File 20180307 146666 5f0w3a.jpg?ixlib=rb 1.1

Saliha (kiri) and Alexia pada 2012. Alexia tidak lagi mengenakan cadar.
Agnès De Feo, Author provided



Agnès De Féo, École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Hijab dan cadar terus menjadi perdebatan tajam di Eropa. Cara negara-negara Eropa menanggapi burqa dan niqab, yang menutupi wajah, berbeda-beda. Di Inggris diterima. Prancis melarang. Reaksi perempuan Muslim terhadap pembatasan tersebut berbeda-beda. Sebagian protes, sebagian menerima dengan enggan, dan ada juga yang mendukung larangan tersebut.


Namun apa yang terjadi ketika seorang perempuan yang telah mengenakan niqab, kadang selama bertahun-tahun, memutuskan untuk menanggalkannya?


Hanane dan Alexia—nama samaran untuk melindungi identitas mereka—keduanya lahir di Prancis. Hanane tumbuh di keluarga yang tidak mempraktikkan ajaran Muslim, sedangkan Alexia pindah agama menjadi Islam di usia 22 tahun. Selama lima tahun mereka berdua mengenakan niqab. Hanane mulai pada 2009, tepat sebelum Perancis melarang cadar seluruh wajah, sedangkan Alexia mengenakannya kemudian. Keduanya kini telah benar-benar menanggalkan niqab setelah sebelumnya menjadi pembela hak untuk mengenakan niqab. Transisi ini terjadi secara bertahap, dan disertai dengan jarak yang semakin jauh dari ideologi Salafi ekstrem.





Hanane sekarang.
Agnès De Féo



‘Mulai hidup lagi’


Pada 10 Januari, saat obral diskon Tahun Baru di Perancis, saya menjumpai Alexia dekat stasiun kereta Paris, Gare du Nord. Ia ingin membeli pakaian dan “mulai hidup lagi”. Di toko pertama ia membeli empat pasang celana yang pas badan, dan satu buah jaket. Ia kemudian menjajal beberapa pakaian Nepal yang dirancang sesuai selera Barat, termasuk jaket warna-warni dan celana dengan bagian bawah lebar.


Saat ia berjalan keluar dari ruang ganti, Alexia mengangguk pada dirinya di cermin: “Inilah saya sebenarnya. Saya akhirnya merasa seperti diri saya sendiri setelah bertahun-tahun terkungkung.” Dengan rambut yang menyapu wajahnya, ia terlihat seperti perempuan modern, benar-benar hidup. Saya terkesan dengan metamorfosisnya: sulit membayangkan bahwa ia mengenakan niqab selama lima tahun, dan merupakan salah satu perempuan paling radikal yang pernah saya temui.


Saya bertemu dengan Alexia pada Agustus 2011 dalam konteks penelitian saya soal cadar penuh selama demonstrasi oleh kelompok Salafi Prancis Forsane Alizza (secara harfiah artinya Pendekar Kebanggaan) di sebuah kota dekat Paris. Ia mengenakan niqab dan memperkenalkan dirinya sebagai istri dari salah seorang pemimpin kelompok tersebut.





Acara kelompok Salafi Forsane Alizza pada Agustus 2011. Di tengah adalah pemimpinnya, Mohamed Achamlane, yang dipenjara pada 2015 atas konspirasi kriminal terkait perusahaan teroris.
Agnès De Féo, Author provided



Alexia mengingat saat itu:


Kami menganggap semua pendukung Muslim di Republik Perancis itu kafir. Kami melakukan takfir (pengucilan) terhadap mereka yang tidak mempraktikkan ajaran Muslim seperti kami. Kami menentang taghout (penyembahan berhala dalam arti luas), misalnya negara dan institusi. Kami mendefinisikan diri sebagai ghûlat, yang berarti ‘ekstrimis’ dalam bahasa Arab.


Perkiraan jumlah perempuan yang mengenakan niqab sangat bervariasi, dari beberapa ratus hingga ribuan. Dalam hal populasi Muslim Perancis sekali pun, persentase ini kecil.





Hanane, yang saya temui di bagian sisi demonstrasi di depan Majelis Nasional Perancis, 2010.
Agnès De Féo, Author provided



‘Niqab melindungi saya’


Saya mengenal Hanane bahkan lebih lama daripada Alexia. Kami bertemu pada Januari 2010, saat demonstrasi mengenai perempuan dalam niqab di Place de la République di Paris, dan kemudian di depan Majelis Nasional. Dia dan yang lainnya memprotes usulan yang akan melarang menutupi wajah di tempat umum.


Di awal 2017, Hanane menghubungi saya dan meminta saya untuk membantunya menulis buku tentang hidupnya. Dalam buku yang ingin ditulisnya, Hanane tidak ingin mencela niqab, melainkan untuk menceritakan kisah pemerkosaan yang dia sebutkan dilakukan berkali-kali oleh bapak mertuanya. Baginya, cerita ini membantu menjelaskan keterlibatannya dalam Salafisme.


Agama membawa banyak hal yang membantu saya lepas dari trauma perkosaan. Saya berusia 19 sampai 20 tahun ketika saya mengenakan niqab. Saya melepasnya saat berusia 25 tahun. Dulu makin jauh saya melangkah, makin saya ingin menutupi diri. Niqab melindungi saya, saya seperti bersembunyi dari laki-laki. Saya bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat saya.


Tidak seperti Alexia, yang memutuskan sendiri untuk mulai mengenakan cadar, Hanane ingat akan pengaruh dari lingkungan sosialnya saat itu:


Kami adalah sekelompok gadis dan mengenakan niqab hampir bersamaan. Dalam kelompok kami, yang paling dulu adalah Ayat Boumédiène, yang mengenakannya lebih dari dua tahun sebelum hukum (pelarangan niqab). Awalnya, semua normal tentangnya, dan kemudian dia mulai mengorganisasi pertemuan untuk mendorong kami mengangkat senjata. Adalah suaminya, Ahmadi Coulibaly, yang mengubah pemikirannya—dulu dia [Ahmadi] tidak menonjol sampai pada akhirnya dia dipenjara. Ayat ingin mengenalkan saya pada seorang laki-laki yang menurutnya harus saya nikahi, dia benar-benar memaksa. Lelaki itu kemudian dipenjara karena pembunuhan. Syukurlah saya tidak menurutinya—saya akan berada di Suriah hari ini bila mengiyakan.


Pada 9 Januari 2015, Ahmadi Coulibaly menyerang pasar Hyper Cacher dekat Paris. Boumédiène meninggalkan Paris seminggu sebelumnya, dan terlihat di bandara Istanbul. Dia masih dalam pelarian. Coulibaly membunuh lima orang dalam serangannya, dan tewas ketika polisi menyerang supermarket di mana ia menahan sandera.




Trailer film film Forbidden Veil, disutradarai oleh Agnès De Féo dan diproduksi oleh Marc Rozenblum, 2017.



‘Saya seperti keluar dari penjara’


Ketika Perancis melarang cadar panjang dan penuh pada 2010, beberapa perempuan yang mengenakan niqab berganti ke jilbab, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, sedangkan yang lainnya menyerah pada tekanan publik dan berhenti mengenakannya. Baik Alexia maupun Hanane berbeda: mereka berkata bahwa mereka telah sepenuhnya membuka lembaran baru. Alexia bahkan telah menjadi lawan sengit bagi cadar Islam dan Salafisme. Ia tetap mendefinisikan dirinya sebagai Muslim tapi kini membaca ayat-ayat dengan pandangan kritis. Hanane mengaku bahwa ia jadi kurang rajin dalam ritualnya: “Saya sering melewatkan shalat atau melakukannya terlambat. Beberapa hari saya bahkan tidak sempat shalat. Saat mengenakan niqab, saya sedikit lebih teratur, meski saya sering terlambat.”


Keduanya berkata mereka telah mengesampingkan bacaan lebih radikal yang sebelumnya mereka sukai, dan tidak lagi sering-sering membuka situs fundamentalis. Tapi proses ini tidak terjadi seketika—butuh waktu beberapa bulan. Alexia berkata, ia memutuskan untuk menanggalkan niqab atas saran dari seorang laki-laki yang berbagi hidup dengannya saat itu. Seorang mualaf Islam dan penganut Salafisme, dulunya ia merupakan pendukung pakaian konservatif untuk perempuan, namun demikian ia menyarankan Alexia untuk tidak lagi mengenakan niqab:


Ketika ia melihat kondisi fisik saya, ia meminta saya untuk menanggalkan niqab—ia mengkhawatirkan kesehatan saya. Saya mengenakannya untuk menyenangkan Allah, tapi akibat kekurangan sinar matahari saya tidak lagi mensintesis vitamin D—kesehatan saya menurun. Saya mengikuti sarannya, tapi itu proses yang lama dan sulit.


Alexia ingat:


Ketika saya meanggalkan niqab, saya merasa seperti keluar dari penjara. Tapi tidak berarti saya terbebas—saya masih merasa buruk. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melaluinya dan saya belum selesai membersihkan isi kepala saya.


Hanane menanggalkan cadarnya setelah serangan terhadap majalah satir Perancis Charlie Hebdo pada 2015 karena ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, lantaran menghadapi makin banyak cercaan di jalan. Ia mengatakan, bagian tersulit adalah pengucilan dari lingkungan sosialnya:


Sejak saya menanggalkan cadar, banyak saudari Muslim tidak mau lagi berbicara dengan saya. Saya merasa mereka sombong dan tidak adil, karena siapa pun bisa memilih untuk menanggalkan cadarnya. Segelintir orang sesekali mengobrol dengan saya, tapi rasanya tidak seperti dulu lagi.


Selama beberapa waktu Alexia kembali mengenakan cadar saat kembali ke lingkungan lamanya di timur laut Paris, di mana konservatisme sosial dan agama begitu kuat dalam komunitas tertentu. Kemudian dia akhirnya mengubah seluruh hidupnya.


Hidup saya mulai berubah saat saya mendaftar di sebuah pusat kebugaran, yang memungkinkan saya keluar dari jaringan sosial Salafi yang merupakan satu-satunya sumber sosialisasi saya sebelumnya. Kemudian saya mendapat pekerjaan dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu saya.


Dan di perkerjaan inilah ia bertemu dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Ia bukan seorang Muslim, dan pernikahan mereka berlangsung di balai kota. Pilihan yang tak terpikirkan bagi perempuan ini, yang dulu pernah membenci institusi Perancis.





Alexia
mengunjungi stan di pameran tahunan untuk Muslim Perancis di Le Bourget, Paris utara, 2017.

Agnès De Féo, Author provided


Rasa yang getir


Kalau dipikir-pikir, baik Alexia maupun Hanane tidak membicarakan “jalan keluar” mereka dari niqab sebagai pembebasan. Alih-alih, pengalaman telah meninggalkan mereka dengan rasa getir. Mereka berkata, dalam satu titik dalam kehidupan mereka, mereka meyakini pentingnya mengenakan cadar penuh: Alexia percaya bahwa ia tengah meraih kesempurnaan Muslim dan memberikan arti bagi hidupnya—ia membayangkan bertemu dengan laki-laki saleh dan berbudi luhur yang akan melindunginya dari kehidupannya sebagai ibu tunggal. Bagi Hanane, tujuannya adalah menyembuhkan luka masa remaja yang disebabkan oleh trauma keluarga dan pengasuhan.


Alexia kini merasa bahwa periode tersebut mengorbankan bertahun-tahun kehidupannya, dan memunculkan kemarahan terhadap propaganda yang berasal dari Arab Saudi. Ia menyalahkan seluruh sistem yang mendoktrinnya, meski ia sadar bahwa dalam arti tertentu, tindakannya bersifat sukarela. Menurutnya, Negara Islam (IS) mendapat keuntungan dari kenaifan mereka yang percaya bahwa mereka berkomitmen pada Salafisme untuk alasan yang sah dan masuk akal.


Meskipun keduanya melepas niqab, baik Hanane maupun Alexia tidak mendukung pelarangan 2010. Hanane baru-baru ini mengtakan pada saya: “Hukum itu kontraproduktif. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan diri sendiri. Larangan tidak akan meyakinkan perempuan mana pun untuk menanggalkannya.” Alexia memiliki reaksi yang sama, berkata bahwa hukum telah menyebabkan beberapa perempuan mengisolasi dirinya dari lingkungan masyarakat dan bahwa beberapa orang mungkin memakainya sebagai gerakan pemberontakan.


Kesaksian dari mereka yang telah memilih untuk “menanggalkan niqab” amatlah jarang. Jumlah perempuan yang telah melakukannya sangat sedikit, dan mereka yang kemudian memilih untuk menanggalkannya sering kali harus memutus hubungan lama mereka dan menerima apa yang dalam banyak hal merupakan sebuah identitas baru—mereka mengubah alamat surat elektronik, nomor telepon, dan melanjutkan hidup sepenuhnya. Bagi mereka, cadar penuh dan panjang telah menjadi sesuatu yang tegas di masa lalu, mewakili tahap transisi dalam hidup mereka.The Conversation


Agnès De Féo, Sociologue, École des hautes études en sciences sociales (EHESS)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan - www.konde.co,

Malang, Konde.co - Sudah banyak cerita tentang kampung warna ini. Saya mencoba menelisik, geliat apa yang dilakukan para perempuan di kampung warna ini? benarkah para perempuan di kampung warna memberikan kehidupan yang marak pada lingkungan sekitarnya? Ikuti saya.

Kampung warna Jodipan menjadi salah satu tujuan wisata baru yang menarik untuk dikunjungi bila ke kota Malang-Jawa Timur. Bila hari Sabtu - Minggu atau hari libur, tempat ini pasti ramai dikunjungi para wisatawan lokal ataupun anak muda yang ingin berfoto atau selfi di kampung warna. Menurut informasi pengunjung yang datang ketika akhir pekan dan hari libur bisa mencapai 300 orang pengunjung.

Sebelum memasuki kampung Jodipan, kita bisa berfoto terlebih dahulu di atas jembatan dengan latar belakang Kampung warna. Ada beberapa pintu masuk menuju kampung warna. Di dalam kampung warna banyak spot yang cantik untuk foto. Ketika saya mengunjungi kampung tersebut, banyak sekali anak muda yang sedang datang dan berfoto-foto. Bila ingin berfoto di salah satu spot, kita harus sabar menunggu bergantian dengan yang lain.

Beruntung waktu itu saya datang ditemani salah seorang sahabat yang kebetulan saudaranya tinggal di kampung Jodipan dan termasuk salah satu sesepuh di kampung tersebut. Kamipun mengunjungi beliau sebelum berliling kampung.


Kiprah Perempuan di Kampung Warna

Bu Sri begitu biasa dipanggil. Bu Sri tinggal di kampung Jodipan sejak tahun 1961. Ketika pertama kali kampung ini hendak di cat yaitu pada bulan Juni 2016, semua warga kampung yang terdiri dari 3 RT diajak rapat. Menurut Bu Sri, kampung warna atau yang dikenal dengan nama kampung Juanda ini dulunya sangat kotor dan kumuh. Orang sering buang sampah di kali dan jorok, sehingga kalinya menjadi kotor dan kadang kalau hujan deras, airnya meluap masuk ke rumah-rumah warga.

Kampung warna Jodipan tidak saja mewarnai bangunan rumah-rumah di sana, namun juga memberikan warna kehidupan yang baru bagi 105 kepala keluarga.

Secara ekonomi, objek wisata kampung warna ini memberikan pemasukan bagi warganya. Pemasukan dari parkir dan tiket masuk yang digunakan untuk mengelola sampah, kebersihan kampung dan gaji petugas piket parkir serta loket tiket. Yang bertugaspun bergantian, sehingga semua orang mendapatkan pembagian hasil tersbut.

Untuk perawatan mengecat kembali kampung warna, warga Jodipan mendapatkan potongan harga cat dengan membawa surat dari RT dan RW setempat. Mereka mengatakan untuk mengecat kampung warna ini menghabiskan kurang lebih 2 ton cat.

Bagaimana dengan para perempuan di kampung warna? Apa dampak dari situasi dibuatnya objek wisata untuk kampung mereka? Ibu-ibu yang saya tanyai mengatakan senang kampungnya menjadi bersih.


Beberapa orang juga bisa berjualan makanan dan minuman untuk pengunjung kampung warna, sehingga bisa mendapatkan pemasukan bagi mereka. Dampak lainnya adalah kampungnya menjadi terlalu ramai, sehingga jam istirahat mereka nenjadi terganggu. Selain itu mereka juga harus menjaga keamanan rumah mereka dari para pencuri yang menyamar menjadi pengunjung.

Mungkin yang perlu dikembangkan adalah memberikan pelatihan wira usaha buat penduduk kampung di sana, sehingga mereka bisa membuat wira usaha yang berkelanjutan. Misalnya mereka dilatih untuk pembuatan souvenir kampung warna, dan menjualnya, serta mendirikan koperasi buat mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Melatih warga untuk mengelola dan mengembangkan obyek wisata secara profesional dan mandiri. Dan akhirnya kampung warna bisa benar-benar mewarnai kehidupan dan perekonomian warga.

(Suasana Kampung Warna Jodipan di Malang, Jawa Timur/ Foto: Poedjiati Tan)

*Alea Peatiwi- www.Konde.co

Entah kenapa, selalu ada permbicaraan tentang sahabat sejati. Pertanyaan dimulai ketika kita mulai berpikir dan menanyakan “siapa sahabat sejati?.”

Perbincangan seperti ini juga menarik di banyak kelompok perempuan kami. Kami melontarkannya di rumah, di café, di kampus-kampus kami dulu. Apalagi di reuni-reuni sekolah yang sering kami bikin.

Simpel saja, buat saya sahabat sejati adalah orang yang ketika ada ketika saya susah, jatuh, tidak tahu harus kemana. Sahabat seperti ini biasanya akan datang, sekonyong-konyong tanpa diminta. Ia datang menawarkan bantuan. Benar-benar ini yang namanya ketulusan hati. Begitu selalu yang ada dalam pikiran saya.

Kawan perempuan saya yang lain berpikir tak jauh beda. Ia bilang, sahabat sejati adalah sahabat yang datang waktu ia susah, waktu ia butuh dibantu.

Lalu pernyataan selanjutnya adalah: sungguh kasian para sahabat ini, mereka adalah orang yang kita posisikan sebagai orang baik yang selalu datang ketika kita susah.
Tapi apakah kita pernah merawat persahabatan ini? Pernah kita memperlakukan hal yang sama pada dia? Jangan-jangan kita hanya bertemu ketika kita susah dan membutuhkan sesuatu.

Dimanakah waktu kita senang? Apakah kita juga mengingatnya?

Hampir 50 persen sahabat-sahabat perempuan saya ini mengatakan bahwa ternyata sahabat sejati mereka adalah ibunya. Ibu adalah orang yang tak pernah capek ketika kita minta tolong.

Waktu itu Rita, salah satu sahabat saya habis melahirkan. Yang dia lakukan pertamakali adalah: ia mau melahirkan di kota tempat ia berasal. Karena apa? Karena ia ingin dekat dengan ibunya. Waktu anak pertamanya rewel, ia bisa minta tolong ibunya, waktu ia capek luar biasa karena menjaga anak seharian, yang dimintain tolong untuk berjaga adalah ibunya.

“Ibu adalah perempuan luar biasa yang ternyata ada di sekeliling kita, termasuk kalian loh…,” Kata Rita.

Teman saya yang lain juga merasakan hal yang sama. Dengan temannya, ia bisa merasakan sungkan ketika meminta tolong, tetapi dengan ibunya ia bisa meminta tolong apa saja, kapan saja.

“Ternyata emakku itu orang yang paling bisa kuharapkan dalam hidupku,” Kata Sania.

Lalu kami mulai menghitung, apakah selama ini kami sudah menyediakan waktu untuk sahabat kami? Untuk ibu kami?

Intinya, perbincangan seperti ini selalu mengingatkan kami pada makna persahabatan diantara kami. Dan ibu, perempuan ini selalu berada di tempat paling spesial bagi kami. Ibu adalah perempuan yang selalu menyediakan waktu untuk kami, ibulah yang mengajari kami bagaimana memaknai persahabatan di dunia kami. Mungkin ini yang sering kita namakan sisterhood.

Maggie Humm dalam ensiklopedia feminism pernah menulis, sisterhood ini kadang-kadang disebut juga sorority (perkumpulan) perempuan yang mencakup gagasan dan pengalaman ikatan perempuan, penguatan diri yang berpusat pada perempuan dan pengalaman perempuan. Ada juga yang menyebut sebagai tempat pertemuan sejarah pribadi para perenpuan.

Bell Hooks dan para feminis kulit hitam menyatakan bahwa perkumpulan seperti ini mempunyai fungsi untuk menghapus perbedaan. Pertemuan ini tentu tak hanya berfungsi untuk berbicara, bertukar gagasan tentang perempuan, namun untuk perjuangan menghapus diskriminasi untuk perempuan.

(foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Alea Pratiwi, Blogger

Ella S. Prihatini, University of Western Australia

Kontribusi perekonomian Asia terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia melonjak tajam dalam setengah abad terakhir dari 12% pada 1960 menjadi 31% pada 2015. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia di antara negara-negara berkembang di Asia Timur mengalami penurunan terbesar (40%) pada periode 1990-2014.


Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini telah membuat semakin banyak perempuan mengecap pendidikan, memiliki tingkat kesehatan dan penghasilan yang lebih baik. Namun, terlepas dari berbagai pencapaian ini, keterwakilan perempuan di Asia ternyata masih sangat terbelakang di ranah politik.


Pertumbuhan perwakilan perempuan di parlemen-parlemen di Asia lebih lambat daripada wilayah lain di dunia, dengan pertumbuhan hanya 5,3 poin dari 13,2% pada 1995 menjadi 18,5% pada 2015. Sementara pada periode yang sama di Amerika meningkat 13,7% (dari 12,7% menjadi 26,4%), Afrika Sub-Sahara memperoleh kenaikan 12,5% (dari 9,8% menjadi 22,3%), negara-negara Arab melonjak 11,8% (dari 4,3% menjadi 16,1%), dan di dunia rata-ratanya peningkatan sebesar 10,8 poin.


Penelitian terbaru saya yang diterbitkan di jurnal Contemporary Politics menunjukkan bahwa pemberian kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum dan penggunaan sistem perwakilan berimbang, yang cenderung mendukung kemenangan kandidat perempuan , bukanlah “solusi tunggal” untuk mengakhiri kesenjangan gender di parlemen.


Penting untuk disoroti, misalnya, bahwa ada negara-negara mayoritas Muslim dengan kuota gender tetap mengalami disparitas gender yang parah di parlemen. Negara-negara di kelompok ini termasuk Kyrgyz (19,2%), Uzbekistan (16%), Indonesia (17,1%) dan Yordania (15,4%).


Yang terbukti bisa mempengaruhi rasio kursi perempuan di berbagai majelis nasional di Asia sebaliknya adalah kombinasi dari interaksi antara tujuh variabel sosio-politik. Variabel-variabel tersebut adalah PDB per kapita, jenis sistem pemilihan umum, kuota gender, persentase Muslim di populasi nasional, rasio perempuan terhadap laki-laki di angkatan kerja, tingkat demokrasi, dan persepsi korupsi.


Mempelajari kombinasi kondisi


Untuk penelitian ini, saya menggunakan metode Analisis Komparatif Kualitatif (QCA) untuk mengetahui bagaimana ketujuh variabel ini berinteraksi dan mempengaruhi representasi perempuan di parlemen. Teknik analisis ini menggabungkan metodologi kuantitatif dan kualitatif sebagai pelengkap analisis regresi.


Jika analisis regresi memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen (atau “prediktor”), QCA menggunakan logika hubungan yang ditetapkan untuk mengatasi kompleksitas kausal di mana hasil tidak muncul dari satu penyebab melainkan dari kombinasi beberapa kondisi.


Saya membandingkan 47 negara di Asia dengan menganalisis rasio perempuan di parlemen tingkat nasional. Saya mengumpulkan data dari situs Inter-Parliamentary Union (IPU) (www.ipu.org) per 1 Desember 2016.


Saya memilih negara-negara berdasarkan literatur dan ketersediaan data terkait status sosio-ekonomi, tingkat demokrasi serta persepsi terhadap korupsi. Jadi wilayah seperti Korea Utara, Hong Kong, dan Negara Palestina tidak disertakan dalam analisis ini.


Kekayaan, budaya, dan demokrasi


Dari analisis saya, kekayaan material suatu negara bukan indikator yang baik untuk menjelaskan representasi politik perempuan. Dalam kasus representasi perempuan yang tinggi dan rendah di parlemen, PDB rendah muncul di hampir semua konfigurasi. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kecil dampaknya dalam mengurangi kesenjangan gender dalam politik di Asia.


Berkaitan dengan dampak budaya dan ideologi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, saya mengukur proporsi Muslim di 47 negara di Asia. Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa lebih banyak perempuan yang terpilih di negara dengan mayoritas penduduk Protestan dan lebih sedikit di negara-negara mayoritas Muslim.


Namun, penelitian saya mendapati bahwa perwakilan parlemen perempuan yang tinggi ada di lima negara dengan populasi mayoritas Muslim dan empat negara dengan penganut Islam yang tidak signifikan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa agama bukan faktor yang sangat menentukan jumlah perempuan terpilih sebagai wakil rakyat.


Lebih lanjut analisis menggunakan QCA mendapati bahwa masyarakat Muslim dengan jumlah perempuan sebagai anggota parlemen yang relatif tinggi ternyata semuanya memiliki kebijakan penyediaan kursi untuk perempuan (kuota gender): Afghanistan (27% kursi disediakan untuk perempuan), Arab Saudi (20%), Irak (25%), Pakistan (17%), dan Bangladesh (14,3%).


Di Afghanistan, kebijakan kursi yang dicadangkan untuk perempuan ini terutama didorong oleh upaya pendekatan dari atas ke bawah (top-down) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara di Irak muncul terutama dari mobilisasi dari bawah ke atas (down-top) kelompok-kelompok perempuan. Kondisi lain yang sama-sama mereka miliki adalah tingkat demokrasi yang relatif rendah. Situasi ini sangat menonjol dalam situasi pasca-konflik seperti di Afghanistan dan Irak.


Di negara-negara dengan penduduk Muslim adalah minoritas, jumlah kursi perempuan di parlemen juga ditopang oleh adanya kuota gender dan tingkat demokrasi yang tinggi. Contoh terbaik dari “rute” ini adalah Timor-Leste. Di sana perempuan menguasai 38,5% kursi di badan legislatif nasional. Undang-undang di Timor Leste mengharuskan satu dari setiap tiga kandidat dalam daftar calon adalah perempuan, dan Timor-Leste juga menerapkan sistem pemilu proporsional (PR).


Contoh lain adalah Partai Aksi Rakyat (PAP) Singapura yang memberlakukan kuota informal untuk mencalonkan setidaknya 20% kandidat perempuan dalam tiga pemilihan terakhir. Selain itu, Taiwan menerapkan kuota gender di tingkat nasional dan mencadangkan 25% kursi di tingkat lokal. Satu-satunya negara non-Muslim tanpa kuota gender adalah Israel, tapi Israel memiliki sistem pemilihan PR dan tingkat transparansi yang tinggi.


Di sisi lain, negara-negara mayoritas Muslim yang jumlah anggota legislatif perempuannya sangat sedikit ternyata memiliki tingkat demokrasi yang cukup rendah dan mereka tidak menerapkan kuota gender atau sistem pemilihan PR. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Suriah, Yaman, Tajikistan, Iran, Azerbaijan, Lebanon, Maladewa, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, dan Malaysia.


Kyrgiz, Uzbekistan, dan Indonesia memiliki kuota gender untuk kandidat politik. Sementara Yordania mencadangkan 12% kursi parlemen untuk perempuan. Namun, mereka tetap mengalami disparitas gender yang parah di parlemen. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk melihat jenis kuota mana dan lingkungan demokrasi yang seperti apa yang sukses meningkatkan keterwakilan peremppuan.


Sebagai contoh, Indonesia dan Timor-Leste sama-sama menerapkan kuota 30% kandidat politik untuk diisi oleh perempuan, tapi rasio gender di parlemen kedua negara ini terpaut 20%.


Hasil analisis studi ini tidak mendukung teori modernisasi, yang mengklaim bahwa Islam menghambat representasi politik perempuan. Teori ini beranggapan para pemimpin agama Islam kerap berpandangan tradisional tentang hak-hak perempuan, sehingga perempuan pun jauh lebih sedikit yang sukses menjadi wakil rakyat.


Riset saya juga menunjukkan bahwa tingkat demokrasi dan persepsi korupsi tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang menentukan keterwakilan perempuan di parlemen. Negara-negara dengan tingkat demokrasi yang relatif rendah pun masih dapat memilih lebih banyak perempuan ke parlemen selama kondisi-kondisi lain, seperti kuota gender, sistem pemilihan PR, atau keduanya, hadir.


Penting juga untuk dicatat bahwa hampir 60% negara dengan representasi perempuan yang tinggi memiliki skor keanggotaan yang signifikan dalam kelompok negara-negara yang demokratis. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan tingkat demokrasi suatu negara memainkan peran penting dalam memilih legislator perempuan.


Keterbatasan riset


Dalam riset ini, saya hanya mempelajari tujuh variabel yang sebelumnya digunakan dalam riset yang terdahulu. Pilihan ini menunjukkan bahwa penelitian saya ini tentu memiliki beberapa keterbatasan.


Pertama, selalu ada kemungkinan bahwa analisis riset ini mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak muncul dalam kajian sebelumnya tapi dapat menawarkan dampak kausal yang penting terhadap representasi politik perempuan. Itulah mengapa penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lain dalam penelitian berikutnya.


Kedua, sebagai studi yang lintas batas, data yang saya gunakan saya ambil pada seluruh populasi sebuah negara pada satu titik waktu tertentu. Penelitian mendatang bisa mencoba menelaah pertanyaan riset yang sama tapi menggunakan pendekatan “longitudinal” serta studi kasus komparatif yang lebih mendalam, yang datanya diambil dari wawancara serta penelitian di lapangan.


Metode “longitudinal” memungkinkan peneliti untuk mengamati pertumbuhan rasio gender di parlemen-parlemen nasional di Asia selama periode multi-tahun, dan menyelidiki apakah pertumbuhan ini telah dipengaruhi oleh faktor-faktor dependen.The Conversation


Ella S. Prihatini, Endeavour scholar and PhD candidate, University of Western Australia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Gadis Merah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Pada tahun 2013 basis organisasi buruh yang anggotanya hampir semua perempuan, FBLP (Federasi Buruh Lintas Pabrik) di PT Amos Indah Indonesia mengalami guncangan serius. Ketua serikatnya berkhianat. Dia menyetujui penangguhan upah tanpa berkoordinasi dengan pengurus basis yang lain dan Pengurus Pusat FBLP. Atas pengkhianatannya itu, dia diganjar jabatan baru oleh perusahaan.

Tertimpa masalah tak ringan ini, 800-an anggota FBLP di pabrik merasa resah dan kecewa. Organisasi menjadi tak kondusif. Bak diterpa gempa, rumah perjuangan itu tiang-tiangnya pun mulai bergoyang. Pengurus Pusat lantas bertindak cepat, melayangkan surat pemecatan. Tapi masalah belum kelar. Kekosongan kepemimpinan menjadi isu penting selepas pemecatan ketua lama.

Lantas dalam satu rapat penting serikat, seorang perempuan berdiri dan menyampaikan keyakinannya,

“Saya siap untuk menjadi ketua, menggantikan ketua kita yang tidak amanah!”

Perempuan yang berdiri dengan berani pada periode krisis itu, dia Sri Rahmawati. Saat mengajukan diri sebagai ketua, banyak buruh di tempat kerjanya yang belum mengenalnya, bahkan mendengar namanya pun tidak. Apalagi pihak perusahaan, bukan semata tidak setuju, sosok Rahma bahkan mereka remehkan. Tetapi tekad sudah membulat. Keberanian membimbing Rahma untuk mengkonsolidasi kawan seperjuangannya. Membuatnya terpilih sebagai orang nomor satu di serikat tempat kerjanya. Perusahaan kelak akan paham, siapa perempuan yang mereka remehkan itu.

Perempuan yang lahir 39 tahun silam ini, sekarang sudah dua periode menjabat sebagai ketua basis FBLP (Federasi Buruh Lintas Pabrik) PT. Amos Indah Indonesia yang berlokasi di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Sebagai ketua basis, ia adalah sosok yang membanggakan anggota-anggotanya.

Komitmennya untuk terus membela anggota tak pernah surut, terlebih ibu dua orang anak ini punya gaya tersendiri dalam bernegosiasi. Ia dikenal cerdik, gigih, dan pantang menyerah saat berdebat dan berargumentasi. Kegigihan dan kecerdikannya itu dia pergunakan saat mengadvokasi anggotanya di PT Amos Indah Indonesia, maupun ketika bertugas mengadvokasi anggota FBLP di pabrik lain.

Ditambah sikap jujurnya yang tak sudi menerima suap, Rahma, – begitu dia biasa dipanggil-, menjadi sosok yang cukup dicintai anggota. Tak jarang, ketika pihak managemen telah kehabisan akal menghadapi sikap tegas Rahma, intimidasi pun menerpanya. Dia mesti dipindah tempat kerja, dimaki atasan, tak diberi lemburan, sampai dengan politik pecah belah organisasi yang berusaha mengucilkannya. Rahma menghadapi semua itu dengan tegar. Dia yang dulu diremehkan, sekarang membuat pihak management menahan mulas, tak cukup daya menekuk ketegarannya.


Bermula Dari Ruang SD

Sekitar 9 tahun lalu, aku berjumpa kali pertama dengannya. Ketika itu FBLP tengah memasuki masa-masa awal pembangunan organisasi. Dalam sebuah pertemuan massal calon basis yang bertempat di SD Al Araf (belakang KBN), dia mendekatiku dan menyampaikan keluhannya. Katanya, kawan-kawannya takut berorganisasi.

Disaat yang sama, dia juga menyampaikan analisanya, tidak semua yang hadir di pertemuan bersikap mendukung organisasi. Tak sedikit dari mereka merupakan mata-mata perusahaan. Dari sinilah perhatianku mulai tertuju kepada Rahma. Sejenak muka kalem dan bersahaja ini ku amati, lalu perlahan ku sampaikan kepadanya,

“Gak ada perjuangan yang gak ada rintangan. Kuncinya adalah terus menerus melakukan upaya. Nanti kita akan bertemu orang-orang yang benar-benar berposisi sama dengan tujuan kita…”

Menyimak hal itu, Rahma tersenyum, tampak gembira dan sekaligus penasaran. Saat itu dia belum bersedia masuk dalam jajaran kepengurusan serikat di pabriknya. Dia merasa belum cukup punya pengetahuan, tetapi dia berjanji akan tetap aktif sebagai anggota. Dan kelak, dia memang terbukti menunaikan janjinya itu. Satu lagi wataknya, setia dalam berjanji.

Ketertarikannya berorganisasi sendiri bermula saat melihat situasi kerja di pabrik yang tak nyaman. Ditambah adanya perbedaan-perbedaan fasilitas di setiap perusahaan di KBN. Masalah tersebut sering menjadi bahan obrolan Rahma bersama tetangga-tetangga kontrakannya. Rahma tinggal dengan suami dan kedua anaknya di sepetak kontrakan papan berukuran 3×5 meter di Kelurahan Sukapura, Cakung. Di daerah tersebut ada banyak buruh dari beragam pabrik.

“Kok bisa ya beda fasilitas, apakah ada aturannya, kenapa sebagai buruh kita tak mendapat sosialisasi oleh perusahaan?”, ujarnya suatu waktu.

Memang, kondisi tempat kerja Rahma tak sama dengan pabrik-pabrik lain di KBN. Ada pembedaan jam kerja, target produksi, cuti melahirkan, cuti haid, cuti tahunan, makan, dan sekeranjang pembedaan lain yang merugikan buruh. Terkait hal itu, sering dia hanya mendapat sosialisasi mengenai kewajiban demi kewajiban. Sementara perihal hak, satu-satunya yang di sebutkan hanyalah upah semata. Dari situlah awalnya Rahma ingin mencari tahu dan ingin berserikat.

Bergabungnya Rahma ke FBLP kemudian hari memberinya kesempatan untuk belajar. Pergaulannya lantas berkembang. Mengenal banyak aktivis menjadi hal yang memgembirakannya. Rasa cinta Rahma ke organisasi ikut dipupuk oleh kedudukannya sebagai perempuan dalam masyarakat. Pun kesehariannya di KBN, kawasan tempat buruh perempuan adalah mayoritas. FBLP organisasi dimana dia belajar dan berjuang terbilang cukup konsisten mengangkat isu perempuan, sesuatu yang jarang sekali diangkat oleh serikat buruh lain.

Mengenai isu perempuan ini, Rahma memiliki pandangan khusus,

“Lebih bagus jika pendidikan gender masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, akan semakin tumbuh kesadaran tentang kesetaraan perempuan. Termasuk pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga atau kerja domestik adalah tanggung jawab bersama. Bukan lagi beban perempuan semata. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap kerja-kerja domestik, negara saat ini masih menganggap itu bukan sebagai pekerjaan.”

Buruh Perempuan, Makhluk Seribu Tangan


Bagi Rahma, hal yang paling berat namun harus terus dilakukan ialah mengajak dan meyakinkan anggota untuk belajar berani. Keberanian agar menyatakan bahwa ada hak buruh dalam bekerja yang harus ditaati. Pekerjaan mendidik ini tentu bukan pekerjaan sepele. Pun ia akan memakan waktu yang panjang, bahkan sepanjang umur.

Mengatur waktu kemudian menjadi hal yang tak mudah ditengah ragam tuntutan dan tanggungjawab. Rahma adalah buruh pabrik sekaligus ketua serikat buruh. Dia mesti bekerja sekurangnya 40 jam dalam sepekan. Dia juga wajib memperhatikan perkembangan anggota, melaksanakan kerja advokasi dan mengurusi semua tetek bengek keorganisasian.

Di waktu yang sama, sebagai perempuan dan istri, beban kerja ganda ikut diembannya. Kerja rumah tangga mengurus anak dan rona-rona urusan domestik adalah jadwal harian yang tak terhindarkan. Dari urusan mengiris bawang dan merebus air, hingga meneliti berkas kasus buruh, pendeknya semua harus tertangani. Terlebih, belakangan tahun Rahma menjadi pencari nafkah tunggal karena keterbatasan sang suami.

Dongeng yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang terbatas dan lemah, sama sekali tak menemukan kenyataannya dalam sosok-sosok perempuan seperti Rahma. Ada ragam tanggungjawab dengan masalahnya masing-masing yang harus bisa diatasi. Masalah-masalah yang juga ditentukan oleh posisi sosialnya, apakah dia buruh atau pemilik banyak uang.

Soal kesetaraan bagi perempuan kelas buruh jelas jauh lebih kompleks ketimbang perempuan borjuis atau pemilik modal. Perempuan borjuis bisa lebih berdaya dengan modal yang ia punya dan mengejar pencapaian tanpa perlu dirisaukan kurangnya upah, mengirit kebutuhan belanja rumah, naiknya harga sembako, berpanas-panas berdemonstrasi atau kuatir di-PHK.

Perempuan-perempuan borjuis juga bisa mengupah pekerja rumah tangga, babysitter, sopir, bodyguard atau membayar siapa saja yang dibutuhkan untuk meringankan hidupnya. Perempuan kelas buruh mengurus segalanya dengan otak dan otot yang dipunya. Dari pagi buta ketika mata terbuka hingga tengah malam saat mata terpejam lagi. Perempuan kelas buruh adalah makhluk seribu tangan.

“Bagi saya, diam itu berarti belum merdeka”, tegas Rahma suatu waktu.

Kemerdekaan sebagai kelas buruh, kemerdekaan sebagai perempuan, kemerdekaan sebagai manusia. Semua cita-cita yang membuat saya bangga menyebut namanya: Sri Rahmawati, perempuan hebat dari Bima.

*Gadis Merah, aktivis buruh.

(Artikel ini merupakan kerjasama antara www.Konde.co dan www.buruh.co)

*Sica Harum – www.konde.co

Pernah pada satu masa, saya dan kawan-kawan perempuan saya yang lain berada di sekeliling manusia-manusia yang berlari begitu cepat. Mau mengejar impian.

Mereka adalah para perempuan juga. Seperti kami.

Mumpung anak masih kecil.

Betul.

Tapi, perasaan kami, harusnya ada cara yang lebih selaras. Harusnya ya. Saya juga belum nemu bagaimana. Tapi harusnya ada. Cara yang selaras, harmonis.

Ketika dalam keselarasan, upaya kecil kita bisa menghasilkan hal yang jauh lebih besar. Dan karena effort kecil itu mengundang hal besar, maka tak perlu lagi menunda hal-hal esensial yang terkesan kecil namun bisa disyukuri setiap saat.

Enggak perlu bilang “Nanti, ya…ibu lagi repot. sebentar ya.”

Lalu tiba-tiba tanpa terasa, makhluk mungil yang dulu ringkih itu sudah bisa bilang apa maunya, dan sesekali protes.

“Mau sama ibuuuuu. Aku kan cuma mau digendong sebentar sama ibu.”

Zing!

Mengapa tak bilang: “ Aku mau digendong ayah...”

Zing!

Inikah yang membuat perempuan harus selalu terburu-buru mengejar impian?
Well, jadi perempuan itu, buat saya, sudah rumit.

Rumit lah..mesti siap pembalut dan efek emosional gegara hormon
Lalu menjadi perempuan menikah itu setingkat di atas rumit.

Kadang-kadang bisa bikin lupa sama diri sendiri demi kompromi dan cinta mati.
Lalu menjadi ibu itu kompleks. Ya belajarnya, ya bahagianya.

Hinga kemudian ada satu fase, dimana badan, hati dan pikiran seperti terbelah tiga.

Meski inginnya tak begitu.

Meski inginnya semua hal yang dilakukan mewakili identitas yang sama.
Saya sebagai saya, dengan atribut sudah menikah dan punya anak.
Tapi kenyataannya, kadang-kadang tidak begitu.

As me.
As a wife.
As a mom.

Kalau semua selaras, maka atribut- atribut itu tak akan mengacaukan identitas personal. Sehingga tak perlu dipilah, tak perlu salah satunya seolah disembunyikan atau ditangguhkan, untuk memenuhi hal yang satunya lagi.

Kalau semua selaras, maka saat ini ialah saat ini.

Inilah yang selalu kami pikirkan.

Tak lagi menunggu nanti, atau menyesali hari yang telah lewat. Sebab satu dongeng sebelum tidur malam ini tak lagi sama artinya dengan dongeng nanti malam.


* Sica Harum,
mantan wartawan nasional “Media Indonesia” ini berkecimpung menjadi jurnalis dan penulis sejak tahun 2004. Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pascasarjana Kajian Amerika UI ini biasa menulis profil dan features tentang teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Berkecimpung sebagai editor konten digital di wego.com dan hingga akhirnya mendirikan penerbitan buku untuk perempuan “Nyonya Buku” dan menekuni penulisan dengan pendekatan brand journalism.

(Foto/ Ilustrasi)

*Abdus Somad- www.Konde.co

Yogyakarta, Konde.co - Awal pekan kemarin, sejumlah organisasi memberikan dukungan pada para mahasiswa pengelola penerbitan Balairung Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Pasalnya pada Senin, 7 Januari 2019 lalu salah satu wartawan pers mahasiswa Balairung, Citra Maudy diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan kepada mahasiswa UGM, Agni yang dilaporkan oleh Arif Nurcahyo, Kepala Satuan Keamanan Kampus Universitas Gadjah Mada (SKK UGM).

Menurut penyidik kepolisian seperti termuat dalam pernyataan sikap dukungan dari organisasi-organisasi, laporan ini berdasar pada berita berjudul Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan yang diterbitkan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung di situs web http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/, sehingga jurnalis BPPM Balairung tersebut dirasa perlu untuk dimintai keterangan.

Namun, pers mahasiswa Balairung serta organisasi seperti LBH Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, LBH Pers dan 87 organisasi lainnya menilai ada hal yang ganjil disana. Saat Citra diperiksa, penyidik justru banyak mengulik isi berita dan proses reportase/ liputan yang dilakukan.

“Pertanyaan-pertanyaan yang garis besarnya seperti, siapa saja narasumber yang ditemui, di mana menjumpainya, apa yang disampaikan si narasumber hingga pertanyaan aneh: apakah berita ini benar atau hoax, malah dimunculkan oleh penyidik.”

Sudah barang tentu, materi pertanyaan ini tidak selaras dengan unsur-unsur pasal yang digunakan sebagai basis penyidikan, yakni pasal 285 dan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara, penting diketahui, dalam kasus Agni, posisi BPPM Balairung hanya sebagai pewarta yang mencari berita, yang kerjanya terikat dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 4 ayat 4 UU 40/1999 sudah terang dinyatakan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan punya hak tolak.

Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Serupa dengan pasal 4 ayat4, di dalam Pasal 7 KEJ juga sudah memberikan batasan bagi jurnalis, di mana jurnalis punya hak tolak.

Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Namun polisi tampaknya abai terhadap ketentuan ini. Kesan hendak mempersoalkan BPPM Balairung makin nampak dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Provinsi DIY, Kombes Hadi Utomo.

Pernyataan ini tentu jauh dari unsur-unsur perbuatan pemerkosaan dan pencabulan yang dilaporkan Arif Nurcahyo. Padahal, laporan tersebutlah yang dijadikan sebagai salah satu dasar pemanggilan Citra Maudy.

Selain itu, bila merujuk pada berita Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan tersebut, frasa perkosaan yang digunakan sudah sesuai dengan definisi yang dirilis oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Dalam buklet “15 Bentuk Kekerasan Seksual” yang dirilis di laman Komnas Perempuan, perkosaan dapat diidentifikasi dalam bentuk pemaksaan hubung dengan memakai penis ke arah vagina, anus, maupun mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Maka, penggunaan definisi tersebut oleh BPPM Balairung, justru menjadi salah satu langkah untuk mengenalkan perspektif tersebut kepada masyarakat. Bukan menyebarkan berita bohong atau hoax.

Bertolak dari keganjilan itu, sejumlah organisasi kemudian menengarai ada alamat untuk mengkriminalisasi wartawan BPPM Balairung.

Bila memang demikian, UGM betul-betul melakukan kesalahan fatal dengan mencelakakan mahasiswanya sendiri yang telah mengungkap kebenaran lewat kerja jurnalistik. Pun demikian dengan polisi. Bilamana polisi sampai memasalahkan bahkan mengkriminalkan jurnalis BPPM Balairung, karuan saja akan semakin menciderai nilai demokrasi yang tumbuh dan hidup di Indonesia. Perlu digarisbawahi, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berangkat dari pembacaan di atas, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi UntukBPPBalairung menyatakan sikap untuk menolak segala upaya pengaburan isu penyelesaian kasus kekerasan seksual di UGM.

Lalu menuntut pihak-pihak berkepentingan untuk menuntaskan kasus Agni, mengecam keras intimidasi dan kriminalisasi terhadap kerja-kerja yang dilakukan jurnalis pers mahasiswa, menolak kriminalisasi terhadap jurnalis BPPM Balairung. Yang terakhir mendesak Rektor UGM untuk melindungi penyintas dan pihak-pihak yang melakukan kerja-kerja pengungkapan kasus kekerasan seksual di UGM.

*Abdus Somad, penulis dan aktivis lingkungan. Koresponden www.Konde.co di Yogyakarta

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Lidwina Inge Nurtjahyo, Universitas Indonesia

Pada tahun 2018, Indonesia dilanda berbagai bencana. Mulai dari letusan gunung berapi di Bali, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, gempa yang berujung tsunami di Palu, Sulawesi Tengah hingga tsunami yang melanda daerah sekitar Selat Sunda akibat letusan gunung Anak Krakatau.


Bencana tersebut menimbulkan banyak korban. Dari korban tersebut, banyak di antaranya adalah perempuan.


Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan bahwa perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding pria dewasa. Hal ini disebabkan karena naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya, sehingga seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri.


Seminar Nasional Pendidikan Waspada Bencana Alam bagi Perempuan dan Anak di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini menyimpulkan setidaknya ada tiga alasan mengapa perempuan rentan menjadi korban bencana alam. Tulisan berusaha mengelaborasi alasan tersebut dan menyoroti pentingnya manajemen pendidikan bencana yang bisa diakses perempuan.


Data berbicara


Perempuan adalah kelompok rentan dalam masyarakat, terutama saat bencana alam terjadi. Sosiolog Elaine Enarson menyatakan dalam tulisannya bahwa korban terbanyak dalam bencana alam adalah perempuan. Perempuan menjadi korban terbanyak karena mendahulukan keselamatan anggota keluarganya.


Data yang ada menunjukkan kecenderungan yang serupa. Pada bencana tsunami di Aceh 2004, data menunjukkan sebanyak 55-70% korban meninggal adalah perempuan.


Kerentanan perempuan dalam bencana juga terjadi pada skala global. Perempuan pun menjadi korban terbanyak dalam bencana gelombang panas di Prancis pada 2003, yaitu 70% dari 15.000 korban meninggal. Korban badai Katrina di Amerika Serikat adalah mayoritas perempuan miskin Amerika keturunan Afrika.


Mengapa perempuan rentan?


Tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban bencana alam disebabkan beberapa hal.


Pertama, adanya konstruksi nilai dalam masyarakat yang mengharapkan perempuan untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarganya.


Kedua, perempuan sering tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam. Hal itu terjadi karena konstruksi nilai budaya di mana perempuan fokus pada urusan domestik sehingga jarang bisa keluar rumah untuk mengikuti pelatihan.


Ketiga, ketidakhadiran perempuan dalam pendidikan bencana membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Pengetahuan yang terbatas soal teknik penyelamatan diri membawa konsekuensi perempuan lebih rentan menjadi korban bencana alam.


Keempat, ada faktor memudarnya pengetahuan lokal dalam masyarakat tentang pengenalan gejala awal bencana alam. Dan perempuan sebagai kelompok dengan akses yang minim terhadap penyebaran pengetahuan menjadi rentan.


Pengetahuan lokal yang dimaksud adalah pengetahuan dari leluhur untuk melihat perubahan alam yang bisa menandakan terjadinya bencana alam. Misalnya di Papua Nugini, masyarakat belajar ‘membaca’ awan. Apabila awan itu mengalami perubahan tekstur, warna, arah, kecepatan berpindah, maka hal tersebut dapat dibaca sebagai potensi badai.


Dalam seminar di UI juga diungkapkan bagaimana masyarakat di Bali bisa mengetahui pertanda gunung meletus dari gerombolan binatang yang turun dari hutan di gunung.


Pengetahuan tentang menjaga alam dan membaca gejala alam inilah yang sudah semakin tidak dipahami lagi oleh sebagian besar masyarakat kita terutama yang tinggal di perkotaan.


Solusi yang ditawarkan


Salah satu solusi yang ditawarkan dalam seminar tersebut adalah memberikan pendidikan kewaspadaan terhadap bencana. Tentu saja yang mudah diakses oleh perempuan.


Salah satu ahli manajemen bencana alam yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut, Eko Teguh Paripurno, mengatakan bahwa pengetahuan lokal tentang bencana itu sangat penting. Pengetahuan lokal tentang bencana adalah seperangkat informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang cara membaca gejala alam. Terjadinya gejala tertentu pada alam diwaspadai sebagai pertanda akan terjadi bencana.


Antropolog dari Universitas Indonesia Mia Siscawati menjelaskan bahwa perempuan sering tidak dapat hadir pada penyuluhan oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang bencana karena harus mengurusi anak dan rumah.


Menurut Mia, hal tersebut disebabkan karena adanya persepsi pembagian kerja yang bersifat dikotomis antara sektor publik (laki-laki) dan domestik (perempuan) yang pada akhirnya membuat perempuan mengalami hambatan mengakses pengetahuan atau fasilitas yang berada di ranah publik: sekolah, pekerjaan di sektor publik, informasi hukum, termasuk akses pengetahuan tentang tanggap darurat bencana. Keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana mengurangi kesigapan dan menjadikan mereka kelompok yang rentan.


Mia menambahkan bahwa selain keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana, nilai-nilai budaya patriarki juga membuat perempuan lebih rentan. Misalnya ada nilai budaya yang sering melarang perempuan melakukan aktivitas fisik (berenang, lari, memanjat) di alam terbuka. Hal ini tentu saja menyulitkan perempuan ketika menyelamatkan diri saat bencana.


Apa yang bisa dilakukan


Salah satu upaya mengurangi potensi kerugian harta benda dan korban jiwa adalah dengan memberikan pendidikan waspada bencana ke setiap lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Dalam buku sakunya, BNBP menjelaskan pendidikan itu termasuk memberikan pengetahuan tentang kemampuan mengenali dan memahami gejala awal bencana, kesiapan fasilitas dan tenaga pendukung, durasi penanganan bencana, dan prosedur penyelamatan pada saat bencana.


Cara paling efektif memberikan pendidikan bencana kepada perempuan adalah melalui kurikulum sekolah. Materi waspada bencana penting diperkenalkan juga melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun menengah (misalnya dalam pelajaran bahasa daerah). Pengetahuan tersebut juga dapat disampaikan melalui sosialisasi kepada komunitas perempuan.


BNBP sudah mendidik setidaknya 50.000 perempuan sebagai agen kampanye. Pendidikan tersebut diselenggarkaan dalam rangka menyebar pengetahuan tentang penanggulangan bencana.


Dalam upaya untuk menyebarkan pengetahuan tentang bencana kepada perempuan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga telah membuat film pendek tentang pendidikan waspada bencana. Film ini memuat informasi yang mudah dipahami dan berisi keterangan yang bisa membantu perempuan untuk lebih mudah memahami prosedur penyelamatan diri pada saat bencana alam terjadi.







Tentu saja upaya di atas tidaklah cukup. Film, buku saku, pelatihan, tidaklah akan efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat, secara khusus perempuan itu sendiri. Pendidikan waspada bencana perlu diberikan dalam bentuk media yang sering digunakan oleh perempuan. Seperti misalnya, tayangan sinetron di televisi pada saat jam tayang utama atau dalam bentuk iklan layanan masyarakat di radio.The Conversation


Lidwina Inge Nurtjahyo, Lecturer of law and gender studies, Universitas Indonesia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


"Mengapa representasi perempuan dalam birokrasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan diperjuangkan? Sebab pada dasarnya, peran birokrasi tidak hanya tentang tetek-bengek administrasi, melainkan memiliki peran penting yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat atau dengan kata lain, birokrasi adalah cerminan masyarakat."


*Shofin Azimah Qolbi- www.Konde.co

Pusat Kajian Politik FISIP UI pada tahun 2011 melakukan penelitian pemetaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di 34 Kementerian di Indonesia.

Hasilnya, secara kuantitatif, jumlah pegawai negeri yang menempati peran dan posisi strategis dalam mengeksekusi kebijakan kebanyakan adalah laki-laki (22.681 orang) dibandingkan perempuan (6.540 orang).

Jika dilihat dari persebaran jumlah laki-laki dan perempuan di Koordinator Kementerian (2011), jumlah perempuan secara kuantitatif maupun kualitatif, masih terbilang rendah. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah perempuan di PNS mengalami peningkatan, namun jumlahnya masih belum mencapai kesetaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia birokrasi, perempuan masih belum terepresentasikan dengan setara.

Mungkin otoritas kebijakan memang banyak terpusat di tingkat legislatif dan eksekutif, namun kita juga perlu sadar bahwa birokratlah yang pada praktiknya menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga sebagaimana representasi perempuan pada parlemen, pada lembaga birokrasi, representasi juga harus merefleksikan demografi yang merupakan representasi bangsa sehingga akan terlihat nilai-nilai yang sama dengan masyarakatnya (Naff & Thomas, 1994).

Jika dibiarkan, komposisi di birokrasi yang terlalu didominasi oleh satu kelompok akan ada terus dan menghasilkan kecenderungan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok lainnya.

Simpelnya, coba bayangkan jika suatu kantor lembaga birokrasi di Indonesia diisi oleh terlalu banyak pegawai laki-laki. Apa situasi yang kemungkinan terjadi? Bisa saja warga perempuan yang datang ke kantor tersebut untuk mendapat layanan publik, tidak terlayani dengan baik atau pegawai perempuan yang berjumlah kecil di dalamnya kerap mengalami perlakuan diskriminatif dari lingkungan kerjanya yang patriarkal.

Terdapat banyak kritik akademisi mengenai perempuan dan birokrasi, di antaranya adalah bahwa birokrasi memang merupakan tempat di mana perempuan (tetap) diletakkan sebagai subordinat, sebagai kalangan yang kontribusinya tidak begitu berarti (Stivers, 2002).

Selain itu, birokrasi juga dikritik memiliki sifat yang kental dengan stereotipe maskulin pada pegawainya, yang mana pegawai-pegawai yang terpilih adalah mereka yang mampu bekerja dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada ruang publik (Acker, 1990). Kritik-kritik ini menandakan bahwa birokrasi merupakan dunia kerja yang kental dengan segregasi gender.

Segregasi gender biasanya terlihat pada bentuk peraturan yang diskiminatif dalam isu yang berkaitan dengan kesempatan kerja, promosi kerja, sistem penggajian, penghargaan, hingga bonus dan pensiun (Shiozawa & Hiroki, 1988).

Salah satu cara untuk mencapai representasi perempuan yang substansial di birokrasi adalah dengan memadukan konsep perempuan (female) dan birokrasi (bureaucrat) atau yang lebih dikenal dengan femocrat.

Konsep femocrat merujuk pada situasi di mana perempuan yang berada dalam birokrasi—baik sebagai pegawai negeri atau bukan—memiliki kemampuan menangani isu-isu perempuan yang ada di dalamnya (Gouws, 1996).

Keterlibatan perempuan di birokrasi harus dimaknai lebih dari sekadar jumlah, melainkan sejauh mana perempuan mampu memasukkan agenda pengarusutamaan gender dalam lembaga birokrasi. Pengarusutamaan gender sendiri merupakan strategi rasional dan sistematis untuk dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan manusia (Subono, 2012).

Sebagai upaya dalam mencapai kesetaraan dalam birokrasi, terdapat dua jenis intervensi yang dapat dilakukan oleh para perempuan yang terlibat di dalamnya, yaitu secara individual dan struktural (Eisenstein, 1991).


Intervensi Individual dan Struktural


Intervensi individual dilakukan dengan cara perempuan sebagai aktor dalam birokrasi menggunakan perspektif feminis sebagai identitas dirinya dalam tingkat pengambilan kebijakan.

Dengan mengidentifikasi diri sebagai feminis, maka para perempuan dalam birokrat dapat menjadi seorang femocrat yang memperjuangkan hak dan isu-isu perempuan, dalam artian eksistensi mereka sudah masuk ke tingkat yang esensial.

Sedangkan intervensi struktural berarti perempuan mampu mencipatakan sebuah struktur baru dalam birokrasi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada perempuan dan dapat menghasilkan kebijakan yang ramah perempuan (women friendly policy). Contoh intervensi perempuan secara struktural dalam sebuah birokrasi adalah adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reformasi birokrasi di Indonesia perlu dikawal dengan baik agar tercipta atmosfer aparatur yang ramah perempuan dan tak lagi patriarkis. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam birokrasi tanpa mencederai sistem merit yang ada adalah dengan melakukan blind recruitment.

Blind recruitment atau ‘rekrutmen buta’ adalah sebuah strategi rekrutmen di mana para rekruter tidak bisa melihat gender dari para kandidat pada saat seleksi kerja. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi perilaku seksisme atau bias gender dari para rekruter pada saat melakukan seleksi. Studi oleh salah satu peneliti Harvard dan Princeton menemukan bahwa blind recruitment meningkatkan kesempatan perempuan untuk direkrut hingga 25 – 46 persen.


Blind Recruitment di Australia

Salah satu negara yang sudah mencoba blind recruitment adalah Australia. Dalam praktiknya, para calon pegawai birokrat Australia yang hendak melamar diimbau untuk mengisi kolom gender dan etnis pada curriculum vitae mereka dengan tanda setrip.

Asumsi dari percobaan ini adalah meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang direkrut melalui sistem merit yang ada. Terlepas dari statistik yang menunjukkan keberhasilan metode ini di beberapa tempat—seperti Australia Bureau of Statistic yang berhasil mendapat pejabat perempuan dua kali lipat lebih banyak melalui blind recruitment—metode ini berjalan bukan tanpa cacat sama sekali, sebab gender kandidat masih bisa diasumsikan melalui nama yang tertera.

Di Silicon Valley, seorang pengusaha bernama Kedar Iyer membuat software bernama GapJumpers yang berprinsip sama yaitu mereduksi bias yang tidak disadari (unconscious bias) pada saat rekrutmen pegawai dengan menghilangkan kolom nama, foto wajah, dan informasi personal selama proses rekrutmen. GapJumpers pun berhasil meningkatkan kesempatan kelompok marginal (termasuk perempuan) untuk diterima kerja hingga 40 persen (Feldmann, 2018).

Metode blind recruitment patut dicoba dalam rekrutmen PNS di Indonesia. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kecurangan rekrutmen “orang dalam” yang sudah menjadi rahasia umum. Reformasi birokrasi perlu dimaknai sebagai perubahan yang tidak hanya dalam tataran praktis, melainkan esensial. Esensial dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi sebagai aktor besar kehidupan masyarakat mampu menghasilkan kebijakan yang pro perempuan. Untuk mencapai titik itu, perlu ada perubahan pola pikir dari pemerintah, aparatur dan masyarakat untuk mampu menghadirkan perempuan dengan kompetensi dan jumlah yang setara dengan laki-laki.

Pola pikir yang harus diterapkan tidak lain dan tidak bukan adalah perspektif feminisme yang berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender.


*Shofin Azimah Qolbi, Mahasiswi Ilmu Politik UI 2015

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Referensi:

Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society, 139-158.
Eisenstein, H. (1991). Gender Shock: Practicising Feminism on Two Continents. Boston: Beacon.
Feldmann, J. (2018, April 3). Forbes.com. Diakses melalui Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/04/03/the-benefits-and-shortcomings-of-blind-hiring-in-the-recruitment-process/#281f207638a3 pada 20 November 2018 pukul 22:32
Gouws, A. (1996). The Rise of the Femocrat. Agenda No. 30, 31-43.
Naff, K., & Thomas, S. (1994). The Glass Ceiling Revisited: Determinants of Federal Job Advancement. Policy Studies Review 13, 249-269.
Shiozawa, M., & Hiroki, M. (1988). Discrimination Against Women Workers in Japan. Japan: Asian Women Workers' Center.
Stivers, C. (2002). Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the Administrative State. California: SAGE Publications.
Subono, N. I. (2012). Femocrat: Kritik Feminis dan Representasi Birokrasi. Jurnal Perempuan, 17:24, 7-18.

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Dalam beberapakali kejadian gempa di Indonesia, entah kenapa saya selalu tertarik untuk membaca komentar-komentar orang yang menyalahkan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebagai pelaku kemaksiatan penyebab gempa. LGBT selalu disalahkan sebagai subyek pelaku gempa.

Komentar ini ada di sosial media maupun komentar- komentar di kolom-kolom berita yang kemudian menyebar di whats app group. Saya menerima pesan ini di salah satu whats app group sekolah saya dulu.

Kemaksiatan yang mereka maksud disini adalah perilaku menyimpang atau homoseksual. Baru saja misalnya terjadi gempa tsunami di Palu, Sulawesi Tengah atau di Banten dan Lampung. Banyak komentar yang tidak ilmiah menuliskan penyebab gempa tsunami ini, salah satunya menyalahkan LGBT. Walaupun sebenarnya komentar-komentar ini sudah ada sejak gempa-gempa sebelumnya.

Dibaca di platform forum diskusi yang cukup besar di Indonesia menyatakan sebelum kejadian besar ini, katanya ada video mengungkap bahwa kota Palu adalah sarang LGBT. Tulisan ini merujuk penyebab bencana tsunami adalah adanya LGBT di kota Palu.

Ada juga yang menuliskan kepanjangan LGBT adalah Longsor, Gempa dan Bencana Tsunami. Mari kita berbicara dengan data dan seharusnya dengan dasar penelitian. Indonesia memiliki lembaga – lembaga penelitian seperti LIPI dan BNBP, banyak pernyataan bahkan buku yang ditulis oleh mereka untuk dijadikan dasar sebelum mengeluarkan pernyataan mengenai penyebab terjadinya gempa di Indonesia.

Menurut ilmugeografi.com, salah satu proses terjadinya tsunami adalah keseimbangan air terganggu. Salah satu pemahaman yang bisa muncul dari tulisan ini adalah alam bisa tidak bersahabat bila alam diganggu kedudukannya.

Jadi bila manusia tidak sengaja menganggu kestabilan ekosistem alam, manusia harus tahu bagaimana cara mencegah alam mulai tidak bersahabat dengan kata lain mencegah terjadinya gempa.

Danny Hilman, Peneliti Geologi Kegempaan LIPI menyatakan daerah yang dekat lempeng, daerah pada batas lempeng atau daerah patahan aktif ini bisa terjadi gempa bumi. Pulau Sulawesi memiliki 4 patahan (sesar) aktif. Salah satu sesarnya adalah sesar Palu – Koro yang menjadi penyebab terjadinya tsunami di kota Palu. National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Badan Sains di Amerika Serikat mencatat sejak tahun 416 sampai 2018 ada 246 kejadian tsunami di Indonesia, ini ditulis oleh BBC.com.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab gempa bumi termasuk tsunami di negeri ini adalah letak geografis Indonesia, dan bukan karena perilaku seksual masyarakat maupun keberadaan LGBT. LGBT bukanlah pengendali bumi, pengendali bumi adalah sesar atau sebutan lain dari patahan struktur bumi.

Saya hanya semakin sedih saja jika komentar yang sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ini semakin membuat stigma terhadap LGBT makin kuat. Selama ini LGBT selalu dikonotasikan sebagai hal yang hina, sampah masyarakat dan harus enyah dari muka bumi.

Sekarang ketika gempa datang, stigma ini terus bertambah dan menjadikan LGBT sebagai subyek yang hidup penuh dengan kamaksiatan penyebab gempa.

Bahayanya, jika orang terus-menerus mempercayai stigma ini, dimanakah LGBT kemudian harus hidup?. Dimanakah LGBT harus mempertahankan diri ketika semua orang menganggapnya penyebab dari malapetaka, gempa bumi dan membuat orang harus meninggal karena gempa?

Setiap orang seharusnya sadar dengan komentar mereka, harus sadar apakah komentar tersebut tanpa bukti ilmiah dan justru malah mendiskriminasi orang lain?

Stigma tak semudah yang terlihat. Orang bisa terbunuh karena stigma yang melekat.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky,
aktivis sosial

Melly Setyawati- www.Konde.co

Dari dulu, jika ada kasus prostitusi, yang selalu disalahkan adalah perempuan. Yang selalu diarak dan kemudian dimunculkan oleh media terutama televisi adalah perempuan.

Banyak aktivis perempuan dalam social media kemudian menggugat ini: dimana lelaki hidung belang yang menggunakan jasa perempuan? Mengapa mereka tidak pernah ditulis, tidak pernah dipertanyakan apa yang telah dilakukannya?

Komnas Perempuan mendapatkan berbagai pengaduan dari masyarakat tentang maraknya pemberitaan prostitusi online yang terjadi khususnya yang melibatkan artis.

Protes masyarakat menyatakan bahwa pemberitaan yang terjadi sangat sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan pihak perempuan yang terduga sebagai korban beserta keluarganya. Selain nama, wajah juga disebutkan keluarga mereka.

Komnas Perempuan telah melakukan sejumlah pemantauan dan pendokumentasian tentang berbagai konteks kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang berhubungan dengan industri prostitusi atau perempuan yang dilacurkan (Pedila).

Mereka adalah perempuan korban perdagangan orang, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan muncikari, bahkan bagian dari gratifikasi seksual. Sekalipun dalam level artis, kerentanan itu kerap terjadi.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyatakan bahwa dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 pengaduan langsung menyangkut revenge porn ini semakin kompleks.

“Prostitusi Online kami khawatirkan sebagai bentuk perpindahan dan perluasan lokus dari prostitusi offline. Prostitusi online menyangkut soal cyber crime yang berbasis kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus revenge porn (balas dendam bernuansa pornografi) yang dapat berupa distribusi image atau percakapan tanpa seizin yang bersangkutan.

Selain itu, perlu ada kajian mendalam karena tidak sedikit yang menjadi korban femicide atau seseorang dibunuh karena dia adalah seorang perempuan atau mengalami kematian gradual karena kerusakan alat reproduksi.

Karenanya Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa prostitusi adalah kekerasan terhadap perempuan, namun Komnas Perempuan menentang kriminalisasi yang menyasar pada perempuan yang dilacurkan.

Komnas Perempuan telah melakukan analisa pada sejumlah media yang telah melanggar kode etik jurnalisme, serta pemuatan berita yang sengaja mengeksploitasi seseorang secara seksual, terutama korban. Dalam analisa media tersebut, masih banyak media yang saat memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, tidak berpihak pada korban.

Komnas Perempuan menyayangkan ekspos yang berlebihan pada perempuan (korban) prostitusi online, sehingga besarnya pemberitaan melebihi proses pengungkapan kasus yang baru berjalan

Pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik, sampai pemilihan judul yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir bahwa korban ‘pantas’ menjadi korban kekerasan dan pantas untuk dihakimi.

Mariana menyatakan bahwa dengan adanya kasus yang makin marak ini Komnas Perempuan meminta agar penegak hukum berhenti mengekspos secara publik penyelidikan prostitusi online yang dilakukan, agar pihak media tidak mengeksploitasi perempuan yang dilacurkan, termasuk dalam hal ini artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online.

“Kemudian agar media menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan, agar masyarakat tidak menghakimi secara membabi buta kepada perempuan korban ekspoitasi industri hiburan dan mengajak semua pihak untuk kritis dan mencari akar persoalan, bahwa kasus prostitusi online hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan seksual dimana banyak perempuan ditipu, diperjualbelikan, tidak sesederhana pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah kehendak bebas perempuan yang menjadi "pekerja seks" sehingga mereka rentan dipidana/ dikriminalisasi.”

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20181208 128202 1lxxpx3.jpg?ixlib=rb 1.1

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.
www.shutterstock.com



Nuresti Tristya Astarina, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman.


Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas.


Di Amerika, pada 2017, badan keamanan federal menemukan adanya 344 kasus kekerasan seksual di 242 institusi pendidikan tinggi..


Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Data terakhir dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 menunjukkan stagnasi tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun.


Tulisan ini berusaha mengupas alasan mengapa kasus kekerasan seksual begitu marak di institusi perguruan tinggi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.


Gunung es kasus kekerasan seksual di universitas di Indonesia


Baru-baru ini terkuak kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelaku diduga melecehkan temannya sendiri ketika menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku pada bulan 2017. Sampai sekarang belum jelas penyelesaian kasus tersebut. Dari berita yang beredar, dalam penanganan kasus ini para petinggi kampus justru menyalahkan korban.


Apa yang terjadi di UGM merupakan gunung es dari penanganan kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus di Indonesia tapi penyelesaian kasusnya masih setengah-setengah.


Tak hanya UGM, [Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta dan sebuah kampus di Bali memiliki catatan hitam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.


Data terakhir yang disampaikan Komnas Perlindungan Perempuan menunjukkan kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi di antara institusi pendidikan lain. Justru semakin tinggi tingkat pendidikannya, jumlah pelaku maupun korban pun semakin tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di tingkat SMA pun stagnan di angka 200-an.





Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2018.
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf



Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah korban dan pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak begitu mengalami perubahan.


Dari 363 korban dan 275 pelaku pada tahun 2015 menjadi 325 korban dan 270 pelaku tahun 2016. Lalu jumlahnya menjadi 320 korban dan 280 pelaku tahun 2017.


Hal ini menunjukkan keengganan dari pihak kampus menindak pelaku-pelaku kasus ini secara tegas.





Diolah dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2016-2018.




Tindakan yang ditempuh pihak perguruan tinggi masih sebatas mengamankan nama baik kampus. Tindakan administrasi menjadi solusi yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di kampus . Bahwa hukuman pidana dapat menciptakan efek jera pun hanyalah slogan dalam kasus kekerasan seksual di kampus.


Mengapa ini terjadi?


Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.


Lambannya penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi buktinya. Dalam kasus UGM di atas, penanganan kasus yang lama dan berbelit-belit dari pihak kampus justru menghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Artinya kampus yang berisi banyak kaum intelektual justru gegabah untuk tidak segera membantu penyintas mendapat keadilan melalui jalur hukum.


Namun ketika membawanya ke ranah hukum, belum tentu masalah akan selesai. Mental aparat hukum yang tidak sensitif gender justru bisa membuat korban trauma. Misalnya, ketika penyusunan laporan awal kepolisian seringkali korban ditanyai mengenai pakaian apa yang dikenakan korban. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan ini yang justru semakin melemahkan psikis korban.


Belum lagi korban harus melalui proses pembuktian yang berbelit dan lama. Selama tidak ada bukti penetrasi maka kasus kekerasan seksual itu sangat sulit diproses dalam hukum pidana Indonesia. Kasus UGM di atas, misalnya, sulit diproses dengan tidak adanya bukti penetrasi karena kekerasan terjadi dengan memasukkan tangan ke vagina. Selain itu, pihak kepolisian pun mengkhawatirkan akan kelengkapan bukti karena kejadian sudah berlalu cukup lama.


Apa yang bisa dilakukan


Jika UGM mau bergerak progresif, kasus di atas seharusnya menjadi stimulan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus khususnya dan Indonesia pada umumnya.


Jika masih memikirkan nama baik kampus maka justru sikap yang tegaslah yang bisa mengembalikan nama baik, bukan justru mengulur kasus sampai satu tahun berselang.


Seandainya UGM bisa tegas mengusut kasus, pemerintah juga akan dapat mencontoh untuk memasukkan perspektif akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan.


UGM bisa mengambil contoh yang dilakukan salah satu universitas di Australia yakni Universitas New South Wales (UNSW) dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka menyediakan portal tersendiri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang di lingkungan kampus. Di sana dijelaskan mulai dari prosedur pelaporan ke pihak kampus, jaminan kerahasiaan pelapor, hingga jaminan bahwa kampus akan membawa laporan ke ranah hukum disertai dengan pendampingan psikologis bagi korban.


Pihak perguruan tinggi seharusnya mampu memberikan dukungan dan membuat prosedur yang tegas menindak kekerasan seksual. Jika perguruan tinggi yang menjadi tempat kalangan orang terdidik saja masih tidak memiliki perhatian penuh dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di dalamnya maka sulit untuk mendapatkan keadilan bagi korban.The Conversation


Nuresti Tristya Astarina, Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.