Jakarta, konde.co- Lembaga kebudayaan Perancis IFI Jakarta dan Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist Discussion Group) akan mengadakan pemutaran film dan diskusi "More than Work."

Pemutaran dan diskusi film akan diadakan pada:

Selasa, 10 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

IFI Thamrin- Jl. MH Thamrin 20, Jakarta Pusat

Pembicara:
1. Luviana (Sutradara film More than Work)
2. Roy Thaniago (Remotivi)
3. Endah Lismartini (AJI Indonesia)
4. Mulyo Hadi (Komisi Penyiaran Indonesia/ KPI)

Moderator: Wulan Kusuma Wardhani (Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta)

More than Work
Luviana | Indonesia | 2019 | 37'

Dokumenter, film pendek | Versi Indonesia dengan subtitle Inggris
Dhiar, Kumalasari, Luviana, Khanzaa Vina

“More Than Work” adalah film yang bercerita tentang bagaimana kondisi perempuan di media. Bagaimana perubahan media tetapi jarang membicarakan tentang potret perempuan di media. Film ini banyak menceritakan kisah potret buram perempuan di media. Dhiar, seorang perempuan pekerja media yang harus menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya hingga ke pengadilan. Kumalasari yang harus menghabiskan uangnya untuk mendapatkan peran utama di televisi. Film bercerita tentang kebijakan yang tak berpihak pada tubuh perempuan.

Film More than Work diproduksi Konde Production dan didukung Konde.co, Cipta Media Ekspresi, Wikimedia dan Ford Foundation.

Survei nasional pelecehan seksual di ruang publik menemukan bahwa moda transportasi umum adalah lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan di Indonesia dengan 19 bentuk pelecehan seksual yang sering dialami oleh pengguna transportasi umum.

*Meera Malik- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Setahun belakangan, Presiden Jokowi kerap menggemborkan kepada masyarakat agar mulai meninggalkan kendaraan pribadi. Kota-kota besar pun mulai menambah moda transportasi publik mereka, baik transportasi konvensional maupun daring.

Tak hanya itu, pemerintah pun mulai mengembangkan sarana transportasi terintegrasi. Misalnya, di Jakarta, MRT diintegrasikan dengan metromini, kopaja, Transjakarta, kereta KRL, termasuk kereta bandara di kawasan Dukuh Atas.

Namun sayangnya, modernisasi moda transportasi publik belum mampu sepenuhnya menjamin kenyamanan dan keamanan penggunanya. Ini terbukti dari masih maraknya pelecehan yang terus terjadi di berbagai ruang publik, seperti di trasportasi umum.

Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 46,80 persen dari 62.224 responden pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Dalam riset tersebut, rata-rata responden yang melapor adalah perempuan.

Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang diadakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2018 menemukan bahwa 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Survei yang diikuti 62.224 responden ini juga mengungkap fakta bahwa perempuan 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan di ruang publik dibandingkan laki-laki. Dari analisis data survei, KRPA menemukan sebanyak 46.80 persen responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum, menjadikan transportasi umum (15.77 persen) sebagai lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan, setelah jalanan umum (28.22 persen). Moda transportasi umum yang dilaporkan terjadi pelecehan antara lain adalah bis (35.80 persen), angkot (29.49 persen), KRL (18.14 persen), ojek online (4.79 persen), dan ojek konvensional (4.27 persen).

Moda transportasi yang menjadi “favorit” para predator seksual pun beragam, seperti bus (35,80 persen), angkot (29,49 persen), KRL (18,14 persen), ojek daring (4,79 persen), dan ojek konvensional (4,27 persen).

Hasil survei ini diperkuat dengan survei yang dipaparkan Komunitas Konsumen Indonesia terhadap 625 jiwa di 15 kabupaten/ kota di 6 provinsi. Dalam survei tersebut, mereka menyimpulkan bahwa perempuan lebih rentan dalam mengalami insiden keamanan di transportasi umum, ketimbang laki-laki.

“Masyarakat kita sejauh ini hanya mengenal pelecehan dalam bentuk fisik, seperti diraba atau digesek-gesek dengan alat kelamin saat menggunakan transportasi umum. Namun, dari hasil suvei nasional kami, ada 19 bentuk pelecehan  yang responden alami di transportasi umum,” tutur Rastra dari Lentera Sintas Indonesia, melalui siaran pers yang diterima Konde.co.

Jenis pelecehan verbal yang diterima korban yakni berupa:

1. Siulan
2. Suara kecupan
3. Komentar atas tubuh
4. Komentar seksual yang gambling
5. Komentar seksis.
6. Komentar rasis
7. Main mata
8. Difoto secara diam-diam
9. Diintip
10. Diklakson secara menggoda
11. Menampakkan gestur vulgar
12. Dipertontonkan masturbasi di depan public
13. Dihadang
14. Diperlihatkan alat kelamin
15. Didekati secara agresif
16. Dikuntit
17. Disentuh
18. Diraba
19. Digesek dengan alat kelamin.

Meski data menunjukkan banyaknya jenis pelecehan yang terjadi, tetapi responden yang mengalami pelecehan seksual mengaku bahwa mayoritas saksi masih banyak yang mengabaikan (40,50 persen) bahkan memperparah keadaan dengan menertawai atau menyalahkan korban (14,80 persen) saat melihat pelecehan terjadi. Sedangkan hanya beberapa saksi yang menolong dan membela korban (36.50 persen), seperti mengonfrontasi pelaku secara langsung (22.90 persen), mengalihkan perhatian (25 persen), memastikan korban tidak apa-apa atau delay (33.90 persen) dan juga mencari bantuan pihak ketiga (13.40 persen) seperti melaporkan ke pihak keamanan setempat atau orang sekitar yang dapat membantu.

“Penting untuk masyarakat tahu beragam bentuk pelecehan ini agar lebih mudah mengidentifikasi sehingga kemudian dapat membantu mengintervensi ketika pelecehan terjadi,” tutur Rastra.

Sementara itu, Vivi, co-director Hollaback! Jakarta menuturkan, dirinya saat ini terus memetakan strategi untuk mengintervensi pelecehan di ruang publik.

“Ketika pelecehan terjadi di ruang publik, adalah tanggung jawab orang sekitar atau saksi, bukan korban, untuk membantu mengintervensi dan menghentikan kejadian,” kata Vivi.

Untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para pengguna transportasi publik, KRPA pun mendorong semua elemen masyarakat, khususnya penyedia jasa transportasi.

Dalam rangkaian 16 HAKTP tahun ini, Hollaback dan jaringan #GerakBersama mengangkat pesan “Rangkul Sekitarmu, Temani aku”.

Dalam agenda ini, sejumlah relawan KRPA sudah dilatih untuk mengintervensi segala bentuk pelecehan seksual di moda transportasi.

*Meera Malik,  jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

Namaku Siti Rubaidah. Aku adalah salah seorang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT yang kualami dipicu oleh poligami mantan suamiku, seorang pejabat negara. 

Kisah ini ditulis oleh perempuan penyintas kekerasan atas kerjasama LBH APIK dan Konde.co dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

*Siti Rubaidah – www.Konde.co

Inilah kisahku. Mantan suamiku tiba-tiba melakukan perkawinan siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tanpa meminta persetujuanku sebagai istri sahnya.

Sebagai istri yang telah hidup bersama selama 15 tahun, kejadian ini sungguh memilukan. Apalagi, ketika aku harus terpisah dengan dua anakku karena persoalan ini. Pupus semua harapan, rasanya tak berguna lagi hidup tanpa orang-orang yang kita cintai.

Berbekal sedikit pengetahuan tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), aku kemudian menguatkan diri untuk mencari keadilan atas nasib yang aku alami.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan. Hadirnya undang-undang ini memberikan secercah harapan bahwa negara hadir memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan sampai di ranah privat yaitu rumah tangga.

Pasca-kekerasan yang kualami, aku lalu ke dokter untuk memeriksakan kondisi fisikku yang mengalami memar-memar dan benjol di bagian kepala karena perlakuan mantan suamiku. Saat itu, belum terbersit di pikiran untuk melaporkan tindak KDRT tersebut ke polisi. Namun, situasi memburuk. Aku diusir dari rumah karena dia sudah mengajak WIL tinggal di rumah kami. Tak ada pilihan lain, aku harus berjuang untuk mempertahankan anak-anak. Bagiku status sosial, harta bahkan pasangan boleh pergi, tetapi anak-anak adalah satu-satunya harapan kita untuk tetap hidup dan bertahan.

Dengan langkah gontai, aku pun melapor. Tak sabar menunggu pagi, tengah malam itu juga aku mengadukan masalahku ke Polres Kota Magelang, Jawa Tengah.

Paginya, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pun dilanjutkan. Karena polisi mendapatkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi, maka kasus yang aku alami ini bisa berlanjut hingga dilimpahkan ke kejaksaan.

Sayangnya, hanya berkas yang bisa dilimpahkan ke kejaksaan, sementara pelakunya-mantan suamiku adalah seorang pejabat publik. Bahkan, ketika hakim memutuskan pelaku bersalah dan mendapatkan vonis penjara 1 bulan 15 hari, pelaku tetap bebas. Mungkinkah ini karena suamiku adalah seorang pejabat publik? Situasi ini membuatku marah, kesal.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30 April 2013 Nomor: 29/Pid.Sus/2013/PN.Mgl, hakim memutuskan bahwa pelaku bersalah dan dihukum pidana penjara 1 bulan 15 hari karena telah melanggar ketentuan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pasal-pasal dari UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Begitulah, aku berhadapan dengan tembok tebal kekuasaan.

Mendapatkan Serangan Balik dari Mantan Suami

Mulailah, drama abuse of power ini dimulai. Dia membuat serangan balik dengan melaporkanku dalam 3 perkara pidana, yaitu penelantaran anak, pencurian dalam rumah tangga dan pencemaran nama baik.

Namun, pihak kepolisian menyatakan bahwa dua kasus yang dilaporkan yaitu penelantaran anak dan pencurian dalam rumah tangga tidak dinyatakan tidak cukup bukti. Sehingga, hanya kasus pencemaran nama baik yang dilanjut prosesnya. Aku kemudian terjerat tindak pidana pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Akhirnya, aku, perempuan korban KDRT harus menerima kenyataan. Disangka melakukan pencemaran nama baik suami.

Proses hukum macam apa ini? Aku dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah melakukan kekerasan dan dinyatakan bersalah oleh hakim.

Aneh memang, meski sudah divonis bersalah, ia tetap saja bisa leluasa mengkriminalkan orang yang tak lain adalah aku, perempuan korban sekaligus saksi atas kekerasan yang dilakukannya. Iya, aku dan sahabatku kemudian menjadi tersangka tindak pidana pencemaran nama baik karena telah mengunggah petisi di change.org:https://www.change.org/p/saya-ingin-ketemu-anak-anak-bella-dan-aulia

Tentunya, rasa keadilanku mulai terusik. Bagaimana tidak? Sebagai orang yang awam terhadap hukum, setidaknya aku pernah mendengar bahwa dalam Pasal 10 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi, korban, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Aku lalu mengajukan surat permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, dan meminta bantuan Ketua Kejaksaan Negeri Magelang agar statusku sebagai tersangka dan wajib lapor dihentikan.

Entah kenapa, akhirnya statusku sebagai tersangka tidak berlanjut. Aku hanya menjalani wajib lapor ke Kejaksaan Magelang karena posisiku sudah di Jakarta. Namun, aku harus menebus bebasnya status tersangka tersebut dengan hal yang sangat mahal, yaitu aku kehilangan lagi si bungsu anakku yang diambil mantan suamiku.

Hampir dua tahun aku dipisahkan dan tak bisa bertemu si kecil. Sedih dan rasa kehilangan kembali menghantui. Aku dan anak sulungku harus menerima kenyataan berat ini dengan perjuangan yang tak mudah.

Belum hilang rasa getir kehilangan si bungsu, aku kembali menghadapi keputusan Pengadilan Agama yang sangat tak adil. Selain melakukan kriminalisasi, mantan suamiku juga mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Magelang.

Anehnya, terjadi pemutarbalikan fakta dalam gugatan cerai ini. Aku dituduh melakukan nusyus (meninggalkan tanggung jawab sebagai istri) dan dinyatakan ghoib. Padahal, faktanya aku diusir dari rumah dan dipisahkan dari anak-anak.

Sebuah lelucon kembali hadir dalam drama gugatan cerai ini. Fakta hukum bahwa dia sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Magelang ternyata diabaikan. Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerainya dan memutuskan aku tidak berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah di masa iddah karena dianggap nusyus.

Aku lalu mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Agama dan meminta hak asuh anak-anak berada padaku. Di persidangan, anakku yang pertama menyatakan keinginannya untuk ikut bersama ibunya. Sedangkan si bungsu, yang saat penetapan hukum masih berusia di bawah 12 tahun, juga ditetapkan oleh pengadilan agar hak asuhnya ada padaku sesuai permohonanku. Di atas kertas, hak asuh atas kedua anak berada di tanganku.

Namun, faktanya aku belum bisa mengambil si bungsu yang masih terpisah dan tinggal bersama ayahnya. Sedih jika mengingat kita hanya menang di atas kertas.

Perjuanganku belum usai. Selama hayat dikandung badan, selama itu pula perjuangan harus terus dikumandangkan. Berbekal keyakinan, kebenaran tak bisa dikalahkan. Aku yakin, di lubuk hati yang paling dalam, keadilan pasti akan bisa ditegakkan. Tuhan Maha Benar dan Maha Adil. Dia akan selalu mendengar dan menjawab doa-doa hamba-Nya yang tak kenal lelah berusaha.

Saatnya pun tiba. Seorang kawan memberi kabar bahwa hukum akhirnya memberi eksekusi pada pihak yang dianggap salah. Mantan suamiku dipenjara. Aku pun melangkah pasti ke kota Magelang menjemput si buah hati tersayang.

Begitulah, butuh waktu 4 tahun bagiku untuk memperjuangkan keadilan dan hak asuh atas anak-anak. Secara de jure hak asuh atas kedua anak memang sudah aku dapatkan dari penetapan pengadilan. Namun de facto, si bungsu tetap susah ditemui dan kami dipisahkan.

Baru ketika momen eksekusi 1 bulan 45 hari itu tiba, aku bisa mengambil kembali si bungsu. Sebuah keajaiban terjadi, beberapa saat setelah itu, mantan suamiku menelpon dan mengikhlaskan si bungsu berada dalam pengasuhanku kembali. Tak hanya disitu saja, dia juga mengurus kepindahan sekolah si bungsu dan berjanji akan memberikan nafkah anak secara rutin.

Hidupku Kini Bersama 2 Anakku

Aku tercenung tetapi bahagia. Terbersit di benakku, mungkinkan penjara telah membuatnya jera dan membuatnya mengakui kesalahan? Apapun itu, sebuah pelajaran berharga telah kami dapatkan. Hanya dengan keteguhan dan keyakinan yang kuat, kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Waktu yang akan menjawab semua pengorbanan dan air mata kita.

Kami memang sudah lama berpisah, tetapi kini kami bisa saling silaturahmi. Saat anak-anak liburan mereka bisa leluasa berkunjung ke rumah ayahnya. Ketika masa sekolah tiba, anak-anak bisa kembali ke ibunya.

Memang susah melupakan kejadian yang menyakitkan di masa lalu, tapi kita harus menatap ke depan. Anak-anak berhak atas kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik.
Inilah kisahku, ibu dari dua anak perempuan. Aku berjuang agar masa lalu kami yang kelam tutup buku. Perjuangan ke depan pastilah lebih berat. Cukup aku saja yang jadi korban. Jangan sampai anak-anak, keluarga dan orang lain yang menjadi korban.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Siti Rubaidah, penyintas kekerasan


Salah kaprah dalam memandang feminisme, salah satunya berawal dari bagaimana memosisikan feminisme tersebut. Aksi-aksi berupa akun-akun tolak feminisme yang terang-terangan mengatasnamakan anti feminis, membuat saya ingin menuliskan pemikiran feminisme. 

*Dewi Setya- www.Konde.co

Beberapa pihak yang sinis terhadap feminisme tersebut hanya melihat feminisme sekilas dari lanskap media populer, bukan dari lensa akademik. Padahal, media populer tentu seringkali lebih banyak mengemas propaganda karena ruang yang terbatas.

Bagi saya, selain sebagai sebuah gerakan, feminisme perlu dipandang sebagai pengetahuan, bahkan disiplin keilmuan sosial. Sama halnya dengan isme-isme lain dalam ilmu sosial, feminisme memiliki akar perjalanan (dan perdebatan) yang panjang.  Karena feminisme bukan hanya tentang perempuan mandiri yang menolak konstruksi rumah tangga tradisional, atau perkara busana dan tubuh perempuan yang dilecehkan, tetapi banyak sekali pembahasan seputar feminisme.

Orang mungkin sudah umum mendengar bahwa istilah gender mengacu pada ciri sifat yang bisa berubah karena konstruksi sosial yakni maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas dipahami sebagai sifat yang gagah, otonom dan perkasa, sementara femininitas merupakan sifat lembut, indah, santun. Padahal ciri-ciri tersebut sewaktu-waktu dapat dipertukarkan.

Sayangnya, rata-rata konstruksi sosial yang terbangun mengidentikkan kedua ciri sifat gender pada identitas seks, dengan ketetapan maskulin inheren dengan laki-laki sementara feminin inheren dengan perempuan. Dengan ketetapan itu, banyak konstruksi sosial baik secara kultur dan struktur juga menetapkan sifat-sifat maskulin sebagai yang lebih tinggi derajatnya, sehingga jadilah laki-laki (yang diidentikkan dengan sifat maskulin) mendominasi dalam kehidupan bersosial. Salah satu biang keladi berbagai kejahatan sosial berasal dari konstruksi dan relasi tidak adil tersebut.

Dalam konteks demikianlah, feminisme kemudian hadir sebagai gerakan perlawanan yang mendobrak kemapanan konstruksi tersebut.

Kemunculan feminisme sebagai gerakan aksi dan pemikiran juga dipengaruhi oleh perjuangan di abad pencerahan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, lambat laun feminisme mulai masuk sebagai epistemologi bersama teori-teori kritis lainnya.

Di sisi lain, kajian feminisme sendiri berkembang dengan bantuan kerangka teori-teori sosial dari positivis, kritis hingga post-modern, misalnya feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme post-kolonial, post-feminisme (Roesmarie Tong, 1998).

Untuk itu, feminisme sebagai keilmuan memiliki ragam perspektif, sesuai perkembangan teori sosial dan pengalaman sosial. Rujukan kita dalam mengkaji feminisme secara umum dapat dilihat dari barat maupun timur.

Berbagai literatur sekunder feminisme barat memulai gagasan feminisme dari feminisme liberal, di mana karya Mary Wollstonecraft menjadi pembukanya. Pandangan feminis liberal merefleksikan ketertindasan perempuan dalam hal akses publik, seperti hak politik dan pendidikan dengan analisis kebebasan hak individu.

Sementara dari kubu kelompok feminisme radikal memahami ketertindasan perempuan yang terefleksi di seluruh tatanan sosial sebenarnya bermula pada kultur budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah akibat unsur biologisnya.

Lalu, pecahnya perang dunia yang mengakibatkan perempuan menggantikan posisi laki-laki sebagai buruh, membuat perempuan menyadari bahwa ketertindasan juga terjadi di wilayah produksi atau ekonomi.

Maka, muncul gagasan feminisme Marxis yang menyatakan laki-laki mengontrol produksi untuk pertukaran dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Feminis Marxis mendeskripsikan basis material ketundukan perempuan, hubungan antara model produksi dan status perempuan, juga soal kelas dalam keluarga. Feminis sosialis menegaskan bahwa perempuan tidak dapat bebas karena ketergantungan finansialnya terhadap laki-laki.

Filsafat post-modern yang mulai berkembang karena ketidakpuasan pada analisis struktural Marxis juga mempengaruhi kajian feminisme. Psikoanalisa ditawarkan oleh Sigmund Freud yang mengkajinya dari segi tahapan biologis individu. Freud menyatakan bahwa inferioritas perempuan berawal dari kecemburuannya terhadap lelaki yang memiliki penis besar. Ini artinya sejarah individu sedari masa kecil turut membentuk corak sifat feminin dan maskulin. Freud kemudian banyak dikritik oleh para feminis karena determinasi biologisnya. Kritik terhadap Freud karena teorinya ini justru tidak menguntungkan perempuan karena merujuk pada perbedaan biologis, bukan pada konsep patriarki.

Sumbangan lainnya, adalah esensialisme yang oleh Simone De Beauviour dengan menganalisis akar ketertindasan bermula dari perempuan yang tidak pernah dilihat sebagai subjek yang utuh, seolah-olah selalu membutuhkan laki-laki supaya menjadi manusia utuh.

Seiring dengan teori wacana post-strukturalis yang berkembang, para feminis seperti Julia Kristeva lalu memberi sumbangan melalui analisis teks atau wacana. Di titik ini, feminisme mulai merambah studi budaya dan mulai menamai diri sebagai kajian post-feminisme. Kajian mengenai Post feminisme ditulis oleh Anne Brooks dan belakangan nama Angela McRobbie menjadi rujukan sebagai tokoh pembahas post-feminisme.

Akibat ketidakpuasan terhadap ini, Judith Butler mengatakan bahwa konsruksi gender itu cair, kelamin pun demikian. Analisisnya dipengaruhi banyak filsafat post-modern, psikonalisis dan fenomenologi. Gebrakan Butler inilah yang kemudian dirumuskan dalam teori Queer. Pada tahap ini, kajian Feminisme lalu tak terpisahkan dengan isu-isu Lesbian, Gender Bisexual, Transgender, Intersex dan Queer atau LGBTIQ. Pengaruh gagasan Butler juga meluas hingga memunculkan rumusan tentang pilihan seksualitas yang beragam.

Dalam perjalanan ini, kita dapat memahami dinamika perdebatan di ranah kajian feminisme ini. Jika di Barat ini bisa dipetakan menjadi gelombang pertama yang coraknya dipengaruhi oleh pengaruh era pencerahan. Gelombang kedua, bercorak gagasan postmodern. Gelombang ketiga, wacana feminisme mulai menggebrak dikotomi maskulin dan feminin itu sendiri.

Lalu bagaimana feminisme merumuskan metodologinya dalam disiplin-disiplin ilmu sosial yang telah semakin spesifik hari ini?

Feminisme memiliki perspektif pada perkembangan ilmu filsafat dan sosiologi, seperti Tickner yang memasukkan paradigma feminisme yang bergulat dengan banyak disiplin antara lain filsafat, sosiologi, sejarah, politik dan antropologi. Maka, para ilmuwan sosial feminis lebih suka menyebut epistemologi perspektif ketimbang metodologi.

Tickner mengutip Sandra Harding, memaparkan bahwa semangat riset feminisme sendiri berangkat dari: bertanya, bukan untuk menyelesaikan atau menemukan sesuatu seperti yang umum kita ketahui dalam teori-teori realisme.

Sandra Harding yang merupakan ilmuwan sosial menulis mengenai relasi perkembangan ilmu pengetahuan di masa kolonialisme. Ia menemukan bahwa perkembangan pengetahuan pada waktu itu mendukung perkembangan kolonialisme yang diperankan laki-laki, misalnya penemuan kapal, navigasi, peta, senjata api. Sandra Harding memperlakukan feminisme sebagai perspektif. Metodologi feminisme adalah metodologi tanya, juga mempertanyakan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi?

Semoga catatan ini bisa menjadi bahan berbagi untuk diskusi-diskusi feminisme, bukan langsung menghakimi untuk anti terhadap feminisme. Jadi, jangan suka emosi, bacalah referensi!

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Dewi Setya, esais dan periset lepas dengan minat kajian gerakan sosial dan ekonomi politik perdagangan. Bergiat sebagai pengelola di Jurnal Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sangat senang untuk kerja-kerja kolaborasi dan bisa dihubungi melalui @dwsetya .

Marnah punya hobi memasak sejak dulu. Namun, ia tak pernah membayangkan jika kemudian bisa menjadikan hobinya ini sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Selain Marnah, 2 perempuan lainnya yang mengalami jatuh bangun dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga adalah Turmini dan Suyamti. Ketiganya, kemudian mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pencipta perubahan karena kegigihan usaha mereka.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Marnah memulai hobinya dengan mencoba usaha rumahan yaitu dengan membuat jasa boga dan rempeyek sejak tahun 2002.

Mula-mula, ia membuat rempeyek dan ditawarkan ke tetangga-tetangga, dan ternyata tetangganya banyak yang suka. Ia juga sering membantu memasak di lingkungan tempatnya tinggal jika ada hajatan.

“Lambat laun rempeyeknya semakin banyak yang suka,” ujar Marnah yang ditemui dalam diskusi perempuan pencipta perubahan di Jakarta, pada 8 November 2019 dalam acara Unite for Education (UFE) Sustainably Forum 2019.

Setelah itu, Marnah merasakan banyaknya perubahan, yaitu mulai ada yang membeli untuk dikonsumsi sendiri atau dijual lagi. Ia pun merasa percaya diri untuk memasak dan menjualnya.

Marnah yang baru memulai usaha jualan juga mencoba usaha jasa boga yang perlahan-lahan bertambah ramai.

Usaha yang awalnya bertujuan untuk mencari tambahan biaya untuk menyekolahkan anaknya kini semakin besar. Marnah tidak hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya, menyekolahkan anaknya, tetapi juga berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan-perempuan di lingkungannya.

Saat ini, setidaknya ada empat orang pekerja yang membantu Marnah dalam menjalankan usaha jasa boga dan rempeyeknya.

Marnah adalah 1 dari sejumlah perempuan pencipta perubahan yang diundang untuk hadir dan melakukan sharing dalam acara ini.

Selain Marnah, 2 perempuan lainnya yang mengalami jatuh bangun membangun kemandirian ekonomi adalah Turmini dan Suyamti. Ketiganya juga mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pencipta perubahan karena kegigihan usahanya.

Tumini harus mengambil alih ekonomi keluarga ketika suaminya sakit diabetes. Padahal saat itu ia memiliki 3 orang anak yang masih sekolah.

Awalnya, ia membuka toko kelontong di rumahnya. Menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, toko kelontongnya bangkrut dan ia juga terpaksa harus menjual rumahnya. Pada saat itulah ia merasa berada di titik nol hidupnya. Ia merasa apa yang dilakukannya selalu salah. Ia pernah merasa kalah.

Namun, Tumini tidak menyerah, ia bangkit kembali. Kali ini ia membuka usaha bakmi Jawa hasil racikannya sendiri. Dengan dibantu anaknya, ia kemudian berjualan bakmi yang kini sudah berjalan selama 6 tahun. Dari hasil berjualan bakmi itu, ia bisa meningkatkan pendapatan keluarga dan menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kala itu , meskipun sempat ragu dan tidak percaya diri dengan masakannya, Tumini merasa bahwa ia tetap harus terus belajar dan memumpuk kepercayaan diri. Kini usaha bakminya semakin besar bahkan memiliki cabang di Wonosari, Gunung Kidul di Jogja.

Suyamti juga melakukan hal yang sama dengan Marnah dan Tumini. Ia membuka usaha jamu yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berkat usaha jamunya, ia dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Marnah, Tumini, dan Suyamti merupakan 3 perempuan yang berhasil mendapatkan penghargaan Perempuan Pencipta Perubahan. Perempuan-perempuan yang terpilih adalah perempuan yang telah berperan penting dan terbukti menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Tahun ini merupakan tahun ke-11 Unite for Education (UFE) Sustainably Forum. UFE Sustainably Forum 2019 mengusung tema Perempuan Pencipta Perubahan tentang pentingnya perempuan dalam menggerakkan ekonomi bangsa.

Dipilihnya tema ini berangkat dari fakta bahwa peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangatlah besar. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Laki-laki sebanyak 50,24% dan perempuan 49,76%. Namun, jumlah yang berimbang tersebut tidak menggambarkan keseimbangan perempuan dan laki-laki dalam ekonomi.

Padahal, menurut McKinsey dalam laporan Women Metter: Time to Accelerate menyebutkan bahwa kontribusi angkatan kerja perempuan akan sangat signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.

Melihat kondisi ini Permata Bank bekerjasama dengan Amartha memberi ruang diskusi dengan mengangkat kesuksesan sejumlah tokoh perempuan sebagai rangkaian dari Unite for Education (UFE) Sustainably Forum 2019. Sebagai wujud apresiasi kepada perempuan, dalam forum ini juga diberikan penghargaan Perempuan Pencipta Perubahan kepada 3 tokoh perempuan inspiratif ini yaitu Marnah, Sayumti dan Tumini.

“Kami berharap penghargaan ini bisa memberikan inspirasi dan dorongan bagi perempuan Indonesia lainnya, khususnya mereka yang juga menopang perekonomian keluarga, untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta bisnisnya,” ujar Richele Maramis, Head Corporate Affairs Permata Bank.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

We are angry. 25 years since Beijing, we are far from reaching gender equality. Inequalities of wealth, power and resources are greater than ever before. 

(Kami marah. 25 tahun sejak Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, masih jauh dalam pencapaian kesetaraan gender. Ketimpangan kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya menjadi lebih besar dari sebelumnya.)

*Donna Swita- www.Konde.co

Bangkok, Konde.co- Perempuan marah! karena selama ini pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di negara mereka, masih jauh dari yang mereka cita-citakan.

Pernyataan tegas tersebut diserukan oleh para perempuan dan feminis muda se-Asia Pasifik yang berkumpul dalam forum masyarakat sipil dan feminis muda di Bangkok pada 22-26 November 2019 yang diselenggarakan badan khusus PBB untuk ekonomi sosial Asia Pasifik UNESCAP.

Forum tersebut diselenggarakan UNESCAP untuk organisasi masyarakat sipil se-Asia Pacifik untuk memperingati 25 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing atau yang sering disebut Konferensi  internasional perempuan Beijing+25 atau Beijing Platform for Action (BPfA).

Pertemuan di Bangkok terdiri dari 2 agenda, yaitu pertemuan forum masyarakat sipil 22-26 November 2019 dan pertemuan pemerintah dalam Konferensi BPfA pada 27-29 November 2019 yang keduanya dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Apa saja isi 2 pertemuan tersebut?

Pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Beijing Platform for Action

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan organisasi masyarakat dan para feminis muda?

Deklarasi dan Platform Aksi Beijing adalah kesepakatan dari negara-negara badan dunia PBB dalam melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women) yang sudah dilakukan sejak 1995 di Beijing ketika dideklarasikan pertamakali.

Namun, 25 tahun setelah deklarasi itu terjadi, kondisi perempuan secara global tidak kunjung membaik. Identitas yang melekat seperti umur, agama, orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seks masih dijadikan komoditi yang dicemooh dan dicaci maki.

Lebih-lebih pada perempuan dengan disabilitas, perempuan lajang, dan perempuan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta semua hal yang dianggap berbeda dari kenormalan sebagai bentukan dari kontruksi social didalam masyarakat.

Pernyataan ini mewakili 300 feminis dari 35 negara yang hadir dalam forum masyarakat sipil yang dihadiri para aktivis perempuan se-Asia Pasifik.

Secara spesifik, pernyataan ini menyoroti keseriusan negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia dalam menangani 12 bidang kritis yang dialami perempuan di seluruh dunia, di antaranya: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam  situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; 12) Anak perempuan.

Di dalam pertemuan terlihat bahwa saat ini isu ketidak adilan terhadap perempuan semakin meningkat, namun tak banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di Asia Pasifik.

Proses yang terjadi dalam forum tersebut tak hanya bercerita tentang kemarahan yang dirasakan oleh para perempuan, namun juga ada harapan para perempuan disabilitas yang ingin dilibatkan dan diberikan akses di dalam.

Begitu juga dengan forum bagi perempuan muda juga diberikan lebih luas dengan harapan kelompok muda menghasilkan rekomendasi yang lebih banyak dalam forum kali ini.

Forum  kali ini juga ramai dihadiri oleh transpuan dari Pasifik yang turut memperjuangkan haknya. Mereka sangat aktif dan membaur bersama seluruh perempuan lainnya untuk bicara mengenai akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal menarik buat saya juga kehadiran aktivis dari Hongkong yang meminta dukungan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan, mereka melakukan aksi demonstrasi di Hongkong memprotes aparat keamanan. Kasus perkosaan ini bahkan tidak ada dalam publikasi media.

Satu hal yang sangat terasa dalam forum ini juga tentang semangat solidaritas dari semua perempuan dan juga ikut bersama menegosiasikan pada delegasi negara terkait dengan hak-hak perempuan terutama hak kesehatan reproduksi yang sempat akan dihapuskan.

Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW (Convention on The Elimination of Discrimination Against Women), Indonesia ikut menyepakati deklarasi Beijing dan harus membuat peninjauan setiap lima tahun. Hasil tinjauan tertuang dalam bentuk dokumen berisi gerakan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Pernyataan ini juga mendesak negara-negara anggota agar mengambil langkah berani dalam menerapkan komitmen dan rekomendasi yang ada ke dalam bentuk aksi nyata yang dapat mengubah kehidupan manusia perempuan.

Gerakan Perempuan Peduli Indonesia atau GPPI mewakili masyarakat sipil Indonesia menuliskan laporan dalam Konferensi Beijing+25 ini sebagai laporan perbandingan dengan laporan yang ditulis pemerintah. Sayangnya masyarakat sipil tidak dapat melihat langsung laporan yang dituliskan oleh pemerintah Indonesia.

Ada 3 persoalan Indonesia yang ditulis dalam laporan masyarakat sipil antaralain soal  perkawinan anak dan kesehatan reproduksi, perempuan yang harus bebas dari kekerasan akibat dari kebijakan diskriminatif dan kemiskinan perempuan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Laporan pembanding ini penting untuk mengkritisi, memberikan masukan atas capaian dan strategi yang sudah dilakukan pemerintah, serta memberikan laporan tentang apa saja yang sudah dilakukan organisasi masyarakat sipil selama ini.

Konferensi Perempuan Beijing+25: Pertemuan Pemerintah

Dalam pertemuan pemerintah di konferensi Perempuan Beijing+25, pernyataan yang disampaikan oleh Danty Anwar sebagai perwakilan dari delegasi pemerintah Indonesia menyebutkan ada beberapa keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam soal keadilan dan kesetaraan gender yaitu pendidikan bagi perempuan, quota perempuan didalam parlemen yang melebihi 30% dan rencana pembahasan Rancangan Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) walau sempat tertunda.

Sementara kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terutama yang bekerja di sektor lingkungan di Indonesia yang mendapatkan kekerasan dan kriminalisasi tidak ada dalam laporan yang dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan laporan yang dituliskan oleh Komnas Perempuan secara terpisah telah mencantumkan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di sektor lingkungan.

Di dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah, juga terlihat ada upaya dari Amerika Seikat sebagai negara yang memiliki hak di UNESCAP untuk menghapuskan hak kesehatan reproduksi dalam pertemuan tersebut.

Namun setelah perdebatan yang sangat kencang dan melalui proses pemungutan suara yang terbanyak, forum rapat pemerintahpun akhirnya menyetujui isi dokumen yang telah dibahas termasuk dengan menerima pembahasan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan yang tertera di dalam dokumen yang ada.

*Donna Swita, aktif di Organisasi Gerakan Sosial International Women Empowerment (IWE) Indonesia