah, suhu udara naik turun, oven yang kurang panas atau situasi lainnya.
Siane dan brownies cokelat
Sumber foto : Instagram Kebun Roti
“Bahkan kalau kami capek, enggak mood. Kami libur. Karena roti itu hidup, perlu penanganan ekstra care, kayak punya anak. Kami ini nothing, yang bikin roti itu mikroba, raginya yang bekerja,” kata Siane.

Tak hanya itu, bahan-bahan Kebun Roti didapatkan dari hasil pertanian lokal, baik dari kebun pribadi maupun milik temannya.
Tak heran konsumen dari produk Kebun Rori juga banyak yang berasal dari anak-anak dengan autis atau hiperaktif, maupun mereka yang memiliki msalah dengan produk-produk tertentu.

Lebih lanjut Seina menyampaikan, selain anak-anak, pelanggannya juga ada yang memiliki penyakit tertentu. Misal sakit kanker. Pasien untuk penyakit ini umumnya tidak boleh mengkonsumsi gula, margarin atau bahan-bahan makanan sembarangan. Karena itu mereka bersedia memesan beberapa waktu sebelumnya untuk mendapatkannya.

Khusus untuk pasien ini, biasanya Kebun Roti akan menggunakan bekatul sebagai bahan dasar roti. Untuk kasus lain, dia lebih memilih sorgum, ubi ungu atau bahan lain.
Untuk pewarna, seluruhnya menggunakan pewarna alam. Proses mendapatkannya juga diwarnai dengan uji coba berulang kali.

“Jadi roti kami ini roti yang health, roti yang hidup dalam tanda kutip,” katanya.

Meski produk Kebun Roti berbeda dengan roti lainnya, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Di Kebun Roti, setiap produk dibanderol antara Rp 10.000–Rp 13.000.

Menariknya, mereka sengaja tak menyediakan plastik atau paper bag bagi konsumen yang beli sourdough untuk dibawa pulang. Calon pembeli harus membawa kantong sendiri. Selain demi menghemat kertas, konsep jualan yang diterapkan sekaligus untuk mendukung program pemerintah dalam upaya kampanye Go Green.

Saat ini Kebun Roti berjualan di beberapa tempat. Setiap hari Jumat berjualan di Pasar Sehat Demangan, hari Sabtu di Pasar Sehat Sagan, hari Minggu di Nitiprayan.

" Kami menjual di beberapa tempat seminggu sekali atau bahkan dua minggu sekali, namun saat ini sudah mempunya kedai tetap di Jalan Affandi," jelas Siane.

Saat berjualan di pasar sehat konsumen diberi nomor antrean. “Dari konsep ini saya berharap konsumen bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tertib dan cinta lingkungan,” pungkas perempuan asli Semarang ini.

(Sumber foto : Instagram Kebun Roti)

perempuan inspiratif

Friday, December 07, 2018

*Abdus Somad- www.Konde.co

Sumilah adalah sosok penyintas yang menjadi korban salah ditangkap pada peristiwa kelam di tahun 1965. Ia dibawa ke penjara Wirogunan, di tempat itu ia ditahan selama 6 bulan, selanjutnya ia dipindah ke penjara Bulu dan terakhir dibawa ke Camp Plantungan yang merupakan penampungan para penderita penyakit Lepra. Selama 14 tahun lamanya ia dipenjara.

Saat ditangkap, Sumilah masih kelas 4 Sekolah Dasar yang umurnya saja masih 14 tahun, ia sendiri tidak mengerti gejolak politik yang ada kala itu. Yang ia tahu, ia hanya menari-nari di halaman selayaknya anak kecil lainnya, setelah itu ia diburu dan dipenjarakan.

Selepas dari penjara, ia mencoba untuk bertahan hidup dengan berjualan baju, lalu berjualan sate kambing di pasar Prambanan, Yogyakarta. Dari jualan itu ia mendapatkan kesempatan untuk bisa menjajaki kehidupan lebih baik, rasanya tidak ada yang ingin memilihan untuk bisa bertahan hidup dengan stigma sebagai tahanan politik, namun Sumilah memilih untuk terus hidup. Walaupun stigma tersebut selalu mengakar sampai ke anak-anaknya.

Pementasan tersebut berupaya memperingati perjuangan hidup Sumilah yang diberi judul ”Selamatan Anak Cucu Sumilah” pada 30 November 2018 lalu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Yohanes Bayu Adi, adalah anak kedua Sumilah yang ikut menonton pertunjukan mengenang ibunya merasa sedih bercampur haru. Ia tidak membayangkan akan bisa memperingati hari lahir ibunya dengan perayaan pertunjukan teater. Setiap adegan yang dipentaskan, ia merasa selalu ingat kepada ibunya. Setitik kisah tentang Sumilah menjadi penanda ingatan sejarah bagi Bayu.

“Terus terang, setahu saya dari lahir gak pernah ada ulang tahun, 1 Desember ulang tahun ibu, dengan adanya ini saya jadi ingat ibu,” ungkap Bayu sembari menetaskan air mata tak kuasa mengenang sang ibunya.

Dari apa yang ia tonton, ia ingin menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dicap kepada ibunya perihal tahanan politik dan terlibat dalam Gestok (Gerakan 1 Oktober) tidaklah benar, ia menyatakan ibunya bukanlah penjahat, ibunya hanya anak SD yang belum mengerti apa itu politik.

“Sebenarnya saya ingin sampaikan ibu saya bukan penjahat, bukan orang kriminial, memang dia tahanan politik tapi dia gak tahu politik, masih anak-anak dipenjara,’’ ujar Bayu.

Bayu menuturkan yang menjadi beban berat perihal ibunya bukanlah saat ibunya dipenjara selama 14 tahun. Melainkan legitimasi buruk akan ibunya seorang tahanan politik terus membanyangi sang Ibu setiap harinya. Masa-masa berat itu adalah sebuah ujian yang berat tidak mudah bagi seorang tahanan politik dapat kuat menghadapi dinamika kehidupan pasca bebas.

“Sebenarnya beratnya bukan dipenjara, tapi setelah ibu bebas karena dimana pun ibu selalu ada dianggap itu jahat, penjahat, padahal gak. Ibu selalu bilang ya sudahlah orang bilang apa, biarkan saja orang lain menghina kita ditampar pipi kanan kasih saja pipi kiri yang penting kita berbuat baik baik gak kenal mau kenal,’’ katanya mengenang pernyataan ibunya.

Bayu sempat menceritakan masa kecilnya bersama ibunya merasakan distigma oleh masyarakat. Ia lalui ujaran itu dengan penuh luka. Meskipun marah dengan sebutan itu, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, membalas ujaran itu baginya buang-buang waktu, sementara itu ibunya mengajarkan ia untuk menerima apa yang dihadapi saat ini.

“Saya waktu kecil dikatakan itu anak PKI, kalau mau nuntun, nuntut apa kita ke siapa? Orang tua saya dihukum 14 tahun masa mudanya di mana?, setelah dipenjara menerima stigma sempel tahanan politik padahal bukan penjahat. Itu yang berat,’’ ujar Bayu.

Bayu sendiri sempat merasa khawatir dengan masa depannya ketika dianggap bagian dari anak Tapol. Tentu yang membuat ia begitu takut adalah perihal pekerjaannya yang kemudian disangkut-pautkan dengan ibunya sebagai tahanan politik. Ia sendiri tidak mengira sampai sebegitunya menjadi orang yang dicap tahanan politik PKI.

Meskipun demikian Bayu mencoba terus terang kepada atasannya, keterbukaan bagi Bayu adalah sebuah kunci proses penerimaan itu bisa diterima masyarakat, ia memulai dari lingkaran pekerjaannya.

“Saya dulu sering merasa ketakutan, tapi saya harus kerja, bagaimana perusahaan? Apakah saya dipecat atau tidak? itu mungkin terjadi, saya terbuka kepada perusahaan latar belakang orang tua saya,’’ tuturnya.

Semua itu dijalaninya karena pesan sang Ibu, ia terus bepegang teguh pada nasehat ibunya, meskipun dirinya tahu sang Ibulah yang paling berat menghadapi kehidupan ini. Sosok Ibu begitu berharga baginya, lambat laut nasehat ibunya mulai mendapatkan hasil, stigma yang ia terima mulai berkurang meskipun masih ada segelintir orang yang masih mengkaitkan dirinya dengan ibunya yang tahanan politik.

Sebagai anak kedua, rasa percaya diri ibunya bahwa dirinya tidak bersalah begitu terasa, ajaran untuk tidak membenci orang meskipun ia menyakiti melekat disendi-sendi tubuh Bayu.

Menurut, Bayu, ibunya mulai terbuka kepada masyarakat ketika ada wawancara dari Fahri Sasongko yang hendak menulis buku tentang ibunya. Bayu menerangkan sebelum buku itu terbit, sang ibu meminta izin kepada keluarga untuk mendapatkan restu, masa-masa itu ia melihat bola mata ibunya nampak ingin menjaga anak dan keluaranya.

Dan Bayu dan keluarga kemudian menguatkan Ibu Sumilah untuk terbuka apa adanya kepada masyarakat, agar tahu apa yang terjadi sebenarnya.

“Terus terang ibu mulai terbuka saat diwawancara Fahri Sasongko, ibu minta izin keluarga boleh gak ini terbitin? kalau ibu gak kebaratan gak terluka gak masalah, ibu bukan penjahat. Kalau dicap Tapol gak masalah, ibu gak tahu politik apa, ibu hanya anak kecil yang tahu tari-tarian,’’ kenang Bayu saat berbicara dengan Ibunya.

Kini, ia merasa lega. Air matanya menetes ketika menyampaikan kesan singkat tentang ibunya, Sumilah. Ia merasa tenang, merasa dihargai. Apa yang dilakukan ibunya dulu, adalah penyemangat bagi hidupnya yang tak pernah habis hingga kini.(Selesai)


*Abdus Somad, penulis dan aktivis lingkungan. Koresponden www.Konde.co di Yogyakarta

peristiwa

Thursday, December 06, 2018

*Abdus Somad- www.Konde.co

Seorang perempuan itu berkeliling di sekitar area pementasan untuk menawarkan snack kripik singkong kepada penonton untuk dinikmati bersama. Setiap makanan yang diterima, penonton diajak untuk menyampaikan kalimat, “Ajal Untuk Kami Kehormatan Untuk Anda Tuan Pangemanan.”

Di panggung itu terdapat dua alat pembakar sate, dua orang perempuan terlihat sedang membakar sate dengan khusus berlatar belakang papan bertuliskan “Warung Sate Kambing, Gule Tongseng Bu Milah” di pojok panggung.

Tak ada yang bisa menjadi bagian dari kedua perempuan tersebut, mereka seperti masyarakat pada umumnya, membicarakan sesuatu yang sedang ramai dibicarakan atau membicarakan sesuatu yang ganjil dari roda kehidupan ini. Pembicaraan keduanya menyinggung perihal Minke, sosok yang dikaitkan dengan penulis naskahnya, Pramoedya Ananta Toer.

“Begini mas Tuan Pangeman, setahu saya mas Minke pada akhirnya meninggal dunia tidak lama setelah pulang dari pengasingannya. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya kok mas Minke bisa meninggal dunia secepat itu?,” kata salah satu perempuan pedagang di pasar, yang diperankan oleh Svetlana.

Ini adalah sekelumit pementasan teater berjudul “Selamatan Anak Cucu Sumilah” yang diadakan Teater Selasar, Teater Tamara atau Kipper, Studio Malya, teater Gajah Mada yang didukung IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan), , Fopperham dan program Peduli di Fisipol Universitas Gajah Mada, 30 November 2018 lalu. Pementasan ini mengisahkan seorang perempuan yang tak pernah menyerah bernama Sumilah.


Sumilah, Perempuan Tak Pernah Menyerah

Lalu, siapakah Sumilah? Sumilah adalah sosok penyintas yang menjadi korban salah ditangkap pada peristiwa kelam di tahun 1965. Ia dibawa ke penjara Wirogunan, di tempat itu ia ditahan selama 6 bulan, selanjutnya ia dipindah ke penjara Bulu dan terakhir dibawa ke Camp Plantungan yang merupakan penampungan para penderita penyakit Lepra. Selama 14 tahun lamanya ia dipenjara.

Saat ditangkap, Sumilah masih kelas 4 Sekolah Dasar yang umurnya saja masih 14 tahun, ia sendiri tidak mengerti gejolak politik yang ada kala.

Selepas dari penjara, ia mencoba untuk bertahan hidup dengan berjualan sate kambing di pasar Prambanan. Dari jualan itu ia mendapatkan kesempatan untuk bisa menjajaki kehidupan lebih baik, rasanya tidak ada yang ingin memilihan untuk bisa bertahan hidup dengan stigma sebagai tahanan politik, namun Sumilah memilih untuk terus hidup. Walaupun stigma tersebut selalu mengakar sampai ke anak-anaknya.

Pementasan tersebut berupaya memperingati perjuangan hidup Sumilah yang diberi judul ”Selamatan Anak Cucu Sumilah”.

Pertunjukan yang dirancang sebagai pertunjukan interaktif dengan desain panggung panoptikon sebagai ide utamanya. Sebuah menara pengawas diletakkan di tengah panggung selama pertunjukan berlangsung. Dari pertunjukan ini disusun sebuah peristwa yang dimulai dari pengolahan masakan daging kambing dan pembacaan nukilan novel “ Rumah Kaca” karya Pramoedya Ananta Toer yang kelindannya dengan narasi perjuangan hidup Sumilah.

“Kami ingin menunjukan korban 65 selama ini ditarik masalah politik hukum yang berujung pada diskriminasi, itu begitu kerasnya kepada korban penyintas, kita ingin menunjukan ini lo Sumilah salah satu contoh dia tidak tahu apa-aap yang kemudian menjalani 14 tahun kurungan, dia gak ngerti apa-apa,’’ kata Svetlana aktor Kipper II, di Fisipol UGM, Jum’at (30/11/2018).

Svetlana mengungkapkan pada adegan penyesetan daging kambing itu adalah sebuah simbol kekerasan yang terjadi pada korban 65 yang menurutnya perlu disampaikan kepada publik. Bagi Svet sendiri, sudah jelas para penyintas 65 adalah korban kekerasan para penguasa yang hendak mengambil alih tahta kekuasaan kala itu, “Itu ada penyesatan daging, itu menunjukan kekerasan terhadap para penyintas,’’ ujar Svetlana.

Menurutnya, banyak korban 65 selepas dari penjara terus mendapat stigma dari masyarakat, pernyataan bahwa mereka adalah kelompok orang jahat dan pemberontak seolah tidak pernah usai menusuk-nusuk tubuh para penyintas. Padahal menurut Svet, hal tersebut tidaklah benar, tidak semua orang yang ditangkap pada tahun 1965 adalah orang yang memberontak.

“Korban tidak hanya mendapatkan stigma sebagai orang jahat tapi juga memberontak, mereka gak tahu apa-apa dari desa gak tahu apa-apa ditangkap dimasukkan ke penjara belum lagi di luar mengalami stigma yang kuat,’’ terangnya.

Ghozali selaku sutradara pementasan mencoba memberikan penjelasan latar belakang pementasan Sumilah, menurutnya sejak awal sudah berkeiinginan mengangkat hidup Sumilah. Ghozali menilai ada yang berbeda dari kisah Sumilah, menurutnya, selama ini narasi yang muncul tentang 65 itu kebanyakan dari tokoh terkanal, seniman besar, tokoh intelektual jarang ada kisah dari orang biasa seperti Sumilah.

“Ketika diceritakan Sumilah, ini harus diceritakan karena peristiwa 65 sangat komplek sekali bahkan orang gak tahu menjadi korban seperti ibu Sumilah,’’ ujar Ghozali.

Ghozali menyampaikan alur pertunjukan yang dipilih pun menyesuaikan kehidupan sehari-hari Sumilah saat berjualan sate kambing di Prambanan yang kemudian diulas dengan memperlihatkan adanya praktek kekerasan yang sampai hari ini terus dilakukan.

“Kegiatan yang sering digunakan Bu Sumilah, itu kegiatan yang disukai bu Sumilah, namun metafornya pencacahan, kita ingin menjelaskan kekerasan melalui performanya seperti menyayati daging, menusuki, sampai menggoreng ini menunjukan korban menjadi korban karena gorengan isu ini terus digoreng, kita ingin gambarkan lewat itu,’’ kata Ghozali.

Dari pertunjukan ini, Ghozali mendapatkan sebuah energi baru yang hanya muncul saat pertunjukan para korban penyintas. Bagi Ghozali saat ibu-ibu penyintas pentas, ada aura spiritual yang hidup kembali dari masa-masa kelamnya. Energi itu terus muncul menjadi bara penyemangat bagi para penyintas untuk terus betahan hidup di tengah kerasanya stigma masyarakat sampai hari ini.

“Kita sampaikan itu monumen sejarah hidup, ibu-ibu adalah momen hidup yang energinya ingin kami tularkan, energi itu yang ingin kami sampaikan lebih spiritual sifatnya. Saya percaya bahwa ketika banyak hal buntu, pencarian spiritualah yang harus ditempuh,’’ ungkapnya.


Penolakan Masih Melekat, Pentas Sempat Tidak Direstui

Naskah dan pertunjukan “Selamatan Anak Cucu Sumilah” sebelumnya hendak dipentaskan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY). Namun sebelum proses pementasan itu terjadi, penolakan sudah dilakukan pihak pengelola TBY dengan alasan naskah tersebut sangat sensitif untuk disampaikan kepada publik.

“Sempat ditawarakan ke TBY tapi dicancel karena isunya sensitif di bulan september,’’ kata Ghazali yang langsung mengerti apa maksud penolakan itu.

Bagi Ghozali sendiri, proses pementasan dengan melibatkan ibu-ibu korban kekerasan 1965 dengan konsep teater kerap mengalami penolakan sebelum pentas, bahkan ia pernah mengalami proses pembatalan oleh panitia H-3 sebelum pementasakan dilakukan. Meskipun demikian Ghozali ingin karyanya bisa dinikmati masyarakat dengan luas.

“Menampailkan ini ternyata tidak mudah, karena selalu ada kontekstualisasi, pertimbangan dialog, saya ingat pada saat H-3 panitia batalkan kami harus meresponya,’’ kata Ghozali.

Di balik proses tersebut, ada hal yang dipetik dari Ghozali sendiri, ia menyaksikan sendiri bagaimana-ibu-ibu penyintas terus kuat dan bahkan terus hendak melakukan kumpul bersama setelah melakoni pementasan pertama teater Tamara di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri UGM.

Menurut Ghozali hal itu merupakan sebuah keajaiban, dimana pertunjukan menjadi medium bagi ibu-ibu penyintas untuk saling merawat dan menguatkan antar sesama (bersambung)


*Abdus Somad, penulis dan aktivis lingkungan. Koresponden www.Konde.co di Yogyakarta

peristiwa

Wednesday, December 05, 2018

Ketimpangan gender terjadi saat perempuan memasuki dunia kerja.
(State Dept US/Doug Thompson)

Wati Hermawati, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kesempatan sekolah bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia sudah hampir setara.

Tapi kesetaraan gender merosot hingga 50% saat perempuan memasuki dunia kerja karena adanya bias gender dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga hanya 30% perempuan yang bekerja di bidang industri sains, teknologi dan matematika. Selain itu, peran perempuan sebagai ibu dan istri diduga kuat menjadi hambatan dalam mencapai karir tinggi.

Karena itu, penting bagi pemerintah mengurangi bias gender agar anak perempuan di negeri ini mampu menggapai cita-citanya di berbagai bidang. Masalahnya, seperti kata Sri Mulyani yang mengutip World Economic Forum Report 2017, dalam skala global, untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan gender membutuhkan waktu hampir 200 tahun.

Langkah kecil tahap demi setahap, terutama melalui intervensi kebijakan, harus dilakukan untuk memperkecil jurang ketimpangan gender dalam bidang sains.

Gap gender dalam sains

Selama ratusan tahun, sains dipandang sebagai bidang laki-laki dan maskulin. Baru pada dekade 1990-an mulai terungkap secara rinci ketimpangan gender dalam sains dan teknologi di dunia, termasuk di Indonesia, setelah Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing (1995), penerbitan World Science Report (1996) UNESCO, dan World Conference on Science di Budapest (1999).

Ketimpangan gender juga mendapat perhatian dari World Economic Forum (WEF) yang secara reguler menerbitkan indikator ketimpangan gender negara-negara di dunia. Hasil Survei Ketimpangan Gender Global oleh WEF pada 2012-2016 terhadap Indonesia (jumlah seluruhnya 144 negara) menunjukkan posisi Indonesia dalam seluruh indikator sedikit meningkat dari rangking ke-92 pada 2015 naik peringkat 88 pada 2016. Peringkat Indonesia di bawah Thailand (71), Vietnam (65), Singapura (56), Laos (43) dan Filipina (7) dan di atas India (87) dan Cina (99).

Data UNESCO (2015) memperlihatkan bahwa di seluruh dunia, perempuan yang bekerja sebagai peneliti hanya 28%. Padahal jumlah perempuan dan laki-laki yang menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana dan master dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) jumlahnya relatif sama. Di Indonesia, pada 2017 jumlah peneliti perempuan hanya sekitar 35%, walau jumlah perempuan hampir separuh dari total penduduk.

Kesenjangan itu mulai terlihat dari partisipasi pendidikan antar jenis kelamin, rata-rata lama sekolah tingkat SD sampai SMA anak perempuan lebih rendah (7,84 tahun) dibandingkan anak laki-laki (8,35 tahun).

Hal ini terjadi kemungkinan karena tekanan ekonomi yang menyebabkan tingginya tuntutan anak perempuan untuk bekerja atau menikah usia dini yang berdampak pada kondisi putus sekolah. Pada jenjang perguruan tinggi perempuan cenderung lebih sedikit memilih bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathemathics), dan belum tentu berkarir di bidang iptek.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil pula jumlah peserta perempuan. Pola yang sama terlihat pada lulusan program studi. Semakin tinggi program studi, semakin kecil jumlah lulusan berjenis kelamin perempuan.

Kecilnya jumlah perempuan berkarir sebagai peneliti bermula dari tahap pendidikan doktor (PhD) dan berlanjut terus pada tingkat organisasi kerja dengan kontroversi yang sering digambarkan sebagai “leaky pipeline”. Istilah ini mengacu pada banyak perempuan meninggalkan karirnya, kebanyakan dalam bidang STEM untuk beralih ke bidang lain. Hal ini terjadi karena adanya diskriminasi atau kebijakan yang tidak mendukung perempuan, seperti tiadanya fleksibilitas waktu bekerja sebagai peneliti.

Kesenjangan gender sebagai pelaku iptek di Indonesia, juga terjadi di lembaga penelitian dan pengembangan industri. Perempuan peneliti di industri manufaktur kurang dari 35%. Jumlah perempuan terbanyak di sektor manufaktur bekerja sebagai tenaga pendukung atau tenaga administrasi.

Sistem patrilineal

Di luar bangku sekolah, ketimpangan gender dalam sains terjadi karena adanya perbedaan cara perempuan dan laki-laki berinteraksi dengan praktik sains dan teknologi serta makna dan implikasi sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perempuan diposisikan mengurus rumah, memasak, dan mengurus anak. Sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah, bekerja menciptakan teknologi, dan semua kegiatan di luar rumah, termasuk pertemuan di lingkungan rumah. Sistem patrilineal lebih dominan dibanding matriliniael.

Meski ilmu pengetahuan dan teknologi telah menawarkan banyak kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki baik di bidang rekayasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak selanjutnya dari rendahnya partisipasi adalah hilangnya kesempatan untuk berperan sentral dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perbedaan tersebut muncul akibat rekayasa budaya hasil dari praktik historis dan sosial selama berabad-abad.

Upaya pemerintah dalam memperkecil kesenjangan gender telah dilakukan melalui instruksi presiden untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sejak tahun 2000. Di tingkat global, perhatian terhadap masalah gender juga mengemuka, antara lain dalam program SDGs (Sustainable Development Goals), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dewasa dan anak perempuan merupakan tujuan nomor 5 SDGs bagi lebih dari 190 negara.

Namun demikian, fenomena ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya iptek maupun pemanfaatan iptek masih tinggi di Indonesia dan dunia.

Berbagai kajian dan penelitian menyebutkan bahwa sejumlah faktor turut berkontribusi atas sulitnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, seperti belum baiknya capaian pendidikan kaum perempuan, faktor kemiskinan, budaya yang kurang mendukung serta kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terkait dengan keterlibatan perempuan dalam iptek.

Banyak pelaku iptek-di lembaga penelitian dan pengembangan, universitas, dan industri-baik perumus kebijakan, pengambil keputusan, peneliti, perekayasa, dosen, maupun profesi lainnya belum memahami gender dan isu-isu apa yang terkait dengan gender dalam iptek.

Diskriminasi terselubung

Kebijakan pemerintah di bidang iptek tidak secara eksplisit mendiskriminasi perempuan, tapi praktiknya perempuan terhambat menjalankan pekerjaannya sebagai peneliti. Dualisme peran sebagai istri atau ibu dan peneliti, tidak kondusifnya lingkungan kerja, kurangnya fasilitas penunjang bagi kebutuhan kaum perempuan, seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak, juga merupakan hambatan serius bagi terwujudnya kesetaraan gender.

Kebijakan lain yang belum mendukung adalah kebijakan pemberian beasiswa S2 usia maksimal 35 tahun dan beasiswa S3 usia maksimal 45 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini belum sesuai dengan kondisi perempuan yang bekerja di sektor iptek seperti lembaga litbang. Ada masa-masa melahirkan dan mengasuh anak-anak, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, yang menyita waktu perempuan saat berusia di bawah 40 tahun.

Ketimpangan gender di sektor ekonomi dicerminkan dengan pendapatan perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar Rp8,5 juta dibanding Rp14 juta per kapita dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh segregasi pekerjaan berdasarkan gender di pasar tenaga kerja Indonesia. Perempuan belum bisa memasuki seluruh lapangan pekerjaan yang ada.

Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di tingkat eksekutif dan legislatif masih sangat minim. Hal ini diduga mengakibatkan lahirnya kebijakan maupun tindakan administratif yang tidak sensitif gender.

Lalu bagaimana menyelesaikan gap?

Mengatasi kesenjangan gender di sektor iptek tidak dapat diserahkan hanya kepada masyarakat atau pelaku iptek itu sendiri. Mengurangi kesenjangan gender memerlukan intervensi kebijakan yang diimplementasikan dengan serius. Sangat sulit dan mungkin lama memecahkan masalah ketimpangan gender hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu solusi keluar dari ketimpangan gender yang direkomendasikan oleh Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) PBB antara lain dengan tindakan-khusus-sementara (afirmasi). Juga kewajiban untuk mengubah pola tingkah laku sosial budaya laki-laki dan perempuan, menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang mendasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan sterotip laki-laki dan perempuan.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menjalankan strategi intervensi tersebut, termasuk mengarusutamakan gender, menata kembali kelembagaan dan tata kelolanya yang responsif gender. Juga menyediakan data terpilah berbasis jenis kelamin dengan melengkapi pusat data dan indikator dengan perpektif gender. Selain itu, dibutuhkan kajian dan penelitian terkait dengan gender dalam sektor iptek dan menyebarkannya.

Keadilan dan kesetaraan gender bisa diwujudkan bila pengarusutamaan gender dilakukan melalui kerja sama yang saling menghargai dan saling mendukung di antara semua komponen dalam masyarakat, pemerintah dan non-pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi profesi dan keahlian.

Wati Hermawati, Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

perspektif

Tuesday, December 04, 2018

Kasus perkosaan di UGM adalah momentum yang bisa mengingatkan bahwa kita harus mendukung para penyintas.
www.shutterstock.com

Iwan Awaluddin Yusuf, Universitas Islam Indonesia (UII)

The Conversation Indonesia menerbitkan serangkaian artikel yang membahas kekerasan terhadap perempuan dalam rangka Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia pada 25 November.

---

Di Indonesia, perempuan ikut menggerakkan aksi solidaritas terhadap korban kekerasan atau yang dikenal dengan sebutan gerakan #MeToo. Salah satu penggerak aksi ini adalah para korban kekerasan seksual yang melaporkan pelaku pada polisi.

Baru-baru ini, dua kasus kekerasan seksual menarik perhatian publik. Kasus pertama adalah dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi Universitas Gadjah Mada oleh rekannya sendiri. Sedangkan kasus lainnya adalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah terhadap seorang guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Jika kesaksian perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Amerika Serikan telah berhasil menjatuhkan para pelaku yang merupakan pria yang berkuasa dan mendorong penegakan norma perusahaan yang menolak adanya pelecehan seksual, maka kesaksian para perempuan di Indonesia justru bisa membuat mereka terancam tindak pidana karena budaya yang menyalahkan korban (victim blaming) begitu meraja lela di Indonesia.

Media tidak hanya memainkan peran dalam melaporkan budaya victim blaming tersebut namun juga memperkuat keberadaannya.

Menyalahkan Korban

Kasus perkosaan di UGM menjadi perhatian publik setelah lembaga pers mahasiswa Balairung mengangkat laporan tentang kejadian yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya). Agni melaporkan telah dilecehkan secara seksual oleh teman satu programnya, HS, saat melakukan Kuliah kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.

Balairung mewawancarai Agni dan menuliskan tanggapan pihak kampus atas laporan Agni. Menindaklanjuti laporan perkosaan yang disampaikan Agni, UGM langsung memberhentikan tersangka dari program KKN, sedangkan Agni tetap diperbolehkan melanjutkan programnya hingga selesai. Namun setelah KKN berakhir, Agni ternyata hanya memperoleh nilai C sementara teman-teman satu kelompoknya memperoleh nilai yang lebih tinggi.

Ketika mempertanyakan nilainya yang rendah, salah seorang pengelola KKN justru menyalahkan Agni karena bertindak ceroboh. Ia menilai peristiwa perkosaan itu telah membuat malu nama UGM di depan warga.

Dalam pertemuan lanjutan dengan universitas, seorang pejabat kampus justru membenarkan tindakan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang memberi nilai C.

“Seandainya kamu tidak menginap di sana, peristiwa itu tidak akan terjadi”, tuturnya.

“Jangan menyebut dia (Agni) korban dulu. Ibarat kucing kalau diberi ikan asin pasti setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan,” seorang dosen lain memberikan pernyataan kontroversial.

Sementara itu di Lombok, seorang guru perempuan bernama Baiq Nuril yang merekam percakapan asusila yang dilakukan seorang kepala sekolah terhadap dirinya sebagai bukti untuk membela diri justru dihukum 6 bulan penjara dan didenda Rp500 juta. Ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menyebarkan dokumen elektronik dengan muatan asusila.

Kedua kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari budaya victim blaming yang cukup kuat terhadap korban tindak kekerasan seksual di Indonesia.

Budaya menyalahkan korban begitu lazim ditemui sehingga banyak penyintas akhirnya takut melaporkan kasus yang dialami. Para penyintas khawatir akan mendapat stigma buruk. Mereka juga dianggap merusak nama baik keluarga atau lembaga. Mereka bahkan dapat dikriminalisasi karena melaporkan pemerkosaan tersebut.

Peran media

Victim blaming adalah suatu bentuk sikap menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan memihak para pelaku. Masyarakat juga lebih banyak mendengarkan cerita versi pelaku.

Ketika menyalahkan korban, masyarakat terbiasa menuduh perempuan ikut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Misalnya mereka bilang kasus itu bisa terjadi karena perempuannya mengenakan rok pendek, keluar malam sendirian, dan lain-lain. Mereka juga cenderung memberikan toleransi pada pelaku sehingga memungkinkan mereka untuk lepas dari hukuman.

Di Indonesia, kebiasaan menyalahkan korban sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, ideologi yang mengakui hubungan tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam budaya patriarki, posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh, sementara perempuan diposisikan sebagai bawahan. Akibatnya, laki-laki menuntut rasa hormat dan kepatuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Media memainkan peran ganda dalam kasus kekerasan seksual. Di satu sisi, media adalah sumber informasi utama bagi masyarakat untuk mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan sekaligus menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat dalam menyikapi kekerasan seksual. Media juga bisa memberi tempat agar suara penyintas didengar. Laporan Balairung tentang perkosaan Agni di UGM misalnya, telah menarik perhatian dan simpati publik atas kejadian tersebut.

Namun di sisi yang lain, liputan media juga dapat memperparah budaya menyalahkan korban. Hal ini mungkin terjadi karena media cenderung menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah, dan bukan penyintas yang bisa berjuang untuk mencari keadilan setelah diperkosa. Media juga cenderung menyalahkan perempuan dalam liputan tentang kekerasan seksual.

Sebuah penelitian tentang serangan seksual terhadap keturunan Tionghoa selama transisi politik Indonesia pada Mei 1998 oleh Susan Blackburn dari Monash University Australia menyoroti peran media dalam menyebarkan sikap menyalahkan korban. Temuan Susan menunjukkan bahwa pemberitaan media di Indonesia sering memojokkan perempuan dalam kasus kekerasan perempuan dengan mengatakan bahwa perkosaan bisa terjadi karena karena perempuan yang bersangkutan memancing hasrat seksual pemerkosa dengan pakaian “provokatif” dan “sensual”.

Sikap menyalahkan korban dalam masyarakat patriaki telah membuat para penyintas kekerasan seksual mengalami penderitaan ganda: diperkosa dan disalahkan. Ini akan menyebabkan para penyintas tidak merasa aman dalam membagikan cerita mereka kepada orang lain.

Sikap menyalahkan korban juga membawa dampak negatif lainnya.

Sosiolog Indonesia Ariel Heryanto melakukan penelitian lain tentang perempuan keturunan Tionghoa yang diperkosa dan dilecehkan secara seksual pada tahun 1998. Ia menemukan bahwa sebagian besar penyintas memilih untuk melarikan diri dari rumah dan berusaha menjalani hidup baru di tempat yang jauh karena trauma dan stigma buruk. Banyak yang mencoba mengatasi trauma tersebut dengan melupakan atau menyangkal bahwa kekerasan seksual telah terjadi. Akibatnya, kasus pemerkosaan tahun 1998 masih sulit untuk ditelusuri hingga saat ini.

Lingkungan masyarakat yang melanggengkan sistem patriarki juga memperkuat budaya memerkosa atau rape culture yang juga mendorong sikap menyalahkan korban. Budaya memerkosa didefinisikan sebagai lingkungan yang menoleransi perkosaan dan kekerasan seksual.

Budaya memerkosa ini dilestarikan melalui penggunaan bahasa yang merendahkan perempuan dengan mengomentari bentuk tubuh perempuan atau menggunakan lelucon seksual maupun kasus perkosaan sebagai bahan lelucon.

Bercanda tentang perkosaan mengabaikan fakta bahwa banyak penyintas pemerkosaan yang harus menghadapi luka fisik dan emosional sekaligus, karena setelah diperkosa (yang tidak pernah ia harapkan) ia juga disalahkan atau dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang di sekelilingnya.

Disadari atau tidak, kebiasaan ini membangun masyarakat yang mengabaikan hak dan keamanan perempuan.

Membela penyintas

Kasus perkosaan di UGM adalah momentum yang bisa mengingatkan bahwa kita harus mendukung para penyintas. Kita harus memprioritaskan untuk berdiri bersama penyintas. Dukungan publik untuk Baiq Nuril dari Lombok juga harus memicu reformasi penegakan hukum dan peradilan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Sikap menyalahkan korban dan budaya memerkosa adalah masalah yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Untuk melawannya, kita harus selalu mendukung penyintas, tidak hanya ketika kasus tersebut menimbulkan reaksi publik tapi setiap saat. Kita juga perlu mengubah cara pandang kita terhadap masalah pemerkosaan, dimulai dengan menghargai jenis pakaian apa pun yang mereka kenakan.

Iwan Awaluddin Yusuf, Lecturer in Department of Communications, Universitas Islam Indonesia (UII)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

perspektif

Monday, December 03, 2018