Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Rabu, 22 Mei 2019 lalu, Kota Jakarta nampak sepi. Ini sangat terlihat di sepanjang jalan-jalan utama. Kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu Jakarta membuat banyak kantor kemudian memutuskan untuk libur atau menutup kantornya.

Namun Give Back Sale tetap dibuka. Pembukaan penjualan barang-barang pre-loved tetap dilakukan walaupun dengan resiko akan sepi pengunjung.

Namun hari itu, Give Back Sale tetap buka sampai jam 3 sore. Alasan keamanan yang membuat Give Back Sale harus ditutup lebih awal. Dari dibukanya Give Back Sale, pengunjung tetap banyak yang datang.

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan bersama Blibli.com, dan Ke: Kini memang bekerja sama untuk mengadakan Give Back Sale (GBS) pada 22-24 Mei 2019. GBS adalah sebuah acara galang dana melalui penjualan barang-barang pre-loved yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016.

Dana yang digalang melalui Give Back Sale akan didonasikan untuk para perempuan korban melalui program Pundi Perempuan yang dikelola oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan. Pundi Perempuan kemudian akan menyalurkan dana ke Women’s Crisis Center (WCC), sebuah kumpulan individu, komunitas, dan lembaga pengada layanan yang membantu perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja kemanusiaan, dan komunitas atau organisasi perempuan di Indonesia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Give Back Sale terus mengumpulkan barang-barang pre-loved yang berasal dari donasi publik. Namun kali ini, GBS juga menjalin kerja sama perdana dengan perusahaan mal online Blibli.com yang telah mendonasikan produk-produk fashion untuk dijual di GBS.

Direktur Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Anik Wusari mengatakan selain mendukung kerja-kerja perempuan dan kemanusiaan, Indonesia untuk Kemanusiaan dan Komnas Perempuan selama ini juga mengajak banyak pihak termasuk perusahaan untuk mendukung para perempuan korban kekerasan.

“Kami mendorong semua pihak untuk bergerak bersama dalam berdonasi untuk mendukung perempuan korban kekerasan,” ujar Anik Wusari.

Pengumpulan barang donasi dari publik telah dilakukan hingga tanggal 10 Mei 2019. Macam-macam barang yang dijual antaralain pakaian, sepatu, aksesoris, mainan anak, buku, dan masih banyak lagi. Masyarakat yang datang mendonasikan barangnya tidak hanya berasal dari Jakarta namun juga dari kota-kota lain.

Anik Wusari menambahkan bahwa Give Back Sale ini juga menjadi penanda bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap persoalan yang dialami perempuan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana banyak perempuan dan masyarakat umum kemudian bersolidaritas untuk perempuan lain yang menjadi korban.

Mal online Blibli.com turut berpartisipasi di GBS di tahun 2019 ini karena menyadari pentingnya untuk mendukung inisiatif-inisiatif positif untuk perempuan. Kali ini, Blibli.com menyumbangkan ratusan produk fashion untuk dijual di GBS, di mana dana yang dihasilkan akan diberikan pada Pundi Perempuan untuk disalurkan kepada Women’s Crisis Center.

Lisa Widodo, SVP Operations and Product Management menjelaskan inisiatif untuk mendukung pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian di Blibli.com.

“Kami melihat bahwa perempuan adalah pilar penting dan bagian integral dari masyarakat dan kami percaya bahwa semakin sejahtera perempuan, semakin sehat pula masyarakat secara umum. Kami juga secara aktif melakukan program-program edukasi untuk perempuan, salah satunya melalui Komunitas Ibu Pintar. Selain itu kami juga menyediakan kesempatan yang sama dalam bekerja dan berkarir di Blibli.com. Hal ini tercermin dari komposisi yang hampir sama besar antara laki-laki dan perempuan di level manajemen. Kami berharap partisipasi kami melalui donasi pakaian dalam Give Back Sale ini akan bermanfaat bagi para pembelanja yang datang ke GBS dan hasilnya dapat membantu program perempuan dan women’s crisis center,” ditambahkan oleh Lisa Widodo.

Data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di tahun 2013 terdapat 279.688 kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun 2016 terdapat 321.725 kasus dan 348.446 kasus terjadi selama tahun 2017 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14% atau berjumlah 406.178 kasus.

Kekerasan yang terjadi selama ini antaralain mencakup kekerasan di ranah privat yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, pelaporan kasus marital rape (perkosaan dalam perkawinan), incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah), selain di luar rumah tangga. Perempuan juga mengalami kekerasan dalam pacaran, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban, kekerasan yang terjadi pada perempuan atau anak dengan kebutuhan khusus dan kelompok minoritas, serta kekerasan akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif, kebijakan tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam.

Pundi Perempuan merupakan women’s fund (dana hibah perempuan) pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan akan menyalurkan donasi di Pundi Perempuan melalui sistem hibah terbuka untuk women’s crisis center yang selama ini mengelola rumah aman dan mendampingi para perempuan korban kekerasan. Kasus kekerasan yang makin banyak jumlahnya, membuat women’s crisis center di Indonesia masih berjuang keras untuk keberlanjutannya. Hal ini yang membuat women’s crisis center membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Selama ini sebanyak 90 organisasi/ individu sudah menerima dana hibah Pundi Perempuan yang terdiri dari: 78 organisasi layanan, 3 organisasi korban, 5 individu pekerja kemanusiaan dan 4 dana bergulir bagi pengembangan ekonomi perempuan.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan.


File 20190518 69169 puwvws.jpg?ixlib=rb 1.1

Ibu hamil membutuhkan dukungan dari suami dan orang-orang di sekitarnya agar tidak depresi.
Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock



Cesa Septiana Pratiwi, University of Leeds

Tingginya angka depresi pada perempuan, baik saat hamil maupun setelah melahirkan, membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan keluarga agar dampaknya tak semakin buruk.


Akhir April lalu, misalnya, seorang ibu muda bersama bayinya berusia empat bulan bunuh diri dengan cara terjun ke Sungai Serayu yang deras di Cilacap Jawa Tengah.


Sejumlah media menyebut sebelum bunuh diri, ibu tersebut mengalami gejala sindrom baby blues, yaitu perasaan sedih, cemas, dan mudah marah, yang terjadi dalam jangka pendek (hingga 10 hari setelah melahirkan). Tapi melihat rangkaian kasus tersebut, ibu ini mungkin memiliki gejala depresi setelah melahirkan, bukan sekadar baby blues.


Beda baby blues dan depresi setelah melahirkan


Postpartum blues atau baby blues syndrome yang mulai disuarakan oleh banyak perempuan di media sosial dialami oleh mayoritas (70%-80%) ibu melahirkan baik di negara berkembang maupun negara maju.


Baby blues disebabkan oleh perubahan hormonal dan sosial (seperti perubahan peran menjadi ibu) setelah melahirkan. Gejala-gejala baby blues yang dialami oleh ibu akan hilang dengan sendirinya, setelah ibu mampu menyesuaikan diri dengan peran barunya. Dengan demikian, baby blues tidak dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental selama masa perinatal.


Berbeda dengan baby blues, depresi bisa dialami oleh ibu pada masa kehamilan, setelah melahirkan maupun pada kedua fase tersebut. Depresi saat hamil juga menjadi salah satu prediktor depresi postpartum


Gejala depresi postpartum mirip baby blues dengan durasi, frekuensi, dan intensitas gejala yang lebih tinggi (parah) dan membutuhkan bantuan tenaga kesehatan untuk menanganinya. Gejala utamanya ditandai dengan adanya pikiran menyakiti diri sendiri/bayinya, keinginan bunuh diri, dan ketidakmampuan merawat bayi yang baru dilahirkan.


Risiko perempuan lebih tinggi


Perempuan memiliki risiko tiga kali lebih besar untuk mengalami depresi daripada laki-laki, dan angka kejadiannya banyak ditemukan pada mereka yang masih di usia reproduktif (12-51 tahun).


Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), di negara berkembang, antara 10-50% ibu yang menjalani masa perinatal (saat hamil hingga setahun setelah melahirkan) mengalami depresi.


Menurut sebuah tinjauan sistematis, angka kejadian gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan pada ibu di negara berkembang tercatat memiliki rata-rata terbobot 15,6% saat hamil dan 19,8% saat setelah melahirkan. Di Indonesia, tercatat sebanyak 22,4% ibu mengalami depresi setelah melahirkan (depresi postpartum).


Sayangnya, meski angka kejadian depresi pada ibu selama masa perinatal di negara berkembang lebih tinggi daripada kejadian di negara maju yang prevalensinya berkisar antara 7,4-13%, sistem kesehatan mental perinatal belum tersedia di banyak negara berkembang. Selain itu, ada juga faktor budaya dan kapasitas paramedis yang menghambat penangangan masalah ini secara optimal.


Kesehatan mental belum jadi prioritas


Sistem kesehatan mental perinatal belum menjadi prioritas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Program kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah lebih terfokus pada kematian ibu dan bayi.


Ini sebenarnya bisa dipahami karena pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) (305/100.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Bayi (AKB)(24/1.000 kelahiran) yang saat ini masih cukup tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara.


Namun berdasarkan banyak penelitian, gangguan kesehatan mental pada masa kehamilan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada masa hamil dan setelah melahirkan, seperti kejadian abortus spontan (keguguran), kelahiran dengan berat bayi lahir rendah (kurang dari 2500 gram), dan persalinan prematur (sebelum usia 37 minggu).


Sebuah studi jangka panjang untuk mengetahui dampak faktor risiko terhadap suatu penyakit juga menemukan bahwa depresi pada masa perinatal berhubungan dengan kejadian stunting dan gangguan gastrointestinal (pencernaan) seperti diare pada bayi dan balita.


Sedangkan untuk jangka panjang, gangguan kesehatan mental pada ibu hamil diasosiasikan dengan buruknya perkembangan kognisi, perilaku, dan emosi pada anak-anak yang dilahirkan.


Hambatan budaya dan paramedis


Pada ibu hamil, stres dikaitkan dengan banyaknya tekanan sosial dan budaya di sekelilingnya.


Dengan berbagai peran yang dipegang oleh seorang ibu (anak dari orang tuanya, istri dari suaminya, ibu dari anak-anaknya dan bayi yang dikandungnya), ia menjadi sangat berisiko mengalami gangguan mental pada saat masa perinatal. Belum lagi, jika ia berkarir di luar wilayah domestik rumah tangga.


Masalah makin runyam karena keluhan stres pada ibu lekat dengan stigma dan stereotip; misalnya ibu dengan gejala depresi dianggap sebagai ibu yang gagal atau kurang bersyukur.


Selain itu, secara umum problem kesehatan mental di Indonesia juga berkaitan dengan adanya kesenjangan relasi kuasa yang dialami penderita.


Dalam konteks ini, faktor sosial budaya menjadi salah satu hambatan untuk bisa mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan mental. Indonesia kekurangan tenaga kesehatan mental yang memadai (psikiater, psikolog dan perawat jiwa) dan belum banyak profesional kesehatan (bidan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau dokter umum) yang menanyakan perihal perasaan atau kondisi psikologis pada ibu hamil dan ibu baru melahirkan.


Karena jumlah kunjungan pasien terlalu banyak, profesional kesehatan kekurangan waktu untuk melayani masing-masing ibu hamil dengan intensif. Selain itu, tenaga kesehatan mental tidak tersedia di semua Puskesmas sehingga layanan tersebut kurang terjangkau masyarakat.


Pembenahan sistem begitu mendesak


Upaya pertama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental untuk para ibu di Indonesia adalah membekali bidan, dokter umum dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan literasi kesehatan mental dan pengetahuan mengenai dampak buruk depresi dan gangguan kecemasan pada ibu hamil. Mereka perlu tahu bagaimana mendeteksi gangguan kesehatan mental.


Ada beberapa instrumen untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental, seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), dan Beck Depressive Inventory (BDI) yang bisa digunakan sebagai bentuk penapisan (skrining) awal.


Instrumen-instrumen ini tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga seharusnya penggunaannya bisa lebih maksimal. Penapisan awal berguna untuk menentukan mana ibu yang membutuhkan konseling dari tenaga kesehatan terlatih dan mana ibu yang perlu dirujuk karena membutuhkan bantuan lebih lanjut dari psikolog dan psikiater.


Kebijakan yang mendesak adalah memperkuat layanan kesehatan mental di pusat pelayanan kesehatan primer (Puskesmas). Sebuah riset meta-analisis menemukan bahwa melakukan skrining tanpa didukung dengan keberadaan sistem pelayanan dan manajemen yang tepat, tidak memiliki benefit terhadap pasien yang menderita depresi.


Di beberapa Puskesmas di wilayah Yogyakarta, keberadaan psikolog klinis telah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan. Namun pelayanan psikologis ini belum terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.


Di beberapa Puskesmas di Yogyakarta, ibu hamil telah mendapatkan kesempatan bertemu dengan psikolog dalam sesi psikoedukasi. Sayangnya, hal ini hanya berlaku untuk satu kali selama masa hamil dan biasanya hanya dilakukan pada saat kunjungan pertama. Padahal, gangguan psikologis pada saat masa perinatal bisa dialami ibu kapan saja: trimester ke-1, 2, 3 atau bahkan 4 bulan setelah melahirkan.


Karena itu, membekali tenaga kesehatan pemberi layanan kebidanan dengan keterampilan skrining dan mengintegrasikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan layanan psikolog menjadi dua hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan pengalaman ibu selama masa perinatal.The Conversation


Cesa Septiana Pratiwi, PhD Researcher, University of Leeds


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Menjelang lebaran, jika kamu masih bingung untuk mendonasikan sesuatu, kamu bisa datang di event Give Back Sale yang diadakan Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 22-24 Mei 2019 di Ke:Kini- Jl. Cikini Raya 45, Jakarta.

Di event tersebut kamu bisa membeli barang-barang pre-loved seperti baju, sepatu, aksesoris, mainan anak, buku, dan masih banyak lagi. Dengan membeli barang-barang disini, kamu bisa langsung mendonasikan bagi para perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Give Back Sale digagas oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan. Kali ini Give Back Sale kembali diadakan setelah memasuki tahun keempat yang diselenggarakan. Kali ini Give Back Sale diselenggarakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Komnas Perempuan, juga bersama Blibli.com dan Ke:Kini.

Give Back Sale merupakan sebuah acara galang dana melalui penjualan barang-barang pre-loved yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016. Dana hasil penjualan barang-barang ini akan digunakan untuk mendukung para perempuan korban kekerasan di Indonesia melalui program Pundi Perempuan yang dikelola oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan.

Pundi Perempuan kemudian akan menyalurkan dana ke Women’s Crisis Center (WCC), sebuah kumpulan individu, komunitas, dan lembaga pengada layanan yang membantu perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja kemanusiaan, dan komunitas atau organisasi perempuan di Indonesia.

Jangan lupa untuk datang dan berdonasi di Give Back Sale pada:

Rabu, Kamis dan Jumat 22-24 Mei 2019

Jam 09.00- 20.00 Wib

@Ke:Kini- Jl. Cikini Raya 45, Jakpus.

Luviana – www.konde.co

Dinda (tentu bukan nama sebenarnya), suatu hari mengajak saya untuk bertemu. Ia akan mengabarkan soal calon suaminya yang baru.

“Doakan aku ya, semoga ini bukan keputusan yang buruk,” Begitu ia menulis dalam pesan pendeknya. Suaranya terlihat ceria.

Tak mudah memang bagi Dinda.

Keputusannya ini akan menjadi sebuah pertaruhan baru baginya.

Walau pertemuan tadi hanya berlangsung singkat karena ia harus memberikan undangan perkawinan pada teman-temannya yang lain, namun kami cukup berbincang panjang.

Undangan perkawinannya yang kedua. Warnanya orange. Sederhana dan manis.

Dalam perbincangan kami tadi, beberapa kali Dinda bertanya: apakah ia siap meninggalkan seluruh masa lalunya yang hitam?. Saya terenyuh melihat air matanya yang masih menetes.

Ia pernah dipukul suaminya, dibentak dan kemudian suaminya meninggalkannya. Tak mudah baginya untuk kembali menjadi Dinda yang ceria seperti saat ini. Ia mati-matian mempertahankan perkawinannya, sampai ia merasa lelah dan mengakhirinya.

Ah, Dinda..

Dulu banyak kawan kami yang mrndampinginya agar Dinda bisa healing dan memerima ini sebagai bagian dari masa lalunya.

Tapi tentu ini tak mudah baginya. Siapa yang akan dengan mudah mengakhiri relasi yang dulu awalnya baik? Begitu selalu keluh Dinda.

“Inget gak kamu, dulu hampir setiap hari kita ketemu disini, minum kopi disini? Aku setiap hari menceritakan mantanku yang buruk dan kita pulang sampai larut malam?,” ujar Dinda tiba-tiba

Tentu saja aku ingat, kataku.

Dinda selalu menghabiskan kopi 7 gelas. Ia suka kopi dingin karena menurutnya akan menyegarkan otot-otot kepalanya. Dinda juga suka kopi panas karena akan menghangatkan badannya. Kepedihannya melampaui musim hujan dan kemarau.

“Sudah 7 cangkir Din, ayo kita pulang, ada caffein yang tinggi disitu,” begitu kataku selalu.

“ Lumayanlah, aku sudah pindah ke kopi dan tak minum obat tidur lagi khan sekarang?,” ujar Dinda.

Obat tidur kala itu adalah penenang yang baik bagi Dinda. Ia meminumnya berbulan-bulan sebelum tidur hingga menuntaskannya perkawinannya di pengadilan.

“Mau monum kopi lagi, Din?,” tanyaku pura-pura mengingatkannya pada masa lalu.

Ia mengangguk.

“Yakin?,” Kataku

“Doakan ya..cangkir kopi ini tak lagi sama dengan yang dulu.”

Kupeluk Dinda.

Semoga kita tak lagi bertemu hanya menghabiskan kopi seperti dulu. Aku meyakinkannya. Tentu tidak semua sama laki-laki seperti mantannya. Kami berharap laki laki yang akan dinikahinya kini bukan laki-laki temperamental, acuh dan kepala batu seperti dulu.

Banyak perempuan seperti Dinda di dunia ini. Hidupnya penuh dengan pertaruhan, termasuk perkawinannya. Semoga ia jauh dari nasib buruk itu.

Semoga ya Din, cangkir kopi ini tak lagi sama seperti dulu.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Suatu hari saya masuk ke sebuah salon, disana saya mendengar sebuah cerita. Walaupun hanya sekilas, namun cerita ini membuat saya merenung dan ingin berbagi:

Di salon itu ada seorang ibu yang memiliki rumah di pinggir jalan raya dan sebuah toko snack yang laris. Ibu tersebut mengusahakan ekonominya secara mandiri dengan cara berjualan snack. Lalu anaknya meminta ibunya menjual semua rumah dan toko snack tersebut dan tinggal bersamanya. Sang ibu dengan senang hati menurut dan berpikir bahwa dia akan dirawat oleh anaknya dan tinggal bersama anaknya.

Tetapi bayangan indah berbalik dengan kenyataan. Ibu tersebut setiap bulan memang diberi uang oleh anaknya namun ia setiap hari harus sendirian di rumah, ini karena anak dan menantunya setiap hari harus pergi bekerja dan cucunya sekolah di luar negeri.

Ia juga tinggal di perumahan yang jauh dari tempatnya tinggal dulu, ia juga tidak mengenal tetangga. Dia yang terbiasa memiliki pekerjaan, mempunyai penghasilan sendiri, pergi sendiri kemana saja dan mengatur sendiri keuangannya, saat ini jadi merasa stress dan tidak kerasan. Ini karena ia terbiasa mengelola hidupnya sendiri dan tentu saja dengan cara yang mandiri.

Di tempat tinggalnya yang dulu, ia juga banyak berteman dengan tetangga. Otomatis dengan tinggal di rumah anaknya, ia jadi kehilangan persahabatan, tempatnya untuk bercerita dan berbagi.

Kondisi ini banyak dialami para Lansia lain. Mereka harus pindah ke tempat baru, entah tinggal bersama anaknya atau pindah ke tempat yang baru. Padahal bagi Lansia, kondisi ini belum tentu memberikan rasa bahagia. Di tempat lama, umumnya mereka sudah berteman dengan banyak orang, ada tempat untuk cerita. Kondisi baru ini malah membuatnya sedih.

Mungkin seorang anak juga berpikir bahwa dengan ibunya tinggal bersamanya, ia bisa membuat ibunya bahagia, bisa mengawasinya setiap hari dan menyediakan waktu buat ibunya. Jika jauh, ia kuatir ibunya akan kesepian dan ketika anaknya dibutuhkan, belum tentu ada di rumah.

Ini merupakan problem relasi antara orangtua dan anak ketika orangtua sudah memasuki masa tua. Ada anak lain yang kemudian memutuskan tinggal di rumah ibunya, namun ini juga tidak mudah karena jika punya suami dan anak misalnya, maka biasanya ia harus punya kesepakatan dengan anak dan suaminya.

Namun yang membuat saya berpikir adalah banyak orang yang menganggap bahwa hidup sendiri itu tidak menyenangkan dan harus ditemani. Padahal tak semua orang harus hidup berdua. Ada banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah dan hidup sendiri, mereka bahagia hidup bersama teman-temannya. Ada yang memang sudah lama hidup sendiri dan mandiri secara ekonomi, jadi tak pernah mempunyai problem soal kesendirian.

Saya jadi ingat, pernah ada seseorang yang berkata "Kalau kamu tidak menikah dan tidak punya anak, siapa yang akan merawatmu ketika tua? kalau kamu tidak punya pasangan siapa yang akan menjagamu?. “

Padahal menikah belum tentu memiliki anak, atau bisa saja pasangannya meninggal atau pergi tak kembali. Ini bisa saja terjadi.

Saya juga teringat seorang guru yang sudah tua dan sakit. Dia tidak memiliki siapa-siapa dan hidup sebatang kara. Tetapi dia memiliki sahabat dan murid-murid yang bergantian membantu, membiayai dan merawatnya hingga sembuh, bahkan mengusahakan agar bisa tinggal di panti jompo dan mereka bergantian untuk mengunjungi.

Kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dan semesta dan bagaimana kehidupan akan berjalan. Orang tua mencintai dan merawat anaknya adalah bentuk dari rasa sayang dan cinta. Begitu juga si anak yang merawat orangtuanya ketika orangtuanya memasuki masa tua. Walaupun kejadian lain juga banyak terjadi, misalnya orangtua yang memilih tinggal di panti jompo atau justru anak yang tak mau merawat orangtua.

Namun saya adalah orang yang pernah berpikir bahwa segala sesuatu sudah ada nasibnya sendiri-sendiri, sudah ada jalannya masing-masing. Kita bisa saja punya rencana tetapi semua kembali Tuhan yang menentukan. Kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dan alam semesta. Mati atau hidup juga Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik buat kehidupan dan berbagi kebaikan buat kehidupan.

Berbuat baik, memperhatian dan merawat tidak harus ada hubungan darah, tidak harus ada hubungan keluarga, karena hubungan darah pun belum tentu bisa memberikan kebaikan buat kita. Kebaikan bisa datang dari mana saja, kapan saja dan dari siapa saja karena tangan Tuhan dan alam semesta bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


File 20190507 103071 r2pd7f.jpg?ixlib=rb 1.1

Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia terbukti memberikan manfaat bagi perempuan.
www.shutterstock.com



Dinar Dwi Prasetyo, SMERU Research Institute

Selama empat tahun pemerintahannya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengklaim telah berhasil membangun 3,387 kilometer jalan nasional di berbagai wilayah, atau sekitar tiga kali pulau Jawa.


Sedangkan, jaringan jalan desa sudah terbangun sepanjang 191,600 kilometer di 74,957 desa.


Dengan adanya kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, Jokowi menegaskan pentingnya infrastruktur jalan di pedesaan dan wilayah pinggiran Indonesia demi pembangunan ekonomi yang merata.


Berbagai penelitian memang telah menunjukkan hubungan yang kuat antara ketersediaan akses jalan dan transportasi di desa dengan akses terhadap pasar, peluang kerja, dan pengentasan kemiskinan.


Namun, belum banyak penelitian di Indonesia yang menyoroti dampak sosial dari pembangunan jalan di desa ini. Terlebih tentang bagaimana pembangunan jalan dapat berpengaruh pada kehidupan perempuan.


Lembaga Penelitian SMERU memiliki beberapa penelitian di berbagai wilayah Indonesia yang dapat mengisi kekosongan ini. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan di pedesaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke berbagai layanan publik dan juga berpotensi mendukung agenda pemberdayaan perempuan.


Temuan menarik


Berdasarkan hasil olahan data Badan Pusat Statistik ada sekitar 62 juta perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan.


Beberapa penelitian SMERU yang dilakukan dalam kurun waktu 2014-2017 di total sembilan kabupaten dan 19 desa di Indonesia mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dapat mendukung kegiatan perempuan desa. Dengan melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok yang melibatkan lebih dari 200 perempuan desa, kami menemukan arti penting dari pembangunan jalan terhadap kehidupan perempuan di desa, di antaranya:


1. Akses terhadap layanan kesehatan.


Pada tahun 2017, salah satu penelitian SMERU menemukan bahwa kondisi infrastruktur jalan yang buruk merupakan salah satu faktor terbatasnya akses perempuan desa terhadap layanan kesehatan.


Sebagai contoh, sebagian perempuan desa lebih memilih melakukan persalinan di rumah yang lebih berisiko, daripada di fasilitas kesehatan karena tidak tersedianya akses jalan yang memadai.


Perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan permukiman dan fasilitas kesehatan dasar di desa, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.


2. Akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan.


Seringkali di wilayah pedesaan, jarak sekolah dari permukiman cukup jauh. Sementara itu dengan waktu tempuh yang lama, risiko perempuan terhadap bahaya dan kekerasan semakin meningkat. Mereka bisa saja diculik dan menjadi korban kekerasan seksual di tengah jalan.


Penelitian SMERU lainnya pada 2016 menemukan bahwa kondisi jalan yang lebih baik mempersingkat waktu tempuh siswa dan guru perempuan untuk pergi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Kondisi jalan yang lebih baik dapat menghemat 30%-50% waktu perjalanan mereka.


Bukan hanya mengurangi risiko dalam perjalanan, kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan, dalam beberapa kasus, juga mengurangi jumlah orang tua yang tidak mengizinkan anak perempuannya bersekolah.


3. Akses terhadap pasar.


Meningkatnya mobilitas dan transportasi di wilayah desa, bukan hanya mempermudah perempuan untuk bepergian dan melakukan jual beli di pasar, tetapi juga dapat mengundang pembeli dari berbagai wilayah untuk masuk ke desa dan membeli komoditas lokal. Kesempatan ini menguntungkan perempuan desa karena seringkali mereka berperan sebagai penjual.


Salah satu studi SMERU menemukan bahwa terbukanya akses jalan dan transportasi turut merangsang pertumbuhan usaha-usaha kecil yang dimiliki perempuan di sepanjang jalan yang diperbaiki. Sebagai contoh, studi tersebut menemukan kios kecil yang menjual bahan makanan pokok dan makanan, sebagian besar dikelola oleh perempuan.


4. Akses terhadap kegiatan sosial dan politik desa.


Bagi perempuan, terutama yang aktif dalam kegiatan desa, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas mereka.


Temuan SMERU menunjukkan akses jalan yang baik turut mendukung kegiatan sosial perempuan di desa. Mereka biasanya menggunakan jalan tersebut untuk menghadiri arisan desa, kegiatan agama, maupun berkunjung ke desa-desa tetangga untuk melakukan kegiatan dan berbagi pengetahuan. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, perempuan desa dapat mengalami peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri, terutama dalam hal pengambilan keputusan.


Mendukung penelitian sebelumnya


Temuan SMERU di atas senada dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur terhadap pemberdayaan perempuan.


Perlu kita pahami bahwa pola mobilitas perempuan cenderung berbeda dibanding laki-laki. Perempuan menghadapi beberapa kendala seperti adat dan norma sosial, beban rumah tangga, maupun keamanan sarana transportasi, yang membatasi mobilitas mereka. Misalnya, perempuan biasanya masih terkendala untuk bepergian karena tersandera pekerjaan rumah tangga yang harus mereka selesaikan.


Membangun akses jalan berarti menghilangkan salah satu hambatan mobilitas perempuan. Waktu perjalanan yang lebih singkat akibat kondisi jalan dan transportasi yang baik juga berpotensi mengentaskan kemiskinan waktu yang sering dialami perempuan. Pembangunan jalan memungkinkan perempuan lebih mudah melakukan kegiatan di luar peran domestik mereka.


Berbeda dengan riset sebelumnya yang mungkin fokus pada manfaat pembangunan infrastruktur jalan pada perempuan secara general, penelitian SMERU setidaknya dapat menangkap realitas kehidupan perempuan desa yang berbeda dengan perempuan di perkotaan. Dengan kekhasan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, perempuan desa memiliki pola mobilitas dan kebutuhan transportasi yang berbeda.


Dengan gencarnya pembangunan jalan di desa di bawah Jokowi, perempuan desa tentunya akan merasakan dampak baik tidak hanya dari kemudahan mobilitas tapi juga peningkatan kualitas hidup lewat pemberdayaan perempuan.


Peluang bagi pemberdayaan perempuan


Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur jalan juga dapat memberi kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan yang lebih strategis. Kemudahan mobilitas dan akses perempuan desa nantinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan, kapasitas kognitif, dan kepercayaan diri perempuan desa. Ini merupakan modal penting bagi agenda pemberdayaan perempuan.


Namun, pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat menjadi faktor tunggal. Pemerintah perlu menyadari keberadaan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan perempuan seperti, perspektif lokal soal pembagian peran domestik, kepemilikan dan kontrol sumber daya rumah tangga, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi ketersediaan layanan pendukung yang lebih sensitif gender, salah satunya layanan modal dan perizinan usaha yang mudah diakses perempuan.


Lebih jauh, pemberdayaan perempuan bisa dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan jalan di berbagai level. Bukan hanya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait desain dan fasilitas jalan yang sesuai dengan pola mobilitas perempuan, tetapi juga dengan mendukung perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan perawatan jalan. Harapannya, kesempatan ini, selain meningkatkan kapasitas perempuan, juga akan memperluas jaringan perempuan di pasar tenaga kerja.The Conversation


Dinar Dwi Prasetyo, Researcher, SMERU Research Institute


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Agama dan keragaman seksualitas kerap dianggap tidak kompatibel. Agama kristen secara khusus senantiasa dipahami sebagai pengusung Heteronomativitas. Permasalahannya keragaman seksualitas dan gender dalam kenyataannya tidak dapat lagi memadai dipahami semata dari kacamata biner. Fakta bahwa adanya individu LGBTIQ dalam komunitas agama tidak dapat dipungkiri lagi.

Lantas bagaimana gereja sebagai komunitas iman menyikapinya? Bagaimana pendekatan tafsir, konstruksi etis serta cara bergereja kita dibentuk dihadapan keragaman seksualitas dan gender?

Bentara Pradipa Pustaka dan Gereja Kristen Anugerah dalam diskursus ini akan menggelar sebuah diskusi untuk mencoba menggali bagaimana komunitas iman Kristen belajar menyesuaikan diri dihadapan fakta keragaman seksualitas ini? Bagaimana persepsi komunitas iman Kristen di Indonesia secara umum menyikapi hal kehadiran saudara seimannya yang non hetero?

Dalam acara ini juga akan diluncurkan sebuah buku perdana dari penerbit Bentara:"Homoseksualitas dan Kekristenan:sebuah Perdebatan. "

Percakapan teologis yang blak-blakan, tulus, dan argumentatif dalam buku ini dapat memberi model bagaimana perbedaan pandangan etis dan teologis seharusnya dapat dilakukan dengan baik, penuh penghormatan, dan jernih.

Beberapa pembicara yang akan hadir dalam diskusi ini antaralain:

1.Dede Oetomo Dede Oetomo lahir di Pasuruan, 6 Desember 1953 dan merupakan salah satu Dosen Luar Biasa FISIP Universitas Airlangga. Ia adalah salah satu pendiri dan aktivis Lambada Indonesia yang didirikan pada 1982, organisasi gay pertama di Indonesia. Ia juga adalah pendiri dan koordinator Gaya Nusantara

2. Pdt. Juswantori Ichwan Juswantori Ichwan , lulusan program studi Doktoral dari St.Stephen’s College, University of Alberta, Edmonton, Canada. Saat ini Ia adalah Pendeta di GKI Serpong.

3. Yuyun Wahyuningrum Pegiat HAM Yuyun Wahyuningrum terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) periode 2019-2021.

4. Tunggal Pawestri, Gender Specialist dari Hivos Southeast Asia.


Pendaftaran: http://bit.ly/18Mei2019 (Gratis, tempat terbatas)

Narahubung: +6285782955128

Melly Setyawati- www.Konde.co

Sejak ada peristiwa pelecehan yang terjadi pada transportasi umum, Rina merasa kuatir dan harus hati-hati jika menggunakannya. Bagaimana tidak, ia sangat sering pulang di malam hari, selepas kantor. Bahkan ia sering harus bekerja untuk mengejar deadline dan pulang hingga dini hari.

Kekuatiran ini tidak hanya dialami Rina, namun juga sejumlah perempuan lainnya di Jakarta. Jika pulang lebih dari jam 11 malam, kekuatiran tersebut muncul begitu saja.

Data Commuter line yang melayani perjalanan kereta jurusan Jabodetabek misalnya menyebutkan bahwa banyak perempuan penguna commuter line yang mendapatkan perilaku seperti dicolek, ada laki-laki yang menatap dan bersiul yang membuat tidak nyaman dan melecehkan. Namun ketika perempuan hendak melapor ke kepolisian, malah justru diminta untuk berdamai.

Di transportasi seperti bis, hal ini juga terjadi. Misalnya ada yang mencuri, mengancam dan melecehkan.

Sejumlah peristiwa pelecehan dan kekerasan yang terjadi pada transportasi online beberapa waktu lalu juga membuat Rina menjadi takut. Padahal selama ini Rina menganggap bahwa transportasi online adalah transportasi alternatif. Di samping murah juga cepat dan sangat dibutuhkan.

Hal inilah yang kemudian dibahas dalam diskusi di Komnas Perempuan pada Rabu 24 April 2019 lalu yaitu bagaimana menyediakan fasilitas transportasi yang aman untuk perempuan.

Komnas Perempuan mendorong semua moda transportasi agar aman digunakan untuk perempuan. Karena menurut Ketua Komnas Perempuan, Azriana, perbaikan transportasi harus disertai dengan keamanan perempuan.

“Maka penting bagi pemerintah dan perusahaan transportasi untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya, khususnya perempuan. Dengan memberikan rasa aman pada para penumpang, khususnya perempuan, maka perempuan akan lebih percaya dan nyaman menggunakan layanan transportasi. Hal ini penting mengingat Komnas Perempuan mencatat jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan yang selalu naik setiap tahunnya,” kata Azriana.

Kepala Satgas unit pelayanan khusus perlindungan perempuan dan anak Bareskrim Mabes Polri, Kompol Sri Bayangkari menyatakan bahwa masih minimnya penanganan korban secara cepat karena saat ini pihak kepolisian masih mempunyai jumlah aparat yang sangat terbatas. Di samping itu juga fasilitas kepolisian seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk perempuan dan anak dalam menangani kekerasan seksual yang masih sangat minim jumlahnya.

“Saat ini kondisinya jumlah aparat yang minim dan jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada hanya di tingkat Polres, belum sampai ke tingkat di bawahnya. Jika korban ada di Polsek maka ini harus dibawa ke Polres.”

Selain itu Sri mengakui bahwa tak semua petugas sudah siap jika menangani peristiwa pelecehan dan kekerasan perempuan.Menurutnya, ini adalah pekerjaan rumah yang besar bagi kepolisian.

Maria Fatima Barata, Direktur Tata Kelola Aplikasi Kominfo mengatakan bahwa Kominfo sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan di sosial media dan berencana akan melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan mengingat pengguna handphone di Indonesia saat ini sudah mencapai 56% dan penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui aplikasi online.

Presiden Direktur Grab Indonesia, Ridzky Kramadibrata dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa Grab Indonesia saat ini melakukan beberapa hal untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di transportasi online. Seperti membuat feature kampanye anti kekerasan terhadap perempuan di aplikasi Grab, melatih pengemudi Grab dan memasang Emergency SOS Button yang bisa digunakan.

Semua fitur tersebut dapat digunakan oleh pengemudi perempuan pada khususnya. Antisipasi ini dilakukan tidak hanya untuk penumpang namun juga untuk pengemudi khususnya yang perempuan.

Seorang pengemudi perempuan Grab misalnya menyatakan bahwa ia pernah menjadi korban pelecehan seksual, dan ia kemudian menyalakan Emergency SOS Button dan langsung direspon oleh saudaranya Peristiwa pelecehan yang ia alami langsung diinformasikan kepada saudaranya.

Walaupun sayang, Emergency SOS Button ini hanya bisa tersambung pada saudara atau orang dekat pengemudi yang sudah dipilih, bukan dengan polisi. Padahal jika tersambung dengan polisi, maka pengemudi bisa langsung dibantu dengan tindakan dan orang yang melakukan pelecehan bisa ditangkap.

Sri Bayangkari mengakui bahwa pihak kepolisian belum bisa melayani sistem emergency ini karena minimnya petugas kepolisian. Ia menyatakan bahwa ini juga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kepolisian bisa memberikan rasa aman kepada pengemudi.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa di transportasi online misalnya, seharusnya bukan hanya kepolisian, Menkominfo, perusahaan yang memberikan rasa aman untuk perempuan, namun juga departemen perhubungan dan Depnakertrans, karena persoalan yang menimpa pengemudi ojek online juga meliputi persoalan tenaga kerja. Maka penting jika semua pihak didorong untuk bekerja bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Grab Indonesia kemudian berkolaborasi untuk mencegah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Selain dilakukan workshop bagi Grab yang difasilitasi Komnas Perempuan, para pengguna Grab juga melakukan donasi melalui point Grab Reward. Donasi yang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 141.565.000 atau seratus tigapuluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah yang berasal dari 6121 pengguna Grab.

Donasi ini selanjutnya digunakan untuk mendukung program Pundi Perempuan yang dikelola Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan untuk para perempuan korban kekerasan seksual.


Kabar duka itu kubaca di Internet, Rabu pagi itu. Ia meninggal di RSPAD Jakarta, Selasa kala itu, tepat saat Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional. Ia juga pergi bersama dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Sebuah kebetulan yang aneh.

Aku jadi teringat kunjunganku ke RS. Cikini, dua tahun lampau, juga di bulan Mei. Berdiri di sisi pembaringannya, ia mendendangkan sebuah lagu Belanda untukku. Perawatnya, seorang perempuan muda, mengatakan padaku bahwa keluarga sendiri jarang menengoknya. Yang kerap menengok justru Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang kemaren turut meninggal bersamanya. Ah, sebuah kebetulan yang aneh.

Di bawah ini tulisan yang kubuat untuk SK Trimurti, pahlawan perempuan, pejuang bagi buruh-buruh perempuan, menteri perburuhan pertama di Indonesia untuk mengenang SK Trimurti yang lahir 11 Mei 1912 lalu.


*Fransisca Ria Susanti- www.Konde.co

Jakarta – Waktu bergulir 30 menit dari pukul 13.00 WIB saat tiba di depan gerbang di area rawat inap Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Jam bezuk sudah habis. Petugas jaga baru saja mengunci gerbang.

Namun tak mungkin berbalik arah, saya harus menemuinya. Wajah perempuan yang terbaring di paviliun Anggrek 6 itu terbayang di mata.

Perlu waktu beberapa menit membujuk petugas jaga, sebelum pintu gerbang itu dibuka. “Janji, cuma lima belas menit ya...,” ujarnya.

Saya mengangguk. Tapi jelas itu anggukan tak jujur. Mana mungkin menemui mantan Menteri Perburuhan itu hanya dalam hitungan menit.

Bayangan duduk berbincang dengannya membuat perjanjian 15 menit dengan petugas jaga tersebut seperti sulit ditepati. Saya membayangkan bisa mengobrol dengan kawan dekat Soekarno itu tentang peringatan 1 Mei yang meriah dua pekan lalu atau pers yang mulai gamang dalam tarik-menarik antara kepentingan publik dan desakan pasar.

Namun, semua keinginan itu buyar ketika pintu Anggrek 6 terbuka. Tubuh renta dengan wajah pucat yang terbaring di atas kasur itu membuat ajakan berbincang dengannya terlalu muskil. Matanya terpejam, kedua tangan terikat di samping kanan dan kiri tempat tidur besi.

“Ia sering menggaruk wajahnya sampai lecet,” kata seorang perempuan usia belasan yang tengah mengepel lantai di kamar tersebut, menjelaskan alasan ikatan tangan tersebut.

Tak ada kawan dan kerabat di ruangan itu. Mira, perempuan yang dibayar oleh pihak keluarga untuk menjaganya, tengah keluar makan siang.

Televisi yang menggantung di langit-langit ruangan memutar telenovela. Suara dialognya terlalu keras diterima gendang telinga, namun di ruang sepi ini, barangkali suara tersebut bisa jadi penghilang sunyi.

Butuh waktu beberapa menit sebelum menyapa perempuan yang tergolek lemah itu, memastikan bahwa ia tak tidur meski matanya tengah terpejam. “Tolong tamunya dipersilakan masuk. Mana Sainah. Tolong tamunya disuruh masuk,” ujarnya.

Meski berkali-kali saya katakan bahwa saya sudah berada di dekatnya, perempuan dengan nama Surastri Karma Trimurti ini tetap tak menyadarinya. Ingatannya meloncat-loncat.

Ia merasa masih berada di rumahnya di Jalan Kramat Lontar H7, Kramat, Jakarta Pusat. Ia terus mencari Sainah, perempuan yang telah mengabdi padanya selama 30 tahun.

Ia bahkan mengajak pergi ke Jakarta Selatan. Ingatannya mencatat, ada pertemuan para wartawan perempuan yang harus ia hadiri.

“Aku mau pergi ke Selatan. Kamu jangan pulang. Nanti siapa yang akan menemaniku. Aku akan bertemu Herawati Diah dan kawan-kawan wartawan lainnya. Nanti kita bisa bicara banyak.”

Wartawati Pejuang


Lahir di Sawahan, Boyolali, pada Sabtu 11 Mei 1912, Surastri Karma Trimurti yang kemudian lebih dikenal dengan nama SK Trimurti menolak dibesarkan dalam alur perempuan zamannya yang dipaksa oleh sistem budaya feodal untuk sekadar berurusan dengan dandan, masak, dan beranak.

Ia memilih untuk menjadi guru setelah lulus dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Guru Putri. Tapi tak cuma itu, di sela-sela waktu mengajarnya, ia juga aktif dalam Partai Indonesia (Partindo) dan menjadi pendengar setia pidato Soekarno yang selalu inspiratif itu.

Hingga kemudian, ia diminta menulis di Fikiran Ra’jat, majalah yang dipimpin oleh Soekarno. Trimurti tak sanggup menolak karena Soekarno sendiri yang memintanya. Tulisannya tajam, mengecam kekuasaan kolonial, mencurigai setiap motif penguasa di Hindia Belanda.

Kecaman ini ternyata berdampak. Penguasa kolonial merasa terancam, Trimurti pun dipaksa merasakan dinginnya dinding penjara. Namun, ia tak pernah surut. Ia semakin aktif menulis, bahkan membuat penerbitan sendiri dan menyebarkan pamflet antikolonialisme. Meski untuk itu, ia kembali dijebloskan di Penjara Perempuan di Bulu, Semarang.

Sayuti Melik, sang penulis naskah Proklamasi, yang ia nikahi pada tahun 1938 menjadi pendukung utamanya. Buah cinta mereka, Moesafir Karma Boediman, pun terpaksa ia lahirkan di lorong sempit penjara Belanda gara-gara sikap kerasnya terhadap sang kolonial.

Keluar dari penjara, pemerintahan baru Republik Indonesia di bawah kabinet Amir Sjarifuddin yang baru berusia dua tahun, menawarinya kursi Menteri Perburuhan.

Pensiun jadi menteri, Trimurti menjadi anggota Dewan Nasional. Ia juga melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamat tahun 1960.

Pada tahun 1962 hingga 1964, ia diminta pemerintah untuk pergi ke Yugoslavia, mempelajari Worker’s Management. Ia juga pergi ke negara-negara sosialis lainnya di Eropa untuk mengadakan studi perbandingan mengenai sistem ekonomi.

Keberpihakan Trimurti terhadap buruh sangat jelas. Tiga tahun setelah turun dari jabatan Menteri Perburuhan, ia menerbitkan ABC Perdjuangan Buruh, sebuah buku yang mengupas hakikat perjuangan buruh sebagai sebuah kekuatan kelas.

“Kaum buruh harus mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja untuk kepentingan kelas buruh dan kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan untuk kepentingan kaum kapitalis, yang menjalankan eksploitasi,” demikian dia menulis. Sebuah analisis yang kini kerap dikutip oleh sejumlah serikat buruh sebagai suatu inspirasi.

Namun kini, inspirator kaum buruh dan wartawati tiga zaman itu terbaring sakit. Dokter menyatakan tak ada penyakit serius yang dideritanya, hanya saja usia senja telah menggerogoti tubuhnya secara sistematis. Ia tampak demikian renta dan begitu sendirian.

Mira, perempuan yang menjaganya, mengatakan bahwa satu-satunya putra Trimurti yang masih tersisa, Heru Baskara, lama tak menjenguknya. Sementara itu, Moesafir Karma Budiman yang ia lahirkan di lorong penjara sudah lama tiada.

Satu-satunya kawan yang menemani Trimurti di rumah sakit—selama sembilan bulan terakhir—hanya perempuan asal Cibinong itu yang mendapat gaji rutin dari pihak keluarga.

Sesekali, beberapa kawan dan sejumlah pejabat datang menjenguk. Sejumlah politisi pun berkunjung, sekadar memperingati sebuah hari nasional yang membawa kenangan pada Trimurti, atau hanya membuat janji untuk memberikan bantuan.

Syukurlah, pemerintah tak cuci tangan. Hingga saat ini, janji pemerintah untuk membiayai rumah sakit dan perawatan Trimurti bisa dipegang.

“Aku ingin ke Selatan. Siapkan bajuku. Jangan pulang dulu, kau harus temani aku ke Selatan. Aku ingin bertemu Herawati Diah dan kawan-kawan. Kau harus menemaniku. Aku lupa jalan ke sana,” katanya berkali-kali saat saya mengucapkan selamat tinggal.


(S.K. Trimurti/ Foto: rilis.id)

* Fransisca Ria Susanti, seorang penulis dan jurnalis. Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan, 11 Mei 2006 di hari kelahiran SK Trimurti, dan dimuat kembali dengan seijin penulis.

"Perempuan tua itu senantiasa bernama: korban, cinta kasih, restu dan ampunan dengan tulus hati, yang kemudian melahirkan berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusia."

*Kustiah- www.Konde.co

Penggalan puisi karya sastrawan Umbu Landu Paranggi berjudul "Ibu Tercinta" yang dibacakan Adinia Wirasti mengantar penonton melihat lebih dekat film dokumenter besutan Lasja F Susatyo berjudul The Woven Path: Perempuan Tana Humba.

Tiga artis perempuan, Wulan Guritno, Dian Sastro, dan Adinia Wirasti juga membacakan puisi karya Diana Timoria dan Umbu Landu Paranggi yang bertema perempuan sebelum film tersebut diputar.

Perempuan di Tana Humba

Keindahan alam, tenun beserta tradisinya membuat Pulau Sumba atau Tana Humba dikenal dunia. Pulau seluas 10.710 Km di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki keindahan alam yang eksotis. Seperti yang terlihat dalam film dokumenter berdurasi 30 menit, di awal film ini diputar Sumba tampil bak negeri dongeng yang memiliki laut cantik, hamparan ladang sabana yang luas dengan kuda sandel berlarian, dan jajaran bukit-bukit yang menawan. Dan tak kalah menarik adalah tradisi masyarakat Sumba.

Sutradara membagi film ini dalam tiga babak terkait tradisi masyarakat Tana Humba yaitu Marapu, Belis, dan Perkawinan.

Melalui babak Marapu, penonton diajak melihat bagaimana rangkaian upacara yang dilakukan di Sumba mulai ritual perkawinan hingga ritual kematian. Sementara dalam babak Belis, atau dalam bahasa Sumba disebut mas kawin (mahar). Belis lebih mirip seperti jual beli di mana setelah pemberian belis pengantin perempuan menjadi hak keluarga pengantin laki-laki. Melalui babak ini penonton akan melihat bagaiman pengaruh belis terhadap posisi perempuan Sumba dalam keluarga dan masyarakat.

Sementara babak perkawinan merupakan babak yang menunjukkan bagaimana ritual perkawinan di jalankan di Sumba dan apa dampaknya bagi peran perempuan dalam keluarga.

Tema perempuan dalam adat tradisi di Sumba (timur) sengaja diangkat Lasja, terutama kaitannya dengan belis (mahar) dan perkawinan kerap masih sangat memberatkan.

"Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, perbaikan seharusnya dilakukan dengan bijaksana karena tatanan satu berpengaruh terhadap tatanan kehidupan lainnya" ujarnya.

Bagi sebagian masyarakat Tana Humba Marapu tak hanya sekedar tradisi tetapi juga telah dianggap menjadi bagian hidup dalam berkeyakinan. Di sana, baik yang beragama Kristen atau meyakini Marapu hidup rukun berdampingan saling menghargai dan menjaga tradisi. Begitu juga Belis atau mahar.

Tamu Rambu Hamu Eti, perempuan bangsawan Tana Humba menyebut Belis sebagai tradisi masyarakat Sumba yang harus dijaga. Karena, memiliki tujuan baik untuk kehidupan anak-anaknya khususnya anak perempuan.

"Jangan dianggap Belis sekadar bentuk materi. Tetapi, ada tujuan di dalamnya yakni bagaimana memberi nilai untuk anak-anaknya. Juga bertujuan menjaga anak perempuan kelak jika terjadi konflik saat berumah tangga" ujar Tamu Rambu Hamu Eti kepada Kustiah dari www.konde.co usai pemutaran film pada 10 Mei 2019 di Plaza Indonesia.

Belis biasanya berupa hewan ternak seperti kuda, kerbau atau babi yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Semakin tinggi kasta keluarga pelamar dan yang dilamar semakin banyak Belis yang diberikan. Untuk jumlahnya tergantung negosiasi antara kedua pihak keluarga.

Dan karena Belis pula tak jarang sebuah pernikahan urung terjadi. Karena, tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Misal karena pihak laki-laki keberatan dengan belis yang diajukan pihak keluarga perempuan. Atau pihak perempuan tidak sepakat dengan jumlah belis dari pihak laki-laki.

Resti Rambu Ana, anak Raja Prailiu Tamu Umbu Ndjaka menganggap tradisi di Tana Humba membuat perempuan banyak kehilangan haknya. Belis salah satunya.

"Urusan Belis dibahas laki-laki dalam rapat keluarga tanpa melibatkan perempuan, ibu atau anak. Padahal, anak biasanya dekat dengan ibunya," katanya.

Dalam setiap rapat keluarga di Sumba, kata Ana, sudah menjadi tradisi laki-laki berkumpul bersama laki-laki yang duduk di ruang utama di lantai bawah. Sementara para perempuan berkumpul di lantai atas. Jika hendak memutuskan sesuatu ada juru bicara adat atau disebut Wunang yang akan bertanya terlebih dahulu ke tempat para perempuan berkumpul.

"Sekat inilah yang membuat seolah perempuan itu hanya dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki," ujarnya.

Tak hanya dianggap sebagai 'konco wingking' (teman hidup yang hanya mengurusi pekerjaan domestik), perempuan Tana Humba sampai hari ini masih banyak yang tak bisa menyuarakan haknya untuk berpendapat karena tradisi yang membelenggu mereka. Hal itu terjadi di semua strata sosial, baik para keturunan raja atau Maramba (majikan para hamba, strata sosial tertinggi di masyarakat Sumba) atau strata terendah yang sering disebut Ata atau hamba.

Beruntung Ana lahir dari rahim ibu Tamu Rambu Margaretha, seorang perempuan tamatan sekolah menengah pertama, yang meski istri raja, selalu mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai semua manusia dan tidak memandang orang lain karena strata. Sebagai anak dan menantu seorang raja, Ana bisa saja memilih dan membawa berapa pun anak (hamba) perempuan. Hamba kesehariannya bertugas mengerjakan pekerjaan domestik tanpa dibayar. Namun, lulusan Diploma Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang saat ini menjadi polisi hutan di Taman Nasional Sumba menolak membawa hamba.

"Saya kasihan harus memisahkan anak dengan orang tuanya. Juga berat di ongkos (untuk menanggung membiayai hambanya)" ujarnya.

Begitu juga soal Belis, anak ketujuh dari delapan bersaudara ini juga bersuara lantang mengajak supaya masyarakat Tana Humba mengambil tradisi yang baiknya saja. Sementara yang tidak baik dan merugikan perempuan harus ditinggalkan. Perempuan harus berani menyuarakan.

Dia bercerita, pada pernikahannya tahun 2015 lalu sempat terjadi perselisihan kecil di antara keluarga besarnya karena Ana dianggap tak mengikuti tradisi. Di antaranya soal Belis, juga tak melibatkan para keluarga yang laki-laki untuk membahas pesta pernikahan. Alasan Ana sederhana, segala sesuatu yang bisa dilakukan sesederhana mungkin tak perlu dipersulit hanya untuk menunjukkan eksistensi.

"Saat hendak menikah saya sudah punya pendapatan sendiri dan saya tak menyulitkan keluarga untuk membiayai pernikahan. Jadi, saya punya hak untuk memutuskan" ujarnya.

Hal sebaliknya justru lumrah terjadi di Tanah Humba. Apalagi di kampung-kampung yang masih banyak anak perempuan tak sekolah. Jika ada keluarga laki-laki membawa belis untuk melamar anak perempuan, maka anak perempuan bisa dibawa atau dimiliki anak laki-laki yang melamar. Dalam tradisi di masyarakat Tana Humba belis sudah dianggap kuat untuk memiliki perempuan meski belum menikah di gereja atau menikah secara hukum. Tradisi inilah yang menurut Ana harus dibuang.

Film dokumenter yang dikerjakan bersama produser Mandy Marahimin dan periset perempuan Olin Monteiro ini terasa singkat dan padat, memberikan pesan yang dalam. Di tengah pusaran tradisi yang kuat, perempuan kerap kali menjadi korban. Banyak dari mereka alih-alih merawat tradisi justru melanggengkan penindasan terhadap perempuan.

*Kustiah, setelah menjadi jurnalis di www.Detik.com, kini Kustiah menjadi pengelola www.Konde.co. Aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.


File 20190314 28471 1rrrxt5.jpg?ixlib=rb 1.1

Perempuan Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di depan Istana Presiden di Jakarta tahun 2017
Bagus Indahono/EPA



Alia Azmi, Universitas Negeri Padang

Sebagai korban, teman dan keluarga korban pelecehan seksual, penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat saya sangat kecewa.


PKS menyatakan bahwa definisi kekerasan seksual dalam RUU tersebut mengandung nilai-nilai liberal yang memperbolehkan perilaku seks bebas dan menyimpang.


Banyak yang menganggap pernyataan PKS tersebut keliru. Mendefinisikan pelecehan seksual sebagai hubungan seksual tanpa persetujuan bukan berarti membolehkan hubungan dengan persetujuan, sebab perzinaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


Saya pernah meneliti tentang nilai-nilai liberal dan Islam, dan menurut saya klaim kelompok konservatif bahwa RUU PKS bertentangan dengan ajaran Islam dan pelecehan seksual merupakan akibat nilai-nilai liberal menyesatkan. Menghapuskan kekerasan seksual merupakan kepentingan kelompok liberal maupun konservatif.


Nilai-nilai Liberal versus Islam


Masyarakat sering menganggap paham liberal dan Islam berada pada ujung spektrum yang berlawanan sehingga perbedaan antara keduanya berkontribusi terhadap benturan peradaban. Salah satu aspek benturan ini yaitu dalam hal agama.


Pada penelitian saya tentang media Amerika, sekularisme, individualisme, dan nilai-nilai liberal mendorong tradisi yang menganggap agama sebagai ranah pribadi. Sementara itu, masyarakat Islam menganggap agama sebagai bahasan publik. Muslim tidak hanya menghargai hubungan individu dengan Tuhan tetapi juga interaksi sesama manusia. Oleh sebab itu, ekspresi religius Islam banyak ditemukan di ruang publik.


Dalam semangat yang sama


Namun demikian, kekerasan seksual berlawanan dengan nilai-nilai liberal maupun Islam.


Nilai-nilai liberal menjunjung hak-hak individu. Kaum liberal percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama terlepas dari suku bangsa, gender, kelompok etnis, kekuatan politik, dan kondisi ekonominya.


Sementara itu, Islam menghormati hak perempuan. Setiap anak Muslim pernah mendengar kisah Nabi Muhammad yang mengajarkan untuk terlebih dulu menghormati ibu daripada ayah. Di bawah kepemimpinan Muhammad, hak-hak perempuan lebih diperhatikan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Islam juga mengajarkan untuk menghormati orang lain dan melindungi orang-orang yang lebih lemah dan tertindas.


Nilai-nilai ini harusnya menjadi alasan untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan lainnya dari pelecehan seksual.


Menghadapi masalah yang sama


Sebagai akibat dari hierarki gender yang tidak adil antara pria dan wanita, kasus pelecehan seksual memiliki karakteristik yang mirip di mana-mana.


Kebiasaan menyalahkan korban (victim blaming) banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan di negara demokrasi liberal Amerika Serikat.


Salah satu contoh umum victim blaming adalah menyalahkan korban karena pakaian yang dikenakannya.


Di Indonesia, pelecehan seksual terjadi pada perempuan, apapun pakaian yang mereka kenakan. Seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Agni (bukan nama sebenarnya), diperkosa oleh temannya ketika mengenakan hijab.


Baiq Nuril, seorang guru yang dipenjara karena melaporkan pelecehan seksual oleh atasannya, juga memakai hijab.


Di Amerika ada sebuah pameran yang menunjukkan pakaian yang dikenakan oleh korban ketika mengalami kekerasan seksual dan kebanyakan pakaian biasa saja. Gerakan serupa lainnya muncul untuk melawan kebiasaan menyalahkan korban.


Victim blaming juga menyebabkan perempuan tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Hal ini terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Para korban juga mengalami trauma fisik dan psikologis, serta kerugian finansial.


Mengapa terjadi penolakan?


Kelompok liberal dan Muslim berjuang demi tujuan yang sama untuk melindungi hak-hak perempuan. Jadi, seruan dari kaum Muslim konservatif Indonesia untuk menolak RUU PKS karena dianggap mempromosikan nilai-nilai liberal patut dipertanyakan.


Dari sejarahnya, penolakan PKS dapat dilihat sebagai tindakan politis untuk menarik pemilih di negara yang dominan Muslim ini.


Lupakan politik, ayo lindungi perempuan


Pelecehan seksual di banyak negara membuktikan bahwa masalah ketidakadilan gender lazim terjadi di hampir semua budaya.


Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pertama kali diadopsi pada tahun 1979. Sejumlah 189 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasinya.


Akan tetapi, Indonesia tertinggal dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Negara tetangga seperti India dan Filipina telah mengesahkan undang-undang anti kekerasan seksual.


Kelompok Muslim konservatif seharusnya tidak mengabaikan masalah sebenarnya di balik kekerasan seksual di Indonesia, yaitu subordinasi perempuan. Mereka harus melupakan politik dan fokus untuk memfasilitasi keadilan, pemulihan, dan perlindungan bagi para korban, seperti yang diusulkan RUU PKS.


Mereka juga seharusnya tidak menyalahkan kaum liberal karena mereka berjuang untuk tujuan yang sama.


Oleh sebab itu, akan lebih baik untuk fokus untuk mencapai tujuan bersama dalam melawan kekerasan seksual daripada perbedaan-perbedaan.


Apakah kita seorang konservatif, liberal, korban, teman atau keluarga korban, mari kita berjuang bersama. Semakin banyak yang terlibat, semakin baik, bukan?The Conversation


Alia Azmi, Lecturer of International Relations, Universitas Negeri Padang


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.




Luviana- www.Konde.co

Tak pernah mudah, Marsinah. Barangkali ini kalimat yang tepat yang bisa kita tujukan untuk buruh perempuan asal Jawa Timur bernama Marsinah.

Di Usianya yang ke- 24 tahun, Marsinah memperjuangkan kenaikan upah di pabrik tempatnya bekerja, namun ia kemudian hilang dan ditemukan dalam kondisi terbunuh. Jejaknya tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan, politik, pergantian presiden yang silih berganti. Namun hingga kini, tak pernah ditemukan siapakah sebenarnya pembunuh Marsinah. Tak pernah mudah, Marsinah.

Siapakah Marsinah?


Foto Marsinah menghiasi banyak sosial media pada 8 Mei 2019, di tahun-tahun sebelumnya, dalam poster, selebaran dan dalam aksi buruh, di setiap tahun kematiannya selalu menjadi kenangan atas perjuangan yang pernah dilakukannya sebagai buruh perempuan.

Marsinah adalah seorang buruh perempuan, buruh pabrik PT. Catur Putera Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, ditemukan tewas mengenaskan di hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur.

Sebelumnya, Marsinah berada di garda depan aksi-aksi buruh PT. CPS dalam memperjuangkan keadilan, diantaranya menuntut kelayakan upah minimum regional, upah lembur dan cuti hamil bagi buruh perempuan.

Marsinah melakukan unjuk rasa untuk meminta kenaikan upah bersama para buruh lainnya di pabrik tersebut. Mereka menuntut kenaikan upah pada perusahaan sebesar 20 persen sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur. Aksi dilakukan 3 dan 4 Mei 1993 hingga tertangkapnya sejumlah buruh oleh Kodim Sidoarjo.

Pada tanggal 5 Mei 1993 Marsinah pergi ke Kodim dan mempertanyakan kemana teman-temannya yang tidak ditemukan setelah berlangsungnya aksi kepada pihak Kodim. Namun sejak itu ia hilang dan mayatnya ditemukan di hutan pada 8 Mei 1993.

Setelah aksi tersebut, mayatnya ditemukan di hutan dengan tanda bekas penyiksaan berat. Pengadilan atas pembunuhan Marsinah kemudian menyeret 10 orang termasuk satu oknum TNI. Almarhum Munir kemudian menjadi salah satu pengacara Marsinah. Ada banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini termasuk setiap saat orang bertanya: siapakah dalang pembunuh Marsinah?

Solidaritas untuk Marsinah menggema dimana mana termasuk kala itu terdapat sejumlah lagu dan pementasan teater Satu Merah Panggung untuk pementasan teater keliling pembunuhan Marsinah. Pementasan teaternya kemudian juga sempat dilarang tampil. Marsinah dianggap berbahaya bagi pemerintahan orde baru.

Marsinah mendapat penghargaan kemanusiaan Yap Thiam Hien sesudah itu. Semangatnya ada dalam darah para buruh perempuan.

Pembunuhan yang terjadi pada Marsinah membuktikan bahwa ia kemudian menjadi martir sekaligus simbol dari penindasan berlapis, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan militer, pelanggaran HAM, dan kejahatan patriarki yang terjadi di masa Orde Baru. Untuk menutupi pelaku yang sebenarnya, Pemerintahan ORBA kemudian menggelar peradilan palsu.

5 tahun setelah Marsinah tewas, ORBA tumbang. Ruang demokrasi terbuka lembar, namun langkah untuk menegakkan keadilan bagi Marsinah masih penuh tanda tanya.

Hingga kini, pasca 20 tahun reformasi dan 25 tahun kasus Marsinah masih menjadi misteri, ia mengikuti jejak kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia. Kematian Marsinah, diabaikan.

Marsinah adalah sosok yang membawa makna keberanian dan semangat juang rakyat melawan penindasan. Sehingga, setelah 25 tahun kematiannya, inspirasi dari perlawanan gigihnya terus meluas di ragam perlawanan rakyat.

“Mengingat Marsinah adalah upaya menghidupkan suara keadilan bagi kasus kematian Marsinah yang hingga kini tak pernah diakui oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM. Posisi pemerintah tersebut, menggali liang kubur untuk keadilan bagi Marsinah, satu liang lahat dengan sekian kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia,” ujar Dian Septi dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP).

Pemerintahan telah silih berganti, namun kasus Marsinah tak kunjung selesai. 26 tahun, menjadi bukti tentang catatan panjang abainya pemerintah Indonesia terhadap keadilan bagi Marsinah. Sekaligus, menambah daftar panjang pelanggaran HAM terhadap buruh perempuan yang didiamkan oleh pemerintah di masa orde baru hingga 20 tahun pasca reformasi.

(Foto: Wikipedia)

Luviana- www.Konde.co

Pernahkah anda melihat atau mendengar cerita tentang para perempuan yang terpaksa, tak mau ikut dalam forum yang isinya bapak-bapak semua, laki-laki semua?. Saya sering mendengarnya.

Pada sejumlah kesempatan, saya bahkan melihat banyak perempuan yang enggan untuk berkumpul dalam forum yang isinya hampir semua laki-laki. Karena jika mereka berbicara, ada rasa minder, ada rasa takut-tidak tahu harus bicara apa, dan ada rasa bingung dengan forum yang banyak memperdebatkan hal ini dan itu dan perempuan yang berada dalam ruangan itu kemudian diacuhkan begitu saja.

kawan perempuan saya, Sherin pernah menuliskan dalam blog solidaritas.net:

“Sehari-hari, pengalaman kami perempuan kerap tak dihargai. Penghargaan itu akan muncul kalau kami sanggup berpikir dan bersikap seperti lelaki. Contohnya begitu dekat, di sebuah rapat seorang perempuan berusaha mengacu pada pengalamannya dalam menjelaskan sesuatu yang menjadi maksudnya, dia akan dianggap bertele-tele, pembicaraannya akan dipotong-potong, diremehkan. Seorang perempuan dianggap pandai apabila ia bisa menerangkan maksud-maksudnya seperti lelaki, mengabstraksi seperti lelaki, membuang cerita-cerita yang remeh-temeh. Tak peduli cerita remeh-temeh itu mewakili jutaan manusia yang bernama perempuan atau jutaan sudut pandangnya.”

Di luar itu misalnya, ada sejumlah ibu yang saya temui merasakan kebingungan jika harus berpendapat di depan umum. Ia takut jika pendapatnya ditertawakan laki-laki.

“Karena banyak yang seperti itu kenyataannya,” kata ibu teman saya, pada suatu hari.

Sejumlah ibu lain juga merasakan hal yang sama. Ia tak kuat berdebat di tengah debat-debat sengit karena harus cepat pulang, mengurus anaknya di rumah dan mengurus rumah. Pikirannya sudah kemana-mana diantara debat sengit itu. Karena ia pengin cepat pulang, harus cepat-cepat mengurus anak dan rumah karena suaminya tak mau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah mereka.

Tak hanya itu, para perempuan yang tidak mau berdebat sering mendapatkan cap buruk sebagai perempuan yang tak pintar, tak bisa berpendapat, tak punya pendapat. Padahal kenyataannya tak sesederhana itu. Banyak perempuan yang memang ingin berdebat secara simpel, tak mau bertele-tele, karena mereka harus menyisihkan waktunya untuk pekerjaan lain.

Inilah yang kemudian banyak disebut sebagai upaya, tindakan peremehan terhadap pengalaman perempuan.

Karena kekuatan sejumlah perempuan bukan pada debat sengit, namun kekuatan mereka adalah pada pengalaman sehari-hari mereka dalam mengelola kehidupan, di tengah waktu mereka yang sempit- diantara waktu perempuan yang harus bekerja di luar dan bertanggungjawab di dalam rumah, mereka masih bisa berdiskusi, menyisihkan waktunya, menghilangkan rasa mindernya.

Karena bagi perempuan, pengalaman perempuan adalah kehidupan keseharian mereka. Inilah sumber pengalaman perempuan.

Perempuan hidup dengan pengalaman mereka sehari-hari. Bukan dari teori besar, bukan dari mimpi atau cita-cita, namun dari pengalaman mereka sehari-hari.

Pengalaman perempuan memang telah lama menjadi pusat penelitian para feminis. Awal feminisme gelombang kedua menganggap membawa suara dan berbagi pengalaman perempuan sebagai kunci untuk mengembangkan persaudaraan dan untuk membangun ketahanan kolektif perempuan.

Di tahun 1969, ada 'Manifesto dari Redstockings' yang menyatakan: "Kami menganggap pengalaman pribadi kami (perempuan) dan perasaan tentang pengalaman sebagai dasar untuk analisis situasi kita bersama. Tugas utama kami saat ini adalah untuk mengembangkan kesadaran kelas perempuan melalui berbagi pengalaman dan publik mengekspos situasi seksis yang banyak dilekatkan pada kami.

Pengalaman adalah situasi keseharian perempuan dalam mengelola kehidupan. Mereka mungkin tak mau berdebat soal teori-teori besar, karena pengalaman bagi perempuan adalah contoh konkret bagaimana mereka mengelola kehidupan dan menumbuhkan kehidupan baru.

Jadi, tidak pada tempatnya jika kita mengabaikan pengalaman perempuan khan?

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

(Referensi: http://blog.solidaritas.net/2016/12/mengakui-pengalaman.html)
(http://sk.sagepub.com/reference/the-sage-handbook-of-feminist-theory/n5.xml)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Surabaya, Konde.co- Aksi Women's March di Surabaya yang dilakukan pada tanggal 28 April 2019 merupakan rangkaian acara Women's March Indonesia.

Acara Women's March ini dilakukan serentak seluruh Indonesia yang diikuti 25 daerah dari seluruh Indonesia. Sedangkan di Surabaya sendiri acara ini diikuti oleh 20 organisasi seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/ HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia/ KPI, KSGK, KPR, Savy Amira, Gusdurian, GAYa NUSANTARA, Inti Muda, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, Arek Feminis, LBH Surabaya dan sejumlah organisasi lain.

Apa saja tuntutan perempuan dalam aksi bersama Women’s March di Surabaya pada Minggu, 28 April 2019 lalu.

Terdapat 13 tuntutan utama yang hendak disampaikan pada WMS tahun ini:

1. Mendesak pengesahan seluruh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, serta represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor, tanpa menghapus pasal-pasal esensial daripada RUU tersebut.

2.  Menghapus dan/atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang diskriminatif.

3.  Memastikan pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berpihak pada perempuan pekerja migran dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, serta eksploitasi pekerja migran.

4. Menghentikan dan mengusut semua tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kriminalisasi terhadap perempuan, kelompok marginal, dan minoritas lainnya.

5. Menjalankan sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender yang juga mampu melindungi korban dari ancaman kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO), seperti revenge porn, dan memastikan pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman dan rehabilitasi yang setimpal dengan perbuatannya.

6.  Menuntut bantuan advokasi dari pemerintah bagi perempuan korban kekerasan seksual terutama bagi kelompok difabel yang berperspektif gender.

7. Menuntut pembangunan yang mengarusutamakan keadilan gender dan bersifat komprehensif, termasuk memperbaiki seluruh infrastruktur, fasilitas umum dan layanan transportasi agar ramah terhadap perempuan, kelompok disabilitas dan anak-anak.

8. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan menuntut partai politik untuk melakukan fungsi pendidikan politik dan kewarganegaraan yang adil terhadap perempuan.

9.  Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif dalam termasuk pendidikan kesehatan mental dan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi sejak dini.

10. Menuntut pemerintah agar terlibat secara aktif dalam upaya penghapusan stigma  terhadap kekerasan seksual, serta edukasi mengenai kekerasan seksual, hak korban dan payung hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual dan kelompok marjinal.

11.  Menuntut pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi perempuan

12. Mendorong pewujudan sistem yang berpihak kepada buruh perempuan, seperti   mewujudkan cuti melahirkan, memastikan upah yang layak, serta memastikan buruh terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

13. Menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi perempuan korban konflik  agraria dan korban penggusuran di Surabaya.


Terlihat juga berbagai macam tuntutan yang terlihat dalam sejumlah poster yang dibawa dalam aksi, antara lain: sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dan tolak kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.


Tuntutan lainnya meminta hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disable dan tidak melakukan diskriminasi pada kelompok minoritas dan marjinal.






*Almira Ananta- www.Konde.co

Apakah kamu pernah mendapatkan stigma ketika sedang mengambil cuti haid? Ini adalah cerita, tentang pengalaman saya dan beberapa teman yang justru mendapatkan stigma ketika kami mengambil cuti haid

Ketika sedang dalam kondisi haid/ menstruasi, ada sejumlah perempuan yang mengalami tidak enak badan, perut mengalami kesakitan dan kram. Kondisi inilah yang membuat saya dan beberapa teman kemudian mengambil cuti haid.

Bagi kami cuti haid adalah hak semua perempuan, karena ini juga sudah tertulis dalam UU Ketenagakerjaan 13/2003 pasal 81. Jadi siapapun perempuan yang sedang mendapatkan haid/ mensturasi, berhak untuk mendapatkan cuti di hari pertama dan kedua kerja

“Buruh perempuan juga berhak atas cuti haid. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan itu sendiri harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pengusaha juga wajib membayar upah buruh yang menjalani cuti haid, sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf b peraturan tersebut.”

Namun kenyatannya, banyak teman perempuan saya yang justru mendapatkan stigma ketika mengambil cuti haid:

1. Stigma sebagai Perempuan yang Manja
Misalnya, teman saya mendapat cap sebagai perempuan yang manja karena tidak masuk kerja untuk mengambil cuti haid.

2. Stigma sebagai Perempuan yang Merepotkan Pekerja Lain

Stigma lain juga saya terima yaitu dianggap sebagai perempuan yang merepotkan pekerja lain, karena tidak masuk 1 hari gara-gara mengambil cuti haid. Karena tidak masuk sehari, pekerjaan saya akibatnya harus diambil alih pekerja lain dan ini yang mengakibatkan saya mendapatkan cap sebagai pekerja yang suka merepotkan pekerja lainnya.

3. Stigma sebagai Perempuan yang Malas Bekerja
Stigma lainnya yaitu dianggap sebagai pekerja yang malas,“Toh, tak semua perempuan mengalami haid dan hidup mereka baik baik saja, mengapa harus mengambil cuti?,” begitu yang sering saya dengar.

Cuti haid ini dalam sejarahnya merupakan cuti yang harus diperjuangkan para pekerja terutama pekerja atau buruh perempuan. Ini menandakan bahwa apapun perubahan yang terjadi pada perempuan pekerja di Indonesia harus diperjuangkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa perjuangan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Jadi bisa masuk dalam UU tenaha kerja merupakan perjuangan panjang. Dulu jika perempuan merasa kesakitan dan akan mengambil cuti haid, maka ia harus membawa surat dokter yang bisa membuktikan bahwa ia sedang haid. Jika tak membawa surat cuti dokter, maka ia dianggap mengambil cuti tahunan. Perusahaan akan mencatatkan ini sebagai bagian dari cuti tahunan, bukan cuti haid yang merupakan hak pekerja. Jadi dengan mengamil cuti haid, maka cuti tahunan kita yang jumlahnya 12 hari menjadi berkurang.

Celah ini dianggap sebagai hal yang diambil perusahaan untuk mempersulit pekerja. Akibatnya pekerja perempuan sulit untuk mengambil cuti haid. Ini salah satu perjuangan panjang yang dilakukan para buruh sebelum disyahkannya ketentuan ini pada tahun 2003 lalu.

Di tahun 1950-an banyak kelompok buruh terutama para buruh perempuan yang memperjuangkan cuti haid. Kala itu banyak yang menentanganya, terutama perusahaan yang merasa rugi ketika buruh perempuan mengambil cuti haid.

Dari tahun itulah perjuangan cuti haid tidak hanya dilakukan para buruh perempuan ketika berada dalam perusahaan, namun juga banyak buruh perempuan yang turun ke jalan untuk melakukan aksi untuk mendapatkan cuti haid.

Di waktu sekarang, jika masih ada perusahaan, majikan yang mempersulit cuti haid, ini artinya mereka tak mengindahkan perubahan, tidak menghornati perubahan yang telah dilakukan para buruh perempuan dalam waktu yang panjang.

Jika masih saja ada stigma bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti haid, mari kita lawan bersama.

*Almira Ananta, pemerhati persoalan perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Kamu punya baju, aksesories, buku, sepatu yang bisa kamu donasikan? Yuk, donasikan baju dan barang-barangmu untuk perempuan.

Mengumpulkan donasi barang yang kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk mendukung para perempuan korban kekerasan seksual, adalah kegiatan yang dilakukan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) sejak tahun 2015 lalu.

Berarti tahun ini sudah ketujuh kalinya Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan mengumpulkan donasi dari barang-barang publik yang kemudian dijual dalam acara give back sale.

Dalam waktu dekat ini event give back sale kembali diadakan lagi. Batas pengumpulan donasi barang yaitu hingga tanggal 10 Mei 2019 dengan lokasi drop pengumpulan barang di Kantor Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) - Jl. Cikini Raya 43, Jakpus. Sedangkan event Give Back Sale Pundi Perempuan sendiri akan diadakan pada tanggal 22-24 Mei 2019. Hasil penjualan ini akan digunakan untuk mendukung women crisis center di Indonesia.

Saat ini ada puluhan dus yang berisi baju, buku, sepatu yang berdatangan hampir setiap hari datang ke kantor IKa.

Irawati dari Cibubur misalnya, datang ke kantor Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Jumat pagi jam 9 kemarin. Ia membawa buku, tas dan bajunya. Ira mengatakan bahwa yang dilakukannya ini adalah untuk membantu para perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Selama ini Ira tahu bahwa banyak perempuan korban kekerasan seksual yang harus dibantu.
“Saya tahu banyak korban yang harus dibantu, maka lalu mencari barang dan dinoasikan,” ujar Irawati.

Give Back Sale sendiri adalah sebuah event penjualan barang-barang yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Barang-barang yang dijual berupa: pakaian, sepatu, aksesories, buku, dll yang dikumpulkan dari barang-barang hasil donasi publik.

Give Back Sale diselenggarakan untuk membantu undividu/ komunitas/ lembaga pengada layanan (women’s crisis center) yang selama ini bekerja untuk perempuan dan anak korban kekerasan, perempuan pekerja kemanusiaan dan komunitas/ organisasi perempuan di Indonesia. Jadi hasil penjualan Give Back Sale tersebut akan didonasikan untuk para perempuan korban melalui program Pundi Perempuan.

Pundi Perempuan sendiri merupakan women’s fund (dana hibah perempuan) pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan dalam dinamika dana yang tersedia untuk perubahan sosial.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2000, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan. Sebanyak 90 organisasi/ individu telah menerima dana hibah Pundi Perempuan yang terdiri dari: 78 organisasi layanan, 3 organisasi korban, 5 individu pekerja kemanusiaan dan 4 dana bergulir bagi pengembangan ekonomi perempuan.
Keterangan lebih lanjut untuk call for donation give back sale bisa melalui telp dan surel: 0813-8673-5816 atau info@indonesiauntukkemanusiaan.org