File 20190130 108351 117qvt9.jpg?ixlib=rb 1.1

Berita mengenai prostitusi online kembali lagi menyeruak.
shutterstock.com



Nathalina Naibaho, Universitas Indonesia

Beberapa waktu ini terkuaknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh seorang public figure berinisial VA menyita perhatian kita.


Polisi telah memanggil dan memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk beberapa artis yang diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK).


Dari sudut pandang hukum pidana, ancaman hukuman pada kasus prostitusi hanya dapat diberikan kepada muncikari (germo) sedangkan pekerja seks komersial dan pelanggannya tidak dapat diancam pidana. Namun pada kasus prostitusi online, selain muncikari ada pihak-pihak lain yang dapat berurusan dengan hukum.


Duduk perkara kasus prostitusi dan prostitusi online


Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dalam kasus prostitusi pada umumnya hanya orang-orang yang memfasilitasi prostitusi atau yang lebih dikenal dengan istilah muncikari dan germo yang dapat diancam dengan pidana.


PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak dapat diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori kejahatan tanpa korban. Kecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan–baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya. Hubungan seksual baik dengan paksaan maupun tipu daya dapat dihukum sebagai perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Jika melibatkan anak di bawah umur, seseorang bisa dituntut dengan Undang Undang Perlindungan Anak.


Literatur hukum pidana Indonesia belum mengenal terminologi “prostitusi online”, yaitu praktik pelacuran yang dilakukan melalui media elektronik, yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran.


Namun, pada era digital saat ini, praktik prostitusi online marak terjadi. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan.


Dalam konteks prostitusi online di Indonesia, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena praktik prostitusinya. Mereka dituntut karena tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas.


Siapa saja yang bisa diproses?


Dalam prostitusi online, pekerja seks bisa terkena pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena untuk melakukan “pekerjaan”-nya, mereka menyebarkan konten online yang bersifat asusila. Dalam konteks ini, pekerja seks diancam pidana bukan karena melakukan pelacuran melainkan karena menyebarkan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik.


Demikian juga dengan para pelanggannya. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirimkan oleh pekerja seks kepadanya, maka ia dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut.


Sementara itu, polisi juga berpotensi menghadapi sanksi dan hukuman apabila dia tidak berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Dalam aturannya, seorang penegak hukum yang mengeluarkan pernyataan yang bertendensi dan menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hal ini dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin (Ralat: Peraturan Kapolri no. 12 tahun 2009 saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.)


Hal ini karena sebelum diputuskan bersalah, hak-hak seorang tersangka perlu dihormati karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.


Membedah kasus VA


Dalam kasus VA yang disebutkan di atas, dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia, pihak-pihak yang jelas bisa dituntut adalah para muncikari.


Namun pada akhirnya VA juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan konten-konten yang melanggar kesusilaan.


Tampaknya, pelanggannya belum diperkarakan karena tidak adanya bukti mereka ikut menyebarkan konten-konten asusila tersebut.


Sementara itu, polisi sudah mengumumkan nama VA secara lengkap sebagai pelaku dalam tahap awal proses penyelidikan.


Dalam aturan internal kepolisian, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup–yaitu paling sedikit 2 alat bukti yang bisa berbentuk apa saja termasuk kesaksian. Jika polisi menganggap bukti-bukti cukup kuat maka polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka.


Jika polisi melanggar prosedur, ia dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor-kantor Polisi terdekat, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian tingkat pusat dan akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri, dengan ancaman sanksi dan hukuman disiplin.


Karena prostitusi online ini adalah kasus kesusilaan, hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaan dilakukan secara hati-hati demi menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat. Hal ini khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka. Jika belum terbukti tindak pidana apa yang telah dilakukannya, sebaiknya media perlu menahan diri, menyadari konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi oleh si tersangka.


Ariza Muthia turut berkontribusi dalam penulisan artikel iniThe Conversation


Nathalina Naibaho, Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www.Konde.co

“Jika di rumah saya dipanggil bu Andre, jika disekolah anak saya, saya dipanggil bunda Rendra. Siapa nama saya sebenarnya, orang tidak pernah tahu.”

Keluhan ini pernah dilontarkan salah satu kawan perempuan saya. Karena lama-lama ia merasa risih dengan sebutan panggilan yang sebenarnya tak pernah menyebut namanya. Ketika ia di sekolah anaknya, ia dipanggil bunda Rendra, karena nama anaknya adalah Rendra. Ketika di rumah, ia akan dipanggil bu Andre, karena nama suaminya adalah Andre. Demikian juga dalam pertemuan-pertemuan besar lainnya. Hingga orang tak tahu bahwa nama dia sebenarnya adalah Santi.

“Hanya Santi. Santi saja. Tolong panggil aku Santi,” begitu keluhnya di suatu siang.

“Mungkin ini tidak penting bagi banyak orang, tapi buatku, nama tetap akan menggambarkan siapa kita di masa lalu dan apa yang aku lakukan di masa sekarang.”

Itu Santi. Ia merasa risih karena sejumlah teman perempuan lainnya mulai mengeluhkan ini.

“Cuma aku loh yang dipanggil Tika, ini karena aku lajang. ..”.

Tika, teman perempuan lainnya tampak tersenyum.

Benar saja, hanya kawan kami yang lajang yang dipanggil sesuai namanya. Jika ia sudah menikah atau punya anak, pasti identitasnya jadi berubah. Akan dipanggil dengan nama anaknya atau nama suaminya. Padahal kawan-kawan kami lebih senang jika mereka dipanggil dengan namanya saja, tak larut oleh sebutan-sebutan dan identitas baru yang melekat. Karena konsekuensinya, jika ia menjadi nyonya Andre, maka ia harus merepresentasikan siapa suaminya, demikian juga pelekatan identitas lainnya.

Identifikasi ini kemudian juga menimbulkan pembedaan identitas atas perempuan yang masih lajang dengan perempuan yang sudah tak lajang. Orang jadi mengenali jika ia lajang atau sudah menikah. Padahal identitas ini sering malah membelenggu perempuan.

Feminis Mary Daly mengatakan bahwa penyebutan nama baru ini, sudah mencuri kekuatan perempuan. Hal ini seringkali juga tidak lagi menyebutkan pengalaman dan kehidupan perempuan itu sendiri. Pengalamannya sebagai seorang individu/ pribadi menjadi dihilangkan begitu saja.

Feminis Susan Grifin dalam Maggie Humm (Dictionary of Feminist Theoty) menyebutkan bahwa penamaan (pengidentifikasian) ini bisa membekukan pengalaman perempuan dan memisahkan segala sesuatu yang berkaitan satu sama lain tanpa namanya. Hal inilah yang kemudian mematikan kesadaran perempuan atas dirinya sendiri.

Sebuah identitas bagi sebagian feminis memang bukanlah tujuan, namun ini adalah sebuah titik awal bagi keberangkatan dari sebuah proses kesadaran diri.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana potret perlindungan perempuan saat ini? Komnas Perempuan mencatat tentang kekerasan yang menimpa perempuan, antaralain kekerasan perempuan karena polarisasi politik, politisasi identitas, suburnya fundamentalisme dan radikalisme yang merapuhkan hak asasi manusia, yang diekspresikan secara terbuka dalam bentuk intoleransi, persekusi, penyesatan dan penodaan agama yang seluruhnya berdampak pada kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak tertuntaskan juga menjadi pemicu pelaziman kekerasan yang membuahkan extrimisme berkekerasan atau biasa disebut terorisme, baik yang dilatar belakangi oleh atau atas nama keyakinan maupun politisasi identitas.

Pada titik tertentu, Komnas Perempuan melihat bahwa situasi sekarang adalah akumulasi dari pembiaran negara, yang direkam oleh Komnas Perempuan sejak 20 tahun lalu.

Dampak tersebut terlihat diantaranya dengan meningkatnya kebijakan diskriminatif. Bila tahun 2010 Komnas Perempuan mendokumentasi 159 kebijakan diskriminatif, tahun 2018 meningkat menjadi 421 yang tersebar di 34 Provinsi dan menyasar langsung maupun tidak langsung kepada perempuan.

Komnas Perempuan di satu sisi dalam pertemuan 31 Januari 2019 lalu yang digelar Komnas Perempuan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menindaklanjuti pengembangan sistem pemulihan bagi korban.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu menyatakan bahwa Komnas Perempuan juga mendorong upaya pencegahan sistemik melalui kerja-kerja strategis pengembangan kurikulum pendidikan berperspektif HAM dan keadilan gender di Kementerian Agama, kerja sama penguatan perspektif HAM dan hak konstitusional perempuan di Lemhanas, dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Selain itu mengembangkan rencana aksi pencegahan dan penghapusan P2GP kepada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya Komnas Perempuan mengambil peran strategis untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat regional dan internasional untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya melalui mekanisme HAM di regional dan Internasional.

“Sebagai National Human Right Institution (NHRI), Komnas Perempuan banyak bekerja bersama jaringan masyarakat sipil untuk melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye pemenuhan HAM perempuan. Komnas Perempuan mendorong pelibatan dan gerakan publik untuk menjadi bagian dari penyelesaian situasi tersebut. Salah satunya adalah advokasi RUU Penghapusan Kekerasan seksual, advokasi hukuman mati, merespon secara online dan offline isu-isu krusial HAM perempuan, termasuk bekerjasama dengan lembaga agama untuk merespon kekerasan atas nama agama.”

Di tengah kondisi ini, ada juga titik kemajuan, yaitu adanya kebijakan kondusif khususnya kebijakan tentang layanan terhadap perempuan korban.

Di tahun 2018 ada 6 Pemda yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain di Kabupaten Cirebon, Pandeglang, Sikka, provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang mengeluarkan kebijakan tentang rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas Perempuan untuk membatalkan revisi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan membuat langkah penguatan pelaksanaannya melalui peraturan pelaksana berdasarkan kajian bersama serta diterimanya usulan Komnas Perempuan dan organisasi pendamping untuk mendekatkan akses dukungan bantuan sosial bagi Lanjut Usia (Lansia) perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, melalui skema program bantuan sosial bagi Lansia miskin dan terlantar.

Azriana Manalu menyatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini yaitu semua pihak harus merespon secara komprehensif terkait situasi dan konteks kekerasan terhadap perempuan dengan berbasis data dan fakta dalam setiap ranah baik pribadi maupun publik melalui penyediaan regulasi yang melindungi dan menjawab kebutuhan pemenuhan hak korban, mengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mengintegrasikan prinsip hak korban dalam pembahasan RUU Hukum Pidana, menerbitkan aturan pelaksana yang mengedepankan prinsip hak korban untuk optimalisasi pelaksanaan UU PKDRT dan UU PPMI.

“Mengintegrasikan perspektif hak korban dalam sistem peradilan pidana melalui penguatan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Mentransformasi kesadaran dan komitmen aparatus negara dan aparat penegak hukum melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan HAM berbasis gender, dan terakhir menerapkan kerangka uji cermat tuntas (due dilligence) dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.”

Selain itu juga meneguhkan kembali HAM termasuk HAM perempuan sebagai spirit dan penopang dasar berbangsa, yang searas dengan spirit hak konstitusi, dan menghentikan pelaziman kekerasan, mengelola konflik dan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah keberulangan.

Yang lain yaitu membuat skema pembangunan yang menjamin daya tahan perempuan dan ruang hidupnya, pembangunan infrastruktur yang tidak menggusur dan memicu konflik sumberdaya alam dan konflik horisontal, khususnya pada masyarakat adat dan memastikan akses penghidupan yang layak pada kelompok-kelompok rentan, khususnya perempuan korban kekerasan dan perempuan marginal

Negara juga harus memastikan adanya penguatan dukungan kerja untuk lembaga HAM, termasuk Komnas Perempuan, baik dari segi status hukum, sumber daya dan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem perlindungan dan keamanan jiwa selama melakukan kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sejarah, kini mencatat perkembangan teknologi telah mengubah proses produksi manusia. Proses ini dikenal dengan istilah revolusi industri. Hal ini dimulai dari temuan mesin uap, listrik hingga kecerdasan buatan berbasis aplikasi digital yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0.

Revolusi industri saat ini diwarnai dengan datangnya teknologi baru, banjir informasi. Dan kini revolusi industri kerap dianggap sebagai sebuah arena ekonomi baru.

Namun sayangnya narasi mengenai revolusi industri yang digambarkan pemerintah sebagai era ekonomi digital cenderung menjadi narasi hegemoni khususnya di kalangan pekerja industri kreatif. Perbincangan mengenai big data, kecerdasan buatan. algoritma, teknologi baru kian dominan dalam diskursus revolusi industri saat ini.

Namun perbincangan yang riuh masih berkutat melalui otomasi dengan konsekuensi para pekerja yang resah, sehingga ada narasi tentang tenaga kerja manusia yang akan diganti dengan mesin. Ini adalah narasi yang banyak ditulis oleh negara dan pemilik modal.

Padahal otomasi kerja juga bisa bermakna lain, yaitu penguasaan alat teknologi oleh pekerja untuk mempermudah kerja, bukan justru mengganti pekerja dengan mesin. Hal ini juga berdampak pada pekerja perempuan.

Penguasaan narasi revolusi industri 4.0 oleh negara dan pemilik modal tidak saja berdampak pada prioritas negara, kebijakan pemerintah serta pendidikan yang hanya berpusat pada peningkatan teknologi dan keahlian, juga pada tersembunyinya ekspolitase para pekerja.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI) merasakan bahwa narasi inilah yang kini terjadi. Padahal di satu sisi, nasib pekerja di dalam sektor industri media dan kreatif juga masih mendapat eksploitase sehingga mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Selain kondisi kerja yang kurang istirahat, para pekerja di industri tersebut tidak memiliki kejelasan karir di masa depan.

Atas dasar ini, Serikat Sindikasi akan menggelar acara Festival Work Life Balance pada Sabtu, 9 Februari 2019 besok pukul 13.00-21.00 WIB di CoHive D.Lab, Jalan Riau No.01, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kelanjutan dari Work-Life Balance Festival yang digelar perdana pada 2018.

Dalam Work Life Balance Festival 2019, SINDIKASI kembali mengangkat isu kesehatan mental dan pekerja ekonomi digital. Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy mengatakan bahwa SINDIKASI telah berhasil membawa rekomendasi kesehatan mental sebagai bagian dari K3 yang disampaikan lewat kertas posisi “Kerja Keras Menukar Waras” pada Januari 2018. Kesehatan mental sebagai bagian dari K3 telah diakui lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yang terbit pada akhir April 2018.

"Kegiatan festival tahun ini dimaksudkan sebagai langkah tindak lanjut untuk mendorong implementasi Permenaker No.5/2018, sekaligus menjadi ruang aspirasi antara pemangku kepentingan terutama pekerja untuk mewujudkan area kerja yang ramah kesehatan mental," ujar Ellena dalam pernyataan pers, Jumat (8/2).

Menurut Ellena, fleksibilitas yang menjadi ciri khas dalam era ekonomi digital telah berdampak pada kondisi kerja pekerja kognitif atau mereka yang bekerja memproduksi pengetahuan. Fleksibilitas tersebut membuat pekerja lepas, pekerja mandiri, atau pekerja independen semakin relevan dalam era yang kerap disebut sebagai revolusi industri 4.0. Individualisasi pekerja dan semakin tidak jelasnya hubungan kerja membuat para pekerja di dalamnya berada dalam kondisi rentan yang mengancam kondisi kesehatan, termasuk kesehatan mental.

Acara Work Life Balance Festival 2019 ini akan diawali dengan pemaparan hasil dan analisis survei yang dilakukan oleh Divisi Riset dan Edukasi Sindikasi. Survei tersebut menggunakan instrumen "Survei Faktor Psikologi Kerja" yang terdapat dalam Permenaker No.5/2018. Hasil survei akan disampaikan dalam talkshow "Kerja Keras, Kerja Waras" yang akan menghadirkan Fathimah Fildzah Izzati dari SINDIKASI, Ir Amri AK,MM dari Dewan K3 Nasional RI, dan dr. Jiemy Ardian yang merupakan seorang Praktisi Kesehatan Mental.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan talkshow yang mengangkat mengenai perspektif pekerja terhadap revolusi industri 4.0. Talkshow bertema "Bolong-Bolong Industri 4.0" akan menghadirkan Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy, Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan (LIP) Sedane, Imanzah Nurhidayat yang merupakan praktisi ekonomi digital, dan Ilhamsyah dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Work Life Balance Festival 2019 juga akan dimeriahkan penampilan pemusik dan pegiat seni lainnya.

Pelaksana Program Festival ini, Raisya Maharani mengatakan kegiatan festival tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengetengahkan permasalahan kondisi ketenagakerjaan.

“Pengakuan kesehatan mental sebagai bagian dari K3 dalam Permenaker No.5/2018 perlu dikawal agar implementasinya bisa maksimal di era ekonomi digital.”

*Ian Ahong- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana membangun serikat pekerja berperspektif perempuan? Pertanyaan ini banyak ditujukan pada serikat pekerja, menjadi tantangan yang mesti dijawab. Sejumlah feminis mencatat bahwa adanya pembagian kerja secara seksualah yang kemudian menghambat para perempuan pekerja dalam berorganisasi.

Feminis, Veronica Baechey menyatakan bahwa secara historis, pemisahan struktur kerja ini selalu merugikan perempuan karena memisahkan perempuan dan mengabaikan pembagian kerja dalam keluarga.

Di tempat perempuan bekerja, perempuan yang sudah diabaikan pembagian kerja secara seksual, begitu juga ketika perempuan ingin berorganisasi. Maka, ini adalah problem yang harus dijawab.

Selama ini data menunjukkan bahwa pengurus organisasi serikat pekerja kebanyakan laki-laki, selalu pulang malam karena rapat diadakan di malam hari, sekaligus kebiasaan-kebiasaan yang membuat perempuan tak bisa mengikutinya karena beban domestik yang masih harus dilakukan perempuan.

Maka, temuannya adalah, serikat buruh perlu membuat kebijakan-kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi anggota perempuan. Hal tersebut penting agar perempuan dapat mengambil peran dalam organisasi dan mendorong kesetaraan gender.

Data Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menunjukkan bahwa buruh perempuan kerap tidak dapat aktif di organisasi karena tidak adanya ruang yang nyaman dari organisasi. Maka penting kemudian menciptakan ruang-ruang perempuan yang nyaman dalam organisasi serikat pekerja.

“Penting menyediakan ruang yang nyaman untuk perempuan,” kata Ketua Departemen Perempuan KPBI, Dian Septi pada Rabu, 24 Januari 2019 lalu.

Ia menyebutkan perempuan kerap membawa anak ketika melakukan kegiatan organisasi. Maka, ruang nyaman itu di antaranya adalah kesepakatan untuk membatasi asap rokok ketika rapat. Dengan demikian, anak-anak tidak terganggu dengan kepulan asap tersebut.

Organisasi buruh juga perlu mencurahkan sumber daya untuk menyediakan pengasuh ketika para buruh yang menjadi ibu. itu melakukan kegiatan organisasi.

“Buruh jadi bisa konsentrasi pada kegiatan organisasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, persoalan waktu rapat juga berpengaruh pada peran perempuan. Sebab, dalam tatanan patriarkis yang mendominasi, perempuan mendapatkan beban pekerjaan rumah, selain pabrik. Keaktifan di organisasi selalu berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangan.

“Kalau kemalaman, selain pekerjaan rumah terbengkalai, juga menimbulkan konflik dengan keluarga (terutama suami), jadi rumit lagi harus negosiasi dll. Kalau melibatkan perempuan, mesti peka dengan hal-hal detil,” jelasnya.

Hal-hal tersebut ia sampaikan ketika kunjungan Departemen Perempuan KPBI ke federasi serikat anggota, Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh.

Maka dalam serikat buruh atau serikat pekerja, yang dibutuhkan adanya departemen perempuan yang aktif, pengurus yang berperspektif perempuan yang sangat kuat.

Upaya ini selalu bertujuan untuk menggeliatkan buruh perempuan agar berperan lebih aktif di organisasi. Dengan begitu, isu-isu kesetaraan gender dapat lebih mewarnai serikat buruh. Departemen perempuan KPBI kemudian juga mendorong pembentukan wadah pembentukan tim kerja di konfederasi yang beranggotakan perempuan-perempuan aktivis buruh federasi.

“Menghidupkan perempuan di tiap-tiap federasi melalui diskusi bulanan, membentuk wadah perempuan, program utama, untuk memunculkan kekuatan perempuan KPBI baik kampanye dan konsolidasi internal,” paparnya.

Selain itu, KPBI juga rutin menggelar diskusi mengenai isu-isu gender untuk menambah pengetahuan bagi pekerja perempuan.

(Foto/Ilustrasi)

*Ian Ahong, jurnalis. Tulisan ini merupakan kerjasama www.Konde.co dan www.buruh.co

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Paduan Suara Dialita, paduan suara para perempuan 65 meluncurkan albumnya yang kedua pada 31 Januari 2019 lalu di GoetheHaus, Jakarta. Peluncuran ini menandai suara perempuan yang terus bernyanyi, menggema dalam suara yang tak pernah redup.

Berdiri sejak akhir 2011 dan beranggotakan ibu-ibu penyintas (survivor) yang berasal dari keluarga mantan tapol dari peristiwa 1965, inilah Dialita. Dinamakan Dialita karena anggotanya telah berusia lebih dari 50 tahun, yang bila disingkat menjadi: DI Atas Lima puluh TAhun (Dialita).

Hingga kini, Dialita telah dan terus menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh mereka yang dipenjara pada masa itu dan melakukan aksi sosial kemanusiaan bagi sesama keluarga penyintas maupun bagi kelompok-kelompok lain yang membutuhkan.

DIALITA sudah melahirkan dua album, yang pertama “Dunia Milik Kita” dirilis pada 2016 dalam format digital dan cakram padat. Sementara, album kedua “Salam Harapan”, yang dirilis pada 31 Januari lalu, digawangi oleh Rumah Bonita dengan menggandeng delapan orang musisi dan enam penyanyi solo, yakni Bonita, Endah Laras, Endah Widiastuti, Junior Soemantri, Kartika Jahja dan Sita Nursanti di bawah Pimpinan Produksi Musik Petrus Briyanto Adi.

Album kedua ini memiliki keunikannya tersendiri. Bersama dengan para musisi muda, ada kejutan dari komposisi musik yang berwarna dan apik, pilihan 12 lagu dalam album, kualitas bernyanyi secara padu, dan, terutama, keterlibatan dari para musisi dan penyanyi handal yang rekam jejaknya sudah terbukti.

Salah satu penyanyi Dialita, Irina Dayasih mengatakan, layaknya semangat sinar yang bergelora, album ini merupakan kumpulan karya penuh harapan. Tepatnya 12 lagu “Salam Harapan” adalah kristalisasi dari segala pengharapan, dan doa bagi para penulisnya selagi menjalani kurungan sebagai tahanan politik di penjara Bukit Duri, Jakarta hingga Plantungan, Semarang.

“Pembuatan album ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan lagu-lagu bersejarah agar tak hilang, sebagaimana banyak bangunan penjara atau kamp-kamp pembuangan yang sudah tak ada jejaknya lagi. Menyanyikan lagu-lagu ini juga menjadi narasi baru bagi penulisan sejarah yang dibungkam.”

Melalui album ‘Salam Harapan’, Dialita berharap cerita-cerita dari balik penjara bisa dituturkan bagi khalayak luas, terutama generasi muda, agar tumbuh subur perbincangan membangun untuk Indonesia yang lebih baik.

Karya-karya tersebut tak hanya dinyanyikan DIALITA, namun juga mendapat penjiwaan baru dari para musisi dan solis.

"Sebuah kehormatan bagi saya untuk membawakan kembali lagu Ujian; lagu yang luar biasa kuat baik secara penulisan, secara emosi, dan juga tentu saja muatan sejarah. Saya merasa ini jadi tugas mulia buat saya sebagai generasi penerus penyintas-penyintas 65 untuk menyampaikan kisah, meneruskan sejarah, membuka hati dan merawat empati melalui lagu-lagu ini," ujar Kartika Jahja.

Bagi Bonita, DIALITA adalah keluarga dalam sejarah, Dialita adalah salah satu jalan terang untuk masa depan Indonesia.
Rilis album dan konser mini ini merupakan hasil kolaborasi antara Paduan Suara DIALITA dan Rumahbonita, didukung oleh Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKa), Galeri SriKendes,Komnas Perempuan, dan Program Peduli.

(Foto: Indonesia untuk Kemanusiaan/ IKa)

*Alea Pratiwi- www.Konde.co

Dalam salah satu wall di sosial media, awal Februari ini, ada seorang kawan perempuan yang mengeluhkan ketika ditanya soal:

“Apa agamamu?”

“Siapa orangtuamu?”

“Sudah menikah belum?”

Banyak tanggapan kemudian muncul atas pertanyaan ini. Jika diingat-ingat, pertanyaan seperti ini selalu seliweran dalam lingkungan kita, lalu mengendap begitu saja dalam benak setiap orang, setiap perempuan.

Pertanyaan sudah menikah belum, kerap ditanyakan untuk perempuan, sedangkan laki-laki, seolah selalu terlepas dari jeratan pertanyaan ini.

Sebenarnya, seberapa penting status menikah bagi orang lain? Apakah status seseorang ini menjadi penting untuk lebih memahami orang lain? Ataukah justru malah membuat tidak nyaman seseorang?

Pertanyaan ini juga masih sering didengar oleh kawan perempuan saya yang lain:

“Kamu china ya? Keturunan?”

Atau ada juga anggapan seperti ini,” Dia khan orang China, bukan orang kita (Indonesia).”

Identifikasi sebagai orang China, bukan orang Indonesia selalu saja datang setiap tahunnya, sejak sebelum pemerintahan orde baru hingga sekarang.

Dalam masa sekarang misalnya dimana Pemilu sudah ada di depan mata, pertanyaan-pertanyaan ini selalu bernilai politis. Pertanyaan tentang apa agamamu selalu menjadi pembicaraan dimana semua orang boleh mengurusi agama orang lain, pilihan orang lain. Seolah agama seseorang adalah alat ukur untuk menentukan pilihan politik seseorang.

Padahal pilihan soal agama, pilihan soal menikah adalah pilihan seorang secara personal. Ini adalah pilihan bebas dimana ruang ini tak boleh dimasuki oleh orang lain.

Wall facebook teman perempuan saya tadi kemudian menuliskan: “Akhirnya saya hanya bisa diam melihat ketidaknyaman ini, selalu ditanya apa agamamu dan kapan kamu menikah?”

Seberapa penting mempertanyakan identitas seseorang? Karena secara sering, dalam identitas juga disematkan stigma dan diskriminasi.

Pernah saya ditanya seseorang dalam perjalanan saya pulang, ia bertanya tentang mengapa saya lahir di wilayah konflik? Jika saya bercerita banyak hal, pasti ia akan mengidentifikasi saya sebagai orang yang emosional, suka perang, pengacau dan mengalami persoalan psikologi. Padahal identifikasi ini tidaklah tepat.

Namun dari sini saya belajar menelusuri mengapa identitas menjadi begitu penting bagi orang lain. Untuk naik pesawat saja, kita harus menunjukkan KTP, menggunakan handphone, kita harus mempunyai identitas. Untuk menyetir kendaraan, kita harus mempunyai identitas. Betapa identitas sudah menjadi rutinitas kita tiap harinya. Jika ada salah satu tanda identitas kita yang hilang, seolah tamatlah riwayat hidup kita.

Namun mengapa kita justru kita tidak merasa nyaman dengan ini semua?

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat nyaman ini seharusnya ditanyakan lagi: apakah kita juga merasa nyaman dengan pertanyaan ini jika ini ditujukan untuk kita? Lebih baik bertanya, apakah orang akan nyaman dengan pertanyaan kita, daripada terus-menerus bertanya yang hanya bertujuan untuk menyelidik, bahkan memberikan stereotype pada perempuan.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Alea Pratiwi,
Blogger