*Adinda- www.Konde.co

Surat ini kutulis untuk ibu, perempuan yang selalu ada dalam benak dan ingatan. Hari ini adalah hari ibu di Indonesia. Saya senang menerima salam dari teman-teman di penjara. Saya mendapat gantungan kunci mahkota dari Kiki. Seperti kejutan bertemu dengannya di penjara.

Ketika pertama kali melihatnya, saya mengatakan bahwa telah melihatnya sebelumnya dan, ya, saya lakukan beberapa tahun yang lalu bertemu dengannya di sebuah tempat bernama Berriv. Dia adalah teman dari teman saya yang lain.

Sungguh suatu pertemuan yang kebetulan di sini.

Di hari ibu ini, saya mencoba menelepon ibu, tetapi seperti biasa dia tidak pernah mengangkat telepon. Saya merasa sangat sedih. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menangis. Saya mencoba berbicara kepada Andre dan dia berkata dia akan mencoba untuk berbicara dengan ibu lagi.

Kemarin, saya berbicara dengan Irma untuk pertama kalinya sejak saya tertangkap. Dan saya sangat senang berbicara dengannya. Kemudian, hari ini saya berbicara lagi dan dia berkata bahwa dia sedang mempersiapkan beberapa barang untuk dikirimkan kepada saya melalui teman lelakinya.

Dari semua kesedihan saya berbicara dengannya dan ia memberi saya harapan baik. Dan apa yang dia katakan kemarin memberi saya lebih banyak harapan lagi. Insya Allah itu adalah gong buat saya untuk selalu berada di jalan yang benar.

Kekuatiran saya yang saya dapatkan hingga hari ini adalah ketika saya tidak bisa membaca informasi apapun atau tak mendapatkan kunjungan apapun dari keluarga, inilah yang membuat saya merasa kesepian. Saya merasa, sepertinya mereka tidak memiliki perhatian atau dukungan untuk saya. Di saat seperti ini saya selalu sedih, sangat sedih. Teringat ibu. Apakah ibu mendoakanku di saat-saat anaknya dalam kondisi sulit seperti sekarang ini? Ketika anaknya merasa kesepian yang sangat.

Yang mendukung saya hanya teman. Namun, terima kasih Tuhan karena telah memberi saya teman-teman sejati seperti mereka yang peduli dan mendukung saya, tidak hanya di saat-saat indah tetapi di saat-saat buruk seperti ini.

Malam ini saya kembali berdoa pada Tuhan. Terimakasih untuk teman-teman yang indah, pertemanan yang tak pernah saya duga.

Juga untuk ibu. Bagian doa yang selalu membuat saya menangis.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Adinda,
bukan nama sebenarnya, warga binaan.

Tulisan ini merupakan bagian dari #Surat atau Suara dari Balik Sekat Project, sebuah program pelatihan penulisan deskriptif yang dilakukan bagi para perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atas kerjasama LBH Masyarakat bersama 3 media perempuan www.Konde.co, www.Magdalene.co dan Jurnal Perempuan yang memberikan pelatihan menulis disana selama 8 minggu


Perempuan ternyata tak pernah terhindar dari mitos ‘cantik’. Bahkan dalam acara pelantikan menteri Kabinet Presiden Jokowi- Ma'ruf 23 Oktober 2019, media seolah berlomba menuliskan tentang perempuan cantik, seperti tulisan dengan judul: istri-istri menteri yang cantik.

*Meera Malik- www.Konde.co

Aktivis perempuan, Andy Yentriyani tampak gusar melihat banyaknya berita tentang: istri menteri cantik yang ditulis oleh media-media.

Kegusaran itu ia tulis di laman facebook-nya beberapa saat setelah Presiden Jokowi melantik para menterinya.

Ternyata memang tak hanya berita tentang pelantikan menteri, tetapi media, khususnya media daring, berlomba-lomba merebut perhatian pembaca. Secara real time, isu pemilihan kabinet dikulik dari berbagai sisi, termasuk menuliskan tentang istri menteri yang cantik, istri menteri yang menjadi artis, istri menteri yang dulu pernah menjadi model dan presenter atau tentang wakil menteri yang cantik. Misalnya beberapa tulisan berikut:


Pesona 8 Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf (brilio.net) 23 Okt 2019

4 Istri Cantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju (merdeka.com) 24 Oktober 2019

Kenalkan 4 Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang Cantik Memesona (Liputan6.com) 25 Oktober 2019

Mengenal Istri-Istri Menteri di Kabinet Jokowi yang Cantik-Cantik dan Berprestasi (Tribunnews.com) 25 Okt 2019

Kelakar Wishnutama karena Dapat Wamen Cantik (detik.com) 25 Okt 2019


Di atas adalah judul-judul berita media daring di Indonesia yang juga turut berseliweran di linimasa media sosial. Isinya bercerita tentang istri-istri menteri terpilih, yang (menurut media) cantik, dan sepertinya sengaja memberikan label kecantikan tersebut untuk menjadi perhatian pembaca.

Kata “cantik” menjadi primadona dan tentu saja dilekatkan pada perempuan. Banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai ‘jurnalisme cantik.’

Jenis yang sebetulnya bukanlah barang baru di industri media di Indonesia. Jujur saja, penyebutan identitas cantik kepada perempuan rasa-rasanya hampir tidak pernah sepi jadi judul berita, seperti sejumlah berita yang juga ditampilkan sekitar setahun yang lalu:

10 Penjual Cantik ini pernah viral, bikin cowok-cowok rela antre. (brilio.net) 02/05/2018

Berparas Cantik, Pedagang Nasi Uduk Ini Bikin Warganet Kepincut (Liputan6.com) 29/11/2018

Heboh Penjual Ikan Cantik di Pasar, Terungkap Ini Sosok Aslinya (Suara.com) 08/12/2018

Viral Penjual Bakmi Cantik di Pluit yang Bikin Gagal Fokus (lifestyle.okezone.com) 23/03/2019


Pahitnya, lewat berita-berita tersebut, media seolah memberikan penilaian bahwa cantik adalah satu-satunya pencapaian yang “cukup” digapai perempuan.

Bagaimana tidak? Dari seluruh berita di atas, isinya hanya puja-puji terhadap kecantikan narasumber perempuan dan bagaimana mereka menjadi idaman laki-laki. Padahal, ada hal-hal substantif lain yang bisa dituliskan dari seorang perempuan. Yaitu sebagai manusia, yang seharusnya layak untuk dijadikan sebuah berita. Entah itu perjuangan hidupnya atau prestasinya yang bisa menginspirasi pembaca.

Berita-berita tersebut akhirnya mengafirmasi pandangan masyarakat: perempuan cukup menjadi “cantik” untuk menjadi sebuah berita.
Jangan heran jika kakak perempuan, adik perempuan, saudara perempuan, teman perempuan atau bahkan kita para perempuan, secara tidak sadar berupaya memenuhi standar kecantikan media massa.

Meike Lusye Karolus pernah mengungkapkan hal ini dalam sebuah esai berjudul Mitos dan Komersialisasi Kecantikan: Kajian Pemikiran Naomi Wolf. Ia menyatakan bahwa citra ‘ideal’ yang terus berulang-ulang terpampang di media adalah salah satu keadaan di mana perempuan belajar membenci tubuhnya.

Orang-orang yang tidak sesuai dengan citra ideal ‘cantik’ dan ‘memesona’ di media, akan terdampar seperti alien yang terkikis rasa percaya dirinya. Ia mengutip Naomi Wolf yang dalam bukunya The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women (1991) menyebutkan bahwa mitos kecantikan lahir dari idealisasi yang melayani tujuan atau kepentingan tertentu.

Perempuan diserang secara fisik dan psikologis terhadap peran-peran mereka dengan cara menempatkan mereka dalam perasaan tidak pantas dan tidak nyaman.

Hegemoni kecantikan yang setiap waktu dan repetitif di media akan membuat perempuan kehilangan kewenangan untuk memutuskan konsep “kecantikan” diri secara swadaya.

Ingat, media massa bukanlah ruang hampa. Dalam prosesnya, terjadi pertukaran pesan dan gagasan antara pemberi dan penerima. Media massa tidak bersifat bebas nilai. Namun kepentingan, utamanya politik dan ekonomi, membuatnya jadi medium berbahaya untuk memengaruhi pembaca.

Celakanya, tidak ada yang paling dirugikan dari naiknya berita berjenis “jurnalisme cantik” ini selain pembaca (publik) yang “dipaksa” mengonsumsinya.

Jangan lupa, salah satu fungsi media massa sebenarnya adalah memberikan edukasi. Jika melihat berita-berita seperti di atas, wajar jika kita bertanya, lantas di mana sisi edukasinya?

Entah kapan racun “jurnalisme cantik” ini akan mendapat antidotnya. Kita tidak boleh hanya menunggu saja. Perempuan harus berdaya.

Mau sampai kapan konsep ‘kecantikan’ diri kita dikonstruksi dan dibesarkan terus oleh media hingga menjadi mitos-mitos yang dipercaya publik? Saatnya kita mengakhirinya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tahukah kamu, baru-baru ini Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK yang pertamakali lahir di Indonesia?

Indeks kebudayaan telah memasukkan indikator gender dan keberagaman, ini merupakan hal penting yang harus dicatat, karena memasukkan perempuan dan nilai keberagaman sebagai indikator keberhasilan kebudayaan. Di luar itu ada indikator kebebasan bereskpresi dan literasi budaya. Seperti apa indikator penilaian lainnya?

Maka peluncuran IPK pada acara pekan kebudayaan nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 Oktober 2019 lalu menjadi sejarah yang penting bagi Indonesia.

Lalu apa pentingnya indeks kebudayaan? Indeks ini diukur mengacu pada penilaian UNESCO untuk melihat seberapa jauh kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, apakah kebudayaan mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu individu dan masyarakat memperluas pilihan hidup dan bagaimana beradaptasi pada perubahan.

“Kemajuan sebuah bangsa akan diukur dari kemajuan kebudayaannya,” kata Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid.

A. Apa Tujuan Peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan?

Apa tujuannya? IPK diluncurkan untuk melihat capaian pemajuan kebudayaan di Indonesia di semua provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Pendikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik perubahan.

Yang kedua, sebagai data dan kajian untuk membangun pemajuan kebudayaan di tahun-tahun berikutnya.

1. Apa saja yang menjadi ukuran penilaian?


Ada 7 indikator penilaian dalam indeks kebudayaan ini antaralain:

A.Beberapa yang dilihat misalnya dari sisi ekonomi budaya yaitu melihat berapa banyak penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni

B.Dari sisi pendidikan, dilihat rata-rata lama sekolah masyarakat, berapa banyak guru yang mengajar bahasa daerah dan kesenian, berapa banyak disable yang bisa bersekolah

C.Dari penilaian ketahanan sosial budaya misalnya, berapa persen rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku lain melakukan kegiatan agama dan tinggal di lingkungan mereka dan bersahabat, juga adanya jaminan keamanan warga di malam hari.

D.Dalam penilaian warisan budaya, ini dilihat dari berapa persen penduduk yang tetap menggunakan bahasa daerah mereka, menonton secara langsung pertunjukan seni, mengunjungi tempat-tempat seni dan bersejarah.

E.Sedangkan dalam penilaian kebebasan ekspresi budaya, dilihat dari berapa persen penduduk yang aktif mengikuti organisasi, bisa mengekespresikan pendapatnya, terlibat dalam kegiatan seni dan upacara adat.

F.Dari penilaian budaya literasi, bisa dilihat dari berapa persen penduduk yang mengakses internet, membaca buku lain selain kitab suci, mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan bacaan.

G.Sedangkan dari indikator gender, ini bisa dilihat bagaimana tingkat partisipasi kerja para perempuan di atas umur 15 tahun, berapa penduduk perempuan di atas usia 25 tahun yang mempunyai ijazah SMA dan bagaimana jumlah perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki?

Penilaian ini dilakukan berdasarkan metodologi penelitian yang dilakukan para pakar, analisa, pendekatan keuntungan dan keraguan, opini publik, alokasi anggaran dan menganalisa beberapa variable secara acak.

2. Apa saja hasil temuannya?

Hasil temuannya: berdasarkan IPK 2018, indeks di Indonesia sebesar 53,74 persen dari penilaian 0-100%. Artinya baru setengah baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan budaya dalam mengembangkan identitas, pengetahuan dan praktik sosial cukup baik, namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi belum terlalu signifikan.

Nilai indeks di setiap provinsi misalnya menunjukkan bahwa masih terdapat 21 provinsi yang memiliki IPK di bawah penilaian nasional. Provinsi Jogjakarta mempunyai nilai indeks kebudayaan tertinggi sedangkan Papua mempunyai indeks kebudayaan terendah.

Hasil selengkapnya secara beruturan adalah sebagai berikut:

A.Nilai ketahanan sosial budaya

Nilai ketahanan sosial budaya merupakan nilai yang tertinggi yaitu mencapai 72,84 persen. Banyak rumah tangga yang setuju jika ada sekelolompok orang dari agama dan suku lain melakukan kegiatan agama dan tinggal di lingkungan mereka dan bersahabat, keamanan warga di malam hari.

B. Nilai Pendidikan
Nilai tertinggi kedua adalah nilai pendidikan dengan angka 69,67% yang melhat rata-rata lama sekolah masyarakat, berapa banyak guru yang mengajar bahasa daerah dan kesenian, berapa banyak disable yang bisa bersekolah jumlahnya 69,67%.

C. Nilai Gender
Hasil partisipasi gender di Indonesia menunjukkan nilai sebesar 54,97%. ini bisa dilihat tingkat partisipasi kerja para perempuan di atas umur 15 tahun sebesar 62,74%, penduduk perempuan di atas usia 25 tahun yang mempunyai ijazah SMA sebesar 80,97% dan jumlah perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki sebesar 21,19% atau masih di bawah rata-rata nilai IPK.

D. Nilai Warisan Budaya

Hasil dari penilaian warisan budaya menunjukkan nilai 41,11% ini bisa dilihat dari penduduk yang tetap menggunakan bahasa daerah mereka, menonton secara langsung pertunjukan seni, mengunjungi tempat-tempat seni dan bersejarah.

E. Nilai Ekspresi Budaya
Sedangkan nilai ekspresi budaya jumlahnya sama dengan nilai budaya literasi yaitu sebesar 36,57%. Dalam penilaian ekspresi budaya, masih ada nilai rendah dalam mengunjungi perpustakaan.

F. Nilai Literasi Budaya
Nilainya sama dengan ekspresi budaya yaitu sebesar 36,57% dan rata-rata rendah semua keterlibatan penduduk dalam indeks literasi budaya ini, misalnya hanya 11,63% penduduk yang mau memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat, hanya 6,35% penduduk yang mengikuti organisasi, hanya 1,9% penduduk di usia 10 tahun yang terlibat dalam kegiatan seni dan hanya 21,85% penduduk yang masih mengadakan upacara adat.

G. Nilai Ekonomi Budaya

Nilai ekonomi budaya merupakan nilai terendah yaitu hanya mencapai 0,31% yaitu hanya sedikit sekali penduduk yang mempunyai penghasilan sebagai pelaku seni atau pendukung pertunjukan seni.

Sebanyak 13 provinsi yang nilainya di atas IPK nasional meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta 73,79; Bali 65,39; Jawa Tengah 60,05; Bengkulu 59,95; Nusa Tenggara Barat 59,92; Kepulauan Riau 58,83; Riau 57,47; Jawa Timur 56,66; Sulawesi Utara 56,02; DKI Jakarta 54,67; Kepulauan Bangka Belitung 54,37; Lampung 54,33; dan Kalimantan Selatan 53,79. Selain 13 provinsi di atas, masih ada 21 provinsi lainnya yang mendapat nilai IPK di bawah nilai nasional.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Ananda Riska- www.Konde.co

Apakah perempuan sudah mempunyai waktu untuk dirinya sendiri? Secara umum, banyak perempuan yang tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri.

Padahal banyak teman laki-laki yang selalu mempunyai waktu bagi diri mereka sendiri setiap hari. Bisa pergi ngopi sama teman-temannya setiap malam, olahraga bareng setiap Jumat malam atau ngobrol setiap pulang kantor. Tapi perempuan? jarang punya waktu seperti ini. Biasanya sehabis ngantor, langsung pulang ke rumah karena harus mengerjakan pekerjaan rumah.

Kapan waktu terbaik yang bisa dimiliki perempuan? Banyak perempuan teman-teman saya mengatakan bahwa waktu terbaik buat perempuan itu di saat kita sendiri dan bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itulah ‘Me time’.

Ini adalah waktu dimana perempuan tidak mengurus banyak hal, karena setiap hari perempuan harus mengurus banyak hal. Mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Sampai mereka lupa bahwa seharusnya ada waktu dimana kita bisa memikirkan diri sendiri, membuat sesuatu yang menyenangkan untuk diri sendiri, lalu merancang hidup yang membuat hidup lebih bahagia.

Kakak saya menghabiskan me time nya dengan pergi liburan bersama sahabatnya. Minggu lalu mereka jalan-jalan ke Serawak, Malaysia dan menelusuri sejarah- sejarah Melayu disana. Sebagai guru sejarah, ini pasti merupakan sesuatu yang menyenangkan, liburan sambil belajar, bareng sahabatnya pula berangkatnya. 5 hari mereka disana. Mereka menyusuri sejarah Malaysia, lalu setelah itu singgah sebentar ke Malaka. Liburan seperti ini membuat mereka fresh kembali.

Anak-anaknya? Suaminya yang mengurusnya. Me time seperti ini sangat baik bagi kesehatan jiwa, begitu katanya waktu itu. Maka liburan bersejarah seperti ini selalu ia rancang setiap tahun bersama sahabat-sahabantnya.

Tahun lalu dengan sahabatnya ini mereka juga pergi ke Jepang, hal yang dilakukannya sama yaitu liburan sejarah melihat tempat-tempat penting disana.

Teman saya yang lain, menghabiskan waktu me time nya dengan bertemu sahabat-sahabatnya seminggu sekali setiap hari Jumat sore sampai malam. Pulang kantor, mereka bertemu 3 jam untuk ngobrol, soal pekerjaan kantor, soal kehidupan sehari-hari. Sepertinya lunas kalau sudah bisa bercerita.

Saya yang bekerja sebagai penulis, banyak menghabiskan me time dengan menonton tv dan membaca buku. Murah dan bisa kita lakukan setiap saat. Ini bisa saya lakukan ketika saya tak ada jadwal untuk keluar kota, tak ada jadwal untuk membuat tulisan, tak ada jadwal untuk bertemu para klien. Maka yang saya lakukan yaitu bisa mengantar ibu pergi ke tempat teman-temannya atau membaca dan menonton film. Buat saya saat seperti ini biasanya menjadi waktu untuk mencari ide menulis.

Teman saya yang lain tidak punya banyak waktu karena mereka bekerja dan selalu pulang larut malam. Tapi untuk menjalin komitmen persahabatan, mereka akan bertemu setiap ulangtahun dan jika ada yang sakit. Perhatian inilah yang didapatkan antar sahabat, dan saat inilah mereka menggunakan waktu ini untuk me time.

Beberapa perempuan saya lihat juga melakukan hal yang sama. Tetangga saya setiap selesai mengantar anaknya sekolah juga punya sedikit waktu. Biasanya mereka bisa bertemu sebentar dengan teman-teman disana yang merupakan sesama orangtua anak dan mengobrol sebentar. Lalu setelah itu bisa pulang.

Dalam perspektif feminis, waktu untuk perempuan ini merupakan sebuah kebutuhan karena selama ini perempuan sibuk untuk mengurus kebutuhan orang lain. Di rumah, ia banyak sibuk untuk mengurus anaknya dan pekerjaan domestik. Setelah itu mereka lalu bekerja di publik. Sesampai di rumah kembali ia harus mengerjakan pekerjaan domestiknya lagi, sampai lupa jika ia harus mengurus dirinya sendiri. Maka me time adalah waktu bagi perempuan untuk mengurus dirinya sendiri, untuk melakukan sesuatu yang tak pernah dikerjakannya. Waktu untuk mengurus dirinya sendiri.

Karena, sangat jarang memang ada orang yang bertanya pada perempuan: apa kebutuhanmu? Apalagi ada orang yang bertanya: Kamu sudah punya waktu untuk me time belum minggu ini?

Perempuan, lebih baik kita mulai memikirkannya. Hal-hal kecil seperti membaca buku atau menonton film selama 2 jam seminggu bisa saja menjadi me time kita di waktu sekarang. Dengan me time, saya jadi punya banyak waktu untuk sharing dengan diri saya sendiri, punya energi banyak untuk berpikir banyak hal, punya waktu untuk mencintai diri kita sendiri.

Ayo, mulai merancang me time untuk diri sendiri, bisa jalan-jalan sendirian di dekat rumah kita, bersepeda pagi atau merancang ke luar kota sendirian. Jika bukan sekarang, kapan lagi?

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Ananda Riska,
Penulis dan sedang berkampanye ‘Me Time’ untuk perempuan

Jakarta, Konde.co- Sebuah festival film bertajuk “Madani Film Festival” diselenggarakan pada 21-27 Oktober 2019, di Jakarta.

Board festival, Hikmat Darmawan menyatakan bahwa festival ini diselenggarakan ketika dunia yang kita hidupi sekarang seperti semakin sukar mendamaikan iman dan ilmu. Agama menjadi hanya wilayah emosional, nalar rasional dianggap di luar (dan malah mengancam) agama. Fakta sukar dipercaya, dunia konon telah jadi semesta pasca-kebenaran (“post-truth”). Media dan media sosial kini jadi ajang pengerasan konflik horisontal.

Kehadiran film kemudian punya potensi jadi jembatan dalam sengkarut itu. Film bisa jadi media bagi percakapan gagasan-gagasan. Dunia-dunia para tokoh yang hidup di layar bisa dihadirkan dalam keberbagaiannya, sekaligus dihadirkan dalam sebuah bingkai yang akan dilihat oleh banyak mata penonton. Di dalam bingkai kamera, disorotkan ke layar, iman dan ilmu bisa didialogkan. Bioskop gelap, cahaya proyektor menyorot ke sebuah bidang putih, lalu sebuah dunia pun hidup.

“Dalam gelap, apakah kita mendengar bisikan ruh Karaeng Pattingalloang dan Habibie, tentang upaya mendamaikan segala yang berbeda dan bertentangan di luar sana? Festival Film Internasional Madani mengangkat tema “Reconcile” karena percaya bahwa yang berbeda dan saling menentang itu bisa hidup dalam sebuah bingkai damai dan hidup bersama,” Kata Hikmat Darmawan dalam pernyataan persnya.

Madani Film Festival diadakan untuk membawa semangat merayakan keberagaman masyarakat Muslim dunia di tiap penyelenggaraannya. Namun, tidak bermaksud menjadi eksklusif hanya untuk masyarakat Muslim saja, Madani Film Festival juga lagi hadir untuk merayakan keberagaman, merayakan kemanusiaan.

Direktur festival, Sugar Nadia mengatakan bahwa untuk tahun ini Madani Film Festival mengerucut pada tema besar “Reconcile” atau “Rekonsiliasi”. Dalam bahasa Indonesia, kata ini sering dipadankan dengan kata “perdamaian” atau “penyatuan kembali”. Disadari atau tidak, perseteruan atau konflik yang dialami bangsa kita akhir-akhir ini membawa kita menjadi masyarakat yang terpecah-pecah.

Harapannya, festival film ini menjadi makna “Rekonsiliasi” dapat menjadi kontemplasi dalam pikiran kita.

Madani Film Festival 2019 diselenggarakan atas kolaborasi antara grup penerbitan Mizan dan Pabrikultur. Festival ini menghadirkan Akram Shibly, seorang pembuat film dari Amerika Serikat. Akram Shibly selalu bergulat dengan ketegangan kultural sebagai seorang keturunan Syria dengan kenyataan hidup di Amerika yang sangat beragam. Akram bukan hanya menampilkan suara generasi muda muslim Syria, tapi juga suara generasi muda Amerika lewat karya-karya filmnya.

Madani Film Festival 2019 juga dibuka dengan sebuah film dari Mesir, Yomeddine (Judgement Day) karya Abu Bakr Shawky. Karya ini terpilih sebagai nominasi utama Palme d’Or dalam Cannes Film Festival 2018, dan memenangi Fran├žoise Calais Prize. Adapun film penutup pada 27 Oktober 2019 mendatang adalah 3 Faces, karya terbaru sutradara terkenal Iran, Jafar Panahi, yang juga terpilih dalam ajang Cannes Film Festival 2018 dan memenangi penghargaan untuk skenario terbaik.

Beberapa film lain yang diputar antaralain film Uang Panai karya Asril Sani & Halim Gani Safia, Jack karya M. Ainun Ridho, Pomegranate is the Fruit of Paradise karya Teymour Ghader, Rong karya Kelik Sri Nugroho, juga film Voice of the East, Marry Mother, Reporter Suspended karya Salam Yahya, Sanabel Al-Hut, & Rinad Naser, Papua Calling, juga ada acara launching buku“Mencari Film Madani: Sinema dan Dunia Islam” oleh Ekky Imanjaya dengan pembicara Haidar Bagir & Inaya Wahid.

(Foto: madanifilmfest.id)

Sejumlah aktivis perempuan sangat menyesalkan pilihan-pilihan Jokowi soal kabinet kementerian baru Indonesia Maju yang dinilai tak memprioritaskan penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan minim menteri perempuan. www.Konde.co melakukan wawancara pada sejumlah aktivis perempuan di Jakarta dan di daerah untuk menanggapi pemilihan menteri yang baru ini.

*Aprelia Amanda, Meera Malik dan Nunu Pradya Lestari- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Vivi Widyawati, aktivis Organisasi Perempuan Mahardhika sudah merasakan bau tak sedap pemerintahan Jokowi ketika Wiranto mulai masuk ke pemerintahan Jokowi di kabinet pertama Jokowi. Wiranto kala itu akhirnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Maka di pemilihan 2019 kemarin, ia lalu menyatakan Golput atau tidak memilih dalam Pemilu. Vivi menyatakan bahwa memilih untuk tidak mencoblos juga merupakan pilihan politik.

Golput bukanlah jalan yang menurutnya gampang diambil waktu itu. Hal ini dilakukannya karena selama ini advokasi yang dilakukannya bersama aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) seperti menemukan jalan buntu.

Dan ketika melihat kabinet Jokowi hari ini dimana ada Prabowo masuk di dalam kabinet kementerian Jokowi, ia merasa bahwa Golput menjadi jalan terbaik yang pernah ia pilih kemarin.

Selama ini Vivi Widyawati bersama teman-temannya yang lain banyak memperjuangkan kembalinya aktivis-aktivis yang selama ini diculik selama masa orde baru. Vivi melihat pelik dan panjangnya perjuangan tersebut. Hingga sekarang banyak yang belum kembali.

Konde.co juga melakukan wawancara dengan sejumlah aktivis perempuan di Jakarta dan beberapa daerah tentang hal ini. Para aktivis perempuan lainnya juga merasakan kekecewaannya pada Jokowi. Kekecewaan ini ditunjukkan Vivi Widyawati tak hanya ketika masuknya Prabowo dalam tubuh kementerian Jokowi, namun juga banyaknya tentara yang mengambil dan memimpin kementerian strategis seperti Menteri Dalam Negeri, Kementerian agama.

“Sebenarnya pemilihan Prabowo ini bukanlah hal yang mengejutkan karena sebelumnya ada Wiranto pelanggar HAM. Dengan masuknya Prabowo, maka semakin membuktikan bahwa Jokowi tidak akan memprioritaskan persoalan HAM dan demokrasi dalam kabinetnya. Jangan berharap kasus pelanggaran HAM akan dibuka dalam 5 tahun ke depan. Karena ada banyak pelanggaran HAM dan tentara dalam kabinet jokowi,” ujar Vivi Widyawati.

Aktivis perempuan muda dari Feminis Pantura, Jawa Tengah Aistetia menyatakan bahwa tidak ada yang mengejutkan jika ada nama Prabowo sebagai menteri dalam situasi dimana di masa ini, rahim partai politik telah berselingkuh dengan para kapital.

“Hasilnya pasti akan melahirkan sesuatu yang bengis,” ujar Aistetia.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI), Nining Elitos melihat sebenarnya kalau dilihat nama kabinetnya saja, yaitu Kabinet Indonesia Maju seharusnya sesuai dengan apa yang kemudian dinamakan yaitu maju berpikir dan maju dalam tindakan. Tapi ternyata yang terjadi justru kontradiktif.

Dalam kabinet tersebut isinya justru menimbulkan kekuatiran. Persoalan mendasar rakyat hari ini, seperti persoalan HAM, kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul akan semakin sempit.

“Jelas kontradiktif dalam kabinet yang baru ini, pasalnya presiden seharusnya mengangkat orang yang memang kredibilitasnya terjaga dan integritasnya cukup terjamin, tidak hanya bersih dari korupsi tapi juga bersih dari kasus HAM. Namun faktanya tidak demikian. Nampak sekali pemerintah sudah tidak lagi mengedepankan suara-suara rakyat tetapi mengedepankan politik transaksional, demi mengamankan kepentingan pemodal,” ujar Nining Elitos

Karena bagi Nining Elitos dan kelompok buruh di KASBI, siapapun yang menjadi menteri, ketika tidak mempunyai perspektif untuk rakyat tentu juga akan melahirkan regulasi kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.

Ada pernyataan yang menyatakan bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi karena Jokowi ingin mempersatukan partai-partai nasionalis. Namun Citra Hasan Nasution dari Sirkulasi Kreasi Perempuan (SIRKAM) Medan menampik hal ini. Ia justru melihat bahaya besarnya, masyarakat akan apatis dengan kondisi ini.

“Dengan sistem yang autopilot seperti ini masyarakat akan apatis, seandainya kemarin Prabowo menangpun, ada kemungkinan Jokowi akan menjadi menterinya.”

Di media sosial, sejumlah aktivis menyatakan bahwa ini merupakan pendidikan politik yang sangat buruk dimana dulu banyak orang mempercayai Jokowi dan tidak memilih yang lain. Namun ketika Prabowo masuk ke dalamnya, ini menjadi blunder bagi demokrasi.

Kabinet yang Minim Perempuan

Kekecewaan kedua adalah, Kabinet Indonesia Maju yang minim jumlah menteri perempuan. Dari 38 menteri, yang masuk di dalamnya hanya 5 perempuan atau hanya sekitar 13 persen saja. Jumlah ini lebih kecil dari kabinet sebelumnya yang jumlah menteri perempuannya ada 8 menteri.

Dulu 8 menteri tersebut antaralain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dan kini hanya 5 orang menteri perempuan antaralain Menteri luar negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

Padahal para aktivis perempuan sudah sangat lama memperjuangkan minimal 30 persen kuota perempuan dalam pemerintahan.

Jokowi dalam sejumlah pidato juga pernah menyatakan dukungannya soal ini. Misalnya, Vivi mencatat dalam pidato pencalonannya kembali menjadi presiden, Jokowi mengatakan akan memperhatikan struktur perempuan dalam kabinetnya.

“Dengan jumlah perempuan yang sangat minim, ini membuktikan bahwa Jokowi tak memprioritaskan perempuan.”

Tak bisa berharap dari Jokowi dalam bidang perempuan, ini kesimpulan dari Vivi. Padahal ada banyak perempuan yang memahami isu gender dan gerakan perempuan yang bisa , namun tak terpilih. Yang terpilih menjadi menteri perempuan justru yang belum terlihat track recordnya dalam memprioritaskan perjuangan perempuan.

“Bagaimana akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan fundamentalisme yang makin menguat dan mengorbankan perempuan jika jumlah perempuannya minim dan belum ada track record dalam memperjuangkan ini.”

Karena sejatinya secara umum yang harus dipilih menjadi menteri, haruslah orang yang selama ini sudah banyak bergelut disana, bukan orang baru yang masih belajar atau bukan orang lama yang mempunyai track record buruk soal kerja-kerja HAM.

Lely Zaelani, aktivis perempuan dari HAPSARI, Medan mengatakan dengan jumlah yang minimal ini bisa berarti Jokowi telah meninggalkan perempuan.

“Pak Jokowi menyatakan ini adalah kabinet Indonesia Maju, tetapi justru ini meninggalkan perempuan.”

Senada dengan Vivi Widyawati, Lely Zaelani juga menyayangkan pemilihan menteri yang belum terlihat dalam perjuangannya untuk perempuan.

Rasina Nasution dari LBH APIK Medan melihat bahwa penunjukan menteri perempuan seperti bagi-bagi kuasa saja antar partai, akhirnya banyak perempuan yang bisa menjadi alternatif memegang kementerian ini, tersingkir begitu saja. Walaupun tidak kaget, namun Rasina selalu melihat ini sebagai ironi.

“Seakan yang dibangun citranya cukuplah ketua DPR nya perempuan, tapi jatah kementerian jangan banyak-banyak. Pembagian menteri ini hanya membagi kursi partai saja.”

Citra Hasan Nasution dari Sirkulasi Kreasi Perempuan (SIRKAM) Medan menyatakan bahwa kita harus mengakui bahwa menteri perempuan yang dipilih Jokowi selama ini belum punya keberpihakan pada perempuan.

“Harus diakui bahwa memang tak ada yang benar-benar pro dan mau memperjuangkan perempuan.”

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus mengatakan bahwa selama ini perspektif HAM perempuan memang belum banyak dikedepankan padahal perempuan ada di dalam berbagai lini kehidupan. Bukan berarti perempuan ingin diistimewakan tapi memang masih banyak diskriminasi yang dialami perempuan. Misalnya dalam wilayah konflik, perempuan sering kali diabaikan. Padahal dalam wilayah konflik banyak perempuan yang menjadi korban. Perlu mengedepankan dialog yang melibatkan perempuan.

“Perempuan perlu diajak dalam dialog karena perempuan juga punya pengalaman di dalam wilayah konflik dan sering kali juga menjadi korban. Kami berharap ada reformasi pertahanan berperspektif perempuan.”

Harapan Aktivis Perempuan

Walaupun Magdalena mengakui telah terjadi penurunan jumlah perempuan di dalam kabinet, dari periode sebelumnya yang berjumlah 8 orang menjadi 5 orang, namun Magdalena melihat, ini bukan berarti perempuan tidak diberikan ruang, tetapi menurut Magdalena hal ini mungkin karena ada pertimbangan khusus.

“Yang terpenting sebenarnya adalah adanya perspektif perempuan di dalam kabinet yang sudah terpilih. Kita tunggu progresnya 100 hari kedepan,” ujar Magdalena Sitorus.

Lely Zaelani juga berharap bahwa organisasi perempuan bisa segera bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru agar menyampaikan pandangan strategisnya. Menurutnya di tengah kekecewaan ini, masih penting untuk bertemu dan menyampaikan gagasan dan persoalan perempuan.

Vivi Widyawati mengingatkan, bahwa situasi ini tak pernah mudah karena akan menjadi tantangan yang makin besar dalam gerakan pro-demokrasi di Indonesia, begitu Vivi Widyawati.

(Foto: alinea.id)

*Aprelia Amanda, Meera Malik dan Nunu Pradya Lestari,
pengelola www.Konde.co

*Anita- www.Konde.co

Hal yang akhirnya aku mengerti tentang merindu hanyalah tentang siapa yang memiliki hati sekuat baja agar tetap kuat menahan rindu yang hampir meledak.

Ini tentang hati yang terlampau sepi, yang hanya bisa diisi oleh laki-laki bernama “Dodo”. Aku pikir aku adalah perempuan kuat karena bisa menahan rindu untuk laki-laki yang sudah 4 tahun hilang.

Waktu dulu aku bilang aku jatuh cinta sama dia, aku berharap aku dan dia bisa selamanya bahagia. Dan ketika dia akhirnya memilih untuk berselingkuh di belakangku dengan perempuan lain dan memutuskan untuk pergi dari hidup aku, aku memutuskan untuk menunggunya kembali. Itulah yang selalu aku ingat tentang dia.

Bodoh? Iya, kadang aku merasa sebodoh itu, sebodoh orang yang pernah kutertawakan karena terlalu merindu. Setiap bercerita tentang Dodo, cinta pertamaku, aku seperti orang yang jungkir balik bodohnya. Tak jarang aku merasa seperti tersengat nyeri di hati setiap kali memikirkannya.

Sejak aku resmi jadi narapidana 4 tahun yang lalu, aku sudah tidak pernah bertemu dan melihat batang hidungnya lagi.

Khusus malam ini, setelah sekian lama tidak pernah berdoa tentang laki-laki, akhirnya aku memutuskan untuk memanjatkan doa untuk laki-laki bernama Dodo ini. Walau dalam hatiku yang lain, aku juga bertanya: doa-doa ini untuk apa?

Entah kenapa, setiap memikirkan laki-laki ini, selalu membuatku kembali memikirkan masa lalu dan akhirnya membuatku jadi bertanya-tanya tentang hidupku. Aku memikirkan tentang apa saja yang sudah kuraih, apa saja yang masih kuusahakan, dan apa saja yang sebaiknya kulupakan.

Bagian yang sebaiknya aku lupakan adalah: Dodo. Ia yang karena perselingkuhannya, membuatku marah dan akhirnya masuk penjara. Dia satu-satunya yang bisa membuat aku jatuh cinta, aku selalu menyadarinya, namun entah kenapa namanya belum hilang, selama 4 tahun ini.

Walau di penjara ini aku menyadari sesuatu bahwa rasa sayang kami tidak sebanding dengan perasaan kami yang berat sebelah. Puji Tuhan juga, akhirnya kami berpisah.

Aku yakin bahwa ini yang terbaik walaupun kenangan tentang dia masih membuatku sedih dan dadaku terasa sakit sekali.

(Goto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Anita,
bukan nama sebenarnya, warga binaan.

Tulisan ini merupakan bagian dari #Surat atau Suara dari Balik Sekat Project, sebuah program pelatihan penulisan deskriptif yang dilakukan bagi para perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atas kerjasama LBH Masyarakat bersama 3 media perempuan www.Konde.co, www.Magdalene.co dan Jurnal Perempuan yang memberikan pelatihan menulis disana selama 8 minggu

Pembunuhan terhadap perempuan belum banyak didiskusikan. Di Timur Tengah, seorang perempuan yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dapat dibunuh karena dinilai telah menodai martabat dan kehormatan keluarga. Mengapa ini penting dibahas dan didiskusikan?

*Natasya Fila Rais- www.Konde.co

Apakah kamu tahu apa itu pembunuhan berbasis gender? Pembunuhan berbasis gender disebut juga dengan femisida.

Organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa femisida yang lebih dikenal dengan sebutan femicide atau gender-based killing didefinisikan secara umum sebagai suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap perempuan karena korban tersebut adalah perempuan.

Femisida pun tidak hanya ditujukan untuk mendefinisikan tindak pembunuhan terhadap perempuan dewasa karena identitas mereka sebagai perempuan, namun juga terhadap anak-anak perempuan.

Pada umumnya, femisida sendiri dilakukan oleh laki-laki, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh perempuan walau jumlahnya kebanyakan dilakukan laki-laki, misalkan anggota keluarga yang merupakan perempuan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan tersebut.

Jadi Femisida dapat dilakukan oleh sejumlah pihak, misalkan oleh pasangan atau mantan pasangan sang perempuan atau oleh anggota keluarga. Pembunuhan pun dapat terjadi secara langsung, akan tetapi terdapat pula dalam beberapa kasus dimana pembunuhan sebelumnya diiringi oleh tindakan penyiksaan fisik maupun psikis yang berkelanjutan atau pun bentuk-bentuk ancaman maupun intimidasi yang mengancam keselamatan perempuan.

Apa Saja Bentuk-Bentuk Femisida?


Dari segi jenis-jenisnya, femisida sendiri memiliki berbagai bentuk, diantaranya:

1. Intimate femicide

Yaitu pembunuhan yang disebut mengatasnamakan kehormatan, femisida yang berkaitan dengan mas kawin dan non-intimate femicide. Intimate femicide terjadi karena tindakan pembunuhan dilakukan oleh pasangan romantis dari sang perempuan, seperti oleh pacar atau suami baik yang terikat perkawinan ataupun sudah bercerai.

Tindak pembunuhan yang dilakukan tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkepanjangan. Selain itu, tindak pembunuhan dapat pula dianggap sebagai suatu bentuk pembelaan diri.

Pemicu dari intimate femicide sendiri pun bermacam-macam, seperti argumen atau pertengkaran yang terjadi, atas dasar cemburu, atau sang perempuan yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti sedang dalam masa kehamilan yang mungkin tidak diinginkan atau pun percobaan untuk meninggalkan suatu hubungan yang abusive.

Efek yang ditimbulkan dari tindakan intimate femicide tidak hanya berakhir pada saat pembunuhan terjadi, namun berkepanjangan hingga mempengaruhi anggota keluarga dari sang korban, seperti anak dari hasil perkawinan yang harus hidup tanpa seorang ibu. Kemudian, terdapat pula jenis femisida yang tindakannya mengatasnamakan kehormatan.

Di sejumlah negara seperti di Timur Tengah, Seorang perempuan ada yang dibunuh dengan alasan bahwa perempuan tersebut telah melakukan suatu tindak perzinahan atau hubungan seksual pranikah yang mana keluarga dari perempuan tersebut mempercayai bahwa tindakan tersebut dapat menodai martabat dari keluarga. Tindakan tersebut dianggap sebagai suatu cara untuk menjaga reputasi dari keluarga. Dalam melakukan pembunuhan tersebut pun digunakan cara-cara yang tidak konvensional, seperti dengan melakukan pembakaran terhadap korban. Kasus ini banyak terjadi di wilayah Timur Tengah serta Asia Selatan, atau di negara-negara dengan komunitas migran tertentu.

Kasus femisida yang berdasarkan atas mas kawin terjadi berdasarkan praktek-praktek budaya yang berkembang, seperti kebudayaan yang berkembang di India. Pembunuhan ini terjadi karena konflik yang terjadi antara sang perempuan sebagai menantu dengan keluarga mertuanya terkait mas kawin.

2. Non-intimate femicide


Non Intimate femicide yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam hubungan romantis, seperti dalam intimate femicide. Akan tetapi, pembunuhan ini dapat disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik maupun seksual. Selain itu, tindakan ini dapat dilakukan pada keadaan tertentu, seperti ketika terjadinya penembakan senjata yang diantaranya menargetkan para murid dan guru perempuan di Amerika Serikat pada 2006.

Selain itu, tindakan non femisida juga dilakukan atas dasar stigmatisasi terhadap pekerjaan tertentu, seperti terhadap Pekerja Seks Komersial (PKS) atau para pekerja perempuan di bar atau klub malam.

Bagaimana Hukum di Indonesia Memandang Ini?

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai pemidanaan tindakan femisida. Pembunuhan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa serta dalam Pasal 351 ayat (3) yang mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang mana dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Apabila tindak pembunuhan tersebut dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu, maka Pasal 340 mengatur bahwa pelaku dapat dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana dalam undang-undang tersebut diatur segala bentuk pidana terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Namun terkait dengan pemidanaan mengenai tindakan pembunuhan dalam lingkup rumah tangga, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini sendiri hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap tindakan-tindakan kekerasan kekerasan secara fisik yang berujung pada kematian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3), dimana pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00. Sifat pemidanaan delik ini pun adalah delik aduan, sesuai dengan Pasal 51, sehingga apabila tidak ada pelaporan atas tindakan, maka tidak akan diproses secara hukum.

Tindakan femisida merupakan suatu diskursus yang perlu dibahas di Indonesia, terutama terkait dengan pengaturan dan pemidanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pemidanaan mengenai tindakan femisida ini sendiri seharusnya dapat dipisahkan dengan pemidanaan tindak pembunuhan pada umumnya. Hal itu disebabkan oleh terdapat faktor-faktor yang mendukung terlaksananya tindak pembunuhan, tidak hanya dari segi motif saja, namun juga dari segi keadaan sosial. Identitas perempuan serta latar belakang dari segi ekonomi, sosial maupun budaya pun memicu tindakan femisida dilakukan.

Selain itu, tindakan femisida dapat dipengaruhi oleh faktor peran sosial antara pihak pelaku dan korban, misalkan adanya relasi kuasa dan ketimpangan peranan dalam lingkungan, sehingga mengakibatkan sang perempuan yang terlihat sebagai individu yang lebih submisif daripada pelaku.

Faktor-faktor ini pun seharusnya menjadi hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian pidana terhadap pelaku femisida dan diharapkan dapat menjadi suatu konsideran dari pertimbangan jumlah pidana yang diberikan sebagai efek jera.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada dasarnya telah mengatur beberapa hal mengenai pertimbangan adanya faktor-faktor ketimpangan gender dalam perkara yang diadili. Pasal 4 mengatur bahwa “Dalam pemeriksaann perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c) Diskriminasi; d) Dampak psikis yang dialami korban; e) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan g) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.” Selain itu pada peraturan yang sama, Pasal 6 juga mengatur bahwa “Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: a) Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.”

Dengan telah berlakunya peraturan demikian, maka dalam proses penyelesaian perkara, terutama terkait dengan femisida, harus memperhatikan faktor-faktor di luar motif dan yang sesuai dengan ketentuan mengenai pembuktian pada Hukum Acara Pidana, namun juga faktor-faktor yang menyimbolkan adanya ketidaksetaraan gender dalam perkara yang terjadi.

Selain dari segi formil, dari segi materiil pun akan lebih baik jika dibuat suatu peraturan khusus mengenai tindakan femisida dan pemidaannya bagi pelaku. Dengan adanya peratuan perundang-undangan yang direvisi maupun menunggu untuk disahkan terkait ketentuan pidana, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan diskursus mengenai femisida dapat dimasukkan kedalam pembahasan terkait peraturan apa saja yang masih harus ditambahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan adanya penundaan pengesahan dari ketentuan-ketentuan berikut, diharapkan pembahasan mengenai tindak femisida dapat dibahas dan dipertimbangkan hingga dapat dituangkan dalam peraturan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai femisida pula, diharapkan pendataan mengenai tindakan femisida yang terjadi di Indonesia dapat pula dirinci secara jelas. Hal ini dikarenakan pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi belum tentu didasari oleh identitasnya sebagai perempuan, sehingga pembedaan mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai femisida dan mana yang tidak pun harus dapat diatur secara jelas.

Guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya tindakan femisida untuk dibahas, perlu adanya kerja sama yang dilakukan terhadap instansi-instansi yang dapat menggiring gagasan ini kepada pemerintah, sehingga suara mengenai urgensi pembahasan terkait femisida dapat didengarkan dan dipertimbangkan.

Sosialisasi pun juga perlu dilakukan terhadap masyarakat guna mengetahui bahwa praktek femisida dapat terjadi terhadap perempuan di Indonesia dan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan ini pun penting untuk dilakukan. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi, diadakannya diskusi-diskusi publik, serta diadakannya kajian-kajian ilmiah dapat membantu masyarakat agar semakin paham dan semakin mawas dengan perlunya pengaturan mengenai tindak femisida di Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Natasya Fila Rais,
adalah aktris, novelis, penulis dan musisi. Natasya baru saja merilis podcast terkait self-love, “Tasya Talks”, yang tersedia di berbagai media streaming. Mahasiswi Fakultas Hukum ini juga aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak LGBTQ+.

*Meera Malik- www.Konde.co

Senin, 14 Oktober 2019, Sulli, mantan personel girlgrup f(x) meninggal dunia.

Dilansir dari Yonhap, penyanyi sekaligus aktris bernama asli Choi Jin-ri ini ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa oleh manajernya pada pukul 15.20 waktu setempat di kediamannya di Seongnam-si, Provinsi Gyeonggi.

Sang manajer mendatangi rumah Sulli setelah ia tak bisa dihubungi sejak satu hari sebelumnya.

Sulli terjun ke dunia hiburan sejak 2004 dan mengawali karirnya sebagai pemain drama. Ia bergabung dengan f(x) pada 2009 di bawah label SM Entertainment. Ia mengakhiri karirnya sebagai bintang K-Pop pada 2015 dan hiatus selama setahun lebih. Setelah itu, ia memutuskan bersolo karir dan kembali menjadi pemain drama.

Sulli diduga mengakhiri hidupnya. Tindakannya tersebut diduga karena mengalami depresi berat. Beberapa tahun belakangan, ia kerap berjuang melawan pelecehan online dan ujaran kebencian dari netizen, khususnya netizen yang tinggal di Korea Selatan, tanpa adanya tindakan hukum dari pihak manajemennya. Ia bahkan pernah mengaku memiliki gejala penyakit mental, tetapi netizen malah beranggapan kalau Sulli hanya mencari-cari perhatian.

Pemakaman Sulli digelar secara tertutup karena keluarga ingin prosesi pemakaman berjalan dengan tenang tanpa ada ada sorotan berlebihan.


Eksploitasi Tubuh Sulli, Demi Klik

Kematian Sulli tentu saja jadi bahan berita besar bagi media di Korea. Tidak terkecuali di Indonesia. Media di tanah air pun berbondong-bondong memberitakannya. Dari segala sisi, hingga sisi yang tidak pantas sekalipun.

Contohnya dapat kita lihat dalam liputan 2 media besar di Indonesia pada 14 Oktober 2019. Media cnnindonesia.com menaikkan berita berjudul “5 Manfaat Tak Pakai Bra Seperti yang Dilakukan Sulli f(x)” dan liputan6.com berjudul “4 Potret Seksi Sulli Eks f(x), Idola Korea yang Diduga Tewas Bunuh Diri”. Berita yang sangat tidak substantif dan merendahkan Sulli dan keluarganya.

Jika melihat lolosnya 2 berita tersebut dari meja redaksi, sudah tentu pendapat bahwa media daring di Indonesia sulit bahkan tidak punya empati pada korban dan keluarga korban menjadi sangat relevan. Faktanya, media lebih suka menayangkan berita yang sensasional dan menempatkan perempuan hanya sebagai objek berita.

Industri media terlebih-lebih online di Indonesia, sering menjadi alat propaganda dan justru menjadi media untuk berkampanye soal tubuh perempuan adalah milik publik. Juga soal stereotipe seperti perempuan cantik adalah yang bertubuh langsing dan tinggi, berkulit putih, berambut hitam lurus, dan bibir merah merona. Begitulah beberapa media online menggambarkan bagaimana perempuan di media.

Kepentingan ekonomi yang kuat membuat media menghamba pada dulangan klik pembaca. Itu sebabnya media kita lumpuh dalam memahami perempuan sebagai manusia.

Kekuatan Desakan Publik

Dilansir dari Remotivi.or.id, dalam sebuah diskusi tentang eksploitasi perempuan di media massa, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahyu Dhiyatmika, salah satu pembicara diskusi berkata bahwa solusi untuk menghindari eksploitasi perempuan oleh media massa, yakni dengan pelatihan perspektif gender, pengawasan dari internal redaksi dan pemantauan oleh Dewan Pers.

Namun, jika ketiga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pendapat pembicara lainnya, Mariana Amiruddin, layak diperhitungkan. Ia mengatakan bahwa solusi ada di tangan publik. Publik bisa ikut menekan institusi media dengan menolak mengonsumsi berita yang eksploitatif terhadap perempuan.

Solusi tersebut ampuh terhadap berita liputan6.com. Beberapa saat setelah dibagikan di media sosial akun Twitter @liputan6dotcom, berita tersebut mendapat penolakan dari para netizen.

“Media itu harusnya menjadi pembantu masyarakat yang butuh suara bukan malah jadi alat politik atau sekadar ngejar page views,

Ini salah satu contoh cuitan Awkarin yang memiliki 680,2K follower, di-retweet sebanyak 14.800 kali dan di-like sebanyak 27.800 kali. Setelah itu, penolakan dan protes dari publik pun semakin banyak.

Pada hari yang sama, liputan6.com menanggapi respon netizen dengan positif. Liputan6.com menurunkan berita tersebut dari laman mereka dan mencuit:

“Dear Netizen, terima kasih atas perhatiannya kepada Liputan6.com atas berita tentang Sulli. Kami sudah men-take down berita tersebut. Ini menjadi pelajaran bagi kami agar ke depan lebih baik lagi.”

Cuitan tersebut kemudian di-retweet 303 kali, dan mendapat 395 like dari netizen yang juga berkomentar,

“Nah begini jurnalis yang benar, salah minta maaf dan memperbaikinya :)
“Alhamdulillah mau muncul dan klarifikasi”
“GITU DONG. AYO @CNNIndonesia GINI JUGA BISA KAN? :)))))


Kebijaksanaan liputan6.com dalam menangkap aspirasi publik mesti diapresiasi. Meski tidak melakukan hal yang persis sama, cnnindonesia.com juga sudah menghapus berita tersebut dari laman berita mereka, meski tanpa pemberitahuan lanjutan dan permohonan maaf.

Turunnya berita tersebut merupakan keberhasilan publik. Keberhasilan ini juga tidak hanya di Indonesia. Setelah peristiwa Sulli, di Korea Selatan, muncul gerakan untuk memboikot beberapa situs berita seperti Allkpop, Koreaboo, Netizenbuzz, Pannchoa, Soompi, karena sering menyebarkan berita negatif selebritas.

Ini jelas menunjukkan bahwa apabila hingga hari ini media terus melanggengkan pandangan patriarkis yang timpang gender dan tidak menunjukkan perubahan signifikan, maka publik bisa bergerak cepat untuk mendorong perubahan.

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

Jogjakarta, Konde.co- Perhelatan Biennale Jogja 2019 telah dibuka pada Minggu, 20 Oktober 2019. Sejumlah pertunjukan tentang kiprah perempuan hadir dalam Biennale ini.

Biennale 2019 yang diselenggarakan sampai 30 November 2019 di Jogja National Museum, Taman Budaya Yogyakarta, Kampung Jogoyudan, Ketandan, Yogyakarta ini berfokus melihat wilayah khatulistiwa untuk membaca kembali dunia. Sebanyak 42 seniman dan kelompok, dari berbagai wilayah dan kota di Asia Tenggara akan berkiprah dalam Biennale ini.

Kurator Biennale Jogja XV adalah Akiq AW dan Arham Rahman dari Indonesia, serta Penwadee Nophaket Manont dari Thailand memilih tajuk 'Do we live in the same PLAYGROUND?' untuk merangkum pembacaan Yayasan Biennale Yogyakarta dan seniman-seniman yang terlibat di dalam perhelatan Biennale Jogja Equator 5 atas segelintir persoalan “pinggiran” yang berlangsung di kawasan Asia Tenggara.

“Persoalan pinggiran tersebut beririsan dengan masalah identitas yaitu gender, ras, dan agama, narasi kecil, konflik sosial-politik, perburuhan, lingkungan, atau yang lebih spesifik, praktik kesenian. Mereka fokus pada gagasan tentang pinggiran yang tidak sekedar mengacu pada ide tentang tempat, namun lebih penting lagi adalah tentang subyek atau komunitas yang hidup di dalamnya subyek yang tidak mendapat manfaat dari dan menderita karena struktur sosial ekonomi atau politik.”

Perhelatan Biennale ini akan menyentuh relasi kuasa, dimana subyek di pinggiran dipaksa untuk menghadapi situasi hegemoni kekuasaan dimanapun mereka berada. Sebagai sebuah pendekatan, gagasan tentang pinggiran dapat diperluas ke berbagai permasalahan hidup sehari-hari: kesenjangan kesetaraan jender, pelanggaran hak asasi manusia, masalah buruh dan kelas pekerja, khususnya terkait pekerja migran, diskriminasi berbasis ras atau agama, dan banyak lagi yang lainnya.

Melalui fragmen tersebut, kita akan diajak untuk melihat berbagai bentuk perlawanan melalui ekspresi-ekspresi kesenian.

Apa saja 3 Hal yang menarik disana?

1. Kesetaraan Perempuan

Ada sejumlah pertunjukan untuk kesetaraan perempuan, misalnya yang ditampilkan Collective, yang mengambil langkah yang tidak biasa di antara lingkup kesetaraan, yang biasanya membingkai hijab mereka dalam peran perempuan.

Kelima anggota Muslimah Collective menampilkan ragam bentuk karya yang fokus pada cara hidup muslim di Pattani. Sedangkan Nerissa Del Carmen Guevara (Filipina) menciptakan Elegy 9: Ghost of The Sea yang terinspirasi dari pengalamannya mengikuti residensi Kelana di Pambusuang.

Sementara itu seniman Moelyono menampilkan karyanya yang pertama kali diinisiasi pada 1994, sebuah persembahan untuk buruh perempuan yang dibunuh pada periode tersebut, Marsinah. Karya ini dilarang oleh polisi sebelum pameran dibuka pada 1994. Pada kesempatan ini, Moelyono mengolah kembali gagasannya menjadi sebuah proses pembangunan monumen.

Adapula karya mendiang seniman Hildawati Soemantri yang pernah ditampilkan pada 1978, karyanya menunjukkan pencapaian konseptual seniman perempuan atas medium keramik.

2. Kiprah Anak Muda dan Keberagaman

Voice of Baceprot menjadi penampil utama yang juga merepresentasikan tema pinggiran yang diangkat dalam Biennale. Mereka adalah remaja-remaja perempuan asal Garut, Jawa Barat yang dikenal karena identitasnya yang menggunakan hijab, tetapi berani memainkan musik heavy metal. Mereka menjadi simbol resistensi melawan Kaum Muslim konservatif di kotanya.

Sementara Amuba menjadi gambaran dari gerakan kelompok queer, menunjukkan pernyataan bagaimana praktik seni memberi dukungan pada kelompok-kelompok terpinggir.
Sedangkan dua seniman partisipan, Pisitakun Kuantalaeng (Thailand) dan Yennu Ariendra memanggungkan projek mereka yang diinspirasi oleh sejarah dan tradisi di masyarakat etnis. Proyek yang dikerjakan Yennu Ariendra untuk Biennale Jogja XV masih terkait erat dengan proyek-proyek yang pernah ia garap sebelumnya. Dimulai dari cerita tentang Raja Kirik, yang mengadopsi kesenian Jaranan Buto di Banyuwangi, Jawa Timur, lalu kemudian ekspresi musik akar rumput lewat dangdut koplo, dan terakhir Gruduk Merapi, ekspresi kesenian yang diinisiasi oleh warga lokal Ndeles, Klaten, Jawa Tengah.

3.Manifesto Konkhaem, Berjuang tentang Pinggiran

Manifesto ini menduduki sebuah ruang yang diabaikan di Kota Yogyakarta untuk menciptakan platform bagi berbagai media, untuk memberi panggung bagi mereka yang dieksploitasi, dilupakan dan dibuang dari pembangunan arus utama yang brutal.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Sejumlah individu dan organisasi yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi (PIA) mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. PIA menyatakan kekecewaannya pada situasi akhir-akhir ini, juga atas pelemahan terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta, Konde.co- Kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi, dengan surat ini kami ingin menyatakan bahwa kami kecewa atas gelombang demonstrasi yang memprotes revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direspon dengan tindakan represif oleh negara.

Tindakan represif ini telah merenggut nyawa 5 demonstran, yakni Yusuf Qardawi, Bagus Putra Mahendra, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, dan Randy. Kematian kelima demonstran ini adalah tanda bahaya pada demokrasi kita.

Bapak Presiden yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama, korupsi adalah kanker yang menghancurkan seluruh sendi berbangsa dan bernegara sebuah bangsa. Karena itu perang melawan korupsi adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Dan kami masih mengingat bahwa di awal kepemimpinan bapak presiden, bapak telah berkomitmen penuh mendukung agenda-agenda pemberantasan korupsi. Akan tetapi hari-hari terakhir ini kami melihat dan merasakan bahwa ada upaya yang sistematis untuk melakukan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Kami adalah individu yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) serta lembaga/organisasi yang tergabung dalam Komunitas Antikorupsi dari berbagai kota di Indonesia, menyatakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam atas melemahnya perang melawan korupsi yang puncaknya ditandai dengan disahkannya UU KPK yang baru tanpa melalui proses pelibatan publik secara terbuka, partisipatif dan inklusif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat reformasi dan lembaga yang lahir pada era Presiden Megawati Sukarnoputri, terus dilemahkan oleh elite politik. Meskipun lembaga ini sejak pendiriannya 17 tahun lalu, terus mendapat kepercayaan publik tertinggi atas kinerjanya memberantas korupsi. Melalui revisi UU KPK, yang telah disahkan menjadi UU, lembaga antirasuah ini terus dikerdilkan mandat dan kewenangannya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Bapak Presiden yang kami hormati, pelemahan KPK adalah bukti ragunya kami atas lurusnya niat dan komitmen penyelenggara negara pada upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat telah bereaksi. Ketegangan dan keresahan bersambut, yang puncaknya adalah demonstrasi ribuan mahasiswa di berbagai kota. Tuntutan mereka semua sama, yakni menolak pelemahan KPK. Gelombang demonstrasi yang direspon dengan tindakan represif oleh negara, telah merenggut nyawa lima demonstran, yakni Yusuf Qardawi, Bagus Putra Mahendra, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, dan Randy. Kematian kelima demonstran ini adalah tanda bahaya pada demokrasi kita. Panggilan dan alarm yang sangat kuat, yang sama sekali tak boleh disepelekan apalagi diabaikan. Nyawa mereka tak boleh hilang dalam kesia-kesiaan oleh sikap abai para pemimpin. Duka cita kami yang mendalam bagi gugurnya pahlawan reformasi ini.

Berbagai peristiwa, ketegangan, dan keresahan masyarakat ini menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat berbagi kerisauan yang sama tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Keprihatinan ini pula yang disuarakan para tokoh bangsa yang beraudiensi dengan bapak presiden di istana, akhir September 2019 lalu.

Namun, harapan itu kian redup. Hari-hari terakhir ini ruang-ruang publik di tanah air kita, dipenuhi dengan polusi narasi-narasi kelam para pelayan rakyat (pemerintah dan DPR) yang memanipulasi nalar dan nurani publik. Kami mengecam sikap, keputusan, dan kalimat-kalimat yang mempertontonkan kesewenang-wenangan para pelayan rakyat. Sikap dan narasi-narasi yang menunjukkan rendahnya kemampuan para pelayan rakyat dalam merasakan dan menangkap aspirasi publik yang memberinya mandat untuk melayani.

Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga menyoroti komunikasi politik yang buruk dari para pelayan rakyat dalam mensikapi aspirasi-aspirasi rakyat hari-hari belakangan ini; serta pudarnya komitmen moral dan etika para pelayan rakyat untuk menjaga, merawat, dan memperjuangkan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Lebih dari itu, sikap para pelayan rakyat ini telah merampas harapan, rasa keadilan dan cita-cita Indonesia yang berkeadilan. Hari-hari terakhir ini para pelayan rakyat telah mengkorupsi kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk melindungi kepentingan kelompoknya, bukan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Pada titik ini bukan hanya korupsi merajalela yang kami takutkan, tapi kami bertambah takut melihat betapa nyamannya para pelayan rakyat bersekutu melemahkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di tanah air ini. Seolah-olah kesadaran dan pemahaman bahwa korupsi sebagai penghambat laju pembangunan tidak dimiliki oleh mereka.

Atas segala keprihatinan tersebut, kami Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) & Komunitas Antikorupsi bersama ini menyampaikan 2 butir tuntutan nurani kepada bapak selaku pemimpin tertinggi bangsa dan negara Indonesia ini agar bapak presiden untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak telah dipilih oleh lebih dari 87 juta rakyat Indonesia dengan ongkos uang rakyat triliunan rupiah, bukan dengan mandat melindungi kepentingan oligarki atau sekelompok elit, tapi untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Kami percaya bapak adalah pemimpin yang amanah yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Atas kepercayaan itu, kami menuntut Bapak menjalankan amanah yang kami titipkan kepada Bapak selaku Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan.

Yang kedua kami juga menuntut agar bapak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atas revisi UU KPK. Kami memahami satu-satunya kewenangan penuh yang Bapak miliki adalah dengan mengeluarkan Perpu tersebut sebagai upaya mengatasi kebuntuan sosial dan politik saat ini.

Bapak Presiden yang kami hormati, Perpu ini memang tidak akan langsung menyelesaikan masalah bangsa, tapi setidaknya Perpu merupakan simbol komitmen bahwa Bapak Presiden bersama rakyat yang ingin KPK tetap berfungsi membasmi korupsi, menjaganya dari oligarki yang kian membelit bangsa ini. Keberpihakan ini kami nantikan.

Saat ini kami belum melihat komitmen itu secara jelas dan tegas dari bapak, khususnya dari elit partai dimana bapak berasal. Bapak bukan petugas partai. Bapak adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai apalagi petugas partai. Terlalu mahal harga yang harus bangsa ini bayar, jika Bapak hanya menjalankan tugas bapak sebagai petugas partai. Saatnya bapak mendengar hati nurani bapak, bukan mendengarkan kepentingan sekelompok elit.

Dan kami, atas nama Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) dan Komunitas Antikorupsi lainnya, menunggu sikap Bapak selaku Presiden Republik Indonesia yang merupakan pelayan rakyat untuk menunjukkan posisi yang jelas dan tegas sebagai pemimpin terdepan atas segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Jangan matikan harapan kami pak, karena tugas utama dari seorang pemimpin adalah penyambung harapan, dealer of hope, bagi rakyat Indonesia. Bukan menjadi dealer of hope bagi sekelompok elit semata. Mari bersama-sama kita putuskan rantai korupsi ini. Perpu ini adalah langkah awal penting menunjukkan keberpihakan bapak. Rakyat akan bersama Bapak.

Dan kami percaya, bapak ingin dikenang sebagai presiden yang berada di belakang rakyat, bukan di belakang para koruptor dan pelindung oligarki.

Semoga surat terbuka ini menggugah nurani bapak presiden dan orang-orang disekitar Bapak bahwa Indonesia bukanlah milik sekelompok orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan politik bapak dan apa yang telah Bapak torehkan bagi negeri ini, jangan dibiarkan hapus oleh kepentingan kelompok yang mengkorupsi agenda-agenda reformasi.

Hari ini #IndonesiaMemanggil!
Jakarta, 13 Oktober 2019
Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) & Komunitas Antikorupsi

*Adinda – www.Konde.co

Selamat pagi Mr. Charles,

Ini hari Minggu pagi dan saya baru bangun tidur. Saya bangun kira-kira sekitar jam 9 pagi lalu. Tubuh saya sakit dan itu karena udara dingin tadi malam ditambah tidur di permukaan yang lurus dan keras selama 12 hari berturut-turut.

Ya, saya punya bantal kecil, selimut tipis botak, masker mata dan satu-satunya cardigan yang pernah anda gunakan malam itu ketika anda merasakan kedinginan.

Pagi ini satu demi satu perempuan-perempuan muda di sini pergi dan dipindahkan atau biasanya mereka bertemu jaksa terlebih dahulu kemudian pergi di karantina selama beberapa minggu dan pindah ke penjara perempuan di tempat dimana dulu mereka pertamakali disana setelah ditangkap.

Nah, hari ini adalah hari latihan dan kita diizinkan keluar di tempat parkir dan berolahraga atau sekadar menghirup udara segar.

Biasanya saya akan melakukan squat jump, bermain papan, mendorong, duduk, menjalankan olahraga yang biasanya dilakukan di musim panas. Itu saja sudah membakar kalori saya dan membuat saya berkeringat. Lalu setelah itu saya akan melakukan beberapa tendangan dan pukulan.

Semua penghuni penjara itu menatapku aneh. Ya, sepertinya saya adalah satu-satunya orang aneh di sini. Badan penuh tatto, rambut pendek, kulit gelap, dan mereka mengira aku adalah seorang lesbian, seperti biasanya.

Ngomong-ngomong, aku mewarnai rambutku di sini menggunakan Heena Coloured Burgundy dan ini memang menjadikanku terlihat berbeda. Mereka bilang itu cocok untukku dan aku terlihat jauh lebih segar dengan warna baru tapi setidaknya bukan pirang. Ach.

Disini aku mendapatkan tiga kali makan dan ini membuatku mudah bosan. Kita bisa saja membeli kopi, teh, milk, dan mie instan tapi harganya cukup mahal. Saya kira semuanya di sini sangat mahal. Saya tidak tahu berapa lama saya dapat memiliki uang karena saya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Saya agak frustrasi di sini.

Biasanya setelah olahraga selesai, saya lalu mandi kemudian minum dan tidur siang.

Tidak banyak yang bisa dilakukan di sini, Mr. Charles. Berat badan saya mungkin bertambah saat saya keluar dari sini. Tapi sebenarnya itu tergantung juga. Meskipun saya makan banyak dan tidak melakukan apa-apa, tetapi jika saya sedang stres dan terlalu banyak berpikir, saya tidak akan bertambah berat, tetapi justru akan kehilangan berat badan.

Selamat pagi Mr. Charles, itulah aktivitas saya setiap hari disini. Di balik penjara. Dan saya masih menulis surat untuk anda di sini.


*Adinda, bukan nama sebenarnya, warga binaan.

Tulisan ini merupakan bagian dari #Surat atau Suara dari Balik Sekat Project, sebuah program pelatihan penulisan deskriptif yang dilakukan bagi para perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atas kerjasama LBH Masyarakat bersama 3 media perempuan: www.Konde.co, www.Magdalene.co dan Jurnal Perempuan yang memberikan pelatihan menulis disana selama 8 minggu. Tulisan ini diterbitkan untuk memperingati hari kesehatan mental dunia.

*Sari Mentari- www.Konde.co

Bagaimana perasaanmu jika menonton film yang mengingatkanmu pada semaraknya persahabatanmu saat SMA? Jika kamu ingin merasakan sensasi ini, tontonlah film “Bebas.”

Film “Bebas” mampu membius penonton untuk tertawa, menyanyi bahkan menari di sepanjang film. Sesekali ada perasaan sedih, tapi justru disitulah kekuatannya.

Di sepanjang film “Bebas” kita juga akan diberikan perenungan soal pelecehan terhadap perempuan, pertanyaan tentang mengapa perempuan harus mandiri, juga bagaimana perempuan yang menjadi sulit untuk mengekspresikan keinginannya. Di film “Bebas” kamu juga akan mendapatkan gemuruh perlawanan pada pemerintahan orde baru yang dilakukan anak-anak muda.

Teman saya yang aktivis 98 di sosial medianya menuliskan ingatannya ketika pertamakali melakukan demonstrasi setelah menonton film ini. Atau teman perempuan saya yang lain ingat bagaimana perjuangannya saat dibully ketika SMA. Nostalgia bahkan keinginanmu yang belum bisa terwujud waktu itu, bisa kamu ekspresikan lewat film ini.

Keluar dari bioskop dan ingin melakukan sesuatu yang berarti juga dirasakan kawan saya yang lain. Banyak perasaan yang muncul setelah menonton film garapan Riri Reza dan Mira Lesmana ini.

Merasakan sakit dan akan meninggal 2 bulan lagi, Kris Dayanti (Susan Bachtiar) lalu secara tak sengaja bertemu dengan Vina Panduwinata (Marsha Timothy) yang merupakan sahabatnya ketika SMA. Mereka adalah anggota gang bebas, gang anak SMA yang bersahabat, menyelesaikan persoalan bersama dan mengalami problem khas remaja tahun 90-an.

Walaupun ada pertengkaran antar geng cewek yang khas anak SMA, namun film ini menyelipkan banyak pesan seperti mengajak untuk stop pelecehan yang dilakukan siswa laki-laki SMA terhadap Vina Panduwinata yang mengakibatkan imbas, gang Bebas harus dikeluarkan dari sekolah. Film ini juga menitipkan pesan soal keresahan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan.

Atas permintaan Kris Dayanti yang sebentar lagi akan meninggal, maka Vina Panduwinata kemudian mengumpulkan semua anggota gang bebas yang semuanya telah menjadi dewasa, beberapa diantaranya sudah menjadi orangtua.

Film ini merupakan adaptasi dari film “Sunny” yang merupakan film Korea, namun beberapa penonton berkomentar bahwa film ini lebih seru dan kocak, banyak penonton dibuat tak mau beranjak dari tempat duduknya hingga film ini selesai. Musik yang ditampilkanpun merupakan musik yang banyak didengarkan anak-anak 90-an pada masanya. Jadilah film ini diberikan predikat film untuk anak 90-an.

Gang Bebas adalah gang anak SMA yang anggotanya antaralain Kris Dayanti(Sheryl Sheinafia) sebagai pemimpin gang, Jessica (Agatha Pricilla), Gina (Zulfa Maharani), Suci (Luthesha) dan Jojo (Baskara Mahendra).

Vina Panduwinata (Maizura) adalah anak baru pindahan dari Sumedang yang kemudian ke Jakarta dan kemudian diajak bergabung di Gang Bebas.

Ketika dewasa, “Bebas” juga menuliskan sejumlah hal penting lain seperti Vina Panduwinata yang selama ini kurang berekspresi dalam hidupnya, padahal ini bukan sesuatu yang diinginkannya. Vina yang selalu memendam apa yang dirasakannya, sampai jatuh cintapun ia tak sanggup mengatakannya. Ketika menjadi orangtua, akibatnya Vina Panduwinata menjadi orang yang sangat hati-hati dengan hidupnya, terlalu halus karena takut menyakiti sampai ia selalu merasa canggung di depan suami dan anaknya.

Bertemu kembali dengan Kris Dayanti di masa dewasa ternyata bisa membuatnya seperti hidup kembali. Pertemanan, persahabatan, rasa percaya dan hal-hal bahagia yang pernah dirasakan bersama ketika masa SMA ternyata tak pernah mati diantara mereka.

Banyak orang mengatakan bahwa kita bisa kembali di satu titik, ketika titik itu mengantarkan pada hal-hal yang menyenangkan, menyedihkan, menggetarkan. Begitulah gang Bebas yang sudah 23 tahun tak bertemu. Mereka kembali bertemu di titik dimana mereka sedang melakukan pencarian tentang berbagai makna hidup. Jessica (Indy Barends), Jojo (Baim Wong), Gina (Widi Mulia), Kris Dayanti, Vina Panduwinata dan Putri.

Film ini juga bertabur bintang. Oka Antara yang hanya tampil sekilas juga ada Reza Rahadian yang juga tampil hanya beberapa menit di akhir film.

Buat saya, film ini memberikan haru biru tentang perjalanan hidup dan pengalaman-pengalaman personal yang tak terlupakan, Ini merupakan kekuatan "Bebas."

Saya juga menjadi tahu satu hal bahwa persahabatan itu tak mengenal waktu, sahabat seperti menjadi pengingat tentang hidup yang harus terus diperjuangkan.

(Foto: 21cineplex.com)

*Sari Mentari, penulis dan dosen di Jogjakarta.

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apakah kamu pernah berpikir, siapa yang menjahit baju-bajumu tiap hari? Siapa yang memasang kancingnya? Siapa yang mencuci dan mengemasnya sehingga menjadi baju yang siap kamu pakai?

Pertanyaan ini sangat mengganggu saya. Banyak perempuan yang bekerja di belakang baju-baju yang kita pakai, namun tak pernah tertulis namanya. Mereka berada di belakang deretan baju-baju yang dipajang di mall-mall atau pusat perbelanjaan. Padahal jerih payahnya tak terhitung banyaknya. Kerja kerasnya yang sering tak tercatat, mereka juga bekerja tak kenal lelah di tengah hiruk-pikuk suara mesin pabrik setiap harinya.

Yang mengerjakan baju-baju yang kita pakai ini adalah para pekerja garmen yang rata-rata pekerjanya adalah perempuan. Ingin tahu apa saja problem yang menimpa mereka? Penelitian yang pernah dilakukan Perempuan Mahardhika terhadap para buruh perempuan di Kawasan pabrik Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta di tahun 2017 menemukan fakta bahwa 50% dari mereka menyatakan rasa takut atau rasa khawatir saat mengetahui dirinya hamil, karena lingkungan Kerja yang Tidak Ramah pada Buruh Hamil.

Apa saja persoalan yang menimpa para perempuan pekerja garmen?


1. Kehamilan yang Tak Mudah

Bagi buruh hamil, rasa tidak aman muncul tatkala pekerjaan yang menjadi sumber dan daya hidupnya berada dalam ruang ketidakpastian. Tidak pasti keberlangsungan menjalani pekerjaan, atau hasil dari kerja tersebut tidak mampu mencukupi dan menjamin kesejahteraan sang buruh ibu. Semakin tidak aman, tatkala pekerjaan ternyata meningkatkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan janin sang buruh.

Kekhawatiran dan ketakutan adalah wujud rasa tidak aman bagi pekerja perempuan garmen yang sedang hamil, terhadap hal yang dihadapinya saat ini, ataupun terhadap ketidakpastian akan masa depan sang buruh dan janin yang dikandungnya.

Peneliti dan Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika pernah menyebutkan bahwa banyak faktor yang memunculkan rasa khawatir pada mereka, dan inilah yang mendorong Perempuan Mahardhika untuk melakukan sebuah studi tentang kondisi kerja buruh garmen perempuan terkait dengan masa kehamilannya.

Sebanyak 59 (50%) pekerja perempuan yang sedang maupun yang pernah hamil menyatakan takut mengalami keguguran saat bekerja. Buruh hamil selayaknya mendapatkan beberapa kemudahan dan keringanan dalam bekerja, terutama dari aktivitas atau situasi yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Namun hasil kajian ini mendapati bahwa sebagian besar (60%) buruh yang sedang dan pernah hamil tidak mendapati adanya perubahan beban kerja sehari-hari, artinya beban dan target kerja tetap sama dengan buruh lain yang tidak hamil.

2. Takut Kehilangan Pekerjaan

Kenyataan bahwa sebagian besar pekerja garmen di KBN Cakung berstatus buruh kontrak, berdampak pada tingginya ketidakpastian (dan masa depan) kerja buruh. Bagi para pekerja kontrak ini, menjawab pertanyaan tentang masa depan kerjanya di perusahaan (sekarang) adalah hal yang sangat sulit atau bisa dibilang hampir mustahil. Tercatat ada 177 (22.9%) buruh perempuan yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di KBN Cakung, namun tetap saja berstatus kontrak.

Dalam belenggu ketidakjelasan status (kontrak), para pekerja ini tentu berupaya segala cara untuk tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kajian ini menemukan adanya fenomena menyembunyikan kehamilan pada sebagian pekerja perempuan.

3. Rentan Keguguran
Tingginya beban kerja dan sikap pengawas yang kurang kooperatif ternyata meningkatkan kerawanan pada buruh hamil, sampai bisa menyebabkan keguguran. Hasil kajian mendapati tujuh (7) buruh yang mengalami keguguran saat bekerja dan tiga (3) dari tujuh (7) buruh yang keguguran tidak mendapatkan cuti. Ketiga buruh tersebut berstatus kontrak.

Sesuai ketentuan perundangan, seorang pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan lamanya sesuai dengan surat keterangan kesehatan yang diterbitkan . Kabar baiknya, beberapa perusahaan di KBN Cakung bahkan bersedia memberikan cuti keguguran setara dengan melahirkan, yakni selama tiga (3) bulan. Namun beberapa perusahaan yang lain, memilih untuk mengabaikan hak cuti tersebut.

4. Melahirkan dan Sehat, Belum Tentu Aman
Hasil kajian ini mendapati adanya 93 pekerja perempuan yang pernah melahirkan antara tahun 2015 – 2017 ketika bekerja di wilayah KBN Cakung, dan perusahaan bersangkutan di tahun 2017 masih beroperasi.

Dari 86 responden yang melahirkan selamat, sebagian besar (70 orang atau 79.6%) mendapatkan cuti melahirkan dari perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sisanya sebanyak sejumlah 20,4% (16 orang) tidak mendapatkan cuti melahirkan.

Walaupun mendapatkan cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tetapi belum sepenuhnya menjamin keamanan untuk tetap bekerja jika dikaitkan dengan status kerja karena 86 dari responden 44 orang berstatus kontrak, yang sewaktu-waktu habis dan tidak dilanjutkan.

5. Sulitnya Akses Menyusui
Pentingnya ASI eksklusif bagi seorang bayi tentu tidak dapat disangkal lagi, bahkan pemerintah dengan berbagai peraturan menyatakan pentingnya menjamin kesempatan seorang bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif, serta pentingnya melindungi ibu yang menyusui. Dalam penelitian ini Perempuan Mahardhika menemukan fakta:

Tidak adanya ijin menyusui. Sebagian besar responden menyatakan tiadanya ijin menyusui dari perusahaan (86%), yang artinya mereka hanya bisa menyusui dengan memanfaatkan waktu istirahat siang. Lalu juga terbatasnya akses terhadap ruang laktasi. Sebanyak 52,3% buruh perempuan mengetahui keberadaan ruang laktasi di pabriknya dan 47,7% tidak mengetahui keberadaan ruang laktasi di pabriknya. Dari 52,3% yang mengetahui ada sebanyak 23,3% yang menggunakannya.

Dari hasil penelitian maka ada beberapa rekomendasi yang disodorkan Perempuan Mahardhika sebagai upaya untuk mewujudkan ruang kerja yang aman bagi perempuan, yaitu untuk Pemerintah, supaya meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, serta menjalankan fungsi pengawasan bidang ketenagakerjaan dengan meningkatkan perhatian pada hak maternitas di tempat kerja, karena masih cukup banyak perusahaan yang belum patuh dan konsisten menjalankan hal-hal yang diatur dalam UUK terkait perlindungan maternitas buruh perempuan.

Kemudian menciptakan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi hak maternitas buruh perempuan, maka Pemerintah didukung untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 183, tahun 2000. Ketentuan tentang waktu istirahat, layanan kesehatan dan tunjangan sangat diperlukan buruh perempuan dalam menjamin keberlanjutan dan kelayakan kehidupannya bersama sang anak.

(Foto/Ilustrasi:Pixabay.com)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana mengubah kebijakan pemerintah dan kelompok masyarakat yang masih anti pada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT?

Pertanyaan dari publik soal bagaimana komitmen calon komisioner Komnas Perempuan dalam mengubah kebijakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ini ditanyakan oleh salah satu perwakilan anggota Sanggar Swara yang selama ini banyak memperjuangkan LGBT.

LGBT merupakan tantangan yang harus banyak dihadapi calon komisioner. Selama ini LGBT selalu ditolak kehadirannya dalam berbagai kebijakan negara dan aktivitasnya di masyarakat, maka penting bagi publik untuk bertanya soal ini pada calon komisioner.

Ini merupakan pertanyaan dari publik pada para calon komisioner Komnas Perempuan 2020- 2024 pada acara uji publik di Jakarta. Komnas Perempuan melakukan uji publik calon komisioner pada 14 Oktober dan 15 Oktober 2019 esok. Uji publik ini merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk melakukan uji bagi para calon komisioner.

Khariroh Ali, calon komsioner yang juga merupakan incumbent anggota Komnas Perempuan misalnya menjawab bahwa akan melakukan terobosan seperti akan banyak mengadakan pertemuan, diskusi dengan kelompok-kelompok radikal yang selama ini anti pada LGBT untuk bertemu.

Selama di Komnas Perempuan beberapakali pertemuan ini sempat diinisiasi Komnas Perempuan namun selalu gagal. Maka untuk yang akan datang ini akan dilakukan Khariroh Ali karena ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan ruang penerimaan yang lebih luas pada kelompok LGBT.

“Ini sangat penting karena selama ini ada jarak antara kelompok radikal dan kelompok moderat. Ini merupakan tantangan yang harus disikapi secara strategis dan tetap menggunakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).”

Pertanyaan penting lain datang dari Wakil Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Khalisah Khalid yang menyatakan soal masih cukup rendahnya komitmen lembaga termasuk Komnas Perempuan dalam menyikapi kasus-kasus yang melibatkan perusahaan sebagai pelakunya. Selama ini banyak kasus lingkungan yang terbengkalai karena kuatnya kekuataan perusahaan. Namun banyak lembaga yang seringkali belum menjadikan ini sebagai titik penting dalam menyelesaikan persoalan perempuan atau terkesan belum menjadikan ini sebagai poin penting perubahan kebijakan.

“Saya masih melihat ini belum banyak dilakukan dalam perubahan kebijakan lembaga, maka pertanyaan saya bagaimana penyelesaian kasus lingkungan yang melibatkan banyak perusahaan besar karena korbannya kebanyakan adalah perempuan?.”

Sejumlah calon komisioner mengatakan bahwa persoalan lingkungan harus menjadi pekerjaan rumah mendatang, walaupun jawaban ini belum menyentuh persoalan. Hal ini karena minimnya waktu untuk menjawab. Namun beberapa komisioner sempat menjelaskan soal ecofeminisme yaitu bagaimana tanah yang selama ini dikelola perempuan telah banyak dicerabut oleh kebijakan yang tak berpihak pada perempuan.

Hal lain yang banyak ditanyakan adalah soal Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang sudah mangkrak 10 tahun lamanya. Pertanyaan ini diajukan aktivis JALA PRT yang sudah memperjuangkan RUU PRT selama 10 tahun, namun hingga kini terhenti di DPR. Masalah seperti inilah yang sering membuat panjangnya perjuangan perempuan.

Pekerjaan rumah yang lain juga datang dari publik yaitu tentang kewenangan Komnas Perempuan yang dianggap kecil, yaitu sebagai lembaga yang tidak mempunyai kekuatan seperti pemerintah namun harus menyelesaikan beragam persoalan perempuan. Padahal di satu sisi ada persoalan lain seperti minimnya dana yang dimiliki Komnas Perempuan dalam bekerja, posisinya yang masih menginduk pada Komnas HAM juga problem lain seperti banyaknya pekerjaan yang membuat badan pekerja atau staff Komnas Perempuan melakukan kerja-kerja yang tak sedikit jumlahnya. Pertanyaan ini diajukan pada publik yang selama ini memetakan kerja-kerja Komnas Perempuan.

Pertanyaan-pertanyaan dari publik ini semakin menjelaskan tentang banyaknya persoalan yang menimpa perempuan di Indonesia dan ini merupakan persoalan lintas isu yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Misalnya persoalan hak asasi manusia seperti persoalan Papua dan persoalan Lanjut Usia (Lansia).

Calon komisioner, Andy Yentriyani mengatakan bahwa persoalan Papua harus diselesaikan dengan jalan damai tanpa kekerasan, karena jika dengan kekerasan maka tidak akan menyelesaikan persoalan disana. Tantangan lain karena luasnya wilayah Indonesia, ini yang membuat usaha lebih keras untuk mengatasi persoalan di Papua dan wilayah lain di Indonesia.

Sedangkan persoalan lain yang mengemuka dalam uji publik ini adalah tentang Lansia 65 dan persoalan HAM yang saat ini secara politik belum ditemukan solusi kebijakannya. Secara ekonomi sosial dan budaya, hak para Lansia korban sudah ada titip cerah penyelesaiannya dengan diberikannya hak kesehatan, namun secara politik masih jauh perubahannya.

Dosen Universitas Indonesia, Ani Sutjipto yang bertindak sebagai moderator uji publik menyatakan bahwa dari uji publik ini disadari bahwa Komnas Perempuan mempunyai mandat yang banyak dan penuh tantangan. Maka ini merupakan tantangan bagi para calon komisioner Komnas Perempuan, karena sebenarnya bagaimana Komnas Perempuan walaupun bukan menjadi pengambil kebijakan pemerintah, namun bisa menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga dan masyarakat untuk mengubah kebijakan negara.

Sejumlah aktivis perempuan menyatakan akan memprioritaskan isu yang selama ini mereka perjuangkan, Dewi Kanti aktivis masyarakat adat akan memperjuangkan perempuan masyarakat adat, Yenni Sucipto, aktivis anti korupsi akan memperjuangkan korupsi di Indonesia, juga aktivis lain yang memperjuangkan perempuan dalam politik.

Publik yang hadir dalam acara uji publik nampak sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan pada para calon komisioner. Ini karena banyaknya pekerjaan rumah yang akan dititipkan pada para calon komisioner.

Uji publik selama 2 hari ini dilakukan pada 50 calon komisioner yang sudah dinyatakan lulus secara administratif rekam jejaknya. Uji publik akan dilanjutkan 15 Oktober 2019 di tempat yang sama, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta. Uji publik ini disiarkan Komnas Perempuan melalui live melalui facebook Komnas Perempuan.

Peserta uji publik yang lolos akan melakukan wawancara dengan panitya seleksi untuk tahap berikutnya.


(Foto/ ilustrasi: Pixabay)

*Nunu Pradya Lestari- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Tak mudah bagi Sabrina, Riska, Wafi, Naura dan Manda untuk terpilih menjadi pemimpin. Walaupun hanya diberikan waktu sehari saja, namun ini merupakan pengalaman berharga bagi mereka.

Bagaimana rasanya menjadi pemimpin sehari? Pastinya deg-degan.

Untuk menjadi pemimpin bukanlah mudah. Kelima anak perempuan ini harus melalui proses seleksi ketat oleh Plan Indonesia dan Youth Coalition for Girl. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini ditujukan untuk menyampaikan pesan ke publik bahwa anak perempuan juga bisa memimpin.

5 anak perempuan ini mengambil alih posisi Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Pimpinan Google Indonesia, dan dua pimpinan redaksi surat kabar di Indonesia selama 1 hari pada 9 Oktober 2019 di Jakarta.

Mereka menjadi peserta kegiatan #GirlsTakeover atau 'Sehari Jadi Pemimpin' yang digagas Plan Indonesia dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional.

Menurut Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti, tema ini sangat strategis untuk membangun opini publik yang positif tentang perempuan maupun pemimpin perempuan di media.

Sejak pendaftaran event ini dibuka, antusiasme anak perempuan Indonesia untuk menunjukkan potensi dirinya cukup besar. Hal ini terbukti dari banyaknya pendaftar dari seluruh Indonesia yang mengirimkan tulisan dan video tentang isu gender di media.

Salah satu peserta #GirlsTakeover, Sabrina (15 tahun) dari Blitar menggantikan posisi Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf. Dalam event workshop bertajuk "#JagaPrivasimu Untuk Perempuan Indonesia", yang merupakan event kolaborasi antara Plan Indonesia dan Google Indonesia, Sabrina berkesempatan untuk memberikan edukasi singkat mengenai pentingnya menjaga privasi di media sosial.

"Yang pertama, jangan menggunakan satu kata sandi untuk berbagai akun. Kalo alasannya biar mudah diingat, ya jangan gitu, nanti kan mudah diretas," tutur Sabrina bak CEO Google. Para undangan yang hadir dalam event tersebut menyambut dengan tepuk tangan.

Gagasan untuk memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pun mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Ditemui media, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui peran sentral media untuk narasi yang positif tentang anak perempuan.

"Mereka berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Tugas kita adalah bersinergi untuk mewujudkan media massa dan media sosial yang aman dan positif, terutama bagi anak perempuan. Kami sangat mendukung kegiatan ini agar berkelanjutan, sehingga dapat menginspirasi anak-anak perempuan lainnya," pungkas Rudiantara

Gagasan untuk memperingati hari anak perempuan internasional ini datang setiap tanggal 11 Oktober seperti hari ini dimana seluruh dunia memperingatinya. Pada hari ini sejumlah organisasi yang bekerja untuk anak-anak di dunia kemudian meminta agar anak-anak perempuan dibebaskan dari banyaknya tuntutan masyarakat dan dibebaskan untuk meraih cita-cita mereka.

Selama ini banyak permintaan dari orang dewasa yang ditujukan untuk anak-anak perempuan, misalnya agar mereka selalu mematuhi cara-cara tertentu yang dikatakan orang dewasa, bertindak dengan cara tertentu dan harus menjadi anak-anak yang diinginkan oleh orang dewasa. Padahal anak-anak perempuan harus dibebaskan dalam memilih, mereka harus diajak untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan mereka.

Maka setiap tanggal 11 Oktober ini, yaitu sejak tahun 2011, United Nations (UN) kemudian mengkampanyekan soal Girls Progress=Goal’s Progress, artinya kemajuan untuk anak perempuan dan tindakan bagi perjuangan anak-anak perempuan.

Dalam UN. Org misalnya ditulis bahwa kita harus memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada anak-anak perempuan, harus ada data dan analisis yang sistematis tentang mereka. Hal ini diperlukan untuk memastikan program-program, kebijakan dan layanan secara efektif yang bisa merespon kebutuhan khusus anak perempuan.

Peringatan hari anak-anak perempuan ini dalam kelahirannya ingin memperjuangkan kesetaraan pada anak-anak perempuan seluruh di dunia.

Di tahun 2016 misalnya terdapat data yang menunjukkan ada 100 juta anak perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang tidak bisa membaca, maka perlu perjuangan untuk ini. Plan Internasional misalnya pernah menuliskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dimulai pada usia muda. Ada kendala kemiskinan, lokasi, stereotipe jender, norma dan kebiasaan sosial yang menghambat anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan adalah alat transformasional untuk anak perempuan. Ini adalah kunci untuk membuka potensi mereka. Anak perempuan yang berpendidikan lebih tinggi, akan cenderung untuk menikah di usia dewasa dan memiliki sedikit anak yang dijaga kesehatannya. Maka, anak-anak ini kemudian akan memiliki kesempatan yang lebih baik.

*Nunu Pradya Lestari, penulis dan aktivis buruh. Sedang menyelesaikan kuliah akhir di IISIP Jakarta dan menjadi pengelola www.Konde.co