Sebuah festival film yang mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan kembali digelar. Festival film bertajuk “100% Manusia Film Festival” ini diselenggarakan mulai 20 September hari ini hingga 29 September 2019 di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang.

Festival ini sangat penting diselenggarakan untuk mempromosikan hak asasi manusia seperti kesetaraan dan keberagaman. Semua orang mendapatkan hak yang sama dalam hidup.

Festival yang sudah digelar selama 3 tahun ini diselenggarakan dengan mengambil beberapa tempat penayangan film publik seperti galeri seni, universitas, tempat pemutaran film independen, pusat kebudayaan asing, restauran, mall dan co-working space seperti @america, Cinespace, Erasmus Huis, Goethe Institut-Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, Galeri Kertas, Institut Français Indonésia, Istituto Italiano di Cultura, Ke:Kini Ruang Bersama, Kineforum, Komunitas Salihara, Selatan, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan Summarecon Mall Bekasi.

Sejumlah film yang diputar adalah film-film yang selama ini mempromosikan hak asasi manusia seperti film “Sisterhood”, “Evening Shadows”, “Unbrekable, (In)visible”, “ What Will People Say”, “Valentine” atau sejumlah film yang telah mendapatkan penghargaan seperti “Free Man,” “27 Steps of May” yang menceritakan perempuan korban kekerasan seksual, “Working Woman”, “Love for Sale” atau beberapa film yang menceritakan kemanusiaan seperti “Petualangan Menangkap Petir” dan “Keluarga Cemara” dan puluhan film lainnya.

Film “More than Work” karya Luviana yang merupakan produksi dari Konde Production dan didukung www.Konde.co merupakan salah satu film yang akan diputar dalam sessi human at work bersama film “Bina Tuntas” dan film “Rumah Siput.”

Film “More than Work” menceritakan kisah buram para perempuan dan kelompok minoritas yang terjadi di media. Sedangkan Film “Rumah Siput” dan “Bina Tuntas” menceritakan bagaimana aktivitas, pekerjaan beberapa kelompok disable di Indonesia.

Ketiga film ini akan diputar pada Minggu, 22 September jam 17.00 WIB di Kineforum di Komplek Taman Ismail Marzuki dan pada tanggal 26 September 2019 jam 13.00 WIB di Galeri Indonesia Kaya, Mall Grand Indonesia di Jakarta.

Film lain yaitu film “Perempuan dalam Kopi” adalah film tentang eksperimen melukis dengan kopi. Film ini bercerita tentang perempuan dan pemberdayaan. Film-film seperti ini sangat penting untuk dirayakan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Ada sekitar 95 film nasional dan internasional yang akan diputar dan ada juga lokakarya untuk pembuatan film hak asasi manusia dalam festival ini.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri dalam laman www.change.org pada 18 September 2019 kemarin, mengajak publik untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 24 September 2019.

“Apa ngaruhnya sih buat gue?” Kalau kamu mikir gitu, cek dulu deh apakah kamu termasuk orang-orang ini. Karena di revisi KUHP, orang-orang ini dianggap “kriminal,” tulis Tunggal Pawestri.

Yang dianggap kriminal dalam RKUHP antaralain:

1. Korban perkosaan → bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan
2. Perempuan yang kerja dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan → kena denda Rp 1 juta
3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya → bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan
4. Pengamen → kena denda Rp 1 juta
5. Tukang parkir → kena denda Rp 1 juta
6. Gelandangan → kena denda Rp 1 juta
7. Disabilitas mental yang ditelantarkan → kena denda Rp 1 juta
8. Kalau kamu punya ayam, ayamnya main ke halaman tetangga dan matok tanaman —> didenda 10 juta
9. Jurnalis atau netizen → bakal dipenjara 3,5 tahun kalau mengkritik presiden
10. Kalau “dituduh” makar bunuh presiden → hukuman mati!

Tandatangani petisi di www.change.org/semuabisakena dan sebarkan di media sosialmu ya. Kita viralkan hashtag #SemuaBisaKena biar DPR membatalkan revisi KUHP. Waktu kita nggak banyak. Dulu kita bisa gagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara. Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan revisi KUHP yang ngaco ini.


Isi revisi RKUHP ini memang menimbulkan masalah panjang. Dalam aksi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil di Gedung DPR RI pada 16 September 2019 misalnya terungkap beberapa pasal di dalam RKUHP yang akan mengkriminalisasi perempuan.

Pada Pasal 417 misalnya menyebutkan semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat sebagai tindak pidana. Pasal ini berpotensi membuka peluang untuk mengkriminalisasi korban pemerkosaan dan dapat melanggengkan perkawinan korban yang tidak ia inginkan. Secara substansi dalam pasal ini negara dianggap terlalu jauh memasuki kehidupan privat warga negaranya. Korban perkosaan selama ini sudah menjadi korban dan kemudian harus dikriminalkan. Ini merupakan kemunduran yang jauh dari semangat perlindungan terhadap perempuan. Wacana ini juga merupakan wacana yang hanya terjadi pada masa kolonial yang menjadikan tubuh perempuan sebagai korban.

Sedangkan dalam Pasal 414 berisi tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak dianggap akan bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Pasal ini akan mempersempit cakupan pendidikan seksual kepada anak-anak dan remaja. Orang-orang yang memperkenalkan alat kontrasepsi sebagai bentuk edukasi seksual juga dapat dijerat karena dianggap turut mempromosikan alat kontrasepsi. Padahal pendidikan kesehatan reproduksi merupakan pendidikan yang wajib diajarkan guru dan orangtua sejak anak-anak di sekolah.

Veronica Iswinahyu dari Purple Code yang ikut bergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menuturkan bahayanya jika RKUHP ini disyahkan.

“Dalam kondisi seperti sekarang saja perempuan masih sulit memilih alat kontrasepsi yang dia inginkan. Jika disahkan maka makin susah lagi. Kita jadi tidak punya lagi otoritas atas tubuh. Tubuh kita jadi dikontrol oleh negara melalui dengan bisa atau tidaknya mengakses kontrasepsi”.

Kemudian Padal 251 dan Pasal 470-472 tentang tindak pidana aborsi dengan tanpa pengecualian. Pasal ini dapat mengkriminalisasi para korban pemerkosaan yang melakukan aborsi atau perempuan yang secara media dalam kondisi kandungan yang lemah. Selain menjerat korban, pasal ini juga dapat menjerat tenaga medis yang membantu dalam proses aborsi.

Gelombang aksi penolakan ini memang dilakukan di banyak daerah di Indonesia tak hanya oleh organisasi masyarakat sipil, namun juga oleh universitas dan kampanye-kampanye penolakan yang masif dilakukan lintas generasi.

Dalam aksi pada 16 September 2019 lalu, sebagian peserta aksi membawa poster dan mengikat kepalanya dengan selembar kain putih yang bertuliskan “Hapus Pasal Ngawur”. Sebagian datang menggunakan baju alamater dan mengibarkan bendera kampusnya. Dan sebagian lagi menggunakan seragam serikat buruh. Mereka semua berpaku pada satu mobil komando yang meneriakan orasi-orasi penolakan RKUHP.

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi ini merupakan gabungan berbagai organisasi yang aktif mengawal dan memonitoring pembahasan RKUHP. Aksi hari ini bertepatan dengan rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) RKUHP.

Menurut perwakilan dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, banyak pasal bermasalah di dalam RKUHP baik secara substansi maupun proses pembahasannya. Setidaknya ada tiga poin yang menjadi alasan untuk mendorong penundaan pengesahan RKUHP.

Pertama, pembahasan perubahan-perubahan rumusan dalam RKUHP cenderung tertutup. Minim keterlibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, pemerintah belum pernah memaparkan atau mempublikasikan secara terbuka mengenai apa saja substansi yang diubah dalam draf akhir RKUHP. Ketiga, secara substansi banyak pasal-pasal yang bermasalah. Pasal-pasal yang bermasalah ini banyak yang merupakan pasal karet sehinga berpotensi mengkriminalisasi banyak orang.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU- PKS) yang sudah berjalan selama tiga tahun, tidak kunjung juga disahkan.

Lambatnya pengesahan RUU P-KS membuat sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mayarakat Sipil (GEMAS) turun ke jalan untuk melakukan aksi.

Hal yang sama juga dilakukan para aktivis perempuan yang tergabung dalam KAMMI dan Aliansi Cerahkan Negeri yang sama-sama melakukan aksi turun ke jalan pada saat yang sama. Mereka berargumen membutuhkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual namun ada sejumlah substansi yang tidak mereka setujui dari RUU PKS ini.

Aksi GEMAS Menuntut Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada 17 September 2019 kemarin, Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) yang terdiri dari puluhan organisasi berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Mereka mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU- PKS karena RUU ini sangat penting bagi para korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan setiap harinya.

Berdasarkan data dari Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik tahun 2018, terjadi kekerasan seksual sebanyak 21.310 kasus selama tahun 2014 sampai 2017. Rata-rata terjadi 5327 kasus setiap tahunnya. Selama tiga tahun pembahasan RUU P-KS di DPR setidaknya sudah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan.

Tidak sampai 5% dari jumlah itu yang diproses pengadilan. GEMAS mendesak DPR agar tetap mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana, dan pemantauan.

“DPR mengusulkan pengesahan RUU- PKS menunggu RKUHP, tapi RKUHP saja hanya mencakup dua bentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan dan perkosaan seksual sehingga sisanya tidak bisa diakomodir. Kita berharap agar segera ada pemulihan bagi korban dan penghukuman bagi pelaku”, ujar Veni Siregar perwakilan GEMAS.

Menurut Veni Siregar, lambatnya pengesahan RUU-PKS disebabkan karena terjadi polarisasi di Komisi 8 DPR.

“Mereka yang mayoritas laki-laki menolak mengesahkan RUU ini karena merasa terancam jika RUU ini disahkan”, imbuhnya.

Aksi Lain Butuh Perlindungan Terhadap Perempuan

Bersamaan dengan aksi GEMAS yang mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU-PKS, datang juga massa lain yang mengatsanamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Aliansi Cerahkan Negeri, mereka menolak RUU-PKS karena beberapa substansi yang tidak mereka setujui.

Penolakan ini bukan karena kelompok ini tidak melindungi perempuan. Mereka ingin ada perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, namun mereka tidak sepakat dengan substansi RUU-PKS. Hal ini terpapar dalam pertemuan antara dua kelompok aktivis KAMMI dan GEMAS dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI di sela-sela aksi.

Menurut KAMMI, RUU-PKS memuat pemahaman yang mendukung terjadinya perzinahan, pelacuran, dan penyimpangan seksual termasuk Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), predator anak, inses dan berhubungan seksual dengan hewan.

Hana dari Aliansi Cerahkan Negeri mengatakan bahwa banyak pasal di dalam RUU PKS yang bermasalah. Bahkan secara definisipun menurut mereka RUU-PKS ini bermasalah.

“Kami sudah berkali-kali meminta revisi. Meskipun sudah direvisi namun tidak menghilangkan ruh dari pasal-pasal yang bermasalah.”

Namun ketika ditanya tentang pasal-pasal mana saja yang menurutnya bermasalah, Hana menolak untuk menjawab.

Massa yang membawa bendera Aliansi Cerahkan Negari dan KAMMI ini datang bersama mobil komando dengan spanduk bertuliskan “Tolak RUU P-KS dan Waspada RKUHP! Jangan Lecehkan Pancasila!!!”

Merespon tudingan RUU P-KS pro-zina, LGBT dan tuduhan lainnya, Veni Siregar menegaskan bahwa itu merupakan berita bohong. Tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Selama ini memang telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

Awal tahun 2019 misalnya, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila.

Veni Siregar dari GEMAS yang mewakili Forum Pengada Layanan/ FPL menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja sangat melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kemenkominfo dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPPA, GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif yang ekstrim tersebut antara lain bahwa RUU P-KS dibentuk dan dibangun oleh sejumlah kelompok pendamping korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah

“Tuduhan itu tidak tepat. Tidak mungkin negara melegalkan zina dan LGBT dalam undang-undang yang diusulkan ke DPR”.

Dalam hal klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, berbagai organisasi perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dalam GEMAS telah membuka diri untuk melakukan dialog dan meluruskan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat.

Namun upaya tersebut belum dipedulikan, justru pihak-pihak yang menolak RUU tersebut terkesan masih menolak tawaran dialog yang ditawarkan. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menunjukkan bahwa RUU PKS tidak bertentangan dengan agama, moral dan lain sebagainya. Justru pelaku kekerasan seksual lah yang seharusnya ditakuti dan bila tidak segera disahkan maka predator seksual akan bebas mencari korban-korban berikutnya.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, konde.co- Janji Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak kunjung dilakukan dan terkesan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan.

Berbagai lembaga, aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau GEMAS juga mengamati bahwa telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

Awal tahun 2019 misalnya, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila.

Veni Siregar dari GEMAS yang mewakili Forum Pengada Layanan/ FPL menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja sangat melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kemenkominfo dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPPA, GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif yang ekstrim tersebut antara lain bahwa RUU P-KS dibentuk dan dibangun oleh sejumlah kelompok pendamping korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Kasus perkosaan YY adalah awal mula ledakan protes publik bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual yang sadis dibiarkan begitu saja dan tidak ada perangkat hukum khusus untuk mencegah dan melindungi korban dari persoalan-persoalan kekerasan seksual.

RUU P-KS merupakan solusi atas situasi “Darurat Kekerasan Seksual”. Komnas Perempuan merilis catatan tahunan 2018, jumlah kasus kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa tahun ini kasus-kasus kekerasan seksual juga meluas di dunia siber, meningkatnya kasus inses dan meningkatnya perkosaan perempuan disabilitas.

Menurut Komnas Perempuan, banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh perangkat hukum yang ada saat ini sehingga diperlukan perangkat hukum KHUSUS dalam mengatasi situasi mengerikan tersebut, karena persoalan yang semakin kompleks dan luas.

Dari hal-hal tersebut, RUU P-KS dibutuhkan untuk membantu aparat hukum memahami lebih jauh dan dalam tentang apa yang dimaksud kekerasan seksual sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi pola persoalannya, serta turunan perangkat hukumnya.

Selain itu RUU P-KS dibangun atas sejumlah pola-pola bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari kasus-kasus yang dilaporkan. Laporan terakhir baik dari Lembaga kepolisian maupun Lembaga masyarakat, menyebutkan bahwa di berbagai sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bahkan yatim piatu, kekerasan seksual tersebut juga banyak menimpa tidak hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak laki-laki.

"RUU P-KS tidak ada hubungannya dengan kebebasan seksual, pro zina, maksiat dengan LGBT. Justru menitikberatkan pada perlindungan korban dan menghukum pelaku dalam berbagai tingkat, dengan berbagai pola kekerasan seksual yang terjadi," kata Veni Siregar.

Dalam hal klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, berbagai organisasi perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dalam GEMAS telah membuka diri untuk melakukan dialog dan meluruskan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat.

Namun upaya tersebut tidak dipedulikan, justru pihak-pihak yang menolak RUU tersebut terkesan “membuang muka” dan menolak tawaran dialog yang ditawarkan. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menunjukkan bahwa RUU P-KS tidak bertentangan dengan agama, moral dan lain sebagainya. Justru pelaku kekerasan seksual lah yang seharusnya ditakuti dan bila tidak segera disahkan maka predator seksual akan bebas mencari korban-korban berikutnya.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia bahkan telah membuat draft khusus untuk menjelaskan bahwa RUU P-KS tersebut tidak melawan norma agama. Sayangnya, DPR tidak mempedulikan masukan komprehensif kajian para ulama Islam tersebut.

Atas situasi yang menyakitkan ini maka GEMAS dengan keras menyatakan sikap untuk menolak penundaan, penghasutan atau fitnah dan penghinaan terhadap pengesahan RUU P-KS sesungguhnya telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari kontribusi atas terbentuknya rancangan Undang-Undang tersebut.

"Karena pengabaian terhadap klarifikasi dan penolakan melakukan dialog atas penyebaran informasi tentang RUU P-KS yang dimaknai secara negatif dan dimaknai dengan salah dan fatal, menunjukkan tidak adanya political will, dan menunjukkan sebagai cara-cara politik yang menghasut kepentingan korban.Pengabaian dan penolakan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok orang yang ingin mempertahankan “budaya perkosaan," dan justru melanggengkan para pelaku kejahatan seksual serta sama sekali tidak berempati pada korban," kata Veni Siregar

Ditundanya pembahasan dan pengesahan menunjukkan bahwa para wakil rakyat terutama Komisi VIII (Anggota Panja) yang menolak atau diam, tidak memiliki perasaan tentang keadilan korban, mempermainkan, menganggap remeh dan bermain-main politik untuk kepentingan dirinya sendiri.

Bangsa Indonesia justru saat ini terancam, dan dikuasai oleh orang-orang yang membela pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual, dan menganggap enteng kekerasan seksual yang terjadi pada korban, dengan mempercayai hasutan-hasutan yang telah digiring untuk memberikan stigma buruk pada rancangan Undang-Undang tersebut. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara, seharusnya menjadi pembela masyarakat yang mengalami kekerasan seksual, membuka dialog bila ada perbedaan pendapat, mengecek ulang kembali seluruh RUU yang mudah diakses, sebelum membuat pernyataan.

Berdasarkan keseluruhan hal ini GEMAS akan melakukan aksi ke DPR RI pada Selasa, 17 September hari ini dan menuntut DPR untuk membahas DIM (Daftar Inventarisir Masalah) RUU dan membentuk tim perumus, guna memastikan pembahasan RUU ini dapat berakhir dengan pengesahan pada September 2019 sesuai jadwal.

"Kami meminta DPR untuk mengesahkan RUU P-KS yang memastikan jaminan perlindungan korban melalui ketentuan (a) pemidanaan pelaku, (b) hukum acara pidana khusus penanganan kasus, (c) perlindungan dan pemulihan hak korban," ujar Veni Siregar.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Kamu miskin? makanya, kerja dong! Kamu gak dapat kerja? sekolah dulu dong biar dapat kerja, biar cepat kaya.

Ucapan seperti ini sangat sering saya dengar. Seolah ini merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Namun bagaimana jika pertanyaan itu ditujukan pada orang yang minim aksesnya?

Kemiskinan bagi perempuan bisa mempunyai banyak arti. Bisa jadi perempuan tak punya apa-apa secara ekonomi, namun bisa jadi perempuan adalah orang yang paling miskin akses.

Women Research Institute pernah menuliskan bahwa ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.

Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya.

Dan kemiskinan mungkin adalah kondisi yang sudah setua peradaban itu sendiri. Kemiskinan bisa kita temui hampir di setiap sudut kota hingga tepi desa. Dalam masyarakat hari ini, kemiskinan dipandang sebagai sebuah hal yang “normal” dan bisa diterima. Cara pandang masyarakat terhadap kemiskinan juga sangat beragam. Tapi, pada umumnya kemiskinan dipandang sebagai sebuah “hukuman” atas apa yang dilakukan. Lalu muncullah stigma pada kelompok miskin dan perempuan Entah malas, bodoh, tidak bisa membagi waktu sampai dosa.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Dari pernyataan ini, kita melihat bahwa tanda-tanda kemiskinan bukanlah sebuah hal asing dalam lingkungan sekitar kita.

Karakteristik Kemiskinan

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Berdasarkan karakteristik ini kita bisa sedikit berasumsi bahwa masyarakat miskin memiliki masalah dalam mengakses sumber daya. Baik untuk produksi, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis.

Dan bagi perempuan kemiskinan terjadi karena tidak adanya akses, kesempatan, ruang yang mengakibatkan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan. Tak bisa keluar rumah, tak mendapatkan pendidikan dan dianggap sebagai manusia kedua di rumah adalah bagian dari kemiskinan perempuan.

Penyebab Kemiskinan


Banyak sekali teori yang menyatakan asal mula dan penyebab kemiskinan. Salah satu muara dari penyebab kemiskinan: teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) oleh Nurkse. Teori ini menunjukkan sumber kemiskinan: adalah adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Apakah anda melihat apa yang saya lihat dari teori ini? Karena saya melihat kunci dari masalah kemiskinan adalah: modal. Ya, modal menjadi masalah karena modal menjadi syarat dalam mengakses sumber daya. Baik sumber daya alam sampai manusia. Masalah modal ini erat kaitannya dengan kepemilikan dan penimbunan. Kepemilikan terhadap sumber daya tentu akan menyebabkan sumber daya tersebut hanya dapat diakses oleh segelintir individu. Penimbunan akan menyebabkan sumber daya terkumpul tanpa dapat dimanfaatkan oleh individu yang membutuhkan. Apa yang terjadi ketika dua hal diatas terjadi?

Sedangkan teori kemiskinan perempuan adalah karena tidak adanya akses. Ini artinya tidak hanya minimnya akses pada sumber daya, namun juga akses perempuan untuk keluar rumahpun masih sulit. Jika tidak sulit, perempuan harus tetap menanggung kerja-kerja di rumah karena kerja domestik selalu dilekatkan pada perempuan.

Akan ada (banyak) individu yang tidak dapat mengakses sumber daya dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kondisi inilah yang disebut kemiskinan. Disinilah sumbernya! Ketika kita bicara kemiskinan diakibatkan karena malas, bodoh, dosa, takdir, dan lain sebagainya, sebenarnya kita hanya bicara satu helai rambut dari monster kemiskinan.

Mitos 1: Kerja agar tidak miskin


Biasanya kata-kata ini dikeluarkan oleh mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang layak dan mapan. Kenyataanya, sebagian besar orang miskin adalah para pekerja. Pekerjaan yang dilakukan orang miskin ini seringkali lebih berat dibandingkan pekerjaan lain yang memiliki penghasilan baik. Belum lagi jika kita bicara penghisapan dan pemerasan yang terjadi. Baik dari tengkulak, mandor, sampai boss.

Tuntutan ini juga tak mudah dilakukan perempuan. Di satu sisi, jika rumah tangga dalam kondisi miskin, para perempuan harus bekerja di luar, namun tugas domestik juga harus dikerjakan perempuan.

Mitos 2: Pekerjaan Rumah Tidak Identik dengan Kerja
Pekerjaan rumah yang dilakukan perempuan tidak pernah diidentifikasi sebagai sebuah kerja. Ini yang menimbulkan dilema bagi perempuan karena jika ia bekerja di luar rumah, maka ia juga harus mengerjakan domestik. Hal lain ini juga menimbulkan sempitnya waktu untuk perempuan. Akibatnya perempuan seringkali terasing dari kehidupan sosialnya

Mitos 3: Pintar agar tidak miskin

Biasanya kata-kata ini disampaikan para pekerja dengan pendidikan tinggi dan minimal S1. Kenyataannya, sekolah sendiri juga tidak mudah diakses. Pendidikan tetaplah sebuah industri yang menimbun pengetahuan. Dan seperti yang sudah disampaikan, penimbunan menyebabkan hanya sedikit orang yang bisa mengakses. Orang tersebut harus memiliki modal cukup sebagai jalan mengakses sumber daya ilmu ini. Yang kedua, banyak ilmu non praktis yang dijejalkan oleh institusi pendidikan. Sepintar apapun dalam ilmu ini, tetaplah tidak berguna saat penerapan dalam kehidupan. Yang terakhir, institusi pendidikan menerapkan metode dogmatis yang dimana membunuh pemikiran kreatif dan kritis. Pada akhirnya, semua kembali pada ijazah sebagai pernyataan kualitas tanpa melihat kemampuan kerja setiap individu adalah unik.

Mitos 4: Usaha sendiri agar tidak miskin

Ini adalah argumen paling memuakkan yang pernah saya dengar. Saya cukup mengingatkan perkara 1 hal: Modal. Modal disini tidak melulu berupa uang. Modal berupa pengetahuan, ruang, peralatan, sampai kondisi sosial sangat mempengaruhi kemampuan usaha. Dan usaha tetaplah bukan solusi ketika membicarakan kemiskinan. Karena, akar mula permasalahannya bukan bekerja pada boss atau usaha sendiri, melainkan tidak dapat diaksesnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebenarnya, masih banyak “mitos” perkara kemiskinan ini. Tapi tanpa melihat mitos-mitos tadi, akan lebih sederhana jika kita melihat alasan sebenarnya. Puncak masalahnya lebih sederhana dari semua kata-kata motivator dan tokoh publik. Kepemilikan, penimbunan sumber daya dan tidak adanya akses.

Bagaimana solusinya? Masalah yang sederhana punya solusi yang sederhana juga. Tapi apakah banyak yang berani menyetujuinya?

(Ilustrasi: Pixabay)

*Tulisan ini ditulis oleh camar hitam (bukan nama sebenarnya) dan merupakan bagian dari kerjasama www.buruh.co dan www.Konde.co. Tulisan mengalami editing disesuaikan dengan kebutuhan www.Konde.co

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Saya banyak mendapatkan pertanyaan tentang: apa itu sebenarnya arti kalimat keberagaman gender dan seksualitas? Benarkah kalimat ini seperti kalimat yang membingungkan bagi banyak orang? Pertanyaan seperti ini juga sering muncul di diskusi-diskusi yang saya ikuti.

Pertanyaan lain yang juga sering ditanyakan adalah apa bedanya identitas gender, ekpresi gender dan orientasi seksual? Apakah itu transpuan, transman atau androgin? Apakah ini bisa dipertukarkan seperti konstruksi di masyarakat selama ini?

Saya akan mencoba menuangkannya satu-persatu. Tentu ini tak mudah, namun kita bisa menggunakan ini sebagai bahan dasar untuk memperdalam lagi arti kalimat-kalimat ini.

Keberagaman gender artinya beragamnya identitas gender, ekspresi gender dan orientasi seksual. Keberagaman gender dan seksualitas tersebut biasanya sering dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu SOGIE (Oetomo, 2016). SOGIE merupakan singkatan dari Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Saya akan menuliskan satu-persatu untuk mempermudah kita semua:

1. Identitas gender

Identitas gender adalah bagaimana pengalaman seseorang terhadap konstruksi gender yang dirasakan, bisa jadi sesuai ataupun tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Identitas gender juga merupakan identitas yang berpatok pada ekspresi gender. Ada laki – laki, perempuan dan transgender.

2. Ekspresi gender

Sedangkan ekspresi gender adalah bagaimana seseorang menunjukkan konstruksi gendernya meliputi tingkah laku, cara berbicara, cara bersolek dan lain sebagainya. Ada maskulin, feminin dan androgin.

3. Orientasi seksual

Sedangkan oientasi seksual adalah ketertarikan seseorang terhadap konstruksi gender tententu meliputi emosi, kasih sayang bahkan hubungan seksual. Ada heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual.

A. Identitas Gender


Jadi istilah SOGIE tidak hanya berhenti sampai di situ saja, layaknya pengetahuan yang terus berkembang. Isu – isu ketubuhanpun (bodily) ditambahkan menjadi SOGIEB. Berkembang lagi, untuk menjelaskan lebih dalam tentang karakteristik seks (sex characteristics) menjadi SOGIESC.

Apakah pengetahuan gender dan seksualitas berhenti pada istilah SOGIESC?. Identitas gender yang dipahami masyarakat awam umumnya masih biner yaitu laki – laki dan perempuan.

Padahal dalam ilmu pengetahuan, gender itu beragam tidak sebatas laki – laki dan perempuan saja. Beberapa kelompok kajian mulai mendiskusikan adanya gender ketiga yaitu transgender. Seseorang yang lahir memiliki penis tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai laki – laki maupun sebaliknya, seorang yang lahir memiliki vagina tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan.

Seseorang yang berpenis boleh saja merasa dirinya sebagai perempuan, inilah yang disebut trangender. Konstruksi gender yang melakukan penyeberangan dari seorang laki – laki yang dikontruksikan oleh masyarakat menjadi perempuan berdasarkan apa yang dia rasakan.

Hal lain, trangender itu tidak hanya sebatas laki – laki menjadi perempuan saja yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan waria, istilah lembutnya adalah transpuan.

B. Ekspresi Gender

Bagaimana perempuan yang melakukan “penyeberangan” gender menjadi laki – laki? Gender semacam ini juga ada, inilah yang dikenal priawan atau translaki. Laki – laki, perempuan dan diantaranya adalah gender ketiga tersebut yaitu transgender. Ini adalah sebuah spektrum dari gender, tetapi kembali lagi gender itu beragam. Tidak hanya digolongkan dalam tiga kotak ini, bisa saja seseorang yang di luar laki – laki dan perempuan tidak melakukan “penyeberangan” gender. Dengan istilah paling tepatnya adalah gender itu cair.

Ekspresi gender berbicara tentang tampilan seseorang berdasarkan gendernya. Tapi, perlu diingat, suatu identitas gender tidak harus berbanding lurus dengan suatu ekspresi gender.

Misal, seorang laki – laki tidak harus maskulin. Ini konstruksi yang dibangun oleh masyarakat, menjadi laki – laki harus maskulin dan sebaliknya perempuan harus berekspresi feminin. Maskulin dan femininpun adalah nilai ekspresi yang relatif, tergantung siapa yang memandang ekpresi gender orang itu.

Bisa jadi, dirinya merasa feminine tetapi kita yang memandang dia maskulin. Tidak ada nilai maskulin yang bernilai benar – benar maskulin atau 100% maskulin, pasti ada saja sisi femininnya. Boleh saja seorang perempuan berekspresi gender maskulin.

Ekspresi gender tidak hanya ada dua yaitu maskulin dan feminine, namun diantara itu ada yang disebut androgin. Androgin bisa juga penggabungan antara kedua ekspresi gender tersebut.

Sebagai contoh, penyanyi Korea yang beridentitas gender laki – laki yang memiliki wajah cantik tetapi cara berpakaiannya maskulin. Ini bisa dibilang dia berekspresi gender androgin. Ada juga yang tidak mau digolongkan antara maskulin, feminin atau androgin. Inilah aku, aku versi aku.

C. Orientasi Seksual

Setelah berbicara identitas gender dan ekspresi gender. Selanjutkan kita akan membahas tentang seksualitas, khususnya orientasi seksual. Orientasi seksual itu adalah ketertarikan seseorang terhadap gender tertentu meliputi emosi, kasih sayang dan hubungan seksual, yang sudah dijelaskan di atas. Laki – laki tidak harus tertarik kepada perempuan. Lagi – lagi, inilah yang dikonstrusikan secara sosial, oleh masyarakat.

Misalnya laki – laki harus menikah dengan perempuan. Berbicara soal seksualitas, seksualitas itu beragam. Bisa saja laki – laki tertarik kepada laki – laki. Perempuan bisa saja tidak hanya tertarik pada laki – laki saja. Seseorang bisa saja tidak memiliki ketertarikan kepada siapun.

Ada 4 orientasi seksual secara sempit yaitu heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual. Heteroseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan gender, misal laki – laki suka kepada perempuan. Homoseksual adalah ketertarikan seseorang kepada sesama gender. Ada istilah masing – masing, laki – laki suka kepada laki – laki menggunakan istilah gay. Sedangkan perempuan suka perempuan menggunakan istilah lesbian.

Biseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan gender dan sesama gender. Ada yang memahami, biseksual ini tidak setia pada satu gender. Belum tentu, bisa saja seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai biseksual, bertemu dengan perempuan yang dia cintai. Diapun akan tetap setia pada perempuan tersebut.

Aseksual adalah istilah dimana seseorang tidak memiliki ketertarikan kepada siapapun. Apakah orientasi seksual itu hanya dibagi empat golongan ini? Tentu tidak, kembali lagi seksualitas itu beragam dan cair.

Masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Indonesia masih memahami gender dan seksualitas itu seperti hitam dan putih. Hanya ada dua pilihan atau golongan, laki – laki atau perempuan. Laki – laki ya harus menikah dengan perempuan. Di luar itu, dianggap atau disebut tidak normal. Laki – laki yang berekspresi femininpun dianggap aneh terlepas dari orientasi seksual.

Belum tentu laki – laki yang feminin itu orientasi seksualnya sebagai homoseksual. Seharusnya masyarakat sekarang mulai untuk memahami keragaman gender dan seksualitas. Bukan hanya untuk menghindari perbuatan stigma dan diskriminatif pada orang lain saja. Setidaknya dengan memahami itu, orang tersebut tidak salah paham akan dirinya sendiri (Hendra, 2019).

Mungkin saja orang yang belum paham akan ragam gender dan seksualitas, terjebak akan norma – norma yang dibangun oleh masyarakat.

Apa yang Harus Dilakukan untuk Memahami Ini?

Maka pendidikan itu penting membuka jembatan antara tahu dan tidak tahu. Bisa saja orang yang belajar ragam gender dan seksualitas itu mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedikit membahas agama di sini. Selalu disangkut – pautkan oleh kisah nabi Luth. Padahal ayat Luth itu menceritakan atau melarang perilaku anal seks secara pemaksaan.

Kisah Luth hanya membahas perilaku seksual bukan orietasi seksual yang didasari akan adanya cinta. Kalau memang agama yang dipahami seperti itu, terkesan pengetahuan tidak boleh berkembang karena dibatasi oleh paham agama yang keliru.

Belajar tentang ragam gender dan seksualitas itu karena masyarakat harus memahami betul fenomena adanya gender lain dan seksualitas selain heteroseksual. Fenomena ini tidak terjadi hanya pada tahun – tahun sekarang saja. Fenomena ini sudah ada pada jaman kerajaan ratusan tahun lalu. Budaya leluhur juga ada fenomena homoseksualitas.

Suku Bugis yang menjunjung tinggi akan adanya lima gender yaitu laki – laki, perempuan, calalai, calabai dan bissu. Memahami tentang ragam gender dan seksualitas juga bagi pemangku kebijakan bertujuan agar tidak salah langkah untuk mengambil sebuah kebijakan (Arifah, 2019). Bahkan agar tidak sampai menciderai hak – hak dasar sebagai manusia seutuhnya. Hak dasar atau yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa pandang bulu.

Belajar memahami keragaman gender dan seksualitas tidak hanya lewat teori atau buku saja. Di masa digital seperti sekarang ini, sudah tersedia video – video yang memberikan pengetahuan kepada khalayak masyarakat, sebut saja platform YouTube. Ada juga podcast yang disediakan oleh platform – platform audio. Karena belajar bisa memanfaatkan indera apapun, tidak hanya indera penglihatan saja. Ada orang yang memang tidak suka membaca, dia lebih suka belajar dengan nonton YouTube.

Ada juga orang yang belajar melalui diskusi – diskusi atau kajian – kajian. Di jaman sekarang, Indonesia sudah bebas tidak seperti jaman orde baru yang memiliki batas – batas yang banyak orang tidak berani melewati. Diskusi ataupun kajian tentang keragaman gender dan seksualitas sudah sering diselenggarakan oleh individu maupun lembaga independen.

Jadi selamat belajar mengenai keberagaman gender dan seksulitas.

*Muhammad Rizky, penulis dan aktivis





Hasil penelitian tidak mendukung mitos yang menyebut perempuan adalah pekerja tugas ganda hebat.
From shutterstock.com



Leah Ruppanner, University of Melbourne

Melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan (multitasking)biasanya selalu dipersepsikan sebagai keunggulan perempuan. Seorang perempuan, khususnya yang sudah memiliki anak, akan sering berkutat dengan pekerjaan dan urusan rumah tangga—menyiapkan makan siang anak-anak, membereskan pekerjaan rumah, dan bersosialisasi dengan orang lain.


Namun studi terbaru yang terbit di jurnal ilmiah PLOS One, menunjukkan bahwa perempuan tidak lebih baik daripada laki-laki dalam urusan melakukan tugas berbeda dalam waktu yang bersamaan.


Studi ini menguji apakah perempuan lebih baik dalam beralih dari satu tugas ke tugas lainnya dan mengerjakan banyak tugas secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kerja otak para perempuan tidak lebih efisien dalam kedua kegiatan ini dibandingkan dengan laki-laki.


Menggunakan data yang kuat untuk menentang mitos semacam ini menjadi penting, mengingat perempuan terus dibombardir dengan pekerjaan, keluarga, dan tugas-tugas rumah tangga.





Baca juga:
Apakah perempuan berjilbab berisiko kurang vitamin D? Riset tunjukkan ada banyak penyebabnya





Tidak ada yang baik dalam tugas ganda


Multitasking adalah kegiatan melakukan beberapa tugas berbeda dalam waktu yang singkat. Dibandingkan dengan menyelesaikan beberapa tugas secara berurutan, tugas ganda membutuhkan peralihan perhatian secara cepat dan acap dari satu tugas ke tugas lainnya, dan meningkatkan tuntutan kognitif.


Studi ini didasari oleh suatu penelitian yang telah ada. Hasilnya adalah otak manusia tidak dapat mengatur beberapa aktivitas sekaligus. Khususnya untuk dua tugas yang serupa, keduanya akan bersaing untuk menggunakan bagian otak yang sama, sehingga melaksanakan tugas ganda menjadi lebih sulit.


Namun, otak manusia pandai dalam beralih dari satu kegiatan ke kegiatan lain secara cepat, sehingga membuat orang berpikir seolah sedang melakukan tugas ganda. Meskipun sebenarnya otak kita mengerjakan satu aktivitas dalam satu waktu.





Baca juga:
Pilih karier atau keluarga? Riset tunjukkan perempuan di Jakarta tidak leluasa memilih keduanya





Dalam studi baru ini, peneliti asal Jerman membandingkan kemampuan 48 laki-laki dan 48 perempuan dalam seberapa baik mereka mengidentifikasi huruf dan angka. Dalam beberapa percobaan, para partisipan diminta untuk memperhatikan dua tugas sekaligus (disebut tugas ganda yang dilakukan bersamaan), sedangkan yang lainnya diminta untuk mengalihkan perhatiannya dari satu tugas ke tugas lain (disebut tugas ganda yang dilakukan terpisah).


Para peneliti mengukur waktu reaksi dan ketepatan percobaan tugas ganda terhadap kondisi terkontrol (melakukan hanya satu tugas). Mereka menemukan bahwa tugas ganda pada dasarnya mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.


Tugas-tugas domestik


Saya dan kolega saya baru-baru ini memecahkan mitos yang serupa - bahwa perempuan lebih baik dalam melihat keadaan yang berantakan dibandingkan laki-laki. Kami menemukan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dapat menilai seberapa berantakan suatu ruangan. Alasan mengapa laki-laki lebih jarang membersihkan berantakan dibandingkan perempuan mungkin terletak pada fakta bahwa perempuan memiliki penilaian lebih tinggi terhadap kebersihan, daripada “ketidakpedulian laki-laki akan kebersihan”.


Sebuah data baru-baru ini menunjukkan bahwa laki-laki Australia menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaan domestik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, perempuan masih melakukan sebagian besar pekerjaan rumah.


Perempuan Australia yang bekerja telah melihat bagaimana total waktu mereka meningkat dari waktu ke waktu untuk pekerjaan dan urusan keluarga. Istri yang bekerja menghabiskan empat jam lebih banyak terhadap kegiatan-kegiatan ini dibandingkan para suami yang bekerja.








HILDA/The Conversation, CC BY-ND





Ini berarti para ibu yang bekerja melakukan semuanya mulai dari merencanakan rencana pesta ulang tahun, mengantar ke penitipan anak, dan kursus balet di atas pekerjaan reguler mereka.


Konsekuensi dari mitos


Jika otak perempuan terganggu dengan tugas ganda, mengapa kita tetap meminta mereka untuk melakukan ini? Dan, yang lebih penting, apa saja konsekuensinya?


Studi kami baru-baru ini menunjukkan bahwa para istri lebih banyak tertekan dan memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan para suami. Kami menemukan bahwa kelahiran seorang anak meningkatkan laporan orang tua mengenai perasaan tergesa-gesa atau terdesak waktu. Hal ini dirasakan dua kali lebih besar oleh sang ibu dibandingkan para ayah. Anak kedua akan menggandakan tekanan waktu untuk para ibu, sebagai konsekuensinya, menyebabkan penurunan kesehatan mental mereka.





Baca juga:
Cara terbaik dan murah jaga kesehatan anak: ajak mereka bermain di luar rumah





Perempuan juga cenderung untuk berhenti dari pekerjaannya ketika anaknya lahir dan tuntutan keluarga menjadi intens. Mereka menopang beban mental yang lebih besar untuk mengatur kebutuhan keluarga – menyediakan kaus kaki bersih, antar-jemput anak sekolah, membeli vegemite (makanan khas Australia) untuk makan siang.


Semua pekerjaan ini membuat perempuan Australia mengorbankan waktu untuk mengejar karir, kenaikan jabatan, dan lainnya.


Perempuan juga dituntut melakukan tugas ganda pada malam hari. Anak-anak cenderung mengganggu tidur ibunya daripada ayahnya.


Meski peran gender kian berubah dan laki-laki semakin memiliki porsi yang besar dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak daripada sebelumnya, kesenjangan gender tetap ada di banyak bidang pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Ini termasuk porsi mengasuh anak, pembagian pekerjaan rumah, kesenjangan upah, dan konsentrasi perempuan di posisi teratas.


Jadi, mitos tugas ganda ini berarti para ibu diharapkan untuk “melakukan semuanya”. Tetapi tuntutan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental perempuan, serta kapasitas mereka untuk unggul di tempat kerja.


Menentang miskonsepsi


Pendapat publik tetap menyatakan bahwa perempuan memiliki keunggulan biologis sebagai pekerja tugas ganda yang efisien. Namun, seperti yang ditunjukkan pada studi ini, mitos tersebut tidak didukung oleh sebuah bukti.


Ini berarti perempuan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga tambahan. Dan kita harus melihatnya seperti itu.


Di dalam keluarga, pekerjaan-pekerjaan ini perlu dikategorikan, dibahas, dan kemudian dibagi secara merata. Dibandingkan sebelumnya, laki-laki saat ini semakin mempedulikan kesetaraan gender, pembagian kerja yang setara, dan pengasuhan bersama .





Baca juga:
Apakah perempuan berjilbab berisiko kurang vitamin D? Riset tunjukkan ada banyak penyebabnya





Seperti halnya di rumah, kita perlu memecahkan mitos-mitos ini di tempat kerja. Pemikiran bahwa perempuan lebih baik dalam tugas ganda dapat mempengaruhi alokasi tugas-tugas administratif.


Tugas-tugas seperti mengatur jadwal dan menyusun pertemuan tidak boleh dialokasikan berdasarkan jenis kelamin.


Pada akhirnya, pemerintah perlu memecahkan mitos-mitos ini dalam kebijakan mereka. Anak-anak menambahkan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan bersamaan. Perempuan membutuhkan penitipan anak yang terjangkau, berkualitas tinggi, dan tersedia secara luas.


Laki-laki juga membutuhkan akses menuju pekerjaan yang fleksibel, izin cuti ketika pasangannya melahirkan, dan izin mengasuh anak agar dapat berbagi pekerjaan ini dengan perempuan. Selain itu, dibutuhkan pula perlindungan untuk memastikan mereka tidak dihukum karena mengambil waktu untuk hal ini.


Membantah mitos-mitos yang mengharapkan perempuan menjadi pahlawan super adalah hal yang baik, tapi kita perlu melangkah lebih jauh dan menciptakan kebijakan yang berlandaskan kesetaraan gender.


Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Leah Ruppanner, Associate Professor in Sociology and Co-Director of The Policy Lab, University of Melbourne


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sutradara film dokumenter, Ani Ema Susanti merasa kesulitan ketika ingin membuat film tentang tokoh perempuan Indonesia di masa kolonial. Di tahun 2013 itu, ia lalu mencoba pergi ke perpustakaan-perpustakaan untuk mencari tulisan-tulisan sejarah perempuan. Namun ternyata ini sangat tak mudah. Ia tak mendapatkan tulisan sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang ia cari.

Ani Ema Susanti, kala itu mencari buku yang memuat tulisan tentang kehidupan dan pemikiran aktivis perempuan, S.K. Trimurti. Padahal S.K. Trimurti adalah aktivis perempuan yang pernah menjadi menteri perburuhan pertama di Indonesia. Ia juga seorang jurnalis yang sangat aktif menulis.

S.K. Trimurti merupakan jurnalis yang tulisannya sangat disukai Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Soerastri Karma Trimurti atau S.K. Trimurti lahir di Boyolali, 11 Mei 1912. Trimurti pernah memimpin majalah Api Kartini, Majalah Pikiran Rakyat, Mardi Utama dan beberapa media lainnya. Selain di Mardi Wanita,. SK Trimurti juga membangun Barisan Perempuan Wanita yang banyak memperjuangkan nasib para buruh perempuan. Setelah itu ia juga aktif di Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Di sinilah ia kemudian banyak menulis tentang nasib perempuan di Indonesia. SK Trimurti banyak menulis di majalah Api Kartini, Berita Gerwani dan menulis kolom khusus untuk perempuan setiap kamis di Koran Harian Rakyat. Di media-media inilah kita bisa melihat bagaimana SK Trimurti kemudian memperjuangkan nasib para perempuan di Indonesia, tulisannya soal buruh perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan kaum perempuan, kemiskinan bisa dibaca di dalam setiap tulisannya.

Pada usia 25 tahun, Trimurti dipenjara untuk pertamakalinya. Pasalnya, Trimurti menyebarkan pamflet anti-imperialisme dan anti-kapitalisme yang berisi informasi tentang ketidakadilan Belanda. Selama sembilan bulan, dia mendekam di Penjara Bulu, Semarang.Tulisannya tentang perempuan dan perjuangan buruh menjadi salah satu landasan tentang gerakan feminisme di Indonesia sampai ia menjadi menteri perburuhan pertama di Indonesia. Tulisan S.K. Trimurti ini tersebar dimana-mana dan tak banyak perpustakaan yang menyimpannya.

Karena kesulitan, Ani Ema kemudian mencoba mencari tulisan-tulisan yang ditulis SK Trimurti dengan menghubungi beberapa universitas. Namun ia tak juga mendapatkan tulisan yang menulis S.K. Trimurti.

“Beberapa kolega dan teman saya kemudian menyarankan agar saya mencarinya di perpustakaan di Leiden, Belanda yang menyimpan sejarah lengkap tentang Indonesia.”

Luviana, pengelola www.Konde.co kala itu pernah melakukan penelitian tentang sejarah media perempuan di Indonesia, maka bertemulah Ani Ema Susanti dan Luviana. Ani kemudian bisa mendapatkan tulisan-tulisan tentang SK Trimurti.

Tak mudah bagi Luviana untuk mendapatkan tulisan SK Trimurti. Ia harus bertemu SK Trimurti secara langsung untuk mendapatkan tulisan Trimurti. Tulisan Trimurti ini berserak di kamarnya, sejak semakin menua, Trimurti hanya menaruh tulisan-tulisannya di kamarnya. Tulisan lain didapatkan Luviana dengan berkeliling ke sejumlah perpustakaan di Indonesia.

Begitulah sepenggal film yang berjudul “S.K. Trimurti” yang disutradari Ani Ema Susanti dengan produser Lola Amaria. Film tersebut akhirnya diluncurkan pada tahun 2015 lalu. Film ini kemudian diputar pada acara Perempuan-Perempuan Menggugat yang diadakan SEA Junction bersama Galeri Cemara pada Rabu, 28 Agustus 2019 lalu di Jakarta. Setelah pemutaran film diadakanlah diskusi tentang film sejarah perempuan. Ani Ema menuturkan soal sulitnya mencari referensi tentang sejarah perempuan Indonesia di masa lalu.

Sulitnya mencari tulisan atau referensi tentang sejarah perempuan ini juga diakui beberapa aktivis perempuan lainnya. Maka pertemuan seperti ini sangat penting sebagai pengingat untuk menuliskan sejarah perempuan. Acara Perempuan-Perempuan Menggugat ini tak hanya menampilkan karya rupa namun juga meluncurkan buku tentang apa yang dilakukan sejumlah aktivis perempuan di zamannya. Karya rupa ini dihasilkan Seruni Bodjawati. Ia melukiskan kiprah 29 tokoh sejarah perempuan yang hidup di tahun 833 sampai tahun 2019 yaitu pada masa pra-kolonial, VOC, Hindia Belanda, Jepang ,Masa Perang Kemerdekaan, Liberal, Demokrasi terpimpin/orde lama, Orde Baru dan Reformasi.

Artis film, Christine Hakim hadir dalam diskusi film tentang sejarah perempuan tersebut. Christine Hakim bercerita tentang bagaimana film menjadi kunci penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah di masa lalu.

Christine Hakim pernah bermain dalam film yang mengupas kesejarahan di masa lalu seperti ia bermain dalam film Tjoet Nya Dhien, menjadi ibu dari Kartini dan juga menjadi istri Hasyim Ashari dalam Film Hos Tjokroaminoto. Ia juga mengalami bagaimana ia harus mencari referensi yang agak sulit didapatkannya.

"Kebanyakan tulisannya berbahasa Belanda," ujar Christine Hakim.

Bagi Christine Hakim dengan memerankan sebagai tokoh perempuan seperti Tjoet Nya Dhien ia kemudian semakin tahu bagaimana peran perempuan kala itu. Baginya dengan film ia belajar banyak tentang kesejarahan di masa lampau dan bagaimana perempuan Indonesia berpikir tentang bangsanya, berpikir tentang kemerdekaan untuk bangsa yang dicintainya.

“Ada 33 perempuan yang pernah memerintah di kasultanan Aceh. Saya selalu menangis kalau menceritakan tentang perjuangan Tjut Nya Dhien. 3 tahun setelah bermain film saya masih menangis mengingat perjuangan Tjoet Nya Dhien, kepedihannya dalam memperjuangkan kemerdekaan.”

Banyak yang mendukung jika film menjadi salah satu ruang untuk belajar tentang sejarah perempuan. Dengan film maka akan semakin banyak masyarakat dan anak muda yang akan melihat sejarah perempuan di Indonesia.

(Foto: Film S.K. Trimurti karya Ani Ema Susanti)

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

www.Konde.co- Anindya Restuviani adalah perempun muda, Co Director Hollaback! Jakarta. Selama 3 tahun ini ia membuat Hollaback! Jakarta sebagai ruang bagi perempuan muda untuk bercerita tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam perjalanannya, Hollaback kemudian berkampanye untuk menghentikan stop kekerasan terhadap perempuan, mengajak terutama anak-anak muda perempuan bercerita tentang kekerasan yang mereka alami hingga berkampanye bersama perusahaan-perusahaan transportasi untuk stop kekerasan terhadap perempuan di jalan.

Aprelia Amanda dari www.Konde.co berkesempatan mewawancarai Anindya Restuviani untuk berbincang-bincang soal Hollaback! Jakarta dan sepak terjangnya dalam memperjuangkan ruang publik yang aman bagi perempuan.

Kapan Hollaback! didirikan?

Sebetulnya Hollaback ini gerakan global, dimulai di New York, Amerika Serikat tahun 2005. Sedangkan di Jakarta sendiri baru ada tahun 2015, jadi sudah 3 tahun di Jakarta.

Mengapa kamu berinisiatif mendirikan Hollaback! Jakarta?

Alasannya sebenarnya lebih ke personal eksperience ku sih. Aku besar di Semarang, Jawa Tengah. Aku sendiri sebagai perempuan pernah mengelami kekerasan seksual di ruang publik. Saat aku mengalami itu, aku merasa tidak mempunyai ruang aman di ruang publik. Yang kedua, aku tidak punya ruang aman untuk menceritakan pengalamanku saat aku mengalami kekerasan seksual. Disaat aku cerita dengan orang terdekat, kebanyakan mereka malah bertanya ‘memangnya kamu pakai baju apa’ dan segala macamnya. Waktu itu aku berpikir, oh mungkin itu memang salahku karna berpakaian begini. Padahal saat itu masih siang dan aku juga berpakaian selayaknya anak kuliahan.

Sampai akhirnya adikku mengalami kekerasan seksual juga. Saat itu dia pakai hodie yang besar dan mengalami begal payudara di gang dekat rumah. Saat itu aku merasa, loh tapi ini adikku yang sudah pakai baju tertutup pun masih mengalami kekerasan seksual loh, jadi sebetulnya ini bukan salah kita sebagai korban khan?.

Saat aku pindah ke Jakarta aku ketemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual, mereka tidak punya ruang aman untuk bercerita.

Co-Founder kita namanya Angie cerita, ada platform di Amerika yang namanya Hollaback. Di sana kita bisa cerita anonymously tentang kekerasan yang kita alami dan memberi tahu lokasi kejadiannya. Secara visual kita bisa memberi tahu bahwa kekerasan seksual sebanyak ini. Dari situlah aku merasa bahwa kita butuh ruang aman, untuk itu kemudian kita buat Hollaback! Jakarta.

Apa saja kegiatan Hollaback! Jakarta selama ini?

Jadi kita banyak sekali kampanye lewat sosial media. Pertama, kita menyediakan ruang aman melalui website dan mobile aplikasi. Jadi temen-temen bisa cerita di website kita. Kalo temen-temen butuh referensi kita juga memberikan itu. Kita memberikan referensi ke lembaga partner kita yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik dan Yayasan Pulih.

Kedua, kita melakukan kampanye secara online. Kita memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat tentang apa sih kekerasan seksual, kenapa itu bisa terjadi, kenapa sih kita tidak boleh membiarkan kekerasan seksual yang bentuknya manner seperti catcalling.

Yang terakhir kita menyediakan pelatihan bystander intervention traning atau intervensi saksi saat mereka melihat kekerasan seksual yang disebut 5D (Direct, Distract, Delegate, Delay, Document). Target kita sebenarnya masyarakat umum, tapi traning ini banyak dilakukan sekolah, komunitas, dan beberapa perusahaan. Kita juga punya parnership dengan perusahaan online Gojek untuk melatih para drivernya.

Kerjasama apa yang dilakukan Hollaback! Jakarta dengan Gojek?

Untuk publik transportation provider sebenarnya sudah ada dua yang kita ajak kerja sama, ada Jakarta Metro Mass Rapid Transit (MRT) dan Gojek. Untuk MRT kita melatih station master dan station manager untuk menangani kasus. Jadi ketika ada yang melapor mereka tidak salah menanganinya. Karena kebanyakan ketika dilaporkan yang disalahkan justru korban. Takutnya mereka tidak bisa mengakomodir kebutuhan korban dan justru membiarkan pelakunya lari.

Sedangkan kalau di Gojek kita lebih fokus dengan memberi edukasi bentuk-bentuk kekerasan dan by stander intervention traning dengan 5D tadi. Kalo kita liat di ruang publik paling banyak jaket hijau kan. Daripada mereka menjadi korban atau pelaku lebih baik mereka bisa membantu kalau ada kekerasan yang sedang terjadi.

Mengapa bisa terpikirkan untuk bekerjasama dengan penyedia transportasi publik?

Karena Holaback! memang dari awal kerjanya memang berokus di ruang publik. Ruang publik itu kan ada jalan dan transportasi umum. Otomatis banyak laporan-laporan kepada kita terjadi kekerasan di kereta dan ojek online. Nah Gojek ini proaktif, mereka mau melakukan pelatihan seperti ini. Sebenarnya pelatihannya lebih ke pencegahan. Harapannya agar para penyedia transportasi umum lainnya mau melakukan pelatihan karena semua orang punya hak untuk merasa aman di ruang publik.

Apakah sudah ada hasil dari kerjasama dengan penyedia transportasi publik?

Sebetulnya pertanyaan itu lebih cocok kalau ditanyakan ke mereka (MRT dan Gojek) karena kita kan hanya memberi pelatihan. Kalau dengan Gojek kita bener-bener baru selesai bulan Juli 2019 lalu di 8 kota. Kalau dengan MRT sepertinya mereka sudah lebih tahu karena sudah ada standar operasional dan prosedurnya bagaimana mereka menangani kasus.

Orang bilang kalo laporannya tambah banyak berarti tidak aman. Tapi menurutku sebaliknya, tingginya laporan berarti mereka mulai percaya dengan melaporkannya ke petugas MRT begitu juga dengan teman-teman di layanan transportasi publik lainnya.

Menurut kamu apa kebijakan yang harus dibuat agar perempuan aman di ruang publik?

Kita harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena belajar dari temen-temen penyedia layanan transportasi publik, mereka sering curhat ada yang melapor ke mereka tapi mereka tidak tahu harus bagaimana karena setiap lapor ke polisi susah untuk diproses karena tidak ada pasal yang melindungi kekerasan seksual yang dialami penumpang.

Yang kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus direvisi, karena seperti kasus yang menimpa Baiq Nuril kemarin, ini akan terus terjadi yaitu korban yang mengadu, malah dia yang kemudian dipenjara. Harusnya melindungi tapi justru berbalik mengkriminalisasi. Karena Hollaback! ngomongin kekerasan di ruang publik maka kita juga ngomongin kekerasan seksual di ranah digital. Seperti beberapa korban perempuan yang di sextortion misalnya revenge porn, mereka takut melapor karena takut terjerat pasal-pasal karet.

Tapi yang paling penting sekarang kita harus mengesahkan RUU PKS karena di undang-undang lain banyak kekerasan yang masih dianggap normal oleh orang Indonesia. Kita harus berhenti menormalisasi kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan.

Apa program atau kegiatan terbaru yang akan dilakukan Hollaback! Jakarta?


Deket ini kita mau ulang tahun ketiga. Kita mau ada kaya open mic gitu. Sebenarnya ini semacam ruang aman untuk temen-temen mencurahkan perasannya tentang apa aja sih, tapi aku yakin pasti kebanyakan akan bicara soal kekerasan seksual.

Apa harapanmu sebagai perempuan?

Kita baru merayakan hari merdeka kan. Orang bilang merdeka tapi aku sebagai perempuan gak merasa merdeka. Kita masih benar-benar terkungkung. Kita di ruang publik masih gak merasa aman, nyaman, merdeka, sentosa, dan lain-lain. Aku berharap di hari ulang tahun ke 74 ini kita bisa bebas. Bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.


*Aprelia Amanda,
biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Nuzulia Istiningsih- www.Konde.co

Konde.co- Saya pernah mencari tahu apa yang dilakukan para laki-laki dalam sebuah kelas yang bernama kelas poligami nasional. Kelas poligami ini pernah dilakukan di sepanjang tahun 2018 dengan penyelenggara forum poligami nasional.

Setelah seminar roadshow di berbagai daerah tersebut, seminar yang sama semakin sering dilakukan. Seminar ini rata-rata berisi kiat-kiat berpoligami di beberapa kota. Saya mengamati bagaimana pelaksanaan kelas poligami roadshow nasional tersebut diadakan.

Di kelas poligami nasional ini, panitya mematok harga Rp. 3,5 juta untuk peserta dengan ketentuan peserta adalah laki-laki muslim. Juga ada diskon 50% bagi peserta yang sudah mendapat izin istri pertama dengan menunjukkan dokumen persetujuan, diskon 50% bagi yang sudah memiliki istri lebih dari satu dengan menunjukkan dokumen.

Para peserta ini kemudian mendapatkan fasilitas buku saku tentang panduan poligami, materi inti, coffee break dan kaos bertuliskan: tambah istri.

Dalam seminar tersebut pematerinya adalah praktisi poligami yang sukses berumah tangga dengan poligami. Demikian isi pamflet situs forum poligami Indonesia1.

Gerakan ini kemudian dilanjutkan di tahun 2019 dengan hastag #2019_tambah_istri yang mendapatkan respon luar biasa dari kaum laki-laki. Dalam waktu singkat kuota peserta hampir penuh. Para laki-laki rela mengeluarkan uang jutaan demi mewujudkan beristri lebih dari satu.

Dengan mencomot ayat Al Qur'an tentang poligami sebagai legalitas agama mereka menggarisbawahi bahwa poligami adalah suatu bagian kuat dari syariat Islam. Menampilkan teladan para da'i yang sukses karena beristri banyak. Katanya rezeki mengalir setelah poligami yang seolah menunjukkan keberkahan atas poligami.

Seminar ini menjadi semacam Bimbingan Belajar (Bimbel) dalam menghadapi ujian poligami dimana banyak orang yang ingin mengikuti karena mendapat legitimasi ayat Al Qur'an.

"Dan jika kamu punya alasan takut kalau kamu tidak bisa bertindak secara adil kepada anak-anak yatim maka kawinlah perempuan dari antara mereka (yang lain) yang sah untuk kamu, dua, atau tiga, atau empat,tetapi jika punya alasan takut bahwa kamu tidak mampu memperlakukan mereka secara adil maka (hanya) satu, atau (dari antara mereka) mereka yang kamu miliki sepenuhnya (budak). Hal demikian akan lebih baik bagimu agar kamu tidak bertindak tidak adil" (QS an Nissa:3).

Ayat ini kemudian yang dijadikan pijakan oleh penafsir pelaku poligami sebagai sebuah anjuran yang menjadi sunnah rosul.

Pijakan ayat Al Qur'an tersebut dibaca dan ditafsir secara tekstual mengesampingkan konteks historisnya. Yang pada gilirannya dijadikan keabsahan poligami dengan meniadakan nilai-nilai keadilan.

Bahkan menurut Haifaa A. Jawad bahwa ketika Islam dan perkawinan didekati, kesan pertama yang timbul dalam pikiran non muslim adalah bahwa Islam adalah sebuah agama yang mendorong kegemaran seksual bagi anggota masyarakat laki-laki dan penaklukan terhadap perempuannya melalui patrimonial2.

Dalam konteks sejarah, sejak zaman pra-Islam poligami adalah praktik terkenal sebagian besar bangsa kuno seperti Mesir, Persia, dan Cina. Para nabi dan para pemimpin agama perjanjian lama secara jelas berpoligami. Ibrahim mempunyai lebih dari satu istri. Daud mempunyai seratus istri, dan raja Sulaiman dikatakan telah menikahi 700 perempuan3.

Sedangkan di Arab pada masa sebelum Islam, poligami merupakan sebuah praktek umum, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi sejumlah istri tanpa batas. Setelah Islam datang konsep poligami ditegaskan dengan membatasi jumlah istri sampai empat dan memperkenalkan monogami sebagai bentuk pernikahan ideal.

Ayat yang memperbolehkan poligami diwahyukan kepada nabi Muhammad setelah perang Uhud, banyak laki-laki muslim terbunuh. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi para perempuan dan anak-anak yatim yang ditinggalkan tanpa laki-laki yang memperhatiknnya, kemudian turun QS an Nisa: 3.

Ahli tafsir Pakistan, Maulana Muhammad Ali, melampirkan catatan panjang tentang QS an Nisa: 3, dia mengamati:

"Bagian ini membolehkan poligami dalam keadaan tertentu, ayat itu tidak memerintahkan poligami, bahkan juga tidak mengizinkan poligami tanpa ada syarat tertentu".

Berdasarkan sebuah laporan yang dimuat dalam Shahih Muslim, menurut yang dipahami Aisyah ayat ini mempunyai arti bahwa jika para wali anak-anak yatim takut untuk mengawini mereka, para wali tersebut tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim tersebut maka mereka harus mengawini perempuan lain.

Ayat ini turun untuk menuntun umat Islam dalam situasi pasca perang Uhud telah banyak mengurangi jumlah kaum laki-laki yang berperan sebagai pencari nafkah. Dengan demikian banyak anak yatim yang menjadi tanggungan para janda. Oleh karena itu dalam ayat tersebut, memberitahukan jika tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, boleh mengawini para janda , yang anaknya akan jadi anak sendiri. Karena jumlah perempuan lebih besar dari laki-laki maka dizinkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat4.

Sedangkan menurut pandangan Fazlur Rahman para wali mereka diizinkan untuk mengawini anak yatim hingga empat karena untuk mengurangi kejahatan mereka yang mengonsumsi harta anak yatim secara tidak sah. Selanjutnya syarat poligami adalah dengan melakukan keadilan diantara para perempuan, dan dengan mengharuskan kawin satu saja jika tidak bisa berbuat adil5.

Maka jelas sekali bahwa Al Qur'an tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk beristri hingga empat. Interpretasi ayat oleh Maulana Umar Ahmad Utsmani bahwa poligami adalah dibutuhkan untuk menghindari pelanggengan seksual terhadap perempuan tidak berdasar.

Selanjutnya Asghar Ali Engineer menambah bahwa tidak ada satu bagian pun dalam Al Qur'an yang mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah imoralitas seksual. Bahkan Al Qur'an tidak mengisyaratkan kemungkinan seperti itu. Bahkan para ahli tafsir klasik tidak pernah menggunakan alasan adanya prostitusi karena tidak adanya poligami6.

Lebih lanjut Asghar Ali Engineer, untuk menegakkan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, mereka sama sekali melupakan spirit sebenarnya dari Al Qur'an dan perhatiannya yang dalam terhadap keadilan di pelbagai tingkat. Penyalahgunaan seksual atau prostitusi tidak bisa ditahan hanya dengan membolehkan laki-laki untuk kawin ganda. At thabari dalam penafsirannya mengutip Aisyah istri nabi, bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya, yang ingin dia kawini demi kekayaannya, meskipun anak yatim tersebut tidak menyukainya. Dia juga mengutip para ahli tafsir lain yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengawini sepuluh istri atau lebih dan kemudian mengambil kekayaan anak yatim yang dibawah perwaliannya untuk kepentingan diri sendiri, karena dia harus membiayai istrinya yang banyak. Demikian ia menghilangkan harta anak yatim sendiri7.

Nabi Muhammad sendiri berumahtangga monogami selama 28 tahun bersama Khadijah, sedangkan berumahtangga dengan poligami selama 8 tahun. Pertanyaannya adalah jika poligami adalah syariat yang dianjurkan, mengapa nabi tidak berpoligami sejak berumahtangga?.

Nabi Muhammad melarang Ali memadu Fatimah. Diceritakan dalam Sahih Bukhari, ketika Ali akan menikahi anak Abu Jahal semasa berumahtangga bersama Fatimah, nabi sangat marah. Dia naik ke mimbar dan berkata bahwa orang-orang ini (keluarga perempuan yang hendak dinikahi Ali) menginginkan izin diriku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang yang telah menikah dengan anakku. Sehingga aku menolak untuk memberikan izin, menolak untuk memberikan izin, menolak untuk memberikan izin. Dan jika Ali ingin melakukan hal tersebut, biarlah dia menceraikan anak perempuan ku, dan kemudian menikah dengan perempuan lain. Dia (Fatimah) adalah bagian dari diriku. Orang yang berbuat tak pantas padanya berarti berbuat tak pantas kepada ku. Orang yang mengganggunya berarti menggangguku. Dari hadits ini Asghar Ali menyimpulkan orang-orang di masa nabi Muhammad memahami secara lugas QS. an Nisa:3, perlu mendapat izin dari istri pertama dan keluarganya8.

Representasi Ayat Poligami Konteks Sosial Hari Ini

Para ahli tafsir Al Qur'an membagi ayat-ayat Al Qur'an dalam dua kategori, pertama, mudallilah, ayat dengan alasan dan perintah Tuhan telah jelas dan mudah dimengerti, kedua, ghair mudallilah, ayat dimana alasan tidak diberikan. Ayat-ayat ghair mudallilah terkait aspek-aspek metafisik agama.

Mengutip kembali Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat poligami adalah juga ayat mudallilah, yakni yang secara tegas menerangkan dengan detil alasan-alasan yang digunakan untuk memperbolehkan poligami. Poligami akan berhenti untuk diizinkan jika alasan-alasan yang dikemukakan tidak lagi diperoleh, ditambah konteks sosial ekonomi yang jelas. Konteks yang dimaksud adalah ada masalah dengan para gadis yatim dan hartanya. Banyak dari para wali anak yatim menyalahgunakan hartanya. Zamakhsyari kemudian menyimpulkan bahwa poligami diberikan Tuhan hanya dalam kasus anak yatim dan para wali mereka. Jadi, kebolehan poligami bukanlah lisensi umum bahkan diambil celah menjadi bisnis bimbel kiat beristri ganda.

Engineer selanjutnya mengatakan bahwa, Al Qur'an tidak ingin mereduksi perempuan menjadi objek seks atau objek nafsu laki-laki. Al Qur'an dengan jelas mengatakan, " tidak sah bagimu semua yang melampaui apa yang telah disebutkan, kemudian kamu mencari mereka dengan kekayaanmu untuk dikawini, bukan untuk berzina" (QS 4:24).

Penafsiran ayat ditengah budaya patriarki dan feodal, pandangan misoginis pada perempuan selalu didominasi laki-laki. Contoh forum poligami Indonesia memelintir ayat Al Qur'an sebagai legalitas keabsahan poligami. Konsep poligami forum ini mengobral poligami untuk semua subjek. Poligami dijadikan sebuah trend pada masyarakat yang menjanjikan sebuah kesuksesan agar semua laki-laki punya banyak istri.

Jika ditelusuri lebih dalam gerakan #2019_tambah_istri tak ada unsur ibadah syariah apapun, embel-embel ayat menjadi komoditas saja untuk mendapatkan profit.

Poligami dalam historisnya bertujuan sosial dalam nilai-nilai kebajikan, alih-alih mendegradasi nilai itu sendiri bahkan menghapusnya. Perempuan dijadikan koleksi istri melalui legitimasi ayat. Lembaga pernikahan dikatakan sebagai mitsaqon gholidhon yang berarti ikatan suci yang menjadikan mawadah warahmah bukan untuk dikomodifikasikan menjadi poligami.

*Nuzulia Istiningsih,
penulis, aktivis keberagaman

(foto/ Ilustrasi: Pixabay)

1. https://m.detik.com/news/berita/4124652/viral-kelas-poligami-nasional-dapat-kaus-2019tambahistri
2. Haifa A. Jawad, Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius ( terj), Malang: Cendekia Paramulya, 2002. hal, 112
3. Ibid, hal 113
4. Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2007. hal 117
5. Ibid, hal 121
6. Ibid, hal 122
7. Ibid, hal 123
8. Ibid, hal 229
9. Ibid, hal 225

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Mengapa setiap pergantian presiden selalu ada isu untuk menghapus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?. Isu ini sepertinya selalu dihembuskan setiap 5 tahun ketika presiden yang baru akan membentuk kabinetnya.

Para aktivis perempuan merasa hal ini merupakan tanda bahwa negara masih memandang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai kementerian yang kurang penting. Padahal KPPPA menaungi seluruh perempuan di Indonesia yang artinya setengah dari penduduk Indonesia Itu sendiri.

Rencana perubahan nama KPPPA menjadi Kementrian Ketahanan Keluarga yang diusulkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dianggap sebagai bentuk mendomestikasikan perempuan kembali. Perubahan nama ini adalah tanda bahwa KPPPA tidak memahami sejarah berdirinya KPPPA sebagai amanat deklarasi internasional anti diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW yang sudah kita ratifikasi sejak tahun 1983 lalu.

Pada 5 September 2019 kemarin, Gerakan Perempuan Peduli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari beberapa organisasi perempuan beserta Komnas Perempuan mengadakan konferensi pers untuk membahas masa depan KPPPA.

Salah satunya, gerakan perempuan Peduli KPPPA berencana memberi usulan kepada presiden tentang kriteria yang harus dipenuhi calon menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penentuan menteri sangat krusial karena dibutuhkan seseorang yang benar-benar mengerti tentang masalah perempuan, memahami sejarah perjuangan terbentuknya KPPPA termasuk instrumen Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Dalam konferensi pers ini hadir sejumlah aktivis perempuan Ani Soetjipto, Zumrotin K. Susilo, dan Musdah Mulia. Ketiganya menyoroti isu pergantian nama KPPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga. Pergantin nama menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga dikhawatirkan akan mengembalikan perempuan ke ruang domestik dan membiarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan ketahanan keluarga.

Menurut Zumrotin definisi keluarga sendiri masih belum clear.

“Definisi keluarga yang ada saat ini, keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Dia tidak mempertimbangan perkembangan zaman. Dia tidak melihat berapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga”.

Pendefinisian yang tidak melek dengan realitas sosial mengakibatkan perempuan single parent terutama yang miskin, tidak mendapatkan akses ke program pemerintah karena tidak memenuhi definisi sebagai keluarga.

Ani Soetjipto melihat Indonesia saat ini sedang menghadapi konservatisme agama yang menyasar perempuan disamping masalah-masalah perempuan yang belum rampung. Menguatnya konservatisme agama turut masuk ke dalam institusi-institusi pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.

Penelitian yang dilakukan Musdah Mulia senada dengan yang diungkapkan Ani Soetjipto. Beberapa tahun belakangan ini muncul banyak Peraturan (Perda) konservatif yang bertujuan untuk mengontrol tubuh perempuan. Alasan agama selalu digunakan sebagai landasan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi perempuan.

Ketiga pembicara sepakat bahwa pengarusutamaan gender harus naik level menjadi intersection. Sebab masalah perempuan tidak tunggal tapi menyebar di isu-isu lainnya. Sangal penting melihat masalah perempuan secara intersection agar perempuan tidak tertinggal.

“National missionaries harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain di segala tingkat untuk mengintervensi peraturan yang berimbas pada perempuan. Oleh sebab itu menteri yang baru haruslah orang yang berani bertarung untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan.”

Rencananya Gerakan Perempuan Peduli KPPPA akan bertemu presiden sebelum Oktober 2019 mendatang. Pertemuan ini akan membahasas usulan kriteria menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk periode kedepan.

Gerakan Perempuan Peduli KPPPA juga mendorong presiden agar memberikan mandat yang jelas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian yang penting. Mandat dari presiden diperlukan agar tidak muncul isu penghapusan KPPPA setiap pergantian presiden. Perlu ada penegasan bahwa KPPPA adalah ujung tombak dari perjuangan dan pemberdayaan perempuan Indonesia.

“Memang masa depan generasi mendatang ada di tangan perempuan, tapi perempuan yang bangaimana dan kualitas perempuan yang seperti apa yang akan memajukan generasi mendatang. Itu masalah yang harus kita pikirkan,” ujar Musdah Mulia.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Teman saya, seorang perempuan pekerja kreatif yang memilih bekerja sebagai design grafis freelance mengatakan bahwa ia sering dihadapkan pada situasi sulit. Deadline yang ketat, revisi yang seharusnya dilakukan 3 kali namun ternyata harus dilakukannya berkali-kali untuk memenuhi keinginan klien.

Namun ketika giliran tenggat waktu pembayaran, ternyata molor atau tidak tepat waktu dalam pembayaran. Padahal sebagai perempuan ia harus membiayai hidupnya, hidup ibunya yang sudah makin menua.

Inilah situasi sulit yang banyak dialami para pekerja freelance di Indonesia. Revolusi industri 4.0 memang situasi yang tak terelakkan, banyak perusahaan yang membutuhkan para pekerja kreatif freelance, namun situasi ini menjadi rumit ketika pekerja tak mendapatkan gaji sesuai kontrak atau kerja yang tidak berbasis pedoman yang jelas. Hal ini juga dialami para perempuan pekerja freelance di Indonesia.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) meluncurkan buku berjudul Panduan Kontrak Kerja Freelancer dalam perayaan hari ulang tahunnya yang kedua di Jakarta, Sabtu (31/8). Buku tersebut diharapkan dapat membantu Freelancer untuk menyusun kontrak kerja sebagai perlindungan dalam kerentanan fleksibilitas kerja ekonomi digital.

Seiring dengan didengungkannya Revolusi Industri 4.0, fleksibilitas kerap dinarasikan sebagai keistimewaan hubungan kerja, yang memberi pekerja kebebasan menentukan jam dan tempat kerja. Bentuk kerja lepas atau freelance akhirnya menjadi pola hubungan yang menjadi tren, terutama angkatan muda yang bergerak dalam ekonomi digital menjelang bonus demografi 2045. Namun, hubungan kerja freelance juga memiliki kelemahan dan kerentanan khususnya akibat kekosongan payung hukum untuk melindungi pekerja.

“Kami menilai posisi dan kondisi kerja freelancer sangat rentan mengalami masalah ketenagakerjaan. Penilaian itu merupakan hasil dari berbagai pembahasan kami mengenai freelancer sejak 2018,” ungkap Ketua Sindikasi Ellena Ekarahendy, di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Hal itulah yang membuat SINDIKASI bersepakat untuk menginisiasi pembuatan pedoman kontrak kerja freelancer. Sebagai serikat pekerja yang berfokus pada perlindungan pekerja di ekonomi digital, SINDIKASI melakukan assessment atau pemetaan melalui Focus Group Discussion (FGD) di tiga kota besar yang turut menjadi kunci perkembangan ekonomi digital/kreatif, yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya.

“Sejumlah permasalahan sistemik ternyata sering dialami freelancer, termasuk ketiadaan kontrak kerja. Sebanyak 59 persen freelancer yang hadir dalam assesment SINDIKASI menyatakan tidak pernah memiliki kontrak kerja tertulis dan 93 persennya tidak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan selama bekerja,” kata Ellena.

Selain permasalahan mengenai kontrak kerja, isu kesejahteraan juga kerap terjadi pada para Freelancer. Hasil temuan SINDIKASI, 86 persen dari para freelancer banyak mengalami problem keterlambatan pembayaran upah. Hal itu seolah telah menjadi praktik umum di dunia freelancer.

“Sementara hak-hak lain yang melekat pada pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, seperti hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), hak cuti haid, hak cuti melahirkan, BPJS Ketenagakerjaan, hak atas upah lembur, dan lain-lain seperti tidak berlaku bagi freelancer. Sehingga para freelancer harus memenuhi sendiri berbagai kebutuhan tersebut,” ungkap Ellena menambahkan.

Fleksibilitas yang menjadi ciri utama bagi para freelancer juga menimbulkan biasnya jam kerja yang harus dijalani. Sebanyak 61 persen pekerja freelance bisa bekerja selama 8 jam atau lebih dalam satu hari. Hal tersebut terjadi karena deadline dari pemberi kerja yang kerap kali meminta pekerjaan dalam waktu yang singkat.

“Situasi seperti ini menunjukan bahwa tidak ada perhatian yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka melindungi freelancer sebagai pekerja. Di lapangan para freelancer juga harus “bertarung” dengan freelancer lainnya dalam hal harga atau fee,” kata Sekretaris Jenderal SINDIKASI Ikhsan Raharjo.

Kondisi tersebut terlihat kontradiktif dengan dorongan pemerintah di industri 4.0 yang begitu tinggi. Namun di sisi lain para freelancer yang bekerja di industri berbasis digital justru perlindungan kerjanya sangat minim, termasuk juga soal pembelian dan perawatan alat kerja yang harus ditanggung sendiri.

“Bagi SINDIKASI, ini adalah cermin dari sistem fleksibilitas tenaga kerja yang memang didorong oleh pemerintah dan industri yang merugikan pekerja. Buku panduan kontrak kerja bagi freelancer ini dibuat oleh SINDIKASI sebagai serikat pekerja yang ingin mendorong kesadaran pekerja freelance atas hak-hak mereka, di mana hak-hak normatif para pekerja dicantumkan dalam kontrak kerja ini," ujar Ikhsan.

Panduan kontrak kerja tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara hukum dan tertulis bagi para freelancer ketika menghadapi perselisihan hubungan kerja dengan pemberi kerja.

Serikat SINDIKASI juga mendorong lahirnya undang-undang perlindungan tenaga kerja yang penyusunannya melibatkan pekerja. Sementara, bagi Freelancer dapat mengorganisasi diri dan bergabung dalam serikat pekerja sebagai jaring pengaman kolektif di tengah kerentanan fleksibilitas yang diusung narasi ekonomi digital.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sejumlah rencana peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok dinilai rawan, karena tidak terkonsentrasi pada konsep keberagaman, berpotensi mendiskriminasi perempuan dan mengatur tubuh perempuan.

Salah satunya adalah Rencana Peraturan Daerah (Perda) Syariah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Rencana ini kini sudah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok DPRD.

Setelah masalah Perda Syariah yang ramai ditolak masyarakat dan DPRD, Pemkot Depok merencanakan pemisahan tempat parkir antara laki-laki dan perempuan yang menarik perhatian banyak orang. Rencana ini menuai penolakan dari beragam kelompok masyarakat.

Pemerintah Kota Depok memang sering mengeluarkan peraturan-peraturan yang kontroversial termasuk peraturan yang dinilai berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu.

Reporter www.Konde.co, Aprelia Amanda mewawancarai anggota DPRD Depok 2014-2019, Sahat Farida Berlian yang getol memperjuangkan keberagaman di Kota Depok. Dalam wawancara ini, Sahat Farida berbagi cerita tentang maraknya intoleransi khususnya di Kota Depok. Berikut hasil wawancara www.Konde.co dengan Sahat Farida Berlian yang dilakukan pada 24 Agustus 2019 lalu:

Seberapa genting masalah intoleransi di Kota Depok?

Bukan hanya di Depok tapi di seluruh Indonesia. Toleransi baru sekedar kata-kata. Mungkin banyak kejadian intoleransi di luar Depok ya, tapi ini kemudian berimbas kepada Depok yang merupakan salah satu kota yang ada di pinggir ibu kota Jakarta.

Apa indikatornya bahwa ini merupakan problem serius?

Indikator mengapa ini menjadi problem, karena muncul kekhawatiran dan sensitivitas yang terbangun akibat keringnya toleransi. Bisa dibuktikan dengan hajatan politik kemarin. Artinya kita perlu lagi menumbuhkan toleransi seluas-luasnya, bahwasanya negara Indonesia saling menghormati berdasarkan amanat konstitusi. Tidak mendiskriminasi orang atas suku, agama, dan orientasi seksualnya.

Pemerintah Kota Depok sempat mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) Syariah, bagaimana sikap yang diambil DPRD?

DPRD sudah menolaknya. Memaknai soal religiusitas itu sendiri kita harus duduk bersama, sedangkan ini kita tidak duduk bersama. Kelompok agama tertentu sebagai mayoritas juga harus difasilitasi agar bisa menjaga toleransi itu sendiri. Duduk bersama untuk membicarakan konsep religiusitas seperti apa yang mau dibangun, bukan pemerintah kota yang mengatur kehidupan beragama sampai mengatur tata cara berpakaian. Ini kan jadi persoalan, kenapa sih harus takut dengan tata cara berpakaian? Perda ini langsung kami tolak karena bertentangan dengan filosofi yang kami pandang dan tidak ada cantolan hukum yang lebih tinggi. Harusnya lebih progres dong jika akan mengajukan Perda.

Apa yang dilakukan DPRD Depok untuk menjaga toleransi di Kota Depok?

Salah satunya Perda yang diskriminatif sudah dicegah. Kemudian dari fungsi DPRD itu kan ada fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Di penganggaran harus dicek fungsinya, misalkan aktivitas-aktivitas yang berasis keagamaan apakah sudah proporsional?. Konsep adil memang tidak semua harus selalu sama, tapi kita harus berbicara komponennya seperti apa. Dalam pengawasan, saya kira ini sensitif ya, tapi harus dilihat bagaimana kerukunan umat beragama di Kota Depok itu sendiri. Kita tidak bisa sekedar bilang “Kita nggak ada apa-apa kok, kita nggak ada masalah”. Kita harus membuka lebar-lebar mata hati dan mata jiwa bahwa ternyata ada apa-apa loh. Jangan sampe menimbulkan ketakutan dari seseorang atau kelompok karena keyakinan yang mereka anut.

Siapa pihak yang bertanggung jawab dengan intoleransi yang saat ini marak terjadi khususnya di Depok?

Tidak hanya di Depok ya tapi di kota-kota lain kita sudah melihat ada kelompok-kelompok yang mempopulerkan sebuah kepercayaan atau agama secara berlebihan. Seolah-olah ketika dia ingin meyakini suatu hal, hal lain dianggap tidak perlu dihormati. Kelompok ini ada dan bukan hanya di Depok. Buat saya inilah yang menggangu proses keindonesiaan kita. Indonesia kan bukan sebuah kata final ya, tapi ia adalah sebuah proses menjadi. Kami melihat, menghargai perbedaan adalah salah satu fondasi yang harus dipertahankan.

Bagaimana tanggapan masyarakat Depok dengan situasi saat ini?


Banyak yang tidak setuju tapi tidak berani menyuarakan. Karena kalau ada masyarakat yang berbeda dengan opini yang dibangun pemerintah, jadi dia yang dipersalahkan. Misalkan rencana soal tempat parkir yang dibedakan jenis kelaminnya. Itu kan salah kaprah, bukan untuk perlindungan perempuan tapi justru segregasi. Cuma kita mau bicara kesana tapi imajinasi Pemkot Depok tidak sampai. Kalau mau bicara soal perlindungan perempuan, tidak usah membuat parkir yang berbeda tempat karena jenis kelamin. Cukup rapikan saja tempat parkirnya.

Selain faktor masyarakat Depok yang tidak berani menyuarakan, Pemkot Depok juga tidak merespon saat ada pengaduan. Seperti twitter Pemkot Depok yang malah lebih aktif digunakan untuk membagikan acara seremonial-seremonial Pemkot, daripada merespon persoalan-persoalan yang dilaporkan warga Depok.

Siapakah pihak-pihak yang sudah diajak untuk menyelesaikan masalah intoleransi?

Pernah kita mengadakan dialog dengan Aliansi Masyarakat Cinta Depok, juga banyak komunitas-komunitas kecil yang juga ikut resah dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Depok. Tapi ini kan seolah-olah tidak didengar oleh Pemkot.

Kalau untuk masalah tempat parkir kita tidak punya prototype seperti apa Dinas Perhubungan (Dishub) harus mengelola tempat parkir. Jika konteksnya retribusi, ini merupakan salah satu pendapatan keuangan daerah.

Walaupun sudah ada perubahan setelah kita kasih tahu jika mengelola tempat parkir seharusnya bagaimana. Ini proses yang cukup alot karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar aspirasi warganya. Nah, pemerintah Kota Depok mau atau tidak mendengar aspirasi warganya?

(Foto: DPRD.Depok.go.id)