Apa yang bisa dilakukan mahasiswa jika tak bisa turun aksi? Keluarga saya melarang anak-anaknya untuk melakukan demonstrasi. Orang tua saya berpandangan bahwa masyarakat yang melakukan aksi terhadap pemerintah akan dicap sebagai para pemberontak. Selain itu, mereka beranggapan bahwa akan lebih baik jika kehidupan dijalani sewajarnya dan senyaman mungkin, sehingga hidup akan terasa seimbang

*Natasya Fila Rais- www.Konde.co

Aksi mahasiswa kian banyak dilakukan, namun dari banyaknya aksi ini, banyak juga mahasiswa yang tidak bisa ikut dalam aksi yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia pada tanggal 24 September 2019 lalu.

Ada yang beranggapan bahwa para mahasiswa yang tidak mengikuti aksi 24 September 2019 sebagai para mahasiswa yang apatis. Namun, pernyataan tersebut hanya berdampak pada generalisasi sepihak saja. Faktanya, terdapat para mahasiswa yang ingin sekali untuk turun dan menyuarakan tuntutan mereka, namun mereka pun dihadapi oleh berbagai batasan, seperti larangan orang tua atau keterbatasan keleluasaan berkegiatan seperti yang saya alami, hingga ketidakmampuan mereka untuk ‘turun’ karena kondisi-kondisi tertentu.

Geram, marah mungkin ada, marah dan takut bahwa tuntutan-tuntutan rakyat yang dilontarkan tidak kunjung dipenuhi pun ada, apalagi merasa tidak cukup dalam bertindak terkait permasalahan yang terjadi pun juga ada. Sehingga, para mahasiswa ini pun berusaha mencari-cari cara untuk berbuat lebih dan untuk tetap berjuang sesuai dengan kemampuan mereka.

Keinginan untuk terus menyuarakan pemikiran politik dan berusaha untuk mengedukasi masyarakat terkait isu-isu sosial dan politik memang selalu ada dalam diri saya. Sehingga, mau tidak mau saya pun berusaha mencari medium baru untuk melampiaskan segala kemarahan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Namun saya juga menyadari bahwa apakah mungkin akan lebih baik jika saya dapat melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang masih ‘direstui’ oleh orang tua?. Pikiran-pikiran ini selalu melayang-layang dalam benak saya.

Saya merasa mungkin saya tidak sendiri dalam mengalami hal seperti ini, sehingga melalui tulisan inipun saya ingin mengajak para mahasiswa seperti saya, apabila mereka merasa proses memberikan suara mereka dibatasi oleh berbagai kondisi, mungkinkah dapat melakukan cara-cara yang lain di luar aksi?.

Walau perlu diingat bahwa saya selalu mendukung dan mengapresiasi para mahasiswa yang melakukan aksi, terutama saat 24 September lalu, hanya saja saya ingin memberikan ide-ide lain bagi para mahasiswa yang belum turun ke jalan namun ingin menyampaikan aspirasi dan pemikiraan mereka terkait tuntutan-tuntutan mahasiswa:

1. Berkarya

Cara lain yang dapat dilakukan mahasiswa untuk dapat menyampaikam aspirasi politik mereka adalah melalui karya. Karya yang disampaikan dapat berbentuk berbagai macam hal, seperti tulisan, karya seni hingga penyampaian secara verbal melalui medium tertentu.

Sejujurnya, kini saya menggunakan medium perjuangan penulisan sebagai bentuk ekspresi saya dalam menyampaikan pendapat terkait isu-isu sosial dan politik yang berkembang.

Penulisan ini pun terwujud dalam berbagai bentuk karya tulis, antara lain artikel maupun publikasi akademis dalam jurnal. Karya-karya tersebut pun dipublikasikan dalam media-media yang dapat dibaca oleh khalayak ramai, sehingga dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, terdapat pula berbagai jenis konferensi akademis yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi para akademisi untuk menyalurkan kajian dan analisis mereka secara verbal melalui presentasi di hadapan publik.

Dengan begitu, para partisipan yang sekiranya belum terlalu paham dengan isu yang diangkat dalam kajian tersebut dapat mendapatkan pengetahuan tambahan. Mereka yang mendengarkan dapat mengemukakan opini mereka sendiri terkait hal tersebut, sehingga dapat berujung pada diskusi lebih lanjut terkait solusi yang dapat dilakukan.

Karya juga dapat berwujud karya seni seperti puisi, lukisan, hingga karya seni seperti pementasan teater dan pertunjukan musik dapat dilakukan untuk menyampaikan ekspresi politik. Dengan menyisipkan pembahasan permasalahan-permasalahan, seperti potensi terancamnya kehidupan masyarakat marginal, dalam karya-karya tersebut, akan lebih mudah untuk diterima dan dicerna oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat terdorong untuk bergerak.

2.Berkampanye di Sosial Media


Cara kedua yang mungkin terlihat simpel namun memberikan imbas yang masif adalah melalui penyebaran berita di media sosial. Para pengguna media sosial mungkin sudah familiar dengan kegiatan membagikan berita melalui wadah tersebut, baik membagikan melalui post maupun melalui story dan ciutan. Dengan membantu menyebarkan berita-berita terkait tuntutan para mahasiswa serta informasi lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang bermasalah dapat peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibahas, maka informasi yang dibagikan tersebut dapat dibaca masyarakat yang melihatnya.

3.Ikut Melakukan Gugatan Hukum ke Pengadilan

Kemudian, cara yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan bergerak secara langsung. Bergerak dalam hal ini adalah dengan cara bergabung dengan organisasi-organisasi yang kegiatannya terfokus pada advokasi dan bantuan terhadap masyarakat yang berpotensi terkriminalisasi oleh rancangan peraturan-peraturan yang dibahas, serta mengikuti kegiatan-kegiatan seperti acara atau pun kajian yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah.

Tindakan lain yang dapat ditempuh secara langsung adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang diatur oleh negara, seperti uji materil peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, yang biasa disebut dengan Judicial Review, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dengan adanya wadah pengujian undang-undang yang diatur oleh negara, maka pengkajian kembali terhadap substansi undang-undang tersebut dapat dilakukan di bawah Majelis Hakim yang netral dan menghasilkan putusan yang adil serta mengikat.

Kini, sudah banyak para mahasiswa maupun pihak pemohon dari instansi-instansi lainnya yang mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan-peraturan perundang-undang yang dianggap bermasalah dalam implementasi nantinya, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan ini pun menjadi langkah ke depan untuk dapat menguji kembali apakah peraturan yang sudah disahkan akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian harinya dan menjadi suatu cerminan bagi peraturan-peraturan yang belum disahkan harus dibahas lebih lanjut dan mendalam.

Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk bergerak lebih maju pasca aksi 24 September 2019. Hal-hal ini dapat dilakukan tidak hanya untuk menambah pengetahuuan masyarakat terkait isu-isu yang dipermasalahkan, namun juga sebagai langkah lebih dekat untuk dapat didengarkan oleh pemerintah. Diharapkan, dengan bertambahnya anak muda yang menyampaikan aspirasi mereka, maka pemerintah dapat bertindak untuk membenahi peraturan-peraturan yang dipermasalahkan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Natasya Fila Rais, adalah aktris, novelis, jurnalis, dan musisi. Natasya baru saja merilis podcast terkait self-love, “Tasya Talks”, yang tersedia di berbagai media streaming. Mahasiswi Fakultas Hukum ini juga aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak LGBTQ+.
Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Ananda Badudu, seorang penyanyi yang pernah bergabung sebagai vokalis di Banda Neira, pagi 27 September 2019 hari ini ditangkap oleh polisi dari Polda Metro Metro Jaya.

Penangkapan ini dibenarkan oleh pengacara Ananda, Gading Yonggar Ditya dari LBH Pers dan Gifar dari LBH Jakarta menyusul tuitan nanda di twitter soal penangkapannya.

Penangkapan Ananda diduga karena Ananda melakukan penggalangan dana di laman kitabisa.com untuk aksi yang dilakukan mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprotes Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Pertanahan, revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha dan sejumlah UU yang lain yang tak berpihak pada masyarakat pada 24 September 2019.

Ini juga merupakan preseden buruk karena menangkap warga negara yang melakukan dukungan dana bagi publik untuk menyatakan pendapatnya.

Rara Sekar, penyanyi yang juga merupakan sahabat Ananda, pagi 27 September 2019 hari ini dalam laman change.org menuliskan dukungannya untuk Ananda:

“Teman dekat saya, Ananda Badudu, pagi ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Salah satu alasannya karena membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil pada 23-24 September 2019 lalu. Berikut kronologi singkat penangkapan teman saya, Ananda, pada Jumat 27 September 2019 jam 04.28 WIB. Mendengar kabar ini, saya tidak habis pikir. Ananda Badudu, hanyalah seorang warga biasa yang tergerak atas kesedihan dan keputusasaannya melihat ketidakadilan di Indonesia hari ini. Seperti yang dituliskan di laman https://kitabisa.com/campaign/aspirasimahasiswa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang peduli dengan negaranya, dan ingin memastikan tidak ada peraturan-peraturan anti-demokrasi yang lolos dari perhatian masyarakat. Sementara yang lain sibuk menuduh dan menyebarkan hoax, Ananda justru sibuk menyalurkan dana dari kita untuk tujuan kemanusiaan: memastikan bahwa ada akses ke ambulans di lokasi di mana banyak korban berjatuhan, serta air dan oksigen untuk siapapun yang sedang berada di lapangan pada saat itu. Ananda juga mengunggah laporan penggunaan dana ini di media sosialnya demi memastiakan transparansi pada publik yang telah mendonasikan uangnya -- sesuatu yang justru patut dicontoh oleh pemerintah kita.Ananda tidak sendiri, apabila Ananda sendiri, mungkin tidak akan terkumpul sekitar 175 juta dari 2.129 donatur hanya beberapa hari setelah laman donasi diluncurkan.”

Penangkapan ini menambah daftar persoalan kebebasan berpendapat di Indonesia setelah kematian mahasiswa di Universitas Halu Elo dan Dandhy Laksono, jurnalis dan aktivis yang ditangkap 26 September 2019 karena cuitannya di twitter soal persoalan kemanusiaan di Papua. Dandhy ditangkap karena dianggap terkena pasal dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI) melihat padahal apa yang dilakukan Ananda dalam menghimpun dana publik telah dijamin oleh undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat nomor 9/ tahun 1998 dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau UU hak asasi manusia 39/ 1999. Dana ini juga digunakan untuk publik untuk mendukung proses demokrasi yang dilakukan mahasiswa. Begitu juga Dandhy Laksono yang selama ini membela hak-hak publik seperti Papua.

Serikat SINDIKASI dalam pernyataan persnya mengatakan pada polisi agar segera melepaskan Ananda Badudu dan Dhandy Laksono dari segala tuduhan, meminta pemerintah menghapuskan UU ITE yang banyak menelan korban pada warga negara yang berani mengemukakan pendapatnya. Serta meminta pemerintah dan kepolisian untuk menghentikan penangkapan pada aktivis-aktivis hak asasi manusia yang banyak terjadi di Indonesia

(Foto: kitabisa.com)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Undang-Undang Transaksi Elektronik atau UU ITE 11/2008 kembali mengorbankan seseorang yang berani mengemukakan pendapatnya.

Setelah melakukan penangkapan dan memperkarakan Baiq Nuril, seorang guru yang berani menyatakan bahwa kepala sekolahnya telah melakukan pelecehan seksual, Kamis 26 September 2019 sekitar Pukul 23.00 WIB, Dandhy Dwi Laksono, Jurnalis, pendiri Watchdoc dan juga sutradara film Sexy Killers ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Walaupun dilepaskan pada 27 September 2019 pagi ini, Dandhy Laksono tetap dijadikan tersangka dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/Atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana karena alasan status/posting di media twitter mengenai Papua.

Selama ini Dandhy kerap membela dan menyuarakan berita-berita tentang Papua. Yang dilakukan Dandhy adalah bentuk upaya memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi, serta merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat dan publik luas dapat informasi yang berimbang

Dalam keterangan persnya, LBH Jakarta mengatakan bahwa penangkapan ini menunjukkan perilaku reaktif Kepolisian Republik Indonesia untuk Isu Papua dan sangat berbahaya bagi Perlindungan dan Kebebasan Informasi yang dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

“Penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman bagi pegiat informasi, dan teror bagi pembela hak asasi manusia,” ujar kuasa hukum Dandhy Laksono, Alghiffari Aqsa.

Seperti diketahui pelanggaran HAM di Papua terus terjadi tanpa ada sanksi bagi aparat, dan media/jurnalis pun dihalang-halangi dan tak bebas menjalankan tugas jurnalis di Papua. Orang-orang yang menyuarakan informasi dari Papua seperti Dandhy justru ditangkap dan dipidanakan. Dandhy diperiksa dan didampingi oleh Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Partai Hijau Indonesia, Amnesty Internasional Indonesia, AMAR Lawfirm.

Aliansi Jurnalis Independen melihat bahwa penangkapan Dhandy ini bertentangan dengan kebebasan bereskpresi dan berpendapat di Indonesia yang dijamin konstitusi di Indonesia. Sedangkan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri sejumlah organisasi buruh melihat ini sebagai preseden buruk dalam demokrasi. Penangkapan ini sebagai upaya pembungkaman kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataan persnya, Gebrak mendata bahwa Dhandy selama ini melakukan kritik terbuka atas isu Papua di sosial media, twitter termasuk melakukan debat terbuka dengan politikus Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP Budiman Sudjatmiko dengan pengikut 71 ribu platform di twitter untuk mengemukakan gagasannya.

“Kami berharap hukum memiliki kedaulatan dan tidak tajam pada kelompok pengkritik pemerintah tapi tumpul terhadap pembela pemerintah,” ujar Damar Panca, juru bicara Gebrak.

Dalam catatan SAFEnet sejak 2008 sampai Mei 2017 tercatat paling tidak ada 37 pengaduan (19,37% dari total 191 pengaduan) yang menyeret perempuan ke ranah hukum dengan pasal-pasal represif di dalam UU ITE. Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet menyatakan bahwa kasus-kasus yang menerpa perempuan ini kebanyakan melukai asas keadilan. Kasus ini sebelumnya menimpa banyak perempuan seperti Baiq Nuril, Yusniar, Prita Mulyasari, Ira Simatupang, Ervani Emy Handayani, ibu Wisni Yetti dan banyak perempuan lainnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 7 Agustus 2019 memberikan Tasrif Award kepada Baiq Nuril, guru honorer di Nusa Tenggara Barat yang dikriminalisasi dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penghargaan ini diberikan sebagai upaya mendorong kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan nilai-nilai keadilan serta demokrasi di Indonesia. Baiq Nuril yang merupakan korban dinilai berani, teruji komitmen dan integritasnya dalam melawan ketidakadilan dan menegakkan demokrasi. Kasus ini juga memiliki dampak sosial, politik dan hukum yang cukup luas mulai dari pengadilan, hingga DPR dan Presiden.

Kasus Baiq Nuril bermula pada 2013, saat ia merekam kepala sekolah tempat dia bekerja berinisial M, yang menceritakan hubungan seksualnya dengan perempuan lain bukan istrinya. Baiq kemudian menuturkan soal rekaman tersebut ke rekannya. Rekaman tersebut kemudian disebarkan rekannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram dan ke tangan-tangan lain. Tidak terima, M kemudian melaporkan Baiq ke polisi dan kasusnya berlanjut ke persidangan.

Pengadilan Mataram memutus Baiq tidak bersalah, namun di tingkat MA Baiq diputus bersalah dengan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp.500 juta rupiah. Baiq tidak menyerah dengan mengajukan Peninjauan Kembali meski tidak membuahkan hasil.

Hingga pada akhirnya, Presiden Jokowi dengan persetujuan DPR menyetujui memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Pemberian amnesti ini sekaligus diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal-pasal UU ITE yang multitafsir dan overkriminalisasi. Semisal pasal 27 ayat (1) yang memuat unsur kesusilaan dan pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian SARA.

Penghargaan seperti ini penting sebagai upaya mendukung advokasi korban kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dan dukungan bagi korban untuk berani menyuarakan pendapatnya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Luka dan trauma adalah beberapa hal yang sering dialami para jurnalis ketika mereka melakukan peliputan. Peliputan ini biasanya terjadi ketika jurnalis sedang melakukan peliputan di daerah konflik, ketika meliput aksi atau demonstrasi atau ketika melakukan peliputan bencana. Tak hanya mendapatkan kekerasan, para jurnalis juga kadang mengalami trauma setelah melihat kejadian atau mengingat kejadian yang mereka alami.

Salah satunya ketika jurnalis melakukan peliputan aksi mahasiwa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa 24 September 2019, mereka mengalami beberapa intimidasi yang dilakukan polisi. Aksi ini dilakukan mahasiswa dan jaringan masyarakat sipil menuntut pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta membatalkan RUU bermasalah lainnya seperti Racangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. Aksi tersebut kemudian berujung ricuh ketika polisi mulai menembakkan gas air mata mengusir mahasiswa untuk pergi dari gedung DPR.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat dalam peristiwa tersebut, 4 orang jurnalis luka-luka karena menjadi korban kekerasan. Sampai Rabu (25/9) pagi, AJI Jakarta telah menerima laporan dari 4 jurnalis yang mengalami intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan kerja peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Pertama, kekerasan terhadap jurnalis Kompas.com, Nibras Nada Nailufar. Ia mengalami intimidasi saat merekam perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa malam. Dalam peristiwa ini, polisi melarang korban merekam gambar dan memaksanya menghapus rekaman video kekerasan. Nibras bahkan nyaris dipukul oleh seorang polisi.

Kedua, kekerasan terhadap jurnalis IDN Times, Vanny El Rahman. Dia dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar flyover Slipi, Jakarta.

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto oleh polisi. Tri dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari kesatuan Brimob Polri. Meski Kurnia telah menunjukkan ID Pers yang menggantung di leher dan menjelaskan sedang melakukan liputan, pelaku kekerasan tidak menghiraukan dan tetap melakukan penganiayaan. Tak hanya itu, polisi tersebut juga merampas HP Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Video itu rekaman Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

Keempat, kekerasan terhadap jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui. Mobil yang digunakan Febrian saat meliput wilayah Senayan dipukuli dan dirusak massa. Akibatnya, kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang, serta kaca jendela pecah semua.

Atas peristiwa ini, AJI Jakarta mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis. Baik yang dilakukan aparat kepolisian maupun massa. Ketua AJI, Asnil Bambani menilai, kekerasan yang dilakukan polisi dan massa itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Dalam bekerja, jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3),” kata Asnil Bambani dalam pernyataan persnya.

Sampai saat ini AJI Jakarta terus melakukan verifikasi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput aksi mahasiswa Selasa kemarin. Karena tak menutup kemungkinan masih ada jurnalis lain mengalami kekerasan saat liputan.

Desakan Komite Keselamatan Jurnalis


Untuk menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis antaralain AJI Indonesia, LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia, Ikatan Jurnalisme Televisi Indonesia (IJTI), Serikat SINDIKASI mendesak Kepolisian menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, baik yang melibatkan anggotanya dan sekelompok warga.

“Apalagi kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis.”

Lalu semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum untuk diadili hingga ke pengadilan. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat liputan. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers. Mengimbau perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh, serta aktif membela wartawannya termasuk melaporkan kasus kekerasannya ke kepolisian.

Serta mendesak Dewan Pers terlibat aktif menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang aksi tanggal 24 September, maupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada waktu sebelumnya.

(Foto: Alfan Noviar)

“Tolong, ini perempuan. Dahulukan perempuan. Kasih jalan untuk perempuan.”

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Teriakan itu saya dengar ketika banyak perempuan mahasiswa berjatuhan, pingsan, dengan nafas yang tersengal.

Para mahasiswa laki-laki kemudian membopong beramai-ramai, memberikan jalan, membawa mahasiswi menepi dan memberikan minum, merawat sementara mahasiswi yang berjatuhan.

24 September 2019 kemarin memang mencatatkan sejarah bahwa gedung DPR RI seperti lautan manusia. Juga catatan tentang apa yang dilakukan polisi, membabi buta menembaki mahasiswa dengan gas air mata. Beberapa mahasiswi dan mahasiswa yang pingsan digendong, berlalu lalang, menyeruak di tengah-tengah aksi.

Para mahasiswi memberikan jalan kepada perempuan yang lebih tua untuk diberikan tempat terlebih dahulu.

Sejumlah mahasiswi yang saya temui mengatakan bahwa ini merupakan aksi mereka yang pertama. Mereka melakukannya karena aksi ini adalah aksi bersama untuk memprotes DPR yang tidak berpihak pada rakyat.

Beberapa nampak bergandengan tangan menggandeng mahasiswi lain, beberapa masuk ke gedung-gedung kantor untuk membantu mahasiswi lainnya, menenangkan yang lain. Ini merupakan pengalaman berharga setelah reformasi 1998 lalu. Mereka menggunakan topi, memasang kamera, sambil mengambil foto dan video di beberapa orasi. Beberapa duduk di pinggir jalan sambil melihat jalannya aksi.

“Aksi sambil ambil foto begini, sayangnya belum bisa diupload karena sinyalnya buruk,” ujar seorang mahasiswi berjaket almameter kuning.

“Iya kita kesini untuk demo bareng-bareng yang lain,” ujar mahasiswi lain yang sedang mengambil video ketika polisi sudah mulai menyemprotkan air dari water canon.

Para mahasiswa ini juga membawa poster yang tak kalah satirnya. Lucu dan menyindir. Poster seperti “Tolak revisi KUHP. Tolak revisi skripsi”, “Selangkanku bukan urusanmu.” Atau poster lain "kosongkan warung kopi, penuhi DPR," memenuhi jalannya aksi.

Aksi di Gedung DPR RI pada Selasa, 24 September 2019 benar-benar membawa luka yang mendalam. Mahasiswa yang sudah datang ke DPR RI, sulit sekali untuk mendapatkan tempat untuk berbicara, harus melakukan aksi besar untuk bertemu anggota DPR. Inilah fakta pertama yang saya temui.

Saya melihat ini semua di tengah teriakan tuntutan mahasiswi dan mahasiswa, juga aliansi masyarakat sipil agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak mengesyahkan RUU Kitab Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), RUU Pertanahan dan undang-undang yang menjerat rakyat di mobil-mobil komando.

Berada diantara barisan buruh KASBI bersama sejumlah aktivis buruh Serikat pekerja media dan industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI, Trade Union Right Center dan aktivis Lakpesdam NU). Awalnya mau menjangkau mobil komando mahasiswa dan mobil komando aliansi masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi yang berada di depan, namun banyaknya peserta aksi membuat mobil komando ini sulit dijangkau. Gedung DPR RI sudah dipenuhi ribuan mahasiswa dari pagi.

Sebelumnya para buruh telah melakukan aksi hari tani yang jatuh pada 24 September 2019 di istana sejak pagi hingga siang, mereka memprotes tanah dan kesejahteraan yang tak bisa dinikmati para petani, memprotes undang-undang sumber daya alam yang buta gender dan mengabaikan fakta bahwa kesulitan mengakses air merupakan meningkatkan beban berlapis bagi perempuan. Para petani hanya menjadi buruh tani.

Kasbi masuk ke wilayah sekitar depan DPR setelah dari dalam Gedung DPR RI disemprotkan air dari water canon kepada para mahasiswa yang mundur. Awalnya semua masih cukup tenang. Namun ketika polisi sudah mulai menembakkan gas air mata dan bertubi-tubi, kondisi menjadi rawan. Mobil komando Kasbi yang bergerak maju ketika mahasiswa dipukul mundur, akhirnya mundur secara perlahan.

Diantara para mahasiswa yang mundur terdengar suara tembakan gas air mata yang bertubi-tubi di DPR, masih banyak solidaritas yang terulur. Para mahasiswa membukakan jalan agar lebih lapang bagi para perempuan dan meminta mereka beristirahat dulu. Ada yang membawa motor dan menawari mahasiswi dan perempuan untuk menaikinya.

“Yang perempuan dulu ya, ini chaos banget.”

Mereka juga membantu mahasiswi yang naik turun pagar yang berlari untuk menghindari tembakan gas air mata dari polisi. Ada yang lari ke Gelora Bung Karno (GBK), ada yang lari ke Hotel Mulia Senayan, ada juga yang lari masuk ke Gedung TVRI, masuk di masjid untuk mencari tempat yang aman.

Saya berada diantara mereka yang berteriak, “Awas ada gas airmata, polisi datang. Awas..”

Gas air mata ada dimana-mana, menyembur begitu saja. Sampai kami berlari ke dekat hotel Muliapun, gas air mata ini bisa tercium. Asapnya membumbung tinggi. Banyak yang duduk, lemas, digotong karena pingsan.

Saya hanya sempat mengatakan.

“Jangan lari, mundur pelan-pelan, tapi jangan lari. Kalau lari, semua yang tidak kuat akan jatuh.”

Saya berteriak setelah saya jatuh untuk ketigakalinya diantara para mahasiswa yang badannya sangat besar. Namun mereka juga yang menolong, memberikan jalan agar saya bisa berjalan lagi. Ini membuat saya senang, trenyuh melihat para mahasiswa yang mempunyai kepedulian buat orang lain. Turun ke jalan, memapah yang sakit dan bergandeng tangan ketika ada yang terluka. Para mahasiswa- mahasiswi datang sejak pagi, ada yang menjelang siang. Ada yang naik bis, banyak juga yang menaiki motor.

“Kami dahulukan ibu dan perempuan,” kata sejumlah mahasiswa.

Beberapa mencatat aksi kemarin merupakan aksi besar pertama yang dimotori oleh mahasiswa dan mahasiswi setelah reformasi 1998 lalu. Di tengah isu yang beredar bahwa para mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat sipil dibayar untuk menggulingkan Presiden Jokowi, saya justru tidak mendengar ada teriakan dari para mahasiswa dan mahasiswi untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Mereka justru mengatakan bahwa:

“DPR bodoh, DPR bodoh.”

Aliansi masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi yang terdiri banyak lembaga masyarakat sipil dan didukung oleh gerakan sosial, gerakan buruh lain misalnya, sudah melakukan rapat-rapat panjang sebelum melakukan aksi bersama pada 24 September 2019 kemarin. Poster-poster ajakan untuk melakukan aksi sudah diedarkan sebagai kampanye untuk menolak RUU KUHP, UU KPK. Mereka adalah para aktivis pro-demokrasi yang banyak mengawal persoalan hak asasi manusia selama ini.Isi revisi RKUHP ini memang menimbulkan masalah panjang, misalnya terungkap beberapa pasal di dalam RKUHP yang akan mengkriminalisasi perempuan.

Pada Pasal 417 misalnya menyebutkan semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat sebagai tindak pidana. Pasal ini berpotensi membuka peluang untuk mengkriminalisasi korban pemerkosaan dan dapat melanggengkan perkawinan korban yang tidak ia inginkan. Secara substansi dalam pasal ini negara dianggap terlalu jauh memasuki kehidupan privat warga negaranya. Korban perkosaan selama ini sudah menjadi korban dan kemudian harus dikriminalkan. Ini merupakan kemunduran yang jauh dari semangat perlindungan terhadap perempuan. Wacana ini juga merupakan wacana yang hanya terjadi pada masa kolonial yang menjadikan tubuh perempuan sebagai korban.

Sedangkan dalam Pasal 414 berisi tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak dianggap akan bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Pasal ini akan mempersempit cakupan pendidikan seksual kepada anak-anak dan remaja. Orang-orang yang memperkenalkan alat kontrasepsi sebagai bentuk edukasi seksual juga dapat dijerat karena dianggap turut mempromosikan alat kontrasepsi. Padahal pendidikan kesehatan reproduksi merupakan pendidikan yang wajib diajarkan guru dan orangtua sejak anak-anak di sekolah.

Seorang mahasiswi berjaket almamater biru menawari saya minum dan menawari saya bantuan jika saya membutuhkan. Saya juga melihat fakta lain, perempuan-perempuan muda yang mau berjuang, bersolidaritas bagi yang lain. Mereka mengikuti aksi sambil berfoto, mengambil video, bersolidaritas dengan yang lain dengan cara-cara baru.

Seorang kawan berbisik dengan bangga, para mahasiswa ini memang generasi yang adaptif pada perubahan, dan juga perjuangan. Buktinya, saat ini mereka melakukannya.

(Foto: Alfan Noviar)

Usia perkawinan perempuan dan laki-laki yang disyahkan pada September 2019 memberikan angin segar atas banyak luka yang terjadi pada masyarakat sipil di bulan September ini.


*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Walaupun mendapatkan banyak luka dengan disyahkannya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, disetujuinya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta lamanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), namun ada 1 yang melegakan, yaitu ketika disyahkannya umur 19 tahun untuk perkawinan laki-laki dan perempuan.

Hingga sampai pada titik ini, banyak aktivis mengatakan ini merupakan suatu perjuangan yang sangat panjang dan tak mudah. Padahal penghapuskan praktik perkawinan anak merupakan bentuk upaya negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi telah diamanatkan undang-undang. Namun penetapan umur 19 tahun untuk perkawinan ini merupakan perjuangan yang panjang

Data di tahun 2017 menunjukkan jumlah pernikahan anak di Kalimantan Selatan sebesar 21.53%, Jawa Timur 18,44%, dan Jawa Barat 17,28%. Sedangkan pada 2018 jumlah pernikahan di Kalimantan Selatan menjadi 22,77%, Jawa Barat 20,93%, dan Jawa Timur 20,73%. Jumlah ini sangat memprihatinkan karena perkawinan anak pada akhirnya akan merenggut hak-hak anak-anak. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik atau BPS di tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah perkawinan anak di beberapa provinsi.

Motif utama yang digunakan agar menikah muda biasanya adalah karena agama. Menikah di usia muda dianggap sebagai solusi untuk keinginan melepas hasrat seksual, sebagai penjaga kehormatan perempuan, bahkan sebagai solusi finansial bagi perempuan.

Namun data juga menunjukkan bahwa pernikahan usia muda juga dianggap sebagai penyebab perceraian. Usia pasangan suami istri yang muda, sehingga dianggap mempunyai emosi masih labil, finansial yang belum mapan, hingga perselingkuhan yang diakibatkan oleh hasrat seksual laki-laki suami yang tidak tertahan. Dari sini kemudian banyak perempuan yang takut untuk membangun hubungan rumah tangga karena perselingkuhan dan kekerasan yang mereka alami.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Koalisi 18+ mencatat tentang proses dialog dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya bisa berjalan dinamis.

Sebelum keputusan dalam sidang paripurna ke-8 pada 16 September 2019, terdapat 4 (empat) tahapan pertemuan sidang dalam panitia kerja (PANJA) yang dilakukan dengan agenda yaitu penjelasan tim pengusul serta penyerahan naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Badan Legislatif pada 20 Agustus 2019. Lalu pembahasan harmonisasi di Badan Legislasi dan Pandangan Fraksi atas Draft RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 2 September 2019. Pembahasan tingkat pertama Draft RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Panja dan Pemerintah yang digawangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA pada tanggal 12 September 2019, dan pembahasan draft RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tingkat dua dan pengesahan dalam sidang paripurna pada 16 September 2019.

Sekjed KPI, Dian Kartikasari mencatat bahwa dukungan juga dilakukan dari sebagian besar fraksi dengan posisi 10 fraksi yang mempunyai pandangan yang beragam atas batas usia perkawinan, dimana komposisi 8 fraksi menyetujui menaikkan usia perkawinan bagi perempuan adalah 19 tahun disamakan dengan laki-laki, dengan pertimbangan catatan yaitu harus disertai upaya-upaya yang lebih strategis, diantaranya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

“Sedangkan terdapat 2 fraksi yang menyetujui menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, dan laki-laki menjadi 18 tahun,” ujar Dian Kartikasari.

Hal lain yang menjadi kesepakatan adalah usulan perubahan tidak hanya pada Pasal 7 ayat (1), namun juga Pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa kewenangan pemberian dispensasi hanya diberikan kepada Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dan menghapuskan frasa “pejabat lain”, karena akan menimbulkan multi tafsir Dispensasi juga hanya dapat diajukan bila ada alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Selanjutnya pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai.

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktek perkawinan paksa serta sekaligus untuk menerapkan hak partisipasi anak, dimana pendapat anak harus didengarkan bila berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupannya.”

Dari sinilah kemudian ada hasil kesepakatan dalam Rapat Baleg atas pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap
ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alas an sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang
atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).


Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi 18+ berharap dengan adanya perubahan UU Perkawinan terkait batas usia dapat menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia dan menghentikan perkawinan anak serta menghasilkan generasi emas yang terbebas dari stunting. Ke depan, diharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA segera menyusun peta jalan dan strategi nasional penghapusan perkawinan anak sebagai implementasi perubahan UU Perkawinan ini.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

“Saya, kami semua merindukan Munir, sosok yang begitu kuat bagi kami.”


Melly Setyawati- www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Yati Andriyani, Koordinator Kontras menyatakan ini pada saat diskusi mengenang kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir pada 23 September 2019 kemarin di Jakarta.

Secara mendalam, Munir adalah aktivis yang selalu memberikan semangat bagi perjuangan. 15 tahun kematian Munir, Indonesia masih mengatasi persoalan-persoalan sulit. Munir adalah orang yang terdepan. Kepedihan ini tentu sangat dirasakan Suciwati, istri Munir dan kedua anaknya. Hingga sekarang, Suciwati masih terus melakukan aksi dan terus mencari tahu tentang kematian Munir.

Di tahun 2013, Suciwati kemudian mendirikan museum “Omah Munir” di Batu, Malang, Jawa Timur. Dalam laman web “Omah Munir” tertulis bahwa Omah Munir didirikan untuk mengisi pendidikan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Indonesia terutama generasi muda dalam rangka menciptakan warga negara yang cinta damai, menghargai perbedaan, menjaga toleransi antara kelompok dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Hal lain museum ini juga menampilkan eksebisi tentang sejarah perkembangan perjuangan HAM di Indonesia, serta mengangkat kehidupan para pembela HAM Indonesia seperti Marsinah dan Munir. Museum juga menampilkan beberapa peristiwa pelanggaran HAM penting seperti di Aceh dan Timor Timur. Sejak dibuka pada tahun 2014 sampai Mei 2016, Museum Omah Munir telah dikunjungi sekitar 7500 pengunjung, terutama siswa dan kaum muda.

Pembunuhan Munir tidak hanya berdampak pada keluarga Munir, namun juga terhadap gerakan penegakan hak asasi manusia serta keadilan. Dalam kasus Munir, ada kesan kasus ini lamban dengan pernyataan hilangnya dokumen hasil tim pencari fakta sehingga cenderung negara telah melakukan praktik mal administrative.

“Negara ini masih menempatkan Munir secara tidak sepadan. Munir dianggap sebagai persoalan. Pekerjaan Munir masih dianggap ancaman,” Yati Andriyani mencoba merefleksikan kematian Munir.

Hendropriyono bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita sedang bertarung dengan kekuasaan yang terus digunakan. Butuh pendekatan multipihak untuk menghapus barisan oligarki, tambah Yati.

23 September 2019 adalah tepat 15 tahun Munir dibunuh. Munir meninggal dalam perjalanannya ke Belanda untuk menempuh kuliah S2. Namun sejak kepergiannya di hari itu, Munir tak pernah kembali

Proses hukum sudah berjalan namun sampai dengan detik ini, belum juga bisa mengungkap siapa dibalik permufakatan jahat pembunuhan ini. Diskusi ini memaparkan bentuk permufakatan jahat untuk pembunuhan Munir sebab melibatkan peran aktor lapangan, aktor yang mempermudah pembunuhan dan aktor perencana.

“Yang Jelas ini bukan perorangan atau karena motif pribadi,” ungkap Usman Hamid, Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan upaya hukumpun belum bisa mengungkap aktor-aktor tersebut. Salah satu aktornya telah divonis bebas. Pembunuhan Munir merupakan suatu tindakan unlawfull killing. Amnesty International mendefinisikan tindakan tersebut sebagai pembunuhan di luar hukum yang disengaja berdasarkan perintah, atau melalui keterlibatan pemerintah. Deskripsi tersebut sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh ahli hukum internasional.

Eksekusi ekstra yudisial, ringkas-cepat, atau sewenang-wenang (extrajudicial, summary or arbitrary executions) juga termasuk pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan kelompok non-negara serta individu yang tidak berhasil diinvestigasi dan dituntut oleh otoritas negara. Landasan hukum penyelidikan bisa menggunakan Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (Protokol Minnesota Tentang Penyelidikan Terhadap Kemungkinan Kematian di luar hukum).

Menurut Usman Hamid, kasus unlawfull killing serupa juga pernah terjadi pada aktivis Papua, Theys Eluay pada masa kepresidenan Megawati. Uniknya, tim pencari fakta (TPF) terdiri dari aparatus kepolisian berbeda dengan TPF-nya Munir pada era kepresidenan SBY, dimana anggota tim pencar faktanya terdiri dari kelompok non sipil.

Kasus Munir juga mengalami kemandegan atau stagnan. Ada kewajiban yang tidak dipenuhi, artinya tidak terbuka dan tidak transparan. Hasil akhirnya tidak dijalankan, maka menjadi pemerintah tidak efektif dan tidak transparan.

Ada potensi penyimpangan prosedur juga ketika data-data kasus Munir ini dinyatakan hilang. Padahal dokumen ini penting sekali dalam pencarian fakta dan alat bukti sebagai sebuah kebenaran maka ini berpotensi akan ada keberulangan . Jadi hilangnya dokumen ini semakin menunjukkan prosedur yang tidak beres. Maka harus ada upaya untuk melakukan investigasi siapa yang bertanggungjawab, bagaimana bisa hilang dokumen ini.

Jakarta, Konde.co- Gelombang penolakan pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) semakin besar. Setelah aksi yang dilakukan para mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi akan bersama-sama melakukan aksi bersama pada:

Selasa, 24 September 2019
Jam 13.00 WIB
Tempat: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI- Senayan, Jakarta.

RUU KUHP dijadwalkan akan disyahkan pada Selasa, 24 September 2019 oleh DPR RI besok. Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa RKUHP harus ditunda pengesahannya, namun sejumlah aktivis menilai bahwa permintaan dari Presiden Jokowi ini dinilai terlambat.

Komnas Perempuan mendata apa yang akan terjadi pada perempuan jika RKUP ini disyahkan? Menurut catatan Komnas Perempuan sejumlah pasal yang ada dalam RUU KUHP apabila diimplementasikan akan menimbulkan overkriminalisasi terhadap kelompok rentan, dalam hal ini anak, perempuan, kelompok miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat hukum adat, penghayat kepercayaan. Pasal-pasal tersebut antaralain:

1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Hukum yang Hidup di Masyarakat.
Tidak adanya batasan yang jelas tentang hukum yang hidup dalam masyarakat di tengah beragamnya hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat, mengakibatkan ketentuan ini menghilangkan jaminan kepastian hukum sebagai prinsip utama hukum pidana, dan melanggar asas legalitas. Rumusan pasal ini akan meningkatkan potensi kesewenangan dalam penegakannya, menyuburkan overkriminalisasi bagi kelompok rentan, dan menjadi pembenar diproduksinya kebijakan daerah yang diskriminatif. Kehadiran pasal ini juga akan memperburuk praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan yang selama ini yang sudah berlangsung di masyarakat

2. Pasal 412 tentang Kesusilaan di Muka Umum.
Penjelasan frasa “di muka umum” dalam pasal ini berpotensi melindungi pihak-pihak yang memiliki privilege untuk menutupi tindak pidana yang mereka lakukan, namun merentankan kelompok miskin karena tempat tinggal dan lokus mobilitasnya yang mudah dilihat, didatangi dan disaksikan oleh pihak-pihak lain

3. Pasal 414-416 tentang Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan.
Rumusan penjelasan pada pasal ini berpotensi menghalangi inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat, serta program keluarga berencana. Tidak adanya kejelasan siapa yang dimaksud “relawan dan pejabat yang berwenang” berpotensi mengkriminalisasi pihak-pihak yang melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) maupun HIV/AIDS

4. Pasal 419 tentang Hidup Bersama.
Kriminalisasi hidup bersama sebagai suami istri yang dalam draft sebelumnya telah dikunci dengan delik aduan absolut di mana pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, dan anak, namun dalam draft terbaru ditambahkan dengan “pengaduan dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya”.

Perubahan ini akan membuat delik aduan menjadi delik biasa, dan pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan adat ataupun perkawinan siri (tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan) akan potensial menjadi sasaran utama penegakan pasal ini. Secara substansi penggunaan istilah “kepala desa atau dengan sebutan lainnya” adalah bentuk manipulasi hukum yang memberikan peluang masyarakat luas ataupun pihak ketiga terlibat dalam pemidanaan

5. Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan, yang akan mempidana setiap perempuan yang menghentikan kehamilan.


Pasal 470 ini tidak sinkron dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan komitmen SDGs untuk menurunkan angka kematian ibu akibat kehamilan. Karena kehamilan tidak diinginkan menyumbang 70% angka kematian ibu. Dalam hal ini perlu ada sinkronisasi perlindungan korban perkosaan dalam RUU Hukum Pidana dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara utuh. Pasal 472 ini bahkan akan mempidanakan perempuan korban kekerasan seksual atau perempuan lainnya menghentikan kehamilan karena alasan darurat medis. Padahal pasal 31 PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membenarkan tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan

6. Pasal 467 tentang Larangan seorang Ibu melakukan perampasan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan (Infantisida).
Rumusan pasal ini diskriminatif terhadap perempuan karena mengasumsikan hanya ibu yang takut kelahiran anak diketahui oleh orang (dalam konteks kelahiran anak di luar nikah). Padahal fakta di masyarakat laki-laki yang menyebabkan kehamilan juga mengalami ketakutan. Karena asumsi yang diskriminatif tersebut potensi terbesar untuk dikriminalkan dalam pasal ini adalah perempuan.

Maka Komnas Perempuan meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menunda pengesahan RUU KUHP dan mengadakan penelitian lebih komprehensif pada setiap pasal yang berpotensi mengkriminalkan perempuan, kelompok rentan dan mengebiri demokrasi.

Pembacaan karya sastra tulis ke dalam bentuk audio book ini saya lakukan agar para diffable netra dapat mendengarkan karya sastra. Bagi saya, semua orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan bacaan, artikel atau karya-karya termasuk karya sastra.

*Indah Darmastuti- www.Konde.co

“Erica masih di Surabaya. Stasiun Gubeng masih relatif ramai pagi ini. Orang berlalu lalang, entah mengejar atau dikejar waktu. Wajah-wajah panik, wajah-wajah malas menyeret tas roda seperti tak ada habisnya. Aku masih mengantuk.”


“Erica masih di Surabaya” merupakan salah satu karya sastra yang kemudian saya bacakan di audio book sastra. Apakah itu audiobook sastra? Audiobook Sastra adalah sebuah kerja untuk merekam karya-karya sastra yang berupa cerpen dan puisi dari para penulis Indonesia terkini. Dan saya melakukannya untuk para diffable netra atau tuna netra.

Sekitar 4 tahun lalu, perjumpaan saya dengan Agatha, seorang perempuan diffable netra di sebuah acara bincang sastra Pawon dengan Radio Solopos FM seperti menghantui saya untuk terus mencari cara agar teman-teman difabel netra bisa menikmati karya sastra dengan mudah dan ramah. Menurut Agatha, hingga kini masih sangat terbatas sumber pengetahuan yang bisa diakses oleh difabel netra termasuk sastra. Padahal setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan, hiburan dan informasi. Sastra adalah salah satu wilayah pemenuhan itu. Itu juga menjadi dasar pemikiran saya.

Saat kami berbincang, Agatha juga menyampaikan tentang minatnya pada sastra tetapi kesulitan karena terbatasnya akses. Mereka, teman-teman disabel netra sangat membutuhkan referensi audio book terutama sastra berupa cerpen dan puisi terkini. Kurangnya referensi terutama sastra yang bisa diakses gratis oleh teman-teman disabel netra itulah yang membuat saya berpendapat bahwa audio book ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk dilahirkan.

Audio book juga bukan hanya sebagai upaya pemenuhan hak teman-teman diffable netra, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Saya membayangkan ketika dunia semakin riuh, waktu semakin mahal, sastra tetap bisa hadir dengan tenang, bersahabat dan tetap memberi sesuatu yang subtil dengan cara yang berbeda, dalam sebuah audio book.

Barangkali nanti, ketika waktu membaca buku semakin sempit, dan kertas semakin langka, masyarakat bisa memperoleh cerita atau karya fiksi melalui audio book. Mereka bisa mendengar sambil menyetir mobil, memasak, atau bahkan sebagai bahan relaksasi. Sastra tetap bisa hadir dalam segala ruang dan waktu, dan semua individu yang membutuhkannya.

Dalam masa-masa berpikir saya ini, tiba-tiba saya dihubungi mahasiswa Universitas Negeri Negeri Sebelas Maret (UNS), mereka meminta izin untuk membuat kumpulan cerpen saya ke dalam audio book. Ini seperti mimpi yang kemudian menemui kenyataannya. Akhirnya bersama mereka saya dan tim menggarap cerpen dan puisi ke dalam bentuk suara. Kami memulai uji coba dengan mengalih-wahanakan beberapa cerpen saya yang terhimpun dalam buku “Makan Malam Bersama Dewi Gandari” bersama teman-teman dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dalam prosesnya saya juga melibatkan teman-teman diffable sebagai narator. Selama 6 bulan saya dan tim menyiapkan dari pengumpulan naskah dari teman-teman penulis, latihan reading, editing dan ilustrasi musik dan kami unggah dalam situs www.difalitera.org.

Pada tahun 2018, kebetulan saya mendapat hibah Cipta Media Ekspresi dari Ford Foundation dan Wikimedia. Saat itulah kami makin bergiat untuk mengumpulkan banyak cerpen dan merekamnya. Kami lalu mengumpulkan 30 cerpen dan 50 puisi selama produksi secara bertahap, mendistribusikan naskah kepada para narator dan latihan secara bertahap. Lalu proses perekaman pembacaan cerpen dan puisi secara bertahap, perekaman musik untuk ilustrasi naskah secara bertahap, melakukan editing naskah dan melakukan pendokumentasian naskah dalam bentuk keping CD yang akan didistribusikan ke Sekolah Luar Biasa dan digital diupload di website www.difalitera.org.

Tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus mengumpulkan individu, kelompok yang terlibat dalam proyek ini yang peduli dengan sastra, difabel dan gerakan sosial. Secara khusus juga dibutuhkan tim musik, narator dan editor untuk mewujudkan audio book ini. Disisi lain ada tim program yang terdiri dari organizer, finance dan adminisrasi yang membantu untuk membuat karya-karya ini menjadi referensi di masyarakat yang ramah difabel dan membuat sastra mudah diakses oleh banyak pihak

Akhirnya pada tanggal 10 Nopember 2018 kami berhasil meluncurkan situs web www.difalitera.org yang kami luncurkan di Solo. Sejak diluncurkan dan sosialisasikan, difalitera.org mendapatkan sambutan hangat dari publik. Yang menarik adalah ketika saya menerima pesan di sosial media yang menanyakan produk terbaru atau mereka mengapresiasi dan menyukai konten difalitera.org. Buat saya ini merupakan nilai yang tak terhingga bagi kami.

Tanggapan menantang juga datang dari kawan difabel netra yang meminta dibuatkan cara belajar Bahasa Inggris. Aku bingung saat itu, karena kamus Inggris bisa diakses di mesin Google. Tetapi setelah diskusi panjang, kami sedikit tahu apa yang mereka butuhkan, dan kami mewujudkannya dan menamai konten itu English Lesson yang disajikan dengan cara bercerita.

Kini difalitera sudah mengerjakan lebih dari 150 karya berupa puisi, cerpen, cerita anak, cerita berbahasa jawa, english lesson dan mungkin ke depannya kami akan membuat cerita rakyat. Kami tahu apa yang kami lakukan sangat kecil, tetapi setidaknya, kami bisa mengajak teman-teman untuk berbagi kesenangan dan menjalin kawan terutama disabel netra yang tentu saja harus kita penuhi hak-haknya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagi cerita

Kini akhirnya lunas sudah saya memenuhi angan-angan ini. Saat ini, berbagai ragam cerita ada dalam audio book ini. Ada isu seperti hak asasi manusia, hak difabel dan gerakan sosial. Upaya ini terus kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak difabel serta membuka akses untuk pengarusutamaan sastra. Hal ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi anak-anak muda yang bersedia dan berkomitmen untuk terlibat dalam gerakan ini selain untuk memperkuat kapasitas penggerak lokal, khususnya peran-peran perempuan muda untuk bergabung bersama kami.

(Referensi dan foto: https://www.ciptamedia.org/ciptamediaekspresi/penerimahibah/0496)

*Indah Darmastuti, adalah karyawati sebuah perusahaan batik di Solo. Ia juga penulis prosa, puisi dan esai serta aktif di komunitas Sastra Pawon-Solo sebagai anggota redaksi. Ia penikmat seni pertunjukan, khususnya tari. Beberapa review pertunjukan tarinya bisa dibaca di indahdarmastuti.blogspot.com. Ia sudah menerbitkan novel: Kepompong (Jalasutra, 2006) Kumpulan Novelette Cundamanik (Sheila, 2012) Sehimpun Cerita Makan Malam Bersama Dewi Gandari (Bukukatta, 2016) Mengelola komunitas diffable dalam ranah sastra dan menggawangi web www.difalitera.org.

Sebuah festival film yang mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan kembali digelar. Festival film bertajuk “100% Manusia Film Festival” ini diselenggarakan mulai 20 September hari ini hingga 29 September 2019 di Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.

Festival ini sangat penting diselenggarakan untuk mempromosikan hak asasi manusia seperti kesetaraan dan keberagaman. Semua orang mendapatkan hak yang sama dalam hidup.

Festival yang sudah digelar selama 3 tahun ini diselenggarakan dengan mengambil beberapa tempat penayangan film publik seperti galeri seni, universitas, tempat pemutaran film independen, pusat kebudayaan asing, restauran, mall dan co-working space seperti @america, Cinespace, Erasmus Huis, Goethe Institut-Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, Galeri Kertas, Institut Français Indonésia, Istituto Italiano di Cultura, Ke:Kini Ruang Bersama, Kineforum, Komunitas Salihara, Selatan, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan Summarecon Mall Bekasi.

Sejumlah film yang diputar adalah film-film yang selama ini mempromosikan hak asasi manusia seperti film “Sisterhood”, “Evening Shadows”, “Unbrekable, (In)visible”, “ What Will People Say”, “Valentine” atau sejumlah film yang telah mendapatkan penghargaan seperti “Free Man,” “27 Steps of May” yang menceritakan perempuan korban kekerasan seksual, “Working Woman”, “Love for Sale” atau beberapa film yang menceritakan kemanusiaan seperti “Petualangan Menangkap Petir” dan “Keluarga Cemara” dan puluhan film lainnya.

Film “More than Work” karya Luviana yang merupakan produksi dari Konde Production dan didukung www.Konde.co merupakan salah satu film yang akan diputar dalam sessi human at work bersama film “Bina Tuntas” dan film “Rumah Siput.”

Film “More than Work” menceritakan kisah buram para perempuan dan kelompok minoritas yang terjadi di media. Sedangkan Film “Rumah Siput” dan “Bina Tuntas” menceritakan bagaimana aktivitas, pekerjaan beberapa kelompok disable di Indonesia.

Ketiga film ini akan diputar pada Minggu, 22 September jam 17.00 WIB di Kineforum di Komplek Taman Ismail Marzuki dan pada tanggal 26 September 2019 jam 13.00 WIB di Galeri Indonesia Kaya, Mall Grand Indonesia di Jakarta.

Film lain yaitu film “Perempuan dalam Kopi” adalah film tentang eksperimen melukis dengan kopi. Film ini bercerita tentang perempuan dan pemberdayaan. Film-film seperti ini sangat penting untuk dirayakan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Ada sekitar 95 film nasional dan internasional yang akan diputar dan ada juga lokakarya untuk pembuatan film hak asasi manusia dalam festival ini.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri dalam laman www.change.org pada 18 September 2019 kemarin, mengajak publik untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 24 September 2019.

“Apa ngaruhnya sih buat gue?” Kalau kamu mikir gitu, cek dulu deh apakah kamu termasuk orang-orang ini. Karena di revisi KUHP, orang-orang ini dianggap “kriminal,” tulis Tunggal Pawestri.

Yang dianggap kriminal dalam RKUHP antaralain:

1. Korban perkosaan → bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan
2. Perempuan yang kerja dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan → kena denda Rp 1 juta
3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya → bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan
4. Pengamen → kena denda Rp 1 juta
5. Tukang parkir → kena denda Rp 1 juta
6. Gelandangan → kena denda Rp 1 juta
7. Disabilitas mental yang ditelantarkan → kena denda Rp 1 juta
8. Kalau kamu punya ayam, ayamnya main ke halaman tetangga dan matok tanaman —> didenda 10 juta
9. Jurnalis atau netizen → bakal dipenjara 3,5 tahun kalau mengkritik presiden
10. Kalau “dituduh” makar bunuh presiden → hukuman mati!

Tandatangani petisi di www.change.org/semuabisakena dan sebarkan di media sosialmu ya. Kita viralkan hashtag #SemuaBisaKena biar DPR membatalkan revisi KUHP. Waktu kita nggak banyak. Dulu kita bisa gagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara. Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan revisi KUHP yang ngaco ini.


Isi revisi RKUHP ini memang menimbulkan masalah panjang. Dalam aksi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil di Gedung DPR RI pada 16 September 2019 misalnya terungkap beberapa pasal di dalam RKUHP yang akan mengkriminalisasi perempuan.

Pada Pasal 417 misalnya menyebutkan semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat sebagai tindak pidana. Pasal ini berpotensi membuka peluang untuk mengkriminalisasi korban pemerkosaan dan dapat melanggengkan perkawinan korban yang tidak ia inginkan. Secara substansi dalam pasal ini negara dianggap terlalu jauh memasuki kehidupan privat warga negaranya. Korban perkosaan selama ini sudah menjadi korban dan kemudian harus dikriminalkan. Ini merupakan kemunduran yang jauh dari semangat perlindungan terhadap perempuan. Wacana ini juga merupakan wacana yang hanya terjadi pada masa kolonial yang menjadikan tubuh perempuan sebagai korban.

Sedangkan dalam Pasal 414 berisi tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak dianggap akan bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Pasal ini akan mempersempit cakupan pendidikan seksual kepada anak-anak dan remaja. Orang-orang yang memperkenalkan alat kontrasepsi sebagai bentuk edukasi seksual juga dapat dijerat karena dianggap turut mempromosikan alat kontrasepsi. Padahal pendidikan kesehatan reproduksi merupakan pendidikan yang wajib diajarkan guru dan orangtua sejak anak-anak di sekolah.

Veronica Iswinahyu dari Purple Code yang ikut bergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menuturkan bahayanya jika RKUHP ini disyahkan.

“Dalam kondisi seperti sekarang saja perempuan masih sulit memilih alat kontrasepsi yang dia inginkan. Jika disahkan maka makin susah lagi. Kita jadi tidak punya lagi otoritas atas tubuh. Tubuh kita jadi dikontrol oleh negara melalui dengan bisa atau tidaknya mengakses kontrasepsi”.

Kemudian Padal 251 dan Pasal 470-472 tentang tindak pidana aborsi dengan tanpa pengecualian. Pasal ini dapat mengkriminalisasi para korban pemerkosaan yang melakukan aborsi atau perempuan yang secara media dalam kondisi kandungan yang lemah. Selain menjerat korban, pasal ini juga dapat menjerat tenaga medis yang membantu dalam proses aborsi.

Gelombang aksi penolakan ini memang dilakukan di banyak daerah di Indonesia tak hanya oleh organisasi masyarakat sipil, namun juga oleh universitas dan kampanye-kampanye penolakan yang masif dilakukan lintas generasi.

Dalam aksi pada 16 September 2019 lalu, sebagian peserta aksi membawa poster dan mengikat kepalanya dengan selembar kain putih yang bertuliskan “Hapus Pasal Ngawur”. Sebagian datang menggunakan baju alamater dan mengibarkan bendera kampusnya. Dan sebagian lagi menggunakan seragam serikat buruh. Mereka semua berpaku pada satu mobil komando yang meneriakan orasi-orasi penolakan RKUHP.

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi ini merupakan gabungan berbagai organisasi yang aktif mengawal dan memonitoring pembahasan RKUHP. Aksi hari ini bertepatan dengan rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) RKUHP.

Menurut perwakilan dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, banyak pasal bermasalah di dalam RKUHP baik secara substansi maupun proses pembahasannya. Setidaknya ada tiga poin yang menjadi alasan untuk mendorong penundaan pengesahan RKUHP.

Pertama, pembahasan perubahan-perubahan rumusan dalam RKUHP cenderung tertutup. Minim keterlibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, pemerintah belum pernah memaparkan atau mempublikasikan secara terbuka mengenai apa saja substansi yang diubah dalam draf akhir RKUHP. Ketiga, secara substansi banyak pasal-pasal yang bermasalah. Pasal-pasal yang bermasalah ini banyak yang merupakan pasal karet sehinga berpotensi mengkriminalisasi banyak orang.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU- PKS) yang sudah berjalan selama tiga tahun, tidak kunjung juga disahkan.

Lambatnya pengesahan RUU P-KS membuat sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mayarakat Sipil (GEMAS) turun ke jalan untuk melakukan aksi.

Hal yang sama juga dilakukan para aktivis perempuan yang tergabung dalam KAMMI dan Aliansi Cerahkan Negeri yang sama-sama melakukan aksi turun ke jalan pada saat yang sama. Mereka berargumen membutuhkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual namun ada sejumlah substansi yang tidak mereka setujui dari RUU PKS ini.

Aksi GEMAS Menuntut Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada 17 September 2019 kemarin, Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) yang terdiri dari puluhan organisasi berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Mereka mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU- PKS karena RUU ini sangat penting bagi para korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan setiap harinya.

Berdasarkan data dari Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik tahun 2018, terjadi kekerasan seksual sebanyak 21.310 kasus selama tahun 2014 sampai 2017. Rata-rata terjadi 5327 kasus setiap tahunnya. Selama tiga tahun pembahasan RUU P-KS di DPR setidaknya sudah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan.

Tidak sampai 5% dari jumlah itu yang diproses pengadilan. GEMAS mendesak DPR agar tetap mempertahankan 6 elemen kunci RUU P-KS yaitu 9 tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, hukum acara, ketentuan pidana, dan pemantauan.

“DPR mengusulkan pengesahan RUU- PKS menunggu RKUHP, tapi RKUHP saja hanya mencakup dua bentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan dan perkosaan seksual sehingga sisanya tidak bisa diakomodir. Kita berharap agar segera ada pemulihan bagi korban dan penghukuman bagi pelaku”, ujar Veni Siregar perwakilan GEMAS.

Menurut Veni Siregar, lambatnya pengesahan RUU-PKS disebabkan karena terjadi polarisasi di Komisi 8 DPR.

“Mereka yang mayoritas laki-laki menolak mengesahkan RUU ini karena merasa terancam jika RUU ini disahkan”, imbuhnya.

Aksi Lain Butuh Perlindungan Terhadap Perempuan

Bersamaan dengan aksi GEMAS yang mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU-PKS, datang juga massa lain yang mengatsanamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Aliansi Cerahkan Negeri, mereka menolak RUU-PKS karena beberapa substansi yang tidak mereka setujui.

Penolakan ini bukan karena kelompok ini tidak melindungi perempuan. Mereka ingin ada perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, namun mereka tidak sepakat dengan substansi RUU-PKS. Hal ini terpapar dalam pertemuan antara dua kelompok aktivis KAMMI dan GEMAS dalam pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI di sela-sela aksi.

Menurut KAMMI, RUU-PKS memuat pemahaman yang mendukung terjadinya perzinahan, pelacuran, dan penyimpangan seksual termasuk Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), predator anak, inses dan berhubungan seksual dengan hewan.

Hana dari Aliansi Cerahkan Negeri mengatakan bahwa banyak pasal di dalam RUU PKS yang bermasalah. Bahkan secara definisipun menurut mereka RUU-PKS ini bermasalah.

“Kami sudah berkali-kali meminta revisi. Meskipun sudah direvisi namun tidak menghilangkan ruh dari pasal-pasal yang bermasalah.”

Namun ketika ditanya tentang pasal-pasal mana saja yang menurutnya bermasalah, Hana menolak untuk menjawab.

Massa yang membawa bendera Aliansi Cerahkan Negari dan KAMMI ini datang bersama mobil komando dengan spanduk bertuliskan “Tolak RUU P-KS dan Waspada RKUHP! Jangan Lecehkan Pancasila!!!”

Merespon tudingan RUU P-KS pro-zina, LGBT dan tuduhan lainnya, Veni Siregar menegaskan bahwa itu merupakan berita bohong. Tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Selama ini memang telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

Awal tahun 2019 misalnya, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila.

Veni Siregar dari GEMAS yang mewakili Forum Pengada Layanan/ FPL menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja sangat melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kemenkominfo dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPPA, GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif yang ekstrim tersebut antara lain bahwa RUU P-KS dibentuk dan dibangun oleh sejumlah kelompok pendamping korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah

“Tuduhan itu tidak tepat. Tidak mungkin negara melegalkan zina dan LGBT dalam undang-undang yang diusulkan ke DPR”.

Dalam hal klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, berbagai organisasi perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dalam GEMAS telah membuka diri untuk melakukan dialog dan meluruskan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat.

Namun upaya tersebut belum dipedulikan, justru pihak-pihak yang menolak RUU tersebut terkesan masih menolak tawaran dialog yang ditawarkan. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menunjukkan bahwa RUU PKS tidak bertentangan dengan agama, moral dan lain sebagainya. Justru pelaku kekerasan seksual lah yang seharusnya ditakuti dan bila tidak segera disahkan maka predator seksual akan bebas mencari korban-korban berikutnya.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, konde.co- Janji Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak kunjung dilakukan dan terkesan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan.

Berbagai lembaga, aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau GEMAS juga mengamati bahwa telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

Awal tahun 2019 misalnya, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila.

Veni Siregar dari GEMAS yang mewakili Forum Pengada Layanan/ FPL menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja sangat melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kemenkominfo dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPPA, GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif yang ekstrim tersebut antara lain bahwa RUU P-KS dibentuk dan dibangun oleh sejumlah kelompok pendamping korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Kasus perkosaan YY adalah awal mula ledakan protes publik bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual yang sadis dibiarkan begitu saja dan tidak ada perangkat hukum khusus untuk mencegah dan melindungi korban dari persoalan-persoalan kekerasan seksual.

RUU P-KS merupakan solusi atas situasi “Darurat Kekerasan Seksual”. Komnas Perempuan merilis catatan tahunan 2018, jumlah kasus kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa tahun ini kasus-kasus kekerasan seksual juga meluas di dunia siber, meningkatnya kasus inses dan meningkatnya perkosaan perempuan disabilitas.

Menurut Komnas Perempuan, banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh perangkat hukum yang ada saat ini sehingga diperlukan perangkat hukum KHUSUS dalam mengatasi situasi mengerikan tersebut, karena persoalan yang semakin kompleks dan luas.

Dari hal-hal tersebut, RUU P-KS dibutuhkan untuk membantu aparat hukum memahami lebih jauh dan dalam tentang apa yang dimaksud kekerasan seksual sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi pola persoalannya, serta turunan perangkat hukumnya.

Selain itu RUU P-KS dibangun atas sejumlah pola-pola bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari kasus-kasus yang dilaporkan. Laporan terakhir baik dari Lembaga kepolisian maupun Lembaga masyarakat, menyebutkan bahwa di berbagai sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bahkan yatim piatu, kekerasan seksual tersebut juga banyak menimpa tidak hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak laki-laki.

"RUU P-KS tidak ada hubungannya dengan kebebasan seksual, pro zina, maksiat dengan LGBT. Justru menitikberatkan pada perlindungan korban dan menghukum pelaku dalam berbagai tingkat, dengan berbagai pola kekerasan seksual yang terjadi," kata Veni Siregar.

Dalam hal klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, berbagai organisasi perempuan yang mendampingi korban kekerasan seksual dalam GEMAS telah membuka diri untuk melakukan dialog dan meluruskan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat.

Namun upaya tersebut tidak dipedulikan, justru pihak-pihak yang menolak RUU tersebut terkesan “membuang muka” dan menolak tawaran dialog yang ditawarkan. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menunjukkan bahwa RUU P-KS tidak bertentangan dengan agama, moral dan lain sebagainya. Justru pelaku kekerasan seksual lah yang seharusnya ditakuti dan bila tidak segera disahkan maka predator seksual akan bebas mencari korban-korban berikutnya.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia bahkan telah membuat draft khusus untuk menjelaskan bahwa RUU P-KS tersebut tidak melawan norma agama. Sayangnya, DPR tidak mempedulikan masukan komprehensif kajian para ulama Islam tersebut.

Atas situasi yang menyakitkan ini maka GEMAS dengan keras menyatakan sikap untuk menolak penundaan, penghasutan atau fitnah dan penghinaan terhadap pengesahan RUU P-KS sesungguhnya telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari kontribusi atas terbentuknya rancangan Undang-Undang tersebut.

"Karena pengabaian terhadap klarifikasi dan penolakan melakukan dialog atas penyebaran informasi tentang RUU P-KS yang dimaknai secara negatif dan dimaknai dengan salah dan fatal, menunjukkan tidak adanya political will, dan menunjukkan sebagai cara-cara politik yang menghasut kepentingan korban.Pengabaian dan penolakan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok orang yang ingin mempertahankan “budaya perkosaan," dan justru melanggengkan para pelaku kejahatan seksual serta sama sekali tidak berempati pada korban," kata Veni Siregar

Ditundanya pembahasan dan pengesahan menunjukkan bahwa para wakil rakyat terutama Komisi VIII (Anggota Panja) yang menolak atau diam, tidak memiliki perasaan tentang keadilan korban, mempermainkan, menganggap remeh dan bermain-main politik untuk kepentingan dirinya sendiri.

Bangsa Indonesia justru saat ini terancam, dan dikuasai oleh orang-orang yang membela pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual, dan menganggap enteng kekerasan seksual yang terjadi pada korban, dengan mempercayai hasutan-hasutan yang telah digiring untuk memberikan stigma buruk pada rancangan Undang-Undang tersebut. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara, seharusnya menjadi pembela masyarakat yang mengalami kekerasan seksual, membuka dialog bila ada perbedaan pendapat, mengecek ulang kembali seluruh RUU yang mudah diakses, sebelum membuat pernyataan.

Berdasarkan keseluruhan hal ini GEMAS akan melakukan aksi ke DPR RI pada Selasa, 17 September hari ini dan menuntut DPR untuk membahas DIM (Daftar Inventarisir Masalah) RUU dan membentuk tim perumus, guna memastikan pembahasan RUU ini dapat berakhir dengan pengesahan pada September 2019 sesuai jadwal.

"Kami meminta DPR untuk mengesahkan RUU P-KS yang memastikan jaminan perlindungan korban melalui ketentuan (a) pemidanaan pelaku, (b) hukum acara pidana khusus penanganan kasus, (c) perlindungan dan pemulihan hak korban," ujar Veni Siregar.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Kamu miskin? makanya, kerja dong! Kamu gak dapat kerja? sekolah dulu dong biar dapat kerja, biar cepat kaya.

Ucapan seperti ini sangat sering saya dengar. Seolah ini merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Namun bagaimana jika pertanyaan itu ditujukan pada orang yang minim aksesnya?

Kemiskinan bagi perempuan bisa mempunyai banyak arti. Bisa jadi perempuan tak punya apa-apa secara ekonomi, namun bisa jadi perempuan adalah orang yang paling miskin akses.

Women Research Institute pernah menuliskan bahwa ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.

Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya.

Dan kemiskinan mungkin adalah kondisi yang sudah setua peradaban itu sendiri. Kemiskinan bisa kita temui hampir di setiap sudut kota hingga tepi desa. Dalam masyarakat hari ini, kemiskinan dipandang sebagai sebuah hal yang “normal” dan bisa diterima. Cara pandang masyarakat terhadap kemiskinan juga sangat beragam. Tapi, pada umumnya kemiskinan dipandang sebagai sebuah “hukuman” atas apa yang dilakukan. Lalu muncullah stigma pada kelompok miskin dan perempuan Entah malas, bodoh, tidak bisa membagi waktu sampai dosa.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Dari pernyataan ini, kita melihat bahwa tanda-tanda kemiskinan bukanlah sebuah hal asing dalam lingkungan sekitar kita.

Karakteristik Kemiskinan

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Berdasarkan karakteristik ini kita bisa sedikit berasumsi bahwa masyarakat miskin memiliki masalah dalam mengakses sumber daya. Baik untuk produksi, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis.

Dan bagi perempuan kemiskinan terjadi karena tidak adanya akses, kesempatan, ruang yang mengakibatkan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan. Tak bisa keluar rumah, tak mendapatkan pendidikan dan dianggap sebagai manusia kedua di rumah adalah bagian dari kemiskinan perempuan.

Penyebab Kemiskinan


Banyak sekali teori yang menyatakan asal mula dan penyebab kemiskinan. Salah satu muara dari penyebab kemiskinan: teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) oleh Nurkse. Teori ini menunjukkan sumber kemiskinan: adalah adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Apakah anda melihat apa yang saya lihat dari teori ini? Karena saya melihat kunci dari masalah kemiskinan adalah: modal. Ya, modal menjadi masalah karena modal menjadi syarat dalam mengakses sumber daya. Baik sumber daya alam sampai manusia. Masalah modal ini erat kaitannya dengan kepemilikan dan penimbunan. Kepemilikan terhadap sumber daya tentu akan menyebabkan sumber daya tersebut hanya dapat diakses oleh segelintir individu. Penimbunan akan menyebabkan sumber daya terkumpul tanpa dapat dimanfaatkan oleh individu yang membutuhkan. Apa yang terjadi ketika dua hal diatas terjadi?

Sedangkan teori kemiskinan perempuan adalah karena tidak adanya akses. Ini artinya tidak hanya minimnya akses pada sumber daya, namun juga akses perempuan untuk keluar rumahpun masih sulit. Jika tidak sulit, perempuan harus tetap menanggung kerja-kerja di rumah karena kerja domestik selalu dilekatkan pada perempuan.

Akan ada (banyak) individu yang tidak dapat mengakses sumber daya dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kondisi inilah yang disebut kemiskinan. Disinilah sumbernya! Ketika kita bicara kemiskinan diakibatkan karena malas, bodoh, dosa, takdir, dan lain sebagainya, sebenarnya kita hanya bicara satu helai rambut dari monster kemiskinan.

Mitos 1: Kerja agar tidak miskin


Biasanya kata-kata ini dikeluarkan oleh mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang layak dan mapan. Kenyataanya, sebagian besar orang miskin adalah para pekerja. Pekerjaan yang dilakukan orang miskin ini seringkali lebih berat dibandingkan pekerjaan lain yang memiliki penghasilan baik. Belum lagi jika kita bicara penghisapan dan pemerasan yang terjadi. Baik dari tengkulak, mandor, sampai boss.

Tuntutan ini juga tak mudah dilakukan perempuan. Di satu sisi, jika rumah tangga dalam kondisi miskin, para perempuan harus bekerja di luar, namun tugas domestik juga harus dikerjakan perempuan.

Mitos 2: Pekerjaan Rumah Tidak Identik dengan Kerja
Pekerjaan rumah yang dilakukan perempuan tidak pernah diidentifikasi sebagai sebuah kerja. Ini yang menimbulkan dilema bagi perempuan karena jika ia bekerja di luar rumah, maka ia juga harus mengerjakan domestik. Hal lain ini juga menimbulkan sempitnya waktu untuk perempuan. Akibatnya perempuan seringkali terasing dari kehidupan sosialnya

Mitos 3: Pintar agar tidak miskin

Biasanya kata-kata ini disampaikan para pekerja dengan pendidikan tinggi dan minimal S1. Kenyataannya, sekolah sendiri juga tidak mudah diakses. Pendidikan tetaplah sebuah industri yang menimbun pengetahuan. Dan seperti yang sudah disampaikan, penimbunan menyebabkan hanya sedikit orang yang bisa mengakses. Orang tersebut harus memiliki modal cukup sebagai jalan mengakses sumber daya ilmu ini. Yang kedua, banyak ilmu non praktis yang dijejalkan oleh institusi pendidikan. Sepintar apapun dalam ilmu ini, tetaplah tidak berguna saat penerapan dalam kehidupan. Yang terakhir, institusi pendidikan menerapkan metode dogmatis yang dimana membunuh pemikiran kreatif dan kritis. Pada akhirnya, semua kembali pada ijazah sebagai pernyataan kualitas tanpa melihat kemampuan kerja setiap individu adalah unik.

Mitos 4: Usaha sendiri agar tidak miskin

Ini adalah argumen paling memuakkan yang pernah saya dengar. Saya cukup mengingatkan perkara 1 hal: Modal. Modal disini tidak melulu berupa uang. Modal berupa pengetahuan, ruang, peralatan, sampai kondisi sosial sangat mempengaruhi kemampuan usaha. Dan usaha tetaplah bukan solusi ketika membicarakan kemiskinan. Karena, akar mula permasalahannya bukan bekerja pada boss atau usaha sendiri, melainkan tidak dapat diaksesnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebenarnya, masih banyak “mitos” perkara kemiskinan ini. Tapi tanpa melihat mitos-mitos tadi, akan lebih sederhana jika kita melihat alasan sebenarnya. Puncak masalahnya lebih sederhana dari semua kata-kata motivator dan tokoh publik. Kepemilikan, penimbunan sumber daya dan tidak adanya akses.

Bagaimana solusinya? Masalah yang sederhana punya solusi yang sederhana juga. Tapi apakah banyak yang berani menyetujuinya?

(Ilustrasi: Pixabay)

*Tulisan ini ditulis oleh camar hitam (bukan nama sebenarnya) dan merupakan bagian dari kerjasama www.buruh.co dan www.Konde.co. Tulisan mengalami editing disesuaikan dengan kebutuhan www.Konde.co

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Saya banyak mendapatkan pertanyaan tentang: apa itu sebenarnya arti kalimat keberagaman gender dan seksualitas? Benarkah kalimat ini seperti kalimat yang membingungkan bagi banyak orang? Pertanyaan seperti ini juga sering muncul di diskusi-diskusi yang saya ikuti.

Pertanyaan lain yang juga sering ditanyakan adalah apa bedanya identitas gender, ekpresi gender dan orientasi seksual? Apakah itu transpuan, transman atau androgin? Apakah ini bisa dipertukarkan seperti konstruksi di masyarakat selama ini?

Saya akan mencoba menuangkannya satu-persatu. Tentu ini tak mudah, namun kita bisa menggunakan ini sebagai bahan dasar untuk memperdalam lagi arti kalimat-kalimat ini.

Keberagaman gender artinya beragamnya identitas gender, ekspresi gender dan orientasi seksual. Keberagaman gender dan seksualitas tersebut biasanya sering dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu SOGIE (Oetomo, 2016). SOGIE merupakan singkatan dari Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Saya akan menuliskan satu-persatu untuk mempermudah kita semua:

1. Identitas gender

Identitas gender adalah bagaimana pengalaman seseorang terhadap konstruksi gender yang dirasakan, bisa jadi sesuai ataupun tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Identitas gender juga merupakan identitas yang berpatok pada ekspresi gender. Ada laki – laki, perempuan dan transgender.

2. Ekspresi gender

Sedangkan ekspresi gender adalah bagaimana seseorang menunjukkan konstruksi gendernya meliputi tingkah laku, cara berbicara, cara bersolek dan lain sebagainya. Ada maskulin, feminin dan androgin.

3. Orientasi seksual

Sedangkan oientasi seksual adalah ketertarikan seseorang terhadap konstruksi gender tententu meliputi emosi, kasih sayang bahkan hubungan seksual. Ada heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual.

A. Identitas Gender


Jadi istilah SOGIE tidak hanya berhenti sampai di situ saja, layaknya pengetahuan yang terus berkembang. Isu – isu ketubuhanpun (bodily) ditambahkan menjadi SOGIEB. Berkembang lagi, untuk menjelaskan lebih dalam tentang karakteristik seks (sex characteristics) menjadi SOGIESC.

Apakah pengetahuan gender dan seksualitas berhenti pada istilah SOGIESC?. Identitas gender yang dipahami masyarakat awam umumnya masih biner yaitu laki – laki dan perempuan.

Padahal dalam ilmu pengetahuan, gender itu beragam tidak sebatas laki – laki dan perempuan saja. Beberapa kelompok kajian mulai mendiskusikan adanya gender ketiga yaitu transgender. Seseorang yang lahir memiliki penis tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai laki – laki maupun sebaliknya, seorang yang lahir memiliki vagina tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan.

Seseorang yang berpenis boleh saja merasa dirinya sebagai perempuan, inilah yang disebut trangender. Konstruksi gender yang melakukan penyeberangan dari seorang laki – laki yang dikontruksikan oleh masyarakat menjadi perempuan berdasarkan apa yang dia rasakan.

Hal lain, trangender itu tidak hanya sebatas laki – laki menjadi perempuan saja yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan waria, istilah lembutnya adalah transpuan.

B. Ekspresi Gender

Bagaimana perempuan yang melakukan “penyeberangan” gender menjadi laki – laki? Gender semacam ini juga ada, inilah yang dikenal priawan atau translaki. Laki – laki, perempuan dan diantaranya adalah gender ketiga tersebut yaitu transgender. Ini adalah sebuah spektrum dari gender, tetapi kembali lagi gender itu beragam. Tidak hanya digolongkan dalam tiga kotak ini, bisa saja seseorang yang di luar laki – laki dan perempuan tidak melakukan “penyeberangan” gender. Dengan istilah paling tepatnya adalah gender itu cair.

Ekspresi gender berbicara tentang tampilan seseorang berdasarkan gendernya. Tapi, perlu diingat, suatu identitas gender tidak harus berbanding lurus dengan suatu ekspresi gender.

Misal, seorang laki – laki tidak harus maskulin. Ini konstruksi yang dibangun oleh masyarakat, menjadi laki – laki harus maskulin dan sebaliknya perempuan harus berekspresi feminin. Maskulin dan femininpun adalah nilai ekspresi yang relatif, tergantung siapa yang memandang ekpresi gender orang itu.

Bisa jadi, dirinya merasa feminine tetapi kita yang memandang dia maskulin. Tidak ada nilai maskulin yang bernilai benar – benar maskulin atau 100% maskulin, pasti ada saja sisi femininnya. Boleh saja seorang perempuan berekspresi gender maskulin.

Ekspresi gender tidak hanya ada dua yaitu maskulin dan feminine, namun diantara itu ada yang disebut androgin. Androgin bisa juga penggabungan antara kedua ekspresi gender tersebut.

Sebagai contoh, penyanyi Korea yang beridentitas gender laki – laki yang memiliki wajah cantik tetapi cara berpakaiannya maskulin. Ini bisa dibilang dia berekspresi gender androgin. Ada juga yang tidak mau digolongkan antara maskulin, feminin atau androgin. Inilah aku, aku versi aku.

C. Orientasi Seksual

Setelah berbicara identitas gender dan ekspresi gender. Selanjutkan kita akan membahas tentang seksualitas, khususnya orientasi seksual. Orientasi seksual itu adalah ketertarikan seseorang terhadap gender tertentu meliputi emosi, kasih sayang dan hubungan seksual, yang sudah dijelaskan di atas. Laki – laki tidak harus tertarik kepada perempuan. Lagi – lagi, inilah yang dikonstrusikan secara sosial, oleh masyarakat.

Misalnya laki – laki harus menikah dengan perempuan. Berbicara soal seksualitas, seksualitas itu beragam. Bisa saja laki – laki tertarik kepada laki – laki. Perempuan bisa saja tidak hanya tertarik pada laki – laki saja. Seseorang bisa saja tidak memiliki ketertarikan kepada siapun.

Ada 4 orientasi seksual secara sempit yaitu heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual. Heteroseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan gender, misal laki – laki suka kepada perempuan. Homoseksual adalah ketertarikan seseorang kepada sesama gender. Ada istilah masing – masing, laki – laki suka kepada laki – laki menggunakan istilah gay. Sedangkan perempuan suka perempuan menggunakan istilah lesbian.

Biseksual adalah ketertarikan seseorang kepada lawan gender dan sesama gender. Ada yang memahami, biseksual ini tidak setia pada satu gender. Belum tentu, bisa saja seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai biseksual, bertemu dengan perempuan yang dia cintai. Diapun akan tetap setia pada perempuan tersebut.

Aseksual adalah istilah dimana seseorang tidak memiliki ketertarikan kepada siapapun. Apakah orientasi seksual itu hanya dibagi empat golongan ini? Tentu tidak, kembali lagi seksualitas itu beragam dan cair.

Masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Indonesia masih memahami gender dan seksualitas itu seperti hitam dan putih. Hanya ada dua pilihan atau golongan, laki – laki atau perempuan. Laki – laki ya harus menikah dengan perempuan. Di luar itu, dianggap atau disebut tidak normal. Laki – laki yang berekspresi femininpun dianggap aneh terlepas dari orientasi seksual.

Belum tentu laki – laki yang feminin itu orientasi seksualnya sebagai homoseksual. Seharusnya masyarakat sekarang mulai untuk memahami keragaman gender dan seksualitas. Bukan hanya untuk menghindari perbuatan stigma dan diskriminatif pada orang lain saja. Setidaknya dengan memahami itu, orang tersebut tidak salah paham akan dirinya sendiri (Hendra, 2019).

Mungkin saja orang yang belum paham akan ragam gender dan seksualitas, terjebak akan norma – norma yang dibangun oleh masyarakat.

Apa yang Harus Dilakukan untuk Memahami Ini?

Maka pendidikan itu penting membuka jembatan antara tahu dan tidak tahu. Bisa saja orang yang belajar ragam gender dan seksualitas itu mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Sedikit membahas agama di sini. Selalu disangkut – pautkan oleh kisah nabi Luth. Padahal ayat Luth itu menceritakan atau melarang perilaku anal seks secara pemaksaan.

Kisah Luth hanya membahas perilaku seksual bukan orietasi seksual yang didasari akan adanya cinta. Kalau memang agama yang dipahami seperti itu, terkesan pengetahuan tidak boleh berkembang karena dibatasi oleh paham agama yang keliru.

Belajar tentang ragam gender dan seksualitas itu karena masyarakat harus memahami betul fenomena adanya gender lain dan seksualitas selain heteroseksual. Fenomena ini tidak terjadi hanya pada tahun – tahun sekarang saja. Fenomena ini sudah ada pada jaman kerajaan ratusan tahun lalu. Budaya leluhur juga ada fenomena homoseksualitas.

Suku Bugis yang menjunjung tinggi akan adanya lima gender yaitu laki – laki, perempuan, calalai, calabai dan bissu. Memahami tentang ragam gender dan seksualitas juga bagi pemangku kebijakan bertujuan agar tidak salah langkah untuk mengambil sebuah kebijakan (Arifah, 2019). Bahkan agar tidak sampai menciderai hak – hak dasar sebagai manusia seutuhnya. Hak dasar atau yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa pandang bulu.

Belajar memahami keragaman gender dan seksualitas tidak hanya lewat teori atau buku saja. Di masa digital seperti sekarang ini, sudah tersedia video – video yang memberikan pengetahuan kepada khalayak masyarakat, sebut saja platform YouTube. Ada juga podcast yang disediakan oleh platform – platform audio. Karena belajar bisa memanfaatkan indera apapun, tidak hanya indera penglihatan saja. Ada orang yang memang tidak suka membaca, dia lebih suka belajar dengan nonton YouTube.

Ada juga orang yang belajar melalui diskusi – diskusi atau kajian – kajian. Di jaman sekarang, Indonesia sudah bebas tidak seperti jaman orde baru yang memiliki batas – batas yang banyak orang tidak berani melewati. Diskusi ataupun kajian tentang keragaman gender dan seksualitas sudah sering diselenggarakan oleh individu maupun lembaga independen.

Jadi selamat belajar mengenai keberagaman gender dan seksulitas.

*Muhammad Rizky, penulis dan aktivis