*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Deviana Fadilah dari Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Ramdan Setiawan dari Agen Komunitas Pencegahan Perkawinan Anak dari Desa Banjarsari, Kabupaten Bandung adalah anak-anak muda yang kritis dalam melihat perkawinan anak.

Menurut Deviana dan Ramdan dan sejumlah anak muda lainnya, perkawinan anak atau perkawinan usia dini bisa merugikan anak-anak terutama bagi anak-anak perempuan yang sering harus berkorban besar seperti tak bisa melanjutkan sekolahnya.

Inilah pendapat anak-anak muda tentang perkawinan anak:

1. Deviana


Deviana sering melihat siswi yang hamil lalu dikeluarkan dari sekolah, padahal ia melihat mereka punya hak untuk mendapat pendidikan bagaimanapun kondisinya. Maka Deviana kemudian ikut mengkampanyekan dengan cara mengusulkan peninjauan kembali tentang kebijakan sekolah yang mengeluarkan siswinya yang hamil.

Deviana selama ini juga terlibat dalam Jakaringan Cinema yang merupakan komunitas film atau video tentang isu-isu anak. Mereka telah membuat film berjudul Sari yang berkisah tentang masalah perkawinan anak. Dalam memproduksi film-filmnya, Deviana dan teman-temannya harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Proses itulah yang akhirnya membawa pengetahuan lebih tentang masalah anak di lingkungannya.

“Beberapa film dari Jakaringan Cinema pernah diputar dalam acara Asia Campus Party di Singapura. Di sana mereka mempresentasikan bagaimana sebuah film bisa mengubah masyarakat,” ujar Deviana.

2. Ramdan Setiawan

Ramdan Setiawan mewakili komunitas yang memiliki misi untuk peduli terhhadap sesama dan semangat untuk memperjuangkan hak anak. Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan anak. Mereka aktif menyampaikan dampak perkawinan anak melalui grup whatsapp dan sosial media.

Bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Ramdan Setiawan juga ikut mendorong pemerintah desa agar mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mereka juga meminta agar suaranya didengar dalam pengambilan kebijakan di desa.
Segala upaya yang telah mereka lakukan akhirnya membawa kabar baik. Pemerintah desa bersedia mengedarkan surat pencegahan perkawinan anak dan mereka mulai dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang).

3. Yung

Anak muda asal Indramayu, Jawa Barat ini mengatakan bahwa perkawinan anak tidak punya dampak positif sama sekali. Demi menyelamatkan generasi penerus bangsa kita harus menolaknya. Di Indramayu sendiri banyak pernikahan anak, karna faktor ekonomi yang membuat anak-anak sulit meneruskan pendidikan maka mereka memilih menikah dengan harapan kehidupan yang lebih baik, tapi justru kerugian yang mereka dapatkan. Maka itulah ia ikut menyampaikan kampanye stop perkawinan anak.

4. Rayi Askaraningtyas

Rayi berasal dari Sukabumi. Ia menyuarakan penolakan terhadap perkawinan anak. Baginya perkawinan anak adalah sebuah ancaman. Ancamannya lannsung dapat terlihat misalnya dari organ reproduksinya yang belum siap, pendidikannya yang terenggut, hak bermainnya terampas karena harus mengurus keluarga.

5. Aida

Sebagai anak muda, Aida meluhat bahwa perkawinan anak adalah penyimpangan terhadap hak anak. Harusnya di masa itu mereka dapat bermain dan bersosialisasi, tapi ketika menikah semuanya terhempas. Beberapa temannya ada yang melakukan perkawinan saat masih berusia anak, ada yang dijodohkan ada juga yang sudah terlanjur hamil.

Di Indonesia membicarakan seks itu tabu sekali, padahal pendidikan seks itu sangat penting. Karena anak tidak mendapatkan pendidikan seks yang seharusnya akhirnya mereka mencoba-coba sendiri dan kebablasan. Ketika sudah hamil mereka dinikahkan karena hamil dianggap sebagai aib keluarga, padahal itu bukan satu-satunya jalan keluar. Maka untuk mencegah perkawinan anak harus ada juga keterbukaan antara orangtua dan anak termasuk membicarakan soal seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Kondisi PerkawInan Anak di Indonesia


Jumlah perkawinan anak di Indonesia kini masih sangat tinggi. Pernikahan anak beresiko besar membawa dampak buruk bagi anak karena baik secara psikologis maupun fisik mereka belum siap. Anak akan kehilangan haknya kalau menikah diusianya sekarang. Sebagai agen perubahan akhirnya banyak anak muda yang bergerak untuk mengurangi praktik pernikahan anak di lingkungannya.

Anak-anak muda ini hadir dalam konferensi pers yang diadakan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), pertengan Juli 2019 di Jakarta.

Deviana memiliki cara untuk menyosialisasikan bahaya perkawinan anak lewat film. Ramdan, Aida, Yung dan Diki yang tergabung dalam Kelompok Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa mensosialisasikannya lewat mural stop perkawinan anak, pentas drama, dan cara-cara lainnya. Keunggulan anak muda dalam menyosialisasikan masalah perkawinan anak adalah mereka menggunakan cara-cara yang lebih mudah sampai kepada anak muda lainnya. Oleh sebab itu anak muda dinilai lebih efektif dalam menyosialisasikan bahaya perkawinan anak.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda,
biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan di tahun 2019 ini kembali membuka dana hibah Pundi Perempuan. Dana hibah akan diberikan pada komunitas/organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Untuk itu kami mengundang komunitas/ organisasi untuk mengikuti seleksi penerimaan Dana Hibah Pundi Perempuan tahun 2019 dengan cara mengirimkan proposal. Proposal dana hibah ini bisa dikirimkan dari tanggal 23 Juli hingga 20 Agustus 2019.

Komunitas/ organisasi yang akan dipilih harus memenuhi syarat sebagai berikut: komunitas/ organisasi yang telah memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan minimal 5 kasus perbulannya, tidak sedang menerima dana bantuan operasional baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya, memiliki sistem kerja yang menjamin adanya akuntabilitas serta menyertakan 2 nama referensi dalam proposal.

Proposal yang masuk akan diseleksi oleh panitya pengarah dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan. Sedangkan pengumuman penerima dana hibah akan dilakukan pada akhir September 2019. Tahap berikutnya adalah tahap penggunaan dana oleh komunitas/ organisasi terpilih.

3 (tiga) komunitas/ organisasi yang terpilih akan memperoleh dana hibah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat digunakan untuk mendanai pendampingan dan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan.

Program Pundi Perempuan ini mulai dilakukan pada tahun 2003. Hingga saat ini Pundi Perempuan telah memberikan dukungan kepada 80 organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh.

Pundi Perempuan merupakan women’s fund (dana hibah perempuan) pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan dalam dinamika dana yang tersedia untuk perubahan sosial.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan). Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan, sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan. Kegiatan dalam Pundi Perempuan antaralain melakukan penggalangan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian sumber dana yang akuntabel, memberi dukungan dan mendorong keberlanjutan organisasi, komunitas atau individu yang memiliki inisiatif penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memberikan dukungan bagi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kapasitas perempuan pembela HAM. Serta membangun dan mengembangkan jaringan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memperkuat peran Pundi Perempuan.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa melalui surel: info@indonesiauntukkemanusiaan.org atau via telp. Ika (081386735816) atau klik: http://www.indonesiauntukkemanusiaan.org/site/kabar/detail/44

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sabtu sore 27 Juli 2019, Nani Nurani (78 tahun) mantan penyanyi istana di zaman Presiden Soekarno mengenakan kebaya biru. Ia tampak tersenyum menyalami tamunya satu persatu. Hari itu Nani akan membawakan sejumlah lagu tradisional Cianjuran.

Cianjur adalah kota dimana Nani lahir dan dibesarkan, setelah menjadi penyanyi istana maka Nani kemudian meninggalkan Cianjur dan pindah ke Jakarta.

Makanan tradisional seperti ubi, jagung dan pisang tampak dinikmati tamu-tamu yang datang. Nani terlihat selalu bersemangat. Tampak sejumlah ibu dari paduan suara Dialita juga hadir memenuhi kursi-kursi di dalam ruangan.

Bertempat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Nani Nurani membawakan lagu tradisional Cianjur yang diberi tajuk nyanyian melampaui cinta. Dalam lagu-lagu ini, Nani menyanyi bersama tim Cianjuran. Acara ini memang digelar sebagai ungkapan rasa Nani yang berterimakasih kepada siapapun yang telah mendukung perjuangan Nani selama ini.

“Lagu-lagu ini adalah lagu-lagu doa,” kata Nani Nurani ketika Ajeng, salah satu aktivis yang menjadi pembawa acara menanyakan arti lagu-lagi Cianjur yang dibawakannya.

Nani Nurani sebelumnya adalah seorang penyanyi istana di zaman Presiden Soekarno. Hanya sekali diundang untuk menyanyi di ulang tahun Partai Komunis Indonesia pada 1965 di Cianjur, Jawa Barat, Nani kemudian ditangkap.
Ia kemudian dipenjara karena dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), selain itu ia juga dituduh menyanyikan lagu-lagunya di lubang buaya pada peristiwa September 1965.

Nani dipenjara di penjara Bukti Duri selama 7 tahun. Tak hanya itu, setelah keluar dari penjarapun ia juga terus diperiksa, selain itu ia juga mendapat stigma sebagai Eks Tapol (ET) dan terus didiskriminasi selama hidupnya.

Di masa reformasi, Nani kemudian mengajukan gugatan ke pemerintah Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dan setahun kemudian PTUN kemudian mengabulkan gugatan Nani dan menyatakan Nani tidak terbukti sebagai anggota PKI.

Ia kemudian juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas stigma yang diterimanya hingga Mahkamah Agung dan terus didampingi oleh LBH Jakarta dan YLBHI sebagai pengacara. Nani, telah sekian tahun melakukan advokasi panjang atas perjuangannya. Tak pernah mudah perjuangan ini bagi Nani Nurani.

Acara Sabtu 27 Juli kemarin adalah penanda perjuangannya, sekaligus ucapan terimakasihnya pada semua pihak yang telah mendampingi dan membantu kasusnya selama ini.

Nani, tetap menyanyikannya dengan merdu. Ia Nampak riang dan selalu tersenyum.


Aksi para aktivis perempuan dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gemas) di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, 28 Juli 2019.


Dalam aksi sejumlah aktivis perempuan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mensyahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Aksi ini terus dilakukan karena dalam RUU PKS ini terdapat kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan seksual.


Perwakilan dari LBH APIK, Dian Novita mengatakan bahwa kekerasan seksual sudah seperti "fenomena gunung es" banyak terjadi dan masih sedikit yang dilaporkan. Selama ini suara korban dibungkam sementara setiap hari kita selalu mendengar kekerasan seksual terus terjadi, bahkan Komnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat seksual.


Melalui pengesahan RUU PKS tersebut, negara dapat memberikan perlindungan hukum memadai bagi korban, sedikitnya terkait pengaturan cakupan kekerasan seksual, pemidanaan pelaku dan pemulihan bagi korban.

Gerakan Masyarakat Sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau Gemas mengajak masyarakat untuk melakukan aksi bersama agar DPR RI segera mensahkan RUU PKS. Hal ini karena dalam RUU PKS ini terdapat kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan seksual.

Pasalnya kekerasan seksual sudah seperti "fenomena gunung es" banyak terjadi dan masih sedikit yang dilaporkan. Selama ini suara korban dibungkam sementara setiap hari kita selalu mendengar kekerasan seksual terus terjadi, bahkan KOmnas Perempuan menyatakan Indonesia darurat seksual.

Aksi akan diadakan pada:

Minggu, 28 Juli 2019
Jam 06-10 (titik kumpul di depan stasiun Sudirman) ke BUndaran Hotel Indonesia, Jakpus

Jangan lupa bawa poster dukunganmu. Cp. Dinov (081578099948)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Kendari, Konde.co- Seberapa penting melakukan konsolidasi gerakan perempuan secara nasional? Berbagi pengalaman adalah hal utama yang dilakukan perempuan, kemudian melakukan perlawanan atas hal yang tak berpihak pada perempuan.

Perserikatan Solidaritas Perempuan mengkonsolidasikan gerakan perempuan nasional dalam kegiatan yang bertajuk Rembuk Nasional Gerakan Perempuan. Rembuk nasional yang dilakukan 22-27 Juli 2019 ini dihadiri oleh setidaknya 300 perempuan dari 12 wilayah di Indonesia berikut dengan jaringan nasional, regional dan global di Kendari, Sulteng.

Pada rembuk ini, seperti dikatakan Puspa Dewy dalam konferensi pers Solidaritas Perempuan, perempuan dengan berbagai latar belakang situasi maupun identitas berdiskusi dan membahas berbagai situasi yang dialami oleh perempuan di wilayahnya, sekaligus berbagai pengalaman dan perjuangan perlawanan yang telah dilakukan bersama Solidaritas Perempuan.

“Solidaritas Perempuan sebagai organisasi perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan melihat bahwa saat ini adalah momentum penting untuk mengingatkan pemerintah agar juga memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Kami ingin mengkonsolidasikan ide, gagasan, dan kepentingan perempuan dari akar rumput untuk menjadi agenda politik perempuan yang didorong kepada pemerintah,” ujar Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.

Kegiatan ini mengangkat tema meneguhkan posisi politik perempuan untuk kedaulatan perempuan. Menurut Puspa, politik perempuan diartikan sebagai perjuangan perempuan untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara.

“Meneguhkan Posisi Politik Perempuan adalah sebuah upaya untuk memperkuat inisiatif-inisiatif perempuan dalam mempertahankan dan merebut kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Rembuk ini digagas berdasarkan situasi perempuan yang saat ini masih mengalami ketidakadilan dan diskriminasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Risma Umar selaku Panitia Pengarah mempertegas bahwa ruang ini adalah ruang yang strategis bagi gerakan perempuan untuk saling mengambil pembelajaran penting dan bersolidaritas untuk perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia.

“Kami percaya bahwa perempuan telah memiliki berbagai inisiatif perjuangan yang bisa menginspirasi dan memperkuat gerakan secara lebih luas. Karenanya, rembuk ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan ruang, bagi gerakan perempuan di tingkat lokal, nasional, hingga internasional untuk saling berbagi pengalaman dan kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan,” papar Risma.

Rembuk Nasional Gerakan Perempuan ini akan dilakukan pada 22 – 23 Juli 2019 di Kendari sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Kongres VIII Perserikatan Solidaritas Perempuan. Kendari dipilih menjadi tuan rumah perhelatan ini tidak lepas dari fakta bahwa gerakan perempuan di Kendari selama ini telah menjadi bagian penting dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Kendari.

“Perjuangan Solidaritas Perempuan di Kendari bersama dengan perempuan buruh migran di Konawe Selatan, perempuan buruh sawit di Konawe maupun perempuan nelayan di pesisir Teluk Kendari harus terus digaungkan dan menjadi perjuangan bersama perempuan di seluruh Indonesia. Untuk itu, Rembuk Nasional Gerakan Perempuan menjadi ruang penting bagi kami untuk terus mendesak perubahan dan keadilan bagi perempuan. Khususnya perempuan di Sulawesi Tenggara.” tegas Wa Ode Surtiningsi salah satu panitia pelaksana rembuk nasional.



*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Siapa yang paling efektif diajak untuk mengatasi persoalan perkawinan anak di Indonesia? Jawabannya adalah anak muda.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengajak anak-anak muda di 21 provinsi di Indonesia untuk melakukan kampanye stop perkawinan anak di Indonesia. Gerakan untuk stop perkawinan anak ini dilakukan karena banyaknya jumlah perkawinan anak di Indonesia. Padahal pada usia anak, mereka masih memiliki banyak pilihan kegiatan yang bermanfaat dan menunjang masa depan. Inilah yang dilakukan KPI pada konferensi pers 23 Juli 2019 kemarin di Jakarta.

Data di tahun 2017 menunjukkan jumlah pernikahan anak di Kalimantan Selatan sebesar 21.53%, Jawa Timur 18,44%, dan Jawa Barat 17,28%. Sedangkan pada 2018 jumlah pernikahan di Kalimantan Selatan menjadi 22,77%, Jawa Barat 20,93%, dan Jawa Timur 20,73%. Jumlah ini sangat memprihatinkan karena perkawinan anak pada akhirnya akan merenggut hak-hak anak-anak. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik atau BPS di tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah perkawinan anak di beberapa provinsi.

KPI kemudian ikut mendorong agar pemerintah menerbitkan peraturan untuk menaikan batas usia menikah anak perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Ambang Batas Usia Anak yang Bermasalah

Masih tingginya tingkat perkawinan anak seperti dipaparkan Deputi 1 Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Sutriyatmi selain didorong oleh faktor ekonomi dan sosial, juga ditengarai karena adanya tumpang tindih peraturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.

Dalam UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Ambang batas usia menikah pada anak perempuan inilah yang menjadi masalah. Batas usia 16 tahun masih masuk dalam kategori anak sehingga UU Perkawinan yang ada saat ini belum mampu melindungi anak perempuan dari perkawinan anak. Oleh karena itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian judicial review UU Perkawinan, KPI bersama jejaringnya melakukan beberapa upaya tindak lanjut.

KPI bersama Koalisi 18+, Universitas Gajah Mada, telah menyampaikan usulan perubahan terbatas Undang Undang UU Perkawinan dan Naskah Akademik kepada Badan Legislasi DPR RI pada 25 Juni 2019. Selain itu KPI dan jejaring kerja juga melakukan lobby kepada pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak KPPPA dan Kementrian Agama untuk mendorong perubahan pada UU Perkawinan. Mereka mendorong agar batas usia menikah pada anak perempuan dinaikan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia menikah pada laki-laki.

“Dengan menaikkan ambang batas usia perkawinan bukan berarti dapat sepenuhnya menghentikan laju pernikahan anak. Efektifitas dari penegakan aturan ini juga harus diperkuat salah satunya dengan memperketat pemberian surat izin dispensasi perkawinan anak oleh Pengadilan Agama. Laporan tahunan Mahkamah Agung menyebutkan sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama di berbagai daerah menerbitkan surat dispensasi kawin sebanyak 13.215 putusan,” ujar Sutriyatmi.

KPI sudah berdiskusi dengan Mahkamah Agung mengenai masalah ini. Saat ini Mahkamah Agung sedang menyusun draf Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Pembatasan Dispensasi Perkawinan. KPI mengusulkan agar memperketat persyaratan dalam mengajukan dispensasi perkawinan sebab surat dispensasi dinilai masih terlalu mudah diberikan.

Di lingkup yang lebih kecil KPI kemudian juga ikut mendorong adanya kebijakan publik di tingkat desa yang mengatur pendewasaan usia perkawinan.
Saat ini sudah ada 15 surat edaran kepada kepala desa dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat yang disebarkan oleh KPI. Surat ini cukup efektif dalam melakukan pencegahan maupun penanganan jika ada kasus terjadi. Harapannya, upaya ini dapat melahirkan sebuah peraturan desa (perdes) mengenai pendewasaan usia perkawinan.

Kampanye Anak Muda

Maka KPI melihat, sangat efektif mengikutsertakan anak-anak muda. Anak muda dinilai akan lebih efektif dalam merangkul anak muda lainnya untuk menyampaikan dampak buruk dan kerugian-kerugian yang akan dialami jika melakukan pernikahan pada usia anak.

KPI mulai mendampingi anak muda di berbagai wilayah dengan membentuk kelompok Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa (PPM). Dalam pembinaan KPI, PPM melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan masalah perkawinan anak. Hasilnya menggembirakan, mereka berhasil membuat pemerintah desa menerbitkan surat edaran pencegahan perkawinan anak. Mereka juga mulai dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang).

“Hal lainnya mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan perubahan terbatas UU Perkawinan khususnya pasal 7 dengan menaikan batas minimal usia perkawinan pada anak perempuan dan memperketat mekanisme dispensasi nikah yag dilakukan sebelum batas minimum.”

Ketiga, mengajak seluruh anak muda atau remaja Indonesia untuk membangun cita-cita, menjalani pendidikan, menikmati masa perkembangan remaja, dan mengisinya dengan kegiatan seperti bermain musik, kegiatan seni, olah raga, mengembangkan bisnis, dsb.

Keempat, meminta pemerintah untuk membuka peluang lebih besar dan menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan anak muda dalam pendidikan, mengembangkan potensi dan kreatifitas di seluruh Indonesia terutama di daerah pedesaan, terpencil, pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan.


*Aprelia Amanda,
biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Almira Ananta- www.Konde.co

Pertanyaan tentang kapan pulang adalah pertanyaan yang sering ditanyakan pada kawan-kawan perempuan saya. Padahal untuk pulang, banyak sekali yang harus dipikirkan. Sampai-sampai ini membuat pusing dan membuat kawan-kawan saya nyaris melupakan saja jalan untuk pulang. Saya teringat cerita teman-teman ini. Ketika pulang, mereka selalu ditanya pertanyaan yang membuat mereka enggan untuk pulang. Inilah beberapa pertanyaannya:

1. Sudah punya apa di Jakarta? Apakah sudah mempunyai rumah? Mobil? Ini khas sekali.

2. Temanku yang lain ditanya: sudah menikah belum? Ini juga pertanyaan khas bagi siapa saja yang lajang. Ada juga pertanyaan embel-embel lain seperti: sudah punya anak? Sudah punya anak berapa?

3. Temanku yang lain juga ditanya: kapan lulus? Jika sudah lulus, apakah sudah mempunyai pekerjaan? Pekerjaannya sebagai apa? Sudah sukses belum? Jika sudah ‘sukses’ pun, selalu ada pernyataan lain: kayaknya tetangga itu lebih sukses dari kamu.

4. Sudah punya karya apa? Seberapa besar uangnya dari karya-karyamu itu? Ini khas pertanyaan bagi teman saya yang bekerja sebagai penulis.

Pertanyaan ini terus terang selalu mengganggu. Bagaimana nyaman untuk pulang jika harus memenuhi persyaratan yang banyak sekali itu? Kesempurnaan hidup, untuk memenuhi keinginan semua orang. Siapa yang bisa melakukannya? Banyak teman seolah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Jika kami tak memilih ini, seolah kami tak normal seperti lainnya, begitu kata teman saya.

Mereka sering memikirkan ini, ratusan kali membicarakan ini dan ribuan kali mendiskusikannya, jutaan kalipun ini selalu merupakan mimpi buruk bagi mereka. Mereka sangat ingin pulang, namun jangan ditanya apa yang sudah kami punya, apa yang sudah kami hasilkan, apa yang sudah kami peroleh dari pekerjaan kami.

Kawan-kawan saya ini hanya ingin pulang. Itu saja. Biarlah pertanyaan-pertanyaan itu disimpan, karena setidaknya orang mau berpikir bahwa hidup, pilihan kami adalah hal yang terbaik yang bisa kami jalani saat ini, itu yang selalu mereka ucapkan. Toh, tak ada pikiran lain selain memberikan hal terbaik dalam hidup.

Bukankah begitu adanya hidup ini? Jadi, mari beri ruang-ruang untuk mendiskusikan mimpi-mimpi kami, jalan yang kami rintis, waktu dan tempat yang sudah kami pilih.


*Almira Ananta, Traveller dan Blogger.

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Berbicara gender, berarti tidak hanya berbicara laki – laki dan perempuan saja. Di luar dua gender tersebut, ada transgender. Transgenderpun ada dua yaitu transpuan dan translaki – laki.

Untuk lebih mudah memahami transgender langsung saja jelasnya seperti ini. Kita kerap bertemu waria atau yang sering dipanggil masyarakat dengan sebutan banci. Waria adalah sebutan lain dari transpuan. Seseorang yang dilahirkan memiliki penis tapi merasa dirinya sebagai perempuan yang sering ditunjang dengan tampilannya selayak perempuan, inilah sosok transpuan.

Translaki – laki adalah kebalikan dari transpuan. Ini masih tiga gender. Di Indonesia, ada suku Bugis yang menjunjung tinggi adanya lima gender yaitu laki – laki, perempuan, calalai, calabai dan bissu.

Calalai adalah seorang yang dilahirkan memiliki vagina tapi berperan sebagai laki – laki dan berpenampilan secara maskulin. Calabai adalah kebalikan dari calalai. Sedangkan bissu merupakan sosok yang memiliki kemampuan spiritual untuk menghubungkan manusia dengan dewa. Bissu adalah dua gender yang terkombinasi menjadi satu gender, misal ia terlahir dengan memiliki penis maka kepribadiannya sebagai perempuan. Ini merujuk pada manusia yaitu terlahir memiliki keseimbangan antara unsur laki – laki dan perempuan. Pada zaman kerajaan, bissu dipercayai untuk menjaga pusaka kerajaan (goodnewsfromindonesia.id)

Pemberitaan yang Masih Menyudutkan


Namun di beberapa tahun ini, pemberitaan yang sering negatif dan menyudutkan gender selain laki – laki dan perempuan, orientasi selain heteroseksual oleh media dapat mengiring kebencian masyarakat. Mediapun sering juga salah kaprah memandang keragaman gender. Tidak sekedar asal tulis saja tapi juga sering dibalut atas nama agama. Media yang bersifat progresif terhadap minoritas gender di Indonesia jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari.

Tentu ini semua dapat meningkatkan kebencian masyarakat berupa stigma, diskriminasi bahkan persekusi. Pemberitaan yang negatif ini juga dipicu oleh pernyataan pejabat pemerintahan yang seharusnya melindungi semua warganya tanpa pandang bulu.

Di tahun 2016, Menristek melarang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di semua kampus karena tak sesuai dengan nilai kesusilaan (detik.com). Pernyataan ini adalah pernyataan awal yang dapat menjadi bibit kebencian. Dari pernyataan ini juga muncul aksi – aksi penolakan masyarakat yang mengatakan atas nama moral dan agama.
Penangkapan waria sebanyak 12 orang di Aceh oleh pihak kepolisian dinilai tak manusiawi dan tentunya melanggar hukum (nasional.kompas.com). Radar Lampung memberitakan dengan judul, “Astagfirullah! LGBT di Lampung kian eksis”.

Dapat dilihat dari judul saja, pemberitaan selalu dibalut dengan agama tentunya agama mayoritas. Daklarasi – deklarasi anti LGBT pun bermunculan oleh organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama.


Penolakan dan Penerimaan: Butuh Ruang Perjumpaan

Berbicara Indonesia, tak pantas hanya berbicara Jakarta saja, pulau Jawa saja atau pulau Sumatera saja. Banyaknya penolakan di beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera. Bagaimana dengan pulau selain kedua pulau tersebut? Apakah menolak juga terhadap minoritas gender? Belum tentu, masih banyak masyarakat Indonesia yang toleran.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Wahid Institute, 7% masyarakat Indonesia berpotensi radikal, hampir 90% masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sehingga mereka tidak akan bersedia melakukan tindakan intoleran. Survey tersebut juga menyebutkan 80% perempuan bersedia untuk toleran (mediaindonesia.com).

Saya membuktikannya sendiri bahwa masih ada penerimaan untuk keberagaman gender dan seksualitas. Saya melakukan perjalanan ke beberapa kota di Jawa Timur. Banyak yang menerima keberagaman ini tapi masih ada juga yang menolak atas nama agama dan Tuhan.

Ketika saya melakukan perjalanan ke salah satu kota di Indonesia Timur. Masyarakat disana sangat menerima keberadaan teman – teman transgender di sana. Untuk soal penerimaan keberagaman gender dan seksualitas, ketika saya berada di Jawa, saya dilihat sebagai sesuatu yang buruk, namun ketika saya berada di Indonesia bagian timur seperti melihat buah segar. Penolakan terhadap keberagaman gender dan seksualitas itu dipicu karena mereka belum pernah bersinggungan langsung dengan teman – teman minoritas gender dan seksualitas.

Ketika saya mengikuti latihan bantuan hukum, saya hadir sebagai perwakilan dari organisasi yang memperjuangkan keberagaman gender dan seksualitas. Hanya saya yang mengakui berbeda. Pesertapun terbagi antara yang menerima dan anti LGBT.

Ada juga yang penasaran, “Apakah kalian itu menular?”. Semua itu pembelajaran dan semua butuh proses. Di akhir proses ini, mayoritas dari mereka bisa menerima keberagaman ini.

Dari sini saya bisa memaparkan, di tengah banyaknya orang yang anti terhadap LGBT, saya bisa melihat masih ada kelompok, komunitas, orang-orang yang menerima keadaan LGBT. Bagi saya ini cukup melegakan karena kelompok LGBT tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini.

Salah satu solusinya adalah mengawali, membuat ruang-ruang perjumpaan dan diskusi, sehingga ada penerimaan satu sama lain.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky, peneliti, aktivis Gaya Nusantara

Sejumlah pembicara perempuan akan tampil mengulas dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019, pada 22-23 Juli di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Para pembicara perempuan ini terpilih dari total 61 proposal. Tema besar IDF 2019 adalah,Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.

IDF 2019 diadakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dan mengundang 250 pembicara Indonesia dan luar negeri yang berfokus pada prioritas pemerintah di masa yang akan datang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

Para pembicara perempuan tersebut antaralain Thalita Amalia adalah Direktur Education and Development di Solve Education, Zakiyah Eke pegiat kesehatan masyarakat, Moya A.D. Martiningtyas mahasiswa The University of Sydney jurusan International Public Health, dan Fatma Aldila, mahasiswa Master of International Public Health di School of Public Health and Community Medicine - The University of New South Wales.

Dalam IDF 2019 ini, Zakiyah Eke, pegiat kesehatan masyarakat, akan menampilkan paparan “From Education to Employability: Preparing Indonesian Youth Health Worker for The Job- Case Study of Pencerah Nusantara”. Pencerah Nusantara adalah gerakan sosial hasil kolaborasi antar-profesional untuk mengerahkan tenaga kesehatan ke pelayanan kesehatan primer di pedesaan.

Sedangkan pembicara Fatma Aldila, mahasiswa Master of International Public Health di School of Public Health and Community Medicine - The University of New South Wales, akan hadir dengan karya berjudul “Strategic Use of Social Media for Mental Health Promotion”. Fatma menyebut media sosial dapat dipertimbangkan untuk promosi kesehatan mental. Alasannya adalah aksesibilitasnya yang tinggi dan pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia yang cepat.

Selanjutnya akan ada paparan berjudul “A Holistic Approach to Creating Inclusive Employment Opportunities for Low-income Communities” yang akan dibawakanThalita Amalia, Direktur Education and Development di Solve Education. Ia memperkenalkan Solve Education!, organisasi teknologi edukasi nirlaba yang bertujuan agar semua pelajar dapat memberdayakan diri. Menurut Thalita, Solve Education berupaya menggunakan teknologi untuk menghadirkan perangkat lunak yang menarik.

Pembicara lainnya adalah Moya A.D. Martiningtyas, mahasiswa The University of Sydney jurusan International Public Health, yang telah menyiapkan paparan berjudul“Program Advanced Technology for Midwife's Assistance (ATMA) untuk Meningkatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Lombok, Indonesia”. Aplikasi P4K melalui fitur berbagi data (data sharing) hadir untuk membantu menjembatani koordinasi dan komunikasi antara bidan di desa dan kader di dusun dalam mengawasi kesehatan ibu hamil.

Bidan akan mencatat identitas, status, dan rencana persalinan ibu hamil di desanya dan data tersebut akan dikirim ke kader sesuai dengan dusun tempat tinggal ibu hamil. Kader akan mengetahui jumlah dan kondisi ibu hamil di dusunnya.

Aplikasi P4K juga memudahkan bidan memantau pasien-pasiennya. Untuk antisipasi ketersediaan transportasi dan golongan darah yang minim, kader dapat membantu dengan mencatat penduduk yang memiliki kendaraan dan mengetahui golongan darah di wilayahnya, sehingga mudah dihubungi dalam keadaan darurat.

Sementara itu, puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten dapat mengawasi implementasi program P4K melalui penunjuk laporan (reporting dashboard) yang merangkum jumlah ibu hamil dan bayi hidup atau meninggal, serta identitas individu. Dengan demikian, pengawasan berlaku dalam waktu nyata (real-time). Diharapkan akan mempercepat pengambilan keputusan dan intervensi demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan ibu hamil di Lombok.

Beberapa pembicara lain yang mewakili organisasi masyarakat sipil misalnya Anis Hidayah dari Migrant Care, Nani Zulminarni dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dari kelompok disable, ada pula seniman yang selama ini bekerja untuk kemanusiaan dan keberagaman seperti Ria dari teater boneka Pappermoon, Ukke Kosasih dari boneka Circa, dari komunitas film Kupang, dll.

(Sumber: www.indonesiadevelopmentforum.com dan facebook IDF)




Apakah semuanya terlibat?
Rawpixel.com/Shutterstock



Megan Jones, Colorado State University dan Jennifer Solomon, Colorado State University

Gerakan #MeToo membawa perubahan besar pada banyak organisasi di Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir. Walau begitu, gerakan ini masih meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana tempat kerja dapat lebih inklusif dan adil bagi perempuan dan kelompok lainnya.


Beberapa bulan lalu, sejumlah petinggi dari The Nature Conservancy memutuskan untuk keluar dari organisasi konservasi terbesar di Amerika Serikat. Mereka keluar setelah terbongkarnya kasus pelecehan seksual dan pelanggaran tempat kerja setelah adanya investigasi.


Kenyataan ini menegaskan bahwa budaya organisasi atau tempat kerja “menghambat perempuan untuk berkembang.”


Kami telah melakukan studi tentang perempuan di pucuk pimpinan lembaga yang melindungi lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Penelitian kami berhasil menunjukkan bahwa pelecehan merupakan salah satu dari banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para perempuan saat menjadi pimpinan. Hasil ini, sayangnya, tidak mengejutkan bagi kami.


Kehadiran perempuan dalam konservasi


Selama lebih dari 30 tahun, lembaga lingkungan hidup di Amerika Serikat mendapatkan kritikan karena kerap dipimpin oleh orang kulit putih dari golongan ekonomi kaya, dan berjenis kelamin laki-laki.


Lembaga konservasi melakukan perbaikan dengan merekrut lebih banyak staf dari latar belakang yang beragam dan bermitra lebih erat dengan pejuang keadilan lingkungan.


Hasilnya, para perempuan semakin terlibat dalam organisasi konservasi. Pada tahun 2017, 41% dari staf penuh waktu adalah perempuan. Namun, sampai saat ini belum banyak penelitian yang mendokumentasikan pengalaman mereka.


The Nature Conservancy bukanlah organisasi pertama di mana perempuan mengeluhkan iklim kerja yang menyulitkan.


Sejak tahun 2016, skandal pelecehan seksual telah ditemukan di kelompok nirlaba lainnya, seperti Conservation International dan US National Park Service.


Penelitian telah mengidentifikasi banyaknya hambatan di tempat kerja yang menyulitkan kemajuan perempuan dalam profesinya.


Hal itu meliputi adanya tantangan terhadap kompetensi mereka, perbedaan gaji dan promosi, dan pelecehan seksual.


Tantangan-tantangan ini disebut sebagai sebuah “labirin” yang menghambat perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan senior.


Meski pelestarian lingkungan adalah bidang yang cenderung progresif dengan para pendukungnya menganggap mereka berjuang untuk “berbuat baik,” namun dalam sebuah studi terbaru kami menemukan bahwa para ilmuwan perempuan yang memimpin upaya konservasi menghadapi banyak dari hambatan ini.


Tantangan terkait gender di organisasi lingkungan


Kami mewawancarai 56 perempuan yang menjabat posisi kepemimpinan di organisasi konservasi non-pemerintah, lembaga federal dan negara bagian, dan organisasi lainnya di 19 negara bagian di Amerika Serikat.


Usia mereka antara 26 hingga 64 tahun dan memiliki latar belakang ilmu pengetahuan alam dan sosial yang beragam.


Dalam percakapan kami, mereka mendeskripsikan enam kategori tantangan terkait gender–ketidaksetaraan gaji dan kesulitan menegosiasikan tingkat gaji, perekrutan dan promosi yang tidak setara, dikecualikan secara informal, pelecehan seksual dan tanggapan organisasi yang tidak memadai, dan adanya asumsi bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan mereka atau tidak layak menjadi pemimpin.


Perempuan mengungkapkan tantangan-tantangan sudah ada sejak awal karier mereka, baik dalam bentuk pelecehan di lokasi-lokasi lapangan yang terpencil atau dalam bentuk anggapan bahwa ilmuwan yang sejati seharusnya tidak mengenakan sepatu hak tinggi atau riasan.


Bagi banyak perempuan, pelecehan-pelecehan tersebut berlangsung bahkan hingga mereka menjadi pemimpin senior.


Perempuan dari semua latar belakang mengatakan bahwa mereka mengalami hambatan yang sama. Sebagian besar menyatakan setidaknya ada empat tantangan yang mereka harus hadapi.


Banyak yang melaporkan mengalami pelecehan seksual, mulai dari komentar hingga kontak fisik yang tidak diinginkan. Beberapa menggambarkan atasan laki-laki atau kolega berperilaku mengancam secara verbal atau fisik.





Dorceta Taylor, seorang profesor di University of Michigan, Amerika Serikat, mengajarkan kursus tentang topik termasuk sistem pangan, sejarah dan politik lingkungan, keadilan lingkungan, dan teori sosiologis. Dia menulis laporan di tahun 2014 yang menggambarkan gerakan lingkungan Amerika Serikat sebagai gerakan orang dalam yang berkulit putih’
UMSEAS, CC BY



Dalam pandangan mereka, perilaku-perilaku ini sering tidak dilaporkan karena perempuan takut akan adanya tindakan balasan atau mereka tidak berpikir bahwa melapor akan membawa perubahan.


Dan, ketika organisasi benar-benar mengambil tindakan, dalam penelitian kami, mereka menilai bahwa tindakan itu tidak cukup. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang partisipan, “Saya sudah berpikir untuk melaporkan, tapi saya lalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya harus lapor? Pelaku tidak akan dituntut pertanggungjawaban. Saya yang harus menanggung beban dan biasanya hanya dibalas dengan : ‘jangan terlalu diambil hati’.


Perempuan non-kulit putih menghadapi rintangan yang lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka yang berkulit putih.


Partisipan kulit hitam, Hispanik, dan keturunan Asia menggambarkan diri mereka diperlakukan berbeda sebagai pejuang lingkungan satu-satunya dari ras atau etnis tertentu dan membuat rekan-rekan mereka menganggap bukan sebagai pimpinan atau ilmuwan.


Beberapa dari mereka menjelaskan, perempuan kulit putih kesulitan untuk menjadi pimpinan, tapi perempuan non-kulit putih bahkan susah untuk masuk ke dalam gedung.


Dukungan yang bisa diberikan?


Para partisipan mengatakan ada dua jenis dukungan yang telah memperbaiki situasi mereka. Salah satunya dukungan struktural, antara lain adanya kebijakan organisasi tentang pelecehan seksual, ketidakadilan gaji dan masalah lainnya, dan pelatihan tentang kepemimpinan dan keragaman.


Beberapa melaporkan bahwa kebijakan organisasi tentang pelecehan seksual hanya diberlakukan setelah terjadi skandal.


Langkah-langkah lainnya fokus kepada hubungan antar individu, meliputi memberikan peluang kepada perempuan, mempelajari kebutuhan individu perempuan, menawarkan masukan dan bimbingan, menghubungkan perempuan dengan jejaring profesional, memperjuangkan pekerjaan mereka, dan menunjukkan kepercayaan pada mereka.


Sangat penting melihat perilaku-perilaku tersebut diterapkan oleh para pimpinan terlepas dari gender mereka.


Oleh karena itu, keputusan untuk mempekerjakan mantan Sekretaris Dalam Negeri Amerika Serikat Sally Jewell sebagai interim CEO dari The Nature Conservancy tampak menjanjikan. Jewell sendiri telah menyoroti perlunya budaya tempat kerja "di mana karyawan bisa nyaman dengan dirinya sendiri untuk bekerja.”






AP Photo/Joel Bouopda Tatou



Mengapa keragaman penting dalam konservasi ?


Tugas lembaga lingkungan lebih dari melindungi satwa liar dan alam. Upaya ini melibatkan orang-orang yang bekerja untuk mempromosikan gaya hidup dan kebiasaan yang berkelanjutan, sehingga generasi masa depan dapat berkembang.


Dalam sebuah esai tahun 2014, sebanyak 240 ilmuwan lingkungan menyatakan bahwa “masalah gender dan bias budaya” akan menghambat konservasi karena memicu argumen yang memecah belah terkait dengan alasan dan cara melestarikan alam.


“Upaya perlindungan lingkungan tidak jarang akan menjumpai pandangan yang beragam dan nilai yang berbeda di dunia nyata,” jelas mereka dalam esai tersebut. “Untuk menjawab dan memasukkan pandangan dan nilai-nilai ini, kami menyerukan adanya perwakilan yang lebih inklusif dari para ilmuwan dan praktisi dalam memetakan masa depan bidang kami, dan untuk pendekatan konservasi yang lebih inklusif.”


Pergolakan yang terjadi di The Nature Conservancy adalah satu bagian dari seruan lebih luas untuk transformasi gerakan lingkungan Amerika Serikat.


Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa gerakan yang lebih beragam akan lebih efektif, bukan hanya dalam merekrut dan memperkerjakan staf yang berkualitas, tetapi juga dalam mengatasi krisis kepunahan yang sedang dihadapi planet Bumi.


Las Asimi Lumban Gaol menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Megan Jones, Ph.D. Candidate in Human Dimensions of Natural Resources, Colorado State University dan Jennifer Solomon, Assistant Professor, Human Dimensions of Natural Resources, Colorado State University


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www.Konde.co

Siapa bilang baju terbuka menjadi alasan bagi orang untuk melakukan pelecehan pada orang lain? Selama ini, banyak anggapan yang mengatakan bahwa perempuan yang mengenakan baju terbuka akan menjadi korban pelecehan. Atau yang lebih mengenaskan lagi, adanya mitos bahwa perempuan dengan baju terbuka adalah perempuan yang merangsang pelecehan seksual.

Survei yang dilakukan Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org Indonesia tentang survei pelecehan seksual di ruang publik menepis anggapan itu semua.

Hasil survei tentang pelecehan seksual di ruang publik ini yang diikuti oleh 62 ribu orang ini kemudian menyanggah mitos-mitos tentang pelecehan seksual yang selama ini banyak dipercaya orang.

Rastra dari Lentera Sintas Indonesia dalam konferensi pers survey ini di Jakarta, 17 Juli 2019 kemarin mengatakan bahwa survey ini dilakukan di ruang-ruang publik karena banyaknya pelecehan seksual yang menimpa perempuan selama ini.

“Pernah ngalamin pelecehan seksual oleh orang nggak dikenal di tempat umum? Kayaknya kasus-kasus pelecehan gitu sering banget terjadi. Ada yang terjadi di ruang publik seperti alun-alun kota, transportasi umum, sekolah atau kampus, pusat perbelanjaan, bahkan tempat kerja. Tapi coba deh perhatiin reaksi orang waktu tahu ada pelecehan seksual. Nggak jarang kan yang komentar, duh, pasti ceweknya pakai baju seksi. Atau makanya jangan jalan malam-malam sendirian. Sudah jadi korban, disalahkan pula!,” ujar Rastra.

Survei yang diikuti lebih dari 62 ribu orang ini bermaksud agar kita lebih paham tentang bagaimana pelecehan seksual di ruang publik terjadi, perspektif korban dan orang yang menyaksikan pelecehan, serta mengecek kebenaran mitos-mitos tentang pelecehan seksual di ruang publik seperti jenis pakaian korban dan waktu terjadinya pelecehan.

Ternyata banyak mitos yang keliru yang selama ini beredar di masyarakat. Selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap ‘mengundang’ aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari. Tapi itu semua bisa dibantah dengan hasil survei ini yang jelas menunjukkan bahwa perempuan bercadar pun sering dilecehkan, bahkan pada siang hari.

Menurut hasil survei, mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual melainkan memakai celana/rok panjang (18%), hijab (17%), dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%).

Berbeda dengan mitos, survei ini juga membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak selalu dialami oleh perempuan, namun juga laki-laki. Karena itu isu mengenai pelecehan seksual di ruang publik ini tidak hanya menjadi kepedulian perempuan, tapi juga laki-laki. Apalagi untuk orang-orang yang telah memiliki anak karena hasil survei ini menunjukkan bahwa satu dari dua korban mengalami pelecehan seksual saat masih di bawah umur. Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal seperti komentar atas tubuh (60%), fisik seperti disentuh (24%) dan visual seperti main mata (15%).

Selama ini mitos bahwa perempuan dengan baju terbuka adalah perempuan yang ingin dilecehkan telah lama diyakini masyarakat. Bahkan ketika ada yang mendapatkan pelecehan selalu yang ditanya adalah: dia memakai baju apa? pulangnya pasti malam ya? habis, pulang sendiri sih, perempuan khan tidak boleh pulang sendiri, maka wajar jika dilecehkan. Mitos ini kemudian diyakini turun-temurun dan tidak membuat banyak perempuan. Perempuan juga seolah diatur dari cara berpakaiannya, hal ini kemudian merembet ke kebijakan-kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur baju yang menjerat perempuan.

Salah satu temuan penting dari survei ini, yaitu soal reaksi para saksi (bystander) saat terjadi pelecehan seksual di ruang publik. Korban mengaku banyak saksi yang mengabaikan (40%) dan bahkan menyalahkan korban (8%) ketika pelecehan terjadi. Namun banyak pula yang membela korban (22%) dan berusaha menenangkan korban (15%) setelah kejadian. Sebanyak 92% korban pun mengaku merasa terbantu setelah dibela.

Jadi, pelecehan seksual ini murni terjadi 100% karena niat pelaku. Tidak ada korban yang “mengundang” untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban pelecehan seksual disalahkan karena kejahatan yang dilakukan orang lain.

Rika Rosvianti, founder perEMPUan mengatakan bahwa sudah saatnya kita ubah pola pikir kita yang malah sering melakukan viktimisasi korban.

“Karena kalau kita tidak bertindak, pelecehan seksual ini akan terus terjadi dan menghasilkan lebih banyak korban yang bisa jadi adalah orang yang penting dalam hidup kita.”

(Foto: Luviana)

*Rara Kinanti- www.Konde.co

Siapa yang bilang bahwa jatuh cinta itu mengenal waktu dan orang? Saya pernah mendengar pepatah yang bilang bahwa: jatuh cinta tak pernah mengenal ruang dan waktu.

Namun bagaimana jika kita jatuh cinta pada orang yang tidak tepat? Jatuh cinta pada laki-laki yang tak mencintai kita. Jatuh cinta pada laki-laki yang sudah mempunyai pasangan, atau jatuh cinta pada laki-laki yang tak pernah serius berkomitmen, atau lebih buruknya lagi jatuh cinta pada laki-laki yang melakukan kekerasan pada kita.

Buat saya, walau jatuh cinta katanya tak pernah mengenal tempat, namun paling tidak kita mesti harus tetap rasional ketika menemukan sesuatu yang janggal.

Ini seperti yang dialami kawan perempuan saya ketika ia jatuh cinta pada laki-laki yang sudah berpasangan. Awalnya tak pernah mudah. Kami bahkan harus selalu menemaninya agar ia segera melupakan laki-laki ini. Bagi kami, yang jelas: jika kita perempuan mau secara sadar berbuat sesuatu, inilah saatnya. Inilah saat yang tepat kita jauh dari banyak resiko, resiko untuk menyakiti perempuan lain yang menjadi pasangan laki-laki ini, juga resiko agar kita tak patah, tak terjerembab pada jurang yang lebih dalam.

Walau, siapa sih yang mau kehilangan persona dari laki-laki yang kita cintai? Siapa sih yang mau kehilangan orang yang paling kita harapkan datang pagi-pagi di saat kita membutuhkan sesuatu? Tak mudah? Teman perempuan saya bisa melakukannya. Ini karena dia harus fokus. Ia tak mau kehilangan banyak waktu, hanya disini, menunggui, berharap pada laki-laki yang sudah mempunyai komitmen dengan yang lain.

Hal lain, tentu kita tak mau menyakiti perempuan lain. Jadi, jangan biarkan kita terjerembab pada sedu sedan yang terlalu lama. Masih ada hari, masih ada ruang-ruang yang harus kita isi. Yuk, bangkit lagi!

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Rara Kinanti, blogger dan vlogger

"You are part of something beautiful".

*Alfa Gumilang- www.Konde.co

Kutipan itu tertulis kecil di kaos Dara dalam satu adegan beberapa detik dalam film “Dua Garis Biru (DGB)”. Lantas saja saya berfikir bahwa itu sebuah simbol yang ingin disampaikan oleh Gina S. Noer dalam film perdananya sebagai sutradara. Entah benar atau tidak, atau isi kepala saya saja yang kerap mencari-cari simbol ketika menonton film.

Seorang perempuan muda yang hamil di luar pernikahan, terlebih ketika masih sekolah mungkin dianggap sebagai hal yang memalukan. Terlepas dari apakah itu sebuah kesalahan dalam nilai-nilai moral tertentu, atau itu “sekadar” kecerobohan anak muda. Tapi saya menilai bahwa Dara tetaplah bagian dari keindahan sebagai perempuan yang harus menghadapi konsekuensi besar.

Ketika film ini masih dalam proses produksi, sebuah petisi muncul di change.org yang meminta kepada Lembaga Sensor Film (LSF) agar film ini tidak diloloskan. Namun saat ini petisi tersebut telah dicabut oleh pembuatnya, Gerakan Profesionalisme Mahasiswa Keguruan Indonesia. Sial memang, menonton filmnya saja belum, tapi sudah bisa menyimpulkan bahwa film ini akan menjerumuskan.

Kembali lagi ke film DGB, premis film ini mungkin terlihat sederahana. Dua remaja yang masih menggenakan baju putih abu-abu dimabuk asmara, hingga kemudian melakukan hubungan seksual dan berujung pada kehamilan. Namun alur dari film ini ternyata tak sesederhana premisnya, bahkan juga akhir dari cerita film ini juga jauh dari kata klise.

Dara yang diperankan oleh Adhisty Zara, salah satu personil dari JKT 48, bersepakat dengan pacaranya, Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda untuk menyembunyikan kehamilannya. Setelah sebelumnya sempat berencana menggugurkan janinnya, namun ragu dan urung melakukan hal itu. Bagi saya, sutradara ingin memperlihatkan bagaimana Dara yang seorang perempuan mempunyai hak atas apa yang ada di dalam tubuhnya.

Rahasia besar dua remaja itu tak sengaja terbongkar dalam sebuah peristiwa yang terjadi ketika pelajaran olahraga. Pihak sekolah kemudian menghubungi kedua orang tua mereka. Pertemuan antara Dara dan Bima, beserta kedua orang tua mereka terekam dalam satu adegan yang cukup panjang dalam satu shoot di ruang Unit Kesehatan Siswa.

Ini adalah salah satu adegan indah yang ada di dalam film DGB. Ketika sutradara mempertemukan dua keluarga dalam satu ruangan untuk merespon satu peristiwa besar yang menimpa anak-anaknya. Di ruangan itu terbentur emosi-emosi di antara dua keluarga, terbentur sikap di antara dua keluarga. Pihak lain yang kemudian ikut serta mengambil sikap adalah sekolah yang menyatakan dengan terpaksa harus mengeluarkan Dara, sekalipun ia adalah siswi yang cerdas. Sementara Bima yang prestasinya berbanding terbalik dari Dara, tetap bisa melanjutkan sekolahnya.

Dalam hal ini mungkin sutradara ingin menggambarkan satu fakta yang hidup. Siswi yang hamil adalah hal yang memalukan bagi sekolah, harus menerima konsekuensi dari perubahan fisiknya sebagai hal yang memalukan, sementara Bima tetap diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Menunjukan bahwa diskriminasi masih dirasakan oleh perempuan di negeri ini, tak terkecuali perempuan yang masih dalam kategori anak. Tubuh perempuan yang tak pernah lepas dari penilaian, pun ketika hamil dengan perut membesar tetap dianggap sebagai tubuh yang aib.

Selanjutnya benturan pandangan dan sikap yang harus diambil dari kehamilan Dara menjadi menu yang disuguhkan di film ini hingga film berakhir. Tentu saja bukan hanya benturan pandangan dari orang tua mereka saja, namun juga Dara dan Bima yang sekalipun masih anak, namun harus juga mengambil sikap selayaknya orang dewasa, akibat dari apa yang pernah mereka lakukan. Di tengah pertentangan itu, sutradara tetap menyajikan kepolosan dari dua bocah ini, menunjukan mereka tetaplah seorang anak-anak, sekalipun mereka harus menghadapi sesuatu yang besar.

Kerumitan yang dihadapi Dara dan Bima benar-benar tergambarkan, membayangkan dua orang anak harus menghadapi situasi yang berat dan mungkin membuat kepala mereka berdenyut. Sebagaimana tergambarkan ketika dua keluarga itu bertemu di kemudian hari, dan GPS dari gawai Bima masih menyala dan mengeluarkan suara di tengah perbincangan. “Jalan buntu, harap putar balik.”

Pergulatan pandangan dan sikap itu yang mampu menghidupkan film ini sehingga tidak berjalan dengan klise. Emosi penonton juga benar-benar dimainkan oleh film ini. Di tengah menonton film ini, rasanya juga ingin ikut serta memberikan pandangan atas situasi yang terjadi.

DGB sangat berkebalikan dengan petisi dan penolakan dari sebagian orang, justru di film ini syarat dengan pendidikan seksual. Tak hanya pada orang tua saja, namun juga bagi anak-anak muda. Hal ini tercermin dalam beberapa adegan di film, seperti ketika Ibu Bima merasa menyesal tidak dari dulu membicarakan tentang kehidupan seksual, atau ketika Dara dan Bima berkomunikasi dengan dokter kandungan. Nampak bagaimana mereka tak tahu apa yang terjadi dari situasi yang dialami oleh Dara.

Dari aspek teknis saya kira film ini juga digarap dengan detail. Bima yang dari keluarga sederhana tinggal di perkampungan yang padat, dapat digambarkan dengan baik. Bocah yang berlarian dan bermain di sungai berwana coklat, orang-orang bertengkar, suara musik dangdut yang keras, dll. Begitu pula acting dari para pemain yang saya rasa cukup bagus, tak menyangka Zara JKT48 dan Angga Yunanda bisa dengan baik memerankan karakter Dara dan Bima dengan manis.

Lalu solusi apa yang diambil dari kerumitan ini? Pilihan dan sikap seperti apa yang akhirnya diputuskan oleh Dara dan Bima beserta keluarga mereka? Andai saja alur dan akhir cerita di film ini klise adanya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan saya langsung jawab. Demikian baiknya pertanyaan-pertanyaan itu biarlah dijawab oleh Dara dan Bima di bioskop karena merekalah yang menghadapi situasi itu. Nikmati dan rasakan part of something beautiful dari film Indonesia ini.

(Foto: 21cineplex.com)

*Alfa Gumilang,
penulis dan publishis film di Amygdala Publicist

Kekerasan di Ruang Publik bukanlah hal asing bagi perempuan di Indonesia. Beragam bentuk pelecehan di berbagai ruang publik seperti di jalanan, di alun-alun kota, transportasi umum, institusi pendidikan, bahkan tempat kerja kerap kali terjadi.

Namun sayangnya, pelecehan seksual di ruang publik masih sering dianggap remeh oleh masyarakat bahkan oleh pemegang kepentingan. Oleh karena itu, Komunitas Hollaback Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JDFG), dan Change.org telah mengadakan survei nasional di akhir tahun 2018 dan selama 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Survei ini berhasil mengumpulkan lebih dari 62.000 responden dari seluruh wilayah di Indonesia dengan hasil antara lain bahwa lebih dari 60% perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik dan 52% dari seluruh responden pertama kali mengalami pelecehan sebelum menginjak usia 16 tahun.

Kami mengundang rekan-rekan media dan jaringan yang peduli untuk hadir dalam Konfrensi Pers Peluncuran Hasil Survei Nasional terkait Pelecehan di Ruang Publik:

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Waktu: 09.00 - 12.00 WIB

Tempat:KeKini, Jalan Cikini Raya No 45, Cikini, Jakarta Pusat


Pembicara:
1. Andaru, Analis Data Survei Nasional
2. Komnas Perempuan
3. POLDA Metro Jaya
4. Hannah Al-Rashid, Aktris dan Aktivis Kesetaraan Gender

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
Koalisi Ruang Publik Aman (Hollaback Jakarta, perEMPUan, Lentera SIntas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org)

Contact Person:
Rastra 081273590967 (whatsapp)
Inggrid +46700442931 (whatsapp)





Gedung Mahkamah Agung RI.
Lukman Tomayahu/Wikimedia Commons , CC BY-SA



Choky R. Ramadhan, Universitas Indonesia dan Ninik Rahayu, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Tahun lalu, Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengingatkan para hakim di Asia Tenggara agar “memastikan penghapusan stereotip gender dalam memberikan keadilan”.


MA memang telah mengeluarkan pedoman yang menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili kasus perempuan di pengadilan lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.


Tapi MA tampaknya mengingkari produk hukumnya sendiri lewat putusan terbarunya dalam kasus Baiq Nuril Maknun.


MA menolak gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril, mantan tenaga honorer Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram yang dihukum karena menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim Muslim, kepala sekolah SMAN tersebut. Putusan ini memperkuat vonis pengadilan sebelumnya yang menghukum Baiq enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan. Baiq Nuril dianggap terbukti merekam percakapan Muslim. Perbuatan Baiq dinilai membuat keluarga besar atasannya malu.


Pedoman sudah ada


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikeluarkan seiring dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual di Indonesia. MA menyusun pedoman tersebut dengan meminta masukan kepada akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) melalui serangkaian rapat, diskusi, dan konsultasi publik.


Hasilnya pada Agustus 2017, MA mengesahkan pedoman penanganan perempuan berhadapan dengan hukum pada Agustus 2017. Berbagai kalangan, mengapresiasi pedoman itu sebagai terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan .


Pedoman tersebut bertujuan, pertama, membantu para hakim memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Kedua, membantu hakim mengidentifikasi situasi dimana terdapat perlakuan yang tidak setara atau dibedakan yang berujung pada diskriminasi terhadap perempuan. Dan ketiga, berkontribusi bagi pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam proses persidangan dan pengadilan.


Lewat pedoman itu, MA sebagai salah satu cabang kekuasaan di negara ini, berupaya menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.


Sebagai garda terakhir penegakan hukum, hakim dapat mengoreksi upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum sebelumnya terkait kerentanan akibat diskriminasi gender. Walaupun belum ada penelitian mengenai dampak hadirnya pedoman ini dalam kasus-kasus MA, namun kehadirannya tetap penting.


Pedoman tidak dilaksanakan


Sayangnya, pedoman tersebut tampaknya tidak dilaksanakan oleh MA dalam kasus Baiq Nuril.


Aparat penegak hukum–mulai dari kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa yang melakukan penuntutan, hingga hakim yang mengadili perkara–telah gagal menimbang keberanian Baiq Nuril dalam mengungkap kasus pelecehan seksual ini.


MA gagal dalam mendeteksi relasi kuasa yang tidak seimbang antara Baiq Nuril sebagai guru hononer dan atasannya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Padahal dalam pedomannya, MA menjelaskan relasi kuasa sebagai hubungan hierarkis yang tidak setara dan bergantung pada status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.


Pedoman itu juga menjelaskan bahwa dalam memeriksa suatu perkara yang melibatkan perempuan, hakim disarankan agar mempertimbangkan pula ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara. Tapi, tak satupun pertimbangan ketimpangan relasi yang diberikan para Hakim Agung yang memutus perkara tersebut.


Selain itu, dalam pedoman MA tersebut, hakim diminta mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Hakim lalu disarankan agar menggali nilai-nilai dan membuat penafsiran agar dapat menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskiriminatif.


Dengan mengikuti pedoman ini, hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, misalnya, pernah menafsirkan bujuk rayu dan janji menikahi sebagai unsur ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki. Lelaki itu kemudian dipidana melakukan tindak pidana perkosaan.


Namun MA mengabaikan pedoman yang sudah ada dan memandang perlu menghukum Baiq untuk membuat jera dirinya dan masyarakat Indonesia dalam merekam percakapan pribadi. Majelis hakim menilai perbuatan Baiq bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Majelis juga menilai perbuatan Baiq Nuril merugikan Muslim dan mencoreng kehormatan dia dan keluarganya.


Namun, majelis luput mempertimbangkan bahwa perbuatan Muslim juga bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam memutus serta melindungi kehormatan perempuan yang telah dilecehkannya.


Preseden buruk


Putusan MA dalam kasus Baiq Nuril memberi pertanda buruk yang akan menyulitkan perempuan mengungkap kekerasan seksual karena proses pengadilan yang diskriminatif dan tidak adil justru akan memenjarakan mereka.


Banyak hakim yang tidak mengetahui tentang pedoman baru yang disahkan MA tahun 2017 ini. Dalam beberapa perkara perkosaan misalnya, gaya hidup bahkan pengalaman seksual perempuan digunakan terdakwa atau pengacaranya untuk melemahkan kredibilitas kesaksiannya.


Dalam sebuah perkara di Lubuk Pakam di Sumatera Utara, hakim menganggap perempuan pelapor sebagai perempuan nakal, karena pernah bersetubuh dengan pacar sebelumnya, suka mabuk-mabukan. Akibatnya, hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan.


Lalu, hakim di pengadilan negeri Muara Bulian di Jambi juga pernah menghukum seorang perempuan yang melakukan aborsi atas kandungannya akibat diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Padahal, hakim semestinya mempertimbangkan ketimpangan relasi di antara kakak-adik tersebut dan dampak psikis yang dideritanya.


Putusan Baiq Nuril dan putusan-putusan lain yang tidak memihak perempuan dapat menyebabkan minimnya pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan.The Conversation


Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia dan Ninik Rahayu, part time lecturer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Beberapa minggu sebelumnya, para pekerja dan buruh berkumpul, sangat intens melakukan rapat. Rapat ini untuk melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/ 2003 versi dari pengusaha.

Begitu pula para perempuan aktivis buruh, Dian Septi Trisnanti dari Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP, Jumisih dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Nining Elitos Kasbi.

Usulan revisi yang dimotori oleh pengusaha terhadap Undang-undang yang mengatur ratusan juta kaum buruh di Indonesia ini dipandang mengarah pada kondisi yang semakin merugikan kaum buruh dan memiskinkan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya buruh perempuan.

Maka Rabu 10 Juli 2019 kemarin, sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Gebrak melakukan konferensi pers untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha. Ada Dian Septi, Nining Elitos disana.

Beberapa narasi yang janggal itu terdapat dalam revisi uu ketenagakerjaan versi pengusaha, misalnya pekerja seharusnya merupakan pihak yang diajak pertama kali bicara, bukan mendengarkan usulan pengusaha. Sebab, UU Ketenagakerjaan adalah UU-nya buruh, bukan UU-nya pengusaha.

“Kelompok buruh melihat ada kejanggalan besar atas rencana revisi ini karena pemerintah mendengarkan dan memfasilitasi keinginan pengusaha yang selama ini merupakan pihak yang paling sering melanggar hak-hak kaum buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” Ujar Dian Septi.

Sebagai gambaran, Data Survei Angkatan Kerja Nasional pada 2008 menunjukkan 66 persen buruh tidak mendapat pesangon sama sekali, 27 persen buruh menerima pesangon lebih kecil dari aturan.

Laporan Tren Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia selama 2014-2015 dari International Labor Organization (ILO) juga menyimpulkan bahwa 60 persen buruh dibayar di bawah upah minimum. Bahkan di Jakarta, Gabungan Organisasi Buruh yang tergabung dalam Gebrak masih menemukan buruh-buruh yang mendapat upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di industri formal.

Pada Agustus 2016, ILO bahkan menyebut 40 persen buruh garmen tidak mendapatkan upah minimum. Upaya pengusaha sebagai pembisik utama langkah pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan jelas bertujuan untuk melegalkan tindak pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh pengusaha.

Terkait dengan sikap pemerintah yang terkesan mendukung usulan revisi ini, kelompok buruh justru melihat usulan revisi selama ini bertentangan dengan upaya untuk menyongsong industri 4.0.

Spesialis Senior Regional tentang pengupahan International Labour Organization (ILO) Daniel Kostzer malah menyebutkan upah di Indonesia tidak boleh terlalu rendah untuk menuju industri 4.0. Sebab, upah murah mendorong investasi pada produksi yang berteknologi rendah.

Selain itu, banyaknya pasal-pasal yang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi juga seharusnya tidak menjadi persoalan. Sebab, sejumlah uji materi itu malahan memperkuat perlindungan buruh. Di antaranya adalah uji materi yang menggugurkan pasal Pemutusan Hubungan Kerja PHK karena kesalahan berat sebelum dibuktikan di pengadilan dan uji materi yang mewajibkan pengusaha membayar upah proses. Justru, persoalan terletak pada pelaksanaan oleh pemerintah atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Revisi UUK Memiskinkan Rakyat

Buruh melihat usulan-usulan revisi pengusaha, yang tampaknya begitu diakomodir pemerintah, mengarah pada pemiskinan buruh secara khusus dan rakyat secara umum. Pemiskinan ini muncul melalui pelanggengan politik upah murah terutama bagi buruh padat karya.

Padahal, upah minimum sendiri, merupakan jaring pengaman untuk kesejahteraan buruh. Selain buruh, besaran upah minimum juga berpengaruh signifikan pada perekonomian riil di lingkungan buruh.

Sebab, upah minimum yang rendah akan membunuh daya beli buruh yang sekaligus mematikan ekonomi riil di kalangan bawah. Rakyat juga turut menjadi korban kebijakan upah murah karena upah buruh juga menopang anak-anak bangsa. Bahkan, di negara tanpa jaminan pensiun memadai seperti Indonesia, upah buruh turut menyokong kesejahteraan warga negara senior.

Selain poin upah minimum, buruh melihat usulan perluasan kontrak dan outsourcing yang diusung oleh pengusaha semakin menjauhkan rakyat dari kepastian kerja. Pengusaha ingin memperluas kontrak dan outsourcing sesungguhnya lebih pada kepentingan mengeruk laba sebesar-besarnya. Jika permintaan revisi ini dikabulkan, buruh akan menjadi bulan-bulanan perusahaan outsourcing dan semakin mudah dipecat sewaktu-waktu. Lantas, apakah pemerintah akan menanggung biaya hidup keluarga buruh ketika mencari pekerjaan berikutnya? Jelas rezim pasar kerja yang makin fleksibel ini akan semakin meningkatkan kemiskinan.

Sementara itu, usulan pengusaha dan pemerintah untuk menghapus atau menguragi pesangon diyakini oleh kaum buruh sebagai cara untuk menghapus kepastian kerja dan untuk semakin menurunkan daya tawar buruh di hadapan pengusaha. Hilangnya pesangon mesti dilihat juga sebagai hilangnya jaminan kerja karena pekerja bisa setiap saat dipecat dengan mudah. hilangnya juga kepastian kerja karena status pekerja tetap jadi sia-sia karena tidak akan berbeda dengan karyawan kontrak (PKWT).

Jika diperhatikan usulan penghapusan/pengurangan pesangon ini lebih mengabdi pada upaya untuk menghapus sistem karyawan tetap dan menerapkan sistem kontrak dan outsourcing secara lebih massif. Usulan revisi lain yang diusung oleh pengusaha adalah hak mogok yang semakin dibatasi dan sekaligus memberi peluang untuk memaksa buruh mengganti kerugian. Usulan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak buruh yang berlaku universal. Upaya membuat lemahnya daya tawar kaum buruh ini akan berbuntut pada menurunnya kondisi kerja, lingkungan kerja yang semakin riskan kecelakaan, hak-hak buruh perempuan (cuti hamil dan haid) yang semakin sulit diakses, dan keanggotaan serikat yang semakin berkurang.

Jika pemerintah dan DPR bersikukuh untuk meneruskan upaya revisi ini maka Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama dengan segenap organisasi buruh lain yang memiliki sikap menolak revisi UUK , akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Perlawanan ini adalah jawaban atas upaya pengusaha dan pemerintah yang ingin menghapuskan hal-hal yang sangat menentukan bagi kesejahteraan buruh dan rakyat ke depan. Gebrak juga mengajak dan menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak upaya revisi UUK ala pengusaha dan pemerintah ini.

Gebrak merupakan gabungan organisasi buruh, pemuda, mahasiswa, petani, dan perempuan. Anggota Gebrak di antaranya adalah Konfederasi KASBI, KPBI, KSN, LBH Jakarta, KPA, Jaringan Komunikasi SP Perbankan, SP Johnson, Pergerakan Pelaut Indonesia, LMND, FMK, SINDIKASI, Serikat Pekerja JICT.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


"Para anggota orkestra Zohra merupakan anak-anak perempuan yang berani dan berdedikasi. Rata-rata mereka adalah para korban perang yang tidak mempunyai rumah, dan mereka juga yatim piatu."


Febriana Sinta – www.konde.co.

Konde.co- Zohra adalah orkestra perempuan pertama di Afganistan yang beranggotakan 30 musisi perempuan. Mereka yang tergabung di Zohra berumur 14 hingga 20 tahun.

Orkestra perempuan pertama ini dibentuk di sebuah Afganistan National Institute of Music (ANIM) yang terletak di Kota Kabul.

Musik yang mereka mainkan layaknya sebuah orkestra terkenal. Ada yang bermain piano, dan biola. Selain itu mereka juga memainkan alat musik tradisional seperti sitar, rebab, dan tabla. Mereka memainkan lagu – lagu klasik yang terkenal dari Beethoven hingga lagu tradisional Afganistan.

Para anggota orkestra Zohra merupakan anak-anak perempuan korban perang yang tidak mempunyai rumah, dan mereka juga yatim piatu. Di Afganistan, hingga tahun 2016 konfilk berkepanjangan akibat serangan Taliban dan ISIS mengakibatkan lebih dari 2.500 anak menjadi korban, 923 diantaranya meninggal dunia.

Ahmed Naser Sarmast, adalah orang yang membentuk orkestra ini. Tujuannya adalah ingin menghidupkan dan melestarikan musik tradisional yang mulai menghilang selama terjadinya perang di negara tersebut.

Namun bermain musik di ANIM tidak semudah yang dibayangkan. Pengamanan sekolah sangat ketat karena selama Taliban berkuasa, ada larangan untuk bermain musik . Dan kini larangan itu masih dipertahankan masyarakat muslim yang konservatif. Saat belajar musikpun terkadang anak-anak tidak dapat bermain dengan tenang, kabar keluarga mereka yang dibunuh atau diculik juga sering terjadi.

Keinginan Bermusik yang Sulit Bagi Perempuan

Selain itu, keinginan anak perempuan untuk belajar di sekolah musik sangat jarang terwujud. Di beberapa wilayah di Afganistan mengharuskan anak perempuan hanya dapat sekolah selama lima tahun, setelah itu mereka dipaksa menikah di usia yang sangat muda.

Salah satunya dialami oleh Negin Khpolwa. Negin Khpolwa adalah pemimpin orkestra Zohra. Perempuan yang berusia 18 tahun ini, harus berpisah dengan keluarganya untuk menjadi musisi.

Keluarganya tidak memperbolehkan Negin sekolah, karena akan dinikahkan. Namun ayahnya yang juga seorang musisi membawa Negin ke ANIM. Bahkan saat pulang ke rumah, Negin hampir dipukul oleh paman dan kakaknya. Alasannya mereka malu saat melihatnya bermain musik di televisi.

Untuk membawa alat musik mereka pun harus berhati-hati. Alat musik yang mereka bawa harus menggunakan mobil dan disembunyikan di bagasi atau di bagian bawah mobil. Jika terlihat, maka mereka dapat dibunuh. Bahkan di tahun 2014 guru mereka, Sarmast, hampir tewas akibat bom saat mereka mengadakan pertunjukkan di sekolah Perancis di Kabul.

Pada tahun 2017, anak–anak perempuan ini mendapatkan sebuah penghargaan Freemuse Award, atas kerja keras mereka menjadi perempuan muda yang berani, dan berdedikasi dengan melakukan terobosan baru.


Resensi :
1. http://feminist.org/blog/index.php/2017/03/15/afghanistans-first-female-orchestra/
2. http://kbr.id/asiacalling/06-2016/gadis_berani_di_balik_orkestra_perempuan_pertama_di_afghanistan/82127.html
3. https://www.google.com/amp/www.voaindonesia.com/amp/3297934.html

(Foto : www.pixabay.com)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Mutiara Ika Pratiwi sangat gusar ketika mendengar Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menimpa Baiq Nuril.

Bersama Perempuan Mahardhika dan sejumlah organisasi buruh perempuan, paginya Mutiara Ika langsung melakukan konferensi pers di Jakarta. Ia mengecam putusan ini, karena menolak PK Baiq Nuril berarti pengadilan tidak memberikan ruang keadilan bagi korban pelecehan seksual.

Ini juga berarti Baiq Nuril harus dipenjara padahal dirinya adalah korban. Hal lain lagi, padahal sejak ditahan pada Maret 2017, Baiq Nuril mempunyai bukti pelecehan yang dilakukan pelaku. Namun rekaman yang dimiliki Nuril justru menjadi barang bukti yang memberatkannya.

“Baiq Nuril adalah pekerja yang telah berjuang membela dirinya di tengah situasi kerja yang rentan pelecehan seksual. Jika ia tetap dipenjara, maka selamanya pelecehan ini akan diingkari. Ini juga semakin menunjukkan tempat kerja yang tak aman bagi perempuan,” kata Mutiara Ika Pratiwi.

Kasus yang menimpa Baiq Nurul bermula di tahun 2017 ketika kepala sekolah di SMA tempatnya bekerja di Mataram berinisial M, menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain kepada Nuril. Nuril lalu berinisiatif merekam pembicaraan kepala sekolah tersebut. Salah satu teman Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Kepala sekolah lalu melaporkan Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE. Meski Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril, Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi jaksa, dan menyatakan Nuril bersalah atas Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dan kini pukulan telak kembali diterima ketika Mahkamah Agung menolak PK Nuril.

Hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menemukan bahwa, Pelecehan Seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan juga non fisik. Temuan tersebut muncul dari kasus-kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan dan ke berbagai lembaga pengadalayanan di Indonesia.

Pelecehan seksual non fisik diantaranya adalah intimidasi, ancaman, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial, yang berakibat pada kerugian atau penderitaan korban yang mengakibatkan rasa terhina dan direndahkan martabat kemanusiaannya.

Nuril, adalah salah satu korban yang dimaksudkan di atas. Ia mencoba dan berupaya keras mencari keadilan atas pelecehan seksual yang dialaminya, termasuk dalam hal ini merekam pelecehan seksual yang dilakukan terhadap dirinya, karena dia tahu untuk melaporkan tindakan kekerasan, dibutuhkan pembuktian, apalagi jika pelaku memiliki kekuasaan dan berkuasa atas dirinya.

Ketika rekaman tersebut disebarluaskan oleh pihak lain yang menjanjikan membantu Nuril mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke DPR, Nuril dilaporkan melanggar UU ITE.

Komnas Perempuan menyesalkan Polri, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Barat atas dihentikannya penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan Nuril, karena ketidakmampuan menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam penyidikan kasus Nuril ini.

Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan melihat bahwa pengabaian atas penggunaan Perma 3/2017 oleh Mahkamah Agung dan ketidakmampuan Polri dalam mengenali pelecehan seksual non fisik sebagai bagian dari perbuatan cabul, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional seorang perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kondisi ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam mengenali kekerasan seksual sehingga memberikan peluang untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual.

“Keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil tetapi juga formil atau hukum acara sebagai standar yang harus dijalankan peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan. Termasuk dalam hal ini, keterbatasan sistem pembuktian dan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi penghapusan diskriminasi hukum di Indonesia. Tampak adanya kedangkalan pemahaman konsep hukum yang seharusnya memberikan perlindungan atas kompleksitas pola-pola kekerasan seksual yang menyasar khususnya kepada perempuan,” kata Mariana.

Untuk itu Komnas Perempuan meminta DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memastikan ke sembilan jenis kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual dan meminta Presiden RI untuk memberikan Amnesti kepada Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual.

“Hal ini sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam Konstitusi dan prinsip due dilligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984,” ujar Mariana.

(Foto/ Ilustrasi)