*Rosalina- www.Konde.co

Apa pentingnya mempelajari soal kesehatan reproduksi bagi remaja? Belum banyak remaja yang mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, padahal seharusnya pengetahuan soal kesehatan reproduksi sudah diketahui sejak mereka kecil, agar mereka tak menjadi kebingungan di kemudian hari.

Karena berbagai mitos terus berkembang di Indonesia terkait isu seksualitas dan kesehatan reproduksi, ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi masih sangat minim.

Pengetahuan soal tubuh yang tak boleh disentuh adalah pengetahuan soal seksualitas dan ketubuhan yang harus diketahui sejak kecil. Ketika sudah mulai akhir sekolah dasar, anak-anak juga harus dibekali  soal pendidikan kesehatan reproduksi seperti menstruasi, dan sesudah itu harus mendapat pendidikan soal kehamilan, pendidikan soal ketubuhan, dll.

Selain laki-laki tak boleh menyentuh bagian tubuh tertentu dari anak perempuan, banyaknya fakta soal menstruasi juga penting dipelajari, seperti banyak yang merasakan tidak nyaman ketika menstruasi, mau olahraga rasanya nyeri, mau berenang rasanya aneh. Belum lagi stereotype yang dilekatkan pada perempuan ketika menstruasi: darah tak boleh menembus baju, padahal ini adalah hal-hal yang tak terhindarkan yang dialami perempuan.

Maka, tak hanya perempuan, laki-laki juga harus mendaparkan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, karena ia harus menghormati, respek pada tubuh, seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan

Sehingga ketika mereka mendapatkan informasi yang keliru soal kesehatan reproduksi, mereka tidak menjadi bingung.

Beberapa bulan lalu, ada pernyataan dari Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal berenang yang bisa menyebabkan kehamilan. Padahal ini adalah mitos, inilah yang menjadikan pendidikan kesehatan reproduksi merupakan pendidikan penting bagi remaja.

Faktanya, perempuan tidak akan hamil hanya karena berenang bersama dengan laki-laki tanpa adanya penetrasi langsung ketika berenang. Sehingga penting bagi remaja perempuan untuk mengetahui dan memahami terkait sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan dan cara kerjanya agar tidak mudah terpengaruh dengan mitos yang berkembang di masyarakat awam.

Bagaimana jika ada laki-laki yang melakukan ejakulasi di kolam renang lalu ada perempuan yang sedang berenang di sekitarnya, apakah perempuan tersebut akan hamil? Jawabannya adalah tidak, karena proses pembuahan membutuhkan proses yang cukup rumit.

Sperma yang dikeluarkan ketika laki-laki berenang tidak akan mampu berjalan mencari sel telur dengan menembus pakaian renang dan masuk ke dalam rahim sampai terjadi kehamilan.

Proses terjadinya kehamilan/pembuahan sendiri dapat terjadi ketika sel telur dalam masa subur bertemu dengan sel sperma di dalam saluran reproduksi perempuan yang bernama tuba falopi, setelah pembuahan terjadi sel akan membentuk gumpalan yang dinamakan blastokista yang akan berjalan ke rahim dan menempel pada dinding rahim hingga mengalami perkembangan menjadi embrio dan plasenta.

Menurut Budi Wiweko (Guru Besar Departemen Obgyn FKUI;2020), sperma yang dikeluarkan di luar tubuh dalam hitungan menit akan mati dan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Sperma tidak akan bisa hidup lebih dari hitungan detik di dalam air dingin yang penuh dengan bahan kimia atau zat lainnya termasuk dengan kaporit dalam air kolam renang.

Kehamilan akan mungkin terjadi jika perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual di kolam renang karena air di luar tubuh tidak akan mengganggu proses penetrasi sperma di dalam vagina.

Sperma sendiri memiliki usia hidup, ia dapat bertahan di luar tubuh selama 20-60 menit tergantung pada paparan eksternal sperma tersebut seperti zat yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan sperma akan mati ketika telah mengering saat dikeluarkan di atas permukaan yang kering atau kulit tubuh manusia. Sperma akan berenang dan bergerak melalui leher rahim untuk mencapai rahim dengan kekuatan bergerak 4-5 jam saat berada di dalam tubuh perempuan.

Proses kehamilan ini hanyalah satu dari berbagai macam informasi soal kesehatan reproduksi. Ada berbagai pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas, maka remaja tak boleh terlambat untuk belajar dan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Orangtua, guru dan orang-orang di lingkungannya harus berkontribusi, memberikan support untuk pendidikan ini bagi anak dan remaja.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Rosalina, aktif di Aliansi Remaja Independen (ARI), Jakarta


Sejumlah rumah sakit terlihat tidak siap menerima pasien cuci darah disaat wabah Corona. Bahkan ada rumah sakit yang diputus kontrak oleh BPJS tidak boleh melayani pasien cuci darah lagi selama Corona. Ini membuat nafas kehidupan para pasien yang melakukan cuci darah bisa terhenti

*Winuranto- www.Konde.co

Tony Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyesalkan ketidaksiapan rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati (RSUP) Fatmawati di Jakarta sebagai rumah sakit rujukan dalam menangani pasien pasien cuci darah di masa wabah Corona atau Covid-19.

Pasien cuci darah adalah warga yang diantaranya adalah perempuan dan digolongkan rentan dalam situasi Corona. Tony yang juga pasien transplantasi ginjal menjelaskan, pasien yang melakukan cuci darah biasanya sudah terjadwal, ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung jenis penyakit. Kalau harus menunggu terus untuk melakukan cuci darah, maka nyawa si pasien akan terancam, apalagi si pasien sudah beberapa hari tidak melakukan hemodialisa.

Inilah yang diresahkan Tony Samosir ketika melihat salah satu temannya, Suhantono. Selain harus melakukan cuci darah, Suhantono juga berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona. Ini yang menambah beratnya beban pasien yang rutin melakukan cuci darah.

“Pasien cuci darah bernama Suhantono dinyatakan dengan status PDP (pasien dalam pengawasan) COVID-19 dan dirujuk ke RSUP Fatmawati. Di sana pasien dirawat di ruang isolasi. Sayangnya, si pasien tidak segera mendapat tindakan hemodialisa, harus menunggu hasil apakah pasien positif virus tersebut atau tidak,” ungkapnya.

Tony juga mengatakan bahwa dalam kondisi menunggu, racun dan cairan sudah dalam kondisi menumpuk. Pasien dalam kondisi seperti ini sangat menderita sekali. Bila nyawanya melayang bukan karena virus corona, tetapi tidak mendapat pelayanan cuci darah, karena status PDP belum tentu positif terinfeksi Corona.

KPCDI mendengar bahwa PERNEFRI (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) telah mengeluarkan standar operasional penanganan untuk menanggani pasien gagal ginjal dalam situasi wabah Virus Corona ini.

“Kami mendukung langkah pencegahan yang diatur oleh organisasi profesi bila pasien ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan) apalagi suspect Virus Corona harus dikarantina, dan tidak cuci darah berbarengan dengan pasien lainnya. Jadi, tuntutan kami adalah, lengkapi semua rumah sakit dengan fasilitas hemodialisa dalam ruang isolasi, terutama rumah sakit rujukan dan termasuk di wisma atlet,” serunya

Tony Samosir mensinyalir bahwa Rumah Sakit Fatmawati tidak menyiapkan fasilitas hemodialisa khusus ketika virus corona sudah merebak.

“Kalau rumah sakit rujukan sekelas Rumah Sakit Fatmawati saja tidak menyediakan fasilitas tersebut, bagaimana rumah sakit lainnya yang kategorinya di bawah itu? Tentu lebih parah lagi. Dan faktanya rumah sakit yang bukan rujukan saja, tak ada satupun yang siap menangani pasien cuci darah bila dinyatakan ODP, PDP dan suspect virus corona,” sesalnya.

Dalam situasi krisis ini, KPCDI juga meminta BPJS Kesehatan tidak melakukan pemutusan kerja sama dengan rumah sakit yang memiliki layanan hemodialisa, karena ini sangat penting bagi kehidupan pasien cuci darah.

Tony menyatakan bahwa saat ini di Medan, ada 1 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bunda Thamrin diputus kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan. Sekitar 70 pasien cuci darah di sana kebingungan karena rumah sakit lainnya sudah melakukan kebijakan tidak menerima lagi pasien dari luar, dalam situasi wabah Virus Corona. Nyawa mereka sekarang terancam karena belum ada solusi yang jelas.

Maka inilah yang harus dipikirkan. Karena seharusnya pasien cuci darah tetap berhak melakukan cuci darah, bahkan di situasi mereka yang rentan ketika ada wabah seperti ini.

*Winuranto, pekerja freelance. Tinggal di Jakarta





Pixabay.com


Nina Mutmainnah, Universitas Indonesia

Maret ini, selain berita tentang virus COVID-19, kabar yang banyak diberitakan media adalah remaja perempuan 15 tahun, NF, yang membunuh seorang gadis kecil berumur 5 tahun pada 5 Maret lalu.


Publik dikejutkan pertama kali karena pelaku pembunuhan masih belia. Apa yang disampaikan oleh polisi kemudian membuat publik semakin terhenyak. NF disebut membunuh dengan sadar, mengaku tidak menyesal, dan merasa puas dengan perbuatannya. Polisi saat ini masih memeriksa kejiwaan NF.


Salah satu hal yang banyak diulas media adalah pengakuan NF kepada polisi bahwa ia membunuh karena terpengaruh film dan game. Ini sesuatu yang harus menjadi perhatian serius bagi siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak dari media.





Baca juga:
KPI awasi Netflix dan YouTube: Langkah kembali ke Orde Baru yang tidak perlu bila ada literasi media




Kekerasan dalam media


Media yang disebutkan menginspirasi NF untuk membunuh adalah film dan game Chucky dan Slender Man. Keduanya bergenre horor dengan kandungan kekerasan yang kental.





Poster salah satu film Chucky, Childs Play 2 yang dirilis pada 1990.
Universal Pictures



Chucky adalah salah satu ikon fiksi horor terkenal dan digambarkan sebagai pembunuh berantai yang arwahnya menghuni boneka. Tak hanya berbentuk film, Chucky juga berbentuk game.


Dalam film maupun game, sang boneka melakukan kekejaman yang intens. Film Chucky mendapatkan klasifikasi R (Restricted), yang berarti anak berusia di bawah 17 memerlukan pendamping orang tua atau wali dewasa untuk menontonnya.





Salah satu penggambaran Slender Man.
CC BY



Slender Man adalah karakter fiksi berbentuk sosok pria tanpa wajah dengan badan tipis tinggi, memiliki tentakel, mengenakan baju hitam dengan dasi merah.


Karakter ini muncul pertama kali pada 2009, berasal dari meme internet di forum online Something Awful. Ia dikisahkan suka menculik atau melukai orang, terutama anak-anak. Sosok ini menyukai jalan berkabut dan daerah berhutan untuk menyembunyikan dirinya. Ia juga mencari korban tidak berdaya yang akan dihipnotisnya. Kontennya muram dan mencekam.


Slender Man menjadi ikon populer di kalangan milenial, bahkan dikatakan sebagai manifestasi dari generasi yang merasa dilupakan, tidak pernah terdengar, dan merasa tidak pasti.


Nama Slender Man bukan sekali ini saja tercatat dalam kasus pembunuhan. Sosok ini pernah disebut dalam insiden mengerikan yang terjadi di Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat (AS) pada 2014.


Saat itu, dua anak berusia 12 tahun mengajak teman mereka ke hutan dan kemudian menikamnya belasan kali. Kedua pelaku meyakini Slender Man menyuruh mereka. Keduanya percaya, jika mereka tidak melakukannya, Slender Man akan membahayakan keluarga mereka. Pada kasus ini, untungnya korban selamat.


Kasus kekejaman lain yang diinspirasikan oleh Slender Man terjadi di Skotlandia pada 2019. Pelakunya seorang remaja pria 16 tahun yang memperkosa dan membunuh seorang gadis 6 tahun.


Kajian literatur banyak memberi perhatian pada efek konten kekerasan di media kepada anak. Aksi kekerasan yang dilakukan anak dalam kehidupan nyata akibat pengaruh media menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran publik.


Barbara Wilson, pengajar dan peneliti sosial dan psikologi di University of Illinois, AS, menyebut bahwa kekhawatiran publik atas kekerasan media sering dipicu oleh insiden-insiden agresi kaum muda.


Wilson menyatakan tak terhitung contoh kekerasan yang sering dilakukan oleh pelaku yang semakin muda yang telah menimbulkan kontroversi mengenai peran yang mungkin dimainkan media dalam mendorong perilaku agresif. Misalnya, kasus penikaman di Waukesha membuka perdebatan tentang tanggung jawab internet dan penggunaan internet oleh anak.


Kasus lain yang ramai diperbincangkan publik adalah pengaruh game kekerasan saat terjadi kasus pembunuhan massal oleh dua siswa di sekolah menengah Columbine, AS, pada 1999. Setelah penembakan itu, polisi menemukan rekaman video dari salah seorang pembunuh dengan senapan yang disebutnya “Arlene”, dinamai sesuai karakter dalam game Doom.


Wilson mengatakan bahwa kajian literatur mendukung kesimpulan bahwa kekerasan media berkontribusi terhadap sikap dan perilaku agresif serta desensitisasi dan efek ketakutan.


Lebih jauh, konten kekerasan di media diteorikan berpotensi membuat si pemakai media menjadi tumpul perasaannya terhadap empati dan rasa sakit yang dirasakan orang lain. Inilah yang disebut sebagai “compassion fatigue” oleh Sissela Bok, seorang filsuf dan etisis asal AS.





Baca juga:
Penelitian: orang miskin cenderung mengirim anak perempuan mereka ke madrasah




Literasi media untuk anak


Kasus NF kembali mengingatkan kita pada dampak media kekerasan bagi anak. Kekerasan lazim menjadi konten bagi media hiburan dan banyak di antaranya dikonsumsi anak atau remaja dengan bebasnya.


Muatan kekerasan berlimpah di internet. Data yang ditunjukkan pakar media Sonia Livingstone menyimpulkan bahwa 1 dari 3 anak melihat muatan kekerasan dan kebencian di internet.


Dalam membicarakan dampak media kita memang tidak dapat menyamaratakan efeknya pada semua anak. Efek itu dapat saja bersifat conditional (tergantung keadaan), tergantung juga pada faktor-faktor lainnya.


Namun harus diingat bahwa potensi anak untuk terpengaruh media itu besar. Mengingat anak adalah kelompok usia yang belum kritis, maka ia rentan terpengaruh isi media.


Dalam konteks inilah maka menjadi penting sekali bagi anak untuk memiliki kemampuan literasi media. Art Silverblatt, profesor komunikasi dan jurnalistik di Webster University, AS, menyatakan bahwa literasi media antara lain adalah keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan khalayak untuk menilai isi media dan adanya kesadaran mengenai dampak media.


Dengan keterampilan ini, anak dapat menyaring isi media yang dikonsumsinya dan menangkal efek negatif media. Keterampilan literasi media (termasuk juga literasi media digital) dapat diberikan oleh orangtua sejak anak usia dini.


Misalnya, orangtua dapat menanamkan “diet media” sedari anak kecil.


Diet media mencakup tiga langkah: membatasi waktu konsumsi media anak (maksimal dua jam sehari untuk menikmati hiburan dari layar), memilih konten media yang sehat bagi anak (untuk memastikan waktu penggunaan media oleh anak benar-benar berkualitas), dan mendorong aktivitas yang menjauhkan anak dari media (seperti bermain dan mengembangkan hobi atau minat anak).


Diet media di masa kecil dapat menghentikan konsumsi media yang berlebihan dan menetapkan keseimbangan media yang sehat bagi anak. Anak pun akan mampu mengontrol peran media saat tumbuh remaja.


Literasi media, yang membuat anak dapat kritis menilai konten media dan sadar mengenai dampak media, adalah kecakapan yang dapat diajarkan di rumah maupun sekolah. Bahkan orangtua dan guru dapat berkolaborasi untuk menumbuhkan kecakapan ini.


Dari kasus NF ini, para orangtua dan guru dapat belajar bahwa mereka pun harus memiliki kecakapan literasi media yang memadai, agar tidak terjadi penyalahgunaan media oleh anak.


Marsha Vanessa ikut berkontribusi dalam penerbitan artikel ini


Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini.The Conversation


Nina Mutmainnah, Lecturer, Department of Communication, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Hingga memasuki bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia justru menganggarkan Rp. 72 miliar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia lewat buzzer di media sosial. Selain itu, juga menggelontorkan dana Rp. 443,39 miliar sebagai insentif 30 persen diskon tiket pesawat ke sepuluh tujuan wisata di Indonesia, daripada melakukan upaya mitigasi pandemi COVID-19. Kegagapan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan wabah Corona hingga saat ini telah menempatkan perempuan dan masyarakat dalam kondisi bahaya.

*Ega Melindo- www.Konde.co

Konde.co- Jika penanganan wabah Corona di Indonesia dalam kondisi seperti ini terus, maka perempuan dan masyarakat terancam keselamatan jiwanya.

Berbagai langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan sikap yang tidak tegas, lepas tanggung jawab, dan berpotensi melakukan totalitarisme negara. Pemerintah terlihat gagap dan tidak cermat dalam menyelesaikan persoalan wabah Corona di Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang dilakukan pemerintah memperparah situasi yang dihadapi. Situs resmi Pemerintah menyebutkan data per 1 April 2020 pukul 15:53 jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 1.677 dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 157 dan sembuh 103. Dengan situasi ini, Indonesia menjadi negara yang menduduki posisi ke-2 dengan case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia.

Fenomena kepanikan di tengah masyarakat pun muncul, dilihat dari langkanya sejumlah barang yang ditengarai dapat mencegah COVID-19 seperti masker, cairan antiseptik, suplemen dan vitamin. Hal ini diikuti dengan melonjaknya harga di pasaran. Kelangkaan ini juga diikuti dengan kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang ada di garis terdepan dalam upaya mengatasi wabah pandemi ini.

Hingga gabungan organisasi profesi kesehatan membuat surat pernyataan bersama untuk mendesak pemenuhan alat pelindung diri (APD). Salah satu poin pernyataan dalam surat tersebut adalah tenaga medis tanpa APD tidak ikut merawat pasien COVID-19 demi mencegah penularan. Ini menunjukkan bahwa negara telah gagal mengatur pasar.

Kepanikan yang demikian tidak perlu muncul jika pemerintah melakukan edukasi dan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, tidak diskriminatif dan konsisten dengan prinsip-prinsip HAM kepada publik. Termasuk meyakinkan masyarakat dengan langkah-langkah tegas untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19.

Namun yang terjadi pemerintah hanya melakukan himbauan tanpa antisipasi potensi dampak yang muncul. Himbauan yang dikeluarkanpun bias kelas dan melihat masyarakat sebagai kelompok yang homogen.

Sebagai contoh, kebijakan pengaturan social distancing dengan menerapkan jarak tertentu saat bertemu dengan orang lain sebagai upaya menekan penyebaran virus. Perkantoran dan sekolah pun dijalankan dari rumah. Tapi tidak memperhitungkan pekerja non-formal ataupun masyarakat yang kehidupannya tergantung dari penghasilan harian.

Sehingga kebijakan pengaturan social distancing dianggap tidak berjalan karena tidak ada kepatuhan dari masyarakat. Padahal ada buruh yang masih harus beraktivitas seperti biasa karena tetap dituntut berproduksi, pedagang di pasar, pengemudi ojek online, dan lain sebagainya. Tidak jelas jaminan sosial ataupun kompensasi yang disiapkan oleh Pemerintah. Termasuk jaminan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan dan keterjangkauan hak-hak dasar, seperti pangan, pelayanan kesehatan, air dan sanitasi.

Asumsi Pemerintah akan ketidakpatuhan masyarakat atas himbauan tersebut yang kemudian dapat mendorong tindakan yang mengarah pada totaliterisme. Praktik di beberapa negara dalam menangani wabah ataupun krisis bisa bersifat totaliter dalam banyak hal, seperti pemberlakuan larangan perjalanan total, jam malam, darurat sipil/militer, dan langkah-langkah otoriter lainnya.

Totaliterisme perlu dilihat dalam cara dan logika otoriter. Pikirkan berapa banyak sumber daya yang akan dialokasikan pada aparat kepolisian dan militer ketimbang yang dianggarkan untuk layanan kesehatan publik, atau jaminan sosial dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Faktanya, akan lebih mudah bagi aparat keamanan untuk memenjarakan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil karena ketahuan berkeliaran.

Prinsip-prinsip Siracusa, yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1984 dan komentar umum Komite HAM PBB tentang keadaan darurat dan kebebasan bergerak memberikan panduan otoritatif pada tanggapan pemerintah yang membatasi HAM karena alasan kesehatan masyarakat atau keadaan darurat nasional. Bahwa pembatasan hak dan kebebasan orang harus sah, diperlukan dan proporsional sehingga tidak sewenang-wenang. Selain itu juga perlu mempertimbangkan dampak yang tidak proporsional atau berbeda pada kelompok tertentu atau yang terpinggirkan.

Beberapa kebijakan yang terindikasi mengarah pada hal tersebut antara lain adalah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI No, Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus COVID-19. Selain itu, narasi penetapan darurat sipil pun mengemuka sebagaimana dilontarkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Presiden sendiri. Belakangan, menyusul pernyataan pemerintah bahwa opsi untuk Darurat Sipil tetap disiapkan dalam keadaan abnormal.

Sementara langkah yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Regulasi tersebut dikeluarkan bersamaan dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Saat mengumumkan ketiga regulasi tersebut, Presiden dalam keterangan persnya menekankan pada dua hal yaitu agar kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri dan memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengambil langkah dalam penerapan PSBB. Kebijakan ini dikeluarkan setelah sebelumnya beberapa kepala daerah berinisiatif untuk gerak cepat mengeluarkan tindakan dan kebijakan melindungi daerahnya masing-masing.

Terkait dengan penerbitan Perppu, Presiden mengklaim bahwa Perppu ini merupakan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Beberapa perlindungan sosial yang disiapkan antara lain adalah penyesuaian pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik.

Beberapa pengamat ekonomi menilai Perppu ini membuka celah korupsi dan manipulasi karena disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara adalah bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sehingga biaya tersebut tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Bahkan regulasi tersebut juga mengatur soal impunitas lembaga keuangan dalam menjalankan tugas. Hal ini bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan pejabat Negara dalam mengakumulasi dana tanpa akuntabilitas dan berpeluang besar untuk dikorupsi tanpa bisa dihukum seperti kasus BLBI.

Sebelumnya, pada Februari 2020 Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau setara Rp. 4,95 triliun (berdasarkan kurs Rp. 16.600 per dolar AS). Pinjaman yang disetujui di tengah penyebaran pandemi COVID-19 ini ditujukan untuk mempercepat reformasi di sektor keuangan. Utang tersebut tidak secara spesifik menyebutkan untuk pendanaan aktivitas tertentu, seperti mitigasi dampak COVID-19 namun karena sifatnya pendanaan umum maka ada fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan.

Presiden Joko Widodo juga menyambut baik tawaran dari Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang mengumumkan ‘pinjaman darurat’ bagi negara-negara berkembang. Selain Bank Dunia dan IMF, disebutkan pula sejumlah lembaga keuangan lainnya siap menggelontorkan dana besar bagi penanggulangan COVID-19 seperti Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Regional Development Bank (RDB).

Di sisi lain, fungsi legislatif sebagai perimbangan kekuasaan tidak berjalan dan justru memanfaatkan wabah pandemi COVID-19 sebagai celah politik untuk mendorong kebijakan yang selama ini banyak ditentang oleh rakyat Indonesia. Di tengah penyebaran COVID-19, DPR RI justeru menyatakan secara tegas akan tetap menjalankan fungsi legislasi, yang artinya mereka akan tetap meneruskan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta RUU Minerba, yang masih mengedepankan investasi dan berpotensi melanggar HAM.

Meski turut menyangkal dan meremehkan kasus COVID-19, alih-alih mendahulukan kepentingan rakyat yang diwakilinya, anggota DPR RI justru mendapat privilege untuk menjalani tes COVID-19. Di tengah situasi dimana Pemerintah hanya akan melakukan tes kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19.

Rakyat dalam Ancaman Serius, Perempuan Merasakan Lebih Berat dan Mendalam

Sikap negara yang semula menyangkal wabah pandemi COVID-19 seharusnya tidak perlu terjadi agar seluruh elemen masyarakat lebih siap dalam menghadapi situasi.

Pemerintah semestinya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk melindungi dan mendorong pemenuhan hak-hak rakyat, termasuk hak atas kesehatan. Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menganggap sebagai “kewajiban inti” untuk menyediakan edukasi dan akses terhadap informasi mengenai persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat, termasuk metode pencegahan dan pengendaliannya. Oleh karena pemerintah tidak menjalankan kewajibannya ini, maka upaya mitigasi pun tidak berjalan baik sehingga laju penyebaran COVID-19 di Indonesia sangat cepat.

Pada situasi demikian, rakyat pun mengalami ancaman serius yaitu wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Meskipun disosialisasikan bahwa COVID-19 merupakan self limited disease yaitu penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan imunitas tubuh, namun angka kematian yang tinggi dan eskalatif tentunya mengkhawatirkan. Khususnya jika mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar maka terlihat bahwa angka prevalensi diabetes dan tuberkulosis di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Angka ini bisa jadi hanya merupakan puncak gunung es mengingat karakteristik masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang cenderung mengabaikan kondisi kesehatan kecuali sudah pada tingkat yang sangat parah. Tentu hal ini adalah implikasi dari akses rakyat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang sulit terjangkau.

Pun penanganan berupa tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diperhitungkan secara cermat, termasuk tidak melihat masyarakat sebagai kelompok yang heterogen dengan berbagai lapisan, karakteristik, kapasitas dan lainnya. Padahal wabah penyakit seringkali memiliki dampak spesifik gender. Temuan Solidaritas Perempuan di wilayah pengorganisasian menunjukkan bahwa COVID-19 secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dalam beberapa cara.

Meskipun risiko spesifik bagi perempuan hamil yang terpapar COVID-19 masih belum terlalu jelas terungkap, tapi wabah ini mengancam hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Penyedia layanan kesehatan yang difokuskan untuk mengatasi pandemi sekaligus sebagai yang paling berisiko tertular penyakit ini. Implikasinya adalah semakin berkurangnya tenaga medis yang dapat memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan meningkatkan waktu tunggu untuk pasien yang membutuhkan.

Di sejumlah rumah sakit swasta memang ditetapkan sistem zonasi yang memisahkan antara pasien dengan gejala COVID-19 dengan yang bukan. Sementara sebagian besar rakyat hanya mampu mengakses pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tentunya memiliki kapasitas terbatas untuk melayani kesehatan, khususnya perawatan non-darurat.

Termasuk juga hambatan terhadap rantai pasok global untuk logistik medis dan obat-obatan dapat membahayakan akses perempuan terhadap kontrasepsi maupun layanan sebelum dan sesudah persalinan.

Terkait dengan kebijakan pembatasan interaksi fisik juga merupakan ancaman bagi ekonomi rakyat, khususnya perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2018, terdapat 61,3 persen perempuan yang bekerja pada sektor informal. Jenis pekerjaan mereka diantaranya usaha warung makan, atau berjualan makanan ringan di sekolah. Bekerja di sektor informal artinya tidak ada keamanan kerja dan tidak ada jaring pengaman jika krisis seperti COVID-19 menghancurkan pendapatannya.

Dalam situasi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan meminimalisir interaksi fisik langsung, maka tentunya berdampak kepada penghasilan mereka, yang selama ini didapatkan secara harian. Termasuk juga dampak dari perlambatan ekonomi yang sangat mungkin akan terjadi. Contoh yang terjadi di wilayah pengorganisasian Komunitas Solidaritas Perempuan seperti perempuan pesisir penjual ikan asin di Cungkeng - Lampung yang merugi karena sepi penjual, sementara mereka sendiri memaksakan terus berjualan tanpa APD yang memadai sehingga berpotensi terpapar virus juga. Hal serupa juga menimpa perempuan pengupas kerang di Muara Angke yang saat ini lebih banyak menganggur sehingga kehilangan penghasilan. Sementara itu, di Pulau Pari juga sudah diberlakukan lockdown yang berakibat pada kosongnya homestay yang dikelola oleh warga.

Hal ini tidak hanya dialami oleh perempuan yang berada di Indonesia, tetapi juga mereka yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada tahun 2019, sebanyak 44.465 perempuan bekerja di luar negeri yang sebagian besarnya bekerja di sektor informal. Perempuan buruh migran ini mengalami kerentanan spesifik dan cenderung tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia karena lebih memprioritaskan warga negara yang ada di dalam negeri. Beberapa situasi yang mungkin dialami antara lain adalah kondisi kerja yang sewenang-wenang, kehilangan pekerjaan, terjebak lockdown, tidak bisa kembali pulang selama krisis dan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sejumlah negara yang telah menerapkan lockdown merupakan negara tujuan perempuan buruh migran Indonesia untuk bekerja. Diantaranya adalah Malaysia dan beberapa kota di Arab Saudi. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, namun prakteknya tanpa adanya upaya komprehensif yang mencakup sanksi bagi perusahaan yang masih tetap menempatkan pekerja migran maka di tingkat daerah tetap akan ditemui berbagai kasus. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Poso, dimana SP Sumbawa dan SP Sintuwu Raya Poso masih mendampingi kasus perempuan buruh migran yang “ditahan” di penampungan perusahaan penyalur dan harus membayar ganti rugi karena tidak jadi berangkat ke negara tujuan.

Di sisi lain, proyek-proyek investasi dan infrastruktur yang selama ini mengganggu ruang hidup perempuan tidak berhenti. Diantaranya adalah proyek pembangunan tanggul laut di Kota Palu maupun pembangunan Makassar New Port. Pada situasi demikian, perempuan tidak hanya terancam kehidupannya oleh COVID-19 tapi juga tergusur dari ruang hidup dan kehidupannya akibat pembangunan proyek.

Pembelajaran COVID-19: Kegagalan Sistem Ekonomi Global Saat Ini

Nampak jelas bahwa pertimbangan ekonomi, khususnya keamanan investasi dan iklim usaha mendapat porsi perhitungan yang sangat besar. Sementara keselamatan rakyat dikesampingkan. Padahal krisis wabah pandemi COVID-19 ini adalah peringatan nyata bahwa sistem ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan mengejar akumulasi kapital menghasilkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan krisis tanpa kita bisa melindungi kesehatan kita sebagai individu dan masyarakat.

Wabah pandemi COVID-19 semestinya menjadi titik balik untuk tidak kembali pada kebijakan perdagangan yang “business as usual” dan tergantung pada investasi privat harus dikoreksi, khususnya yang terkait dengan kesehatan, pangan, serta layanan publik mendasar.

Beberapa negara yang bertindak cepat dengan segera menasionalisasi rumah sakit dan meletakkan pengelolaan pangan di tangan publik bukan privat menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan pra pandemi.

Negara yang sudah kehilangan kapasitas produksi pangan akan sangat terpukul karena sangat tergantung ekspor impor, sementara pada situasi karantina semacam ini menjadi semakin terbatas.

Krisis yang saat ini terjadi adalah pengingat akan tuntutan gerakan sosial dan gerakan feminis untuk pembangunan yang berkeadilan. Gerakan solidaritas pun bermunculan dengan menggunakan kapasitas masyarakat sendiri. Seperti di Perancis dan Inggris yang membuat farm brigade dimana relawan-relawan yang sehat dan kuat diminta membantu bertani dengan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Di Indonesia, #RakyatBantuRakyat adalah sebuah tindakan kolektif yang muncul sebagai respon Negara yang terlalu lambat dan gagap melihat konteks Indonesia yang sangat beragam.

Desakan Solidaritas Perempuan


Melihat berbagai situasi di atas, tentunya dibutuhkan tindakan yang tidak biasa untuk menyikapi situasi Pandemi COVID-19. Dibutuhkan solidaritas warga, untuk dapat membagun sistem ketangguhan dan kekebalan, tidak hanya dari virus COVID-19, tetapi juga dari kerawanan pangan, dan berbagai persoalan pelanggaran hak dasar lainnya. Masyarakat, dan komunitas perlu membangun inisiatif dan sistem yang memastikan akes, kontrol, partisipasi perempuan di dalam proses perancangan, implementasi, maupun pengawasannya, termasuk manfaat yang juga dirasakan oleh perempuan.

Meski demikian, tetap penting untuk terus meningkatkan dan menuntut negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Warga Negaranya. Untuk itu, Solidaritas Perempuan menuntut negara (DPR dan Pemerintah) untuk:

1. Memastikan informasi yang disampaikan kepada publik mengenai COVID-19 adalah akurat, tepat waktu tidak diskriminatif dan konsisten terhadap prinsip-prinsip HAM. Semua informasi harus dapat diakses dan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana untuk memaksimalkan pemahaman.

2. Mengambil terobosan kebijakan yang cepat dan efektif untuk membantu kelompok paling rentan dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi COVID-19, khususnya perempuan, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan menyusui, serta perempuan pekerja informal, dan perempuan buruh migran di luar negeri. Termasuk memastikan penanganan COVID-19 tidak melanggengkan ketidakadilan gender yang sudah terjadi ataupun menghasilkan bentuk ketidakadilan lainnya.

3. Menunda pembahasan dan pengesahan kebijakan di luar penanganan Pandemi COVID 19, untuk memastikan kewajiban transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tetap dijalankan, dan tidak dikesampingkan dalam situasi pembatasan distansi fisik dan sosial.

4. Menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, bukan pendekatan militeristik. Termasuk memperhatikan prinsip-prinsip Siracusa yang telah diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1984 dan komentar umum Komite HAM PBB tentang keadaan darurat dan kebebasan bergerak memberikan panduan otoritatif pada tanggapan pemerintah yang membatasi HAM karena alasan kesehatan masyarakat atau keadaan darurat nasional.

5. Melakukan penanganan pandemi COVID-19 yang yang komprehensif, termasuk di dalamnya fasilitas layanan kesehatan baik fisik maupun psikologis, mengambil kebijakan dan tindakan serius untuk pencegahan penularan virus, memastikan ketersedian dan kestabilan harga pangan, akses terhadap air dan sanitasi, memastikan perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan penanganan COVID-19 tetap bergerak, serta memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat hidup layak.

6. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam membangun jejaring pengaman daerah berbasis komunitas dalam upaya mitigasi penyebaran COVID-19, dengan memastikan keterlibatan perempuan di seluruh tahapan

7. Menghentikan segala bentuk penggusuran, dan relokasi masyarakat untuk tujuan kepentingan umum maupun investasi, karena akan semakin memperparah situasi psikologi, sosial, maupun ekonomi masyarakat di tengah penyebaran COVID-19.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang mengurangi dampak yang tidak proporsional pada anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, seperti anak perempuan, anak berkebutuhan khusus ataupun difabel, anak korban penggusuran dan situasi lainnya.

Termasuk melihat kesulitan dalam mengikuti metode pembelajaran daring karena alasan ekonomi atau alasan lainnya


* Ega Melindo, aktivis Solidaritas Perempuan. Tulisan ini disarikan dari pernyataan sikap Solidaritas Perempuan dalam merespon situasi Pandemi Corona di Indonesia


Untuk para perempuan yang punya mimpi dan masih berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya, yang memutuskan untuk tidak menyerah, teruslah berjalan dan berlari untuk mengupayakannya. Karena mimpi hanya perlu kalian lihat dari mata kalian sendiri, tidak perlu melihat dari mata orang lain.

*Maya Atri- www.Konde.co

I am a dreamer.
I am; indeed, a practical dreamer.
My dreams are not airy things.
I want to convert my dreams into realities.
Troughout my life i have gained more from my critic friends than from my admirers, especially when the criticism was made in courteous and friendly language.
I am a lover of my own liberty and so i would do nothing to restrict yours.

(Mahatma Gandhi)

Ndableg merupakan kata berasal dari bahasa jawa yang bisa diterjemahkan secara bebas sebagai cuek, tidak terlalu mikirin omongan orang, keras kepala, suka melanggar aturan, muka tembok; tidak memperhatikan orang yang menyuruh atau menasehati; bandel. Kata Ndableg ini sering disematkan pada perempuan di sekitar lingkungan saya.

Memang kenapa kalau perempuan ndableg atau cuek? Terlebih saat ndableg pada mimpi-mimpinya?. Namun seakan kata ndableg ini seperti tidak pas bersanding dengan kata perempuan. Iya, maksudnya konstruksi perempuan yang oleh masyarakat identik dengan lemah-lembut dan penurut. Karena ndableg jauh dari itu dan lebih dekat dengan keras dan pemberontak.

Semua orang memang punya mimpi, karena ia tercipta dan berawal dari pikiran manusia. Memiliki mimpi sebenarnya adalah hak asasi. Perempuan juga memiliki mimpi. Entah apapun mimpinya, perempuan berhak memiliki dan mewujudkannya, selama tidak melanggar hak orang lain atau dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Sayangnya, masih ada saja tanggapan “nyinyir” terhadap mimpi perempuan. Pertama, akan ada orang yang meragukan, meremehkan perempuan untuk mewujudkan mimpinya. Seperti ungkapan, memang kamu bisa? atau yakin bisa?.

Kedua, perempuan yang punya mimpi dan itu dianggap mimpi yang tinggi lalu gigih memperjuangkannya, bisa jadi akan dipandang sebagai orang yang terlalu ambisius atau dicap terlalu perfeksionis. Terkadang pula, juga dianggap sebagai orang yang punya kadar egois tinggi.

Ketiga, dan menurut saya ini yang paling parah, adalah dikasihani. Dalam hal ini, perempuan yang punya mimpi dan gigih mewujudkannya justru akan dikasihani.

“Cita-citamu terlalu tinggi. Tidak usah bermimpi terlalu jauh, kasihan kamu kalau nanti jatuh dan tidak mewujudkan mimpimu.”

Entahlah, menjadi perempuan yang memiliki mimpinya sendiri, yakin akan hal itu, berusaha sekuat tenaga mewujudkannya sangat amat tidak mudah. Ya memang mewujudkan mimpi bagi tiap orang pun selalu tidak mudah.

Bermimpi yang awalnya bebas dan suka-suka saja ketika di dalam pikiran, akan mungkin bisa berubah, mengalami revisi atau penyesuaian saat dihadapkan dengan kata “realistis”. Yang berarti mesti memperhitungkan berbagai hal, kondisi atau situasi, peluang, kemampuan, hambatan, kekurangan, lingkungan, struktur dan lain sebagainya.

Namun, menjadi semakin getir saat harus menghadapi kalimat-kalimat yang sering“nyinyir”. Terlebih, saat usaha yang dilakukan belumlah mencapai hasil yang diharapkan atau mengalami kegagalan demi kegagalan. Maka lagi-lagi, jika ada yang peduli biasanya dinasihati untuk menyerah, sekaligus jadi solusi yang mereka tawarkan.

Belum lagi justru mereka menawarkan opsi lain yang mereka pikir akan dapat menggantikan mimpi tersebut, terutama saat si perempuan berstatus single atau belum menikah, yakni untuk segera menikah atau mencari pasangan hidup. Seakan semua mimpi perempuan disamaratakan, termasuk dalam hal perempuan harus bermimpi untuk menikah.

Saya tidak tahu pasti apakah hal-hal tersebut dirasakan juga oleh perempuan lain yang punya mimpi dan pantang menyerah mewujudkannya, atau hanya terjadi pada saya saja. Tapi yang pasti, dan yang saya ketahui bukanlah respon tersebut yang sebenarnya diharapkan perempuan. Ia yang punya mimpi dan patang menyerah mewujudkannya hanya ingin dukungan. Baik itu sifatnya dukungan moril yang menyemangati ataukah kritik dan masukan kritis yang sesuai konteks. Misalnya dengan mendiskusikan, mengevaluasi upaya atau cara yang telah dilakukan, yang mungkin salah atau kurang tepat, hingga masih menemui kegagalan.

Perempuan yang punya mimpi dan pantang menyerah mewujudkannya patut diapresiasi, meskipun masih mengalami kegagalan.

Ada hal penting yang lebih esensi, terutama bagi perempuan yakni “percaya pada diri sendiri”. Dengan percaya pada diri sendiri berarti menegaskan bahwa perempuan adalah seorang individu, seorang subyek yang memiliki kehendak dan punya kekuatan di dalamnya.

Dengan timbulnya kesadaran perempuan untuk memiliki dan memperjuangkan impian berarti meneguhkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Yang tidak saja mimpi-mimpi tersebut hanya akan diperingati, diingat setahun sekali saja dan hanya sekedar seremoni. Tetapi perempuan boleh bermimpi, mengusahakannya tiap hari, tiap waktu, kapanpun yang ia mau. Ia lah pengambil keputusannya sendiri, bahkan jika akhirnya ia memutuskan untuk menyerah. Ia lah pemegang wewenang akan mimpinya sendiri, bukan orang lain.

Untuk para perempuan yang punya mimpi dan masih berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya, yang memutuskan untuk tidak menyerah, teruslah berjalan dan berlari untuk mengupayakannya.

Karena mimpi hanya perlu kalian lihat dari mata kalian sendiri, tidak perlu melihat dari mata orang lain.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Referensi:

1.Saya seorang pemimpi. Saya, benar-benar, seorang pemimpi praktis. Mimpi saya bukan hal-hal yang tidak nyata. Saya ingin mengubah mimpi saya menjadi kenyataan. Selama hidup, saya telah mendapat lebih banyak dari teman-teman pengkritik daripada para pengagumku, terutama jika kritiknya dibuat dalam bahasa yang sopan dan bersahabat. Saya seorang pecinta kebebasan sehingga saya tidak akan menghalang-halangi kebebasan Anda. Mahatma Gandhi.

2.Kutipan dari Widjajono Partowidagdo, Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan, Bandung : Program Pascasarjana Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung, 2004, Hlm. 34.

*Maya Atri, seorang perempuan yang pernah dan sedang belajar sosiologi, penggapai mimpi yang percaya pada intuisi




Angka partisipasi sekolah antara anak laki-laki perempuan di Indonesia setara, tapi masih ada bias gender dalam buku pelajaran.
Shutterstock


M Niaz Asadullah, University of Malaya

Dibandingkan dengan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, Indonesia sudah cukup berhasil dalam memberi akses sekolah yang setara pada anak perempuan. Statistik menunjukkan angka partisipasi sekolah mereka di level pendidikan dasar dan menengah masing-masing sekitar 80% dan 90%, sementara proporsi siswa laki-laki dan perempuan di sekolah bisa dikatakan setara.

Tapi, Indonesia menduduki peringkat 85 dari 153 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh organisasi nirlaba internasional World Economic Forum.


Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan tertinggal dibanding laki. Angka pernikahan anak di Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, dan juga sepertiga perempuan Indonesia dilaporkan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual.


Mengapa Indonesia begitu buruk dalam pembangunan perempuan meskipun angka sekolah perempuan sangat tinggi?


Salah satu alasan yang dapat menjelaskan adalah sistem pendidikan di Indonesia yang walaupun mudah diakses untuk semua masih menerapkan kurikulum dan materi pembelajaran yang belum berhasil menentang pembagian peran gender yang tradisional di masyarakat dan belum mampu menciptakan perubahan perilaku sosial terhadap perempuan.


Riset kami yang belum lama ini dipublikasikan di jurnal PLOS ONE menemukan bahwa bias gender tersebut ada pada buku pelajaran di sekolah Indonesia.


Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian serupa terkait analisis gender dalam buku sekolah yang terdapat di empat negara mayoritas muslim - Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Bangladesh.


Meskipun buku pelajaran di Indonesia yang kami teliti menampilkan kedua gender secara lebih setara dibandingkan ketiga negara lainnya, terutama Pakistan dan Bangladesh, analisis kami menunjukkan masih terdapat banyak bias terkait peran gender yang ditampilkan.


Perempuan dalam buku sekolah: seimbang tapi bias


Di antar empat negara yang diamati, kami fokus pada buku paket Bahasa Inggris yang disetujui pemerintah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).


Untuk Indonesia, kami menganalisis konten dari buku Kelas 9, English in Focus.


Kami mengamati stereotip gender dengan melihat kehadiran figur perempuan dan bagaimana dia direpresentasikan dengan menggunakan 21 indikator pada teks dan gambar di dalam buku.


Dari seluruh indikator, kami menemukan bahwa buku pelajaran Indonesia yang kami amati relatif seimbang dalam menampilkan kedua gender. Proporsi tokoh perempuan dalam konten tekstual cukup seimbang (40,5%), dibandingkan dengan hanya 24,4% pada buku yang digunakan di Pakistan.





Grafik: The Conversation Indonesia. Sumber:
(Asadullah & Islam, 2018)



Untuk kategori konten gambar, buku di Indonesia juga menunjukkan lebih banyak tokoh perempuan, yaitu 58,1%, dibanding negara-negara lainnya. Buku di Malaysia dan Bangladesh, misalnya, hanya memiliki proporsi 35,2%.


Masalahnya, indikator kualitatif yang digunakan pada studi kami menunjukkan bahwa meskipun karakter perempuan punya proporsi yang sama dengan laki-laki di buku pelajaran di Indonesia, penggambarannya masih jauh dari harapan.


Karakter laki-laki masih mendominasi di berbagai indikator mulai dari “Kata Benda” hingga “Pekerjaan” dalam buku yang dipakai di Indonesia.

Misalnya, terdapat banyak penekanan pada identitas perkawinan yang ditunjukkan oleh seringnya penggunaan istilah “Mrs.” dalam memanggil perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya seksisme dalam pemilihan kata.


Sebaliknya, mayoritas tokoh perempuan pada buku Malaysia dan Bangladesh disebutkan dengan panggilan “Miss”.





Peran seperti ‘Pemadam Kebakaran’ atau ‘Raja’ mendominasi pekerjaan laki-laki, sementara peran seperti ‘Penyanyi’ atau ‘Penari’ lebih umum untuk perempuan.
Author provided



Terkait pekerjaan, penggambaran untuk laki-laki jauh lebih beragam dan melibatkan pekerjaan yang secara tradisional menunjukkan kekuatan dan maskulinitas - seperti raja atau pemadam kebakaran. Pekerjaan-pekerjaan tersebut disebutkan setidaknya empat kali dalam buku.


Pekerjaan yang diasosiasikan dengan tokoh perempuan kebanyakan adalah yang selama ini didominasi perempuan dan biasanya memiliki prestasi atau pendapatan yang lebih rendah.


Dua pekerjaan yang paling sering disebut untuk perempuan adalah penari dan penyanyi, masing-masing disebutkan setidaknya tiga kali.


Secara umum, dari empat negara, kami menemukan penggambaran perempuan dalam peran rumah tangga berjumlah empat kali lebih banyak dibanding laki-laki. Angkanya paling tinggi di Pakistan, yang menunjukkan bahwa semua (100%) pekerjaan domestik diperankan oleh perempuan.


Bahkan di buku Indonesia dan Malaysia, yang memiliki proporsi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, kami menemukan bahwa peran domestik ini didominasi oleh perempuan dengan angka masing-masing 63% dan 85%.





Grafik: The Conversation Indonesia. Sumber:
(Asadullah & Islam, 2018)



Apa artinya untuk pendidikan di Indonesia?


Studi yang kami lakukan mendukung penelitian sebelumnya terkait bias gender pada buku sekolah di Indonesia.


Misalnya, penelitian atas buku sekolah Bahasa Inggris pada jenjang Kelas 12 Sekolah Menengah Atas menemukan 1.098 (77%) tokoh laki-laki dibandingkan hanya 321 (23%) tokoh perempuan.


Studi lain tentang gambar yang digunakan pada delapan buku elektronik Bahasa Inggris untuk jenjang Kelas 10, 11 dan 12 menunjukkan bahwa masalah ini cukup sistemik - beberapa profesi seperti dokter, politikus dan tentara hanya direpresentasikan oleh laki-laki.


Penggambaran peran profesional tersebut sebagai ranah yang ‘hanya untuk laki-laki’ merendahkan kontribusi profesional perempuan dan menghambat berbagai upaya dan kampanye untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang stagnan di Indonesia.


Artinya, sekadar memperbaiki akses pada pendidikan sekunder tidak cukup untuk memberdayakan anak perempuan di Indonesia apabila buku yang digunakan masih akan terus menggambarkan perempuan dalam peran-peran tradisional.


Dalam aspek ini, satu perkembangan positif adalah koleksi buku ‘Mighty Girl’ (Perempuan Hebat) yang melibatkan ratusan perempuan di Indonesia berpartisipasi sebagai “duta membaca” untuk mengenalkan tokoh-tokoh perempuan yang hebat untuk pelajar perempuan di Indonesia.


Sebuah perpustakaan digital gratis untuk anak-anak bernama Let’s Read (Ayo Membaca) dari organisasi nirlaba, The Asia Foundation, juga tersedia untuk anak perempuan baik yang sekolah maupun tidak. Indonesia memerlukan lebih banyak inisiatif-inisiatif seperti ini.


Selain itu, orang tua juga harus berperan dalam menghilangkan ketimpangan gender. Menerapkan kesetaraan gender di lingkungan rumah sangatlah penting.


Reformasi terhadap buku sekolah tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat apabila orang tua sendiri melanggengkan stereotip gender.The Conversation


M Niaz Asadullah, Professor of Development Economics, University of Malaya


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Buruh pabrik hingga hari ini masih masuk untuk bekerja setiap hari, masih bekerja berdesak-desakan dan tak ada alat pelindung diri selama wabah Corona. Bagi buruh pabrik, permintaan dari pemerintah untuk work from home atau social distancing seperti jargon yang nyaring terdengar di siang hari.

*Nunuy Pradya Lestari- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sudah 2 minggu pemerintah meminta para pekerja untuk work from home dan menerapkan sistem social distancing agar semua orang bisa menjaga jarak aman.

Namun apakah ketentuan ini diterapkan untuk buruh-buruh pabrik? www.Konde.co mewawancari 3 buruh pabrik dari 3 kota di Indonesia untuk melihat apa yang terjadi disana. Mereka adalah Hesty yang bekerja di Batam, Nurdin di Jakarta dan Yuni di Cikarang, Jawa Barat yang hingga saat ini masih masuk kerja setiap harinya.

1. Hesty (Buruh Pabrik, Batam) 

Hesty adalah perempuan buruh yang bekerja di sebuah pabrik di Batam. Hingga 29 Maret 2020, ia masih tetap bekerja. Karyawan yang bekerja dibagi dalam 3 shift kerja. Jika perusahaan tutup karena Corona, ia bingung mau mengadu ke siapa soal gaji yang tak dibayar selama wabah Corona?

Apakah ada perubahan kebijakan manajemen dengan adanya wabah Corona ini?

Awalnya manajemen tidak mau menerapkan prinsip aman untuk Corona. Kami protes karena ini demi keselamatan buruh dan perusahaan sendiri. Karena kalau misalkan 1 orang terkena, bisa jadi ke depan perusahaan akan ditutup. Manajemen tidak terlalu perhatian dengan perkembangan Covid-19 ini. Setelah para pekerja protes, baru ada perubahan. Minimal sekarang ada tempat cuci tangan, setidaknya kalau hand sanitizer susah didapatkan, sekarang sudah ada sabun dan air mengalir dengan baik.

Jadi karyawan masih bekerja seperti biasa?

Masih produksi seperti semula, cuma ada beberapa departemen yang masuk dari 2 shift menjadi 1 shift karena tidak ada penambahan material baru yang datang. Dan sampai saat ini pre-order kami malah naik dan malah ada perekrutan tambahan karyawan. Di sini sebenarnya permintaan tinggi, hanya saja permintaan material terlambat datang, mungkin karena proses pengiriman yang terhambat. Tapi sebenarnya pre-order nya naik, sehingga dari bulan 1 sampai saat ini masih ada penerimaan karyawan. Untuk produksi masih stabil.

Apakah ada rencana perusahaan akan meliburkan selama Corona?

Rencana untuk diliburkan selama Corona, sejauh ini kayaknya tidak ada.

Pernah melakukan protes karena tidak diliburkan?

Protes kami kemarin, kami mengatakan jika memang tidak ada solusi dari pihak pengusaha atau manajeman dalam situasi Corona ini, maka kami akan memutuskan tidak akan datang lagi untuk bekerja dengan situasi seperti ini. Dari situ manajemen langsung merespon. Dipanggil semua ketua-ketua serikat pekerja dan diajak untuk berunding.

Apa saja kekuatiran yang dialami para buruh?

Kekuatiran kita, pasti kita akan ribut masalah gaji, karena bisa saja pengusaha mungkin tidak sanggup membayar gaji kami karena proses produksi yang tidak lancar, jadi perusahaan menganggap bahwa mereka tidak ada penghasilan. Kita mau mengadu kemana masalah ini kalau tidak ada gaji, kita mau makan apa?. Itu baru memikirkan makan, belum kebutuhan cicilan dan sebagainya. Itulah kekuatiran kita saat ini. Kalaupun pemerintah mau lockdown, ini mesti dipikirkan, kita mau digaji separoh atau gimana, itu harus dipikirkan.


2. Yuni (Buruh Pabrik, Cikarang, Jawa Barat)

Yuni sudah bekerja selama 14 tahun di sebuah pabrik Cikarang, Jawa Barat. Hingga sekarang ia masih masuk kerja karena perusahaan juga belum meliburkan karyawannya. Yuni bekerja dalam kondisi kerja di ruang tertutup dan suhu dingin dengan kapasitas ruang kerja yang cukup penuh dan buruh beresiko tertular virus Corona.

Apakah masih masuk kerja?

Masih masuk kerja seperti biasa.

Apakah ada kebijakan kesehatan baru selama Corona?

Kebijakan manajemen sudah ada perubahan, namun masih menggunakan standar umum, seperti buruh yang masuk harus cek suhu untuk setiap orang  karyawan dan tamu  yang masuk ke area pabrik, ada penyediaan hand sanitizer di beberapa lokasi, penyediaan masker kain untuk karyawan. Bila sakit influenza, tidak boleh masuk kerja, dan himbauan-himbauan untuk menjaga kesehatan

Apakah sudah menyampaikan keberatan karena masih terus masuk kerja? 

Serikat pekerja kami baru sekali menyampaikan ke pihak manajemen waktu awal-awal kasus positif covid 19 di Indonesia, saat itu kami baru meminta perubahan sistem pemberian makanan catering untuk karyawan dari prasmanan yang kami biasa makan bareng-bareng, pindah ke rantang agar kami bisa makan sendiri-sendiri

Apa kekuatiran buruh dengan masih tetap masuk kerja?

Kami bekerja dalam kondisi kerja di ruang tertutup dan suhu dingin dengan kapasitas ruang kerja yang cukup penuh dan buruh beresiko bagi penularan virus, termasuk ketika kami dalam perjalanan pulang dan pergi ke kantor. Yang kedua, perusahaan tidak memberikan Alat Pelengkap Diri (APD) yang memadai bagi buruh dan keluarganya seperti masker yang tidak tembus virus, hand sanitizer. Yang ketiga, kami juga tidak diberikan vitamin dan perbaikan menu catering untuk menjaga imun tubuh. Yang keempat, ada ancaman pengurangan upah jika nanti diliburkan. Dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang tidak menjamin upah penuh bagi buruh yang diliburkan. Dan yang kelima, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terutama bagi buruh kontrak

3. Nurdin (Buruh Pabrik, Jakarta)

Nurdin adalah salah satu pekerja di sebuah pabrik di Jakarta. Ia sudah 14 tahun bakerja di sebuah perusahaan yang memproduksi bahan baku. Ia dan aktivis serikat pekerja perusahaan masih berunding soal buruh yang tak akan diberikan gaji jika diliburkan, tak ada Tunjangan Hari Raya (THR) serta rencana perusahaan untuk melakukan PHK massal

Masih masuk bekerja sampai sekarang?

Iya sampai hari ini kita masih masuk kerja, karena belum ada kesepakatan yang jelas dari hasil pertemuan antara pihak serikat buruh dan pihak perusahaan. Pihak perusahaan sudah memberi tahukan situasi hari ini, dan bulan April perusahaan akan mengurangi produksi bahkan meliburkan pekerjanya dengan mekanisme: izin tidak dibayar. Pihak serikat buruh menolak ini atas dasar surat edaran dari gubernur dan surat edaran dari Menaker. Namun pihak perusahaan keberatan, dengan alasan mereka juga banyak pengeluaran buat listrik, dll. Pihak perusahaan menyuruh pihak serikat buruh untuk meminta ke pemerintah menyelesaikan persoalan ini, bahkan pihak perusahaan sudah menggambarkan jika situasi indonesia sudah tidak aman terkait Corona, sehingga nanti akan ada gelombang PHK jika situasi Corona berkelanjutan. Jadi sampai hari ini kami masih dalam proses menentukan bagaimana nasib upah kami ketika nanti perusahaan meliburkan kami, lalu terkait perusahaan yang akan mem-PHK. Pihak organisasi menolak keras menolak soal PHK ini.

Apakah ada perubahan kebijakan manajemen paska pandemik Corona ini?

Perusahaan akan melakukan PHK massal. Di satu sisi kita sedang proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan karyawan, tapi pihak perusahaan untuk pembahasan berikutnya ternyata tidak mau bertemu dan berunding dengan alasan Corona. Perusahaan akan mengusahakan membahas minggu depan melalui Whats App.

Pernah protes atau tidak dalam kondisi ini?

Sampai saat ini kita masih berlawan, bahkan untuk minggu depan tetap kita paksa untuk berunding bertemu muka apapun yang terjadi.

Seperti apa kekuatiran yang dialami?

Kekuatiran kami seperti upah, Tunjangan Hari Raya/ THR dan hak normatif lainnya tidak dibayarkan karena surat edaran gubernur dan surat edaran dari menteri tenaga kerja tidak tegas. Maka kami minta pemerintah dengan tegas mengeluarkan surat terkait perlindungan  bagi buruh dan rakyat terkait situasi hari ini yang semakin mengkuatirkan.


Kegelisahan para buruh ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari organisasi dan serikat buruh sebelumnya mengeluarkan pernyaan sikapnya untuk mendesak pemerintah menegur perusahaan yang memaksa buruhnya bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri supaya tak terinfeksi Covid-19.

Hingga sekarang masih banyak pabrik yang mengabaikan keselamatan buruh-buruhnya di tengah pandemi virus corona. Ketua KASBI, Nining Elitos melihat bahwa sampai sekarang GEBBRAK melihat tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruhnya.

GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan tekanan kepada perusahaan agar mengurangi proses produksi untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan tetap membayar penuh hak buruh.

Sementara bagi perusahaan sektor strategis dan esensial, harus ada jaminan buruh dipekerjakan dengan menjalani protokol kesehatan secara ketat demi melindungi kesehatan para buruh seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing, perbaikan gizi, vitamin, serta pemberian insentif tambahan.

Hingga saat ini memang tidak ada kebijakan pemerintah yang menjamin kelas buruh Indonesia terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, GEBRAK melalui Ketua KPBI, Ilhamsyah mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak ada PHK selama krisis Covid-19.

GEBRAK mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang merugikan buruh dan bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Nunu Pradya Lestari, banyak berkecimpung dalam aktivitas dan jaringan perburuhan di Jakarta, Lulusan IISIP Jakarta dan kini menjadi pengelola www.Konde.co

*Fadiyah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Minimnya jaminan keselamatan dan keamanan bagi petugas medis di Indonesia untuk penanganan Corona sudah menjadi sorotan sejumlah pihak, terutama berkaitan dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Melalui keterangan tertulis yang diterima Konde.co, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dokter Mahesa Paranadipa pun mengingatkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bertugas dalam penanggulangan dan penanganan pasien suspek maupun positif Covid-19 wajib mendapatkan perlindungan.

Hal tersebut, jelas Mahesa, telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pastikan juga kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), waktu istirahat, nutrisi bagi seluruh petugas kesehatan terpenuhi dengan baik," tegas Mahesa.

Desakan serupa pun diserukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Bergerak Indonesia, selepas terdapat sejumlah tenaga medis yang terpapar, hingga meninggal, akibat menangani Covid-19.

“Salah satu penyebab kejadian tragis ini adalah kelangkaan APD bagi tenaga medis di garis depan di berbagai rumah sakit. Kelangkaan alat pelindung diri ini lebih disebabkan oleh lonjakan drastis kebutuhan APD yang terjadi karena tenaga medis bekerja serentak melayani ribuan pasien. Pemerintah gagal mengantisipasi ledakan kebutuhan ini,” tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam keterangan tertulis pada MInggu (22/3/2020).

“Situasi kelangkaan APD ini jelas membahayakan keselamatan tenaga medis kita”.

Atas kondisi kelangkaan APD tersebut, Nur Hidayati pun menyampaikan sejumlah desakannya kepada pemerintah. Pertama, pemerintah perlu segera mengadakan APD dari berbagai sumber, baik impor maupun menggerakkan produksi APD dengan melibatkan perusahaan tekstil di berbagai daerah, termasuk UMKM, dengan standar teknis dan sesuai persyaratan WHO.

“Pemerintah perlu melibatkan pihak swasta, ahli tekstil, ahli kesehatan, organisasi kesehatan yang relevan untuk mendorong terwujudnya pengadaan dan produksi APD yang sangat urgen ini,” tegas Nur Hidayati

Kedua, pemerintah perlu melakukan distribusi efektif ke semua rumah sakit yang terlibat dalam respon terhadap Covid-19, serta melarang penjualan APD dengan harga yang tidak wajar.

Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur rumah sakit dan program respon Covid-19 untuk mengatur lebih baik jadwal tenaga kesehatan guna memastikan ketersediaan waktu istirahat dan pemulihan tenaga.

Kemudian, Nur Hidayati pun menegaskan terkait pentingnya pemerintah untuk memastikan semua rumah sakit dan program respon Covid-19 menerapkan protokol secara lebih ketat demi melindungi tenaga medis dari penularan.

“Tenaga medis pun perlu mendapatkan insentif dan apresiasi sebagai pasukan yang bekerja di garda depan melawan Covid-19,” tegas Nur.

“Pemerintah [harus] menggerakkan korps pekerja sosial guna menjadi mitra sejawat bagi para tenaga medis dalam mengelola tingkat stress dan menguatkan strategi koping dan pemeliharaan diri yang memadai,” pungkasnya.

Amnesty International Indonesia dalam pernyataan sikapnya juga mengatakan tentang minimnya perlindungan maksimal dari Presiden Jokowi. Amnesty bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)mengagas sebuah petisi dalam http://bit.ly/lindunginakerPR untuk mengajak masyarakat bersolidaritas atas persoalan dan terutama mengingatkan pemerintah untuk melindungi para pekerja medis.

Ketika reporter Konde.co mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai situasi ini, serta langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan ke tenaga medis dan kesehatan ke Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, pesan yang terkirim ini hanya dibaca tanpa dibalas, hingga tulisan ini naik.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Fadiyah, Jurnalis lepas di Jakarta. Kini aktif sebagai pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Di waktu kosong, kerap kali mengubah khayalannya jadi fiksi.

Komnas Perempuan Mengidentifikasi ada 9 pekerja perempuan yang beresiko akibat Virus Corona. Mereka adalah: para perawat dan pekerja medis perempuan, petugas layanan yang harus berada di depan seperti resepsionis, kasir. Juga perempuan miskin, perempuan usia lanjut, perempuan narapidana dan panti sosial, pekerja rumah tangga, pekerja informal dan perempuan dalam keluarga. Komnas Perempuan menyerukan integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perhatian khusus pada perempuan dalam penanganan pandemik ini.

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Komnas Perempuan mengidentifikasi 9 cluster perempuan yang rentan akibat Corona, baik dari pekerjaannya maupun dari konstruksi sosial di masyarakat.

Perhatian khusus pada perempuan dibutuhkan karena perempuan mengalami kerentanan dalam terpapar virus, serta harus menanggung dampak yang khas dari kebijakan penanganan COVID-19 terkait peran sosialnya di dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang diterima www.Konde.co, Komnas Perempuan melihat bahwa dengan pendekatan yang mengintegrasikan HAM dan perhatian khusus, diharapkan perempuan dapat lebih terlindungi, termasuk dari persoalan kesehatan, pemiskinan, eksploitasi dan kekerasan:

1. Petugas Medis Perempuan

Petugas medis yang berada di garda depan selama ini menjadi pihak yang beresiko tinggi, terutama dalam kondisi keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) medis. Termasuk di dalamnya adalah perawat, dimana dari 359.339 perawat, 71% atau 259.326 orang adalah perempuan (PPNI, 2017).

Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 tidak sebanding dengan jumlah perawat. Mereka harus bekerja keras melampaui jam kerja, di tengah keterbatasan jaminan sosial, bahkan berhadapan dengan kemungkinan kesulitan tempat tinggal karena stigma dari lingkungan.

2. Petugas Layanan

Kelompok lain yang mudah terpapar adalah perempuan pekerja yang berada di lapis pelayanan langsung, misalnya kasir, resepsionis, layanan pelanggan (customer service), dan pemasaran (marketing) atau penjual di pasar. Sektor jasa ini memang didominasi oleh perempuan. Berbekal perlindungan seadanya, seperti masker, tidak semua dapat menerapkan jarak minimum dengan klien atau pembeli.

3. Perempuan Miskin

Kondisi kehidupan perempuan miskin juga menyebabkannya lebih gampang terpapar, baik karena asupan gizi maupun kualitas kesehatan di lingkungan tempat tinggal.

Dari lebih 25 juta penduduk miskin, tingkat kemiskinan perempuan relatif lebih tinggi di seluruh lapisan usia dan di semua provinsi (Bappenas, 2019). Sekitar 10% hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup pengangguran atau tanpa tempat tinggal (gelandangan).

Kondisi kemiskinan perempuan perlu dicermati pula dalam konteks perempuan disabilitas dan lansia. Jumlah perempuan penyandang disabilitas dalam rentang usia 18-59 tahun lebih besar daripada laki-laki, dengan kecenderungan pendidikan rendah dan tidak bekerja (Kemenkes, 2018).

4. Perempuan Usia Lanjut

Proporsi perempuan usia lanjut di Indonesia juga lebih besar, dengan rata-rata angka harapan hidup empat tahun lebih panjang daripada laki-laki. Diperkirakan lebih 9,3 juta perempuan berusia di atas 65 tahun pada 2019 (Sussenas, 2015) dengan jaminan sosial yang minim.

5. Perempuan Narapidana dan Panti Sosial

Kelompok lain yang rentan terpapar adalah perempuan dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti panti-panti sosial. Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki kapasitas hunian 125.000 orang namun diisi 249.000 orang, artinya kelebihan 199% dari kapasitas (Data Ditjen PAS, 2018) Pada kunjungan terakhir ke Rutan Pondok Bambu, Komnas Perempuan menemukan satu ruangan sel dihuni 17- 18 tahanan, dengan catatan 7 orang tidur di sisi tempat tidur bagian kanan, 7 orang di sisi bagian kiri, dan 3- 4 orang tidur di bawah dengan kondisi berdesakan. Kondisi ini menyulitkan pencegahan penularan COVID-19, di samping persoalan lain terkait asupan gizi maupun informasi.

6. Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Kebijakan KdR yang diterjemahkan dengan meliburkan pekerja yang disertai kebijakan pembayaran sebagian atau bahkan tanpa upah akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan pekerja. Bagi perempuan pekerja dengan penghasilan harian, kebijakan ini berarti kehilangan penghasilan karena ia tidak masuk kerja.

kebijakan Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR yang ditetapkan pemerintah ternyata bisa meningkatkan kerentanan perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Pembatasan sosial tidak berlaku bagi PRT, mereka tetap bekerja tanpa perlindungan dari penularan COVID-19.
Tanpa payung perlindungan hukum dan jaminan kesehatan, pembatasan sosial membuat PRT rentan dieksploitasi dan menanggung tekanan fisik dan psikis sebagai imbas kehadiran penuh waktu seluruh anggota keluarga majikannya, termasuk akibat kecemasan pada penularan COVID 19.

7. Perempuan Pekerja Migran

Kondisi ini juga dikabarkan dihadapi oleh perempuan pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar bekerja sebagai PRT di luar negeri: di samping kesulitan mendapatkan APD, mereka juga kehilangan waktu libur akibat ancaman penghentian kerja jika berada di luar rumah (BBC, 2020).

8. Perempuan Pekerja di Sektor Informal

Dampak kebijakan terhadap perempuan pekerja di sektor informal lainya juga terpantau. BPS mencatat pekerja informal perempuan sebanyak 61% dari total angkatan kerja di Indonesia dan sektor ekonomi kreatif paling banyak menyerap pekerja perempuan, yakni 53,86%.

Dalam konteks normal saja, sektor ini memiliki jaminan hukum yang lemah pada kesejahteraan pekerjanya. Pantauan Komnas Perempuan, para perempuan di sektor informal seperti pedagang kecil di pasar tradisional seperti penjual jamu gendong dan keliling, perempuan yang bekerja di salon, perempuan pekerja pijat, berkurang penghasilannya akibat pembatasan sosial. Dalam kondisi tekanan ekonomi, perempuan menjadi lebih rentan pada berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

9. Perempuan Ibu Rumah Tangga dan dalam Keluarga


Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (social and physical distancing), termasuk dengan mendorong kebijakan Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan pembatasan sosial ini ternyata justru beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama sebagai ibu.

Untuk persoalan beban berlipat-ganda ini perlu rekomendasi ke Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) agar menyerukan setiap keluarga menerapkan kesetaraan dan kerjasama dalam berbagi tugas di rumah.

Kebijakan ini dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada perempuan. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Terlebih, ketika tugas dari sekolah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas.

Ketika kerja domestik tertumpuk pada di perempuan dan asupan gizi terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikis perempuan sehingga mereka semakin rentan terinfeksi COVID-19.

Kebijakan pembatasan sosial juga dikuatirkan berpotensi meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, persentase terbesar adalah KDRT/Ranah Personal yakni 11.105 kasus (75%). Kasusnya meliputi Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 2.341 kasus (21%) dengan pelaku tertinggi adalah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman (CATAHU, 2020).

Gambaran kasus ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, kebijakan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan layanan-layanan penanganan korban mengurangi jenis layanan, cara mengakses layanan dan masa operasionalnya.

Rekomendasi Komnas Perempuan Penanganan Perspektif HAM untuk Perempuan

Bertolak dari kondisi-kondisi kerentanan para perempuan tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

a. Membangun pendekatan afirmasi dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19 yang menyikapi kerentanan perempuan, terutama dukungan bagi perempuan petugas medis, perempuan lansia, perempuan disabilitas dan perempuan miskin.
b. Mengembangkan layanan kesehatan mental untuk menolong mereka yang mengalami depresi atau trauma akibat kehilangan orang-orang terkasih akibat bencana COVID-19, di samping memperkuat layanan kesehatan fisik.
c. Memastikan akses informasi ramah perempuan, disabilitas dan lansia terkait penanggulangan COVID-19.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menyediakan metode pembelajaran daring dan non daring bagi anak-anak didik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, dengan memperhatikan ketersediaan panduan bagi orang tua dalam pendampingan.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

a. Memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif dalam pendampingan untuk perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.
b. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi yang berperspektif kesetaraan gender untuk mendorong praktik kesetaraan gender di ranah domestik terutama dalam pembagian kerja perempuan dan laki-laki.
4. Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
a. Memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif bagi perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.
b. Mengembangkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di lingkungan Rutan dan Lapas, dengan mempertimbangkan kemungkinan menangguhkan penahanan, memperluas kriteria pembebasan bersyarat terutama bagi terpidana pada kasus-kasus ringan, dan mengalihkan pelaksanaan pidana untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke keluarganya masing-masing.

5. Kementerian Sosial

a. Menyusun skema bantuan sosial untuk pekerja di sektor informal yang karena kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial secara luas kehilangan mata pencahariannya.
b. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk skema bantuan sosial bagi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, orang sakit menahun) dan terpinggirkan.

6. Kementerian Tenaga Kerja

a. Mengembangkan pemantauan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dalam penyikapan COVID-19 agar tidak merugikan secara tidak proporsional pada perempuan pekerja.
b. Mengembangkan kebijakan penciptaan lapangan kerja di rumah dengan aturan perlindungan bagi keamanan dan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kerentanan khas perempuan.
c. Bersama Kementerian Luar Negeri memantau dan menyikapi kerentanan pekerja perempuan migran Indonesia terkait wabah COVID-19.

7. Pemerintah Daerah

a. Mengaktifkan komunitas Posyandu untuk pemenuhan gizi ibu dan anak.
b. Melibatkan komunitas basis Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai garda depan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
c. Menyelenggarakan Tes Cepat COVID-19 yang berperspektif kelompok rentan dan terpinggirkan.
d. Melibatkan tokoh-tokoh agama dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

(Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan, psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”