Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – 22 Desember 2018 adalah peringatan 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia I yang berjalan pada 22 hingga 25 Desember 1928. Ditetapkan sebagai Hari Ibu pada peringatannya yang ke-25 yaitu pada 22 Desember 1953 oleh Presiden Soekarno. Momentum hari ini menjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi Indonesia dan pergerakan perempuan nya karena memperlihatkan himpunan perjuangan perempuan Indonesia dari beragam penjuru nusantara bertahun-tahun bahkan sebelum Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan.

Pemaknaan terhadap Kongres Perempuan inipun memberi penjelasan bahwa hari Ibu yang terselenggara di Indonesia adalah perayaan karena perempuan Indonesia menjadi kekuatan bagi perubahan, perjuangan melawan penjajahan dan kolonialisme pada masa itu serta kekuatan bagi  perjuangan untuk kesetaraan. Hal ini terpapar pada konferensi pers 90 tahun kongres Perempuan Indonesia dan catatan dari para aktivis buruh perempuan di LBH Jakarta pada 22 Desember 2018 lalu.

Kongres Perempuan menjadi tekad bersama beragam organisasi perempuan pada masa itu untuk membangun bangsa lepas dari belenggu penjajahan. 

Dan bagi pergerakan perempuan, membangun bangsa bermakna pula bagaimana kaum perempuan bisa terlepas dari belenggu yang mengikat pikiran, dan langkahnya. Oleh karena itu, beragam tuntutan pembebasan perempuan mengemuka dan menjadi pembahasan penting dalam Kongres, seperti upaya pemberantasan buta huruf, reformasi perkawinan yang lebih adil bagi perempuan, penghapusan perdagangan perempuan, penghapusan perkawinan anak, dan belenggu poligami. 

Dua puluh tahun silam, sebuah momen besar tercatatkan di Indonesia. Mundurnya Soeharto menandai selesainya “Orde Baru”, sebuah masa panjang yang pada akhirnya di-identifikasikan sebagai masa otoritarian dan berjayanya kesewenang-wenangan di negeri ini. Runtuhnya Orde Baru menjadi awal kembalinya demokrasi dan kebebasan didalamnya, terutama dalam hal berpendapat, berorganisasi dan berpolitik. Ketersediaan pilihan yang dipangkas habis dalam masa Orde Baru akhirnya kembali mendapatkan ruang geraknya. Memberi angin segar bagi pergerakan sosial termasuk pergerakan perempuan. 

Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika menyatakan bahwa akan tetapi, iklim demokrasi yang seharusnya menjamin kemerdekaan dalam ruang-ruang publik dan dalam ruang personal sebagai bagian dari politik tubuh.

“Saat ini mulai terancam oleh politik intoleransi. Dari kacamata perempuan, politik intoleransi ini bermakna serangan terhadap martabat, kebebasan, ekspresi dan kemerdekaan perempuan. Dalam realita politik di Indonesia, ancaman politik intoleransi itu banyak sekali terjadi,” kata Mutiara Ika Pratiwi.

Sejumlah aktivis buruh yang hadir antaralain Jumisih dan Dian Septi dari Federasi Buruh Lintas Pabrik, Nining Elitos dari KASBI, Ajeng dari Pokja Buruh Perempuan, Mutiara Ika dari Perempuan, Luviana dari Serikat SINDIKASI, Lita Anggraeni dari JALA PRT antaralain mengungkapkan tentangnya maraknya kebijakan yang menjerat perempuan.

A.Maraknya Kebijakan yang Mendiskriminasi Perempuan 

Dari catatan terakhir Komnas Perempuan terdapat setidaknya 421 Kebijakan Diskriminatif yang mana 333 diantaranya langsung menyasar pada perempuan. Beberapa bentuk dari diskriminasi tersebut adalah aturan jam malam, aturan berbusana, aturan prostitusi dan pembatasan waria untuk bekerja. 

Dari kacamata perempuan pekerja, maraknya kebijakan diskriminatif ini berpotensi untuk mengkriminalkan perempuan yang bekerja pada malam hari, atau terpaksa pulang di malam hari karena jam kerja yang panjang. Mempersempit ruang untuk berorganisasi dan semakin menempatkan perempuan pada posisi rentan kekerasan karena ragam ekspresi yang dimilikinya. 

B.Lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Politik intoleransi dalam perjalanan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mewujud pada penyangkalan atas struktur relasi kuasa yang timpang terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan kelompok AILA (Aliansi Cinta Keluarga) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Komisi VIII DPR. AILA menyatakan bahwa semangat pembelaan perempuan yang menjadi dasar pengembangan Undang-undang ini akan menimbulkan konflik karena bertentangan dengan paradigm struktural fungsionalis yang melekat dalam nilai dan budaya relasi antar laki-laki dan perempuan di dalam keluarga di Indonesia .

Dari kacamata perempuan pekerja, ketimpangan relasi kuasa justru semakin terlihat jelas dalam dunia kerja. Selain anggapan sebagai objek seksual yang kemudian menempatkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, korban juga dihadapkan dengan sistem kerja kontrak dan berjangka pendek sehingga memperlemah posisi tawarnya sebagai buruh. Membuat tindakan kekerasan seksual semakin sulit untuk dilaporkan. 

Intoleransi menjadi ancaman nyata atas ruang demokrasi bagi perempuan. Menghadang perempuan untuk keluar dari jerat kekerasan dan mempersulit korban untuk mendapat keadilan. Berkaca dari semangat 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia, kami bersikap bahwa kebebasan berorganisasi adalah kunci bagi perempuan untuk terus mempertahankan demokrasi. Sejarah memperlihatkan bagaimana kebebasan berorganisasi menjadi ruang bagi perempuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan menghimpun pengalaman perempuan menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. 

Sayangnya saat ini negara tidak hadir dalam menjamin kebebasan berorganisasi. Dari kacamata perempuan pekerja kami melihat sektor-sektor pekerjaan yang mayoritas nya mempekerjakan perempuan seperti garmen, alas kaki, sektor informal, pekerja rumah tangga, buruh rumahan, justru menjadi sektor yang paling rentan pemberangusan serikat buruh, intimidasi dan diskriminasi bagi pekerja yang aktif berorganisasi serta minim perlindungan hukum dari negara. 

C.Bebaskan dan kembalikan sejarah pergerakan perempuan Indonesia

Politik pembebasan kaum perempuan dari kalangan pergerakan perempuan, adalah bagian penting mencapai kemerdekaan dan membangun Bangsa Indonesia. Derap perempuan membangun bangsa yang merdeka dan setara, kemudian dihancurkan dan dihapus oleh Orde Baru. Hingga sekarang tidak lagi kita punya pengetahuan atas segala perjuangan masa sebelumnya, sebelum dan setelah kemerdekaan. Pemberangusan sejarah perempuan ini berlanjut, hingga bentuknya sekarang dengan beragam pelarangan dan aturan diskriminatif. 

“Bagaimana sebuah negara dan bangsa bisa maju berkembang, jika tak sanggup jujur dengan sejarah? Maka kami menyatakan agar kita menstop segala bentuk pemberangusan serikat dan bebaskan perempuan serta rakyat untuk berorganisasi. Juga stop segala aturan, kebijakan dan praktek norma yang diskriminatif. Hentikan kekerasan seksual dan segera sahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” ujar Jumisih.

peristiwa

Thursday, December 27, 2018

“DR, adalah perempuan korban perkawinan anak dari Sulawesi Selatan, yang mengalami kekerasan selama perkawinannya. Bahkan dirinya dipaksa oleh suami untuk melakukan hubungan suami-istri, dengan menggunakan tentara dan dukun. DR baru bisa bercerai setelah 13 tahun perkawinannya.”

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tegakah kita membiarkan anak-anak kita menikah ketika mereka masih berumur anak-anak? Bagaimana orangtua mempertanggungjawabkan ini pada anak-anak?

Perkawinan anak sejatinya adalah bentuk kekerasan terhadap anak, karena menikah di usia anak selain menyebabkan emosi anak yang teranggu, kehamilan di bawah usia 18 tahun juga bukanlah hal baik bagi rahim anak. Mereka punya hak akan kesehatan reproduksi. Jika kita paksakan, maka kita akan melanggar hak reproduksi anak.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis, 13 Desember 2018 lalu, telah menerima gugatan Judicial Review (JR) terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia anak dalam perkawinan, melalui keputusan dengan gugatan bernomor 22/PUU-XV/2017.

Dalam arti, MK bersepakat bahwa perbedaan usia perkawinan antara anak perempuan dan anak laki-laki bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga MK memerintahkan kepada pembuat Undang -Undang  (DPR dan Pemerintah)  mengubah frasa usia "16 tahun" menjadi usia 18 tahun, sesuai dengan ketentuan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak .

Putusan tersebut juga mencantumkan jangka waktu 3 tahun, apabila tidak terjadi perubahan Undang-Undang maka Pasal 7 Ayat (1) tetap berlaku kembali seperti semula.

Berdasarkan Data dari Unicef, per tahun 2017, menyatakan Indonesia menduduki peringkat 7 angka perkawinan anak terbanyak di dunia. Kemudian berdasarkan  data council of foreign Relation mengungkapkan bahwa Indonesia berada posisi ke-2 di Negara ASEAN.

Badan Pusat Statistik pada 2016, menyebutkan bahwa 17% anak Indonesia sudah menikah.

Selain itu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebutkan perkawinan anak juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian bayi di Indonesia. Bahkan Komnas Perempuan juga menyatakan perkawinan anak juga bisa menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi anak.

Hal inilah yang menyebabkan Perserikatan Bangsa – Bangsa menegur keras Negara Indonesia sebab dua hal besar yakni Perkawinan Anak dan sunat perempuan atau lebih dikenal Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP).

  

Anak Harus Menjadi Dewasa Karena Perkawinan Anak

“Status anak tiba-tiba harus berubah menjadi dewasa karena perkawinan anak,” tegas Budi Wahyuni, Komisioner Komnas Perempuan, dalam Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Anak pada hari Selasa, 18 Desember 2018, di Le Meridien Jakarta.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan anak memang beragam. Menurut Retno Listyarti, Komisioner KPAI, mengatakan bahwa kemiskinan dan pendidikan yang rendah sebagai penyebab terjadinya di kalangan masyarakat kebanyakan.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Adib Masruhah, Kementerian Agama, menyebutkan bahwa perkawinan anak sangat sulit memenuhi indikator kebahagiaan, yakni sejahtera lahir dan batin.

Demikian pula yang diungkapkan oleh KPAI, bahwa wilayah yang terdapat angka perkawinan anak yang tinggi juga terdapat angka perceraiannya yang tinggi

Perkawinan anak tinggi karena mitos-mitos yang masih ada di masyarakat. Di Garut, anak perempuan usia 9 sampai 10 sudah menikah karena masyarakat masih menganggap perempuan berperan di rumah jadi tidak tidak perlu sekolah tinggi.

Begitupula di Gunung Kidul dengan masih menguatnya stigma ora payu rabi (tidak laku menikah) jika menikah terlambat di atas usia 18 tahun.

Itulah yang menyebabkan terbitnya Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, dengan mengutamakan kebijakan dan program yang layak anak. “ini upaya meminimalisir perkawinan anak” ungkap Badingah, Bupati Gunung Kidul, dalam orasi pembukaan dalam Dialog Publik, 18 Desember 2018.

Kebijakan bisa menjadi salah satu upaya pencegahan dan antisipasi masalah perkawinan anak. Saat ini inisiatif pemerintah daerah memang cukup progresif seperti di Bondowoso, Nias, dan Lombok. Lalu bagaimana dengan pemerintah pusat, apakah mau berupaya keras melaksanakan putusan MK?

peristiwa

Wednesday, December 26, 2018

Frida Hati- www.Konde.co

Di Belanda, tempat saya tinggal selama ini, Natal selalu berlangsung meriah. Ini juga merupakan tradisi yang menyatukan. Saudara saling hadir, tak ubahnya lebaran di Indonesia. Tradisi ini selalu berlangsung dari tahun ke tahun. Ini adalah yang saya alami setiap tahunnya sejak saya memilih untuk tinggal di Belanda beberapa tahun silam.

Sebagai perempuan Indonesia muslim, saya senang melihat kemeriahan ini. Banyak remaja-remaja yang non Kristen dan non Katolik merayakannya. Natal sudah membawa tradisi, salah satunya tradisi kebahagiaan dan kemeriahan di musim salju.

Sebelum natal tiba, di awal Desember banyak pasar yang digelar untuk menjual barang-barang pernik natal. Tradisi ini tidak hanya terjadi di Belanda, namun juga di jerman. Mereka menjual pernik-pernik sinterklas, pasar yang sangat meriah karena diwarnai dengan hiasan dan penuh lampu. Anak-anak sangat senang datang dan kemudian membeli pernik-pernik ini untuk menghias pohon natal.

Di bulan-bulan di awal Desember ini, anak-anak kemudian juga mendapatkan hadiah dari sinterklas. Sinterklas datang memberikan hadiah, hadiah ini yang memberikan orangtua kepada anaknya melalui sinterklas yang datang dengan kapal di pelabuhan. Anak-anak kemudian menyambut sinterklas, selain membagi hadiah, sinterklas juga membagi makanan, kue kering cokelat rasa cengkeh dan pala. 

Pada tanggal 5-24 Desember masing-masing rumah penganut agama Kristen dan Katolik telah memasang lampu Natal. Karena musim dingin, maka sore sudah menjadi gelap, lampu pun mulai dinyalakan jam 4 sore untuk menghanagatkan suasana dan bahagia. Karena manusia akan depresi jika kurang sinar matahari, jadi lampu akan menolong membawa kebahagiaan.

Saat Natal tiba, yaitu tanggal 25 Desember orang-orang lalu datang ke rumah saudara, setelah ke gereja, mereka biasanya makan malam dengan menu lengkap seperti kalkun. Semua bisa datang, bisa memeriahkannya dengan saudara atau teman, karena Natal adalah tradisi saling berkunjung dan bercengkarama. 

Selain makan makanan yang dihidangkan, beberapa orang kemudian juga menikmati anggur yang dihangatkan. Minum anggur memberikan kehangatan di musim dingin ini.

Natal di Belanda sejatinya tidak pernah identik dengan agama kristen dan katolik saja, karena Natal disini sebenarnya sudah menjadi tradisi untuk saling berkunjung dan memberikan suasana persaudaraan di musim dingin yang gelap. Saya melihat banyak kebahagian di setiap hari itu tiba, perempuan yang bergegas menyambut tamu, anak-anak yang bahagia menikmatinya. 

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Frida Hati, Blogger, tinggal di Belanda.

perspektif

Tuesday, December 25, 2018

Luviana – www.Konde.co

Di tahun ini, juga tahun-tahun sebelumnya, ada hari-hari yang dimaknai secara berbeda. Banyak teman yang menyatakan, terjadi perbedaan makna atau kesalahan makna. 

Yang pertama, adalah hari Kartini. Kartini adalah pejuang perempuan di Indonesia, yang pada tanggal kelahirannya setiap 21 April, banyak dimaknai dengan perayaan menggunakan busana di sekolah. Identik dengan sanggul dan karnaval anak-anak.

Ketika saya kecil, hari Kartini adalah hari dimana saya harus memakai baju kebaya, mengikuti lomba memasak, lomba menata meja makan dan merangkai bunga.

Padahal Kartini adalah pejuang perempuan. Dengan segala keterbatasannya, Kartini kemudian menulis. Karena tak bisa banyak berbicara maka ia kemudian menuangkan pikirannya. Maka menulislah Kartini. Buku-buku Kartini kemudian menjadi kitab penutur bagaimana perjuangannya dulu. Ia mencoba melawan tradisi, menolak poligami, mempertanyakan mengapa perempuan harus dipingit seperti ia dan adik-adik perempuannya? Mengapa buruh perempuan yang tinggal di belakang rumahnya tak boleh sekolah dan hanya boleh bekerja untuk mengabdi pada pemerintah kolonial Belanda?. Perjuangannya yang sendiri dan sunyi inilah yang memberikan semangat baru bahwa walau sendiri, perempuan harus tetap menuntaskan perjuangannya.

Jadi sepertinya tidak benar jika perjuangan Kartini selalu didentifikasi dengan baju kebaya, menata meja makan, menghias bunga dan mengikuti karnaval di sekolah.

Dan sekarang, yang terjadi pada 22 Desember hari ini, sebagai hari ibu.

Hari ibu yang banyak dirayakan seperti saat ini justru kemudian mendomestifikasi peran ibu. Ibu selalu diidentifikasi sebagai orang yang mengurus rumah dan semua kebutuhan anaknya. Ibu juga seorang pekerja yang tangguh, bekerja di luar rumah dan di dalam rumah, tak pernah mengeluh walau mengerjakan semua hal sendiri. 

Padahal esensi itu kurang tepat dan jauh dari esensi perjuangan perempuan dalam melawan ketidakadilan, bila  setiap tanggal 22 Desember hanya diperingati sebagai hari kasih sayang ibu terhadap anaknya. Namun justru hari inilah, tepat 88 tahun yang lalu para perempuan Indonesia mulai mewujudkan tekad dalam sebuah kongres perempuan, untuk berjuang bagi bangsanya. Berjuang bagi hak-hak perempuan di Indonesia.

Kongres Perempuan Pertama

Sejumlah aktivis perempuan kemudian menyebut tanggal 22 Desember sebagai hari perjuangan perempuan Indonesia.  

Tepat pada tanggal 22 Desember 1928, atau 88 tahun yang lalu, sebuah Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia digelar di Yogyakarta. Kongres tersebut diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia. Ada  organisasi Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika danWanita Taman Siswa. 

Nama-nama perempuan seperti Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari adalah tokoh-tokoh perempuan yang menginisiasi Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu. Kongres ini dibuat sebagai kelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik seorang bangsawan, R.T. Joyodipoero. Sekarang ini gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi pembukaan yang diadakan mulai tanggal

Dalam kongres ini para perempuan bertemu dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia lebih-lebih di bidang pendidikan dan perkawinan.

Kehidupan perempuan di masa penjajahan Belanda pada masa itu dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama, tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum laki-laki yang bisa saja setiap saat menceraikan mereka. Kondisi lain, hampir semua perempuan Indonesia kala itu berada dalam kemiskinan karena penjajahan.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres Perempuan pertama memutuskan:

1.Untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan

2.Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan) dan segeranya

3.Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia 

4. Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds

5. Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak

6. Mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Perkawinan menjadi subyek penting dalam pembahasan di Kongres perempuan 22 Desember tersebut.  Elsbeth Locher Scholten menuliskan bahwa kongres akhirnya menolak adanya ta’lik dan perkawinan melalui penghulu. Keputusan yang lain, kongres mempertanyakan posisi perempuan terutama dalam hukum islam terkait poligami dan dalam pendidikan. 

Elsbeth juga menggarisbawahi, pada jaman itu perempuan pribumi terutama di Jawa, masih mengalami penindasan karena relasi gender yang tidak setara. Hal ini diperburuk lagi dengan tradisi Jawa yang berkonspirasi dengan sistem kolonial. Lalu bagaimana mendobrak upaya feodalisme ini? Ternyata gagasan awalnya ialah penolakan terhadap poligami. Dari gagasan inilah kemudian lahir konsep sederajat relasi antara suami dan istri.

Dari tangan para perempuanlah dalam Kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 lalu, kita bisa berkumpul hari ini, untuk merayakan lahirnya perjuangan perempuan Indonesia. 

Selanjutnya, selamat hari Perempuan Indonesia. Mari bersama-sama para ibu, anak-anak, remaja-remaja, seluruh perempuan, berjuang untuk keadilan bagi perempuan Indonesia.

Referensi:

1.http://historia.id/kolom/hari-perjuangan-ibu

2.Elsbeth Locher Scholten, Women dan Colonial State “Marriage, Morality dan Modernity: The 1937 Debate on Monogamy dalam Jurnal Perempuan 19/2001, Amsterdam University Press, 2000/ terjemahan: Luviana.

3.https://wartafeminis.com/2008/03/04/kongres-perempuan-indonesia-sebuah-gerakan-perempuan-1928-1941-2/

(Foto: http://dzikrisabillah.web.ugm.ac.id)

perspektif

Monday, December 24, 2018

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Setiap jelang Natal, saya selalu mengingat cerita, buku-buku yang saya baca tentang Maria, ibu Yesus. Perempuan kuat, begitu saya selalu menyebutnya. Kisah Maria tentu membuat saya selalu teringat kisahnya ketika mengandung dan melahirkan Yesus. 

Maria, putri Heli, adalah perempuan yang berasal dari suku Yehuda di Israel. Ia pertamakali disebutkan dalam Alkitab sehubungan dengan suatu peristiwa yang luar biasa. 

Seorang malaikat mengunjungi dia dan mengatakan, ”Salam, hai, engkau yang sangat diperkenan, Tuhan menyertai engkau.” 

Awalnya, Maria merasa gundah dan ”mulai memikirkan apa maksud salam itu”. Maka, malaikat itu memberi tahu bahwa dia telah dipilih untuk tugas yang luar biasa namun juga sangat serius, yakni mengandung, melahirkan, dan membesarkan Putra Allah.

Bayangkan bagaimana perasaan Maria, perempuan muda dan belum menikah, diberi sebuah tugas penting untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana tanggapannya? Maria bisa jadi bertanya-tanya apakah ada yang akan percaya pada ceritanya. Tidakkah kehamilan seperti itu akan menyebabkan dia kehilangan cinta kasih Yusuf, tunangannya, atau mencoreng mukanya di mata masyarakat?

Sewaktu Maria memberi tahu Yusuf bahwa ia hamil, Yusuf berniat memutuskan pertunangan mereka. Pada waktu itu, keduanya pastilah merasa sangat tertekan. Alkitab tidak mengatakan berapa lama keadaan yang sulit itu berlangsung. Meskipun pada akhirnya Yusuf menerima dan bersedia menjadikan istrinya. 

Bagi saya Maria adalah perempuan feminis pertama yang pernah saya baca kisahnya, yang berani menghadapi tantangan dengan kehamilannya. Maria kemudian hamil, melahirkan dan menghadapi ini sebagai tantangan.

Kelahiran Yesus sungguh suatu misteri, yang sangat sulit dipahami oleh akal dan pikiran kita yang terbatas ini. Untuk memahami kisah ini diperlukan banyak langkah, salah satunya membaca dalam kisahnya, melakukan interpretasi secara mendalam. Paling tidak ini yang saya lakukan selama ini.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan Maria waktu itu. dia harus menghadapi semuanya seorang diri. Sebagai perempuan di jaman itu dengan budaya patriakhi yang masih sangat kental tidaklah mudah. Bahkan di jaman sekarang (jaman now) saja, perempuan hamil diluar nikah akan mendapatkan stigma dan hukuman sosial yang sangat kuat. Padahal bisa saja, perempuan yang hamil di luar nikah di jaman sekarang adalah perempuan yang hamil karena menjadi korban kekerasan seksual.

Seandainya Maria mengandung di masa sekarang dan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) maka tentu dia akan dihukum penjara lima tahun karena dianggap telah berbuat zina. Namun putusan MK sesungguhnya merupukan kelegaan karena ia menolak permohonan uji materi ini.

Sesungguhnya Natal tidak hanya kisah Yesus yang lahir di Betlehem, namun juga kelahiran Yesus melalui Maria yang berani untuk memutuskan sesuatu di tengah jaman yang tidak melazimkan hal ini.

Maria kemudian menjadi jalan untuk menyebarkan cinta kasih dan penyelamatan. Menyentuh hati manusia dengan kasih Yesus yang dilahirkannya dan menjadi pelayan bagi manusia lain.

Dan merayakan Natal bukanlah sekedar seremonial yang gegap gempita, apalagi mendatangkan ribuan umat merayakan Natal di Monas atau di tempat-tempat besar.

Tetapi bagaimana Maria, bisa melahirkan makna Natal, memberikan damai bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat, membagikan cinta kasih tanpa memandang apa agamanya, sukunya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya atau apapun. 

Merayakan Natal adalah memaknai Maria yang feminis, kelahiran Yesus yang sederhana penuh cinta kasih dan pengorbanannya untuk manusia. Agar kita bisa membagikan cinta kasih dan membuat dunia menjadi damai bagi seluruh umat manusia.

Selamat Natal untuk kelahiran Yesus, sekaligus merayakan Maria, seorang feminis muda yang menjadi jalan cinta kasih bagi manusia. Semoga damai selalu menyertai Bangsa Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

perspektif

Friday, December 21, 2018

*Muhammad Rizky - www.konde.co

Surabaya, Konde.co- Jaringan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) Provinsi Jawa Timur ini beranggotakan lembaga – lembaga yang mendukung kebebasan individu tanpa adanya kekerasan seksual. 

Lembaga – lembaga tersebut adalah lembaga – lembaga yang ada di Jawa timur tentunya seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pemuda Katholik, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Yayasan GAYa NUSANTARA, Sanggar Merah Merdeka, LBH Disabilitas, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jaringan GUSDURian, KPR Tuban, WCC Dian Mutiara Malang, Embun Surabaya, IPPI Jatim, LBH Surabaya, KOHATI Jatim, KSGK Universitas Surabaya, Forum Kerukunan Umat Beragama, Aisyah Jawa Timur, Wadas, Migrant Care Jember, ISBS, Koalisi Perempuan Kota Malang, Jaringan Pendamping Perempuan dan Anak Jawa Timur, KPS2K, Kamisan Surabaya, PusHAM Ubaya, Sanggar Merah Merdeka, WALHI Jawa TImur, Perempuan Bergerak, Sanggar Merah Merdeka, Arek Lintang, Arek Feminis, Konde.co, prajurit pelangi, Fatayat NU Jawa Timur Tokoh-tokoh Agama : Pdt. Simon Filantropa GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, Pdm. Abigail Susana GPPS, Pdt. Adrian Purnawan GKI SinoWilayah Jawa Timur, Pdt. Hardiyan GKJW, Js. Liem Tiong Yang Parakhin (Khong Hu Cu), Haris Teguh (Islam) dan beberapa lembaga lainnya. Jaringan 16HAKTP ini diinisiasi oleh Savy Amira Women’s Crisis Centre. Savy Amira adalah lembaga non – profit yang peduli terhadap perempuan dan anak.

“Savy hanya pemantik awal saja. Beberapa lembaga bersama menyetujui untuk membentuk jejaring, Karena terus terang pembahasan RUU ini sudah terlalu lama, tidak selesai – selesai. Bahkan perkembangan terkini menunjukkan bahwa ahli – ahli yang diundang DPR seperti kurang memeahami tentang korban seksual”, penjelasan Siti Mazdafiah selaku ketua Savy Amira.

Dalam rangka 16HAKTP, Jaringan 16HAKTP Jawa Timur ini mengadakan aksi damai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada hari Senin, 17 Desember 2018. 

Ini adalah puncak kampanye 16HAKTP yang diadakan oleh Jaringan ini. Sebelumnya, Jaringan ini mengadakan aksi turun jalan untuk mengajak masyarakat ikut mendesak pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Aksi ini diadakan di depan Taman Bungkul pada hari Minggu lalu, 9 Desember 2018 bertepatan dengan Car Free Day yang biasa warga kota Surabaya lakukan di setiap hari Minggu.

Aksi damai dengan DPRD Jawa Timur ini diadakan di Ruang Rapat Komisi E DPRD Jawa Timur. Diadakan di ruang ini dikarenakan aksi damai tersebut difasilitasi oleh Agatha Retnosari, ST yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang sekaligus anggota Jaringan 16HAKTP Jawa Timur. 

Di ruang ini, Jaringan ini bertemu dengan empat perwakilan Komisi E. Empat perwakilan tersebut adalah Hartoyo, SH, MH selaku ketua Komisi E beserta tiga anggotanya yaitu  Agus Dono Wibawanto, SH, M.Hum; Agatha Retnosari, ST dan Karimullah Dahrujiadi, SP.

Terhitung ada 50 orang lebih yang beraudiensi dengan empat perwakilan Komisi E ini. Aksi ini dibuka dengan realita – realita kekerasan seksual yang telah terjadi. Savy Amira menangani 187 kasus di Surabaya dari tahun 2016 sampai 2018. Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan hubungan pacaran sebesar 31,2% dari jumlah tersebut. Di kota Malang, masih banyak pernikahan anak didasari pemaksaan. 

Kebanyakan korban yang lebih merasakan malu daripada sang pelaku karena pelecehan seksual ini dianggap aib dan dikucilkan oleh masyarakat. 

Pembeberan realita – realita ini bermaksud mendesak DPRD Jatim untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Didapatkan juga informasi dari Saras Dumasari, Staff Advokasi KPI Jawa Timur bahwa ada 807 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Jawa timur per tahun terakhir ini. Agatha Retnosari, ST pun meminta RUU yang ada pada Jaringan sebagai bekal ke Jakarta untuk dicocokkan dengan RUU yang ada di DPR RI bahkan akan membahas Perda tentang ini.

“Jadi begini, bagaimana kalau, ini usulan ya, kawan – kawan kan sudah melakukan pembahasan, langsung saja diberi Rancangan Undang – Undang yang sudah pernah dibahas. Pasal – Pasal mana yang hilang, yang substansial tadi, bentuknya di-PDF saja diberikan ke Staff Komisi nanti dibawa oleh Komisi, nanti Sebelum kita berangkat ke Jakarta, kita sudah punya sangu sehingga waktu kita menerima RUU disana kita bisa membandingkan pasal mana yang memang hilang dan saya berharap ketua Komisi E lebih garang di waktu kita bertemu dengan DPR RI di Jakarta dan kebetulan kawan saya, mas Karim ini dari Golkar, salah satu Wakil Ketua DPR RI kan dari Golkar. Tadi sudah saya lobby. Mas, tolong dibilangin DPR RI kira – kira seperti itu. Kalau itu misalnya masih mentok juga, seperti janji mas Dono tadi, mari kita melakukan FGD segera. Pak Ketua Komisi, kita akan membahas Perda terkait dengan penghapusan kekerasan seksual untuk Jawa Timur. Harapannya dari Jawa Timur lari ke Pusat, Pak Ketua untuk mendesak mereka supaya orang – orang yang di Pusat melihat bahwa iniloh daerah saja peduli kok DPR RI tidak peduli!”, kata Agatha Retnosari, ST kepada Jaringan dan kepada Ketua Komisi E.

Hasil dari aksi damai ini adalah empat perwakilan Komisi E tersebut bersama perwakilan Jaringan yaitu Dr. Dra. N. K. Endah Triwijati, MA bertanda tangan di selembar rekomendasi pengesehan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Isi rekomendasinya adalah memfasilitasi keinginan Jaringan Pendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jawa Timur, Komisi E akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, Komisi E akan mengadakan rapat internal serta berkomunikasi aktif dengan Jaringan Pendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jawa Timur.

Terlihat sekali antusias Agatha Retnosari, ST dalam mendukung sahnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada aksi damai ini. Alasannya adalah ini tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan anak.

“Karena apa yang disampaikan kawan – kawan tadi semua adalah fakta. Dan yang sudah dituliskan terkait dengan alasan kenapa harus didesak saya sepakat 1000persen, bahkan sejuta persen. Sudah jadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga masa depan anak – anak kita”, alasan Agatha Retnosari, ST sekaligus perwakilan dari PDI Perjuangan.

*Muhammad Rizky, aktivis Organisasi GAYa Nusantara Surabaya

perspektif

Wednesday, December 19, 2018

*Rizki Maharani- www.Konde.co

Banyaknya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari para politikus.

Banyak harapan untuk para politisi agar memperjuangkan kasus-kasus yang menyangkut perempuan, karena mengharapkan para politisi laki-laki, jelas harus kita lihat dulu buktinya. Apalagi politisi yang masih memperdebatkan bahwa feminisme tidak butuh laki-laki, rata-rata anggapan seperti ini datang karena mereka tak punya perspektif dalam perjuangan kemanusiaan .

Padahal kita sudah tahu satu diskursus ini sejak lama bahwa perjuangan gender  bukanlah tentang meninggikan perempuan. Namun juga bagaimana laki-laki, perempuan maupun semua orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda bisa memiliki ruang akses keadilan yang sama. Bagaimana definisi keadilan dari setiap subjek dapat bertemu dan terealisasi. Perjuangan gender juga bukan gerakan yang hendak menyingkirkan laki laki.

Perempuan merupakan sebuah kekuatan bagi suatu negara apabila para perempuan diberi kesempatan mengekspresikan pendapat dan aspirasi yang sesuai dengan porsinya. Berdassarkan semboyan Komnas Perempuan bahwa “Perempuan Jangan Ditinggal dalam Membahas Demokrasi”, memang sangat benar, karena perempuan dapat menjadi partikel penguat suatu bangsa bukan hanya sebagai pelengkap.

Sepanjang tahun 2018 ini, ada banyak kasus-kasus yang mengorbankan perempuan, berupa kekerasan, pelecehan, ketidakadilan hukum, dan sebagainya. Tidak sedikit kasus-kasus tentang perempuan yang hilang begitu saja tanpa kejelasan. Begitu pula dengan kasus-kasus pelecehan yang sangat mengenaskan, bahkan setelah terjadi pelecehan perempuan yang sebagai korban tidak mendapat keadilan yang manusiawi. Seperti kasus yang terjadi pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gadjah Mada 2017 lalu, dimana sampai sekarang belum ada keputusan akhir mengenai kasus tersebut.  Semisal kasus tersebut di bawa ke ranah hukum dengan pengusutan secara sistematis maka akan mendapat keputusan yang adil bagi terduga tersangka dan terduga korban.

Kasus yang lain baru-baru ini viral tentang seorang guru di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril di vonis bersalah dengan terjerat dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik, karena didakwa telah melakukan penyebaran rekaman mesum mantan kepala sekolah dimana tempat ia bekerja. Nuril yang seharusnya mendapat keadilan karena penyebaran rekaman tersebut bukanlah disengaja olehnya, melainkan oleh rekan-rekannya sekantor.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, padahal sudah menyebutkan tentang hak perempuan dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, dan hak dalam kehidupan publik dan politik.

Beberapa kasus lain yang menyangkut perempuan seperti juga memerlukan perhatian khusus. Dari maraknya kasus perempuan di Indonesia, apakah politisi di Indonesia ikut turun tangan untuk dapat menangani kasus-kasusnya secara langsung demi mendapatkan keadilan bagi para korban?
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu hal penting yang bisa kita lihat hasilnya apakah para politisi di Senayan mau memperjuangkan para perempuan yang menjadi korban ataukah tidak?.

Setidaknya para politisi dapat memandang kasus-kasus tersebut dengan lebih manusiawi dan tetap mengiringi kasusnya dalam ranah hukum yang berlaku seadil-adilnya.

Pertanyaan selanjutnya yaitu: apakah politisi perempuan diberi ruang untuk menangani kasus-kasus perempuan di Indonesia?


*Rizki Maharani : Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang memfokuskan diri meneliti politik perempuan.

perspektif

Tuesday, December 18, 2018

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta- Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan dan Ke:Kini ruang bersama kembali mengadakan “Give Back Sale ” ke 7 pada 13-15 Desember 2018. Give Back Sale adalah event penjualan barang-barang yang kemudian hasil penjualannya didonasikan untuk para perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Data perempuan korban yang naik setiap tahunnya, membuat Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan mulai menyelenggarakan Give Back Sale di tahun 2016. Dalam setiap event Give Back Sale, ada masyarakat yang menyumbangkan barang-barangnya yaitu berupa: pakaian, assesories, selendang, sepatu dan tas dan kemudian barang-barang ini dijual di event Give Back Sale.

Komnas Perempuan menyebutkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang semakin naik.  Di tahun 2013 terdapat 279.688 kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun 2016 terdapat 321.725 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di ranah personal yang mencapai angka 71% (9.609). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528) dan terakhir adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 1,8% (217), di tahun 2017 melonjak menjadi 348.446 kasus. Rata-rata mereka mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Give Back Sale sendiri diselenggarakan untuk membantu individu/ komunitas/ lembaga pengada layanan (Women’s Crisis Center/ WCC) yang sehari-harinya membantu perempuan dan anak korban kekerasan. Para perempuan korban ini selaman ini diberikan pendampingan psikologis hingga mendampingi penuntasan kasus sampai pengadilan.

Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Anik Wusari menyatakan bahwa  dengan membeli barang-barang melalui Give Back Sale, maka kita akan membantu banyak perempuan dan lembaga pengada layanan perempuan untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan perempuan.

Give Back Sale membantu kita untuk terhubung dengan orang-orang yang peduli pada para perempuan korban dan membantu mereka menyelesaikan kasus yang mereka alami,” kata Anik Wusari.

Di hari pertama pelaksanaan Give Back Sale, Kamis (13/12/2018), donasi yang sudah terkumpul dari hasil penjualan kurang lebih sebanyak: Rp. 20 juta. Selain menjual barang-barang, dalam event Give Back Sale diadakan juga workshop berdonasi pada Sabtu (15/12/2018). Beberapa topik workshop antara lain: How to Make an Effective Campaign,  It's All About Me Up, Urban Little Garden, Zero Waste, Pembacaan Tarot dan Sktech.

Adinda dari The Indonesian Institute dan Suara Kebebasan yang memiliki hobi berbelanja mengatakan bahwa belanja saat ini bukan cuma soal menyenangkan diri sendiri tetapi untuk membantu upaya teman-teman di Indonesia untuk Kemanusiaan dan Komnas Perempuan  melalui Give Back Sale untuk programnya Pundi Perempuan. Ia menambahkan,
“Lewat kegiatan ini kita bisa ikut berdonasi untuk meningkatkan kesadaran soal upaya untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.”

Sementara Valentina Sagala feminis, aktivis HAM, dan pendiri Institut Perempuan mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun, angka kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat. Dan teman-teman di berbagai penjuru di Indonesia menjadi pengada layanan, yaitu lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kepada perempuan korban kekerasan maupun anak perempuan korban kekerasan. Baik, itu  pendampingan psikososial, pendampingan hukum. Untuk itu tentu dibutuhkan banyak sekali pendanaan agar kerja-kerja teman-teman LSM perempuan dan pengada layanan bisa terus berlangsung. Valentina mengemukakan harapannya, “Saya tentu berharap agar banyak dari teman-teman sekalian, siapapun kita untuk terlibat, baik mendonasikan barang-barang yang layak pakai dan masih memiliki nilai jual, juga untuk mari kita berbelanja bersama-sama di Give Back Sale. Karena seluruh hasil penjualan barang-barang yang ada di Give Back Sale akan disalurkan bagi teman-teman pengada layanan.”

Dana ini kemudian akan didonasikan melalui program Pundi Perempuan yang dikelola IKa. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan mengelola Pundi Perempuan sejak tahun 2003. Saat ini kurang lebih sudah 80 individu/ komunitas dan pengada layanan untuk perempuan korban kekerasan seksual telah mendapatkan donasi Pundi Perempuan.

Pundi Perempuan merupakan women’s fund (dana hibah perempuan) pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan dalam dinamika dana yang tersedia untuk perubahan sosial.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan). Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan, sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan. Kegiatan dalam Pundi Perempuan antaralain melakukan penggalangan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian sumber dana yang akuntabel, memberi dukungan dan mendorong keberlanjutan organisasi, komunitas atau individu yang memiliki inisiatif penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memberikan dukungan bagi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kapasitas perempuan pembela HAM. Serta membangun dan mengembangkan jaringan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memperkuat peran Pundi Perempuan.

(Foto: Indonesia untuk Kemanusiaan/ IKa)

peristiwa

Monday, December 17, 2018

Poedjiati Tan- www.konde.co

Surabaya, Konde.co- Dalam rangkaian kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, aktivis dari 24 organisasi dari jawa timur mengadakan aksi damai di Car Free Day pada hari minggu, 9 Desember 2018.  Mereka mengajak masyarakat untuk menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain tuntutan pengesahaan RUU Penghapusan kekerasan seksual pada aksi kemarin, mereka juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali masyarakat yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan.

Yang menarik pada saat itu, ada seorang bapak yang merasa engan untuk tanda tangan, katanya “Saya khan laki-laki! Ini khan tentang perempuan!

Dan teman saya kembali bertanya, "maaf bapak sudah menikah? Dan dijawab dengan anggukan.

Apakah bapak memiliki putri?Tanya teman saya kembali

“Iya, masih SD!Jawab si bapak

“Istri bapak, anak bapak, ibu dan saudara perempuan bapak bisa jadi korban kekerasan pak! Makanya kita perlu melindungi mereka semua!Jelas teman saya. 

Si bapak langsung tersadar dan akhirnya ikut membubuhkan tanda tangannya di tempat yang telah disediakan.

Dari aksi yang dilakukan kemarin, terlihat banyak sekali orang yang belum mengetahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ataupun rangkaian acara kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Semoga dengan terus dilakukan kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan membuat masyarakat sadar dan ikut berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.

perspektif

Thursday, December 13, 2018

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat.
www.shutterstock.com

Siti Musdah Mulia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kontroversi perkawinan anak kembali santer setelah juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyatakan bahwa menikah adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang. Hal ini, menurutnya, juga berlaku jika anak yang menginginkan perkawinan itu.

Saya tidak sependapat. Menurut saya, perkawinan anak seharusnya dilarang. Dalam tulisan ini saya akan menjabarkan berbagai alasan mengapa larangan terhadap perkawinan anak itu perlu ditegakkan.

Kerancuan hukum

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCROC) yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 tahun.

Namun jika kita mengacu pada Undang-undang (UU) kita sendiri, ada kerancuan mengenai usia perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun sedangkan laki-laki adalah 19 tahun. Sementara UU Perlindungan Anak tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan sebaran angka perkawinan anak berada di atas 25% di 23 provinsi dari 34 provinsi yang disurvei.

Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur.
perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi
"Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015 Edisi Revisi" BPS, 2017

Penyebab perkawinan anak

Sebelum saya menjabarkan alasan-alasan mengapa perkawinan anak seharusnya dilarang, mari kita telaah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa perkawinan anak bisa terjadi karena banyak masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan.

Penyebab pertama adalah adanya ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi anak perempuan. Hal ini akan mengakibatkan seorang anak perempuan sulit menolak keinginan orang tuanya yang mendorong mereka menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Ketika sudah menikah pun, anak tersebut akan tetap berada di bawah kuasa suaminya.

Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan muda, sepertinya tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas risiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak masih terus terjadi.

Untuk wilayah konflik, praktik kawin anak lebih merajalela karena runtuhnya struktur hukum, ekonomi, dan sosial. Banyak keluarga yang bermigrasi memilih
untuk menikahkan anak-anak perempuannya karena pilihan hidup menjadi sangat terbatas di kamp pengungsian.

Di Indonesia, masalah semacam itu juga dihadapi oleh penduduk yang bermigrasi karena alasan ekonomi. Saat para lelaki kehilangan lahan pekerjaan karena industrialisasi di bidang pertanian, maka perempuan pun terpaksa menjadi pencari nafkah. Anak perempuan pun akhirnya didorong untuk menikah muda untuk mengurangi beban keluarga.

Mengapa harus dilarang?

Dengan mengidentifikasi begitu banyaknya masalah sosial dan politik yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, sudah sepantasnya praktik itu dilarang bukan malah dimaklumi.

Jika tetap dibiarkan, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai malah akan diperparah dengan adanya masalah-masalah baru yang lain.

Sejumlah penelitian menyimpulkan perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak.

1. Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat.

Di Indonesia, angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan.

2. Perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan.

3. Perkawinan anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang emosi.

4. Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan.

Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%.

Bahkan, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

5. Perkawinan anak menghambat agenda-agenda pemerintah.

Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia .
Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.

Rekomendasi dan solusi

Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan batas minimal usia nikah adalah 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), batas minimal bagi perempuan sebaiknya 21 sedangkan bagi laki-laki 25.

Untuk itu diperlukan reformasi UU perkawinan terkait penetapan usia kawin.

Berdasarkan penelitian Pusat Studi Wanita UIN Jakarta pada tahun 2000, usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan seharusnya dinaikkan menjadi minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
Usia tersebut menurut Alquran surat an-Nisa ayat 6 sudah dianggap matang secara fisik, ekonomi, sosial, mental kejiwaan, agama, dan budaya.

Selain itu diperlukan pendidikan seks yang komprehensif sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan ini menekankan pada aspek kesehatan reproduksi serta tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja perlu mendapat dukungan, bantuan dan pengarahan dari orang tua yang menekankan tentang tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri.

Terakhir, perlu ada upaya pendidikan ajaran agama yang lebih humanis, lebih damai dan lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Kita perlu menyingkirkan
ajaran agama yang tidak lagi relevan dengan konteks kekinian agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak perempuan.

Mari mengimplementasikan ajaran agama yg lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

Rizkina Aliya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Siti Musdah Mulia, Professor of Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

perspektif

Wednesday, December 12, 2018