*Miladiyah Bariqoh- www.Konde.co

Saya termasuk orang yang sangat menyayangkan ketika kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Agni diselesaikan dengan jalan “damai” oleh pihak universitas. Buat saya ini menandakan bahwa kampus atau universitas dimanapun masih menjadi tempat yang tidak aman bagi korban pelecehan seksual, dan jika ada kasuspun, akan banyak diselesaikan dengan jalan kompromi.

Selain Agni, saya juga menemukan banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kampus yang menjadikan perempuan sebagai korban. Beberapa waktu sebelumnya, ada media yang juga banyak meliput adanya dosen yang senang melakukan pelecehan seksual yang sudah menjadi rahasia umum di beberapa instansi kampus. Malah saya menduga bahwa di seluruh kampus, pasti ada salah satu atau lebih dosen yang memiliki otak mesum.

Beberapa mahasiswi yang menjadi korban atau yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual, masih berpikir tidak dapat bertindak lebih jauh ketika dirinya mengalami pelecehan seksual. Melawan dan melaporkan dosen masih memiliki dampak dan resiko yang tinggi karena mengancam pihak petinggi kampus yang memiliki otoritas lebih tinggi, memang tidaklah mudah.

Dosenpun dapat mengancam balik kepada mahasiswi yang berani melaporkan tindakan bejat dirinya. Mulai dari ancaman pemberian nilai jelek, skripsi yang ditolak atau dianggap tidak lulus hingga di drop out dari kampus.

Namun perlahan kasus ini mulai muncul dan diliput oleh berbagai media yang mengungkap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam lingkungan kampus. Hal ini akan sangat membantu para korban dan penyintas untuk berani melaporkan kasus yang menimpa mereka pada pihak atau lembaga yang siap membantu. Dan juga pengungkapan kasus pelecehan seksual di kampus akan menjadi peringatan bagi dosen-dosen yang senang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual agar tak berani lagi macam-macam. Akhirnya semuanya perlahan terungkap. Ini berita bagus.

Namun saya masih khawatir bagaimana jika kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, seperti yang terjadi di UGM dan Undip, hanya menjadi kasus yang sebagian kecil yang terungkap dari seluruh kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di berbagai kampus di negeri ini?.

Kasus yang beredar hari-hari ini memberitakan bahwa korban pelecehan seksual adalah korban yang menyadari dirinya adalah korban. Sebagai korban, dia berhak untuk menuntut keadilan yang terjadi pada dirinya menggunakan instrumen hukum. Namun, bagaimana nasib para korban pelecehan seksual yang belum menyadari bahwa dirinya korban? Atau yang takut untuk melaporkan sesuatu karena terancam?

Beberapa saat yang lalu saya mendengar sebuah kabar walaupun hanya kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut. Namun jika ingin ditelesik lebih jauh, kabar itu lebih mengerikan dari apa yang saya bayangkan. Berbeda dengan kasus dosen yang melakukan pelecehan seksual selaku petinggi kampus, kabar pelecehan seksual tersebut terjadi di kalangan antar mahasiswa, lebih tepatnya dilakukan mahasiswa laki-laki.

Salah satu kabar yang saya dengar, terdapat sebuah jaringan forum online di media sosial yang beranggotakan para laki-laki mahasiswa di salah satu universitas. Forum atau grup tersebut khusus dibuat untuk mensharing foto-foto telanjang perempuan yang sebagian menjadi pacar para anggota mahasiswa laki-laki. Koleksi foto para perempuan yang telanjang menjadi ajang hiburan tersendiri bagi anggota grup tersebut. Bahkan, mereka membagikan foto tersebut sebagai rekomendasi antar sesama anggota grup dan menunjukkan perempuan mana saja yang bisa diajak kencan.

Pengalaman pribadi saya mulai menunjukkan bukti dari kabar tersebut. Kebetulan saya akrab dengan seorang teman lelaki satu jurusan saya. Melihat jaringan pertemanan teman lelaki saya ini yang cukup luas, akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan sebuah penyelidikan kecil-kecilan. Penyelidikan yang saya lakukan mungkin beresiko namun saya berpikir bahwa harganya mungkin akan sepandan.

Saya berpura-pura meminta link atau video pada teman laki-laki saya. Tidak membutuhkan banyak basa-basi, saya dikirimkan deretan link platform penyimpanan data online seperti Google Drive dan Dropbox oleh teman lelaki saya tadi.

Saya mengira isinya hanya sekedar video yang bisa didownload di situs porno. Namun isinya melebihi apa yang saya perkirakan. Banyak foto perempuan-perempuan telanjang di dalamnya. Saya tidak tahu mereka semua itu siapa. Karakteristik fotonya diambil dengan menggunakan kamera ponsel pribadi yang kebanyakan jenis foto nude selfie. Saya bertanya kepada teman laki-laki saya dan dia mengatakan bahwa foto perempuan tersebut adalah pacar sekumpulan lelaki yang mengumpulkan foto-foto telanjang pacarnya untuk bisa dibagikan kepada teman lelakinya yang lain.

Para perempuan ini adalah korban penipuan berbasis revenge porn, namun para perempuan tersebut tidak menyadarinya. Awalnya mungkin kiriman foto perempuan telanjang tersebut kepada pacarnya dilakukan secara konsensual. Tapi naas-nya, pacar lelaki mereka menipu mereka dan menyebar foto telanjang mereka, yang jelas tanpa sepengetahuan si perempuan.

Kasus ini bisa saja terus-menerus menjadi kasus yang tersembunyi dan akan tersebar pada semua laki-laki yang menginginkan foto telanjang perempuan tersebut sebagai konsumsi publik.

Kasus tersebut hanyalah sebagian kasus kecil yang pernah saya temukan melalui penyelidikan kecil-kecilan saya. Saya meyakini adanya sebuah komunitas yang lebih besar yang didalamnya berisi anggota para tersangka penipuan berbasis revenge porn.

Saya mengajak kepada perempuan lainnya baik yang sudah mengetahui dirinya adalah korban maupun yang belum menyadarinya. Jangan mudah terperdaya oleh bujuk rayuan pacar lelaki. Fenomena revenge porn masih sangat sedikit sekali yang muncul di permukaan. Kasus yang belum terungkap, akan sangat jauh lebih mengerikan. Korban yang mengalami revenge porn akan memiliki dapat psikologis tersendiri seperti merasakan malu, hina dan menganggap dirinya sebagai aib. Maka dari itu, saya ingin semua pihak menyadari fenomena ini untuk lebih berhati-hati lagi dalam penyebaran sesuatu yang bersifat privat.

Kedepannya saya berharap di semua tempat baik di lingkungan kampus, tempat kerja, hingga di lingkungan keluarga akan menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan untuk terhindar dari pelecehan dan kekerasan seksual.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Miladiyah Bariqoh, mahasiswi teknik yang berproses menyelesaikan skripsi dengan segera namun juga tak buta dengan fenomena sosial. Bisa intip kehidupan pribadi saya di situs blog mildamiladiyah.wordpress.com

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Dalam catatan internal PT Kereta Commuter Indonesia disebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 terjadi pelecehan seksual di dalam kereta maupun stasiun sebanyak 34 kasus, 20 kasus diantaranya korban berani melanjutkan laporan ke aparat penegak hukum. Hal ini meningkat dibanding tahun 2017, dimana pada tahun tersebut dari 25 kasus pelecehan, tidak ada satu pun dilanjutkan dengan laporan ke aparat penegak hukum.

Bentuk pelecehan terbanyak di tahun 2018 dilakukan dengan pelaku menggesekkan alat kelamin, memegang pantat dan memegang payudara. Sedangkan pelecehan seksual paling banyak terjadi di rute-rute: Bogor- Jatinegara, Bogor- Jakarta Kota, Cikarang- Jakarta Kota dan Rangkasbitung- Tanah Abang.

Ini merupakan salah satu kampanye stop pelecehan seksual di transportasi publik dilakukan PT. Kereta Commuter Indonesia pada 12 Maret 2019 lalu. Acara yang berjudul Komuter Pintar Peduli Sekitar tersebut dilakukan agar publik pengguna kereta api bersama-sama melakukan stop pelecehan terhadap perempuan di kereta.

Commuter Indonesia adalah kereta yang selama ini menampung penumpang yang berkendaraan di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta pengusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang. KRL Commuter Line saat ini melayani 79 stasiun di wilayah Jabodetabek dengan jangkauan rute mencapai 201,5 km. Jumlah perjalanan KRL per hari sebanyak 938 perjalanan dengan volume penumpang mencapai 1,1 juta per hari.

Kegiatan kampanye ini merupakan salah satu upaya PT. KCI dan merupakan tahun kedua penyelenggaraan Komuter Pintar Peduli Sekitar yang kali ini menggandeng Komnas Perempuan, dan Komunitas perEMPUan dengan para pengguna kereta Jabodetabek sebagai sasaran utamanya.

PerEMPUan dalam kampanye ini juga membuat video bersama PT. KCI agar semua pihak melakukan stop pelecehan perempuan di kereta. Dalam video tersebut disebutkan bahwa semua pelaku pelecehan seksual di kereta Jabodetabek sepanjang tahun 2017-2018 adalah laki-laki berusia 31-40 tahun. Sedangkan perempuan korban rata-rata berusia 19-30 tahun. Semua kasus yang dilaporkan ke petugas stasiun lalu dilanjutkan dilaporkan ke polisi. Namun 100% kasus yang dilaporkan ke polisi lalu berakhir damai. Biasanya korban merasa enggan untuk meneruskan laporan lalu pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada seluruh pengguna jasa kereta mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi, melakukan upaya pencegahan, hingga bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban pelecehan”, kata VP Corporate Communication PT KCI Eva Chairunisa dalam kampanye tersebut.

Dalam diskusi tersebut dibahas tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain melalui pelecehan verbal dan non verbal. Bentuk verbal misalnya siulan nakal, komentar atau percakapan yang berkonotasi seksual, gurauan bersifat pornoaksi yang ditujukan kepada korban dengan tujuan merendahkan dan korban merasa tidak terima.

Sedangkan menurut catatan akhir tahun yang dikeluarkan Komnas Perempuan menyebutkan sepanjang tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 406.178 kasus kekerasan atau meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Dari data tersebut, 394 kasus diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah publik.

Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam transportasi publik sudah banyak terjadi dari generasi ke generasi. Setiap perempuan rentan mengalami pelecehan tersebut. Persoalan utama adalah masalah ruang, budaya, dan penegakan aturan.

Masalah lain yaitu ruang transportasi publik sering tidak dapat memuat seluruh penumpang sehingga ada kondisi padat di waktu-waktu tertentu. Kondisi ini memungkinkan pelaku untuk leluasa melakukan aksinya.

“Masalah budaya adalah masyarakat yang tidak menghormati perempuan dan pelecehan dianggap hal wajar yang berimbas pada tiadanya aturan untuk memberikan sanksi pada pelaku. Oleh karena itu dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menyegerakan budaya kita untuk mengubah hal tersebut dan melindungi korban serta memberikan sanksi pada pelaku melalui aturan yang berlaku. Kita semua berharap tiada lagi kekerasan seksual dalam kehidupan kita sehari-hari," ungkap komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin.

Sementara itu menurut para aktivis perempuan, Rika Rosvianti Neqy, kekerasan seksual di tempat dan transportasi umum seperti inilah yang banyak menghambat terwujudnya kesetaraan gender.

“Jangankan beraktualisasi diri secara maksimal, perempuan dewasa maupun anak perempuan bahkan terancam mengalami kekerasan seksual dalam perjalanannya memenuhi hak dasar sebagai warga negara saat mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan,” jelas Rika Rosvianti Neqy dari Komunitas perEMPUan.

Melalui kegiatan ini diharapkan korban maupun saksi dapat berani bertindak dan melaporkan segala bentuk pelecehan seksual.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20190307 82695 1p7a87.jpg?ixlib=rb 1.1

Ketika perempuan di negara-negara lain berhasil menjatuhkan para lelaki berkuasa yang melecehkan mereka, di Indonesia, korban pelecehan masih harus berusaha untuk mencari keadilan.
www.shutterstock.com



Dyah Ayu Kartika, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina

Aku semangat, Aku nggak nyerah, Aku nggak padam.”


Itulah yang dikatakan Agni, seorang penyintas kasus perkosaan tahun lalu setelah pejabat di Universitas Gajah Mada
(UGM), salah satu universitas papan atas di Indonesia, mengabaikan laporannya bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual oleh temannya ketika sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.


Menurut Agni (bukan nama sebenarnya), UGM tampak lebih ingin melindungi reputasi mereka dibandingkan membantunya mendapatkan keadilan.


Tetapi, setelah koran kampus Balairung, membuat laporan atas kejadian yang dialami Agni, kasusnya menjadi berita nasional. Bahkan sebuah tagar #KitaAgni viral di media sosial.


Banyak yang berharap kontroversi ini bisa menjadi titik awal dari momen #MeToo di Indonesia. Gerakan #MeToo yang berawal di Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengungkap pelecehan seksual serta menghukum pelakunya ini telah muncul di berbagai negara selama lebih dari 18 bulan terakhir ini. Namun dampaknya belum sampai ke Indonesia.


Gerakan #MeToo Indonesia yang lemah


Kasus Agni merupakan satu dari banyak kasus kekerasan seksual tak terselesaikan yang muncul di era #MeToo.


Ketika perempuan di negara-negara lain berhasil menjatuhkan para lelaki berkuasa yang melecehkan mereka, di Indonesia, korban pelecehan masih harus berusaha untuk mencari keadilan.


Feminis Indonesia, Tunggal Pawestri, memperkenalkan #SayaJuga untuk mendorong diskusi publik tentang kekerasan seksual yang semakin luas. Namun, tetap saja, di Indonesia, #MeToo dibicarakan terbatas pada mereka yang melek media sosial dan perempuan di kalangan menengah-atas.


Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHN) terakhir menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Angka ini sama dengan rata-rata global yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia.


Saya mempelajari isu gender di Indonesia dan pernah bekerja sebagai peneliti untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).


Menurut pengamatan saya, kombinasi dari budaya patriarki yang sangat mengakar, nilai agama yang konservatif, dan praktik penegakan hukum yang tidak sensitif gender merupakan penyebab mengapa #MeToo tidak terjadi di Indonesia.


Budaya patriarki


Satu kesamaan yang saya amati dari negara-negara yang memiliki gerakan #MeToo yang kuat, seperti China, Korea Selatan, dan India adalah kuatnya dukungan pemerintah, adanya sistem hukum yang kuat, dan dukungan publik dalam melawan kekerasan seksual.


Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya.


Budaya patriarki yang sangat kuat–didukung oleh pemerintah dan tokoh agama–menyebabkan perempuan jarang membicarakan seks, apalagi kekerasan seksual.


Kepemimpinan otoriter yang berjalan selama 32 tahun, yang berakhir tahun 1998, membuat perempuan sulit masuk ke ranah politik. Peran mereka masih cenderung terbatas pada menjadi ibu dan istri.


Oleh karena itu, wacana terkait isu perempuan selama berpuluh tahun selalu berkisar seputar peran domestik perempuan saja. Kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan seksual tidak menjadi bagian dari perdebatan publik di Indonesia.


Berbagai upaya untuk menghasilkan kebijakan yang lebih sadar gender mendapat perlawanan dari para pimpinan kelompok Islam konservatif. Mereka meyakini perempuan seharusnya menjadi pribadi yang taat dan dapat menjaga moralitas mereka. Hal ini ditunjukkan dengan memakai pakaian tertutup dan berhijab untuk mencegah nafsu laki-laki.


Tentu saja, perempuan yang menggunakan hijab juga menjadi korban pelecehan seksual. Perkosaan itu tentang relasi kuasa, bukan ketertarikan.


Di Indonesia, narasi muslim konservatif ini melanggengkan budaya perkosaan. Kasus perkosaan terjadi dimana-mana, dianggap wajar, dan dimaafkan. Sebuah penelitian tahun 2014 menunjukkan bahwa laki-laki Indonesia berasumsi kekerasan terhadap perempuan jarang terjadi. Dan jika pun itu terjadi, menurut mereka, perempuan pantas mendapatkannya.


Media juga turut melanggengkan budaya victim-blaming juga. Reportase seputar pelecehan seksual sering menggambarkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab memicu hasrat laki-laki.


Aturan dan sistem penegakan hukum yang buruk


Kuatnya budaya patriarki ini berkontribusi pada lemahnya perlindungan hukum. Sistem hukum yang lemah ini bahkan bisa membuat perempuan dikriminalisasi karena melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.


Itulah yang terjadi pada Baiq Nuril, seorang guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahun lalu, dia melaporkan pelecehan yang dilakukan atasannya namun dia dipenjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukum yang kontroversial itu.


Para aktivis di Indonesia sedang memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat. Jika lolos, RUU PKS ini akan memperluas definisi kekerasan seksual hingga mencakup perkosaan, pelecehan seksual, dan praktik sehari-hari yang berbahaya, seperti sunat perempuan.


RUU ini juga mewajibkan sekolah-sekolah mengajarkan siswanya tentang pelecehan seksual, memastikan perempuan penyintas mendapatkan pendampingan psikologis setelah trauma, dan menyediakan fasilitas yang aman untuk perempuan di tempat publik.


Pengesahan RUU PKS ini bisa melindungi Agni dan penyintas lain. Sayangnya, kelompok Islam konservatif menolak peraturan tersebut karena menganggap RUU ini mempromosikan seks bebas dan perilaku seksual menyimpang.


Selain itu, masalah hukum lainnya adalah perempuan Indonesia enggan melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami ke penegak hukum.


Meskipun polisi Indonesia memiliki protokol yang mendorong petugas kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan para korban, misalnya dengan menugaskan lebih banyak polisi wanita dan psikolog untuk mendampingi kasus pelecehan seksual. Cara tersebut tetap tidak berhasil dalam menghapuskan budaya victim-blaming yang kuat di kalangan penegak hukum.


Polisi seringkali menginterogasi para korban dengan meminta saksi mata dan informasi yang sangat detail akan kasus pelecehan seksual yang ia alami.


Pada November 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan penyelidik harus menanyakan perempuan yang melaporkan kasus kekerasan seksual apakah “mereka nyaman selama perkosaan”.


Pernyataan mengejutkan ini menyebabkan banyak korban merasa putus asa. Jika pimpinan kepolisian Indonesia, wujud dari perlindungan hukum negara, menganggap bahwa perkosaan bisa dinikmati, bagaimana perempuan bisa percaya bahwa kepolisian ada di pihak mereka?


Apa selanjutnya?


Gerakan global #MeToo telah membangkitkan partisipasi banyak orang di seluruh dunia untuk bicara tentang pelecehan seksual dan meningkatkan simpati publik. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia.


Kebanyakan perempuan diam, atau diminta diam, dalam budaya patriarki yang sangat kuat mengakar berkelindan dan didukung dengan nilai nilai religius yang konservatif. Hal ini membuat satu dari tiga perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di Indonesia berada dalam posisi yang sangat sulit karena mereka dalam lingkungan yang cenderung menyalahkan korban.


Banyak perempuan, terjebak dalam sistem yang menghalangi mereka untuk melawan atau bicara. Hal ini pun diteruskan ke generasi muda.


Terlepas dari masalah sistematik ini, salah satu penyintas menolak untuk menyerah. Agni telah berjanji akan melanjutkan perjuangannya mencapai keadilan di UGM.


Semoga, akan ada waktu di mana perempuan Indonesia lain dapat meneriakkan #MeToo, tanpa ada ketakutan ataupun keraguan.


Artikel ini telah direvisi untuk nama ibu kota pulau Seram. Yang betul adalah Maluku bukan Ambon seperti yang ditulis sebelumnya.The Conversation


Dyah Ayu Kartika, Researcher, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Kekerasan dengan penggunaan teknologi merupakan fakta-fakta baru yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Hal ini menguat dalam paparan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diadakan di Jakarta, 6 Maret 2019 lalu.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyatakan bahwa penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten misalnya dirasakan telah merusak reputasi korban (malicious distribution). Kekerasan berbasis cyber ini juga merupakan yang dominan yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami maupun pacar.

“Pola yang digunakan yaitu korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media social. Jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku, maka korban akan mendapatkan kekerasan.”

Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban. Di sisi lain, layanan bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa diakses korban secara mudah, baik mekanisme pelaporan, maupun pendampingan korban.

Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban.

“Maka dalam kasus-kasus seperti ini, perempuan korban mengalami ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan,” kata Mariana.

Fakta-fakta Baru Kekerasan Terhadap Perempuan

Fakta fakta baru lain juga menunjukkan bahwa marital rape atau perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi, lalu kekerasan seksual terhadap disable dan kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran terjadi seperti korban diancam yang bernuansa kekerasan seksual atau ingkar janji perkawinan.

Yang lainnya ada Incest yang menjadikan anak-anak perempuan menjadi korban. Dan pelaku yang paling banyak melakukan adalah ayah tiri dan paman. Jadi yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di ranah-ranah personal.

“Ini misalnya terjadi ketika korban mengalami pemaksaan ketika sedang haid dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, melakukan sodomi hingga korban mengalami pendarahan.”

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa jumlah kekerasan mengalami kenaikan hampir 14 persen di tahun 2018. Keberanian pelaporan kasus perkosaan dlm perkawinan adalah keberanian perempuan.

Anggota DPR, Rahayu Saraswati dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa banyaknya kekerasan terhadap perempuan menandakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Ia mencatat bahwa banyak kalangan termasuk pemerintah maupun anggota DPR belum memahami makna ini. Mendengar kata gender saja seringkali mereka tidak paham dan masih saja ada yang mengkaitkan dengan agama. Maka penting sekali untuk menggunakan kata-kata dan makna-makna yang penegak hukum bisa memahami ini.

“Kadang-kadang mendengar kalimat kekerasan dan gender saja masih kebingungan, masih banyak yang mengkaitkan dengan isu agama, maka penting untuk menggunakan istilah agar menjadi strategi yang bisa masuk di kalangan penegak hukum.”

Catatan tahunan ini dikeluarkan setiap tanggal 8 Maret sebagai bentuk solidaritas internasional agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Setiap tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperingati Hari Perempuan Internasional salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.

Tahun 2019 ini, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” yang merupakan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pengadalayanan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi masyarakat, serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Identitas anak yang sering terpapar antara lain identitas pada wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik.

Maka sering kita lihat, anak-anak yang tak mengerti kejadian apa yang sedang terjadi pada orangtuanya, disangkut pautkan pada anak. Ketika orangtuanya melakukan korupsi misalnya, anak-anak ini tersorot oleh kamera media. Begitu juga ketika orangtuanya diduga melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak justru menjadi sorotan atas apa yang tidak dilakukannya.

Bahasa pemberitaan terkait anakpun juga terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar.

Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Kondisi ini memprihatinkan, padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang- Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di satu sisi masih terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17th). Kondisi ini sangat tidak menguntungkan anak-anak.

Komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers kemudian bersepakat melalui berbagai diskusi. Uji publik membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Wartawan Indonesia harus menyadari bahwa pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, Pedoman pemberitaan ramah anak ini kemudian disyahkan oleh dewan pers pada 9 Februari 2019 lalu.

Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.

7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

(Foto: Pixabay)
(Sumber: Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: /PERATURAN-DP/II/2019)



Melly Setyawati- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co- Jumat 8 Maret 2019. Jakarta, siang sangat terik. Namun ini tak pernah menyurutkan suara para perempuan, orasi para buruh perempuan, para pekerja rumah tangga, aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tergabung dalam Komite International Women’s Day (IWD) untuk turun ke jalan menuju istana.


Mengambil tema panggung politik independen perempuan, para peserta aksi mengkritisi sejumlah hal untuk dibukanya ruang partisipasi perempuan yang selama ini belum mampu dijawab pemerintah.


Hari perempuan yang diperingati setiap tanggal 8 maret secara internasional di seluruh dunia tak pernah lepas dari peluh para pekerja pabrik yang menuntut kesejahteraan dan pilihan politik sejak tahun 1903 lalu.


Maka, panggung politik perempuan ini menjadi sebuah panggung pertunjukan dimana kritik kemudian disampaikan kepada pemerintah yang mempunyai pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan buruh perempuan.


Ada Gung Gunarti yang menyuarakan pedihnya pembangunan semen di Kendeng, Jawa Tengah. Ada Sumarsih, seorang ibu yang kehilangan anaknya ketika peristiwa kejamnya orde baru di tahun 1998, seorang pelopor aksi kamisan di depan istana. Ada Lenny suryani, seorang pekerja rumah tangga bersama para buruh pabrik yang merindukan upah layak dan hidup yang layak. 


Ada Ryan Kobari yang mempunyai kerinduan yang sama agar kelompok LGBT dihargai sebagai manusia lainnya, juga ada panggung media dimana Serikat Sindikasi dan Aliansi Jurnalis Independen merindukan media yang ramah pada perempuan. Yang lainnya, ada kelompok Lansia, disable, miskin kota yang dimiskinkan oleh situasi.



Tuntutan Komite IWD antaralain agar pemerintah mendukung Konvensi International Labour Organisation tentang penghapusan dan pencegahan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga, perlindungan pekerja migran dan hapus sistem outsourching, magang dan bentuk-bentuk yang tidak melindungi buruh. 


Tak hanya kampanye dan gembar-gembor di panggung massa menuju Pilpres dan Pileg 2019, namun ini adalah pekerjaan rumah tangga yang harus dicatat dan diselesaikan pemerintah yang akan datang. Panggung ini, yang penuh dengan dinamika ekspresi perempuan seharusnya menjadi dorongan perubahan bagi masyarakat.




Hari perempuan internasional yang kita peringati pada tanggal 8 Maret tak pernah lepas dari peluh perjuangan para buruh perempuan di pabrik-pabrik, para aktivis perempuan yang kemudian mewarnai tradisi protes dan aktivisme politik.

Sejumlah tokoh perempuan seperti Clara Zetkin lahir di masa itu. Mereka menggelorakan semangat para buruh perempuan dan membawa persoalan kehidupan mereka ke dalam ruang-ruang politik yang lebih luas.

Pemikiran Clara Zetkin yang terkenal yaitu “pertanyaan perempuan” lahir dari perspektif sosialis. Selain membantu para buruh perempuan untuk melahirkan 8 Maret sebagai hari perempuan internasional, Zetkin kemudian meyakinkan banyak orang bahwa satu-satunya rute emansipasi bagi perempuan adalah keterlibatan perempuan dalam produksi dan menyingkirkan sistem kapitalisme.


Apa saja yang harus kita ketahui tentang sejarah hari perempuan internasional yang selalu kita peringati setiap tanggal 8 Maret? Berikut catatan tentang Sejarah Hari Perempuan Internasional yang kami ambil dari bumirakyat:

Hari Perempuan Internasional lahir dalam pergolakan sosial yang besar, diwarnai dengan tradisi protes dan aktivisme politik. Bertahun-tahun sebelum tahun 1910, pada pergantian menuju abad 20, kaum perempuan di negara-negara yang tengah mengalami industrialisasi, mulai memasuki kerja upahan.

Pekerjaan mereka dipisahkan menurut jenis kelamin, dan umumnya kaum perempuan ditempatkan di industri tekstil, manufaktur, dan layanan-layanan domestik dimana kondisi-kondisinya sangat parah dan menyengsarakan.

Saat itu adalah masa dimana serikat-serikat buruh tengah mengalami perkembangan dan di sisi lain sengketa-sengketa industrial mulai meletus, termasuk sengketa yang muncul di antara seksi-seksi pekerja perempuan yang tidak bergabung dalam serikat. Eropa saat itu tengah berada dalam kemungkinan terseret ke dalam api revolusi.

Banyak perubahan dalam kehidupan perempuan mendorong munculnya perlawanan terhadap batasan-batasan politik di sekitar mereka.

Di seluruh penjuru Eropa, Inggris, Amerika, dan kurang lebih juga di Australia, kaum perempuan dari seluruh lapisan sosial berjuang dan berkampanye untuk menuntut hak pilih dalam pemilihan umum. Terkait hal ini terdapat banyak sudut pandang berbeda atas mengapa isu ini menjadi suatu isu yang penting dan bagaimana cara untuk mencapai tuntutan itu. Berikut dicantumkan sedikit perbedaan tersebut.

Beberapa kelompok sosialis memandang bahwa tuntutan terhadap hak pilih terhadap perempuan kurang begitu penting dalam gerakan kelas pekerja, sementara beberapa feminis sosialis dan pejuang perempuan lainnya seperti Clara Zetkin dari Jerman dan Alexandra Kollontai, berhasil memperjuangkannya untuk diterima sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari program kelompok sosialis.

Sementara kaum sosialis lain menyatakan bahwa lebih penting untuk menghapus kepemilikan pribadi terlebih dahulu daripada berkampanye menuntut hak pilih yang mana kalau hal itu berhasil seperti di Inggris akan berakibat hak pilih juga untuk kaum perempuan dari kalangan berpunya.

Di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1903, serikat buruh perempuan dan perempuan profesional liberal yang berkampanye untuk hak pilih bagi perempuan mendirikan Liga Serikat Buruh Perempuan untuk membantu mengorganisir kaum perempuan yang berada di kerja upahan untuk memperjuangkan kepentingan politik dan kesejahteraan ekonomi mereka. Tahun-tahun tersebut merupakan masa-masa pahit bagi banyak kaum perempuan yang berada dalam kondisi kerja yang parah dan tinggal di pemukiman kumuh serta rentan terhadap kekerasan.

Tahun 1908, pada Ahad terakhir di Februari, kaum perempuan sosialis di AS menyelenggarakan Hari Perempuan Nasional yang pertama dengan melancarkan demonstrasi besar untuk menuntut hak pilih bagi perempuan serta hak-hak ekonomi dan politiknya sekaligus. Tahun berikutnya sebanyak 2.000 orang turut menghadiri peringatan Hari Perempuan Nasional di Manhattan.

Di tahun 1909 tersebut, pekerja garmen perempuan melancarkan pemogokan massal. Dimana sebanyak 20.000 hingga 30.000 buruh perempuan mogok selama 13 minggu di suatu musim dingin demi menuntut upah yang lebih besar dan kondisi kerja yang lebih baik. Liga Serikat Buruh perempuan menyediakan dana bantuan bagi para demonstran baik untuk mendanai pemogokan massa itu sendiri maupun untuk membebaskan para demonstran yang ditangkap polisi.

Di tahun 1910 berikutnya Hari Perempuan mulai diselenggarakan oleh semua kaum perempuan sosialis dan feminis di seluruh negara. Beberapa bulan kemudian berbagai delegasi kemudian menghadiri penyelenggaraan Kongres Perempuan Sosialis di Kopenhagen dengan niatan untuk mengajukan Hari Perempuan sebagai suatu hari peringatan internasional.

Kongres ini sebenarnya terinspirasi oleh tindakan dari kaum pekerja perempuan AS dan juga dari feminis sosialis mereka yaitu Clara Zetkin, yang juga telah menawarkan proposal kerangka kerja untuk mengadakan konferensi perempuan sosialis dimana perempuan sedunia harus memfokuskan diri untuk memperjuangkan satu hari khusus untuk peringatan hari perempuan internasional demi menuntut hak-hak mereka.

Sehingga berhasil dilaksanakanlah Konferensi yang dihadiri lebih dari 100 perempuan dari 17 negara yang mewakili Serikat-Serikat Buruh, Partai-Partai Sosialis, Kelompok-Kelompok Perempuan Pekerja, dan termasuk tiga perempuan pertama yang terpilih dalam Parlemen Finlandia, yang mana semuanya menyambut sarann Zetkin dengan persetujuan bulat sehingga sebagai hasilnya dicapailah kesepakatan untuk Hari Perempuan Internasional.

Konferensi tersebut juga menyorot ulang mengenai pentingnya hak pilih bagi kaum perempuan, hak pilih yang tidak didasarkan oleh hak milik serta menyerukan suatu emansipasi universal—hak pilih baik bagi kaum perempuan dan laki-laki dewasa.

Konferensi tersebut juga membahas mengenai manfaat-manfaat maternitas (keibuan) yang mana, meskipun ada intervensi dari Alexandra Kollontai atas nama ibu-ibu yang tidak menikah, hanya dimiliki oleh perempuan-perempuan yang menikah.

Selain hal itu juga diambil keputusan bersama untuk menentang kerja malam karena mempengaruhi kesehatan sebagian besar kaum pekerja perempuan meskipun dalam hal ini kaum pekerja perempuan menyatakan bahwa kerja malam diperlukan untuk menopang nafkah dan hidup mereka.


(*Diterjemahkan dari tulisan karya Joyce Stevens)

(Disadur dari: https://bumirakyat.wordpress.com/2012/03/08/sejarah-hari-perempuan-internasional/)

(Foto: Pernyataan Sikap World Federation of Trade Unions (WFTU) pada Hari Perempuan Sedunia dan Clara Zetkin/ kabarburuh.com)
Melly Setyawati -  www.konde.co.

Milea menjadi korban pelecehan seksual oleh Hugo. Ini adalah kilasan kisah yang ditunjukkan dalam satu angle film "Dilan 1991".

Hugo bukan orang tidak dikenal, dia melainkan salah seorang sepupunya, yang terobsesi menyukai Milea. Ini terjadi di dalam bioskop saat mereka pergi berdua, padahal di dalam bioskop terdapat banyak orang.

Ibunya Hugo menganggap apa yang dilakukan oleh Hugo, merupakan bagian dari “kebebasan berekspresi” sebab Hugo sudah lama hidup di Belgia.

Whattt…? Ini mengundang kemarahan Milea. Lha kok mirip sekali dengan kehidupan nyata, lelaki mendapatkan pemakluman atas perilaku pelecehan.

Hugo dan Milea
Bahkan seringkali korban mendapatkan penghakiman (blaming the victim) baik dari media, masyarakat dan apparat (pemerintah maupun penegak hukum) seperti ungkapan yang mengatakan “korbannya pakai rok mini sih”, "pergi berduaan sih", “perempuannya suka keluar malam”, terus ada yang bilang “korbannya kan bukan perempuan baik – baik”.

Lebih baik diam dan mencari tahu kebenaran tanpa menyakiti, … masa mau menunggu anak-ibu-saudara kita menjadi korban?

Dukungan keluarga bisa menguatkan korban.


Disini mulai terlihat, dukungan keluarga yang menguatkan Milea melewati masa traumanya. Milea beruntung hidup di tengah keluarga yang cariying, ibunya mau mendengarkan cerita pelecehan itu dan tidak menyalahkan Milea.

Ibunya sedang menenangkan Milea 
Begitupula, saat pertemuan dengan Ibunya Hugo, Bapak dan Ibu Milea memang menyatakan ketidaksukaannya dengan tidak membuat gaduh, namun mereka  membiarkan Milea meneriaki Hugo dan Ibunya saat pertemuan keluarga

Coba hal terjadi dalam kehidupan nyata, kira – kira berapa ribu perempuan bisa menyuarakan pelecehan sekual yang dialaminya? Mungkin, Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pun bisa langsung mendapatkan dukungan dan pengesahan dari DPR.

Jelas sekali dalam RUU PKS, yang menyebutkan 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual salah satu diantaranya adalah perkosaan dan pelecehan seksual. Untuk 7 bentuk lainnya bisa diakses naskah itu di situs website https://www.komnasperempuan.go.id/.

Memang mengatasi pelecehan seksual harus dari segala cara, sikap  peduli dari keluarga serta lingkungan, peraturan yang melindungi korban, dan mekanisme pemulihan.

Semoga RUU PKS bisa menjadi Undang – Undang supaya kita tidak was – was dari teror kekerasan seksual dari siapapun. Sebab ini bisa terjadi dimanapun. Serta munculnya keluarga Milea lainnya untuk menguatkan korban.

(Sumber Foto : MAXX Pictures)



Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Para perempuan di seluruh dunia akan memperingati hari perempuan internasional tanggal 8 Maret nanti.

Di Indonesia, tanggal 8 Maret 2019 menjadi spesial karena bertepatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja yang tergabung dalam Komite Internasional Women’s Day menyatakan bahwa perempuan dan masyarakat marginal hingga saat ini masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual.  Sehingga Pemilu Pilpres dan Pileg yang akan digelar harus menjadi momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan.

Hal itulah yang akan disuarakan dan menjadi tuntutan bersama Komite International Women’s Day (IWD) (Komite #IWD2019) yang terdiri dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang peduli pada pentingnya menghapus ketidakadilan berbasis gender dan seksual dalam aksi bersama “Panggung Politik Perempuan Independen”.

Di Jakarta, aksi ini akan diisi dengan kegiatan long march dari Patung Kuda Indosat hingga berujung pada panggung ekspresi di Taman Aspirasi Monas pada Jumat, 8 Maret 2019 mulai pukul 14.00 WIB. Aksi tersebut mengusung tema serta tujuan untuk mengajak “Perempuan Bergerak Mewujudkan Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara, dan Bebas Kekerasan”.

Salah satu inisiator aksi dalam jumpa pers bersama jurnalis 1 Maret 2018 di  Jakarta, Lini Zurlia menyatakan bahwa aksi bersama “Panggung Politik Perempuan Independen” akan menjadi gerak bersama tanpa berpihak terhadap calon yang maju dalam politik elektoral baik pasangan calon presiden (Capres) - calon wakil presiden (Cawapres) maupun calon legislatif (Caleg).

“Aksi tersebut sekaligus membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan oleh setiap pemerintahan yang dihasilkan dari pesta demokrasi setiap lima tahun sekali,” ujar Lini Zurlia.

Komite IWD 2019 telah mengidentifikasi dan mengelompokkan isu permasalahan tersebut ke dalam 8 klaster. Berikut adalah 8 klaster persoalan perempuan yang diidentifikasi oleh Komite IWD 2019:

1. Bidang Ketenagakerjaan: 

A. Di tingkat internasional, pemerintah Indonesia harus berperan aktif mendukung disepakatinya rancangan Konvensi International Labour Organisation atau ILO tentang Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Tempat Kerja pada Sidang Konferensi Pekerja Internasional (PBB, Jenewa)

B. Di tingkat nasional, negara harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Permenaker Perlindungan Pekerja Rumahan, memastikan pelaksanaan cuti haid, cuti melahirkan dan penyediaan fasilitas ruang laktasi layak sesuai dengan amanah UU Ketenagakerjaan serta memastikan pelaksanaan UU No. 18  tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


2. Bidang Pendidikan: 

A. Menuntut negara untuk memenuhi komitmen penyediaan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional yang dimandatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Rencana Aksi Nasional Anak Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

B. Menuntut negara untuk menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif untuk semua dan sesuai dengan tingkat usia serta aksesibel bagi semua ragam disabilitas.


3. Bidang Kesehatan:

A. Menuntut negara tidak hanya mengakui hak kesehatan reproduksi namun juga hak seksual bagi seluruh warga negara tanpa memandang usia, jenis kelamin, orientasi seksual dan ekspresi gender, status perkawinan, agama, ras, wilayah geografis, dan latar belakang ekonomi dengan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif serta menjamin penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan yang merata, adil gender dan berpihak pada yang lemah atau dilemahkan.


4. Bidang Media dan Teknologi: 

A. Mendesak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun sistem dan dan kebijakan yang mencegah dan menangani meluasnya kekerasan terhadap perempuan berbasis siber, serta mendesak perusahaan media dan lembaga profesi jurnalis dalam memproduksi isi pemberitaan yang ramah terhadap perempuan, adil gender dan berpihak pada korban.


5. Bidang Hukum dan Kebijakan: 

A. Negara melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang  diskriminatif bagi perempuan baik di level nasional maupun daerah untuk kemudian merevisi atau mencabutnya serta membuat kebijakan publik berlandaskan prinsip mengakui dan melindungi untuk menjamin hak asasi manusia setiap warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) di setiap level peraturan maupun penetapan kebijakan publik.

B. Negara mengakomodasi peradilan yang mudah, murah, terjangkau dan menyediakan fasilitas-fasilitas (seperti penerjemah, ruang ramah korban, aparat yang berperspektif HAM) yang aksesibel bagi disabilitas dan warga negara yang berada di daerah terpencil dan pedalaman.


6. Bidang Ruang Hidup dan Agraria:

A. Menghentikan berbagai proyek infrastruktur maupun iklim yang merampas sumber-sumber kehidupan dan ruang hidup masyarakat yang didukung oleh lembaga keuangan internasional sehingga berakibat pada munculnya konflik agraria yang melibatkan kekuatan militer, kekerasan dan kriminalisasi petani dan nelayan  dengan merealisasikan kebijakan terkait sumber daya alam dan program pembangunan yang bertumpu pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dengan serta memastikan keterlibatan perempuan dalam prosesnya.


7. Persoalan Kekerasan Seksual: 

A. Negara segera mewujudkan kebijakan yang mencegah dan melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan seksual serta pemulihan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual melalui pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sudah menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

B. Mendorong legislatif untuk segera mengamandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun. 1974 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan gugatan uji materi kenaikan batas usia perkawinan pada Desember 2018 dalam upaya menghapuskan perkawinan anak.


8. Persoalan Identitas dan Ekspresi:

A. Negara berhenti menjadi sponsor dalam mengekang kebebasan berekspresi perempuan dengan beragam identitas serta berperan aktif dalam menghentikan politisasi dan komodifikasi tubuh perempuan, keberagaman orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender baik untuk kepentingan politik praktis maupun kepentingan kepercayaan/agama tertentu dengan menjalankan amanah konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah diratifikasi.

Komite IWD ini merupakan jaringan bersama yang setiap tahunnya mempersiapkan  aksi peringatan hari perempuan internasional bersama yang terdiri dari berbagai organisasi / komunitas kemasyarakatan yakni: AJI Jakarta, API Kartini, Arus Pelangi, Asia Justice and Rights (AJAR), BEM FH UI, BEM STHI Jentera, Ciliwung Merdeka, Desantara, Federasi Buruh Lintas Pabrik - KPBI, FPBI - KPBI, , Gereja Komunitas Anugrah, GMKI, GSPB - KPBI, Hollaback Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), ILRC, JALA PRT, JARINGAN AKSI, Jaringan Muda Setara, Jarnas Anti TPPO, JFDG / Woman’s March Jakarta, Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, Konfederasi KASBI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP), KSBSI, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), KSTI, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, LIPS, Migrant Care, Never Okay Project, Pelangi Mahardika, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), POKJA Buruh Perempuan, Purple Code Collective, Rumah Faye, Sanggar Anak Harapan, Sanggar Swara, Serikat Mahasiswa Progresif UI (SEMAR UI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Serikat Pekerja Nasional PT. PPEB, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Serikat Tani Nasional, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Solidaritas Perempuan, SP SAPU LIDI, Space UNJ, SPB Bekasi, Trade Union Rights Centre (TURC), Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), Yayasan Parinama Astha.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


File 20190224 195867 17xlrqx.jpg?ixlib=rb 1.1

RUU PKS bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik.
www.shutterstock.com



Balawyn Jones, University of Melbourne dan Max Walden, University of Melbourne

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhir-akhir ini mencuat ke permukaan karena adanya penolakan dari kelompok konservatif Islam yang berpendapat bahwa RUU ini dianggap mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang.


Meski mayoritas partai politik yang kini punya kursi di parlemen - baik yang mendukung calon Presiden Joko Widodo “Jokowi” maupun Prabowo Subianto - mendukung RUU ini, partai Islam konservatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak pembahasan RUU PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Sebuah petisi melalui platform Change.org yang mendukung RUU PKS telah mencapai lebih dari 217.000 tanda tangan. Pada saat yang bersamaan, petisi tandingan yang menolak RUU ini pun telah mendekati angka 162.000 tanda tangan sejak akhir Januari yang lalu.


RUU PKS bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik. RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.


Statistik terkini dari UNFPA menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih dari 90% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak berwenang.


Kekhawatiran ihwal ‘seks bebas’ salah kaprah


Salah satu argumen utama yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penolakannya adalah bahwa RUU ini mengkriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan. Mereka menganggap RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan.


PKS berpendapat bahwa dengan tidak secara eksplisit menyebutkan seks luar nikah, RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan ‘seks bebas’ dan perilaku homoseksualitas. Akan tetapi tentu ada alasan yang kuat mengapa RUU PKS tidak membahas isu tersebut.


Pertama, tujuan dari RUU ini mencakup masalah penghapusan kekerasan seksual. Hubungan seks tanpa kekerasan tentu tidak dimasukkan ke dalam RUU ini karena tentu saja tidak relevan.


Kedua, aturan mengenai hubungan di luar nikah telah diperdebatkan dan diatur di dalam draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga kontroversial.


Oleh karena isu ini sudah diperdebatkan dalam RUU yang lain, maka tidak penting untuk kembali mengatur hal yang serupa di dalam RUU PKS.


Alasan yang dipakai kubu konservatif dalam menentang RUU PKS karena RUU ini tidak membahas tentang hubungan suka sama suka di luar nikah adalah argumen yang kurang tepat.


Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menyatakan dalam sebuah wawancara dengan kami bahwa “isu seks bebas dan homoseksualitas adalah tafsir yang dibangun sepihak oleh kelompok yang menolak, tanpa mengkonfirmasi pihak yang menggagas atau menyusun draf RUU”.


Tren terkini dalam penolakan hak-hak perempuan


Penolakan kubu konservatif terhadap RUU PKS bukan merupakan fenomena baru. Akan tetapi, tampaknya penolakan PKS terhadap RUU ini sarat politik. Gerakan penolakan ini adalah upaya PKS untuk menarik suara dalam pemilihan umum (pemilu) April mendatang.


Pemilu serentak–baik pemilihan calon presiden dan calon legislatif dilakukan secara bersamaan–merupakan pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Dalam beberapa pemilu terakhir, partai-partai Islam menunjukkan hasil yang kurang baik.


Citra partai-partai Islam tersebut ternodai oleh skandal kasus-kasus korupsi. PKS hanya mendulang 6,79 persen suara pada pemilu 2014. Hasil tersebut 1,09% lebih kecil dari pemilu sebelumnya yang mengakibatkan PKS kehilangan 17 kursi di dalam parlemen.


Keberhasilan yang kurang cemerlang dalam pemilihan umum telah mendorong partai-partai Islam, seperti PKS, menggunakan isu-isu ‘moral’ untuk mendulang suara lebih banyak.


Dengan tujuan yang sama, penolakan terhadap RUU PKS juga senada dengan sikap penolakan PKS terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU PKDRT) yang disahkan pada 2004.


Ketika itu, politikus PKS berpendapat bahwa UU PKDRT secara tidak langsung mendukung hubungan luar nikah. Mereka juga menolak pasal mengenai pemerkosaan dalam hubungan pernikahan. Pada tahun yang sama pula, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hilman Rosyad Syihab mendukung pernikahan di bawah umur (anak), dengan menyatakan bahwa Islam membolehkan pernikahan tersebut tidak peduli apakah si anak sudah cukup dewasa atau tidak.


Politikus PKS juga berada di garda depan dalam mendukung kriminalisasi hubungan luar nikah di dalam draf RUU KUHP.


Meski secara garis besar larangan dalam RUU KUHP ini menargetkan hubungan seksual pada komunitas LGBTQ, pasal-pasal di dalamnya juga berpotensi mengancam masyarakat luas.


Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis perempuan telah mengecam draf RUU KUHP, khususnya karena RUU yang disusun bersifat terlalu umum. Mereka berpendapat bahwa draf tersebut dapat berpotensi mengancam jutaan masyarakat Indonesia.


Di dalam draf RUU KUHP, hubungan seks luar nikah diancam hukuman paling lama setidaknya lima tahun hukuman kurungan.


Melindungi kaum laki-laki, perempuan dan anak


RUU PKS tidak semata-mata mengenai hubungan seks luar nikah dan perilaku homoseksualitas seperti tuduhan kelompok konservatif. RUU ini juga mengatur pencegahan kekerasan seksual terhadap kaum laki-laki, perempuan, dan anak di Indonesia.


Yang lebih penting, RUU ini juga merinci tentang perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Dukungan yang dimaksud termasuk penyediaan pelayanan kesehatan dan bantuan hukum terhadap para korban.


RUU PKS ini merupakan upaya perubahan hukum yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada masyarakat yang rentan terhadap kasus kekerasan seksual.


*Koreksi telah dilakukan terhadap nama lokasi kasus pemerkosaan Yuyun. Lokasi yang benar adalah Bengkulu, bukan Lampung, seperti yang ditulis sebelumnya.The Conversation


Balawyn Jones, PhD Candidate and Research Fellow, Melbourne Law School, University of Melbourne dan Max Walden, PhD Candidate and Research Assistant, Melbourne Law School, University of Melbourne


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana – www.konde.co

Apa yang terjadi dengan perempuan cantik dan laki-laki pintar? Adakah yang salah dengan semua ini? Benarkah laki-laki selalu dituntut untuk pintar dan sukses? Sedangkan perempuan harus cantik, tak usah sekolah tinggi lalu menunggu kapan datangnya untuk segera dilamar?.

Saya baru saja mendengarkan diskusi gender dari sejumlah mahasiswa di sejumlah universitas di Jakarta.

“Jadi jika tidak menjadi cantik, maka perempuan akan celaka hidupnya. Sedangkan jika tidak pintar, maka laki-laki juga akan celaka hidupnya,” ujar seorang mahasiswa.

“Namun jika perempuan sudah memenuhi kriteria cantikpun, ia akan dituntut untuk mempunyai kriteria lain lagi. Tak mudah memang bagi perempuan untuk selalu memenuhi kriteria-kriteria yang selalu diminta orang,” seorang mahasiswi mengeluh.

Diskusi ini walau sudah sering dilakukan, namun tetap menarik karena dibicarakan oleh anak-anak muda sekarang ini. Identitas inilah yang terus melekat pada laki-laki dan perempuan, jadi perempuan harus cantik dan laki-laki harus pintar. Laki-laki harus diidentifikasi dengan warna biru agar terlihat macho dan perempuan berwarna pink agar terlihat cantik.

Ms magazine pernah menuliskan ini ketika ada sebuah kartu ucapan untuk bayi yang dimuat di sebuah media. Bayi laki-laki mendapatkan kartu berwarna biru dengan ucapaan : brillian baby boy, sedangkan bayi perempuan mendapatkan kartu ucapan berwarna pink dengan ucapan: beautifull girl. Ms Magazine mengkritisi ini, mengapa bayi laki-laki selalu diberikan label biru dan bayi perempuan dengan label warna pink?

Benarkah stereotype tentang laki-laki pintar dan perempuan cantik ini sudah diciptakan sejak bayi masih berada dalam kandungan, dimana orangtua sudah mulai mempersiapkan warna dan mengidentifikasi bayinya sejak saat itu? Lalu jika si bayi laki-laki tidak pintar dan si bayi perempuan tidak cantik, maka akan celaka hidupnya?

Inilah yang disebut stereotyping atau stigmatisasi. Feminis, Inge Broverman kemudian mengidentifikasi tentang konstruksi yang melekat ini. Stereotyping awalnya terjadi di rumah, lalu di lingkungan tempat anak-anak dibesarkan, lalu di sekolah dan melalui buku-buku bacaan. Tuntutan agar perempuan selalu cantik tak pernah mudah.

Media kemudian membesarkan tuntutan ini dengan mengatakan bahwa: jika ingin cantik, maka perempuan harus dandan, make over wajahnya, make over rambutnya dan make over sikapnya, harus lembut dan teratur cara bicaranya. Jika tidak maka ia harus cepat-cepat masuk salon agar segera dipermak dan masuk sekolah kepribadian. Tuntutan ini melekat dan terjadi secara turun-temurun. Dari sini, masyarakat kemudian jadi memberikan kriteria soal cantik dan tidak cantik.

Yang terjadi selanjutnya adalah mereka lupa bahwa mereka telah melakukan subordinasi dan obyektifikasi pada perempuan. Pada wajahnya, pada rambutnya, pada sikapnya, pada pilihan-pilihannya.

Apakah kita hanya akan membiarkan kondisi ini? Katakan sejak pada anak-anak kita dan orang-orang di sekeliling kita. Karena anak-anak  harus mendapatkan pendidikan dari konstruksi yang membebaskan mereka dari berbagai macam kriteria. Kriteria biru, pink, brillian atau beautifull. Bebaskan pilihan mereka karena mereka berhak mengetahui banyak warna dalam hidupnya. Mereka juga berhak untuk mengetahui apa yang membuat mereka nyaman dengan hidupnya.

Jadi jika masih mendapati kartu, buku bacaan, iklan-iklan atau pernyataan yang membuat anak-anak tak nyaman, tulislah kepada kami.  Anak-anak harus mendapatkan berbagai pengetahuan baru yang membebaskan pilihan mereka. Orangtua hanya boleh menjadi busur dimana anak panah akan dilepaskan.


(Foto:Ms magazine.com)


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, www.konde.co

Jakarta, Konde.co - LBH APIK Jakarta mengeluarkan sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 kepada publik tentang kekerasan terhadap perempuan. Dengan jumlah kekerasan yang meningkat di tahun 2018, LBH APIK melihat adanya upaya setengah hati negara dalam pemenuhan hak perempuan korban.

Pemilihan judul Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban” tidak dapat dilepaskan dari pengalaman LBH APIK Jakarta, bersama mitra dan paralegal dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. 

Tahun 2018 misalnya, terdapat kenaikan jumlah pengaduan sebanyak 837 kasus dari 648 kasus di tahun 2017 yang diterima LBH APIK. Dari pengalaman penanganan kasus tersebut, LBH APIK menemukan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perempuan korban dan keluarganya. 

Jika dilihat dari struktur hukum, aparat penegak hukum belum semuanya memiliki perspektif korban dengan baik. Budaya hukum di masyarakat juga masih lemah untuk memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan. Hal ini seringkali memberi dampak pada korban berupa reviktimisasi, dikriminalkan atau dianggap dirinyalah yang harus bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.

Dalam hal advokasi kebijakan, memang terdapat beberapa capaian di tingkat nasional dan daerah meskipun belum maksimal. Keberhasilan LBH APIK Jakarta bersama jaringan advokasi dan Forum Pengada Layanan (FPL) mampu membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas di DPR RI dan adanya rumusan daftar inventaris masalah (DIM) dari masyarakat sipil di mana LBH APIK Jakarta terlibat secara langsung dalam tim substansi dan lobby.

Ketua LBH APIK, Siti Mazuma menyatakan bahwa capaian di tingkat daerah juga terlihat ketika ada keberhasilan dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum.

"Kami berhasil mendorong lahirnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan Korban Kekerasan serta dikeluarkannya peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari KEPGUB DKI Jakarta No. 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak. 

Di tingkat komunitas dan paralegal, LBH APIK Jakarta berhasil meluaskan posko pengaduan bantuan hukum di wilayah Bogor dan Depok. Paralegal Bogor bahkan berhasil melakukan kesepakatan bersama aparat pemerintah se-kecamatan Bojong Gede terkait dengan pemenuhan layanan bantuan hukum.

"Kami berharap Catatan Akhir Tahun ini dapat berkontribusi bagi upaya pemenuhan hak-hak perempuadalam mengakses keadilan dan memperkuat gerakan perempuan serta menjadi rujukan para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem hukum yang lebih adil pada perempuan korban."

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)