Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Aktor Nicholas Saputra diumumkan sebagai duta nasional Indonesia oleh badan PBB untuk anak-anak UNICEF. Pengumuman dilakukan 11 November 2019, hanya beberapa hari sebelum peringatan ke-30 tahun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.

Selain sebagai aktor, Nicholas selama ini banyak berkiprah pada aktivitas lingkungan. Nicho, seperti tertulis dalam laman website unicef.org, akan berusaha memperjuangkan hak-hak anak dan mengangkat suara terhadap berbagai isu yang dihadapi kaum muda Indonesia.

“Saya merasa terhormat diberikan kepercayaan sebagai Duta UNICEF di Indonesia. Saya terpanggil menjadi aktivis karena saya peduli akan masa depan bangsa Indonesia. Saya percaya, bahwa untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak, kita harus mulai dengan memastikan agar hak setiap anak Indonesia terpenuhi,” tambahnya.

Menyoroti situasi dan permasalahan yang dialami anak di seluruh dunia. para figur publik seperti Nicholas akan menggunakan bakatnya untuk membela hak-hak anak dan mendukung misi UNICEF untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya terhadap kesehatan, pendidikan, kesetaraan, dan perlindungan.

Nico selama ini tak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga produser, sutradara, dan model di Indonesia. Nico sudah masuk ke dalam industri ini sejak tahun 2002, dan selama masa kariernya, Nico sudah berhasil masuk nominasi dan bahkan memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik dalam beberapa ajang penghargaan film, baik dalam level nasional maupun regional. Beberapa filmnya juga sempat ditayangkan dalam Festival Film Cannes, dan Nico juga dikenal selektif dalam memilih proyek film/ program/ acara.

Menurut Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia, Nico punya komitmen kuat terhadap isu-isu sosial dan keinginan untuk menciptakan perubahan. Debora yakin kehadirannya akan bantu memperkuat kerja-kerja advokasi UNICEF untuk hak-hak anak.

Di bulan Desember 2019 nanti, UNICEF bersama Nicholas Saputra akan mulai bekerja untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan memperbaiki mutu layanan air dan sanitasi serta praktik kebersihan dasar. Setiap tahun, sekitar 150.000 anak Indonesia meninggal karena penyakit yang dapat dicegah. Penyebabnya adalah kualitas rendah sanitasi yang mengancam kesehatan dan perkembangan anak.

“Saya belajar banyak mengenai pentingnya sanitasi saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kerja-kerja UNICEF di sana. Pengalaman itu membuka mata saya dan membuat saya ingin turut melakukan sesuatu karena setiap anak berhak untuk hidup di lingkungan yang aman dan bersih.”

Nicholas Saputra akan bergabung dengan aktor Ferry Salim yang telah menjadi Duta Nasional UNICEF di Indonesia sejak tahun 2004. Melalui peran baru ini, sang aktor, yang juga akrab disapa Nico, akan memperjuangkan hak-hak anak dan angkat suara terhadap berbagai isu yang dihadapi kaum muda Indonesia.

(Foto: Unicef.org)


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Festival Film Dokumenter (FFD), sebuah festival film dokumenter pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berfokus pada pengembangan dokumenter sebagai medium ekspresi dan ekosistem pengetahuan, kembali digelar pada 1-7 Desember 2019.

Sejumlah film yang menceritakan tentang kehidupan para perempuan masuk dalam nominasi berbagai kategori festival. Film-film tersebut antaralain Film “Perempuan Tana Humba” karya Lasja Susatyo, “Tonotwiyat atau Hutan Perempuan” karya Yulika Anastasia Indrawati, “Silvia” karya Maria Silvia Esteve.

Film “More than Work” yang bercerita tentang potret buram tubuh perempuan di media karya Luviana dan diproduksi Konde Production didukung www.konde.co yang mendapatkan dana hibah Cipta Media Ekspresi dari Ford Foundation dan Wikimedia juga masuk dalam nominasi kategori film dokumenter pendek festival.

Hutan Perempuan berkisah tentang perempuan-perempuan Enggros yang mempertahakan tradisi mencari nafkah dalam mengandalkan kekayaan alam dari hutan perempuan, dimana kawasan ini terlarang untuk laki-laki. Sedangkan Perempuan Tana Humba bercerita tentang nilai tukar perempuan yang dikenal dengan belis. Film bercerita tentang pusaran modernitas dan adat bagi perempuan.

Di tahun 2019, FFD menerima 286 film yang kemudian diseleksi hingga terpilih 26 film yang masuk dalam nominasi film dokumenter. Film dokumenter tersebut dibagi dalam 4 kategori yaitu kategori film dokumenter panjang Indonesia, film dokumenter panjang internasional, film dokumenter pendek dan kategori film dokumenter pelajar.

Beberapa film yang masuk nominasi penghargaan antaralain:

A. Kategori Film Pelajar
1. Tambang Pasir (Sekar Ayu Kinanti)
2. Pasur atau Pasar Sepur (Sarah Salsabila)
3. Orang-Orang Tionghoa (Icha Feby)
4. Seandainya (Diva Suki Larasati)
5. Bangkit (Farchany Nashrulloh)
6. Ngalih Pejalai Antu- Ritual Dayak Iban (Kynan Tegar)

B. Kategori Film Pendek
1. More than Work (Luviana)
2. Luar Biasa (Erika Dyah)
3. Irama Betawi (Ibrahim Hanif)
4. Perempuan Tana Humba (Lasja F. Susatyo)
5. Sujud (Pahlawan Bimantara)
6. Diary of Cattle (Lidia Afrilita, David Darmadi)
7. A Dauhther’s Memory (Kartika Pratiwi)
8. Cipto Rupo (Catur Panggih Raharjo)

C. Kategori Film Kompetisi Panjang Indonesia
1. Tonotwiyat/ Hutan Perempuan (Yulika Anastasia Indrawati)
2. Om Pius,”Ini Rumah Saya, Come the Sleeping.” (Halaman Papua)
3. Kodok Rabi Peri (Bani Nasution)
4. 240BPM++ (Bagas Oktariyan Ananta)

D. Kategori Film Panjang Internasional
1. My Lone Father (Clement Schneider)
2. A Donkey Called Geronimo (Bigna Tomscin, Arjun Talwar)
3. Silvia (Maria Silvia Esteve)
4. Sankara is Not Dead (Lucie Viver)
5. Taking Place (Jeremy Gravayat)
6. Lemebel (Joanna Reposi)
7. Last Night I Saw you Smiling (Kavich Neang)
8. The Future Cries Beneath Our Soil (Hang Pham Thu)

Sejumlah film dokumenter lain bercerita tentang perjalanan masyarakat dan gerakan sosial, seperti film “Lemebel” bercerita tentang penulis, perupa dan pelopor gerakan Queer Amerika Latin khususnya di Chili di tahun 1980 yang mengguncang masyarakat konservatif di rezim Pinochet yang terkenal sebagai diktator.

Sedangkan film “Last Night I Saw You Smiling” bercerita tentang kejadian traumatis di White Building di Phnom Penh di bawah rezim radikal, masa kebangkitan dan perkembangan kapitalisme yang mengarah pada kehancuran.

Film lain seperti film “Diary of Cattle” bercerita tentang kehidupan sapi yang tak mudah tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam website ffd.or.id dijelaskan bahwa FFD sejak tahun 2002 telah menyajikan program kompetisi film yang merepresentasikan film-film yang mampu menangkap isu-isu aktual di sekitar kita dan mampu memberikan perspektif kritis terhadap isu tersebut.

Terdapat ciri khas film dokumenter di FFD yang membedakannya dari produk audiovisual lainnya, yaitu sebuah kekuatan signifikan sebagai media yang mencerdaskan, reflektif, dan dapat melewati batas-batas ruang dan waktu. Di tengah arus media masa yang demikian deras, film dokumenter memiliki peran penting sebagai media aspirasi yang mandiri.

Pada perhelatan rutinnya tiap tahun di bulan Desember, Festival Film Dokumenter selalu mencoba mengangkat isu-isu sosial yang faktual sebagai fokus utama festival, sebagai jembatan antara pembuat film dokumenter, pembuat film profesional, dan khalayak yang lebih luas, dengan tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas film dokumenter di Indonesia.

Festival yang akan digelar di Lembaga Indonesia Perancis, Taman Budaya dan Kedai Kebun di Jogjakarta ini akan diwarnai dengan pemutaran film serta pemberian penghargaaan pada 1 Desember dan ditutup pada 7 Desember 2019.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

www.Konde.co bersama Feminist Festival 2019, bekerjasama dalam kampanye "Kami Ingin Kamu Tahu" sebagai medium untuk menghapus stigma masyarakat mengenai identitas seseorang terutama bagi teman-teman dari kaum marjinal. Kampanye ini juga bertujuan untuk mengapresiasi keberagaman dan memberi suara bagi mereka yang selama ini pengalamannya kurang terungkap. Tulisan yang akan dipublikasikan hingga akhir November 2019 ini merupakan salah satu bagian dari kampanye tersebut. Feminist Festival 2019 akan dilaksanakan pada 23-24 November 2019, di Wisma PKBI, Kebayoran Baru, Jakarta. Ikuti sosial media @femfestid untuk informasi lebih lanjut.


*YS- www.Konde.co

Sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), saya mengalami banyak diskriminasi di tempat saya bekerja, seperti ketika saya bekerja di sebuah apartemen di Jakarta, saya tak boleh menggunakan lift yang sama yang digunakan oleh majikan.

Entah darimana peraturan ini, tiba-tiba saya dicegah petugas keamanan yang tidak memperbolehkan saya masuk lift. Ternyata lift tersebut adalah lift khusus untuk majikan, sedangkan saya hanya boleh naik melalui lift barang. Katanya ini peraturan yang dikeluarkan oleh manajemen apartemen.

Kepedihan dalam bekerja sebenarnya banyak saya alami, namun kejadian tadi bisa membuat saya tiba-tiba menangis. Inilah salah satu diskriminasi yang saya rasakan. Apa yang salah jika saya menjadi pekerja rumah tangga? Apakah kelas kami berbeda dengan kelas majikan dan orang lainnya?

Diskriminasi lain yang saya terima yaitu saya tak boleh duduk di tempat area tunggu di sekolah anak majikan. Ini terjadi ketika saya menjemput anak majikan. Pada saat itu majikan menyuruh saya menjemput anaknya disekolah yang dekat dengan apartemen itu, karena ada bangku kosong didepan dan arena jam keluar anak majikan masih beberapa menit lagi keluar dari kelas, akhirya saya duduk dibangku itu, kebetulan bangku itu kosong.

Tapi tiba tiba security datang dan menghampiri saya untuk tidak duduk dibangku itu, saya dengan spontan menjawab ,”Kenapa pak, khan bangku itu kosong, lagipula saya sedang menjemput anak majikan,” tanya saya sontak waktu itu.

Pak security menjawab bahwa yang boleh duduk dibangku itu hanya majikan, ini merupakan peraturan sekolah, security hanya menjalankan peraturan.

Nama saya YS, saya bekerja sebagai PRT sudah 10 tahun lebih, tepatnya sejak tahun 2009 saya mulai bekerja. Pekerjaan PRT ini saya pilih karena saat itu saya tidak mempunyai ijasah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah saya berhenti karena faktor keadaan ekonomi. Dan saat itu kondisi ekonomipun tidak cukup untuk menghidupi 3 anak dengan suami saya yang kala itu bekerja di bengkel.

Walau menjadi PRT tidaklah mudah dan gampang, dengan hanya bisa membersihkan rumah saja, kita tak bisa menjadi PRT. Tapi harus juga mempunyai ketrampilan dalam menjalankan pekerjaan dan harus punya inisiatif mengerjakan pekerjaan lain jika majikan sedang tidak di rumah.

Selain diskriminasi, ketidakadilan dalam pekerjaan juga pernah saya alami, yaitu ketika saya bekerja yaitu di tahun 2010, bekerja dengan orang ekspatriat atau warga negara lain.

Namun baru 3 minggu bekerja, majikan mengeluarkan saya dengan alasan barang dia ada yang hilang, betapa terkejut saya dengan kejadian itu, tapi karena saya tidak tahu menahu barang apa yang dimaksud dan dimana hilangnya, maka saya beranikan diri untuk menyuruh majikan saya ini melaporkan hal ini ke polisi.

Waktu itu dia langsung meminta maaf dan bicara bahwa masalah ini tidak usah diperpanjang. Saya ingat kata kata teman saya yang pernah bekerja di rumah itu, bahwa majikan tersebut sudah 3 kali ganti PRT, yang paling lama hanya saya 3 minggu bekerja. Saat itu saya hanya berpikir itu tidak adil bagi saya, yang sedang membutuhkan pekerjaan, tapi dengan tanpa sebab majikan memberhentikan saya dari pekerjaan dan malah menuduh saya mencuri.

Kemudian saya bekerja di sebuah apartemen di Kawasan Kemang, dengan jam kerja part time/ paruh waktu. Saat itu saya bekerja sudah 3 bulan, majikan sudah tahu jam kerja saya, karena dari awal saya sudah bicara bahwa sebagai pekerja part time, saya juga punya pekerjaan di tempat lain, dan iapun setuju.

Tapi saat saya masih bekerja di unit lain di apartemen yang sama, majikan tersebut dengan tiba-tiba menyuruh saya datang ke apartemennya dan mengerjakan banyak hal. Ketika saya bilang jika saya masih bekerja dan 5 menit lagi akan kesana karena harus berpamitan terlebih dahulu dengan majikan saya yang satu, ia marah besar dan mengancam akan memotong gaji saya.

Karena terus dimarahi, akhirnya saya keluar dari pekerjaan di rumah majikan saya tersebut. Tapi malah dia menahan upah saya. Harusnya saat itu saya medapatkan upah Rp. 900 ribu, tapi dia hanya memberikan upah Rp. 600 ribu dengan alasan dipotong setiap saya telat.

Disitu saya benar-benar sedih, upah yang saya harapkan tidak sesuai yang saya dapat. Padahal banyak keperluan untuk sehari hari, kebutuhan untuk anak-anak saya.

Saat itu saya memberanikan diri untuk mengatakan pada majikan tentang kecurangan upah ini, namun saya tetap tidak mendapatkan gaji yang seharusnya.

Itu adalah kenyataan yang ada di lingkup kerja saya sebagai PRT, ketidakadilan dan diskriminasi di tempat kerja dan masih banyak cerita lainnya yang mungkin lebih tidak adil lagi.

*YS,
sehari-hari bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).



Nama Rohana Kudus tak pernah lepas dari sejarah pers perempuan di Indonesia. Namun karena tak banyak disebutkan dalam literatur-literatur sejarah di Indonesia, nama Rohana Kudus tenggelam dalam hiruk-pikuk tokoh-tokoh lainnya di Indonesia. Lia Anggia Nasution, jurnalis dan peneliti sejarah pers perempuan Sumatera Utara menelusuri, bagaimana pers perempuan di Sumatera Utara mempunyai kontribusi besar dalam meletakkan pers dalam kacamata para jurnalis perempuan pengelola media-media perempuan di kala itu.

Luviana- www.Konde.co

Selamat hari pahlawan Indonesia 2019. Ucapan ini banyak tersebar melalui sosial media 10 November lalu.

Namun hari pahlawan di tahun ini adalah hari yang sangat menggembirakan, karena pada tanggal 8 November 2019 atau 2 hari sebelum peringatan hari pahlawan 10 November, Rohana Kudus, perempuan pendiri Koran “Soenting Melajoe” mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah.

Tahukah kamu jika Rohana Kudus merupakan salah satu peletak pers berperspektif perempuan yang memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai tulisannya di awal tahun 1900 lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka?

Koran yang dipimpinnya, “Soenting Melajoe” terbit pada 10 Juli 1912 setelah Koran Poetri Hindia. Poetri Hindia merupakan koran pertama yang diperuntukkan bagi kaum perempuan di Indonesia yang terbit pada 1 Juli 1908. Koran ini dibuat oleh perintis pers Indonesia, Tirto Adhi Soerjo.

Soenting Melajoe terbit di Padang pada 10 Juli 1912 dan didirikan oleh Rohana Kudus dan Ratna Djoeita. Lia Anggia Nasution, yang melakukan penelitian Studi Analisis Wacana Kritis Perspektif Feminis dalam Konten Koran ‘Perempoean Bergerak’ di Sumut dan ditulis di Jurnal Simbolika, 1 April 2019 menuliskan, bahwa media massa di masa itu, termasuk Soenting Melajoe menjadi wadah bagi perempuan untuk menyebarluaskan gagasan kesataraan gender, menggugat sistem sosial yang berlaku di mana laki-laki telah menguasai dan menghambat kemajuan kaum perempuan.

Lia Anggia menuliskan bahwa kemajuan tidak akan diperoleh apabila kaum perempuan ditinggalkan.

“Isi pemberitaan dalam koran ini dipengaruhi terhadap situasi di masa itu, dimana pengaruh Politik Etis yang diberlakukan Belanda yang menjajah Indonesia di kala itu juga berdampak pada perempuan. Termasuk terbukanya akses bagi perempuan untuk berhimpun baik dalam organisasi. Kondisi ini membuat media perempuan tidak hanya menggugat budaya patriarki namun juga membangkitkan semangat nasionalisme, membela tanah air dengan mengkritisi kebijakan Belanda terutama dalam hal yang merugikan kaum perempuan.”

Jargon Koran yang didirikan Rohana Kudus ini adalah,“Soerat Chabar Perempoean di Alam Minangkabau”.

Koran yang terbit tiga kali dalam seminggu ini kemudian menjadi inspirasi bagi perempuan di Sumut untuk mendirikan koran yang bernama Koran Perempoean Bergerak yang terbit setelahnya yaitu pada Mei 1919- Desember 1920.

Lia Anggia Nasution juga menuliskan bahwa Rohana Kudus dalam tulisannya edisi September 1920 pernah mengecam perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang eksploitatif dan tidak berpihak pada perbaikan masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan.

“…dimana kemelaratan dan kesoesahan jang diderita oleh kaoem dan bangsanja Hindia soedah hampir meliwati jang moetinja ditanggoeng sebagai hidoepnja sesoeatoe bangsa jang berada dalam djajahannja (kolonie) jang soeboer dan dapat perlindoengan jang halal dari Radja2 dan pemerintahnja atoe jang berwajib melondoengi mereka sebagai ra’jat jang membajar bea padjak dan belastingnja oentoek pemeliharaan dirihak milik dan keselamatan kehidoepanja.”

Pergerakan Rohana pada masa itu, juga didukung oleh semua organisasi yang mendirikan surat kabar yang bertujuan untuk meningkatkan martabat perempuan dengan memberikan pendidikan. Dalam penelitiannya, Lia Anggia menyebutkan bahwa organisasi perempuan di masa itu membuka ‘sangkar’ perempuan bangsawan atau perempuan dari golongan atas dan menengah yang biasanya dipingit di dalam rumah. Melalui organisasi perempuan dapat bertemu dengan teman-teman sekaumnya dan mereka akhirnya memperjuangkan emansipasi bersama-sama.

Rohana Kudus lahir di Kotogadang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884 dan meninggal pada usia 87 tahun pada 17 Agustus 1972.

Fitriyanti seorang jurnalis perempuan juga pernah menuliskan tentang apa yang dilakukan Rohana Kudus di masa itu dalam buku yang diterbitkan Jurnal Perempuan.

Fitriyanti menulis bahwa tak hanya Koran Soenting Melajoe, Rohana juga mengurus sekolah kerajinan Amai Setia. Di sekolah yang didirikan pada tahun 1911 ini mereka mengajarkan ketrampilan bagi para perempuan dengan tujuan bahwa perempuan di Melayu kala itu harus mempunyai ketrampilan yang baik agar perempuan mandiri secara ekonomi.

Gelar pahlawan bagi Rohana merupakan sesuatu yang penting dimana tulisan para jurnalis diakui sebagai pembuka ruang untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan melawan kolonialisme Belanda.

Tokoh pers lainnya yang mendapatkan gelar pahlawan nasional 2019 adalah Tirto Adhi Soerjo pendiri media Poetri Hindia dan Medan Prijaji, Lie Kim Hok, Douwes Dekker, Abdoel Rivai.

(Foto: wikipedia)

(Disarikan dari tulisan Lia Anggia Nasution, jurnalis dan peneliti peraih dana hibah Cipta Media Ekspresi dari Ford Foundation dan Wikimedia 2019, Penelitian Studi Analisis Wacana Kritis Perspektif Feminis dalam Konten Koran ‘Perempoean Bergerak’ di Sumut dan ditulis di Jurnal Simbolika, 1 April 2019)

*Meera Malik- www.Konde.co

Stigma tentang janda sepertinya belum akan musnah dari alam berpikir masyarakat Indonesia. Kata "janda" punya beban negatif yang begitu berat sehingga banyak perempuan merasa takut jika status ini tersemat di diri mereka. Seperti ibu saya.

Ibu saya seorang janda. Jika beberapa tahun lalu, ia tidak memutuskan untuk menyudahi perkawinannya dan menjadi janda, besar kemungkinan saya tidak berani menulis seperti sekarang ini. Situasinya jelas akan berbeda.

Sepanjang yang bisa saya ingat, saat itu butuh waktu sangat lama bagi ibu mempersiapkan mentalnya agar berani menyandang status janda. Selain takut tidak mampu menghidupi kami, kedua anak perempuannya, ia juga begitu resah memikirkan bagaimana pandangan orang-orang nanti kepadanya jika ia menjadi seorang ‘janda.’ Juga bagaimana pandangan orang-orang kepada dua orang anak perempuannya yang nantinya diasuh oleh seorang janda.

Namun, saya dan adik saya, yang kala itu sudah mulai beranjak remaja, bisa melihat ketidakbahagiaan yang dialami ibu. Kebahagiaannya tidak hanya lenyap secara materil, tetapi juga immateril (batin). Kami sudah cukup sengsara. Dibanding apa yang kami alami, pandangan orang sekitar adalah hal sepele yang (kami percaya) pasti akan terlewati begitu saja.

Kami pun memohon padanya agar menggugat cerai suaminya: ayah kami. Kami terus mendukungnya. Kami mendoakannya. Kami jujur padanya kalau kami tidak bahagia dengan pernikahan yang coba ia pertahankan. Kami meyakinkannya agar terbuka pada keluarganya, meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Tiga tahun kemudian, ibu saya melakukannya. Ia lalu resmi menjadi janda.

Memang tidak mudah menyandang status sebagai janda di negeri yang masyarakatnya masih beranggapan bahwa berpasangan lebih baik daripada hidup sendiri. Anggapan bahwa tujuan hidup tertinggi seorang perempuan adalah pernikahan. Atau anggapan bahwa seorang perempuan baik-baik adalah perempuan yang loyal pada keluarga, bisa mengurus anak, suami dan menjaga keutuhan rumah tangga seperti apa pun kondisi buruk yang dialaminya.

Di Indonesia, secara harfiah kata “janda” dimaknai secara negatif. Perspektif sosial memosisikan janda sebagai perempuan tidak laku, perempuan yang boleh digoda seenaknya, atau perempuan genit yang bisa merusak rumah tangga orang lain.

Jarang sekali orang mau bertanya: mengapa ia memutuskan untuk bercerai dari pasangannya? Padahal seribu persoalan bisa saja terjadi dalam perkawinannya. Cukup sering saya mendengar kasus, setidaknya di lingkaran pergaulan saya, di mana istri menggugat cerai suaminya karena berselingkuh, melakukan kekerasan seksual, tidak mau berbagi pekerjaan di rumah, atau suami yang jarang pulang, sibuk dengan aktivitasnya sendiri di luar rumah.

Anggapan ini berbeda dengan laki-laki. Jika seorang laki-laki berselingkuh, kasar, tidak bertanggung jawab, akan dianggap sebagai hal biasa, ditanggapi dengan kalimat sederhana, “Ah… namanya juga laki-laki.”

Akui saja, hingga kini, perilaku buruk laki-laki masih saja diberi pemakluman, sementara perempuan harus menanggung segala tuntutan sosial yang begitu memberatkan.

Justito Adiprasetio, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, dalam wawancaranya dengan tirto.id (23/01/2017), mengatakan bahwa perbedaan nilai kata “duda” dan “janda” berasal dari latar belakang material kata itu. Menurutnya, pergeseran makna kata “janda” merupakan gejala dari sistem patriarki yang kuat di masyarakat Indonesia. Sebabnya, dalam budaya patriarki, ada anggapan bahwa saat menikah, perempuan cenderung bergantung pada laki-laki, maka setelah bercerai, janda tidak memiliki nilai tawar selain tubuh dan seksualitasnya. Berbeda dengan duda yang dianggap punya nilai tawar lain berupa kemampuan untuk bekerja.

Jujur saja, jika kembali ke masa kelam dulu, saya dan adik saya tidak begitu mengerti betapa menakutkannya menjadi seorang janda bagi perempuan seperti ibu saya. Betapa pada masa awal perceraian yang penuh teror, berkali-kali ia punya keinginan untuk menyerah. Ia pasrah pada Tuhan sembari pontang-panting terus berjuang menghidupi dan membiayai pendidikan kedua anak perempuannya yang selalu disebutnya sebagai ‘hartanya yang paling berharga’.

Dan jika melihat kehidupan ibu saya sekarang, saya bisa tersenyum dan merasa sangat bangga pada kegigihannya menjalani pilihannya dengan penuh tanggung jawab. Saya bersyukur karena ia percaya pada kemampuan dirinya untuk kembali menemukan kebahagiaannya, kemandiriannya, haknya menjadi seorang manusia yang berdaya. Ibu saya adalah contoh nyata seorang perempuan janda yang berkuasa mendobrak dan mematahkan semua stigma buruk yang melekat pada statusnya.

Sekarang, lihat saja, ibu saya masih (dan mungkin) akan tetap menjadi seorang janda. Perempuan merdeka dan bahagia!

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

“Ketika kami mau menyeberang jalan, tiba-tiba ada beberapa laki-laki menggunakan seragam aparat keamanan yang membuka kaca mobil dan menggoda kami. Kami betul-betul sangat kaget dan tidak menyangka telah mendapatkan catcalling.”

*Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Natasha kini lantang berbicara tentang kekerasan yang ia alami setelah banyak mahasiswa lain juga berani untuk berbicara.

Ia merasa kaget ketika ada laki-laki yang menggunakan seragam aparat yang kemudian menggodanya bersama beberapa teman perempuan yang hendak menyeberang. Semestinya jika mereka memang aparat penjaga keamanan, seharusnya melindungi perempuan dari kekerasan, batin Natasha kala itu.

Rabu 6 November 2019 lalu, Natasha berbicara tentang kekerasan yang dialaminya dalam feminist of the Week (FOW). Para mahasiswa bisa berbicara tentang kekerasan yang dilihat dan dirasakannya dalam Feminist of The Week ini.

Feminist of the Week (FOW) merupakan program mingguan yang dirintis oleh Formas Juitan Lase, salah satu dosen komunikasi dan gender di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. FOW merupakan bagian dari mata kuliah komunikasi dan gender ini.

Sejak dimulai Agustus 2019 lalu, Formas mencatat puluhan mahasiswa sudah bercerita tentang kekerasan dan pelecehan yang mereka lihat atau mereka alami. Acara sharing yang diadakan seminggu sekali di dalam kuliah komunikasi dan gender ini begitu diminati mahasiswa.

Mahasiswi lain yang memberikan sharing dalam FOW adalah Yohanna. Yohanna pernah merasa diikuti oleh laki-laki ketika ia sedang di dalam kereta hendak pulang ke rumahnya. Setiap hari ia harus naik kereta untuk pulang pergi ke kampus. Ketika ada seorang laki-laki yang mengikutinya, ia harus pindah tempat duduk untuk melihat reaksi laki-laki itu.

“Saya berpindah tempat duduk hanya ingin memastikan apakah laki-laki itu mengikuti saya ataukah hanya perasaan saya saja yang salah,” ujar Yohanna.

Karena sudah memastikan bahwa laki-laki itu mau mengikutinya, maka Yohanna kemudian memutuskan untuk turun sebelum stasiun rumahnya, untuk melihat apakah laki-laki tersebut masih mengikutinya.

Yohanna menjadi mengerti ketika sharing di FOW bahwa jika merasakan tidak nyaman dalam perjalanan, ia bisa teriak atau minta tolong. Jika berteriak maka akan ada yang menolongnya.

Formas Juitan mencatat bahwa rata-rata yang banyak mendapatkan pelecehan dari sharing ini adalah perempuan atau mahasiswi.

“Rata-rata memang korbannya mahasiswi, ini bisa dilihat dalam 3 bulan ini, kebanyakan yang datang dalam acara feminist of the week ini umumnya mahasiswi dan yang mereka ceritakan umumnya pelecehan yang dialami perempuan. Jadi memang data tidak bisa menipu bahwa yang banyak mendapatkan pelecehan adalah perempuan.”

Namun Formas Juitan Lase juga menggarisbawahi, selain mahasiswi, korban lainnya adalah mahasiswa yang tampil feminin. Mereka juga banyak mendapat pelecehan seperti digoda hingga dipegang pundaknya tanpa sebab.

Hal ini juga dialami salah satu mahasiswa, Sam yang dianggap terlalu banyak bicara ketika ia sedang bertugas menjadi panitya di sebuah acara.

“Cerewet banget kamu, kayak perempuan saja,” ujar Sam, menirukan seseorang yang memarahinya.

Selain menganggapnya terlalu banyak cakap, ungkapan seperti perempuan ini juga dianggap menambah mitos bahwa laki-laki tak banyak bicara, sedangkan perempuan banyak bicara.

Formas menyatakan pentingnya mahasiswa untuk berani bicara dalam FOW ini, sebagai dosen komunikasi dan gender ia merasa perlu mengajak mahasiswa tak hanya berani bicara stop kekerasan seksual mulai dari kampus, namun juga mengajak mahasiswa untuk berani menangani pelecehan atau membantu orang lain yang menjadi korban untuk menyelesaikannya.

Bagi Formas, Feminist of The Week merupakan ruang bagi mahasiswa untuk berani untuk bicara. FOW diadakan di kelas-kelas kecil, Formas kemudian mengumumkannya melalui mahasiswa di kelasnya. Yang ikut pertemuan pun lumayan banyak, sekitar 32 mahasiswa.

Formas Juitan juga mencatat, isi sharing rata-rata adalah mahasiswi yang mendapat cat calling, seperti digoda di jalan dan di alat transportasi menuju dan pulang dari kampus.

Salah satu mahasiswi, Febry mengatakan tentang pentingnya mahasiswa untuk membantu mahasiswa lain menangani kekerasan. Ia pernah membantu sahabatnya menangani kekerasan dari pacarnya. Dari FOW ini ia kemudian belajar bahwa menjadi pendamping korban harus sabar dan tidak boleh terbawa emosi melihat apa yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Feminist of the Week juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berbagi masukan, jaringan untuk menyelesaikan persoalan kekerasan. Kampus adalah salah satu tempat yang tepat untuk mengajak mahasiswa berani bicara.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Duri Lupita sering mendapat informasi iklan yang nyasar ke telepon genggamnya. Iklan nyasar ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali. Ia merasa kesal karena seolah banyak pengiklan yang menyebarkan nomor pribadinya tanpa meminta izin terlebih dulu. Ia kemudian mengetahui bahwa ada transaksi jual beli nomor handphone konsumen. Bagi Lupita, ini jelas melanggar hak privasi pemilik telepon genggam seperti dirinya.


*Meera Malik- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- “Saya sering mendapat sms yang menawarkan peminjaman uang, padahal saya tidak pernah mengajukan peminjaman uang. Jadi, saya blokir saja,” ujar Lupita.

Duri Lupita, warga Jati Asih, Bekasi Barat, lalu mengikuti kelas diskusi soal data privasi.

Kelas perempuan dan hak privasi di internet yang diadakan #SisterBerbicara bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 31 Oktober 2019 di Jakarta itu menarik perhatian Lupita. Setelah mengikuti kelas yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, ia jadi semakin peduli untuk menjaga keamanan data pribadinya.

“Kita lebih menjaga keamanan diri kita juga untuk tidak sembarangan lagi memberikan email, alamat, nomor telepon, karena itu sangat bahaya kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.”

Mira Sahid, perempuan pegiat literasi digital, dalam kelas bulanan tersebut, menekankan pentingnya perempuan mengetahui hak privasinya di internet. Menurutnya, perempuan harus membekali dirinya dengan pengetahuan soal literasi digital tentang hoaks, privasi, dll, agar tidak menjadi korban dari kekeliruan dan penyalahgunaan data yang merugikan.

“Sekali kita punya akun, kita juga punya kewajiban untuk tahu batasan informasi apa yang boleh dan tidak boleh kita bagikan,” ucap Mira kepada Duri Lupita dan 30-an perempuan lainnya yang hadir di kelas Sister Berbicara.

Persoalan privasi sering terkait dengan aspek gender yang justru luput dari perhatian publik. Berbagai kajian mengekspos risiko penggunaan teknologi informasi untuk merampas privasi perempuan demi kepentingan seksual atau kekerasan dalam bentuk ancaman.

Seperti tindakan revenge porn, ketika seseorang/sekelompok orang menyebarkan foto pribadi yang mengandung konten seksual dari para perempuan yang menjadi korban ancaman mereka. Biasanya dilakukan oleh orang terdekat perempuan, seperti pasangan atau mantan pasangannya.


Data Privasi dan Kewajiban Melindunginya


Meski awalnya terasa asing, belakangan konsep privasi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan banyaknya layanan online yang tersedia. Pada era ini, konsep privasi terdiri dari 2 aspek, yakni isu yang berhubungan dengan identitas seseorang dan bagaimana informasi tersebut ditangani, terutama oleh pihak ketiga.

Misalnya, ketika sebuah perusahaan menelpon atau menawarkan layanannya padahal kita tidak pernah memberikan informasi nomor telepon ke perusahaan tersebut, artinya informasi kita bisa saja disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan kita.

Lebih buruk, jika data privasi kita bocor. Pada Maret 2018 misalnya, pernah terungkap sebuah skandal kasus Cambridge Analytica dan Facebook yang menarik perhatian massa di seluruh dunia. Diketahui, data 87 juta pengguna Facebook bocor dan digunakan secara sewenang-wenang oleh lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Dari 8,7 juta pengguna yang datanya bocor tersebut, sekitar 1,1 juta pengguna berasal dari Indonesia.

Dikutip dari BBC Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk menggali informasi lebih detail mengenai hal tersebut. Sebabnya, penggunaan data tidak proper oleh PSE bisa melanggar UU ITE maupun Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kita perlu bertanya kepada diri masing-masing, selama ini, informasi personal apa saja yang sudah kita bagikan di dunia maya? Pernahkah kita membaca kebijakan privasi (privacy online) saat menggunakan suatu layanan online seperti Facebook? Jika ya, benarkah kita membaca ketentuannya dengan teliti? Jika tidak, apa yang kita lakukan? Langsung melakukan klik tanda setuju, bukan? Lalu tahukah kita apa konsekuensinya?

Pertanyaan ini menjadi dasar pemikiran pentingnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak privasi di internet.

Dalam modul Privasi dan Keamanan di Internet yang dikeluarkan oleh Forum Demokrasi Digital dan Yayasan TIFA, tercantum bahwa informasi pribadi bukan hanya sebatas data seperti nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, nama keluarga termasuk orang tua atau ibu kandung, melainkan juga termasuk:

-Data transaksi keuangan online (kartu kredit dan perbankan)

-Kondisi kesehatan (seperti penggunaan aplikasi kesehatan)

-Foto atau gambar yang diunggah online

-Wajah (dari foto yang diunggah di media sosial)

-Lokasi (seperti media sosial Foursquare)

-Alamat protokol internet (IP Address)

-Kata kunci yang kita ketik saat menggunakan mesin pencari

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017 tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia menunjukkan tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk 262 juta jiwa.

Dari segi komposisi jenis kelamin, pengguna internet Indonesia terdiri dari 48,57% perempuan dan 51,43% laki-laki. Artinya, tingkat penetrasi perempuan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Kemampuan menggunakan internet ini seharusnya dibarengi dengan kemampuan untuk memahami segala risikonya.

Kunci dari konsep privasi adalah kontrol pengguna terhadap informasi pribadinya, penghormatan batas privasi dan perlindungan terhadap informasi tersebut. Para penyedia layanan, baik swasta maupun pemerintah, bagaimanapun caranya, harus melindungi informasi yang kita berikan.

Ketika hadir, internet memang dirayakan sebagai simbol keterbukaan dan kebebasan. Namun, selalu ada dua sisi dalam setiap penemuan. Ingatlah bahwa privasi termasuk dalam komponen hak dasar dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Privasi bukan hanya bagi kalangan tertentu, tetapi untuk semua orang. Privasi adalah hak asasi kita. Privasi adalah kita. Kita harus melindunginya.

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca


Mengapa setiap malam minggu selalu ada pertanyaan: mau pergi kemana dengan pasanganmu? Bayangkan saja, ada berapa malam minggu dalam setahun? Bisa dihitung khan dalam setahun ini, berapa kali kami harus menjawab pertanyaan: akan kalian habiskan kemana malam minggu ini? Atau kalimat: malam minggu kemarin kalian pergi kemana dengan pasanganmu?

*Almira Ananta- www.Konde.co

Apa bedanya antara sabtu malam minggu yang dihabiskan di dalam rumah atau di luar rumah? Buat saya ini tidak ada bedanya.

Saya selalu senang menghabiskan sabtu malam dengan keluar kota, membaca di rumah, sesekali pergi menonton film atau menghabiskan waktu bepergian bersama teman. Jadi tak ada bedanya antara menghabiskan waktu di dalam maupun di luar rumah. Yang lebih penting, adalah dalam seminggu, ada 2 hari dimana bisa mengosongkan otak untuk berpikir keras soal pekerjaan yang biasanya menyita waktu kami selama 5 hari dalam seminggu.

Sebagai pekerja, sabtu dan minggu adalah hari yang bisa memanjakan kami. Maka ini adalah hari dimana saya punya banyak waktu untuk istirahat.

Namun banyak teman perempuan saya yang dipojokkan dengan istilah “sabtu malam” ini. Selama ini ada mitos bagi perempuan yang menyebutkan bahwa sabtu malam selalu identik dengan: perempuan harus pergi keluar bersama pasangannya. Jika tidak, maka ia akan dianggap tak punya pasangan, tak punya pacar, dan mendapat stigma sebagai orang yang kesepian.

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan: kemana malam minggumu ini, sudah sering saya dengar sejak kuliah dulu. Bagi perempuan, ini sesuatu yang membuat kami sebal untuk menjawabnya. Mengapa orang lain selalu mempersalahkan perempuan yang tak punya pasangan? Tidakkah orang bisa diam saja dengan apa pilihan-pilihan perempuan muda seperti kami?

Dan ternyata ini tak hanya terjadi ketika kuliah, ketika sudah lulus dan bekerjapun, pertanyaan ini selalu ada setiap malam minggu tiba. Bayangkan saja, ada berapa malam minggu dalam setahun? Bisa dihitungkan, dalam setahun ini, berapa kali kami harus menjawab pertanyaan: akan kalian habiskan kemana malam minggu ini? Atau kalimat: malam minggu kemarin kalian kemana?

Dalam setahun, kami akan menjawab kurang lebih 50 kali setiap orang bertanya ini. Buat kami, inilah anehnya, orang sangat senang mempertanyakan malam minggu orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua orang harus mempunyai pasangan untuk menghabiskan malam minggunya? Jika tidak ada pasangannya, apakah malam minggunya akan runtuh atau tidak baik-baik saja?

Karena buat saya, pertanyaan ini tak hanya sekedar ingin tahu apa yang kami lakukan di malam minggu, namun pertanyaan ini juga merujuk ingin tahunya mereka tentang siapa pasangan kami? Jika kami tak punya pasangan, apa salahnya?

Dari ibu saya, saya mendengar cerita bahwa tidak tahu bagaimana sejarah awal mulanya pentingnya malam minggu ini, namun dari ibu saya kecil, sudah ada pameo yang mengatakan bahwa malam minggu selalu identik dengan malam libur dimana banyak perempuan muda pergi dengan pasangan atau teman-temannya. Maka malam minggu selalu menyimpan pertanyaan penting bagi setiap orang: kamu mau kemana malam minggu ini?

Jadi buat saya, jika pertanyaan ini tidak mengganggu, maka akan saya jawab. Namun jika pertanyaan: kamu pergi ke mana malam minggumu nanti, ini mengganggu, maka saya biarkan saja pertanyaan ini, karena buat saya ini pertanyaan kepo, ingin tahu urusan orang dan menganggap orang lain selalu berpikir hal yang sama tentang malam minggu.

Malam minggu besok akan saya habiskan pergi ke pantai dengan kawan-kawan saya yang lain. Sebagai pekerja, ini merupakan refresihing yang luar biasa.

Apakah ini penting untuk menjawab: dimana malam minggumu? dimana pasanganmu? Buat saya, ini pertanyaan yang seharusnya hanya kita yang tahu, orang lain tak perlu tahu.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Almira Ananta, pekerja kantoran di Jakarta yang hobby membaca dan Travelling


"Bagaimana mengubah wajah media agar berperspektif gender? Salah satunya, mengajak mahasiswa belajar studi media berperspektif gender. Dalam studi media, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan soal kajian studi media secara kritis. Maka setelah lulus, para mahasiswa ini diharapkan mengubah wajah medianya agar mempunyai kebijakan yang berperspektf gender."


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sejumlah negara mengakui, banyak perempuan yang mengalami ketakutan ketika menggunakan internet. Selain itu, masih banyak pelecehan terhadap perempuan melalui conten di media.

Dalam catatan United Nations Educational, Scientic and Cultural Organisation (UNESCO) di tahun 2019, disebutkan sebanyak 20% perempuan mendapatkan serangan secara online. Jurnalis perempuan juga mendapat pengalaman negatif ketika menggunakan internet. Hal lain, jurnalis perempuan mengalami serangan 3 kali lebih banyak dibandingkan jurnalis laki-laki dalam tugasnya.

Hal itu terpapar dalam laporan UNESCO tentang Setting the Gender Agenda for Communication Policy and Gender, Media and ICTs tahun 2019, yang salah satu fokusnya tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan kesenjangan gender yang masih banyak terjadi.

Laporan yang diluncurkan di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada 29 Oktober 2019 tersebut menunjukkan pentingnya perjuangan yang lebih masif untuk kesetaraan gender di media. UNESCO melihat pentingnya memberikan akses untuk perempuan dan mengubah kebijakan untuk perempuan di media.

Dalam agenda Sustanability Developments Goals atau SDG’s 2030, perempuan di media menjadi satu agenda penting agar tak ada diskriminasi dan kekerasan yang diterima perempuan di media dan teknologi informasi dan komunkasi.

Pada tahun 2012, PBB mengeluarkan resolusi tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penikmatan HAM atas internet, yang salah satunya mengakui bahwa ekpresi yang disampaikan secara online mendapat perlindungan yang sama dengan aktivitas ekspresi secara offline. Konferensi internasional Perempuan Beijing+25 juga menjadikan media dan perempuan sebagai fokus utama perjuangan untuk perempuan dan apakah perempuan sudah mempunyai akses yang sama dengan laki-laki di media dan dalam mengakses teknologi.

Universitas atau kampus dengan program komunikasi kemudian dipilih untuk berkolaborasi menjawab persoalan ini agar tidak terputus antara pendidikan di kampus dengan dunia kerja, karena setelah lulus mahasiswa akan menghadapi banyak hal baru di dunia kerja. Maka mahasiswa harus dipersiapkan untuk melihat persoalan secara kritis dan bisa berkontribusi bagi perjuangan perempuan di media.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya Workshop Teaching Gender in Journalism and Media Studies, kerja sama antara Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia; Department of Journalism and Media Studies/Journalism, Media International Center (JMIC), Oslo Metropolitan University, Norwegia; International Association of Women in Radio and Television (IAWRT); serta Communication Research Center, Institute of Social and Political Research and Development (LPPSP FISIP) Universitas Indonesia di UI pada 28-29 Oktober 2019.

“Jelas ada kebutuhan untuk mencatat pengalaman para jurnalis perempuan dalam penggunaan sosial media, agar bisa dibentuk kelompok pendukung yang kuat untuk mencegah mereka dibungkam,” kata Elisabeth Eide, Director JMIC, Oslo Metropolitan University.

Pembentukan jaringan di antara jurnalis perempuan, menurutnya, menjadi penting untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan.

Workshop pada 28-29 Oktober 2019 tersebut diikuti oleh 28 peserta dari 14 negara seperti Afganistan, Bangladesh, Filipina, India, Inggris, Malaysia, Mesir, Nepal, Norwegia, Pakistan, Tunisia, Turki, Uganda, dan Zimbabwe. Peserta bertukar pengalaman lintas geografis dan lintas batas lainnya tentang pengalaman gender di media dalam pengalaman jurnalistik praktis, penelitian media, dan pengalaman mengajar gender, jurnalisme dan media.

Department of Journalism and Media Studies/Journalism, Media International Center (JMIC), Oslo Metropolitan University yang menjadi inisiator kegiatan, sudah tiga dekade terlibat dalam berbagai kajian gender.

“Terlalu sedikit kontak antar lembaga, antara akademisi dan jurnalis mengenai masalah ini. Sebenarnya banyak peserta memiliki berbagai hal untuk dibagikan sehingga kita bisa memetik pelajaran dan menyebarkannya.” kata Eide.

Adalah penting untuk membangun literasi media gender bersama-sama dengan lembaga akademik lain serta LSM yang peduli dengan hak-hak gender.

“Workshop ini akan menjadi pengalaman berbagi dan belajar untuk semua orang,” kata Eide.

Maka pada 2019 ini Departemen Komunikasi Universitas Indonesia kembali bekerjasama dengan Oslo Metropolitan University untuk acara Teaching Gender in Journalism and Media Studies.

“Ini kegiatan yang sangat penting sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kerja kolaborasi semacam ini dengan berbagai negara membuat kami di perguruan tinggi dapat melihat beragam perspektif dalam pengajaran dan penelitian,” Kata Nina Mutmainnah, Ketua Departemen Komunikasi FISIP UI.

Endah Triastuti, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia menyatakan tentang pentingnya pendidikan atau studi media berperspektif gender, yaitu mengajak mahasiswa untuk kritis terhadap media dengan menggunakan perspektif gender.

Di UI misalnya ada sejumlah mata kuliah yang mengajak media untuk berpikir kritis, misalnya pada mata kuliah kajian media dan kebijakan media dimana mahasiswa belajar soal konglomerasi media yang melihat media secara kritis, serta belajar soal kajian perempuan di dalamnya.

Endah Triastuti menyatakan memberikan perspektif gender dalam komunikasi sangat penting agar mahasiswa melihat perempuan sebagai kajian baru dalam perjalanan feminisme di media.

Dalam acara penutupan training tersebut pada 29 Oktober 2019, UNESCO juga meluncurkan 2 buku berjudul “Gender, Media and ICT’s” dan “Setting the Gender Agenda for Communication Policy” yang merupakan seri buku pendidikan jurnalisme.

Buku ini memaparkan sejumlah kerangka kerja berperspektif gender di media tentang pentingnya memiliki kebijakan agar semua perempuan bisa mengakses teknologi komunikasi dan informasi, bagaimana internet membantu pendidikan perempuan dan pentingnya perspektif dalam penggunaan penggunaan teknologi agar mempunyai keberpihakan pada perempuan.

Untuk melihat apakah kerangka kerja tersebut sudah berhasil dilakukan, maka kita harus melihat sejumlah indikator seperti berikut:

1. Apakah bahasa dan diskusi di media sudah merepresentasikan gender?

2. Apakah sudah ada akses perempuan di media dan dalam pengambilan kebijakan dalam teknologi komunikasi dan informasi?

3. Bagaimana struktur gender di media dan dalam teknologi komunikasi dan informasi?

4. Apakah audience perempuan sudah bisa menggunakan media dan teknologi, komunikasi dan informasi?

5. Apakah kekerasan perempuan sudah terpotret di media?

6. Bagaimana kebijakan mainstreaming gender di media dan kebijakan teknologi, komunikasi dan informasi?

7. Bagaimana proses advokasi untuk perempuan di media dan di teknologi, komunikasi dan informasi?

Untuk melihat hal tersebut, maka dibutuhkan pendekatan dari beberapa tema seperti dari perspektif feminisme, interseksional, interkultural, sejarah, poskolonial, ekonomi politik, proses kebijakan, hak asasi manusia dan keberagaman seksual.

Ini semua dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan gender di media agar tak ada lagi perempuan yang takut untuk berinternet, tak ada lagi pelecehan terhadap perempuan di media, adanya kebijakan-kebijakan media dan teknologi yang memberikan akses dan keterlibatan perempuan.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Meera Malik dan Luviana- www.Konde.co

Sebuah iklan properti berjudul “ Beli Rumah Bonus Dapat Janda Muda” salah satu pengembang rumah di Depok yang beredar pada bulan Oktober 2019 menjadi perbincangan di media.

Iklan ini menjadikan janda muda sebagai bagian dari iklan atau peruntungan. Sadisnya lagi, menjadikan janda sebagai barang jualan.

Di tempat yang lain di Jogjakarta, saya juga pernah membaca iklan properti yang ditempel di sebuah rumah di daerah Sleman berjudul “Dijual Rumah, bisa Hubungi No. Telp Berikut ini, Mendapatkan Bonus Janda".

Terminologi perempuan berstatus janda, tidak hanya diidentikkan sebagai barang dagangan, tetapi juga identik sebagai perempuan yang tidak laku, maka harus diperjualbelikan. Ini tidak hanya semakin menstigmasisasi perempuan janda sebagai orang yang tidak laku, tetapi juga semakin melanggengkan mitos bahasa soal janda.

Iklan ini juga melakukan sensasionalisme bahasa untuk tujuan personal yang justru memperolok tubuh perempuan. Kepentingan kapital yang mengorbankan tubuh perempuan.

Apa yang salah dengan janda? Mengapa tubuh janda selalu dicemooh sebagai tubuh yang salah? Seolah sebagai tubuh yang tidak utuh dan tidak begitu dibutuhkan, makanya layak diperjualbelikan, dijadikan bonus dalam pembelian properti?

Apa yang terjadi dengan pemilik dan pembuat iklan properti ini, adalah yang terjadi pada kepala orang-orang yang patriarki yang menilai buruk tentang janda.


Dalam sebuah wawancara yang tayang di kompas.com (17/10/2019), salah satu direktur utama pengembang properti yang membuat iklan tersebut mengaku bahwa kata “janda muda” hanyalah marketing gimmick saja, bukan dalam arti sebenarnya.

Kata “janda” dieksploitasi, dijadikan gimmick bonus pembelian properti, ini sungguh sebuah bentuk promosi yang tidak peka isu sosial dan murahan. Iklan apa pun, tidak seharusnya melecehkan siapa pun. Terlebih, melecehkan kelompok minoritas seperti janda.

Dalam konsep feminisme, hanya dikenal istilah single mother. Single mother ini bisa terjadi pada siapa saja, apakah ia sebelumnya mempunyai pasangan atau tidak. Konsep single mother merujuk pada konsep bagaimana perempuan mengepalai sebuah rumah tangga. Konsep feminisme menggarisbawahi problem yang dialami perempuan seperti ia harus mengelola keuangan rumah tangga, mengurus anak hingga menghasilkan pendapatan yang cukup. Dalam feminisme tertulis, yang menjadi single mother umumnya adalah perempuan hebat yang mempunyai kekuatan maternal.

Dalam terminologi feminisme, single mother ini juga bisa terjadi pada siapa saja. Pada perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya, atau pada perempuan yang memilih tidak menikah lalu mengadopsi anak, atau perempuan yang harus mengurus anak saudaranya. Di Indonesia, orang lebih memilih menggunakan istilah janda dengan segala atribut stigma di dalamnya.

Aktivis perempuan, Ika Ariyani pernah menuliskan tentang berbagai stigma di balik sebutan janda ini. Di Indonesia, istilah janda rasanya selalu dianggap negatif. Tidak peduli apa penyebabnya seseorang menjadi janda, tetap saja kesannya buruk. Istilah janda populer dengan embel-embel ‘janda gatal’, ‘janda perebut suami orang.’ Seorang janda dianggap kalau ia semestinya menikah dengan duda atau hidup sendiri saja, karena seorang janda yang menikah dengan bujangan adalah hal yang merugikan bagi laki-laki.

Berbeda dengan duda. Duda seperti punya kelas yang lebih baik dibandingkan janda. Duda dianggap laki-laki yang dewasa, ngemong, sudah mapan dan masih tampan. Istilah duda populer dengan sebutan ‘duren’ duda keren.

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah janda dan duda memiliki arti yang persis sama, yaitu wanita/pria yang tidak bersuami/beristri lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati oleh suami/istrinya. Menurut saya, netral saja sebetulnya. Namun, perspektif sosial menempatkan nilai status duda lebih tinggi dibandingkan status janda.

Beberapa iklan properti tersebut jelas mengidentifikasi bagaimana persepsi patriarki selama ini pada janda. Hal-hal seperti ini harus dilawan, karena jika dibiarkan, ini tidak hanya melakukan sensasionalisme pada tubuh perempuan, tetapi semakin memperkuat stigma janda secara sosial.

(Foto/ Ilustrasi 1: Pixabay)
(Foto 2: kompas.com)

*Meera Malik dan Luviana, pengelola www.Konde.co

Susi Susanti tak hanya menjadi legenda bulutangkis dunia, namun juga menjadi perempuan yang berani, tulus mencintai Indonesia tanpa kehilangan semangat untuk memperjuangkan diskriminasi yang dirasakannya.

*Sari Mentari- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Menolak menjadi balerina, Susi Susanti kecil mengincar hobi yang ditekuni kakak laki-lakinya, bermain bulutangkis.

Dari kecil, Susi memang tak menyukai balerina. Jika kakak laki-lakinya bisa bermain bulutangkis, mengapa anak perempuan sepertinya tidak?
Maka ketika Susi mendapatkan bully, dianggap tidak bisa bermain bulutangkis oleh anak laki-laki di desanya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Susi kemudian menantang anak laki-laki tersebut untuk bertanding bulutangkis. Dan Susi bisa membutikan sebagai pemenang pertandingan.

Itulah awal Susi Susanti bisa menyatakan pada ayah dan ibunya bahwa ia mencintai bulutangkis. Buku hariannya penuh dengan tulisan teknik bertanding dalam bulutangkis. Ayahnya kemudian menangkap dengan cepat keinginan Susi Susanti. Sejak itu Susi menjadi juara dalam beberapa pertandingan, seperti saat masih Sekolah Menengah Pertama (SMP), Susi menang dalam World Championship Junior untuk 3 kategori sekaligus.

Maka ketika juara bulutangkis dunia, Rudy Hartono mengajaknya untuk bergabung dalam sekolah pelatnas yang dipimpinnya, Susi Susanti langsung mengiyakan dan berangkat ke Jakarta.

Di Jakarta inilah karir bulutangkis Susi Susanti sebagai juara dunia berawal. Tak hanya belajar untuk mandiri sejak kecil, dalam masa-masa inilah cerita tentang diskriminasi yang dialaminya juga dilawannya. Susi menjadi anak yang mandiri, mempunyai pendirian dan menolak diskriminasi yang diperlakukan padanya dan pada atlet keturunan China sesama pemain bulutangkis lainnya. Susi menjadi perempuan yang berani, bertaruh untuk mencintai Indonesia tanpa kehilangan semangat untuk memperjuangkannya.

Ini adalah cerita yang dialami legenda bulutangkis dunia yang tak banyak diketahui orang yang kemudian dipotret produser Daniel Mananta sebagai produser, Reza Hidayat dan Sim Batubara sebagai sutradara dalam film berjudul “Susi Susanti Love All”.

Dilatarbelakangi oleh pemerintahan orde baru yang anti dengan komunisme dan China, maka disanalah segalanya berawal. Ingin membuktikan sebagai negara yang mampu mempunyai prestasi di kancah internasional namun tak mau mengakui atlet-atlet keturunan China yang mendatangkan prestasi sebagai warga negara. Begitu peliknya pemerintahan orde baru di tahun 1980an lalu dan banyaknya peraturan diskriminasi yang dikeluarkan.

Diskriminasi ini terus menjadi nafas dalam film ini, selain pertemuan antara Susi Susanti (Laura Basuki) bersama pacar yang menjadi suaminya saat ini, Alan Budikusuma (Dion Wiyoko). Betapa keinginan kuatnya Susi Susanti bersama atlet bulutangkis untuk menjadi juara dalam berbagai kesempatan dunia mewakili Indonesia, namun ternyata mencintai dan berkorban untuk Indonesia tak pernah cukup. Diskriminasi yang mereka alami, tak diakui sebagai warga negara Indonesia adalah pergolakan panjang dalam hati Susi. Di satu sisi pemerintahan Soeharto menginginkannya untuk selalu menjadi juara, namun di sisi lain tak mau memberikan surat kewarganegaraan baginya dan atlet bulutangkis lain.

Walaupun dalam perjalanannya, Susi Susanti kemudian menjadi juara Piala Sudirman untuk ganda perempuan di tahun 1989 dan dalam 4 kali juara di all England, prestasi yang jarang diraih oleh pemain bulutangkis di masa itu. Itu sebabnya Susi menjadi legenda.

Sebagai sebuah film, film “Susi Susanti Love All” ini berhasil menangkap hal-hal yang dirasakan para atlet, namun sayang masih ragu dalam mengambil beberapa proses dramatik yang dialami, seperti ketika pergolakan Susi Susanti atas diskriminasi yang diterima keluarganya kurang dieksplorasi. Atau hal lain dalam mengekplorasi isi hati Susi Susanti ketika beberapakali menjadi juara dunia, salah satunya ketika momentum pertandingan di Barcelona dimana Susi Susanti menangis berdiri di depan bendera Indonesia. Juga hal lain seperti bagaimana tempaan pada para atlet yang sangat keras untuk menjadi juara, ini terlihat kurang dalam adegan-adegan di dalam film. Padahal pengalaman-pengalaman ini merupakan pengalaman dramatik yang sering dialami para pemain bulutangkis.

Namun secara umum, ini merupakan film yang sangat penting bagaimana kebijakan negara yang diskriminatif berimbas pada kondisi para atlet yang selama ini belum banyak diekplorasi.

(Foto: 21cineplex.com)

*Sari Mentari, penulis dan dosen, tinggal di Jogjakarta

Luviana- www.Konde.co

Jakarta- Maria Martina terlihat tekun menenun, suaranya lirih. Ia duduk di pojok dengan alat tenunnya bersama 1 perempuan Flores lain. Maria mempraktekkan apa yang dilakukannya setiap hari bersama para perempuan di Flores memintal benang dan menenun hingga menjadi kain yang bisa dijual.

Dengan menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan seperti kunyit, daun katuk, daun indigo dan beberapa akar berwarna dari hutan, maka mereka membuat benang sampai dapat menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi.

Di Kampung Dokar di Maumere, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur pekerjaan inilah yang ditekuninya setiap hari. Ia bersama puluhan perempuan penghasil kain. Di Maumere dan sejumlah kawasan di Flores, kain merupakan daya magis ekonomi bagi para perempuan. Jika banyak lak-laki yang bertani, maka perempuan kemudian menenun.

Maria Martina tak bisa berbahasa Indonesia, ia diwakili oleh perempuan temannya untuk mengalihbahasakan bahasa Flores ke bahasa Indonesia agar bisa bercerita bagaimana perempuan di kampungnya bertahan hidup dari menenun.

“Iya setiap hari saya menenun bersama banyak perempuan di kampung kami,” ujarnya ketika kami mengajaknya bicara.

Di Jakarta, Maria Martina datang bersama penenun dari Flores, mereka ikut dalam pameran pekan budaya yang diadakan Komunitas Cinta Berkain di Sarinah, Jakarta. Acara ini diselenggarakan hingga Kamis, 31 Oktober 2019. Dalam pameran ini, kain-kain dijual dengan harga Rp. 300 ribu hingga puluhan juta rupiah.

Pengerjaan 1 kain bisa dilakukan minimal 1 bulan hingga 1 tahun, maka tak heran jika tenun ini dikerjakan oleh komunitas atau keluarga yang sudah saling mengenal. Karena untuk memghasilkan I kain, mereka harus bekerja bersama selama bertahu-tahun, dari mengelola hasil hutan, memintalnya menjadi benang, menenun kemudian menjualnya.

Ada 2 motif kain khas yang dibuat di Dokar, Sikka, Maumere yaitu motif utan welak dan utan hawatan. Biasanya motif utan welak disukai orangtua dan motif utan hawatan disukai anak-anak muda. Mereka mengerjakan 2 motif ini agar tenun tak ditinggalkan pecintanya. Anak-anak muda bisa memilih motif yang disukainya.

Kampung Dokar di Maumere memang merupakan kampung tradisional yang sekarang sudah menjadi rujukan sebagai kampung wisata disana. Banyak wisatawan yang datang disambut dengan tarian dan adat tradisional.

Cletus Beru, salah satu pengurus Sanggar DokaTawatana yang juga hadir di pameran bersama Maria Martina mengatakan bahwa dalam 10 tahun ini Kampung Dokar sudah menjadi kawasan wisata. Masyarakat disana sudah siap menyambut wisatawan yang datang dengan tenunnya yang khas, makanan khas tarian dan musik. Jadi jika laki-laki disana bertani, maka hampir semua perempuan di kampung mereka kemudian menenun.

“Sudah 10 tahun ini, kami-kami bersama-sama mengelola kampung wisata di kampung kami, Kampung Dokar. Kami menyajikan kain, tarian, makanan dan musik untuk wisatawan yang datang,” ujar Cletus Beru pada pameran 31 Januari 2019 kemarin.

Dalam pameran ini, tak hanya Maria Martina, Juwita juga datang dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Ia memamerkan kain-kain dari Ende untuk dijual.

Kain, bagi keluarganya sudah menjadi usaha ekonomi secara turun-temurun. Namun tak hanya itu, baik Maria Martina maupun Juwita datang ke Jakarta karena punya misi yang lain, yaitu mereka tak mau jika kain-kain NTT ini punah, banyak yang tak mengenal kain tradisional Indonesia. Maka kedatangan mereka ke Jakarta, salah satunya adalah untuk mengenalkan kain-kain tradisional agar diketahui terutama anak-anak muda.

Achyar Ginanjar, salah satu anak muda yang selama ini ikut mengurus batik tulis asal Garut, Jawa Barat. Ia mempunyai keprihatinan atas ini. Di daerahnya yaitu di Tarogong, Garut banyak anak muda Garut lebih memilih menggunakan baju-baju modern dan sudah banyak yang meninggalkan batik tulis. Maka pameran seperti ini menjadi ruang baginya untuk memasarkan batik Garut.

Di Tarogong, Garut biasanya yang membatik kebanyakan perempuan, sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan menenun dan memasarkan kain. Banyak pakaian jadi yang dengan design modern kemudian menggusur batik. Hal lain, batik selama ini masih identik dihasilkan dari Jogya, Solo padahal di Garut ada juga batik yang dihasilkan perempuan.

“Banyak anak muda yang lebih memilih pakaian jadi dan modern, maka ini merupakan salah satu acara untuk mengenalkan batik Garut kembali.”

Umumnya motif batik Garut adalah motif bulu ayam dan merak ngibing. Ia percaya bahwa pengenalan yang terus-menerus akan menjadi ruang yang efektif untuk mengenalkan batik Garut.

Nova herlinda yang menunggu pameran kain dari Mandar, Sulawesi Barat mengatakan hal yang sama. Selama ini tak banyak yang mengenal Mandar sebagai penghasil kain, padahal ada banyak perempuan yang kemudian menghasilkan kain dari Mandar. Maka pameran seperti ini menurutnya efektif untuk mengenalkan kain nusantara dan mengenalkan ruang ekonomi yang selama ini dikelola oleh para perempuan.

Tenun dan batik adalah penghasil ekonomi perempuan. Mereka tak hanya mengumpulkan perempuan untuk memikirkan ekonomi secara bersama namun juga ruang bagi perempuan untuk bertemu dan menyatakan keinginannya. Dalam pameran ini terbukti bahwa banyak perempuan bisa menjadikan tenun dan batik sebagai bagian dari cita-cita, mengelola sambil mengenalkannya pada yang lain untuk melestarikan secara bersama-sama.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Adinda- www.Konde.co

Surat ini kutulis untuk ibu, perempuan yang selalu ada dalam benak dan ingatan. Hari ini adalah hari ibu di Indonesia. Saya senang menerima salam dari teman-teman di penjara. Saya mendapat gantungan kunci mahkota dari Kiki. Seperti kejutan bertemu dengannya di penjara.

Ketika pertama kali melihatnya, saya mengatakan bahwa telah melihatnya sebelumnya dan, ya, saya lakukan beberapa tahun yang lalu bertemu dengannya di sebuah tempat bernama Berriv. Dia adalah teman dari teman saya yang lain.

Sungguh suatu pertemuan yang kebetulan di sini.

Di hari ibu ini, saya mencoba menelepon ibu, tetapi seperti biasa dia tidak pernah mengangkat telepon. Saya merasa sangat sedih. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menangis. Saya mencoba berbicara kepada Andre dan dia berkata dia akan mencoba untuk berbicara dengan ibu lagi.

Kemarin, saya berbicara dengan Irma untuk pertama kalinya sejak saya tertangkap. Dan saya sangat senang berbicara dengannya. Kemudian, hari ini saya berbicara lagi dan dia berkata bahwa dia sedang mempersiapkan beberapa barang untuk dikirimkan kepada saya melalui teman lelakinya.

Dari semua kesedihan saya berbicara dengannya dan ia memberi saya harapan baik. Dan apa yang dia katakan kemarin memberi saya lebih banyak harapan lagi. Insya Allah itu adalah gong buat saya untuk selalu berada di jalan yang benar.

Kekuatiran saya yang saya dapatkan hingga hari ini adalah ketika saya tidak bisa membaca informasi apapun atau tak mendapatkan kunjungan apapun dari keluarga, inilah yang membuat saya merasa kesepian. Saya merasa, sepertinya mereka tidak memiliki perhatian atau dukungan untuk saya. Di saat seperti ini saya selalu sedih, sangat sedih. Teringat ibu. Apakah ibu mendoakanku di saat-saat anaknya dalam kondisi sulit seperti sekarang ini? Ketika anaknya merasa kesepian yang sangat.

Yang mendukung saya hanya teman. Namun, terima kasih Tuhan karena telah memberi saya teman-teman sejati seperti mereka yang peduli dan mendukung saya, tidak hanya di saat-saat indah tetapi di saat-saat buruk seperti ini.

Malam ini saya kembali berdoa pada Tuhan. Terimakasih untuk teman-teman yang indah, pertemanan yang tak pernah saya duga.

Juga untuk ibu. Bagian doa yang selalu membuat saya menangis.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Adinda,
bukan nama sebenarnya, warga binaan.

Tulisan ini merupakan bagian dari #Surat atau Suara dari Balik Sekat Project, sebuah program pelatihan penulisan deskriptif yang dilakukan bagi para perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atas kerjasama LBH Masyarakat bersama 3 media perempuan www.Konde.co, www.Magdalene.co dan Jurnal Perempuan yang memberikan pelatihan menulis disana selama 8 minggu


Perempuan ternyata tak pernah terhindar dari mitos ‘cantik’. Bahkan dalam acara pelantikan menteri Kabinet Presiden Jokowi- Ma'ruf 23 Oktober 2019, media seolah berlomba menuliskan tentang perempuan cantik, seperti tulisan dengan judul: istri-istri menteri yang cantik.

*Meera Malik- www.Konde.co

Aktivis perempuan, Andy Yentriyani tampak gusar melihat banyaknya berita tentang: istri menteri cantik yang ditulis oleh media-media.

Kegusaran itu ia tulis di laman facebook-nya beberapa saat setelah Presiden Jokowi melantik para menterinya.

Ternyata memang tak hanya berita tentang pelantikan menteri, tetapi media, khususnya media daring, berlomba-lomba merebut perhatian pembaca. Secara real time, isu pemilihan kabinet dikulik dari berbagai sisi, termasuk menuliskan tentang istri menteri yang cantik, istri menteri yang menjadi artis, istri menteri yang dulu pernah menjadi model dan presenter atau tentang wakil menteri yang cantik. Misalnya beberapa tulisan berikut:


Pesona 8 Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf (brilio.net) 23 Okt 2019

4 Istri Cantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju (merdeka.com) 24 Oktober 2019

Kenalkan 4 Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang Cantik Memesona (Liputan6.com) 25 Oktober 2019

Mengenal Istri-Istri Menteri di Kabinet Jokowi yang Cantik-Cantik dan Berprestasi (Tribunnews.com) 25 Okt 2019

Kelakar Wishnutama karena Dapat Wamen Cantik (detik.com) 25 Okt 2019


Di atas adalah judul-judul berita media daring di Indonesia yang juga turut berseliweran di linimasa media sosial. Isinya bercerita tentang istri-istri menteri terpilih, yang (menurut media) cantik, dan sepertinya sengaja memberikan label kecantikan tersebut untuk menjadi perhatian pembaca.

Kata “cantik” menjadi primadona dan tentu saja dilekatkan pada perempuan. Banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai ‘jurnalisme cantik.’

Jenis yang sebetulnya bukanlah barang baru di industri media di Indonesia. Jujur saja, penyebutan identitas cantik kepada perempuan rasa-rasanya hampir tidak pernah sepi jadi judul berita, seperti sejumlah berita yang juga ditampilkan sekitar setahun yang lalu:

10 Penjual Cantik ini pernah viral, bikin cowok-cowok rela antre. (brilio.net) 02/05/2018

Berparas Cantik, Pedagang Nasi Uduk Ini Bikin Warganet Kepincut (Liputan6.com) 29/11/2018

Heboh Penjual Ikan Cantik di Pasar, Terungkap Ini Sosok Aslinya (Suara.com) 08/12/2018

Viral Penjual Bakmi Cantik di Pluit yang Bikin Gagal Fokus (lifestyle.okezone.com) 23/03/2019


Pahitnya, lewat berita-berita tersebut, media seolah memberikan penilaian bahwa cantik adalah satu-satunya pencapaian yang “cukup” digapai perempuan.

Bagaimana tidak? Dari seluruh berita di atas, isinya hanya puja-puji terhadap kecantikan narasumber perempuan dan bagaimana mereka menjadi idaman laki-laki. Padahal, ada hal-hal substantif lain yang bisa dituliskan dari seorang perempuan. Yaitu sebagai manusia, yang seharusnya layak untuk dijadikan sebuah berita. Entah itu perjuangan hidupnya atau prestasinya yang bisa menginspirasi pembaca.

Berita-berita tersebut akhirnya mengafirmasi pandangan masyarakat: perempuan cukup menjadi “cantik” untuk menjadi sebuah berita.
Jangan heran jika kakak perempuan, adik perempuan, saudara perempuan, teman perempuan atau bahkan kita para perempuan, secara tidak sadar berupaya memenuhi standar kecantikan media massa.

Meike Lusye Karolus pernah mengungkapkan hal ini dalam sebuah esai berjudul Mitos dan Komersialisasi Kecantikan: Kajian Pemikiran Naomi Wolf. Ia menyatakan bahwa citra ‘ideal’ yang terus berulang-ulang terpampang di media adalah salah satu keadaan di mana perempuan belajar membenci tubuhnya.

Orang-orang yang tidak sesuai dengan citra ideal ‘cantik’ dan ‘memesona’ di media, akan terdampar seperti alien yang terkikis rasa percaya dirinya. Ia mengutip Naomi Wolf yang dalam bukunya The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women (1991) menyebutkan bahwa mitos kecantikan lahir dari idealisasi yang melayani tujuan atau kepentingan tertentu.

Perempuan diserang secara fisik dan psikologis terhadap peran-peran mereka dengan cara menempatkan mereka dalam perasaan tidak pantas dan tidak nyaman.

Hegemoni kecantikan yang setiap waktu dan repetitif di media akan membuat perempuan kehilangan kewenangan untuk memutuskan konsep “kecantikan” diri secara swadaya.

Ingat, media massa bukanlah ruang hampa. Dalam prosesnya, terjadi pertukaran pesan dan gagasan antara pemberi dan penerima. Media massa tidak bersifat bebas nilai. Namun kepentingan, utamanya politik dan ekonomi, membuatnya jadi medium berbahaya untuk memengaruhi pembaca.

Celakanya, tidak ada yang paling dirugikan dari naiknya berita berjenis “jurnalisme cantik” ini selain pembaca (publik) yang “dipaksa” mengonsumsinya.

Jangan lupa, salah satu fungsi media massa sebenarnya adalah memberikan edukasi. Jika melihat berita-berita seperti di atas, wajar jika kita bertanya, lantas di mana sisi edukasinya?

Entah kapan racun “jurnalisme cantik” ini akan mendapat antidotnya. Kita tidak boleh hanya menunggu saja. Perempuan harus berdaya.

Mau sampai kapan konsep ‘kecantikan’ diri kita dikonstruksi dan dibesarkan terus oleh media hingga menjadi mitos-mitos yang dipercaya publik? Saatnya kita mengakhirinya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tahukah kamu, baru-baru ini Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK yang pertamakali lahir di Indonesia?

Indeks kebudayaan telah memasukkan indikator gender dan keberagaman, ini merupakan hal penting yang harus dicatat, karena memasukkan perempuan dan nilai keberagaman sebagai indikator keberhasilan kebudayaan. Di luar itu ada indikator kebebasan bereskpresi dan literasi budaya. Seperti apa indikator penilaian lainnya?

Maka peluncuran IPK pada acara pekan kebudayaan nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 Oktober 2019 lalu menjadi sejarah yang penting bagi Indonesia.

Lalu apa pentingnya indeks kebudayaan? Indeks ini diukur mengacu pada penilaian UNESCO untuk melihat seberapa jauh kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, apakah kebudayaan mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu individu dan masyarakat memperluas pilihan hidup dan bagaimana beradaptasi pada perubahan.

“Kemajuan sebuah bangsa akan diukur dari kemajuan kebudayaannya,” kata Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid.

A. Apa Tujuan Peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan?

Apa tujuannya? IPK diluncurkan untuk melihat capaian pemajuan kebudayaan di Indonesia di semua provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Pendikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik perubahan.

Yang kedua, sebagai data dan kajian untuk membangun pemajuan kebudayaan di tahun-tahun berikutnya.

1. Apa saja yang menjadi ukuran penilaian?


Ada 7 indikator penilaian dalam indeks kebudayaan ini antaralain:

A.Beberapa yang dilihat misalnya dari sisi ekonomi budaya yaitu melihat berapa banyak penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni

B.Dari sisi pendidikan, dilihat rata-rata lama sekolah masyarakat, berapa banyak guru yang mengajar bahasa daerah dan kesenian, berapa banyak disable yang bisa bersekolah

C.Dari penilaian ketahanan sosial budaya misalnya, berapa persen rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku lain melakukan kegiatan agama dan tinggal di lingkungan mereka dan bersahabat, juga adanya jaminan keamanan warga di malam hari.

D.Dalam penilaian warisan budaya, ini dilihat dari berapa persen penduduk yang tetap menggunakan bahasa daerah mereka, menonton secara langsung pertunjukan seni, mengunjungi tempat-tempat seni dan bersejarah.

E.Sedangkan dalam penilaian kebebasan ekspresi budaya, dilihat dari berapa persen penduduk yang aktif mengikuti organisasi, bisa mengekespresikan pendapatnya, terlibat dalam kegiatan seni dan upacara adat.

F.Dari penilaian budaya literasi, bisa dilihat dari berapa persen penduduk yang mengakses internet, membaca buku lain selain kitab suci, mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan bacaan.

G.Sedangkan dari indikator gender, ini bisa dilihat bagaimana tingkat partisipasi kerja para perempuan di atas umur 15 tahun, berapa penduduk perempuan di atas usia 25 tahun yang mempunyai ijazah SMA dan bagaimana jumlah perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki?

Penilaian ini dilakukan berdasarkan metodologi penelitian yang dilakukan para pakar, analisa, pendekatan keuntungan dan keraguan, opini publik, alokasi anggaran dan menganalisa beberapa variable secara acak.

2. Apa saja hasil temuannya?

Hasil temuannya: berdasarkan IPK 2018, indeks di Indonesia sebesar 53,74 persen dari penilaian 0-100%. Artinya baru setengah baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan budaya dalam mengembangkan identitas, pengetahuan dan praktik sosial cukup baik, namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi belum terlalu signifikan.

Nilai indeks di setiap provinsi misalnya menunjukkan bahwa masih terdapat 21 provinsi yang memiliki IPK di bawah penilaian nasional. Provinsi Jogjakarta mempunyai nilai indeks kebudayaan tertinggi sedangkan Papua mempunyai indeks kebudayaan terendah.

Hasil selengkapnya secara beruturan adalah sebagai berikut:

A.Nilai ketahanan sosial budaya

Nilai ketahanan sosial budaya merupakan nilai yang tertinggi yaitu mencapai 72,84 persen. Banyak rumah tangga yang setuju jika ada sekelolompok orang dari agama dan suku lain melakukan kegiatan agama dan tinggal di lingkungan mereka dan bersahabat, keamanan warga di malam hari.

B. Nilai Pendidikan
Nilai tertinggi kedua adalah nilai pendidikan dengan angka 69,67% yang melhat rata-rata lama sekolah masyarakat, berapa banyak guru yang mengajar bahasa daerah dan kesenian, berapa banyak disable yang bisa bersekolah jumlahnya 69,67%.

C. Nilai Gender
Hasil partisipasi gender di Indonesia menunjukkan nilai sebesar 54,97%. ini bisa dilihat tingkat partisipasi kerja para perempuan di atas umur 15 tahun sebesar 62,74%, penduduk perempuan di atas usia 25 tahun yang mempunyai ijazah SMA sebesar 80,97% dan jumlah perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki sebesar 21,19% atau masih di bawah rata-rata nilai IPK.

D. Nilai Warisan Budaya

Hasil dari penilaian warisan budaya menunjukkan nilai 41,11% ini bisa dilihat dari penduduk yang tetap menggunakan bahasa daerah mereka, menonton secara langsung pertunjukan seni, mengunjungi tempat-tempat seni dan bersejarah.

E. Nilai Ekspresi Budaya
Sedangkan nilai ekspresi budaya jumlahnya sama dengan nilai budaya literasi yaitu sebesar 36,57%. Dalam penilaian ekspresi budaya, masih ada nilai rendah dalam mengunjungi perpustakaan.

F. Nilai Literasi Budaya
Nilainya sama dengan ekspresi budaya yaitu sebesar 36,57% dan rata-rata rendah semua keterlibatan penduduk dalam indeks literasi budaya ini, misalnya hanya 11,63% penduduk yang mau memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat, hanya 6,35% penduduk yang mengikuti organisasi, hanya 1,9% penduduk di usia 10 tahun yang terlibat dalam kegiatan seni dan hanya 21,85% penduduk yang masih mengadakan upacara adat.

G. Nilai Ekonomi Budaya

Nilai ekonomi budaya merupakan nilai terendah yaitu hanya mencapai 0,31% yaitu hanya sedikit sekali penduduk yang mempunyai penghasilan sebagai pelaku seni atau pendukung pertunjukan seni.

Sebanyak 13 provinsi yang nilainya di atas IPK nasional meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta 73,79; Bali 65,39; Jawa Tengah 60,05; Bengkulu 59,95; Nusa Tenggara Barat 59,92; Kepulauan Riau 58,83; Riau 57,47; Jawa Timur 56,66; Sulawesi Utara 56,02; DKI Jakarta 54,67; Kepulauan Bangka Belitung 54,37; Lampung 54,33; dan Kalimantan Selatan 53,79. Selain 13 provinsi di atas, masih ada 21 provinsi lainnya yang mendapat nilai IPK di bawah nilai nasional.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Ananda Riska- www.Konde.co

Apakah perempuan sudah mempunyai waktu untuk dirinya sendiri? Secara umum, banyak perempuan yang tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri.

Padahal banyak teman laki-laki yang selalu mempunyai waktu bagi diri mereka sendiri setiap hari. Bisa pergi ngopi sama teman-temannya setiap malam, olahraga bareng setiap Jumat malam atau ngobrol setiap pulang kantor. Tapi perempuan? jarang punya waktu seperti ini. Biasanya sehabis ngantor, langsung pulang ke rumah karena harus mengerjakan pekerjaan rumah.

Kapan waktu terbaik yang bisa dimiliki perempuan? Banyak perempuan teman-teman saya mengatakan bahwa waktu terbaik buat perempuan itu di saat kita sendiri dan bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itulah ‘Me time’.

Ini adalah waktu dimana perempuan tidak mengurus banyak hal, karena setiap hari perempuan harus mengurus banyak hal. Mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Sampai mereka lupa bahwa seharusnya ada waktu dimana kita bisa memikirkan diri sendiri, membuat sesuatu yang menyenangkan untuk diri sendiri, lalu merancang hidup yang membuat hidup lebih bahagia.

Kakak saya menghabiskan me time nya dengan pergi liburan bersama sahabatnya. Minggu lalu mereka jalan-jalan ke Serawak, Malaysia dan menelusuri sejarah- sejarah Melayu disana. Sebagai guru sejarah, ini pasti merupakan sesuatu yang menyenangkan, liburan sambil belajar, bareng sahabatnya pula berangkatnya. 5 hari mereka disana. Mereka menyusuri sejarah Malaysia, lalu setelah itu singgah sebentar ke Malaka. Liburan seperti ini membuat mereka fresh kembali.

Anak-anaknya? Suaminya yang mengurusnya. Me time seperti ini sangat baik bagi kesehatan jiwa, begitu katanya waktu itu. Maka liburan bersejarah seperti ini selalu ia rancang setiap tahun bersama sahabat-sahabantnya.

Tahun lalu dengan sahabatnya ini mereka juga pergi ke Jepang, hal yang dilakukannya sama yaitu liburan sejarah melihat tempat-tempat penting disana.

Teman saya yang lain, menghabiskan waktu me time nya dengan bertemu sahabat-sahabatnya seminggu sekali setiap hari Jumat sore sampai malam. Pulang kantor, mereka bertemu 3 jam untuk ngobrol, soal pekerjaan kantor, soal kehidupan sehari-hari. Sepertinya lunas kalau sudah bisa bercerita.

Saya yang bekerja sebagai penulis, banyak menghabiskan me time dengan menonton tv dan membaca buku. Murah dan bisa kita lakukan setiap saat. Ini bisa saya lakukan ketika saya tak ada jadwal untuk keluar kota, tak ada jadwal untuk membuat tulisan, tak ada jadwal untuk bertemu para klien. Maka yang saya lakukan yaitu bisa mengantar ibu pergi ke tempat teman-temannya atau membaca dan menonton film. Buat saya saat seperti ini biasanya menjadi waktu untuk mencari ide menulis.

Teman saya yang lain tidak punya banyak waktu karena mereka bekerja dan selalu pulang larut malam. Tapi untuk menjalin komitmen persahabatan, mereka akan bertemu setiap ulangtahun dan jika ada yang sakit. Perhatian inilah yang didapatkan antar sahabat, dan saat inilah mereka menggunakan waktu ini untuk me time.

Beberapa perempuan saya lihat juga melakukan hal yang sama. Tetangga saya setiap selesai mengantar anaknya sekolah juga punya sedikit waktu. Biasanya mereka bisa bertemu sebentar dengan teman-teman disana yang merupakan sesama orangtua anak dan mengobrol sebentar. Lalu setelah itu bisa pulang.

Dalam perspektif feminis, waktu untuk perempuan ini merupakan sebuah kebutuhan karena selama ini perempuan sibuk untuk mengurus kebutuhan orang lain. Di rumah, ia banyak sibuk untuk mengurus anaknya dan pekerjaan domestik. Setelah itu mereka lalu bekerja di publik. Sesampai di rumah kembali ia harus mengerjakan pekerjaan domestiknya lagi, sampai lupa jika ia harus mengurus dirinya sendiri. Maka me time adalah waktu bagi perempuan untuk mengurus dirinya sendiri, untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dikerjakannya. Waktu untuk mengurus dirinya sendiri.

Karena, sangat jarang memang ada orang yang bertanya pada perempuan: apa kebutuhanmu? Apalagi ada orang yang bertanya: Kamu sudah punya waktu untuk me time belum minggu ini?

Perempuan, lebih baik kita mulai memikirkannya. Hal-hal kecil seperti membaca buku atau menonton film selama 2 jam seminggu bisa saja menjadi me time kita di waktu sekarang. Dengan me time, saya jadi punya banyak waktu untuk sharing dengan diri saya sendiri, punya energi banyak untuk berpikir banyak hal, punya waktu untuk mencintai diri kita sendiri.

Ayo, mulai merancang me time untuk diri sendiri, bisa jalan-jalan sendirian di dekat rumah kita, bersepeda pagi atau merancang ke luar kota sendirian. Jika bukan sekarang, kapan lagi?

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Ananda Riska,
Penulis dan sedang berkampanye ‘Me Time’ untuk perempuan

Jakarta, Konde.co- Sebuah festival film bertajuk “Madani Film Festival” diselenggarakan pada 21-27 Oktober 2019, di Jakarta.

Board festival, Hikmat Darmawan menyatakan bahwa festival ini diselenggarakan ketika dunia yang kita hidupi sekarang seperti semakin sukar mendamaikan iman dan ilmu. Agama menjadi hanya wilayah emosional, nalar rasional dianggap di luar (dan malah mengancam) agama. Fakta sukar dipercaya, dunia konon telah jadi semesta pasca-kebenaran (“post-truth”). Media dan media sosial kini jadi ajang pengerasan konflik horisontal.

Kehadiran film kemudian punya potensi jadi jembatan dalam sengkarut itu. Film bisa jadi media bagi percakapan gagasan-gagasan. Dunia-dunia para tokoh yang hidup di layar bisa dihadirkan dalam keberbagaiannya, sekaligus dihadirkan dalam sebuah bingkai yang akan dilihat oleh banyak mata penonton. Di dalam bingkai kamera, disorotkan ke layar, iman dan ilmu bisa didialogkan. Bioskop gelap, cahaya proyektor menyorot ke sebuah bidang putih, lalu sebuah dunia pun hidup.

“Dalam gelap, apakah kita mendengar bisikan ruh Karaeng Pattingalloang dan Habibie, tentang upaya mendamaikan segala yang berbeda dan bertentangan di luar sana? Festival Film Internasional Madani mengangkat tema “Reconcile” karena percaya bahwa yang berbeda dan saling menentang itu bisa hidup dalam sebuah bingkai damai dan hidup bersama,” Kata Hikmat Darmawan dalam pernyataan persnya.

Madani Film Festival diadakan untuk membawa semangat merayakan keberagaman masyarakat Muslim dunia di tiap penyelenggaraannya. Namun, tidak bermaksud menjadi eksklusif hanya untuk masyarakat Muslim saja, Madani Film Festival juga lagi hadir untuk merayakan keberagaman, merayakan kemanusiaan.

Direktur festival, Sugar Nadia mengatakan bahwa untuk tahun ini Madani Film Festival mengerucut pada tema besar “Reconcile” atau “Rekonsiliasi”. Dalam bahasa Indonesia, kata ini sering dipadankan dengan kata “perdamaian” atau “penyatuan kembali”. Disadari atau tidak, perseteruan atau konflik yang dialami bangsa kita akhir-akhir ini membawa kita menjadi masyarakat yang terpecah-pecah.

Harapannya, festival film ini menjadi makna “Rekonsiliasi” dapat menjadi kontemplasi dalam pikiran kita.

Madani Film Festival 2019 diselenggarakan atas kolaborasi antara grup penerbitan Mizan dan Pabrikultur. Festival ini menghadirkan Akram Shibly, seorang pembuat film dari Amerika Serikat. Akram Shibly selalu bergulat dengan ketegangan kultural sebagai seorang keturunan Syria dengan kenyataan hidup di Amerika yang sangat beragam. Akram bukan hanya menampilkan suara generasi muda muslim Syria, tapi juga suara generasi muda Amerika lewat karya-karya filmnya.

Madani Film Festival 2019 juga dibuka dengan sebuah film dari Mesir, Yomeddine (Judgement Day) karya Abu Bakr Shawky. Karya ini terpilih sebagai nominasi utama Palme d’Or dalam Cannes Film Festival 2018, dan memenangi Fran├žoise Calais Prize. Adapun film penutup pada 27 Oktober 2019 mendatang adalah 3 Faces, karya terbaru sutradara terkenal Iran, Jafar Panahi, yang juga terpilih dalam ajang Cannes Film Festival 2018 dan memenangi penghargaan untuk skenario terbaik.

Beberapa film lain yang diputar antaralain film Uang Panai karya Asril Sani & Halim Gani Safia, Jack karya M. Ainun Ridho, Pomegranate is the Fruit of Paradise karya Teymour Ghader, Rong karya Kelik Sri Nugroho, juga film Voice of the East, Marry Mother, Reporter Suspended karya Salam Yahya, Sanabel Al-Hut, & Rinad Naser, Papua Calling, juga ada acara launching buku“Mencari Film Madani: Sinema dan Dunia Islam” oleh Ekky Imanjaya dengan pembicara Haidar Bagir & Inaya Wahid.

(Foto: madanifilmfest.id)

Sejumlah aktivis perempuan sangat menyesalkan pilihan-pilihan Jokowi soal kabinet kementerian baru Indonesia Maju yang dinilai tak memprioritaskan penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan minim menteri perempuan. www.Konde.co melakukan wawancara pada sejumlah aktivis perempuan di Jakarta dan di daerah untuk menanggapi pemilihan menteri yang baru ini.

*Aprelia Amanda, Meera Malik dan Nunu Pradya Lestari- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Vivi Widyawati, aktivis Organisasi Perempuan Mahardhika sudah merasakan bau tak sedap pemerintahan Jokowi ketika Wiranto mulai masuk ke pemerintahan Jokowi di kabinet pertama Jokowi. Wiranto kala itu akhirnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Maka di pemilihan 2019 kemarin, ia lalu menyatakan Golput atau tidak memilih dalam Pemilu. Vivi menyatakan bahwa memilih untuk tidak mencoblos juga merupakan pilihan politik.

Golput bukanlah jalan yang menurutnya gampang diambil waktu itu. Hal ini dilakukannya karena selama ini advokasi yang dilakukannya bersama aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) seperti menemukan jalan buntu.

Dan ketika melihat kabinet Jokowi hari ini dimana ada Prabowo masuk di dalam kabinet kementerian Jokowi, ia merasa bahwa Golput menjadi jalan terbaik yang pernah ia pilih kemarin.

Selama ini Vivi Widyawati bersama teman-temannya yang lain banyak memperjuangkan kembalinya aktivis-aktivis yang selama ini diculik selama masa orde baru. Vivi melihat pelik dan panjangnya perjuangan tersebut. Hingga sekarang banyak yang belum kembali.

Konde.co juga melakukan wawancara dengan sejumlah aktivis perempuan di Jakarta dan beberapa daerah tentang hal ini. Para aktivis perempuan lainnya juga merasakan kekecewaannya pada Jokowi. Kekecewaan ini ditunjukkan Vivi Widyawati tak hanya ketika masuknya Prabowo dalam tubuh kementerian Jokowi, namun juga banyaknya tentara yang mengambil dan memimpin kementerian strategis seperti Menteri Dalam Negeri, Kementerian agama.

“Sebenarnya pemilihan Prabowo ini bukanlah hal yang mengejutkan karena sebelumnya ada Wiranto pelanggar HAM. Dengan masuknya Prabowo, maka semakin membuktikan bahwa Jokowi tidak akan memprioritaskan persoalan HAM dan demokrasi dalam kabinetnya. Jangan berharap kasus pelanggaran HAM akan dibuka dalam 5 tahun ke depan. Karena ada banyak pelanggaran HAM dan tentara dalam kabinet jokowi,” ujar Vivi Widyawati.

Aktivis perempuan muda dari Feminis Pantura, Jawa Tengah Aistetia menyatakan bahwa tidak ada yang mengejutkan jika ada nama Prabowo sebagai menteri dalam situasi dimana di masa ini, rahim partai politik telah berselingkuh dengan para kapital.

“Hasilnya pasti akan melahirkan sesuatu yang bengis,” ujar Aistetia.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI), Nining Elitos melihat sebenarnya kalau dilihat nama kabinetnya saja, yaitu Kabinet Indonesia Maju seharusnya sesuai dengan apa yang kemudian dinamakan yaitu maju berpikir dan maju dalam tindakan. Tapi ternyata yang terjadi justru kontradiktif.

Dalam kabinet tersebut isinya justru menimbulkan kekuatiran. Persoalan mendasar rakyat hari ini, seperti persoalan HAM, kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul akan semakin sempit.

“Jelas kontradiktif dalam kabinet yang baru ini, pasalnya presiden seharusnya mengangkat orang yang memang kredibilitasnya terjaga dan integritasnya cukup terjamin, tidak hanya bersih dari korupsi tapi juga bersih dari kasus HAM. Namun faktanya tidak demikian. Nampak sekali pemerintah sudah tidak lagi mengedepankan suara-suara rakyat tetapi mengedepankan politik transaksional, demi mengamankan kepentingan pemodal,” ujar Nining Elitos

Karena bagi Nining Elitos dan kelompok buruh di KASBI, siapapun yang menjadi menteri, ketika tidak mempunyai perspektif untuk rakyat tentu juga akan melahirkan regulasi kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.

Ada pernyataan yang menyatakan bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi karena Jokowi ingin mempersatukan partai-partai nasionalis. Namun Citra Hasan Nasution dari Sirkulasi Kreasi Perempuan (SIRKAM) Medan menampik hal ini. Ia justru melihat bahaya besarnya, masyarakat akan apatis dengan kondisi ini.

“Dengan sistem yang autopilot seperti ini masyarakat akan apatis, seandainya kemarin Prabowo menangpun, ada kemungkinan Jokowi akan menjadi menterinya.”

Di media sosial, sejumlah aktivis menyatakan bahwa ini merupakan pendidikan politik yang sangat buruk dimana dulu banyak orang mempercayai Jokowi dan tidak memilih yang lain. Namun ketika Prabowo masuk ke dalamnya, ini menjadi blunder bagi demokrasi.

Kabinet yang Minim Perempuan

Kekecewaan kedua adalah, Kabinet Indonesia Maju yang minim jumlah menteri perempuan. Dari 38 menteri, yang masuk di dalamnya hanya 5 perempuan atau hanya sekitar 13 persen saja. Jumlah ini lebih kecil dari kabinet sebelumnya yang jumlah menteri perempuannya ada 8 menteri.

Dulu 8 menteri tersebut antaralain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dan kini hanya 5 orang menteri perempuan antaralain Menteri luar negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

Padahal para aktivis perempuan sudah sangat lama memperjuangkan minimal 30 persen kuota perempuan dalam pemerintahan.

Jokowi dalam sejumlah pidato juga pernah menyatakan dukungannya soal ini. Misalnya, Vivi mencatat dalam pidato pencalonannya kembali menjadi presiden, Jokowi mengatakan akan memperhatikan struktur perempuan dalam kabinetnya.

“Dengan jumlah perempuan yang sangat minim, ini membuktikan bahwa Jokowi tak memprioritaskan perempuan.”

Tak bisa berharap dari Jokowi dalam bidang perempuan, ini kesimpulan dari Vivi. Padahal ada banyak perempuan yang memahami isu gender dan gerakan perempuan yang bisa , namun tak terpilih. Yang terpilih menjadi menteri perempuan justru yang belum terlihat track recordnya dalam memprioritaskan perjuangan perempuan.

“Bagaimana akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan fundamentalisme yang makin menguat dan mengorbankan perempuan jika jumlah perempuannya minim dan belum ada track record dalam memperjuangkan ini.”

Karena sejatinya secara umum yang harus dipilih menjadi menteri, haruslah orang yang selama ini sudah banyak bergelut disana, bukan orang baru yang masih belajar atau bukan orang lama yang mempunyai track record buruk soal kerja-kerja HAM.

Lely Zaelani, aktivis perempuan dari HAPSARI, Medan mengatakan dengan jumlah yang minimal ini bisa berarti Jokowi telah meninggalkan perempuan.

“Pak Jokowi menyatakan ini adalah kabinet Indonesia Maju, tetapi justru ini meninggalkan perempuan.”

Senada dengan Vivi Widyawati, Lely Zaelani juga menyayangkan pemilihan menteri yang belum terlihat dalam perjuangannya untuk perempuan.

Rasina Nasution dari LBH APIK Medan melihat bahwa penunjukan menteri perempuan seperti bagi-bagi kuasa saja antar partai, akhirnya banyak perempuan yang bisa menjadi alternatif memegang kementerian ini, tersingkir begitu saja. Walaupun tidak kaget, namun Rasina selalu melihat ini sebagai ironi.

“Seakan yang dibangun citranya cukuplah ketua DPR nya perempuan, tapi jatah kementerian jangan banyak-banyak. Pembagian menteri ini hanya membagi kursi partai saja.”

Citra Hasan Nasution dari Sirkulasi Kreasi Perempuan (SIRKAM) Medan menyatakan bahwa kita harus mengakui bahwa menteri perempuan yang dipilih Jokowi selama ini belum punya keberpihakan pada perempuan.

“Harus diakui bahwa memang tak ada yang benar-benar pro dan mau memperjuangkan perempuan.”

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus mengatakan bahwa selama ini perspektif HAM perempuan memang belum banyak dikedepankan padahal perempuan ada di dalam berbagai lini kehidupan. Bukan berarti perempuan ingin diistimewakan tapi memang masih banyak diskriminasi yang dialami perempuan. Misalnya dalam wilayah konflik, perempuan sering kali diabaikan. Padahal dalam wilayah konflik banyak perempuan yang menjadi korban. Perlu mengedepankan dialog yang melibatkan perempuan.

“Perempuan perlu diajak dalam dialog karena perempuan juga punya pengalaman di dalam wilayah konflik dan sering kali juga menjadi korban. Kami berharap ada reformasi pertahanan berperspektif perempuan.”

Harapan Aktivis Perempuan

Walaupun Magdalena mengakui telah terjadi penurunan jumlah perempuan di dalam kabinet, dari periode sebelumnya yang berjumlah 8 orang menjadi 5 orang, namun Magdalena melihat, ini bukan berarti perempuan tidak diberikan ruang, tetapi menurut Magdalena hal ini mungkin karena ada pertimbangan khusus.

“Yang terpenting sebenarnya adalah adanya perspektif perempuan di dalam kabinet yang sudah terpilih. Kita tunggu progresnya 100 hari kedepan,” ujar Magdalena Sitorus.

Lely Zaelani juga berharap bahwa organisasi perempuan bisa segera bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru agar menyampaikan pandangan strategisnya. Menurutnya di tengah kekecewaan ini, masih penting untuk bertemu dan menyampaikan gagasan dan persoalan perempuan.

Vivi Widyawati mengingatkan, bahwa situasi ini tak pernah mudah karena akan menjadi tantangan yang makin besar dalam gerakan pro-demokrasi di Indonesia, begitu Vivi Widyawati.

(Foto: alinea.id)

*Aprelia Amanda, Meera Malik dan Nunu Pradya Lestari,
pengelola www.Konde.co