*Rara Kinanti- www.Konde.co

Siapa bilang bahwa jatuh cinta itu mengenal waktu dan orang? Saya pernah mendengar pepatah yang bilang bahwa: jatuh cinta tak pernah mengenal ruang dan waktu.

Namun bagaimana jika kita jatuh cinta pada orang yang tidak tepat? Salah satunya menurut saya adalah jatuh cinta pada laki-laki yang tidak mencintai kita.

Yang lain, jatuh cinta pada laki-laki yang sudah mempunyai pasangan, atau jatuh cinta pada laki-laki yang tak pernah serius berkomitmen, atau lebih buruknya lagi jatuh cinta pada laki-laki yang melakukan kekerasan pada kita.

Buat saya, walau jatuh cinta katanya tak pernah mengenal tempat, namun paling tidak saya mesti tetap rasional ketika menemukan sesuatu yang janggal ketika kita jatuh cinta. Saya bilang, jatuh cinta juga harus rasional.

Ini seperti yang dialami kawan perempuan saya ketika ia jatuh cinta pada laki-laki yang sudah berpasangan. Awalnya tak pernah mudah. Kami bahkan harus selalu menemaninya agar ia segera melupakan laki-laki ini.

Bagi kami, yang jelas: jika kita perempuan mau secara sadar berbuat sesuatu, inilah saatnya. Inilah saat yang tepat agar kita jauh dari banyak resiko, resiko untuk menyakiti perempuan lain yang menjadi pasangan laki-laki ini, juga resiko agar kita tak patah, tak terjerembab pada jurang yang lebih dalam.

Walau, siapa sih yang mau kehilangan persona dari laki-laki yang kita cintai? Siapa sih yang mau kehilangan orang yang paling kita harapkan datang pagi-pagi di saat kita membutuhkan sesuatu?

Tak mudah? Teman perempuan saya bisa melakukannya. Ini karena dia harus fokus. Ia tak mau kehilangan banyak waktu, hanya disini, menunggui, berharap pada laki-laki yang sudah mempunyai komitmen dengan yang lain.

Lagipula, jika kita mempertahankan ini, kita pasti akan menyakiti pasangannya. Jika kita mau konsisten, kita harus pergi, beranjak dan tak mau menyakiti diri sendiri dan pasangannya.

Jadi, jangan biarkan kita terjerembab pada sedu sedan yang terlalu lama. Masih ada hari, masih ada ruang-ruang yang harus kita isi.

Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya biasa bertemu teman baik dalam kondisi ini, kita bisa saling memberi jalan keluar. Menulis mungkin, kita bisa ungkapkan apa yang kita rasakan. Atau hal lain, seperti pergi dulu dan meningggalkan aktivitas yang terlalu sering kita lakukan. Agar tak bosan, kita perlu menambah variasi hidup. Bisa juga bertemu teman lama, kota lama yang mengingatkan kita pada sesuatu yang baik dan menyemangati.

Yang penting, jangan pernah mau terjerembab terlalu lama, dalam lubang yang sama, karena kita berhak untuk berubah, karena buat saya, hidup harus terus diperjuangkan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Rara Kinanti, blogger dan vlogger


Tak hanya mengelola kebun, para perempuan petani di Bogor juga menolak tengkulak. Mereka lalu mengolah makanan tradisional menjadi makanan masa kini. Cara  baru berkreativitas dan menghidupi keluarga.

*Kustiah- www.Konde.co 

Bogor, Konde.co- Steven A Beebe dan John T.Masterson dalam bukunya Communicating in Small Groups (2003) menulis tentang individu yang memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kelompok biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya adalah karena pengaruh aktivitas kelompok, tujuan kelompok, dan keanggotaan berkelompok.

Sejalan dengan pemikiran Beebe dan Materson, ketiga faktor ini pula yang kemudian menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati yang dibentuk para perempuan petani di Jalan Carang Pulang Bubulak, Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor lantas menjadi eksis dan berkembang.

KWT ini berdiri dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup perempuan anggota kelompoknya. Ini bisa menjadi contoh bagi para perempuan di Indonesia, bahwa berkelompok tidak hanya membangun dan berusaha mencapai tujuan kelompok secara bersama-sama. Tetapi bisa saling menumbuhkan kreativitas di bidang pertanian.

Awalnya, yang lebih dulu hidup dan berjalan pesat di desa yang dikenal dengan pertanian umbi jalar ini adalah Kelompok Tani (Poktan) Hurip. Poktan ini dibentuk pada tahun 90-an oleh para petani laki-laki.

Namun, seiring jalannya waktu, juga adanya tuntutan hidup, kebutuhan hidup makin bertambah sementara pendapatan bertani tidak bertambah. Lalu muncullah gagasan dari ibu-ibu petani untuk membentuk kelompok tani wanita yang mereka namai KWT Melati. Meskipun sebenarnya pertanian ubi jalar juga dikerjakan para perempuan petani. Namun, KWT ini ingin lebih mengeksplorasi hasil tani, misalnya dengan mengolah ubi menjadi berbagai produk makanan dan minuman.

Sebelumnya, saat panen ubi jalar dijual kepada tengkulak. Dan kegiatan petani selanjutnya adalah mengolah tanah pertanian kemudian menanaminya kembali.

Setelah ada KWT Melati, kegiatan dan produktivitas para petani perempuan berubah. Mereka tidak menjual keseluruhan ubinya kepada tengkulak, melainkan mengolah menjadi makanan yang bisa menyambung keuangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

Misalnya, produk olahan KWT Melati adalah mie goreng yang bahan dasarnya dari ubi, sirup yang dibuat dari perasan ubi ungu, keripik ubi ungu yang dibuat dari ampas perasan untuk produk sirup minuman, dodol jambu kristal, stik dari ubi, tepung ubi, dan aneka  makanan lainnya yang banyak jenisnya.

Yang kesemuanya berasal dari hasil tani mereka yakni, ubi juga jambu kristal. Semua produk olahan ubi dijual di sekretariat KWT Melati dan dipasarkan melalui jaringan KWT yang ada di Bogor dan wilayah kota lainnya seperti Jakarta dan sekitarnya.

Ketua Kelompok Tani Hurip Ahmad Bastari mengatakan, para petani di Desa Cikarawang sebagian besar mengandalkan hasil pertanian ubi jalar yang hasilnya tak seberapa. Jika petani memiliki tanah 1.000 meter, maka masa tanam hingga panen selama 4 bulan mereka hanya mendapatkan penghasilan bersih Rp 500 ribu tiap bualnnya.

Dasar perhitungannya, tanah 1.000 meter rata-rata menghasilkan ubi sebanyak 1,5 ton ubi dengan harga ubi Rp 2.000- per kilo. Dari hasil panen petani mendapatkan uang sekitar Rp 3 juta, dipotong untuk modal Rp 1 juta dan sisa Rp 2 juta.

”Jadi hasil panen Rp 2 juta itulah yang diperoleh para petani ubi jalar untuk kebutuhan hidup selama 4 bulan. Apa cukup? Para ibu-ibu KWT yang bisa menjawabnya,” ujar Ahmad kepada penulis, Selasa (10/12) di kediamannya yang juga menjadi Sekretariat KWT Melati dan Poktan Hurip.

Ahmad adalah suami Ketua KWT Melati, Normayanti. Menurut ibu dua anak ini, kelompok wanita tani yang dibentuk pada 1 Juli 2015 ini berkontribusi besar terhadap pemberdayaan para petani perempuan di desanya.

Dari kelompok, para ibu petani ubi jalar belajar cara mengolah ubi menjadi produk makanan kekinian. Ubi biasanya diolah dengan cara konvensional, direbus atau digoreng. Melalui teknik pengolahan yang modern dan melihat tren pasar ubi bisa diolah menjadi aneka makanan seperti keripik,stik, mie goreng, sirup, bolu, brownis, dan lain sebagainya.

Selain tetap menjadi petani ubi jalar dan pemberdayaan melalui pelatihan pengolahan ubi, KWT juga memberi kesempatan kepada anggotanya untuk mengembangkan potensi anggotanya. Di antaranya, mereka medapatkan penghasilan dari hasil pesanan katering dan pelatihan mengolah tanah pekarangan rumah supaya lebih bermanfaat, yakni dengan menanami tanaman sayur yang bisa memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.

”Potensi sumber daya manusia anggota kelompok sebisa mungkin kita kembangkan dan berdayakan supaya taraf hidup mereka menjadi lebih baik,” ujar Norma kepada penulis.

Norma tidak membatasi usia ibu-ibu yang ingin bergabung ke dalam kelompoknya. Maka tak heran jika jumlah anggota kelompok yang sebelumnya 35 orang menyusut menjadi 20 orang salah satunya karena faktor usia anggota yang sudah tua. Alasan lainnya anggota kelompok mundur adalah harus menjaga cucu karena anak-anaknya bekerja.

Mengolah makanan dari bahan dasar ubi dan singkong yang dilakukan KWT Melati sebagai salah satu upaya mendukung diversifikasi pangan yang selama ini digaungkan pemerintah. Prinsip KWT Melati adalah menggalakkan tanaman lokal dan mengolah hasil tanam yang ada di sekitar untuk kehidupan mereka yang lebih baik dengan cara kreatif dan inovatif.

*Kustiah, Mantan jurnalis detik.com, saat ini menjadi kontributor konde.co dan sedang menempuh studi pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB)

“Pintar saja itu tidak cukup untuk jadi manager produk kecantikan. Tapi juga harus cantik, bisa nggak otaknya pakai otak kamu, tapi cassingnya Marsha,”Kata Kelvin.
Poedjiati Tan- www.konde.co

Konde.co- Kalimat ini sering dilontarkan pada para perempuan. Jika tidak cantik, maka ia harus pintar.

Atau kalimat yang mengatakan bahwa perempuan harus cantik dan pintar. Atau pertukaran diantara keduanya, antara harus cantik atau harus pintar.

Ini benar-benar kalimat yang mengganggu, perempuan tak pernah keluar dari penilaian orang lain.

Film "Imperfect" menceritakan pergulatan Rara (Jessica Mila) yang dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang dianggap bertubuh sempurna.

Ibunya yang diperankan oleh Karina Suwandi dilukiskan sebagai mantan model tahun 90an, dan adiknya yang tubuhnya  langsing, putih dan cantik. Walau perempuan yang dianggap bertubuh sempurna, selalu tak pernah lepas dari celaan dari tuntutan zaman.

Sedangkan Rara dalam film ini dilukiskan mempunyai bentuk tubuh yang mirip ayahnya. Tambun, berkulit gelap dan berambut keriting.

Sejak kecil Rara selalu suka makan dan ayahnya selalu membela bila ada yang melarangnya makan banyak.
Rara tumbuh menjadi perempuan yang bisa dikatakan hidup dalam kebimbangan tentang ketubuhannya. Di satu sisi dia menikmati dirinya dan menikmati setiap makanan yang dia makan, tetapi disisi lain ada perasaan insecure dalam dirinya tentang tubuhnya karena lingkungan dia selalu mengolok tubuhnya.

Rara memilik pacar, Dika (Reza Rahadian) yang mencintai dirinya apa adanya dan tidak ingin dia berubah. Meskipun Dika seorang photographer dan banyak memotret model, tapi dia tetap mencintai Rara yang bertubuh gemuk.
Film ini memotret dengan baik gambaran masyarakat tentang perempuan yang sempurna itu harus cantik, kurus, putih dan berambut lurus. Bahkan harus berkorban untuk mencapai standar itu.

Standar kecantikan yang diukur dari komentar orang baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Rara mengalami bodyshaming tidak hanya di tempat kerja, bodyshaming bisa saja terjadi di dalam rumah dan dilakukan oleh orang terdekat yang mengakibatkan anak menjadi tidak percaya diri.
Rasa insecure terhadap diri yang tidak cantik tidak saja dialami Rara tetapi juga dialami adiknya, Lulu, yang meskipun sudah kurus, putih masih saja merasa wajahnya chubby dan gemuk. Dan hal itu dikuatkan oleh pacarnya Geroge yang menjadi artis Instagram dengan follower dua juta yang selalu menuntut Lulu untuk berpenampilan cantik.  
Dilema standar kecantikan tidak saja dialami perempuan muda tetapi juga perempuan yang sudah berkeluarga, seperti ibu Rara.

Ternyata sejak melahirkan Rara, ibunya tidak bisa lagi menjadi model yang menggunakan pakaian terbuka karena waktu bayi Rara berukuran besar yang mengharuskan operasi dan meninggalkan bekas di perutnya. Perasaan tidak sempurna karena ada bekas jahitan dan perut yang tidak lagi mulus membuat ibunya mendidik anak-anaknya untuk bertubuh sempurna agar bisa diterima orang lain.
Film ini juga ingin memperlihatkan bahwa tidak semua laki-laki memandang atau menilai perempuan hanya dari penampilannya atau tubuhnya saja. Seperti Dika pacar Rara yang menerima Rara apa adanya baik ketika sedang gemuk ataupun sedang berusaha menguruskan dirinya, dan mengatakan "Dia yang tulus mencintaimu akan melihatmu sempurna meskipun kamu merasa tidak sempurna." 
Film Imperfect adalah sebuah film yang mengangkat narasi kecantikan dan ketubuhan dengan apik, digarap dengan gaya khas Ernest yang menyempilkan candaan yang cerdas, keberagaman budaya dan juga keharuan yang tidak lebay tetapi perfect. 

Film Imperfect adalah film yang perfect untuk mengubah persepsi dan mendidik masyarakat tentang arti sebuah kecantikan dan tubuh perempuan.
Perempuan yang sempurna tidak harus putih tetapi bisa juga berkulit gelap, tidak harus berwajah bersih tetapi bisa juga ada tompelnya, tidak harus bergigi rapi dan rata tetapi bisa juga giginya bergelombang, tidak harus kurus tetapi bisa juga gemuk, tidak harus berwajah tirus tetapi bisa juga chubby, tidak harus berambut lurus tetapi bisa juga keriting.

Karena sesungguhnya kecantikan itu bukan dari luar sana, namun yang keluar dari dalam diri kita, kebaikan, persahabatan, cinta kasih, saling menghargai dan mendukung orang lain.

Lalu, mari kita tolak standar kecantikan yang tidak disukai dan malah merepotkan perempuan.

(Foto: 21cineplex.com)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Pemilihan Komisioner Komnas Perempuan dilakukan melalui beberapa tahap pemilihan. Tahap pertama dilakukan oleh Panitya Seleksi (Pansel), dan tahap berikutnya dilakukan dalam sidang paripurna Komisioner Komnas Perempuan, dimana komisioner baru akan dipilih oleh para komisioner yang tidak lagi mencalonkan diri.

Sejumlah oganisasi perempuan yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Pemerhati Komnas Perempuan, memprotes mekanisme tahap kedua yaitu dalam sidang paripurna komisioner Komnas Perempuan periode 2015-2019 tersebut.

Dalam pernyataan sikap yang diterima Konde.co, sidang yang dilakukan pada tanggal 22 November 2019 untuk memilih Komisioner Perempuan Periode 2020-2024 dianggap telah mencederai nilai dasar Komnas Perempuan sebagai lembaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Indonesia

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Salah satu nilai dasar yang dipegang oleh Komnas Perempuan adalah transparansi dan pertanggungajawaban kepada konstituensi dan masyarakat luas yang dijalankan dengan mekanisme-mekanisme yang jelas.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, para aktivis dan pemerhati Komnas Perempuan seperti dalam pernyataan pers yang diterima Konde.co menyesalkan keputusan sidang paripurna tentang penetapan komisioner komnas perempuan periode 2020 – 2024 yang melepaskan nilai dasar tersebut.

Hal ini terlihat dari mekanisme sidang paripurna yang dilihat dengan sengaja menganulir tiga nama  dan kemudian mengganti dengan nama-nama yang tidak termasuk dalam 15 nama yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi, sebagaimana yang diumumkan dalam dokumen Nomor 53/KNAKTP/Pansel-PAKP/IX/2019, yang juga dibagikan ke publik, pada tanggal 22 November yang lalu.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa panitia seleksi merekomendasikan 15 nama dengan peringkat terbaik (nomor urut 1 sampai dengan 15) agar ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas Perempuan menjadi anggota paripurna Komnas Perempuan Periode 2020 - 2024. Namun proses selanjutnya terjadi pergantian urutan nama yang dipilih.

Penggantian urutan nama tanpa melakukan pemeriksaan objektif dan membuka ruang klarifikasi bagi yang bersangkutan merupakan praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan Komnas Perempuan, dan dapat dibaca sebagai tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak-pihak yang terkait.

Sebagai lembaga negara yang menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Indonesia, para aktivis melihat bahwa sudah seharusnya Komnas Perempuan menempatkan tata cara pemilihan dengan lebih konsisten, transparan dan objektif serta mengalokasikan  waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang diterima.

Menyikapi situasi tersebut, para aktivis dan pemerhati Komnas Perempuan mempertanyakan mekanisme sidang paripurna pemilihan Komisioner Komnas Perempuan yang dianggap subjektif dan sarat kepentingan politik yang ditunjukkan dalam sidang paripurna penetapan komisioner perempuan pada tanggal 22 November 2019.

Lalu meminta Komnas Perempuan untuk melakukan klarifikasi secara terbuka tentang alasan pergantian nama tersebut sebagai bagian dari transparansi Komnas Perempuan kepada publik.

Mendesak agar Komnas perempuan mengubah mekanisme sidang paripurna penetapan komisioner perempuan tersebut, dengan menempatkan tatacara pemilihan yang transparan, objektif dan membuka ruang klarifikasi kepada lembaga pemberi rekomendasi dan kepada yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan.

Dan menyerukan agar komisioner Komnas Perempuan yang baru  periode 2019-2024 menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, berani mengkritisi cara-cara yang tidak adil, sewenang-wenang, dan  memikirkan secara serius langkah-langkah strategis menyangkut mekanisme pemilihan Komisioener Komnas Perempuan  yang akan datang, sehingga kejadian seperti ini  tidak terulang di kemudian hari.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Pemerhati Komnas Perempuan antaralain BPN Peruati, PP GAMKI, LBH APIK Jakarta, KPI DKI Jakarta, PP PIKI, YIFOS Indonesia, WCC Durebang Bandung, Mission21,Suara Kita, MSKP, ICRP, PARITAS, PISKA, Bada advokasi dan perdamaian GMIT, Inspire NGO Counsulting ,CSS BfdW, Asian Women’s  Reasource Center.

(Foto: Suara Kita)


*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Jika kamu ingin punya referensi tentang film yang menceritakan diskriminasi yang dialami transpuan dan warga Ahmadiyah, maka kamu wajib nonton film ini.

Pemutaran 2 buah film berjudul “Seroja:Kisah Peran Puan” dan film “Cerita dari Manislor” yang saya lihat ini, turut meramaikan acara 16 RUPA: Beda Itu Biasa dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Jakarta, awal Desember 2019 lalu.

Dua film ini memotret diskriminasi dan kehidupan keragaman yang ada di Indonesia.

“Seroja: Kisah Peran Puan” memotret cerita tentang transpuan yang menyalurkan hobinya lewat seni pertunjukan.

Teater Seroja merupakan komunitas teater yang didominasi oleh transpuan. Mereka biasa melakukan latihan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Grogol, Jakarta dan mengadakan pertunjukkan disana. Lewat pertunjukkan teater mereka bebas mengekpresikan dirinya.

Monica seorang transpuan yang tergabung dalam Teater Seroja dalam film tersebut ingin menunjukan bahwa orang-orang seperti dirinya ada di lingkungan sekeliling kita.

“Kami ini ada, perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki”, ujarnya.

Selain menjadi tempat ekspresi bagi para transpuan, Teater Seroja punya tujuan lain. Mereka ingin menunjukkan bahwa untuk menjadi perempuan tidak perlu bermake up. Mereka hanya perlu merasa menjadi perempuan.

Dibalik pembuatan film “Seroja: Kisah Peran Puan” ini, terdapat cerita diskriminasi yang pernah mereka alami. Mereka yang mayoritas tinggal di Kampung Duri pernah diusir karena dianggap penyebab kebakaran. Mereka diusir dengan alasan yang tidak masuk akal. Kejadian ini terjadi pada 2013.

Dalam diskusi setelah pemutaran film dijelaskan tentang pembuatan film yang ternyata cukup sulit mengorek keinginan terdalam dari para transpuan. Seperti ketika salah seorang anggota Teater Seroja ditanya ‘apa yang dia harapkan’, ia menjawab ingin pentas lagi. Belum banyak yang secara terbuka jawaban menjawab tentang diskriminasi dan dipandang sama seperti orang-orang pada umumnya.

Ayunita bercerita tentang obrolannya bersama pembina Teater Seroja, secara ekspresi para transpuan mungkin sudah percaya diri namun pemahaman tentang gender belum cukup baik. Mereka masih khawatir tidak bisa diterima masyarakat sekitar.

Film kedua berjudul “Cerita dari Manislor”. Desa Manislor, Kuningan, Jawa barat merupakan wilayah yang banyak didiami oleh penganut Ahmadiyah. Carita dari Manislor memotret keseharian warga Desa Manislor.

Di dalam Film Cerita dari Manislor, Akbar berkeliling desa untuk melihat aktifitas keseharian warga Desa Manislor. Ia mengunjungi sebuah lapangan tempat anak-anak muda bermain futsal. Ia ikut bermain futsal dan ternyata cara bermainnya sama dengan sebagaimana futsal dimainkan pada umumnya.

Akbar juga pergi ke masjid untuk ikut kajian. Kajian hari itu membahas tentang toleransi. Semua laki-laki datang menggunakan baju koko, sarung dan peci. Sedangkan yang perempuan menggunakan jilbab. Tidak ada yang berbeda. Semua terlihat sama seperti kajian di masjid pada umumnya.

Pemeluk Ahmadiyah punya sebuah prinsip, “cinta untuk semua, kebencian bukan untuk siapapun”. Prinsip inilah yang selalu ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Ahmadiah meskipun berkali-kali menerima diskriminasi.

Dahulu pemeluk Ahmadiyah hidup rukun dengan masyarakat lainnya. Tidak ada yang peduli dengan perbedaan aliran agama. Setelah muncul fatwa bahwa Ahmadiyah dianggap ajaran sesat barulah semua kemalangan menimpa penganutnya.

Masjid mereka pernah dibakar dan mereka sulit sekali mendapatkan pengakuan seperti  Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mayarakat Ahmadiyah dikucilkan dan menjadi perdebatan dimana-mana.

Melalui Film “Cerita dari Manislor” kehidupan masyarakat Ahmadiyah terangkum. Kehidupan penganut Ahmadiyah sama dengan penganut ajaran lainnya. Tidak ada alasan bagi negara dan masyarakat lain untuk terus menerus mendiskriminasi mereka.

Kedua film ini sangat tepat diputar dan didiskusikan dalam acara 16 RUPA: Beda Itu Biasa yang dilakukan untuk memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Jakarta. Keduanya menggambarkan dengan apik tentang kehidupan masyarakat yang dianggap berbeda sehingga sering mendapatkan diskriminasi.

Dalam diskusi kedua film ini ada pesan yang ingin disampaikan bahwa perbedaan adalah hal yang biasa. Negara dan masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan perbedaan sebab semua manusia punya hak yang sama dan negara harus melindungi.

“16 Hari Ruang Puan (RUPA): Beda Itu Biasa” ini diadakan dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Pamflet Generasi, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, dan Aliansi Satu Visi yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman (KITASAMA).

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Natal bukan hanya cerita tentang kelahiran Yesus. Natal juga cerita tentang Maria yang berani memutuskan jalan hidup yang sulit. Bagi saya, Maria ibu Yesus adalah perempuan feminis pertama yang pernah saya baca kisahnya. 

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Setiap Natal datang, saya selalu ingin membuka kisah Maria, ibu Yesus ketika hamil dan kemudian melahirkan Yesus.

Maria, putri Heli, adalah perempuan yang berasal dari suku Yehuda di Israel. Ia pertamakali disebutkan dalam Alkitab sehubungan dengan suatu peristiwa yang luar biasa.

Seorang malaikat mengunjungi dia dan mengatakan, ”Salam, hai, engkau yang sangat diperkenan, Tuhan menyertai engkau.”

Awalnya, Maria merasa bingung dan mulai memikirkan apa maksud salam itu.
Maka, malaikat itu memberi tahu bahwa dia telah dipilih untuk tugas yang luar biasa namun juga sangat serius, yakni hamil, melahirkan, dan membesarkan Putra Allah.

Bayangkan bagaimana perasaan Maria, perempuan muda dan belum menikah, namun harus hamil dan melahirkan seorang anak. Bagaimana tanggapannya? Maria bisa jadi bertanya-tanya apakah ada yang akan percaya pada ceritanya. Tidakkah kehamilan seperti itu akan menyebabkan dia kehilangan cinta kasih Yusuf, tunangannya, atau mencoreng mukanya di mata masyarakat? Sebuah konstruksi yang tak mudah diterima perempuan kala itu.

Sewaktu Maria memberi tahu Yusuf bahwa ia hamil, Yusuf berniat memutuskan pertunangan mereka. Pada waktu itu, keduanya pastilah merasa sangat tertekan. Alkitab tidak mengatakan berapa lama keadaan yang sulit itu berlangsung. Meskipun pada akhirnya Yusuf menerima dan bersedia menjadikan istrinya.

Bagi saya Maria adalah perempuan feminis pertama yang pernah saya baca kisahnya, yang berani menghadapi tantangan dengan kehamilannya.

Kelahiran Yesus sungguh suatu misteri, yang sangat sulit dipahami oleh akal dan pikiran. Untuk memahami kisah ini diperlukan banyak langkah, salah satunya membaca dalam kisahnya, melakukan interpretasi secara mendalam. Paling tidak ini yang saya lakukan selama ini.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan Maria waktu itu. dia harus menghadapi semuanya seorang diri. Sebagai perempuan di zaman itu dengan budaya patriakhi yang masih sangat kental tidaklah mudah. Bahkan di zaman sekarang saja, perempuan hamil diluar pernikahan akan mendapatkan stigma dan hukuman sosial yang sangat kuat. Padahal bisa saja, perempuan yang hamil di luar nikah di zaman sekarang adalah perempuan yang hamil karena menjadi korban kekerasan seksual.

Sesungguhnya Natal tidak hanya kisah Yesus yang lahir di Betlehem, namun juga cerita tentang Maria yang berani untuk memutuskan sesuatu di tengah zaman yang tidak melazimkan hal ini.

Maria kemudian menjadi jalan untuk menyebarkan cinta kasih dan penyelamatan. Menyentuh hati manusia dengan kasih Yesus yang dilahirkannya dan menjadi pelayan bagi manusia lain.

Dan merayakan Natal bukanlah sekedar seremonial yang gegap gempita, apalagi mendatangkan ribuan umat merayakan Natal di tempat-tempat besar.

Tetapi bagaimana Maria, bisa melahirkan makna Natal, memberikan damai bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat, membagikan cinta kasih tanpa memandang apa agamanya, sukunya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya atau apapun.

Merayakan Natal adalah memaknai Maria yang feminis, kelahiran Yesus yang sederhana penuh cinta kasih dan pengorbanannya untuk manusia. Agar kita bisa membagikan cinta kasih dan membuat dunia menjadi damai bagi seluruh umat manusia.

Selamat Natal untuk kelahiran Yesus, sekaligus merayakan Maria, seorang feminis muda yang menjadi jalan cinta kasih bagi manusia. Semoga damai selalu menyertai kita semua.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Konde.co- Mengalami depresi, sakit dan pengalaman hidup yang tak menyenangkan, tampaknya tidak ada yang cocok untuk Kate (Emilia Clarke), perempuan muda warga London yang frustrasi yang bekerja sebagai peri di sebuah toko Natal.

Natal lalu, Kate harus menjalani transplantasi jantung.

Sebelum sakit, Kate dikenal sebagai perempuan yang selalu bersemangat dan menyenangkan. Dia bekerja keras dan bercita-cita untuk menjadi penyanyi. Tetapi setelah operasi, sesuatu berubah. Semua orang terus memberi tahu Kate bahwa dia beruntung masih hidup, tetapi Kate tidak merasa hidup lagi setelah sakit.

Ia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dalam sinopsis film ini ditulis bahwa “Last Christmas” adalah gambaran bagaimana seorang perempuan muda yang hidupnya mulai berubah, dari terpuruk hingga Kate mulai bingung bagaimana mengatasi hidupnya.

Film “Last Christmas” berkisah tentang Kate perempuan dalam mengatasi depresi, di titik nol hidupnya ia melakukan banyak hal yang menyebabkan semua yang ada di dekatnya jengkel.

Walau semua segera berubah menjadi lebih baik ketika menjelang Natal, dia bertemu Tom (Henry Golding), laki-laki yang kemudian membantunya menemukan hidupnya yang menyenangkan. Kate selalu merasa yakin bahwa ada hadiah Natal indah yang tak boleh dilewatkannya.

New York Post menulis bahwa “Last Christmas” merupakan film yang manis tentang bagaimana Kate yang berjuang dengan depresi sekaligus membenci diri sendiri, lalu belajar bagaimana menyembuhkan hatinya.

Film ini merupakan film yang direkomendasikan ditonton di saat Natal. Ini merupakan film komedi romantis keluaran Universal Pictures yang disutradarai Paul Freig dan ditulis oleh Bryony Kimmings, Emma Thompson dan Greg Wise. Film ini berdasarkan lagu yang terinspirasi dari lagu The Last Christmas yang dinyanyikan George Michael.

Universal Pictures merilis film ini pada 8 November 2019 di Amerika Serikat dan diputar di Indonesia 30 November 2019.

(Konde.co dari beberapa sumber)
(Foto: 21cineplex.com)


Payudara merupakan bagian tubuh perempuan yang dalam berbagai tulisan dan perbincangan, sering menjadi bagian yang mendapat puja-puji, tetapi dianggap tabu dan dieksploitasi. 

*Nunu Pradya Lestari- www.Konde.co

Konde.co- Meema Spadola (1998) seorang trainer dan pemerhati bidang laktasi dan parenting Amerika Serikat menyebut payudara perempuan sebagai "bagian perempuan yang paling umum dan pribadi”.

Namun faktanya, kesehatan payudara memiliki risiko tinggi. Seperti kanker payudara, kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Mayoritas pengidapnya adalah perempuan.

Bagi perempuan, ketika mendapat diagnosis kanker payudara tentu akan mengalami fase stres, karena timbul kecemasan yang signifikan terkait menurunnya kualitas hidup hingga ancaman kelangsungan hidup. Hal ini wajar, karena pasca-seseorang didiagnosis kanker payudara, berbagai prosedur perawatan dan pengobatan harus dijalani pengidap kanker payudara.

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknik pengobatan kanker payudara, selain metode bedah, telah berkembang berbagai metode pengobatan kanker mulai dari kemoterapi, terapi hormon, terapi target, radioterapi, dan baru-baru ini sedang dikembangkan metode imunoterapi.

Secara signifikan, perkembangan teknik pengobatan tersebut memperbesar harapan hidup para pasiennya.

Banyak penelitian soal kanker menyebutkan, bahwa kasus kanker payudara secara global memang memiliki tingkat insiden atau kejadian yang cukup tinggi, tetapi sekaligus memiliki tingkat survival atau harapan hidup bagi pasien yang juga tinggi. Hal ini didukung oleh keberhasilan deteksi dini kanker payudara di berbagai negara, di mana 2 dari 3 penemuan kasus kanker payudara ada di stadium awal.

Berbanding terbalik dengan kasus kanker payudara di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia dr. Walta Gautama, Sp.B (K) Onk baru-baru ini, menyebutkan bahwa kasus kanker payudara di Indonesia dalam kurun waktu 2-3 dekade belakangan ini, kurang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

Pasalnya, kurang lebih 2/3 dari kasus kanker payudara justru didominasi pengidap kanker payudara stadium 3 dan 4.

“Di Indonesia sampai sekarang, nggak tahu kenapa 20-30 tahun ini masih stadium 3 dan 4 yang masih tinggi. Sementara orang di luar sana, sebagian besar status kankernya itu stadiumnya awal sehingga angka survival-nya tinggi, deteksi dan penanganannya cepat. Jadi orang di luar sana sudah berpikir bagaimana bisa memperpanjang hidup untuk kasus kanker stadium lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan salah satu faktor penyebab mayoritas kasus kanker payudara di Indonesia ditemukan pada stadium lanjut, karena masih ada pasien kanker payudara yang menolak atau menunda prosedur perawatan dan pengobatan. Inilah kondisi di mana perempuan yang terdiagnosis kanker payudara mengalami fase reaksi emosional mulai dari denial (penolakan), ragu-ragu, depresi, hingga sampai pada tahap mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil pasca-diagnosis kanker payudara.

Bayang-bayang akan kehilangan payudara tentu menjadi momok yang mengerikan bagi perempuan pengidap kanker payudara. Citra bagian tubuh ini masih melekat begitu kuat dengan identitas gender perempuan, sehingga kemungkinan kehilangan payudara cenderung membentuk citra tubuh yang tidak sempurna. Perasaan minder hingga ketakutan penolakan dari pasangan pun akan muncul.

Minimnya edukasi yang tepat terkait deteksi dini dan rangkaian pengobatan kanker payudara menjadi akar permasalahan dari ketakutan-ketakutan yang muncul di benak pengidap kanker payudara.

Selain itu, stigmatisasi citra tubuh perempuan sering memperparah keyakinan pasien pengidap kanker payudara terhadap harapan hidup ketika memilih untuk menjalani perawatan dan pengobatan.

Diagnosis kanker bukan berarti vonis mati. Asalkan mawas pada diri sendiri dengan deteksi dini akan memperbesar peluang sintas dari kanker payudara.

Sejumlah artis perempuan adalah para penyintas kanker payudara yang berhasil sembuh dan melewati serangkaian proses terapi pengobatan. Selain itu, penelitian dan pengembangan metode pengobatan baru terus dilakukan. Salah satunya adalah metode imunoterapi.

Perawatan Kanker Payudara dengan Imunoterapi: Sebuah Peluang?

Beberapa tahun belakangan ini, istilah imunoterapi cukup ramai menjadi perbincangan, khususnya di kalangan pemerhati kesehatan dan kanker. Imunoterapi merupakan pengobatan yang menggunakan bagian tertentu dari sistem kekebalan tubuh seseorang untuk melawan kanker dengan cara merangsang sistem kekebalan untuk bekerja lebih keras atau lebih pintar untuk menyerang sel kanker, dengan memberikan semacam protein.

Metode imunoterapi untuk pengobatan kanker payudara di Indonesia sendiri sedang dikembangkan. Sama seperti metode pengobatan kanker payudara lainnya, metode pengobatan imunoterapi hanya cocok digunakan pada jenis kanker dengan tipe tertentu.

Dalam kasus kanker payudara, dari tiga subtipe utama hanya tipe kanker payudara triple-negative yang paling cocok dengan metode pengobatan imunoterapi. Sementara untuk tipe ER dan HER-2 kurang cocok.Semakin banyak pengembangan metode pengobatan kanker payudara, peluang sembuh total serta memperpanjang harapan hidup bagi pasien kanker payudara semakin besar.

“Pengobatan kanker itu nomor satu tetap bedah. Kalau dulu orang melihat operasi itu cukup. Kemudian seiring dengan perkembangan penelitian kanker, ternyata operasi saja tidak cukup ketika sel kankernya sudah masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu harus dikejar dengan metode pengobatan yang namanya sistemik terapi. Mulailah dari kemoterapi, hormonal therapy, targeted therapy, sekarang immunotherapy,” jelas dr. Walta Gautama.

Ia menambahkan, tantangan dari perkembangan metode pengobatan imunoterapi untuk kanker payudara di Indonesia adalah pemeriksaan marker dari sel kanker untuk menentukan tipe kanker payudara tersebut. Sehingga bisa lebih tepat dalam memilih metode pengobatan kanker  yang efisien mengobati kanker payudara.

Namun secara prinsip, penanganan kanker payudara akan lebih maksimal dengan deteksi dini baik melalui pemeriksaan payudara sendiri maupun pemeriksaan medis.

Pendampingan dan dukungan dari pasangan, keluarga dan rekan sangat penting untuk memberikan keyakinan terhadap pasien agar mau mengikuti prosedur perawatan dan pengobatan hingga tuntas.

Hal itu juga akan lebih mudah dilakukan jika stigma terhadap citra tubuh perempuan bisa diubah dan lebih mengedepankan aspek kesehatan perempuan khususnya pengidap kanker payudara.


*Nunu Pradya Lestari, Kontributor www.konde.co dan pegiat buruh.


Sumber :

Wawancara dr. Walta Gautama, dokter spesialis bedah onkologi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131305

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/360-indonesia-fact-sheets.pdf

(Ilustrasi/ Foto: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Politik akomodasi yang saat ini dijalankan pemerintahan Jokowi dalam berbagai manifestasinya membuat para perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bangkit geram.

“Kami tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja,” kata Khalisah Khalid dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Kondisi tidak baik-baik saja yang dimaksud Khalisah adalah ketika kekuatan-kekuatan ekstrem kanan, rasis, seksis dan serakah, yang bertameng aparat keamanan menyatu dalam pemerintahan Jokowi.

Hal lain adanya kemiskinan, penggusuran, persoalan lingkungan, kebakaran hutan yang merugikan masyarakat. Ketua YLBHI, Asfinawati melihat bahwa ini merupakan sejarah kekerasan yang terus berulang.

Dengan kondisi ini, maka Aliansi Perempuan Bangkit melakukan aksi perempuan pada Minggu, 22 Desember 2019 jam 10 di istana, Jakarta untuk menyuarakannya. 22 Desember merupakan hari lahirnya gerakan perempuan Indonesia.

Dalam konferensi pers Kamis, 19 Desember 2019 di LBH Jakarta dinyatakan bahwa harapan rakyat sejak Nawacita 1 dan kemudian Nawacita 2, yang bertujuan memutus mata rantai impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pencanangan revolusi mental untuk mengatasi masalah-masalah krusial dan traumatik bangsa, menjadi fatamorgana belaka.

“Karena terbukti pemerintah telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara berulang-ulang. Alih-alih mengatasi berbagai beban masa lalu tersebut, pemerintahan Jokowi telah memberangus hak-hak politik rakyat lewat implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, penerapan pasal makar, pengontrolan kehidupan pribadi warga, ditebarkannya rasa takut lewat tuduhan radikalisme dan dihidupkannya kebohongan tentang bahaya laten Partai Komunis Indonesia atau PKI, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lewat pencabutan kewenangan pimpinan KPK dalam melakukan cara-cara ekstraordiner untuk menimbulkan efek jera,” kata Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Valentina Sagala dari Institut Perempuan mengatakan bahwa mereka membawa 4 manifesto politik perempuan Indonesia ini dalam aksi di depan istana, Minggu 22 Desember 2019.

Manifesto tersebut berbunyi antaralain menuntut Pemerintahan Presiden Jokowi, bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait untuk:

1.Pertama, menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat dengan cara:

Menghentikan praktek oligarki dan politik dinasti
Menjamin agar amandemen UUD 1945 yang dilakukan hanya demi kepentingan elite dan oligarki tidak terlaksana

2.Kedua, mengoreksi paradigma, arah dan kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, tidak menggusur paksa dan berkeadilan termasuk berkeadilan gender, sosial dan ekologis, serta tidak hanya mengutamakan capaian material fisik belaka dengan cara: 

Menyelesaikan konflik agraria dan melaksanakan kebijakan dan program reforma agraria yang konsisten dan menyeluruh bagi rakyat khususnya yang miskin dan kelompok-kelompok marjinal serta mengembalikan wilayah-wilayah adat kepada masyarakat adat agar mereka mendapatkan hak konstitusional mereka atas tanah. Reforma Agraria harus diartikan sebagai redistribusi kepemilikan dan pengelolaan tanah yang berkeadilan sosial, disertai penataan lingkungan sosial dan alam, dan menguatkan prospek ekonomi;

Memastikan pemenuhan hak atas hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan secara minimum memenuhi prinsip keamanan bermukim, ketersediaan layanan, sarana-prasarana dan infrastruktur yang cukup, keterjangkauan harga/biaya, dapat diakses oleh semua dan tanpa terkecuali, lokasi yang layak, kelayakan kepenghunian, dan menghormati konteks budaya

3.Ketiga, memastikan pembangunan yang menumbuhkan dan menguatkan kualitas hidup manusia yang saat ini justru menjadi titik lemah bangsa Indonesia, dan membuat rakyat dan bangsa mampu merespons perubahan cepat di zaman ini, dengan cara: 

Memastikan hak rakyat atas air bersih, dengan semua turunan untuk pelaksanaannya. Menghentikan kebijakan salah privatisasi air yang telah menyengsarakan rakyat, khususnya perempuan miskin; dan memulihkan sumber air yang telah dirusak atau dicemari

Memperbaiki program pelayanan kesehatan yang telah dilaksaan oleh BPJS yang semakin lama semakin tidak efektif dan merugikan rakyat, serta memperkuat pelayanan yang inklusif dan bersifat preventif, tidak hanya kuratif dan memastikan tidak terjadinya kriminalisasi atas praktek pengetahuan kesehatan masyarakat adat

Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan amanat pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk; Bab XA tentang Hak Asasi Manusia; Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Memprioritaskan pendidikan yang memperkuat kreativitas, daya kritis, kemandirian, berperspektif gender dan hak asasi manusia;

Pemenuhan hak fundamental kelompok marjinal, rentan, dan minoritas sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, termasuk jaminan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;

4.Keempat, menjamin hak-hak perempuan, para buruh termasuk buruh perempuan dan kelompok marjinal, dengan cara:

Mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang.

Memastikan kebijakan dan undang-undang yang menjamin tersedianya kerja layak, upah layak, tanpa system kontrak, outsource dan diskriminasi.

Mengakui kontribusi ekonomi perempuan terhadap negara melalui upaya-upaya kegiatan ekonomi formal maupun informal untuk kelangsungan kehidupan rakyat/ masyarakat. Oleh karenanya akses perlu dibuka seluas-luasnya bagi perempuan agar dapat mengaktualisakan usaha-usaha tersebut.

Memastikan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM atau Women Human Rights Defender dalam memperjuangkan isu di daerahnya masing-masing.

Ada sejumlah hari yang dimaknai secara berbeda dan salah kaprah, salah satunya hari ibu tanggal 22 Desember. Setelah Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember 1959  sebagai hari ibu, Pemerintahan Orde baru kemudian menjadikan hari ibu untuk memaknai peran ibu secara domestik, sebagai istri yang setia. Sudah bertahun-tahun lalu, para aktivis perempuan mencatat 22 Desember sebagai hari yang sangat penting, yaitu hari lahirnya Gerakan Perempuan Indonesia. 

Luviana- www. Konde.co

Konde.co- Setelah hari Kartini 21 April dirayakan dengan salah kaprah karena perayaan pemikiran Kartini di hari itu justru diwarnai dengan lomba memakai sanggul dan kebaya di sekolah, ada hari lain yaitu 22 Desember yang dimaknai secara salah oleh Pemerintahan orde baru.

22 Desember ditetapkan sebagai hari ibu di masa Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959, ini sebagai pengingat kesadaran berbangsa dan bernegara pada perempuan.

Namun sejak masa Pemerintahan Presiden Soeharto di zaman orde baru, hari ibu kemudian dimaknai sebagai hari untuk mendomestifikasi peran perempuan sebagai orang yang tugasnya hanya merawat anak dan setia pada suami.

Tirto.id pernah menuliskan pidato Presiden Soeharto pada peringatan hari ibu di tahun 1978 di Balai Sidang Senayan:

“..Betapa pun kemajuan yang ingin dicapai kaum wanita, namun kaum wanita tidak ingin kehilangan sifat-sifat kewanitaan dan keibuannya. Kemajuan wanita Indonesia haruslah berarti penyempurnaan sifat dan kodratnya sebagai wanita, sebagai Ibu. Wanita yang kehilangan sifat dan peranan kewanitaan dan keibuannya pasti tidak akan mengalami kebahagiaan sejati.”

Ibu di pemerintahan orde baru selalu dilekatkan dengan kodratnya sebagai perempuan yang penurut, tak berpolitik dan mengurus rumah sebagaimana 'kodratnya'. 'Kodrat' yang dimaksudkan adalah sebagai orang yang mengurus rumah. Padahal sebetulnya itu bukan bagian dari kodrat perempuan.

Ibu juga diidentifikasi sebagai orang yang harus mengurus rumah dan memenuhi semua kebutuhan suami dan anaknya. Itulah makna ibu yang di zaman itu. Maka tak heran jika kemudian banyak perayaan hari ibu menjadi perayaan yang seolah-olah merupakan hari untuk menyenangkan para ibu.

Ketika saya kecil, ada lomba memasak nasi goreng untuk ibu, lomba menghias meja dengan taplak, dan lomba merangkai bunga yang diwajibkan diikuti semua siswa di hari ibu. Nasi goreng dan bunga kemudian dibawa pulang dan diberikan kepada ibu.

Di masa berikutnya, hari ibu masih tak jauh beda maknanya dengan yang dulu. Banyak orang mengucapkan terimakasihnya pada ibu karena kasih sayang ibu di hari itu. Tak banyak diskursus lain selain itu.

Saat ini peringatan hari ibu dilakukan sebagai peringatan untuk memberikan diskon kepada ibu. Misalnya banyak mall yang kemudian memberikan diskon baju untuk ibu, diskon sepatu untuk ibu atau diskon makan di resto-resto untuk ibu. Tetap saja tak mengubah pandangan tentang ibu.

Padahal esensi itu jauh dari makna perjuangan perempuan dalam melawan ketidakadilan, bila  setiap tanggal 22 Desember hanya diperingati sebagai hari kasih sayang ibu terhadap suami dan anak-anaknya. Atau sebagai hari bergelimang diskon bagi ibu.

Karena di tanggal 22 Desember di tahun 1928, tepat 91 tahun yang lalu, para perempuan Indonesia justru mulai mewujudkan tekadnya dalam sebuah kongres perempuan, untuk berjuang bagi bangsanya. Berjuang bagi hak-hak perempuan di Indonesia. Sejumlah aktivis perempuan kemudian menyebut tanggal 22 Desember sebagai hari gerakan perempuan Indonesia.

Mengapa disebut sebagai hari gerakan perempuan Indonesia? Tepat pada tanggal 22 Desember 1928, atau 91 tahun yang lalu, sebuah Kongres Perkoempoelan Perempoean Indonesia inilah sebagai titik awal perjuangan perempuan.

Kongres tersebut diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari daerah-daerah di Indonesia. Umi Lasmina dalam Warta Feminis mencatat kongres dihadiri perwakilan 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.

Nama-nama perempuan seperti Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari adalah tokoh-tokoh perempuan yang menginisiasi Kongres Perempuan pertama di Indonesia itu. Kongres ini dibuat sebagai kelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Kongres diadakan di sebuah pendopo Dalem Jayadipuran, milik R.T. Joyodipoero. Sekarang ini gedung tersebut dipergunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta.Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada acara pembukaan.

Dalam kongres ini para perempuan bertemu dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia lebih-lebih di bidang pendidikan dan perkawinan.

Berbagai isu utama masalah perempuan dibahas pada rapat terbuka. Topiknya antaralain: kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan bagi anak perempuan. Pembahasan melahirkan debat dan perbedaan pendapat dari berbagai organisasi perempuan.

Kehidupan perempuan di masa penjajahan Belanda pada masa itu dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan, kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama, tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum laki-laki yang bisa saja setiap saat menceraikan mereka.

Kondisi lain, hampir semua perempuan Indonesia kala itu berada dalam kemiskinan karena penjajahan.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat itu di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan.

Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegah suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju.

Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres Perempuan pertama tersebut selanjutnya memutuskan:

1.Untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan

2.Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan) dan segeranya

3.Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia

4.Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds

5.Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak

6.Mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Perkawinan menjadi subyek penting dalam pembahasan di Kongres perempuan 22 Desember tersebut.

Seorang penulis dan antropolog, Elsbeth Locher Scholten menuliskan bahwa kongres tersebut akhirnya menolak adanya ta’lik dan perkawinan melalui penghulu. Keputusan yang lain, kongres mempertanyakan posisi perempuan terutama dalam hukum islam terkait poligami dan dalam pendidikan.

Elsbeth juga menggarisbawahi, pada zaman itu perempuan pribumi terutama di Jawa, masih mengalami penindasan karena relasi gender yang tidak setara. Hal ini diperburuk lagi dengan tradisi Jawa yang berkonspirasi dengan sistem kolonial.

Lalu bagaimana cara perempuan mendobrak upaya feodalisme ketika itu? Ternyata gagasan awalnya ialah penolakan terhadap poligami. Dari gagasan inilah kemudian lahir konsep sederajat relasi antara suami dan istri.

Dari tangan para perempuanlah dalam Kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 itu, kita bisa berkumpul hari ini, untuk merayakan lahirnya gerakan perempuan Indonesia.

Selanjutnya, selamat hari Gerakan Perempuan Indonesia. Mari bersama-sama para ibu, anak-anak, remaja-remaja, seluruh perempuan, berjuang untuk keadilan bagi perempuan Indonesia.


Referensi:
1. http://historia.id/kolom/hari-perjuangan-ibu

2. https://wartafeminis.com/2007/03/14/22-desember-1928perempuan-bersatu-melawan-kekerasan-perempuan/37/

3. https://tirto.id/menjinakkan-kaum-ibu-cBXR

4. Elsbeth Locher Scholten, Women dan Colonial State “Marriage, Morality dan Modernity: The 1937 Debate on Monogamy dalam Jurnal Perempuan 19/2001, Amsterdam University Press, 2000/ terjemahan: Luviana

(Foto: Suara Kita)

Perempuan petani di Mojokerto merasa senang ketika bisa memanen hasil pertanian organik yang diolahnya. Ada wortel, sawi hijau, selada air, hingga bawang merah yang secara telaten mereka garap di dusun Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Tanaman organik terbukti sehat, tak menggunakan pupuk kimia. Ini juga membuat air di sekitar menjadi lebih bersih dan sehat.

*Nunu Pradnya Lestari- www.Konde.co

Mojokerto, Jawa Timur- Oktober 2019 lalu, konde.co mengunjungi dusun Mojosari desa Claket, kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Sekelompok perempuan petani di desa tersebut mendirikan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pucuk Welirang yang menjadi salah satu pelopor sistem pertanian organik di kabupaten Mojokerto.

“Lebih mudah mengajak perempuan untuk menanam tanaman organik dibanding dengan laki-laki,” ungkap sejumlah warga laki-laki.

Sebelumnya, ada cara menanam secara konvensional yang dilakukan oleh laki-laki selama puluhan tahun, setelah itu mereka seperti sulit beralih mengelola tanaman organik.

Ini juga semakin memperlihatkan bahwa bicara soal perekonomian keluarga tak melulu harus pada figur laki-laki yang diidentikkan sebagai kepala keluarga. Perempuan bisa menopang ekonomi dan menjadi kepala keluarga dengan menjadi petani organik.

Dalam satu dekade ini, banyak kita temukan kelompok perempuan tani di desa-desa, yang tidak cuma berperan dalam membantu perekonomian keluarga, namun mampu mengembangkan sistem pertanian alternatif sekaligus merawat kelestarian sumber daya air dan lingkungan.

Anik Setyawati, salah satu pengurus KWT Pucuk Welirang menuturkan sebelum terbentuknya KWT, aktivitas ibu-ibu di dusun Mojosari hanya diberikan peran domestik saja, yakni memasak, merawat anak, dan terkadang membantu suami bekerja di ladang.

Paska pembentukan KWT di tahun 2016, peran domestik ibu-ibu di dusun Mojosari perlahan mulai berkembang.

Dengan berbekal pengetahuan mengenai cara bertanam organik, perempuan-perempuan di dusun Mojosari secara mandiri mulai membudidayakan aneka komoditas sayuran secara organik. Komoditas sayuran seperti wortel, sawi hijau, selada air, hingga bawang merah secara telaten digarap oleh tangan para ibu-ibu dusun Mojosari.

“Kini dari hasil pertanian organik yang dibudidayakan ibu-ibu Mojosari, sudah mencukupi kebutuhan sehari-harinya,” tutur Anik saat ditemui awak konde.co.

Saat ini, aktifitas produktif ibu-ibu dusun Mojosari tidak sekedar membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga saja. Para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Pucuk Welirang juga berkesempatan berbagi ilmu kepada PWT lainnya di Provinsi Jawa Timur berkat inovasi dan keberhasilannya mengembangkan sistem pertanian organik.

Bahkan, KWT Pucuk Welirang secara rutin terlibat dalam Festival Pasar Sehat Surabaya. Pasar Sehat adalah agenda bulanan yang rutin diadakan Komunitas Surabaya Sehat dengan menghadirkan produsen-produsen segmen rumahan yang menjual produk dan kuliner sehat, salah satunya hasil komoditas pertanian organik dari KWT Pucuk Welirang.

Dibalik berkembangnya peran produktif para ibu-ibu dusun Mojosari tersebut, terselip fakta menarik mengenai latar belakang terbentuknya Kelompok Wanita Tani satu ini. Yakni suatu dorongan besar untuk merawat lingkungan dan sumber daya air di salah satu kawasan lereng pegunungan Mojokerto.

Berawal dari Kesadaran Merawat Sumber Air

Beberapa tahun sebelum Kelompok Wanita Tani Pucuk Welirang dibentuk, para warga yang bermukim di lereng Gunung Arjuno-Welirang Kabupaten Mojokerto membentuk kelompok tani Taman Hutan Rakyat atau Tahura.

Kelompok tani tersebut umumnya beranggotakan kepala keluarga yang umumnya adalah laki-laki yang kesehariannya berprofesi sebagai petani. Komoditas pertanian mulai dari ubi jalar hingga sayuran ditanam dengan metode pertanian konvensional.

Muklis, salah satu pelopor sistem pertanian ramah lingkungan sekaligus pengurus kelompok tani Tahura kawasan lereng Arjuno-Welirang, mulai memperkenalkan sistem pertanian organik.

Gagasan yang diusung Muklis berawal dari kesadaran kondisi geografis dusun Mojosari itu sendiri, yang terletak diantara Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Kembar I dan Gunung Kembar II sebagai salah satu sumber mata air hulu di Jawa Timur. Selama ini memang sumber air yang mengalir di dusun Mojosari berasal dari empat pegunungan tersebut.

Berbekal wawasan mengenai sumber daya air, Muklis memahami bahwa dusun Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu tempat perantara mengalirnya sumber air dari hulu 4 pegunungan hingga ke hilir.

Mojokerto memang menjadi salah satu penghasil sumber air jernih yang melimpah. Salah satu sumber mata air terbesar adalah Djoebel yang terletak di punggung Gunung Welirang.

Direktur PDAM Mojokerto Fayakun dalam acara Coca-Cola Water Project memaparkan bahwa sumber mata air Djoebel selain memiliki kualitas air yang tinggi, juga memiliki kapasitas debit 50-100 meter kubik per detik.

Dengan kapasitas debit air sebesar itu, saat ini sumber mata air Djoebel menjadi suplier air bersih di tiga kota, yaitu Surabaya, Mojokerto hingga ke wilayah Jombang. Oleh karena itu, Pemkab Mojokerto dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air, khususnya mata air pegunungan sebagai suplier utama air bersih bagi masyarakat.

Kesadaran itu pula yang melandasi Muklis mempelopori pembentukan Kelompok Wanita Tani Organik.

“Kenapa yang dibentuk Kelompok Wanita Tani? Sebab melalui peran ibu-ibu itulah akan lebih mudah mengedukasi bapak-bapak petani untuk beralih ke sistem pertanian organik. Dari sebelumnya pertanian konvensional yang banyak memakai unsur kimia dan berpotensi mencemari air dan lingkungan,” tutur Muklis.

Saat ini KWT Pucuk Welirang telah beranggotakan sekitar 40-an ibu-ibu dusun Mojosari. KWT Pucuk Welirang tidak hanya menjadi teladan bagi kelompok tani di Jawa Timur dalam menerapkan sistem pertanian organik yang menghasilkan komoditas pertanian sehat.

Para ibu-ibu KWT tersebut juga berperan penting dalam menjaga kualitas sumber air bersih yang menghidupi warga masyarakat di Kota Surabaya, Mojokerto dan Jombang.

*Nunu Pradya Lestari, sehari-hari aktif sebagai aktivis buruh dan kontributor www.Konde.co

Sebelumnya, saya belum pernah datang ke pameran seni yang menampilkan rupa-rupa tubuh perempuan. Ada payudara dan vagina perempuan. Dan yang paling pedih adalah ketika saya melihat baju penyintas korban kekerasan di tempel di ruangan seni. Baju-baju itulah yang dikenakan korban ketika ia mengalami pelecehan. Pameran seni ini seperti mengantarkan saya pada cerita tentang standar kecantikan dan pelecehan perempuan yang tak ada habisnya hingga kini.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co-  Saya menyebut ini sebagai ruang berekspresi bagi perempuan. Ada instalasi rupa ragam payudara dan vagina, lukisan perempuan dalam keseharian, dan replika pakaian penyintas kekerasan.

Pameran instalasi ragam payudara dan vagina ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa yang ada dalam tubuh setiap perempuan bentuknya bisa berbeda. Bentuk payudara berbeda. Bentuk vagina juga berbeda. Maka perempuan tidak perlu mengikuti standar kecantikan yang ada.

Standar kecantikan ini memang seringkali menjerat perempuan. Perempuan sampai harus berubah bentuk wajah, berubah bentuk badan agar sesuai dengan yang diinginkan orang lain, agar terlihat menarik di depan orang lain.

Padahal banyak perempuan tak nyaman dengan kondisi ini. Inilah yang kemudian disebut hegemoni, yaitu suatu bentuk penguasaan dari orang lain yang sering dilakukan dengan tanpa ancaman atau kekerasan.

“Perempuan yang cantik adalah perempuan yang memakai sepatu hak tinggi. Maka para perempuan, jangan lupa untuk selalu menggunakan sepatu hak tinggi biar dianggap menarik.”

Itulah hegemoni yang biasa kita alami. Padahal banyak sekali yang tak nyaman mengenakan sepatu hak tinggi. Namun karena ingin dianggap menarik, maka ia terpaksa memakai hak tinggi. Inilah bentuk penguasaan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa ancaman atau kekerasan.

Pameran seni ini merupakan bagian dari acara “16 Hari Ruang Puan (RUPA): Beda Itu Biasa” yang diadakan dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Pamflet Generasi, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, dan Aliansi Satu Visi yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman (KITASAMA).

16 RUPA menjadi ruang bagi perempuan untuk berekspresi dan menjadi dirinya sendiri dalam keahliannya masing-masing.

Rizka Amanditya, Ayunita Xiao Wei, dan Nadira Chairani merupakan tiga perempuan dibalik pembuatan instalasi ragam payudara dan vagina. Berbagai bentuk payudara dan vagina ditempel pada sebuah papan dan dijajarkan di atas meja. Instalasi ini merupakan gambaran keragaman bentuk payudara dan vagina yang dimiliki oleh perempuan


Nadira dan Ayunita mengatakan, pembuatan instalasi ini dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Yang terpenting tujuan untuk memperlihatkan keragaman bentuk payudara dan vagina dapat dilihat oleh semua orang.

“Misalnya payudara yang kencang dan putingnya berwarna pink dianggap yang paling ideal, padahal semua orang punya bentuk yang berbeda. Makanya di sini kita buat berbagai bentuk payudara, ada yang puting berwarna coklat, hitam dan semuanya cantik,” ujar Ayunita.

Instalasi replika pakaian penyintas juga banyak dilihat pengunjung. Sebagian pakaian digantung pada langit-langit ruangan dan sebagian lagi dipakaikan pada manekin. Setiap pakaian memiliki cerita pilunya masing-masing.

Selembar kertas yang ditempelkan di dinding bisa bercerita tentang kisah dibalik seragam yang digantung. Ada cerita tentang seorang anak perempuan yang vaginanya dipegang oleh pedagang mainan di depan sekolah.

Kejadian lain juga terjadi di rumah, tapi dilakukan oleh sepupunya. Saat itu ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia baru menyadari bahwa kejadian itu merupakan kekerasan seksual ketika sudah dewasa.


Juga cerita tentang seorang karyawati yang diperkosa bosnya. Atau seorang mahasiswi yang mengenakan jilbab panjang yang pahanya diraba supir angkot. Dengan rupa yang berbeda mereka mengalami hal yang serupa. Perempuan selalu menjadi objek kekerasan dimanapun ia berada dan bagaimanapun pakaian yang ia kenakan.

Tidak hanya pakaian perempuan korban kekerasan saja yang dipamerkan. Ada juga pakaian seorang transpuan dan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Ini menunjukan bahwa semua orang berpotensi menjadi korban kekerasan ketika hak atas otoritas tubuh tidak lagi dihargai.

Hollaback Jakarta dan Never Okay Project merupakan dua pihak yang mengumpulkan kisah-kisah para penyintas dan akhirnya diproyeksikan dalam intalasi  replika pakaian penyintas kekerasan.

“Banyak anggapan kalau ada kasus kekerasan seksual itu salah perempuan, salah bajunya. Padahal nggak! Ada yang pakai gamis, pakai baju sekolah. Ini untuk menunjukkan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini bukan masalah pakaian. Ini masalah pola pikir masyarakat yang salah,” ujar Nadira.

Sebagai orang yang terlibat dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Ayunita dan Nadira punya harapan besar.

“Aku ingin menciptakan ruang ekspresi bagi perempuan. Perempuan bisa berkarya dan melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada yang mengatur. Aku ingin semua perempuan jadi dirinya sediri dan jadi apa yang ia mau,”ujar Ayunita.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Ayunita, Nadira juga ingin perempuan lebih berani mengespresikan dirinya sendiri.

“Khususnya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang terpapar budaya bahwa perempuan harus diam, hanya boleh mengerjakan pekerjaan domestik saja. Aku dan semua orang di sini belajar. Proses belajar akan membuat pikiran lebih terbuka dan itu akan mengurangi kekerasan terhadap perempuan,” tambah Nadira.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

PRT mengalami kemiskinan waktu. Kemiskinan itu bukan hanya dihitung dari pendapatan yang kecil namun juga tak sebanding dengan waktu yang dialokasikan untuk bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi yang sangat panjang

*Andi Cipta Asmawaty- www.Konde.co

Konde.co- Seorang kawan di Indonesia mengeluhkan, jika tidak ada Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di rumah, maka ia dan istrinya tak bisa ke kantor, anaknya yang masih kecil-kecil tak ada yang menjemput sekolah.

Rumahnya berantakan dan ia akan pulang dengan kelelahan dan rumah tangganya diwarnai situasi panas dan ketegangan.

Tak hanya satu orang yang mengatakan ini, kawan saya yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Ini menunjukkan sulitnya rumah tangga untuk beraktivitas tanpa PRT di rumah.

Namun apakah para PRT mendapatkan waktu yang cukup bagi hidupnya? Karena kebanyakan PRT di Indonesia bekerja lebih dari 10 jam bahkan hingga 12 jam lebih dari pagi mengurus rumah dan anak hingga malam.

Mereka juga jarang mendapatkan waktu libur. Hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya merupakan hari libur bagi pekerja, namun tidak bagi PRT.

Data International Labour Organisation (ILO) menyebutkan ada sekitar 2,5 juta PRT di Indonesia tahun 2008. Dan jumlahnya saat ini mengalami peningkatan signifikan yaitu 4,5 juta PRT di tahun 2018. Banyak dari PRT yang mengalami kemiskinan waktu.

Apakah itu Kemiskinan Waktu?

Jam kerja PRT tidak pernah jelas. Pada tahun 2015, ILO melaporkan temuan surveynya bahwa 71% PRT dewasa dan sebanyak 61% PRT berusia 10 – 17 tahun bekerja selama 6 -7 hari selama seminggu.

Kondisi eksploitatif ini berakar dari fleksibilitas durasi kerja tergantung permintaan majikan yang tidak pernah menguntungkan bagi PRT sendiri. Di saat keluarga majikan membutuhkan, mereka harus siap siaga dan seringkali mengerjakan lima tugas di satu waktu bersamaan dari anggota-anggota keluarga majikan yang berbeda dengan perintah yang berbeda-beda pula.

Jika PRT berstatus harian lepas, performa pekerjaannya dilihat dari berapa hari ia bekerja. Namun bagi PRT, performa pekerjaannya dilihat dari seberapa pagi dia bangun, seberapa rajin ia bekerja, seberapa perhatian ia mengurus rumah tangga, dan seberapa malam ia kembali ke tempat tidur.

Dan intimidasi pun terjadi di ruang-ruang yang sangat privat, dan jarang diketahui orang lain. Sebab relasi kuasa jugalah, yang membuat mereka bungkam. “Daripada tidak bekerja” mereka pasif menerima, walau langkah ini diambil sebagai strategi PRT untuk bertahan hidup.

JALA PRT setidaknya menerima 249 kasus diantaranya kekerasan, Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan Tunjangan Hari Raya atau THR tak dibayar sebelum hari raya, serta upah yang tidak dibayar pada tahun 2017.

Ironisnya, drama-drama kelas menengah yang mengeluhkan PRTnya, sebetulnya tidak menyadari bahwa setiap manusia berhak atas pekerjaan layak, yang juga mencakup upah yang layak dan jam kerja yang ada batasnya.

PRT mengalami kemiskinan waktu. Kemiskinan itu bukan hanya dihitung dari pendapatan, tapi dari waktu yang dialokasikan untuk bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi.

Menurut riset-riset yang ada, time poverty itu bukan hanya banyak dialami oleh perempuan yang mengerjakan pekerjaan tak berupah (unpaid work) tapi juga pada pekerjaan berupah sekalipun seperti PRT.

Menurut Vickery (1977) dalam tulisannya berjudul “The time-poor: A new look at poverty” kemiskinan waktu didefinisikan pada individu-individu yang tidak memiliki waktu istirahat dan untuk diri sendiri sebagai dampak dari jam kerja yang Panjang. Zilanawala (2014) dalam papernya berjudul “Women’s Time Poverty and Family Structure: Differences by Parenthood and Employment” membagi waktu menjadi empat bagian; waktu berkontrak (contracted), waktu dalam komitmen (commited), waktu penting (necessary), dan waktu luang (leisure).

Waktu berkontrak (contracted time) adalah waktu yang sifatnya wajib bagi PRT karena adanya “kontrak” kerja antara PRT dengan majikan bahwa PRT bekerja di rumah tangga tersebut.

Kedua, waktu dalam komitmen (committed time) adalah waktu yang didedikasikan untuk tanggung jawab domestik dan keluarga. Tampak dari jam kerja PRT yang fleksibel dan sifat domestifikasi pekerjaannya, kedua waktu antara waktu berkontrak dengan waktu dalam komitmen tidak ada batasnya.

PRT harus bekerja memenuhi kewajiban namun juga harus memenuhi komitmen dalam tanggung jawab domestik di rumah tangga, tapi rumah tangga majikannya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, dialokasikan untuk kepentingan keluarga majikan sebagai pengganti kurangnya commited time keluarga majikan yang juga keluarga pekerja.

Pasal 7 di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 misalnya  mencantumkan  hak berkomunikasi dengan keluarga. Pasal ini memperlihatkan dan juga (membenarkan) bahwa PRT hanya berhak berkomunikasi dengan keluarganya, yang menurut majikan dengan perspektif orang “kota”, keluarga adalah kerabat yang di kampung. Padahal definisi keluarga pun bisa kontekstual.
Pertemanan di kota yang sama, sahabat dekat atau pacarnya, pun bisa dianggap sebagai keluarga. PRT punya hak berkomunikasi dengan siapa saja, dan bisa jadi bukan dengan keluarganya.

Yang ketiga, waktu yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dengan tujuan memelihara kesehatan dari pekerja sendiri. Pun ini menjadi persoalan bagi PRT, tidak sedikit PRT harus pintar-pintar mencari waktu untuk hanya makan, atau makan di dapur karena ada perasaan tidak enak  di ruang makan majikan sebagai strategi penerimaan diri terhadap kelasnya terhadap kelas majikan.

Terakhir, waktu untuk diri sendiri yang tersisa untuk tetap waras menghadapi tekanan sosial serta menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan personal. Waktu bagi diri sendiri, menjadi hal-hal yang harus dicari-cari oleh PRT sendiri.

Hal yang bisa dilihat kurang waktu untuk diri sendiri, adalah dari miskinnya waktu tidur, dan ini juga berlaku bagi PRT. Dimana waktu tidur terkadang selalu berbanding lurus dengan fasilitas tidur itu sendiri. Jam tidur yang kurang dan kamar tidur yang sempit serta tempat tidur yang tak nyaman.

Ini yang kita sebut sebagai kemiskinan waktu domestik bagi PRT. Apa yang harus kita lakukan? Perjuangkan RUU PRT, jika belum menjadi undang-undang, jangan mengambil jatah waktu PRT untuk selalu bekerja melayani majikan.

Walau PRT masih harus jauh berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Yang dibutuhkan PRT, lebih dari sekedar pengakuan.

Maka tidak heran Jaringan Nasional Advokasi PEKERJA Rumah Tangga atau JALA PRT tidak pernah lelah memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang akan secara hukum melindungi PRT, harus segera disyahkan.

Walau sudah 10 tahun RUU PRT mandeg di meja para wakil rakyat di senayan.

*Andi Cipta Asmawaty, mahasiswa pascasarjana Development Studies, International Institute of Social Studies, Belanda.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)


Sebagai mahasiswa hukum, Anastasia baru belajar mengapa banyak produk hukum yang merugikan perempuan? Ia kemudian rajin untuk mengikuti sejumlah diskusi yang diadakan universitas maupun lembaga-lembaga. Dengan diskusi dan buku-buku yang ia baca di perpustakaan, kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa ada banyak peristiwa misoginis yang kemudian membuat produk hukum yang dibuat merugikan perempuan. 

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Anastasia juga hadir dalam sebuah diskusi hukum dan perempuan Feminist Festival 2019 yang diselenggarakan Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG).

Siang itu, Meidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sedang berusaha menjelaskan akar masalah mengapa hukum yang ada di Indonesia tidak berpihak pada perempuan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang banyak disorot akhir-akhir ini, yang menyebabkan para mahasiswa meninggal dan terjerat kasus hukum di pengadilan karena banyak pasar-pasal di dalamnya yang berhasrat mengkriminalisasi banyak orang terutama perempuan.

Sistem peradilan di seluruh dunia termasuk Indonesia awalnya memang tidak pernah diciptakan untuk perempuan. Sehingga male oriented, berperspektif patriarki, dan akhirnya berdampak sampai sekarang.

Awalnya RKUHP dibuat karena negara ingin memiliki Kitab Undang-Undang yang baru. KUHP yang digunakan dalam hukum Indonesia saat ini merupakan warisan Belanda yang mengadopsi hukum Perancis. Saat dibuat pada tahun 1918, perspektifnya masih sangat patriarki. Materi tentang laki-laki disebutkan dalam 2 materi sedangkan materi tentang perempuan yang di dalam KUHP disebut wanita disebut dalam 23 materi.

Di dalam KUHP, perempuan disebut sebagai properti. Misalnya tentang perkosaan hanya diakui jika terjadi di luar perkawinan, padahal perkosaan juga bisa terjadi di dalam perkawinan.

Lalu peran pengasuhan hanya dibebankan kepada perempuan, padahal dalam proses kehamilan ada peran laki-laki.

Maka jika terjadi keguguran kandungan, maka hanya perempuan yang dikriminalisasi. Tubuh perempuan dianggap bukan sepenuhnya miliknya tapi milik masyarakat.

Pemerintah Indonesia tidak punya KUHP buatan sendiri sehingga berencana mereformasi KUHP warisan Belanda yang masih digunakan sampai saat ini. Akhirnya pemerintah membuat KUHP baru. Intinya pemerintahlah yang sepenuhnya mengatur seluruh isi RKUHP.

Isi RKUHP dipertanyakan, apakah mampu mengubah pandangan yang meletakkan perempuan sebagai milik masyarakat?

“Timbul pertanyaan dong, RKUHP yang katanya direformasi itu menjawab gak sih persoalan perempuan yang  dianggap milik masyakat? Setelah kita lihat, RKUP baru ini ternyata tidak menjawab juga”, ujar Meidina.

Salah satu kritik kelompok feminis di seluruh dunia adalah hukum itu dibuat oleh mayoritas laki-laki. Dan sampai saat ini pun RKUHP masih dibuat oleh laki-laki. Reformasi KHUP yang diharapkan mampu memiliki analisis gender ternyata masih male oriented dan akhirnya hadirlah pasal-pasal yang bermasalah.

Saat ini ada 24 isu bermasalah dan 8 isu yang terkait gender. Pemerintah dan DPR ingin melegalisasi hukum yang hidup di masyarakat, keinginan itu tercantum di dalam pasal dua.

“Kita tahu bahwa hukum yang hidup di masyarakat kental dengan pandangan patriarki, maka suatu saat kita akan punya hukum yang lagi-lagi memojokkan peran perempuan. Kita mempunyai hukum yang bernuansa patriarkiyang dilegitimasi oleh hukum pidana”, ujar Meidina.

Menjadi Komisioner Komnas Perempuan membuat Magdalena Sitorus terbiasa menghadapi langsung kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Mata Magdalena Sitorus berkaca-kaca ketika menceritakannya.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan mendorong Komnas Perempuan bersama seluruh jaringannya untuk meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Anggota DPR yang baru dilantik, menurut Magdalena mulai terbuka dalam melihat urgensi disahkannya RUU PKS.

Menurut Magdalena yang perlu dikedepankan bukan hanya pengesahannya saja, tapi muatan didalamnya. Hal ini perlu dilakukan agar semua orang mengerti arti kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak menyalahkan korban.

“Ada ruang-ruang yang harus dimengerti sehingga tidak menyalahkan korban”, ujar Magdalena.

Ratna Batara Munti yang terlibat dalam pembahasan RUU PKS bersama DPR melihat ada harapan bagi RUU PKS ditangan anggota DPR yang baru terpilih dibandingkan dengan DPR sebelumnya yang carut-marut.

Tahun ini RUU PKS banyak mendapatkan tuduhan yang tidak mendasar dan bukan substansi dari kelompok yang anti RUU PKS. Ada kelompok yang punya tujuan untuk menggagalkan pengesahan RUU PKS.

“Kita mendapatkan fitnah yang menyakitkan. Kita tahu ada kelompok yang sebelumnya melakukan Judicial Review atau JR untuk memperluas pasal-pasal didalam KUHP yang berpotensi memperluas kriminalisasi seperti perzinahan dan LGBT. Usaha itu gagal. Mereka melanjutkan ambisinya di dalam RUU PKS dan RKUHP”, ujar Ratna.

Sejauh ini belum ada payung hukum yang cukup melindungi korban. Banyak kasus yang tidak dapat diproses karena melihat riwayat seksual karban.

Kasus kekerasan yang dialami dianggap wajar karena korban dianggap perempuan “nakal” sehingga vonis tidak sesuai harapan korban. Hanya 10% dari kasus kekerasan yang diproses hukum.

Saai ini RUU-PKS dibahas di Komisi 8 yang membahas tentang Pemberdayaan Perempuan dan Agama. Namun di dua periode terakhir, semua ketuanya laki-laki. Dominasi laki-laki membuat ketidakpercayaan untuk kembali membahas RUU PKS di Komisi 8. Ada keinginan untuk membahas RUU PKS secara lintas komisi.

“Bayangkan 5 ketua komisi 8 semuanya laki-laki. Semuanya didominasi laki-laki yang hanya mengerti agama. Kami tidak percaya kepada mereka untuk membahas RUU-PKS. Kami ingin RUU-PKS dibahas lintas komisi, di Pansus atau Baleg”, ujar Ratna.

Permasalahan RKUHP dan RUU PKS akhirnya naik ke permukaan. Berbagai aksi menyoroti dua persoalan ini dan menandakan bahwa ada masalah penting yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan sangat berbahaya jika negara sampai salah langkah.

“Kita sudah mulai notice bahwa negara saat ini sedang tidak baik-baik saja”, ujar Riska Carolina, dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Anastasia mulai mengetahui penyebabnya mengapa hukum tak berpihak pada perempuan. Sejumlah persoalannya antaralain: cara pandang yang patriarki, anggota DPR dan penyusun undang-undang yang male dominated dan tak berpihak pada perempuan. Hal lain, cara pandang ini yang menempatkan tubuh perempuan secara sensasional.

Tulisan ini merupakan hasil diskusi Feminist Festival pada 24 November 2019 bertema Mari Kita Bahas RKUHP dan RUU PKS, turut menghadirkan empat narasumber yaitu  Maidina Rahmawati (ICJR), Ratna Batara Munti (JKP3), Riska Carolina (PKBI), dan Magdalena Sitorus (Komnas Perempuan).


*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co


Mendapatkan predikat sebagai kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), tak membuat Pemerintah Kota Bandung menyelesaikan persoalan warga Taman Sari dengan baik. Buktinya Pemkot Bandung melakukan penggusuran paksa dengan kekerasan. 10 organisasi HAM melakukan kritik keras atas ini.

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Bandung, Konde.co- Tamansari, Sabtu, 21 September 2019 lalu, film “More than Work” yang bercerita tentang potret buram tubuh perempuan yang diproduksi Konde Production diputar disana.

Namun siapa yang menyangka jika 3 bulan kemudian atau tanggal 12 Desember 2019 Taman Sari sudah tergusur?

Penggusuran bagi perempuan merupakan tindakan pengambilalihan hak orang lain. Lalu bagaimana nasib perempuan dan anak-anak disana? Perempuan dan anak adalah korban paling rentan dari penggusuran.

10 organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggusuran paksa melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan yang tidak perlu terhadap warga masyarakat yang tinggal di RW 11 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan.

Kota Bandung merupakan kota yang diberikan predikat pemerintah Indonesia sebagai kota peduli HAM, namun pemerintah kotanya tetap melakukan pengusuran paksa dengan kekerasan.

Dalam pernyataan sikapnya 10 organisasi menyatakan bahwa indikasi adanya penggusuran paksa tampak pada proses yang tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi pemerintah melalui UU No. 11/2005.

Arip Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa secara khusus, Pedoman PBB tentang Penggusuran dan Pemindahan Berbasis Pembangunan mewajibkan pada setiap pemerintah, dalam hal ini, Pemkot Bandung untuk melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh warga terdampak dan memberikan pemberitahuan yang layak.

“Sayangnya, prinsip-prinsip ini diabaikan. Pemkot Bandung memberitahukannya dengan cara yang tidak layak, yakni menerbitkan surat pemberitahuan pada 9 Desember namun baru disampaikan kepada masyarakat pada sehari sebelum eksekusi, yaitu 11 Desember 2019, itu pun dilakukan ketika sudah memasuki waktu petang.”

Isi surat mencantumkan perintah pada warga untuk membongkar bangunan yang sebenarnya dimiliki warga secara mandiri, bahkan tanpa ada keterangan batas waktu yang diberikan bagi warga maupun keterangan bahwa aparat akan melakukan penggusuran keesokan harinya.

10 organisasi menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandung untuk menggusur paksa warga Tamansari hanya selang dua hari setelah Peringatan Hari HAM Internasional.

Di hari itu, 12 Desember, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bersama Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dikerahkan untuk melaksanakan penggusuran paksa dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk penembakan gas air mata, bahkan disertai kekerasan maupun perlakuan lain yang kejam dan merendahkan martabat manusia.

Akibatnya, banyak warga terluka. Penggusuran paksa ini juga mengakibatkan 33 Kepala Keluarga kehilangan tempat tinggal. Di antara korban terdapat perempuan, anak-anak dan lanjut usia.

Saat ini warga terpaksa mengungsi dengan kondisi yang serba terbatas di Masjid Al-Islam, satu-satu bangunan yang tersisa di wilayah RW 11 Tamansari. Ini tidak layak terjadi di sebuah kota yang menyandang predikat  sebagai Kota Peduli HAM.

Penggusuran paksa dilakukan oleh Pemkot Bandung dengan klaim memiliki hak atas tanah tersebut dan berencana membangun proyek rumah deret. Namun, klaim kepemilikan lahan itu hanyalah klaim sepihak dan tidak berdasar secara hukum sebab Pemkot Bandung tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya secara memadai.

10 organisasi yaitu YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, HRWG, JATAM,  LBH Jakarta, Serikat Sindikasi, Lokataru Foundation, ICJR dan LBH Masyarakat menolak klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menyatakan jika penggusuran tersebut tindakan yang legal dengan alasan bahwa gugatan warga telah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung (MA). Pemkot menganggap bahwa kalahnya gugatan warga atas Surat Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Taman Sari tahun anggaran 2017 secara otomatis menjadikan wilayah RW 11 sebagai aset sah milik pemerintah kota, bahkan sah jika segera dilakukan penggusuran.

“Padahal, menurut kami, keputusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan itu tidak sama sekali berhubungan dengan keabsahan aset tanah sebagai milik pemerintah. Warga masih menanti putusan atas gugatan terkait penerbitan izin lingkungan untuk proyek Rumah Deret Taman Sari dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung. Juga ditemukan fakta bahwa tanah tersebut berstatus tanah negara bebas, berdasarkan pernyataan Badan Pertanahan Negara Kota Bandung yang menolak pengajuan sertifikat dari pihak pemerintah dan warga.” Kata Arip Yogiawan.

Bahkan seandainya putusan pengadilan mengizinkan penggusuran, eksekusi atas putusan itu pun harus memenuhi prinsip-prinsip PBB di atas, dari mulai pemberitahuan secara layak hingga didahulu pemenuhan alternatif tempat tinggal, termasuk tidak boleh menggunakan paksaan dan kekerasan.

Kalau itu diabaikan, Arip Yogiawan berpendapat, maka penggusuran paksa yang terjadi di Taman Sari merupakan pelanggaran hak warga negara, bertentangan dengan ketentuan HAM internasional dan bahkan mengandung unsur pelanggaran serius terhadap serangkaian rumpun HAM, khususnya hak atas perumahan yang layak.

“Maka kami menuntut walikota Bandung untuk segera menghentikan penggusuran paksa terhadap para warga RW 11 Tamansari Bandung, Kapolda Jawa Barat harus segera melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan terhadap anggota satpol PP Kota Bandung dan anggota Kepolisian Kapolrestabes Bandung yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dan melakukan tindakan kekerasan dan Menteri Hukum dan HAM mencabut penghargaan yang diberikan kepada kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM karena terjadinya peristiwa penggusuruan paksa dan brutalitas aparat,” ungkap Arip Yogiawan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Kalimat “Bapak Kerja di Kantor dan Ibu Memasak di Rumah” ini sudah sering saya dengar ketika sekolah SD. Di dalam bacaan-bacaan Bahasa Indonesia, kalimat ini sering saya baca. Namun justru inilah yang membuat konstruksi berpikir kita tentang laki-laki dan perempuan sulit untuk berubah di kemudian hari. 

*Aprelia Amanda dan Luviana- www.Konde.co

Buat saya ini adalah kalimat yang sangat menyesatkan. Bagaimana jika saya sudah tersesat dari saya kecil? Apa yang terjadi jika semua orang tersesat dan menganggap ini sebagai sebuah kebenaran? Apakah buku-buku bacaan ini mau bertanggungjawab ketika saya dan teman-teman saya ikut tersesat?

Sejak itulah anak-anak kemudian dibentuk untuk setuju dengan kalimat ini. Bahwa bapak adalah orang yang harus bekerja di kantor dan ibu harus bekerja di rumah.

Kalimat lain yang masih ada dalam buku bacaan SD sampai sekarang adalah kalimat:

“Ayah adalah kepala keluarga”

“Keluarga terdiri ayah, ibu dan anak”

Saya selalu tergelitik untuk bertanya soal ini pada keponakan atau anak yang masih SD,” Jika ayah adalah kepala keluarga, bagaimana jika ayah meninggal dan ibu yang memimpin keluarga? Apakah ibu tidak diakui sebagai kepala keluarga?”

Lalu, “Jika ada nenek, kakek, saudara, pekerja rumah tangga atau teman dan banyak relasi lain ada di rumah, apakah ini tidak dianggap sebagai keluarga?”

Kalimat ini menyadarkan saya ketika saya ikut dalam diskusi dengan topik feminisme dan pendidikan dengan pembicara Wulan Danoekoesoema, Ummanabiegh Ismail Julia dan Angie di acara Feminist Festival yang diadakan Jakarta Feminist Discussion Group, 23 November 2019 di Jakarta.

Beberapa pembicara di topik feminisme dan pendidikan yang datang waktu itu memulai diskusi dengan sharing soal ini. Dan ternyata banyak sekali yang mengalami hal yang sama ketika di SD.

Sering kita menerima buku bacaan yang kita tidak setuju, tapi apa mau dikata? Saya berpikir, sepertinya itu karena usia saya yang masih kecil membuat kita sering menelan mentah-mentah hal yang tidak kita setujui.

Jika mendapatkan guru yang membuka ruang untuk berdiskusi, ini akan menjadi diskusi yang menarik. Namun jika mendapatkan guru yang tertutup, ini akan menjadi dogma dan bahkan stigma tentang ibu yang baik adalah ibu yang hanya memasak di rumah.

Padahal ibu yang memasak dan bekerja di rumahpun tak kalah sibuk, kerja keras seharian dan tidak pernah diberikan gaji. Namun dengan kalimat yang simplisistik tersebut membuat banyak orang salah mengerti tentang kalimat yang seolah mentakdirkan tentang keberadaan ibu.

Kalimat-kalimat seperti ini juga tidak pernah berubah dalam waktu yang cukup lama, bahkan beberapa masih terjadi sampai sekarang. Tidak ada pertukaran peran atau ruang baru untuk memberikan kalimat yang berbeda.

Buku bacaan adalah salah satu hal yang memperngaruhi kita semua untuk berpikir. Jika bacannya kritis dan terbuka, maka ini akan membuat pembaca bisa berpikir kritis. Namun jika tidak ini akan menjadi bacaan yang menyesatkan.

Lalu, mari kita tengok tentang apa itu makna literasi?. www.Konde.co pernah menuliskan tentang literasi perempuan.

Literasi atau melek media yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi digunakan untuk membaca secara kritis. Literasi lahir karena seringkali ada banyak bacaan digunakan untuk mendiskriminasi perempuan dan kelompok minoritas.

Dalam Maggie Humm, Dictionary Feminist Theory, Feminis Charlotte Bunch kemudian mendeskripsikan tentang politik feminis mengenai apa itu literasi media bagi perempuan:

1. Literasi media merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan dan informasi

2. Literasi merupakan akses perempuan terhadap interpretasi realitas untuk meningkatkan kapasitas pemikiran.

3. Sekaligus tindakan ketidaktaatan terhadap norma-norma budaya dan persepsi alternatif untuk bertindak secara politik

Bagi feminis, literasi kemudian digunakan sebagai kritik untuk melihat naskah-naskah yang patriarkhi dan tidak berpihak pada perempuan.

Kritik sastra feminis misalnya digunakan untuk mendekonstruksi politik patriarkhi yang sebagaimana sering direpresentasikan dalam tulisan-tulisan atau bahasa yang misoginis atau membenci perempuan.

Jadi mari kita kritisi kalimat-kalimat yang menyesatkan pandangan kita tentang perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda dan Luviana, tulisan ini merupakan kerjasama Konde.co dan Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) dalam acara Feminist Festival 2019.