“Biarkan kemarin, untuk pelajaran hari ini.”

*Cinta Ariana- www.konde.co

Kalimat ini sering saya dengar sebagai nasehat sehari-hari di rumah. Tapi apa mau dikata, jika saya tak lagi mengingatnya di saat kondisi saya sangat buruk dan tak biasa:

Saya menemuinya kembali setelah ia meninggalkan saya dulu, laki-laki itu, selepas masa kuliah di universitas selesai.

Dulu kami kuliah di kota yang sama, kemudian dia pergi, berjanji untuk kembali. Tapi yang terjadi, sejak janji itu dikatakan, ia tak pernah datang lagi.

Saya menjadi perempuan yang paling sulit menghubunginya. Bahkan saya pernah menanyakan kabarnya di sosial media, hal terakhir yang harus saya lakukan ketika saya sudah putus asa menghubunginya lewat medium apapun.

Banyak teman yang kemudian tahu, dan tentu saja kaget dengan pertanyaan saya di facebook itu. Mereka semua bertanya: apa yang terjadi? Mereka pikir kami baik-baik saja.

Saya jawab: tidak pernah baik-baik saja sejak dia meninggalkan kota ini, negeri tempat kami tumbuh.

Beberapa teman pernah menyarankan agar saya mendatanginya, walau jauh dan tak pernah murah. Ia hidup di sebuah kota di Eropa.

Namun karena keyakinan saya pada sesuatu lebih besar daripada rasa ingin tahu, akhirnya saya urungkan niat saya kesana. Buat apa kesana jika saya tak akan mendapatkan hasil seperti yang saya harapkan? Membalas telpon dan email saja sulit ia lakukan. Waktu itu saya merasa akan sia-sia saja dan menghabiskan banyak energi melakukannya.

Lalu saya putuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan laki-laki itu, sejak itu.

Saya putuskan untuk tidak lagi mengingatnya: hal paling berat dalam hidup saya kala itu, harus melupakan orang yang dulu tiap hari selalu ada dalam waktu-waktu ketika saya sedih dan senang.

Tapi apa mau dikata, toh, dunia tak boleh berhenti berputar. Hidup saya juga harus terus berputar. Ini lebih mirip kata-kata di film-film Hollywood yang sering saya tonton.

Walau setelah itu, hidup saya tak pernah benar-benar baik saja.

Akan saya sematkan dimana janji-janjinya untuk kami akan menikah dulu? Akan saya buang kemana harapan yang tidak akan datang? Akan saya usir kemana kesepian-kesepian yang tidak ada ujungnya? Akan saya usir kemana rasa marah, jengkel, kecewa yang akan menghantui seumur hidup saya?

Saya merasakan menjadi orang yang kalah. Menjadi orang yang paling lemah karena tidak bisa menuntut sesuatu. Tidak bisa melapangkan jalan keadilan untuk menuntut kasus ini, karena kasus relasi pacaran tidak ada undang-undangnya. Jika ada undang-undangnyapun, maka sulit untuk menembusnya. Saya menjadi orang yang tak bisa keluar dari stress dan depresi, karena tak bisa menuntaskan peristiwa yang saya alami ini.

Sejak itulah saya belajar pada janji, tentang janji yang didalamnya terdapat penghormatan pada sesuatu, pada sebuah relasi. Siapa yang menyangka jika sebuah janji, kemudian bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang? Kepercayaan orang pada sesuatu? Karena janji adalah penghormatan pada sesuatu yang pernah kita ucapkan dan harus kita yakini.

Tak pernah mudah bertemu dengannya lagi setelah 6 tahun kami tak bertemu.

Kami, 6 tahun kemudian memang bertemu kembali secara tak sengaja. Tentu saja saya marah mendengar semua alasannya: ingin konsentrasi belajar dulu waktu itu, oleh karena itu dia meninggalkan saya. Begitu saja.

Padahal buat saya, bukan itu. Persoalannya adalah pada janji yang ingkar, dan hal-hal yang tak mudah diterima setelah itu.

Saya hanya bilang ke laki-laki tak bertanggungjawab ini, juga sekaligus kepada pasangannya sekarang: bahwa kekerasan, ingkar janji yang dia lakukan, tak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Apa yang ia lakukan ketika ribuan hari saya, tak benar-benar bisa melupakan keyakinan pada janji itu? Apa yang telah ia lakukan dengan depresi saya, pulang pergi ke psikolog, hanya untuk menerima kondisi buruk itu dan mengubahnya menjadi kondisi yang harus baik baik saja?

Mana janji-janji dan omong kosongnya dulu? Apakah ia berani mengatakan saat ini?

Beberapa detik saya tunggu agar dia mengucapkan kesalahan-kesalahannya yang dulu.

Namun tak juga ada ucapan itu.

Saya lalu memberikan pelajaran bahwa: laki-laki seperti ini, tak pantas untuk dijadikan pasangan.

Kalimat itulah saya ucapkan di telinga pasangannya yang sekarang.

Saya bilang bahwa saya akan memberikan bukti-bukti padanya, tentang janji itu, tentang uang yang saya habiskan untuk pergi ke psikolog, ke dokter kandungan, tentang hidup saya yang tak pernah baik-baik saja sampai sekarang.

Saya katakan pada pasangannya: Tidakkah kamu tahu, bahwa saya pernah hamil dan mengalami keguguran oleh laki-laki ini, dan kemudian dia meninggalkan saya begitu saja? Tak pantas laki-laki ini mempunyai pasangan, perempuan sebaik pasangannya saat ini.

Agar ia menjadi tahu, agar semua orang menjadi tahu apa yang sudah laki-laki ini lakukan terhadap saya:

Pada laki-laki yang tak mengenal janji.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Cinta Ariana, bukan nama sebenarnya. Seperti diceritakannya kepada www.konde.co
Melly Setyawati - www.konde.co

Dimanakah kalangan perempuan urban perkotaan bisa berkeluh kesah, bercerita tentang hidupnya? Pasti melalui berbagai cara dan di beberapa tempat.

Namun jika anda berada dalam Koperasi Komunitas Tanah Baru, anda akan merasakan bahwa koperasi ini tak hanya sebagai bentuk organisasi, namun juga tempat untuk bertemu, berkumpul, berkeluh kesah para perempuan urban Jakarta.

Koperasi Komunitas Tanah Baru merupakan salah satu koperasi yang berbasiskan pada komunitas, tahun 2019 ini sudah berusia 7 tahun.

Gerakan dalam koperasi ini, menjadi jawaban dari kegelisahan beberapa aktivis perempuan yang membutuhkan ruang alternatif untuk berinteraksi satu dengan lainnya tanpa sekat lembaga maupun organisasi. Bahkan sudah menjangkau lintas ruang aktifitas, tidak hanya pada kalangan dari lembaga sosial namun juga seniwati, pedagang, pekerja media, ibu rumah tangga dan trans puan.

Telah beranggotakan 87 orang, dengan rutinitas kegiatan pertemuan dwi bulanan dan aktifitas perkoperasian. Perputaran uangnya saat ini sudah mencapai 151 juta rupiah. Mungkin masih sedikit dibandingkan dengan pergerakan Credit Union.

Sekali lagi, Koperasi Komunitas Tanah Baru merupakan salah satu wadah yang bisa menaungi anggota agar tetap "waras" dalam menghadapi kehidupan urban perkotaan. Dengan kekhasannya yang sangat kompleks, penuh tekanan, rutinitas yang menjemukan, individu yang saling berkompetisi dan minimnya interaksi manusiawi.

Di koperasi ini, diadakan pertemuan rutin anggota. Para anggotanya tak hanya melakukan aktivitas koperasi namun yang lebih penting mereka bisa bercerita apa saja tentang keluhan mereka sehari-hari, kesibukan, persoalan pekerjaan atau apa saja yang dialami perempuan urban.

Dalam pertemuan ini, anggota lain akan memberikan saran, rujukan sekaligus pertemanan yang erat tentunya. Kegiatan yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini akhirnya mempertemukan banyak perempuan dari berbagai kalangan.

kadang ada seniman perempuan anggota koperasi yang melakukan pameran, maka anggota lain datang dan memberikan dukungan. Begitu juga ketika ada yang sakit atau menikah, ulangtahun dan peristiwa-peristiwa penting anggota koperasi, maka mereka akan datang untuk saling menguatkan atau berbagi kebahagiaan.

Sehingga dalam umurnya yang ke 7 tahun di tahun 2019 ini, aktivitas koperasi menjadi penyatu kebutuhan itu, selain kebutuhan finansial yang harus dipenuhi secara tiba - tiba di luar sistim perbankan. Seperti akses pinjaman yang mudah, dengan syarat anggota koperasi harus aktif berinteraksi, juga aktivis pertemanan yang menyatukan

17 Maret lalu, Koperasi Komunitas Tanah Baru menyelenggarakan Rapat Tahunan Anggota (RAT) yang ke 7. Dalam prosesi tahunan ini, jug melakukan reorganisasi  kepengurusan dari Ratna Fitriani, menyerahterimakan kepada Estu Rahmi beserta jajarannya.

Anik Wusari, salah satu pendiri Koperasi.
Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak anggota, terdistribusikan sekitar 9 juta-an rupiah. Anggota yang mendapatkannya sangat tergantung pada jumlah pinjaman dengan koperasi.

Ratna Fitriani menyerahkan LPJ kepada Estu Rahmi
Dalam sesi RAT, Koperasi Komunitas Tanah Baru juga melakukan rechargable wawasan kewirausahaan sosial, yang sudah lebih dulu bergerak yakni Du'anyam dan Kedai Kopi Dewi Nova. Sebab. koperasi Komunitas Tanah Baru merasa harus terus menerus belajar mengupdate diri.
Ratna Fitriani menyerahkan kenang-kenangan kepada Meliana dari Duanyam

Dewi Nova, Sastrawati dan Barista Kopi

 (Sumber foto : anggota Koperasi Komunitas Tanah Baru (Husni Thamrin dkk)



*Lia Toriana- www.Konde.co

Pastinya tidak mudah dan penuh kegalauan. Ada seonggok harapan disematkan kepada kaum muda yang identik dengan tuntutan perubahan. Harapan besar itu pula yang dititipkan dari ragam pihak kepada pemilih milenial dalam kontestasi Pemilu Serentak 2019. Mulai dari ajakan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kenali siapa calon legislator di daerahnya, kampanye menolak politik uang serta bagaimana menangkal berita bohong yang mereka temukan di ruang virtual kehidupan sehari-hari.

Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, dari total pemilih tetap yang berjumlah 192.828.520 orang, pemilih milenial di rentang usia pemilih pemula muda sampai usia 20 tahun sebanyak 17.501.278 orang dan usia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang. Jika definisi milenial yang digunakan juga adalah mereka yang maksimal berusia 34 tahun pada 2019, maka angka itu akan terus bertambah.

Hasil survei LIPI pada akhir 2018 menyebutkan ada sekitar 35 sampai 40 persen pemilih dalam Pemilu 2019 didominasi generasi milenial. Jumlahnya bahkan bisa mencapai 80 jutaan orang.

Angka ini lah yang diperebutkan oleh mereka yang berkepentingan dalam Pemilu 2019, khususnya penyelenggara dan peserta pemilu. Target penyelenggara Pemilu mesti terpenuhi sebagai amanat dan indikator keberhasilan. Sedangkan bagi peserta Pemilu, 80 jutaan suara pemilih milenial adalah target konversi suara mereka terhadap capaian perolehan kursi parlemen.

“Milih Salah, Golput Apalagi”


Kegalauan itu yang mungkin dirasakan pemilih milenial hari-hari ini. Merasa enggan diidentifikasi di antara dua kubu yang bertarung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, milenial lalu cenderung memilih sikap apatis. Bukan karena tidak peduli, tapi keseharian milenial sudah terokupasi pada: jam belajar, tenggat lulus kuliah, skripsi yang belum juga kelar, kepastian kerja yang tidak kunjung datang, invoice pekerja lepas yang dicuekin sama klien, paket data seadanya, sampai kegalauan yang bagi banyak pihak terlalu receh, padahal ini merupakan hak yang hakiki bagi mereka.

Kontestasi Pemilu 2019 juga demikian tereduksi pada pilihan nomor 1 atau 2. Padahal tahapan Pemilu Serentak 2019 adalah rangkaian yang panjang –dan njelimet. Sehingga dibutuhkan ekstra sabar menjelaskan kepada pemilih milenial tahapan-tahapan tersebut. Pemilu Serentak 2019 bukan sekadar memilih Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Di hari yang sama pada 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia secara serentak pemilihan eksekutif dan legislatif dilangsungkan. Ada setidaknya lima kertas suara yang nanti akan diberikan kepada kita sebagai pemilih. Kertas suara untuk memilih representasi dari DPD, DPRD Tingkat I (provinsi) dan II (Kota/Kabupaten), DPR RI (pusat), dan presiden/ wakil presiden.

Reduksi informasi itulah yang bisa menjadi potensi keengganan partisipasi memilih bagi milenial. Namun, menjadi golput pun menuai kegalauan lain. Sebagian milenial garis keras pendukung kubu 1 atau 2 menganggap menjadi golput tidak menghargai proses demokrasi, apatis, tidak peduli, bahkan mungkin: durhaka. Durhaka pada suara rakyat, katanya.

Menjadi golput atau tidak, idealnya adalah proses bagi pemilih milenial menentukan sikap politik mereka yang secara sadar dan kritis dipilih oleh tiap individu. Kritik bagi pemilih golput juga sah-sah saja, tetapi kalau sampai mempidanakan mereka? Tentu ini merupakan sesat pikir.


Pentingnya Faktual di Tengah Gegar Informasi


Kekinian sepertinya tidak lebih penting daripada faktual dalam hal memilih dan memilah informasi. Percuma menjadi tahu yang pertama dan terdepan, saat berita yang didapatkan justru mengaburkan.

Pemilih milenial penting mendapatkan informasi yang cukup, berkualitas, dan faktual terkait rangkaian Pemilu Serentak 2019. Informasi itu bisa mereka peroleh lewat media konvensional dan media baru, seperti media sosial, jejaring perkawanan virtual, dan lain sebagainya.

Kebijakan dari pemirsa –dalam hal ini pemilih milenial, juga diperlukan. Kemampuan melakukan kroscek, klarifikasi, dan mendiskusikannya dengan orang terdekat seperti teman, orang tua, atau guru bisa jadi pilihan. Sejumlah ruang alternatif informasi Pemilu Serentak 2019 juga diberikan oleh kawan-kawan masyarakat sipil yang independen.

Ajakan mengecek profil Caleg, menyelami seluk-beluk karir politik mereka, serta visi dan misinya dihadirkan oleh ragam kelompok masyarakat. Platform seperti pintarmemilih.id, jariungu.com, rekamjejak.net, iklancapres.id, adalah sebagian inisiatif dari masyarakat sipil yang memanfaatkan data KPU untuk mengajak pemilih mengenal para Calegnya.


Hadirkan Ruang Diskusi yang Setara

Menjadi pemilih milenial hari-hari ini mestinya tidak sekadar ditempatkan sebagai penentu arah masa depan bangsa dan di tangan milenial lah perubahan Indonesia tercipta.

Adalah tugas seluruh warga negara lintas usia yang harus mewujudkannya. Membebankan cita-cita mulia negara kita hanya kepada pemilih milenial adalah mitos. Selama ruang pengambilan keputusan masih dikuasai orang tua yang enggan hengkang dari percaturan kebijakan publik, sepertinya memang pemilih milenial sampai kapan pun sebatas penggembira dan penentu target capaian suara. Itu saja.

Menyediakan ruang berdiskusi yang sehat, setara, kritis, aman serta nyaman bagi milenial bersuara juga penting. Tidak sedikit pemilih milenial yang sebetulnya ingin sekali bertanya banyak hal namun ragu karena: takut salah, kadung dicap pendukung kubu ini dan itu, ragu karena menganggap pertanyaan dan dirinya tidak penting, dan alasan lain sebagainya. Ini bukan sepenuhnya salah mereka.

Malu bertanya konon akan sesat di jalan. Sayangnya hari-hari ini penunjuk jalan di era pasca-kebenaran lebih banyak menawarkan kesesatan. Sehingga kami, kita, saya, dan kamu yang tegolong milenial penting untuk memastikan bahwa hak berpolitik bisa kita ekspresikan, apapun pilihannya.


*Lia Toriana,
Founder Youth Proactive, Pegiat isu partisipasi kaum muda, demokrasi digital, dan gerakan sosial

*Artikel ini dimuat di rumahpemilu.org.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

“Ada penyebaran konten perempuan telanjang yang disebarkan sendiri oleh pacarnya. Akibatnya ia menjadi pembicaraan di kampus karena persebaran foto tersebut.”

Poedjiati Tan - www.konde.co

Surabaya, Konde.co- Bagaimana cara berinternet aman untuk perempuan? Pertanyaan ini dilontarkan ketika banyak kejahatan yang terjadi di internet, lebih-lebih untuk perempuan.

Perempuan termasuk kelompok rentan sebagai korban kejahatan gender berbasis online. Menurut Laporan Privacy International yang dipublikasikan pada akhir November 2018 lalu, perempuan dan transgender rentan menjadi korban pelanggaran privasi.

4 pelanggaran di antaranya adalah:

1. Pengumpulan dan penyebaran informasi pribadi tanpa seizin pemiliknya (doxing)

2. Pelecehan di media social

3. Pencurian akun korban

4. Surveillance

Laporan lain dari Komnas Perempuan menemukan adanya lonjakan kasus-kasus kekerasan berbasis internet. Kasus terbanyak adalah revenge porn, yang seringkali justru menimpa anak-anak usia remaja.

Pada tahun 2017 terdapat 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Bentuk-bentuknya berupa:

1. Pendekatan untuk memperdaya (cyber-grooming)

2. Pelecehan online (cyber harassment)

3. Peretasan (hacking)

4. Konten ilegal (illegal content)

5. Pelanggaran privasi (infringement of privacy)

6. Ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution)

7. Pencemaran nama baik (online defamation)

8. Rekrutmen online.

Melihat maraknya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara online ini, Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendorong agar perempuan mendapatkan kebebasannya untuk berekspresi serta menggunakan Internet secara aman.

Lewat momentum Hari Internet Aman (Safer Internet Day – SID), SAFEnet menggelar Bulan Aman Internetan 2019 dengan fokus pada pentingnya perlindungan hak-hak digital perempuan.

Di Surabaya, kegiatan ini dilangsungkan pada: Sabtu, 16 Maret 2019 lalu dengan menghadirkan beberapa pembicara seperti Ika Ningtyas (Aliansi Jurnalis Independen dan Head Division Online Freedom of Expression, SAFEnet), Anindya Shabrina Joediono (Merah Muda Memudar), Poedjiati Tan (co-founder Konde.co dan arekfeminis), dengan Moderator: kathleen azali (PERIN+1S, digital security division, SAFEnet).

Pada sesi sharing, Anindya menceritakan bagaimana seorang mahasiswi sebuah universitas, fotonya dimasukkan ke sebuah situs porno dan Whats App Group dengan konten perempuan telanjang yang disebarkan oleh pacarnya. Akibatnya ia menjadi pembicaraan di kampus karena foto tersebut.

Beberapa saat yang lalu juga ramai beredar di Instagram seorang mahasiswa yang menawarkan CD film yang berisi film hubungan seks dengan pacarnya. Ketika peristiwa itu ramai dan dilaporkan ke polisi, mahasiswa tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah prank.

Orang dewasa mungkin sudah memiliki kesadaran akan Save Seks tapi tidak dengan Save Sexting, atau sex phone. Orang berpikir bahwa sexting tidak beresiko dan tidak berbahaya atau tidak menyebabkan kehamilan.Awalnya hanya dianggap lucu-lucuan dan for fun aja sampai mereka tidak sadar mengirimkan foto telanjang atau diajak bercinta live dan direkam.

Biasanya ini dilakukan ketika awalnya diminta melakukan adegan seks lewat video call lalu diminta melakukan hubungan seks secara offline. Jika tidak mau ia bisa diancam, kalau menolak maka foto atau videonya akan disebarkan. Bahkan ketika sang perempuan meminta putus dia akan diancam dan dijadikan korban revenge porn.

Perempuan korban revenge porn sering tidak memiliki keberanian untuk melapor karena stigma dan juga memungkinkan orang akan terjerat hukum. Seperti dalam Pasal 8 UU Pornografi: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.Pasal 34 UU Pornografi: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Selain UU pornografi juga bisa terkena UU ITE pasal 27 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Banyak kasus perempuan korban kekerasan seksual yang akhirnya malah terjerat hukum. Hal penting yang sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyambut Revolusi Industri 4.0 ini, yaitu dengan menanamkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam berinternet dan safe internet untuk perempuan.

Pemerintah perlu secara serius menyusun sebuah kurikulum yang memberikan pengertian tentang batasan-batasan berinternet, memberikan pengertian konten negatif, hingga mengajarkan bagaimana cara menepis atau melaporkannya.

Kesadaran lain yaitu kesadaaran di level individu yang menjadi kunci untuk perubahan revolusioner di internet.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Peter Greste, The University of Queensland

Pada Rabu, 13 Februari, pukul 17:00, saat sebagian besar kantor pengadilan sudah tutup, agen-agen dari Biro Investigasi Nasional Filipina (NBI) menggerebek jurnalis dan editor Maria Ressa di kantornya di Manila. Mereka membawa Maria dari ruang berita Rappler, tempat dia menjadi editor, ke ruang pemeriksaan polisi dan menjebloskannya ke sel.


Pengacara Ressa mengumpulkan cukup uang untuk membayar jaminan dan bergegas ke satu-satunya hakim yang ada malam itu. Hakim tersebut menolak jaminan yang diberikan, memaksa Ressa untuk menghabiskan malam di ruang tahanan sebelum hakim lain akhirnya membebaskannya pada hari berikutnya.


Apa kejahatan yang dilakukan Ressa? Menurut NBI, dia ditangkap dengan tuduhan mencemarkan nama baik yang dilakukan secara online, karena sebuah artikel Rappler yang menuduh seorang pengusaha terkemuka terlibat dalam kegiatan kriminal.



Mengapa hal ini penting?


Kasus Maria Ressa penting bukan hanya karena pemerintah menggunakan ancaman pidana untuk mengintimidasi dan membungkam wartawan untuk apa yang seharusnya diperlakukan sebagai perkara non pidana, tetapi karena pemerintah semakin menggunakan “aturan hukum” untuk membungkam karya jurnalis yang sah.


“Sebagai seorang jurnalis, saya tahu secara langsung bagaimana undang-undang itu digunakan sebagai senjata untuk melawan orang-orang yang terlihat kritis,” kata Ressa kepada CNN.


“Saya bukan pengkritik,” lanjutnya. “Saya seorang jurnalis dan saya sedang melakukan pekerjaan saya, meminta pertanggungjawaban pemerintah.”


Ressa adalah salah satu reporter paling terkenal di dunia. Mantan koresponden CNN, ia mendirikan situs berita Rappler.com pada awal 2012 dengan sekelompok kolega. Sejak saat itu, ia telah memenangkan banyak penghargaan dan Rappler menjadi salah satu media paling disegani di Filipina karena keberaniannya meliput pemerintah Duterte dan strateginya melawan narkoba yang telah merenggut ribuan nyawa.


Tahun lalu, Majalah TIME menyebut Ressa sebagai “Tokoh Tahun Ini"–bersama dengan beberapa wartawan lainnya termasuk Jamal Khashoggi yang baru saja dibunuh–karena berani membela kebebasan pers.







Baca juga:
Melawan kampanye negatif yang menyerang jurnalis di internet: Belajar dari Maria Ressa





Rappler menerbitkan artikel yang menyebabkan Ressa ditangkap ini pada Mei 2012, empat bulan sebelum pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai pencemaran nama baik di dunia maya. (Di bawah konstitusi Filipina, tidak ada undang-undang yang dapat berlaku surut.) Undang-undang juga mewajibkan pengaduan diajukan dalam waktu satu tahun setelah publikasi.


NBI mengatakan Rappler telah memperbarui berita pada 2014 (pembaharuan yang dimaksud tersebut sebatas mengoreksi kesalahan pengejaan), dan berpendapat bahwa karena cerita itu masih terpublikasi secara online, situs daring itu bersalah atas ”publikasi yang dilakukan terus menerus“.


Tuduhan pencemaran nama baik siber adalah yang terbaru dari serangkaian serangan hukum yang dilakukan terhadap Rappler. Ressa mengatakan kepada CNN bahwa dia terlibat dalam tidak kurang dari tujuh kasus terpisah, termasuk tuduhan melanggar undang-undang yang melarang kepemilikan asing atas perusahaan media dan penggelapan pajak.


Ressa dengan keras menyangkal semua tuduhan, dan sampai saat ini belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sebaliknya, tuntutan hukum yang dilakukan pemerintah telah dikutuk sebagai serangan terhadap kebebasan pers.



Setelah komisi yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan perusahaan di Filipina (SEC) memberi peringatan akan mencabut izin Rappler untuk beroperasi karena pelanggaran undang-undang kepemilikan, Senator Filipina Risa Hontiveros menuliskan cuitan bahwa ini adalah "langkah seorang diktator. Saya mendesak publik dan semua praktisi media untuk membela kebebasan pers dan hak untuk berbicara untuk memberitakan kebenaran kepada pemerintah yang berkuasa. ”


Asosiasi Koresponden Asing Filipina mengungkapkan “keprihatinan mendalam mereka” atas keputusan SEC, mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh SEC tersebut sama saja dengan “membunuh situs berita online”. Dan, Asosiasi Jurnalis Ekonomi Filipina mengatakan keputusan itu


akan diingat dalam kekejaman sejarah pers Filipina. Ini adalah hari di mana pemerintah yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi menghantam salah satu pilar demokrasi paling hidup di Asia.


SEC telah memperbolehkan Rappler untuk terus beroperasi sementara kasusnya ditunda, tetapi ancaman penutupan tetap ada.


Dalam pembelaannya, Departemen Kehakiman Filipina membantah bahwa apa yang mereka lakukan adalah serangan terhadap kebebasan pers. Mereka beralasan bahwa kebebasan berbicara bukan berarti memperbolehkan pencemaran nama baik. Tentu saja itu benar, tetapi cara pihak berwenang di Filipina dalam memutarbalikkan undang-undang agar sesuai dengan tujuan politik mereka seharusnya mengganggu kita semua.





Baca juga:
Menutup ribuan akun penyebar hoaks memang tanggung jawab Facebook, tapi mana transparansinya?





Bagaimana pemerintah membungkam jurnalis


Pemerintahan Duterte bukanlah yang pertama melakukan hal ini. Sebelumnya, hal ini juga pernah terjadi pada dua rekan saya dan saya sendiri di Mesir. Di sana kami dituntut dan dihukum dengan tuntutan terorisme setelah kami berbicara dengan Muslim Brotherhood–kelompok yang enam bulan sebelumnya dilengserkan sebagai pemerintah pertama yang dipilih secara sah dalam sejarah Mesir.




Sebagai wartawan yang bertanggung jawab, kami memiliki kewajiban untuk berbicara kepada semua pihak yang terlibat dalam krisis politik, dan karena melakukan pekerjaan kami, kami dijatuhi hukuman tujuh tahun karena “mempromosikan ideologi teroris”.


Turki adalah negara yang paling produktif dalam hal memenjarakan jurnalis. Mereka menahan 68 orang jurnalis di penjara. Semua dijatuhkan tuduhan terorisme.


Dan masalahnya tidak terbatas pada rezim otoriter. Presiden Amerika Serikat Barack Obama membela kami ketika kami dipenjara di Kairo, tapi pada saat yang sama pemerintahannya menggunakan Undang-Undang Spionase (disahkan pada 1917 untuk menangani mata-mata asing) lebih sering dari seluruh pendahulunya.


Undang-undang itu diterapkan terhadap pekerja pemerintah yang membocorkan informasi kepada pers. Jika bocoran itu mengungkapkan informasi yang benar-benar sensitif, ini bisa dimengerti, tetapi dalam hampir setiap kasus menargetkan jurnalis atau sumber-sumber mereka yang mengungkapkan kisah-kisah yang memalukan secara politis.


Di Australia, banyak undang-undang yang menghalangi kemampuan wartawan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, pengadilan, dan individu. Apakah itu undang-undang penyimpanan data yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk melindungi sumber, atau perintah pengadilan yang membatasi kemampuan wartawan untuk melaporkan kasus-kasus pengadilan, atau undang-undang pencemaran nama baik yang sangat memberatkan media, semua membuat masyarakat kita menjadi semakin buram tanpa adanya perlindungan terhadap jurnalistik.


Seperti yang dikatakan Maria Ressa setelah dia dilepas dengan jaminan:


Kebebasan pers bukan hanya tentang jurnalis. Ini tentu saja bukan hanya tentang saya atau Rappler. Kebebasan pers adalah dasar dari setiap hak orang Filipina atas kebenaran. Kami akan terus berjuang. Kami akan berpegang teguh. Ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.The Conversation


Peter Greste, Professor of Journalism and Communications, The University of Queensland


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Yang saya amati, ini beberapa stigma yang dilekatkan pada perempuan janda: perempuan kesepian, penggoda laki-laki, bukan istri yang baik.

Ketika perempuan janda pulang malam, akan diisukan sebagai perempuan yang doyan pada malam. Ketika ia pergi sendiri, akan dianggap tega meninggalkan anaknya di rumah dan malah jalan bersama teman-temannya. Sangat sulit berstatus sebagai janda. Padahal, apa yang salah jika menyukai malam? Apa yang salah ketika jalan bersama teman-temannya?

Kondisi yang melingkupi perempuan seringkali mengundang posisi tawar perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki. Status janda kadang ditempatkan pada perempuan sebagai posisi yang bersalah, atau kadang dianggap lemah, sehingga dalam kondisi sosial budaya yang patriarkhi seringkali terjadi ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Padahal orang tak peduli jika ada laki-laki yang menjadi duda. Bahkan mereka malah disebut sebagai Duren alias Duda Keren. Pulang malam setiap haripun tak ada yang mengurusi.

Budaya patriarkhi memang memberikan previlage pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses material basic of power dari mereka yang berjenis kelamin perempuan. Wacana perempuan sebagai makhluk yang lemah begitu dominan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat seperti melegitimasi wacana itu dan melestarikan.

Hal tersebut menyebabkan perempuan seperti kehilangan dimensi lain dalam realitas kehidupannya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pemahaman gender serta budaya patriarkhi yang berpusat pada nilai laki-laki menjadi basis bagi suburnya perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marjinal, oleh karenanya dapat dikendalikan

Budaya negatif sering dilekatkan pada perempuan yang menuntut cerai. Seringkali perempuan yang dianggap bersalah dan tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak peduli bila dalam perkawinan itu merugikan atau terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Banyak kritik bermunculan mengenai persepsi terhadap status perempuan yang menjadi janda di tengah masyarakat.

Padahal berbicara tentang janda, tentu tidak terlepas dari struktur yang ada dalam masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarkhi, yaitu konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dan pada dasarnya perempuan tercabut dari akses terhadap kekuasaan itu sehingga keseimbangan kekuasaan justru menguntungkan laki-laki.

Keyakinan tersebut membuat peran perempuan dalam masyarakat menjadi terdiskreditkan atau dinomorduakan. Laki-lakilah yang memegang kekuasaan atas semua peran penting yang ada di masyarakat.

Setiap pasangan yang menikah karena keinginannya sendiri selalu berharap pernikahan mereka langgeng sampai akhir hayat. Tidak ada perempuan yang bercita-cita menjadi janda dan menggugat cerai suaminya karena iseng. Menjadi janda bukanlah keputusan yang mudah untuk perempuan.

Perempuan yang menggugat suaminya karena melakukan kekerasan atau menelantarkan keluarga, seperti dianggap kurang bisa menjadi istri yang baik. Perempuan dengan status janda sering dipandang negatif dan tidak kompeten untuk menjadi kepala keluarga bagi anak-anaknya. Mereka seringkali menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat. Dan kembali perempuan harus mengalami kekerasan karena menjadi janda.

(Foto/ Ilustrasi: stock.adobe.com)

*Miladiyah Bariqoh- www.Konde.co

Saya termasuk orang yang sangat menyayangkan ketika kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Agni diselesaikan dengan jalan “damai” oleh pihak universitas. Buat saya ini menandakan bahwa kampus atau universitas dimanapun masih menjadi tempat yang tidak aman bagi korban pelecehan seksual, dan jika ada kasuspun, akan banyak diselesaikan dengan jalan kompromi.

Selain Agni, saya juga menemukan banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kampus yang menjadikan perempuan sebagai korban. Beberapa waktu sebelumnya, ada media yang juga banyak meliput adanya dosen yang senang melakukan pelecehan seksual yang sudah menjadi rahasia umum di beberapa instansi kampus. Malah saya menduga bahwa di seluruh kampus, pasti ada salah satu atau lebih dosen yang memiliki otak mesum.

Beberapa mahasiswi yang menjadi korban atau yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual, masih berpikir tidak dapat bertindak lebih jauh ketika dirinya mengalami pelecehan seksual. Melawan dan melaporkan dosen masih memiliki dampak dan resiko yang tinggi karena mengancam pihak petinggi kampus yang memiliki otoritas lebih tinggi, memang tidaklah mudah.

Dosenpun dapat mengancam balik kepada mahasiswi yang berani melaporkan tindakan bejat dirinya. Mulai dari ancaman pemberian nilai jelek, skripsi yang ditolak atau dianggap tidak lulus hingga di drop out dari kampus.

Namun perlahan kasus ini mulai muncul dan diliput oleh berbagai media yang mengungkap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam lingkungan kampus. Hal ini akan sangat membantu para korban dan penyintas untuk berani melaporkan kasus yang menimpa mereka pada pihak atau lembaga yang siap membantu. Dan juga pengungkapan kasus pelecehan seksual di kampus akan menjadi peringatan bagi dosen-dosen yang senang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual agar tak berani lagi macam-macam. Akhirnya semuanya perlahan terungkap. Ini berita bagus.

Namun saya masih khawatir bagaimana jika kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, seperti yang terjadi di UGM dan Undip, hanya menjadi kasus yang sebagian kecil yang terungkap dari seluruh kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di berbagai kampus di negeri ini?.

Kasus yang beredar hari-hari ini memberitakan bahwa korban pelecehan seksual adalah korban yang menyadari dirinya adalah korban. Sebagai korban, dia berhak untuk menuntut keadilan yang terjadi pada dirinya menggunakan instrumen hukum. Namun, bagaimana nasib para korban pelecehan seksual yang belum menyadari bahwa dirinya korban? Atau yang takut untuk melaporkan sesuatu karena terancam?

Beberapa saat yang lalu saya mendengar sebuah kabar walaupun hanya kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut. Namun jika ingin ditelesik lebih jauh, kabar itu lebih mengerikan dari apa yang saya bayangkan. Berbeda dengan kasus dosen yang melakukan pelecehan seksual selaku petinggi kampus, kabar pelecehan seksual tersebut terjadi di kalangan antar mahasiswa, lebih tepatnya dilakukan mahasiswa laki-laki.

Salah satu kabar yang saya dengar, terdapat sebuah jaringan forum online di media sosial yang beranggotakan para laki-laki mahasiswa di salah satu universitas. Forum atau grup tersebut khusus dibuat untuk mensharing foto-foto telanjang perempuan yang sebagian menjadi pacar para anggota mahasiswa laki-laki. Koleksi foto para perempuan yang telanjang menjadi ajang hiburan tersendiri bagi anggota grup tersebut. Bahkan, mereka membagikan foto tersebut sebagai rekomendasi antar sesama anggota grup dan menunjukkan perempuan mana saja yang bisa diajak kencan.

Pengalaman pribadi saya mulai menunjukkan bukti dari kabar tersebut. Kebetulan saya akrab dengan seorang teman lelaki satu jurusan saya. Melihat jaringan pertemanan teman lelaki saya ini yang cukup luas, akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan sebuah penyelidikan kecil-kecilan. Penyelidikan yang saya lakukan mungkin beresiko namun saya berpikir bahwa harganya mungkin akan sepandan.

Saya berpura-pura meminta link atau video pada teman laki-laki saya. Tidak membutuhkan banyak basa-basi, saya dikirimkan deretan link platform penyimpanan data online seperti Google Drive dan Dropbox oleh teman lelaki saya tadi.

Saya mengira isinya hanya sekedar video yang bisa didownload di situs porno. Namun isinya melebihi apa yang saya perkirakan. Banyak foto perempuan-perempuan telanjang di dalamnya. Saya tidak tahu mereka semua itu siapa. Karakteristik fotonya diambil dengan menggunakan kamera ponsel pribadi yang kebanyakan jenis foto nude selfie. Saya bertanya kepada teman laki-laki saya dan dia mengatakan bahwa foto perempuan tersebut adalah pacar sekumpulan lelaki yang mengumpulkan foto-foto telanjang pacarnya untuk bisa dibagikan kepada teman lelakinya yang lain.

Para perempuan ini adalah korban penipuan berbasis revenge porn, namun para perempuan tersebut tidak menyadarinya. Awalnya mungkin kiriman foto perempuan telanjang tersebut kepada pacarnya dilakukan secara konsensual. Tapi naas-nya, pacar lelaki mereka menipu mereka dan menyebar foto telanjang mereka, yang jelas tanpa sepengetahuan si perempuan.

Kasus ini bisa saja terus-menerus menjadi kasus yang tersembunyi dan akan tersebar pada semua laki-laki yang menginginkan foto telanjang perempuan tersebut sebagai konsumsi publik.

Kasus tersebut hanyalah sebagian kasus kecil yang pernah saya temukan melalui penyelidikan kecil-kecilan saya. Saya meyakini adanya sebuah komunitas yang lebih besar yang didalamnya berisi anggota para tersangka penipuan berbasis revenge porn.

Saya mengajak kepada perempuan lainnya baik yang sudah mengetahui dirinya adalah korban maupun yang belum menyadarinya. Jangan mudah terperdaya oleh bujuk rayuan pacar lelaki. Fenomena revenge porn masih sangat sedikit sekali yang muncul di permukaan. Kasus yang belum terungkap, akan sangat jauh lebih mengerikan. Korban yang mengalami revenge porn akan memiliki dapat psikologis tersendiri seperti merasakan malu, hina dan menganggap dirinya sebagai aib. Maka dari itu, saya ingin semua pihak menyadari fenomena ini untuk lebih berhati-hati lagi dalam penyebaran sesuatu yang bersifat privat.

Kedepannya saya berharap di semua tempat baik di lingkungan kampus, tempat kerja, hingga di lingkungan keluarga akan menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan untuk terhindar dari pelecehan dan kekerasan seksual.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Miladiyah Bariqoh, mahasiswi teknik yang berproses menyelesaikan skripsi dengan segera namun juga tak buta dengan fenomena sosial. Bisa intip kehidupan pribadi saya di situs blog mildamiladiyah.wordpress.com

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Dalam catatan internal PT Kereta Commuter Indonesia disebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 terjadi pelecehan seksual di dalam kereta maupun stasiun sebanyak 34 kasus, 20 kasus diantaranya korban berani melanjutkan laporan ke aparat penegak hukum. Hal ini meningkat dibanding tahun 2017, dimana pada tahun tersebut dari 25 kasus pelecehan, tidak ada satu pun dilanjutkan dengan laporan ke aparat penegak hukum.

Bentuk pelecehan terbanyak di tahun 2018 dilakukan dengan pelaku menggesekkan alat kelamin, memegang pantat dan memegang payudara. Sedangkan pelecehan seksual paling banyak terjadi di rute-rute: Bogor- Jatinegara, Bogor- Jakarta Kota, Cikarang- Jakarta Kota dan Rangkasbitung- Tanah Abang.

Ini merupakan salah satu kampanye stop pelecehan seksual di transportasi publik dilakukan PT. Kereta Commuter Indonesia pada 12 Maret 2019 lalu. Acara yang berjudul Komuter Pintar Peduli Sekitar tersebut dilakukan agar publik pengguna kereta api bersama-sama melakukan stop pelecehan terhadap perempuan di kereta.

Commuter Indonesia adalah kereta yang selama ini menampung penumpang yang berkendaraan di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta pengusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang. KRL Commuter Line saat ini melayani 79 stasiun di wilayah Jabodetabek dengan jangkauan rute mencapai 201,5 km. Jumlah perjalanan KRL per hari sebanyak 938 perjalanan dengan volume penumpang mencapai 1,1 juta per hari.

Kegiatan kampanye ini merupakan salah satu upaya PT. KCI dan merupakan tahun kedua penyelenggaraan Komuter Pintar Peduli Sekitar yang kali ini menggandeng Komnas Perempuan, dan Komunitas perEMPUan dengan para pengguna kereta Jabodetabek sebagai sasaran utamanya.

PerEMPUan dalam kampanye ini juga membuat video bersama PT. KCI agar semua pihak melakukan stop pelecehan perempuan di kereta. Dalam video tersebut disebutkan bahwa semua pelaku pelecehan seksual di kereta Jabodetabek sepanjang tahun 2017-2018 adalah laki-laki berusia 31-40 tahun. Sedangkan perempuan korban rata-rata berusia 19-30 tahun. Semua kasus yang dilaporkan ke petugas stasiun lalu dilanjutkan dilaporkan ke polisi. Namun 100% kasus yang dilaporkan ke polisi lalu berakhir damai. Biasanya korban merasa enggan untuk meneruskan laporan lalu pelaku hanya diminta untuk membuat surat pernyataan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada seluruh pengguna jasa kereta mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi, melakukan upaya pencegahan, hingga bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban pelecehan”, kata VP Corporate Communication PT KCI Eva Chairunisa dalam kampanye tersebut.

Dalam diskusi tersebut dibahas tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain melalui pelecehan verbal dan non verbal. Bentuk verbal misalnya siulan nakal, komentar atau percakapan yang berkonotasi seksual, gurauan bersifat pornoaksi yang ditujukan kepada korban dengan tujuan merendahkan dan korban merasa tidak terima.

Sedangkan menurut catatan akhir tahun yang dikeluarkan Komnas Perempuan menyebutkan sepanjang tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 406.178 kasus kekerasan atau meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Dari data tersebut, 394 kasus diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah publik.

Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam transportasi publik sudah banyak terjadi dari generasi ke generasi. Setiap perempuan rentan mengalami pelecehan tersebut. Persoalan utama adalah masalah ruang, budaya, dan penegakan aturan.

Masalah lain yaitu ruang transportasi publik sering tidak dapat memuat seluruh penumpang sehingga ada kondisi padat di waktu-waktu tertentu. Kondisi ini memungkinkan pelaku untuk leluasa melakukan aksinya.

“Masalah budaya adalah masyarakat yang tidak menghormati perempuan dan pelecehan dianggap hal wajar yang berimbas pada tiadanya aturan untuk memberikan sanksi pada pelaku. Oleh karena itu dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menyegerakan budaya kita untuk mengubah hal tersebut dan melindungi korban serta memberikan sanksi pada pelaku melalui aturan yang berlaku. Kita semua berharap tiada lagi kekerasan seksual dalam kehidupan kita sehari-hari," ungkap komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin.

Sementara itu menurut para aktivis perempuan, Rika Rosvianti Neqy, kekerasan seksual di tempat dan transportasi umum seperti inilah yang banyak menghambat terwujudnya kesetaraan gender.

“Jangankan beraktualisasi diri secara maksimal, perempuan dewasa maupun anak perempuan bahkan terancam mengalami kekerasan seksual dalam perjalanannya memenuhi hak dasar sebagai warga negara saat mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan,” jelas Rika Rosvianti Neqy dari Komunitas perEMPUan.

Melalui kegiatan ini diharapkan korban maupun saksi dapat berani bertindak dan melaporkan segala bentuk pelecehan seksual.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20190307 82695 1p7a87.jpg?ixlib=rb 1.1

Ketika perempuan di negara-negara lain berhasil menjatuhkan para lelaki berkuasa yang melecehkan mereka, di Indonesia, korban pelecehan masih harus berusaha untuk mencari keadilan.
www.shutterstock.com



Dyah Ayu Kartika, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina

Aku semangat, Aku nggak nyerah, Aku nggak padam.”


Itulah yang dikatakan Agni, seorang penyintas kasus perkosaan tahun lalu setelah pejabat di Universitas Gajah Mada
(UGM), salah satu universitas papan atas di Indonesia, mengabaikan laporannya bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual oleh temannya ketika sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.


Menurut Agni (bukan nama sebenarnya), UGM tampak lebih ingin melindungi reputasi mereka dibandingkan membantunya mendapatkan keadilan.


Tetapi, setelah koran kampus Balairung, membuat laporan atas kejadian yang dialami Agni, kasusnya menjadi berita nasional. Bahkan sebuah tagar #KitaAgni viral di media sosial.


Banyak yang berharap kontroversi ini bisa menjadi titik awal dari momen #MeToo di Indonesia. Gerakan #MeToo yang berawal di Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengungkap pelecehan seksual serta menghukum pelakunya ini telah muncul di berbagai negara selama lebih dari 18 bulan terakhir ini. Namun dampaknya belum sampai ke Indonesia.


Gerakan #MeToo Indonesia yang lemah


Kasus Agni merupakan satu dari banyak kasus kekerasan seksual tak terselesaikan yang muncul di era #MeToo.


Ketika perempuan di negara-negara lain berhasil menjatuhkan para lelaki berkuasa yang melecehkan mereka, di Indonesia, korban pelecehan masih harus berusaha untuk mencari keadilan.


Feminis Indonesia, Tunggal Pawestri, memperkenalkan #SayaJuga untuk mendorong diskusi publik tentang kekerasan seksual yang semakin luas. Namun, tetap saja, di Indonesia, #MeToo dibicarakan terbatas pada mereka yang melek media sosial dan perempuan di kalangan menengah-atas.


Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHN) terakhir menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Angka ini sama dengan rata-rata global yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia.


Saya mempelajari isu gender di Indonesia dan pernah bekerja sebagai peneliti untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).


Menurut pengamatan saya, kombinasi dari budaya patriarki yang sangat mengakar, nilai agama yang konservatif, dan praktik penegakan hukum yang tidak sensitif gender merupakan penyebab mengapa #MeToo tidak terjadi di Indonesia.


Budaya patriarki


Satu kesamaan yang saya amati dari negara-negara yang memiliki gerakan #MeToo yang kuat, seperti China, Korea Selatan, dan India adalah kuatnya dukungan pemerintah, adanya sistem hukum yang kuat, dan dukungan publik dalam melawan kekerasan seksual.


Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya.


Budaya patriarki yang sangat kuat–didukung oleh pemerintah dan tokoh agama–menyebabkan perempuan jarang membicarakan seks, apalagi kekerasan seksual.


Kepemimpinan otoriter yang berjalan selama 32 tahun, yang berakhir tahun 1998, membuat perempuan sulit masuk ke ranah politik. Peran mereka masih cenderung terbatas pada menjadi ibu dan istri.


Oleh karena itu, wacana terkait isu perempuan selama berpuluh tahun selalu berkisar seputar peran domestik perempuan saja. Kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan seksual tidak menjadi bagian dari perdebatan publik di Indonesia.


Berbagai upaya untuk menghasilkan kebijakan yang lebih sadar gender mendapat perlawanan dari para pimpinan kelompok Islam konservatif. Mereka meyakini perempuan seharusnya menjadi pribadi yang taat dan dapat menjaga moralitas mereka. Hal ini ditunjukkan dengan memakai pakaian tertutup dan berhijab untuk mencegah nafsu laki-laki.


Tentu saja, perempuan yang menggunakan hijab juga menjadi korban pelecehan seksual. Perkosaan itu tentang relasi kuasa, bukan ketertarikan.


Di Indonesia, narasi muslim konservatif ini melanggengkan budaya perkosaan. Kasus perkosaan terjadi dimana-mana, dianggap wajar, dan dimaafkan. Sebuah penelitian tahun 2014 menunjukkan bahwa laki-laki Indonesia berasumsi kekerasan terhadap perempuan jarang terjadi. Dan jika pun itu terjadi, menurut mereka, perempuan pantas mendapatkannya.


Media juga turut melanggengkan budaya victim-blaming juga. Reportase seputar pelecehan seksual sering menggambarkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab memicu hasrat laki-laki.


Aturan dan sistem penegakan hukum yang buruk


Kuatnya budaya patriarki ini berkontribusi pada lemahnya perlindungan hukum. Sistem hukum yang lemah ini bahkan bisa membuat perempuan dikriminalisasi karena melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.


Itulah yang terjadi pada Baiq Nuril, seorang guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahun lalu, dia melaporkan pelecehan yang dilakukan atasannya namun dia dipenjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukum yang kontroversial itu.


Para aktivis di Indonesia sedang memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat. Jika lolos, RUU PKS ini akan memperluas definisi kekerasan seksual hingga mencakup perkosaan, pelecehan seksual, dan praktik sehari-hari yang berbahaya, seperti sunat perempuan.


RUU ini juga mewajibkan sekolah-sekolah mengajarkan siswanya tentang pelecehan seksual, memastikan perempuan penyintas mendapatkan pendampingan psikologis setelah trauma, dan menyediakan fasilitas yang aman untuk perempuan di tempat publik.


Pengesahan RUU PKS ini bisa melindungi Agni dan penyintas lain. Sayangnya, kelompok Islam konservatif menolak peraturan tersebut karena menganggap RUU ini mempromosikan seks bebas dan perilaku seksual menyimpang.


Selain itu, masalah hukum lainnya adalah perempuan Indonesia enggan melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami ke penegak hukum.


Meskipun polisi Indonesia memiliki protokol yang mendorong petugas kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan para korban, misalnya dengan menugaskan lebih banyak polisi wanita dan psikolog untuk mendampingi kasus pelecehan seksual. Cara tersebut tetap tidak berhasil dalam menghapuskan budaya victim-blaming yang kuat di kalangan penegak hukum.


Polisi seringkali menginterogasi para korban dengan meminta saksi mata dan informasi yang sangat detail akan kasus pelecehan seksual yang ia alami.


Pada November 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan penyelidik harus menanyakan perempuan yang melaporkan kasus kekerasan seksual apakah “mereka nyaman selama perkosaan”.


Pernyataan mengejutkan ini menyebabkan banyak korban merasa putus asa. Jika pimpinan kepolisian Indonesia, wujud dari perlindungan hukum negara, menganggap bahwa perkosaan bisa dinikmati, bagaimana perempuan bisa percaya bahwa kepolisian ada di pihak mereka?


Apa selanjutnya?


Gerakan global #MeToo telah membangkitkan partisipasi banyak orang di seluruh dunia untuk bicara tentang pelecehan seksual dan meningkatkan simpati publik. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia.


Kebanyakan perempuan diam, atau diminta diam, dalam budaya patriarki yang sangat kuat mengakar berkelindan dan didukung dengan nilai nilai religius yang konservatif. Hal ini membuat satu dari tiga perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di Indonesia berada dalam posisi yang sangat sulit karena mereka dalam lingkungan yang cenderung menyalahkan korban.


Banyak perempuan, terjebak dalam sistem yang menghalangi mereka untuk melawan atau bicara. Hal ini pun diteruskan ke generasi muda.


Terlepas dari masalah sistematik ini, salah satu penyintas menolak untuk menyerah. Agni telah berjanji akan melanjutkan perjuangannya mencapai keadilan di UGM.


Semoga, akan ada waktu di mana perempuan Indonesia lain dapat meneriakkan #MeToo, tanpa ada ketakutan ataupun keraguan.


Artikel ini telah direvisi untuk nama ibu kota pulau Seram. Yang betul adalah Maluku bukan Ambon seperti yang ditulis sebelumnya.The Conversation


Dyah Ayu Kartika, Researcher, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Kekerasan dengan penggunaan teknologi merupakan fakta-fakta baru yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Hal ini menguat dalam paparan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diadakan di Jakarta, 6 Maret 2019 lalu.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyatakan bahwa penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten misalnya dirasakan telah merusak reputasi korban (malicious distribution). Kekerasan berbasis cyber ini juga merupakan yang dominan yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami maupun pacar.

“Pola yang digunakan yaitu korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media social. Jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku, maka korban akan mendapatkan kekerasan.”

Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban. Di sisi lain, layanan bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa diakses korban secara mudah, baik mekanisme pelaporan, maupun pendampingan korban.

Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban.

“Maka dalam kasus-kasus seperti ini, perempuan korban mengalami ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan,” kata Mariana.

Fakta-fakta Baru Kekerasan Terhadap Perempuan

Fakta fakta baru lain juga menunjukkan bahwa marital rape atau perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi, lalu kekerasan seksual terhadap disable dan kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran terjadi seperti korban diancam yang bernuansa kekerasan seksual atau ingkar janji perkawinan.

Yang lainnya ada Incest yang menjadikan anak-anak perempuan menjadi korban. Dan pelaku yang paling banyak melakukan adalah ayah tiri dan paman. Jadi yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di ranah-ranah personal.

“Ini misalnya terjadi ketika korban mengalami pemaksaan ketika sedang haid dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, melakukan sodomi hingga korban mengalami pendarahan.”

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa jumlah kekerasan mengalami kenaikan hampir 14 persen di tahun 2018. Keberanian pelaporan kasus perkosaan dlm perkawinan adalah keberanian perempuan.

Anggota DPR, Rahayu Saraswati dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa banyaknya kekerasan terhadap perempuan menandakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Ia mencatat bahwa banyak kalangan termasuk pemerintah maupun anggota DPR belum memahami makna ini. Mendengar kata gender saja seringkali mereka tidak paham dan masih saja ada yang mengkaitkan dengan agama. Maka penting sekali untuk menggunakan kata-kata dan makna-makna yang penegak hukum bisa memahami ini.

“Kadang-kadang mendengar kalimat kekerasan dan gender saja masih kebingungan, masih banyak yang mengkaitkan dengan isu agama, maka penting untuk menggunakan istilah agar menjadi strategi yang bisa masuk di kalangan penegak hukum.”

Catatan tahunan ini dikeluarkan setiap tanggal 8 Maret sebagai bentuk solidaritas internasional agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Setiap tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperingati Hari Perempuan Internasional salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.

Tahun 2019 ini, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” yang merupakan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga pengadalayanan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi masyarakat, serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Identitas anak yang sering terpapar antara lain identitas pada wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik.

Maka sering kita lihat, anak-anak yang tak mengerti kejadian apa yang sedang terjadi pada orangtuanya, disangkut pautkan pada anak. Ketika orangtuanya melakukan korupsi misalnya, anak-anak ini tersorot oleh kamera media. Begitu juga ketika orangtuanya diduga melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak justru menjadi sorotan atas apa yang tidak dilakukannya.

Bahasa pemberitaan terkait anakpun juga terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar.

Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Kondisi ini memprihatinkan, padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang- Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di satu sisi masih terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17th). Kondisi ini sangat tidak menguntungkan anak-anak.

Komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers kemudian bersepakat melalui berbagai diskusi. Uji publik membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Wartawan Indonesia harus menyadari bahwa pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, Pedoman pemberitaan ramah anak ini kemudian disyahkan oleh dewan pers pada 9 Februari 2019 lalu.

Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.

7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

(Foto: Pixabay)
(Sumber: Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: /PERATURAN-DP/II/2019)



Melly Setyawati- www.Konde.co


Jakarta, Konde.co- Jumat 8 Maret 2019. Jakarta, siang sangat terik. Namun ini tak pernah menyurutkan suara para perempuan, orasi para buruh perempuan, para pekerja rumah tangga, aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tergabung dalam Komite International Women’s Day (IWD) untuk turun ke jalan menuju istana.


Mengambil tema panggung politik independen perempuan, para peserta aksi mengkritisi sejumlah hal untuk dibukanya ruang partisipasi perempuan yang selama ini belum mampu dijawab pemerintah.


Hari perempuan yang diperingati setiap tanggal 8 maret secara internasional di seluruh dunia tak pernah lepas dari peluh para pekerja pabrik yang menuntut kesejahteraan dan pilihan politik sejak tahun 1903 lalu.


Maka, panggung politik perempuan ini menjadi sebuah panggung pertunjukan dimana kritik kemudian disampaikan kepada pemerintah yang mempunyai pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan buruh perempuan.


Ada Gung Gunarti yang menyuarakan pedihnya pembangunan semen di Kendeng, Jawa Tengah. Ada Sumarsih, seorang ibu yang kehilangan anaknya ketika peristiwa kejamnya orde baru di tahun 1998, seorang pelopor aksi kamisan di depan istana. Ada Lenny suryani, seorang pekerja rumah tangga bersama para buruh pabrik yang merindukan upah layak dan hidup yang layak. 


Ada Ryan Kobari yang mempunyai kerinduan yang sama agar kelompok LGBT dihargai sebagai manusia lainnya, juga ada panggung media dimana Serikat Sindikasi dan Aliansi Jurnalis Independen merindukan media yang ramah pada perempuan. Yang lainnya, ada kelompok Lansia, disable, miskin kota yang dimiskinkan oleh situasi.



Tuntutan Komite IWD antaralain agar pemerintah mendukung Konvensi International Labour Organisation tentang penghapusan dan pencegahan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga, perlindungan pekerja migran dan hapus sistem outsourching, magang dan bentuk-bentuk yang tidak melindungi buruh. 


Tak hanya kampanye dan gembar-gembor di panggung massa menuju Pilpres dan Pileg 2019, namun ini adalah pekerjaan rumah tangga yang harus dicatat dan diselesaikan pemerintah yang akan datang. Panggung ini, yang penuh dengan dinamika ekspresi perempuan seharusnya menjadi dorongan perubahan bagi masyarakat.




Hari perempuan internasional yang kita peringati pada tanggal 8 Maret tak pernah lepas dari peluh perjuangan para buruh perempuan di pabrik-pabrik, para aktivis perempuan yang kemudian mewarnai tradisi protes dan aktivisme politik.

Sejumlah tokoh perempuan seperti Clara Zetkin lahir di masa itu. Mereka menggelorakan semangat para buruh perempuan dan membawa persoalan kehidupan mereka ke dalam ruang-ruang politik yang lebih luas.

Pemikiran Clara Zetkin yang terkenal yaitu “pertanyaan perempuan” lahir dari perspektif sosialis. Selain membantu para buruh perempuan untuk melahirkan 8 Maret sebagai hari perempuan internasional, Zetkin kemudian meyakinkan banyak orang bahwa satu-satunya rute emansipasi bagi perempuan adalah keterlibatan perempuan dalam produksi dan menyingkirkan sistem kapitalisme.


Apa saja yang harus kita ketahui tentang sejarah hari perempuan internasional yang selalu kita peringati setiap tanggal 8 Maret? Berikut catatan tentang Sejarah Hari Perempuan Internasional yang kami ambil dari bumirakyat:

Hari Perempuan Internasional lahir dalam pergolakan sosial yang besar, diwarnai dengan tradisi protes dan aktivisme politik. Bertahun-tahun sebelum tahun 1910, pada pergantian menuju abad 20, kaum perempuan di negara-negara yang tengah mengalami industrialisasi, mulai memasuki kerja upahan.

Pekerjaan mereka dipisahkan menurut jenis kelamin, dan umumnya kaum perempuan ditempatkan di industri tekstil, manufaktur, dan layanan-layanan domestik dimana kondisi-kondisinya sangat parah dan menyengsarakan.

Saat itu adalah masa dimana serikat-serikat buruh tengah mengalami perkembangan dan di sisi lain sengketa-sengketa industrial mulai meletus, termasuk sengketa yang muncul di antara seksi-seksi pekerja perempuan yang tidak bergabung dalam serikat. Eropa saat itu tengah berada dalam kemungkinan terseret ke dalam api revolusi.

Banyak perubahan dalam kehidupan perempuan mendorong munculnya perlawanan terhadap batasan-batasan politik di sekitar mereka.

Di seluruh penjuru Eropa, Inggris, Amerika, dan kurang lebih juga di Australia, kaum perempuan dari seluruh lapisan sosial berjuang dan berkampanye untuk menuntut hak pilih dalam pemilihan umum. Terkait hal ini terdapat banyak sudut pandang berbeda atas mengapa isu ini menjadi suatu isu yang penting dan bagaimana cara untuk mencapai tuntutan itu. Berikut dicantumkan sedikit perbedaan tersebut.

Beberapa kelompok sosialis memandang bahwa tuntutan terhadap hak pilih terhadap perempuan kurang begitu penting dalam gerakan kelas pekerja, sementara beberapa feminis sosialis dan pejuang perempuan lainnya seperti Clara Zetkin dari Jerman dan Alexandra Kollontai, berhasil memperjuangkannya untuk diterima sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari program kelompok sosialis.

Sementara kaum sosialis lain menyatakan bahwa lebih penting untuk menghapus kepemilikan pribadi terlebih dahulu daripada berkampanye menuntut hak pilih yang mana kalau hal itu berhasil seperti di Inggris akan berakibat hak pilih juga untuk kaum perempuan dari kalangan berpunya.

Di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1903, serikat buruh perempuan dan perempuan profesional liberal yang berkampanye untuk hak pilih bagi perempuan mendirikan Liga Serikat Buruh Perempuan untuk membantu mengorganisir kaum perempuan yang berada di kerja upahan untuk memperjuangkan kepentingan politik dan kesejahteraan ekonomi mereka. Tahun-tahun tersebut merupakan masa-masa pahit bagi banyak kaum perempuan yang berada dalam kondisi kerja yang parah dan tinggal di pemukiman kumuh serta rentan terhadap kekerasan.

Tahun 1908, pada Ahad terakhir di Februari, kaum perempuan sosialis di AS menyelenggarakan Hari Perempuan Nasional yang pertama dengan melancarkan demonstrasi besar untuk menuntut hak pilih bagi perempuan serta hak-hak ekonomi dan politiknya sekaligus. Tahun berikutnya sebanyak 2.000 orang turut menghadiri peringatan Hari Perempuan Nasional di Manhattan.

Di tahun 1909 tersebut, pekerja garmen perempuan melancarkan pemogokan massal. Dimana sebanyak 20.000 hingga 30.000 buruh perempuan mogok selama 13 minggu di suatu musim dingin demi menuntut upah yang lebih besar dan kondisi kerja yang lebih baik. Liga Serikat Buruh perempuan menyediakan dana bantuan bagi para demonstran baik untuk mendanai pemogokan massa itu sendiri maupun untuk membebaskan para demonstran yang ditangkap polisi.

Di tahun 1910 berikutnya Hari Perempuan mulai diselenggarakan oleh semua kaum perempuan sosialis dan feminis di seluruh negara. Beberapa bulan kemudian berbagai delegasi kemudian menghadiri penyelenggaraan Kongres Perempuan Sosialis di Kopenhagen dengan niatan untuk mengajukan Hari Perempuan sebagai suatu hari peringatan internasional.

Kongres ini sebenarnya terinspirasi oleh tindakan dari kaum pekerja perempuan AS dan juga dari feminis sosialis mereka yaitu Clara Zetkin, yang juga telah menawarkan proposal kerangka kerja untuk mengadakan konferensi perempuan sosialis dimana perempuan sedunia harus memfokuskan diri untuk memperjuangkan satu hari khusus untuk peringatan hari perempuan internasional demi menuntut hak-hak mereka.

Sehingga berhasil dilaksanakanlah Konferensi yang dihadiri lebih dari 100 perempuan dari 17 negara yang mewakili Serikat-Serikat Buruh, Partai-Partai Sosialis, Kelompok-Kelompok Perempuan Pekerja, dan termasuk tiga perempuan pertama yang terpilih dalam Parlemen Finlandia, yang mana semuanya menyambut sarann Zetkin dengan persetujuan bulat sehingga sebagai hasilnya dicapailah kesepakatan untuk Hari Perempuan Internasional.

Konferensi tersebut juga menyorot ulang mengenai pentingnya hak pilih bagi kaum perempuan, hak pilih yang tidak didasarkan oleh hak milik serta menyerukan suatu emansipasi universal—hak pilih baik bagi kaum perempuan dan laki-laki dewasa.

Konferensi tersebut juga membahas mengenai manfaat-manfaat maternitas (keibuan) yang mana, meskipun ada intervensi dari Alexandra Kollontai atas nama ibu-ibu yang tidak menikah, hanya dimiliki oleh perempuan-perempuan yang menikah.

Selain hal itu juga diambil keputusan bersama untuk menentang kerja malam karena mempengaruhi kesehatan sebagian besar kaum pekerja perempuan meskipun dalam hal ini kaum pekerja perempuan menyatakan bahwa kerja malam diperlukan untuk menopang nafkah dan hidup mereka.


(*Diterjemahkan dari tulisan karya Joyce Stevens)

(Disadur dari: https://bumirakyat.wordpress.com/2012/03/08/sejarah-hari-perempuan-internasional/)

(Foto: Pernyataan Sikap World Federation of Trade Unions (WFTU) pada Hari Perempuan Sedunia dan Clara Zetkin/ kabarburuh.com)
Melly Setyawati -  www.konde.co.

Milea menjadi korban pelecehan seksual oleh Hugo. Ini adalah kilasan kisah yang ditunjukkan dalam satu angle film "Dilan 1991".

Hugo bukan orang tidak dikenal, dia melainkan salah seorang sepupunya, yang terobsesi menyukai Milea. Ini terjadi di dalam bioskop saat mereka pergi berdua, padahal di dalam bioskop terdapat banyak orang.

Ibunya Hugo menganggap apa yang dilakukan oleh Hugo, merupakan bagian dari “kebebasan berekspresi” sebab Hugo sudah lama hidup di Belgia.

Whattt…? Ini mengundang kemarahan Milea. Lha kok mirip sekali dengan kehidupan nyata, lelaki mendapatkan pemakluman atas perilaku pelecehan.

Hugo dan Milea
Bahkan seringkali korban mendapatkan penghakiman (blaming the victim) baik dari media, masyarakat dan apparat (pemerintah maupun penegak hukum) seperti ungkapan yang mengatakan “korbannya pakai rok mini sih”, "pergi berduaan sih", “perempuannya suka keluar malam”, terus ada yang bilang “korbannya kan bukan perempuan baik – baik”.

Lebih baik diam dan mencari tahu kebenaran tanpa menyakiti, … masa mau menunggu anak-ibu-saudara kita menjadi korban?

Dukungan keluarga bisa menguatkan korban.


Disini mulai terlihat, dukungan keluarga yang menguatkan Milea melewati masa traumanya. Milea beruntung hidup di tengah keluarga yang cariying, ibunya mau mendengarkan cerita pelecehan itu dan tidak menyalahkan Milea.

Ibunya sedang menenangkan Milea 
Begitupula, saat pertemuan dengan Ibunya Hugo, Bapak dan Ibu Milea memang menyatakan ketidaksukaannya dengan tidak membuat gaduh, namun mereka  membiarkan Milea meneriaki Hugo dan Ibunya saat pertemuan keluarga

Coba hal terjadi dalam kehidupan nyata, kira – kira berapa ribu perempuan bisa menyuarakan pelecehan sekual yang dialaminya? Mungkin, Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pun bisa langsung mendapatkan dukungan dan pengesahan dari DPR.

Jelas sekali dalam RUU PKS, yang menyebutkan 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual salah satu diantaranya adalah perkosaan dan pelecehan seksual. Untuk 7 bentuk lainnya bisa diakses naskah itu di situs website https://www.komnasperempuan.go.id/.

Memang mengatasi pelecehan seksual harus dari segala cara, sikap  peduli dari keluarga serta lingkungan, peraturan yang melindungi korban, dan mekanisme pemulihan.

Semoga RUU PKS bisa menjadi Undang – Undang supaya kita tidak was – was dari teror kekerasan seksual dari siapapun. Sebab ini bisa terjadi dimanapun. Serta munculnya keluarga Milea lainnya untuk menguatkan korban.

(Sumber Foto : MAXX Pictures)