Jakarta, Konde.co- COMMPRESS 2020, adalah ajang jurnalis muda untuk berkarya dan berkolaborasi.

Sebuah acara yang diselenggarakan Universitas Multimedia Nusantara ini hadir kembali sebagai wadah untuk masyarakat, terutama bagi jurnalis muda untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui karya jurnalistik multimedia.

Fenomena banjir informasi yang seringkali terjadi di media sosial menantang para pekerja media untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang menarik tetapi tetap faktual. Berbagai cara baru dalam mengemas berita menuntut jurnalis untuk menguasai bidang keilmuan yang asing bagi mereka.

Diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020, di tahun ini, COMMPRESS 2020 mengusung tema “Colabo in Action” dengan harapan bahwa ilmu jurnalistik dan jurnalis-jurnalis muda tidak takut dan berani untuk berintegerasi dengan bidang keilmuan lainnya untuk menciptakan karya dalam wujud baru. Sehingga karya-karya yang dihasilkan memiliki dampak baru yang lebih mudah diakses oleh seluruh golongan masyarakat.

COMMPRESS 2020 terdiri dari beberapa rangkaian acara, yaitu: 

1. Bazaar Pre-event yang diadakan pada tanggal 27-31 Januari 2020 

Di Lobby Gedung D Universitas Multimedia Nusantara.

2. Pameran Ruang Indiependen dengan tema “Collaborate in The World Full of Colour” diadakan pada tanggal 3-7 Februari 2020 di Function Hall Universitas Multimedia Nusantara

Kurator:

1.Dandhy Dwi Laksono selaku founder dari Watchdog
2.Mast Irham selaku co-founder dari Seribukata.com
3.Beawiharta selaku senior photographer

3. Workshop Data Journalism dan Social Media Journalism akan diadakan pada tanggal 5-6 Februari 2020 

Di Ruang Halmahera, Gedung Media Tower, Universitas Multimedia Nusantara.

4. Seminar “Clickbait - Tipuan atau Taktik dalam Bermedia?” 

Seminar ini diadakan pada tanggal 5 Februari 2020 mulai dari pukul 14.00-17.00 WIB di Lecture Theater, Universitas Multimedia Nusantara.

1.Ardyan M. Erlangga selaku managing editor VICE Indonesia
2.Joni Aswira selaku perwakilan dalam bidang advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3.Domu Ambarita selaku general manager content Tribun Network
4.Wisnu Nugroho selaku Editor in Chief Kompas.com.

Moderator: Tika Adriana/ managing editor www.Konde.co

5. Tiga jenis lomba, yaitu Podcast, News Reporting, dan Article Writing

Dengan dukungan dari Kaskus Podcast lomba podcast akan dinilai oleh:

1. Gonzaga Jalu Jagad &
2. Aditya Agustian selaku produser Kaskus Podcast
3. Andini Weningtyas Effendi selaku jurnalis &
4. Theodorus Jonathan Lambert Mandey selaku Jurnalis CNN TV Indonesia

Sedangkan lomba article writing akan dinilai oleh:

1. Callistasia Wijaya selaku Multimedia Broadcast Journalist BBC &
2. Agnes ANya selaku Jurnalis di kantor berita Perancis Agence France-Presse (AFP)
Pemenang lomba akan diumumkan di puncak acara yang digelar pada tanggal 7 Februari 2020.

6. Young Journalist Award yang merupakan puncak acara dari COMMPRESS 2019 diadakan pada tanggal  7 Februari 2020 di Function Hall Universitas Multimedia Nusantara. Acara ini merupakan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dan dimeriahkan dengan penampilan Club Dangdut Racun di penghujung acara.


Jika kamu adalah perempuan yang tak punya tubuh tinggi dan seksi, jangan bermimpi untuk bisa menjadi presenter televisi. Kira-kira inilah yang ingin digambarkan film "Bombshell", film yang menguak skandal pelecehan seksual yang menimpa para pekerja perempuan di Fox News, salah satu saluran berita televisi terkini di Amerika. Bombshell menguak industri yang selama ini mengadu domba perempuan. Kisah pekerja perempuan di Fox News ini menjadi salah satu titik awal gerakan #Metoo di Amerika.

Luviana- www.Konde.co

Konde.co- Hari itu, Megyn Kelly, diperankan oleh Charlize Theron, sedang berjalan ke studio tempat ia siaran setiap harinya.

Seorang teman laki-lakinya menyapanya,” cantik sekali hari ini, baju yang sangat seksi,” kata salah satu pekerja media laki-laki itu, sambil melirik genit.

Inilah yang terjadi di Fox News pagi hari. Pelecehan terjadi pada perempuan pekerja televisi setiap harinya, dalam guyonan, dalam sapaan yang sering terjadi.

Ada cerita tentang bagaimana presenter perempuan yang harus menutup badannya dengan korset agar terlihat kurus, menggunakan sepatu berhak agar terlihat lebih tinggi dari yang lain, juga perempuan yang harus dandan cantik agar mendapatkan karir yang lebih baik di televisi.

Jadi jika kamu adalah perempuan yang tak punya tubuh tinggi dan seksi, jangan bermimpi untuk bisa menjadi presenter dan mendapatkan karir yang baik disini. Kira-kira inilah kejahatan industri yang digambarkan dalam Bombshell.

Bombshell menggambarkan dengan detail bagaimana industri kemudian memecah belah pekerja perempuan. Hingga skandal pelecehan seksual yang menggegerkan dan dilakukan pimpinan Fox News, Roger Ailes kepada puluhan perempuan pekerja media di Fox News.

Fox News adalah televisi yang dimiliki Rupert Murdoch yang mendukung Donald Trump untuk menjadi presiden. Jadi ada cerita tentang campur tangan Rupert Murdoch pada kerja-kerja redaksi untuk mendukung Trump, bagaimana Roger Ailes sebagai pimpinan Fox News selalu mewujudkan keinginan Rupert Murdoch, serta kisah 3 perempuan presenter yang menjadi karakter kuat di film ini.

3 karakter kuat perempuan ini antaralain Megyn Kelly, presenter berita yang membenci Donald Trump, namun harus tetap melakukan kerja-kerja sebagai presenter yang mendukung Trump. Megyn Kelly juga perempuan yang kritis dan seorang feminis. Ini tergambarkan ketika Megyn selalu menjadi orang yang gelisah dan ingin melakukan sesuatu.

Lalu Gretchen Carlson yang diperankan Nicole Kidman, pembawa acara yang sudah mulai menua dan sering dilecehkan secara verbal oleh Roger Ailes karena acaranya yang sudah tak laku dijual.  Ini juga menjadi problem khas televisi: tak laku dijual, presenter yang tak lagi cantik, maka harus dibuang begitu saja. Jerih payah yang tak dihargai.

Perempuan ketiga adalah Kayla Pospisil  yang diperankan Margot Robbie. Ia bekerja secara bersungguh-sungguh, dan ingin menjadi presenter untuk memajukan karirnya di Fox News.

Masing-masing dari ketiganya ternyata menyimpan cerita yang sama: sama-sama menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Roger Ailes.

Ketika mereka melamar menjadi presenter, Roger Ailes menyuruh mereka memperlihatkan lekuk tubuh hingga diraba, sampai diajak berhubungan seksual. Pelecehan ini sudah terjadi bertahun-tahun.

Dan momen puncaknya adalah ketika Gretchen Carlson dipecat. Saat itulah Gretchen mulai bersuara tentang pemecatan sepihak dan melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan Roger Ailes pada pengacara. Pelaporan ini menjadi berita di media-media di Amerika Serikat dan memberikan kesadaran baru tentang perlawanan para perempuan korban lain di Fox News.

Sutradara Jay Roach menggambarkan dengan baik bagaimana true story dalam kisah ini dilukiskan dalam sekuel- sekuel film yang sangat dinamis dengan tambahan-tambahan cerita dari perempuan pekerja Fox News lainnya.

Dengan latar belakang problem pelecehan seksual dan problem tenaga kerja, film berhasil menggambarkan bagaimana persoalan pelecehan dan tenaga kerja seperti menjadi persoalan yang saling terkait. Pekerja yang harus hati-hati untuk melakukan perlawanan karena akan dipecat dan bisa berimbas pada kondisi keuangan keluarganya, ingin mempertahankan karir dan sulit untuk pindah ke tempat lain merupakan problem khas pekerja yang juga dipotret di film ini.

Bombshell kemudian menyisakan pertanyaan penting bagi pekerja media: jika kamu adalah orang yang kritis dan berani melawan, maka kamu akan menyelamatkan banyak perempuan korban lain di tempatmu bekerja.

3 perempuan dalam tokoh ini bisa menjadi contoh yang baik, bagaimana perlawanan bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, dari berani untuk melakukan gugatan, berani untuk bersaksi hingga mengubur mimpi tentang karirnya di televisi karena ingin melakukan solidaritas pada pekerja lainnya.

Bomshell seperti bom waktu, dimana semua perempuan bersama-sama berani untuk melawan pelecehan seksual yang dialaminya.

Film ini kemudian menjadi salah satu inisiator gerakan #Metoo dimana banyak pelecehan seksual yang terjadi pada para pekerja film dan pekerja seni lainnya di sana. 

(Foto: 21cineplex.com)

Stigma selalu melekat di tubuh pekerja migran Indonesia. Selain distigmakan sebagai orang yang mudah diperdaya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga distigmakan sebagai pihak yang pembawa penyakit ke Indonesia. Dulu stigmanya sebagai pembawa virus AIDS, lalu SARS, dan kini stigma ini kembali terjadi, yaitu sebagai pembawa virus Corona.

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Stigmatisasi tak pernah lepas dari buruh migran. Stigma atau cap buruk yang dilekatkan pada orang lain, melekat di tubuh pekerja migran.

Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care mencatat bahwa ketika ada penyakit yang berasal dari luar negeri, yang pertama terkena stigma sebagai pembawa penyakit dari luar adalah buruh migran.

"Dulu dituduh membawa AIDS, lalu SARS, kini Corona. Nanti apa lagi, selalu dikaitkan dengan pekerja migran ini."

Stigma ini membuat PMI kemudian diperiksa secara ketat di bandara, dicurigai, ditatap tidak enak. Ketika virus SARS menyeruak, para pekerja migran kemudian dikarantina. Dan saat ini ada virus Corona (Wuhan) yang dikuatirkan kembali akan menstigmakan buruh migran sebagai pembawa virus.

Indonesia mempunyai sejarah panjang migrasi, bahkan sebelum Indonesia berdiri. Situasi ini tidak terlepas dari dinamika pasar dan politik global yang membuka ruang kebutuhan pemasokan tenaga kerja di lintas batas negara.

Stigma lain sebenarnya lebih dulu dilekatkan pada pekerja migran, misalnya sebagai orang yang dianggap bodoh, tak mengerti apa-apa. Ini bisa dilihat dari banyaknya pihak yang melakukan kejahatan, penipuan terhadap PMI, karena seolah olah menganggap PMI sebagai orang yang bisa diperdaya.

Dalam pemaparan catatan Migrant Care outlook 2020 yang dilakukan di Jakarta pada 27 Januari 2020 ,Wahyu Susilo yang ditemui Konde.co mengatakan bahwa kondisi PMI memang masih memprihatinkan, ada banyak pihak yang masih menjadikan PMI obyek, ini bisa saja dari preman, calo, sponsor penyalur tenaga kerja yang kental dengan iming-iming dan eksploitatif.

“Ini yang kami sebut sebagai rantai eksploitase yang terus terjadi,” kata Wahyu Susilo.

Hal lain, pemerintah yang belum melakukan pengawasan hingga lembaga-lembaga keuangan yang mengambil keuntungan dari PMI.

Data Migrant Care menyebut, rata-rata pendapatan remitansi pekerja migran Indonesia meningkat 25% atau sekitar Rp. 149 trilyun pertahun. Di tahun 2018 terkalkulasi sekitar 6,91% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Jumlah pekerja migran Indonesia dari tahun 2017-2019 seperti disebutkan catatan Migrant Care jumlahnya mencapai 1,1% setiap tahunnya.

Jumlah perempuan pekerja migran juga makin meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata prosentase 68% dalam tiga tahun terakhir. Para pekerja migran ini banyak yang menjadi pekerja rumah tangga yang tersebar di Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan dan di negara-negara Timur Tengah.

Walaupun mendatangkan devisa yang sangat tinggi, namun kerentanan mereka sebagai pekerja yang harus dipenuhi haknya masih terus terjadi.

Yuniyanti Chuzaifah, mantan anggota Komnas Perempuan memetakan tentang kondisi PMI yang belum banyak berubah. PMI rata-rata berangkat keluar negeri karena ada persoalan konflik, perang, kemiskinan.

"Kemiskinan ini bisa macam macam, seperti PMI yang miskin ekonomi keluarganya sampai miskin karena suaminya yang tidak bertanggungjawab."

Dari berangkat, obyektifikasi terhadap PMI seperti yang disebutkan Wahyu Susilo terus terjadi. Belum lagi PMI yang terkena pelecehan seksual, kekerasan dari majikan, paspor tak boleh dibawa PMI dan masih banyak lagi. Intinya dari berangkat dan sampai penempatan, selalu menyisakan persoalan tak enak yang menimpa PMI.

Pelecehan dan kekerasan seksual juga penipuan yang terjadi pada PMI juga sering mengakibatkan kematian PMI. Jika sudah ada kasus dan ramai diberitakan maka nasib PMI kembali diperhatikan, namun jika tidak obyektivikasi kembali dilakukan terhadap PMI.

Sebenarnya, awal Desember 2019 Indonesia telah memiliki preseden baik dalam upaya menuntaskan kasus perdagangan orang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan menjatuhkan pidana penjara pada pelaku selama 11 tahun dan denda Rp. 200 juta serta membayar restitusi pada korban EH, perempuan korban yang dipekerjakan di daerah konflik, Suriah dan Irak Rp. 138 juta.

Namun di tahun 2019, Migrant Care juga menerima kasus 8 pekerja migran yang dideportase dari Malaysia, padahal ada beberapa pelanggaran kontrak kerja seperti penempatan yang tak sesuai oleh perusahaan Iclean Service Sdn BHD di Malaysia, pelanggaran pembayaran gaji dan besaran gaji yang tak sesuai.

Kematian 2 pekerja Tamam dan Ngatiyai pada Oktober dan November 2019 ketika mengantri pengurusan paspor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia menambah panjang jerat kematian pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang (UU) 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia sebenarnya sudah mengatur tentang migrasi yang aman juga Peraturan Menteri tenaga Kerja atau Permenaker 18/ 2018 telah mengatur asuransi dan jaminan sosial buruh migran. Juga Permenaker 9/ 2019 tentang penempatan pekerja migran dan Permenaker 10/ 2019 tentang pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Namun masih ada beberapa yang cacat hukum formal.

Hal lainnya adanya peraturan bagi pekerja migran Indonesia di Timur tengah yang tumpang tindih.

“Ini membuka ruang-ruang bagi jalur migrasi non prosedural yang tinggi di pasar gelap perekrutan tenaga kerja melalui modus perdagangan manusia,” kata Wahyu Susilo.

Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa Komnas HAM selalu memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan haknya sebagai pekerja.

“Dalam konteks hak asasi manusia, Komnas HAM harus memastikan para pekerja migran tidak dilanggar hak-haknya sebagai manusia.”

Dan hingga sekarang ini masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.

Kisah perempuan di India yang dibakar hidup-hidup ketika hendak memberi kesaksian di pengadilan atas kasus perkosaan yang dialaminya menyayat hati semua orang. Kisah ini dan kisah kekerasan seksual lain di belahan dunia menjadi tanda bahwa tak mudah menjadi korban untuk menuntaskan kasusnya. 

*Kustiah- www.Konde.co

Konde.co- Perempuan korban di India tersebut berumur 23 tahun. Ia sesaat sebelum dibakar tubuhnya, sedang berjalan menuju pengadilan tempat kasusnya disidangkan di Uttar Pradesh, India 5 Desember 2019. Pemberitaan ini ditulis beberapa media di Indonesia.

Ketika dalam perjalanan itulah, tiba-tiba ia diseret oleh lima orang laki-laki, yang di antaranya adalah pelaku perkosaan. Ia kemudian disiram minyak tanah lalu dibakar. Korban meninggal di sebuah rumah sakit di New Delhi, India sehari kemudian.

Saya menangis membaca beritanya. Tentu saja karena kematiannya, yang sudah tentu siapa pun manusia di dunia ini pasti mengutuk perbuatan biadab para pelaku, juga sedih menangisi betapa perlindungan terhadap perempuan di India, yang juga terjadi di banyak negara di dunia, ternyata sangat lemah.

Sebelumnya, perempuan ini menjadi korban perkosaan pada Desember 2018. Kasusnya disidangkan dan dia akan menjadi  saksi bagi dirinya sendiri. Sudah menjadi korban perkosaan, harus menanggung penderitaan baik psikis, mental juga fisik, dan dibakar oleh pelaku perkosaan.

Tempo menuliskan, pelaku dihukum dan dipenjara namun kemudian dibebaskan sepekan kemudian.

Uttar Pradesh adalah negara bagian paling padat di India dan terkenal akan catatan buruknya terhadap perempuan.  Pada 2017, ada lebih dari 4.200 kasus perkosaan yang dilaporkan dari wilayah itu atau tertinggi dari seluruh wilayah India

Yang menjadi pertanyaan saya, ketika melapor menjadi korban dan hendak bersaksi, apalagi kasusnya sudah masuk pengadilan, bukankah seharusnya pemerintah dan hukum memberikan perlindungan? Apakah mengaku, melapor telah menjadi korban perkosaan masih dianggap sebagai kasus biasa dan belum cukup,kuat (meski semua kasus harus dibuktikan secara hukum) untuk mendapat perlindungan sehingga korban harus menanggung derita hingga nyawanya hilang secara paksa?.

Di mana hukum, negara, dan keadilan berada? korban masih belum cukup untuk membuktikan kepada penegak hukum, bahwa perempuan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia punya hak untuk hidup aman, benar-benar membutuhkan perlindungan hukum dan membutuhkan perlindungan negara?

Jika sudah hilang nyawa begini apakah hukum dan negara baru benar-benar percaya bahwa korban amat membutuhkan perlindungan?

Akhirnya perjuangan berdarah seorang perempuan untuk menuntut keadilan, membuktikan kebenaran laporan hanya menjadi cerita heroik yang berulang. Karena kasus terus berulang, dan negara diam hanya menyatakan keprihatinanya tidak berbuat apa-apa.

Pertanyaan ini juga berlaku bagi penegak hukum dan pemerintah Indonesia. Yang rasa-rasanya memiliki kemiripan dengan penegak hukum dan pemerintah India dalam menangani kasus yang mana perempuan menjadi korbannya. Entah itu kasus Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lainnya.

Kita bisa sebut beberapa kasus saja di antara jutaan kasus di mana perempuan dan anak menjadi korbannya. Kira-kira beberapa hari lalu di bulan Januari 2020, seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan ayahnya, kakak dan sepupunya di Sulawesi.

Kasus lain juga menimpa seorang perempuan di Jakarta yang disekap, disiksa secara keji oleh preman di sebuah bedeng pada tahun 2013, organ seksualnya dirusak dan mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Hukuman apa yang layak diberikan kepada sekitar empat laki-laki pelaku kekerasan tersebut?

Mereka hanya menghukum 5 tahun penjara untuk mengganjar kasus berat yang menimpa seorang perempuan yang juga seorang ibu dan istri.

Kasus berikutnya, seorang anak 11 tahun meninggal akibat diperkosa ayah kandungnya yang punya penyakit kelamin. Anak tersebut beberapa minggu mengalami koma karena penyakit yang ditularkan ayahnya menyebar menyerang saraf otak dan menghancurkan organ seksual sang anak. Lantas ia meninggal menyisakan pedih.

Hukuman apa yang layak untuk menghukum pelaku? Dan kasus lainnya adalah seorang ayah yang memperkosa kedua anak kandungnya yang masih belia dan masih banyak lagi kasus serupa dan kasus kekerasan yang mengancam kehidupan perempuan dan anak-anak di Indonesia.

Veni Siregar, Koordinator Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan (Seknas FPL), sebuah lembaga yang fokus melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, mengatakan, peristiwa tragis yang terjadi di India maupun di belahan dunia yang menimpa perempuan sangat mungkin terjadi dan terus berulang, khususnya di negara-negara yang kurang peka terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti yang terjadi di Indonesia.

Hampir sebagian besar korban yang bersaksi tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan saat hendak bersidang. Fasilitas perlindungan dan keamanan untuk korban masih sangat minim.

“Kondisi seperti ini yang membuat korban seringkali menjadi korban kembali setelah menempuh proses hukum,” ujarnya.

Persidangan seperti tempat menakutkan sekaligus mengerikan bagi korban. Dari sekian banyak kasus kekerasan di Indonesia yang didampingi FPL, korban yang menjadi saksi dalam persidangan seringkali menerima teror dari pelaku dan keluarganya. Juga sering menerima penghakiman dari masyarakat.

Belum lagi jika harus melakukan visum. Jika ia berada di kota besar dan rumah sakit yang mudah dijangkau, maka visum bisa dilakukan dengan cepat. Namun bagaimana jika korban jauh dari akses ini, sedangkan ia membutuhkan bukti visum untuk ke polisi dan pengadilan?

Tidak adanya fasilitas yang dapat melindungi korban dari ancaman psikis dan fisik dari pelaku dan keluarganya selama persidangan menjadikan korban yang bersaksi sering kali merasa tersudut. Maka, tak heran jika peristiwa tragis di India terjadi. justru pada saat menjelang persidangan.

Di Indonesia, untuk melindungi saksi dan korban ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, perlindungan yang dilakukan masih terbatas pada hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, belum menyentuh peradilan perdata seperti kasus perceraian atau lainnya.

Veni Siregar menambahkan, untuk menghindari kasus di India berulang, apalagi di Indonesia, pemerintah perlu memikirkan pentingnya penggunaan fasilitas teknologi di persidangan, salah satunya dengan pemanfaatan teleconference bagi korban yang menjadi saksi.

Hal ini untuk menghindari pertemuan antara  korban dengan pelaku. Jika tidak, trauma korban akan terjadi lagi. Datang ke pengadilan sudah merupakan momok, apalagi harus bertemu kembali dengan pelaku.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Perempuan dan Menjawab Hak-hak Korban 

Selain tentang penggunaan teknologi, Veni menyebut tentang pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  (Komnas Perempuan), pada Tahun 2019, dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan yang makin mengkhawatirkan.

Dalam Catahu, jumlah laporan perkosaan yang diterima pengada layanan pada tahun 2018 mencapai 1.071 kasus dalam satu tahun, kasus perkosaan dalam perkawinan sebanyak 195 kasus, dan 1.750 kasus kekerasan dalam relasi pacaran.

Meski negara sudah menyatakan kondisi darurat kekerasan seksual sejak 5 tahun lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengakomodir hak-hak korban secara komprehensif.

Sebagaimana pandangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tentang RUU PKS, dalam lamannya menyebutkan bahwa hak korban yang dijelaskan dalam pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yaitu meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang  berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.

Korban berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan sekaligus pemulihan.

Andaikan pemerintah segera mengundangkan RUU PKS, maka semakin kecil potensi peristiwa tragis di India bisa terjadi di Indonesia. Korban juga mendapatkan haknya.

RUU PKS di tahun 2020 ini kembali masuk menjadi prioritas di Prolegnas bersama RUU Pekerja Rumah Tangga yang akan dibahas di tahun pertama.

Akankah RUU ini akan diundangkan dalam periode anggota DPR saat ini, karena RUU PKS sudah dibahas di DPR selama 5 tahun belakangan ini dan gagal disahkan.

(Sumber: https://dunia.tempo.co/read/1281155/dibakar-pelaku-korban-perkosaan-di-india-meninggal/full&view=ok)

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Kustiah, mantan jurnalis detik.com yang saat ini tengah belajar di pascasarjana komunikasi pembangunan di IPB University

Konde.co- Setelah mengeluarkan film "More than Work" tentang potret buram tubuh perempuan di media tahun lalu, di tahun 2020, Konde.co akan melakukan serangkaian diskusi secara online dan offline yang dikemas dalam "Jurnalis Perempuan Bicara."

Dalam program ini, Konde.co akan melakukan diskusi setiap bulan dengan perempuan-perempuan jurnalis tentang kiprah jurnalis perempuan sekaligus problem yang mereka hadapi.

Program ini sebagai bagian dari ekspresi dan pendapat perempuan.

Untuk edisi perdana, kamu bisa simak topik Diskusi tentang Kiprah "Perempoean Bergerak" lewat Twitter pada:

Rabu, 29 Januari 2020
Pukul 19.00-20.00 WIB
Melalui: Twitter kami (@kondedotco) bersama Anggia Nasution (@Anggiaeneste), seorang jurnalis perempuan sekaligus peneliti media “Perempoean Bergerak”.


Perempoean Bergerak adalah sebuah koran yang terbit pada Mei 1919 di Sumatera Timur (saat ini berubah nama menjadi Sumatera Utara). Koran ini mengangkat isu emansipasi dan pergerakan perempoean di Medan Deli dengan semboyan yang tertera di halaman depan koran yang berbunyi, “Diterbitkan oentoek penjokong pergerakan kaoem perempoean”.

Bayangkan, 26 tahun sebelum Indonesia merdeka, ada perempuan-perempuan progresif di tingkat tapak di daerah yang menyuarakan isu emansipasi dan pergerakan kaum perempuan. Betapa hebat ya!

Konde.co, media alternatif berbasis online yang mengangkat isu marjinalisasi, diskriminasi, subordinasi, kekerasan dan stigma yang negatif terhadap perempuan dan minoritas

Jangan lupa ya!

Tak bisa mengambil cuti haid dan tak ada ruang laktasi adalah problem khas maternitas yang dialami banyak jurnalis perempuan hingga saat ini. Bahkan, ketika teman jurnalis saya mengambil cuti haid, dicap sebagai pekerja yang malas. Ada lagi yang mencapnya sebagai perempuan yang membebani kerja jurnalis lainnya ketika tidak masuk sehari karena mengambil cuti haid.

Meera Malik dan Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Perempuan yang seharusnya punya hak maternitas malah distigmakan secara buruk. Ini adalah realitas yang dialami perempuan jurnalis.

Padahal tak semua cuti haid ia ambil, ia hanya ambil cuti haid ketika merasakan nyeri dan tak enak badan. Namun, stigma yang dilekatkan sebagai jurnalis malas, membuatnya urung untuk mengambil cuti haid.

Problem lain adalah ketika perempuan jurnalis sedang hamil. Beberapa kali mengalami flek-flek akibat kehamilan, membuat beberapa perempuan jurnalis harus istirahat. Namun, baru istirahat 1 hari, seringnya disuruh masuk karena kekurangan pekerja di kantor. Padahal seharusnya ia istirahat 3 hari menurut surat keterangan dari dokter.

Perempuan jurnalis yang telah melahirkan juga mempunyai persoalan yang tak kalah pelik, misalnya: ia harus berhenti untuk memerah Air Susu Ibu (ASI) karena statusnya sebagai reporter. Ia harus berganti-ganti tempat liputan di mana ia tak bisa memerah ASI nya. Kondisinya sangat sulit, karena perusahaan media tempatnya bekerja tak memberinya kesempatan untuk bekerja di dalam ruangan sehingga ia punya waktu untuk memerah ASI. Jadilah banyak reporter yang kemudian berhenti menyusui karena tak punya waktu dan tempat layak untuk memerah ASI.

Jurnalis yang menyusui di kantor juga mendapatkan problem yang tak jauh beda, yaitu tak ada ruang untuk menyusui. Ini yang menyebabkan banyak perempuan jurnalis kemudian memerah ASI di toilet, di kubikel-kubikel tempat ia menulis, bahkan ada yang di gudang. Mereka juga kesulitan menyimpan ASI-nya karena tidak ada kulkas atau pendingin ASI.

Kebutuhan maternitas adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perusahaan pada pekerja perempuan, tetapi herannya sejak zaman dulu hingga sekarang, perempuan pekerja masih mengalami hal yang sama. Bahkan di beberapa perusahaan lain, masih ada pekerja yang tak mendapatkan cuti melahirkan hingga 3 bulan. Maka, jika mengambil cuti melahirkan 3 bulan, mereka akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta memetakan problem jurnalis perempuan ini sebagai persoalan yang dialami perempuan jurnalis yang masih terjadi pada tahun 2019. Dalam diskusi upah layak jurnalis yang diadakan AJI Jakarta, jurnalis perempuan juga mengalami pelecehan seksual, stres ketika bencana. Ini merupakan persoalan kesehatan mental yang mereka alami.

AJI Jakarta kemudian memasukkan kebutuhan maternitas dan kebutuhan kesehatan mental perempuan dalam kriteria upak layak jurnalis ini, seperti kebutuhan pembalut, susu, pakaian dalam. Untuk kesehatan mental, ada juga hal lain seperti buku bacaan yang masuk dalam kriteria.

Dalam sejarahnya, upah layak ini dikeluarkan ketika upah minimum tak bisa lagi memberikan dukungan finansial yang cukup bagi pekerja, karena hitungan upah minimum biasanya hanya untuk kepentingan personal pekerja, bukan untuk individu yang telah menikah atau berpasangan.

Hal lain, biasanya hitungannya hanya untuk kebutuhan primer, tidak ada kebutuhan untuk barang-barang seperti pembalut, buku bacaan, dan rekreasi, karena tidak dianggap sebagai kebutuhan yang penting. Hal lain kebutuhan alat kerja seperti handphone, alat perekam.

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp 4.267.349,- dari yang sebelumnya senilai Rp 3.940.973,-. Namun, komponen yang digunakan untuk menentukan UMP yang digunakan oleh pemerintah tersebut tentu tak sesuai dengan kebutuhan jurnalis yang memerlukan beragam sarana penunjang tambahan.

Atas dasar itu, pada November 2019, AJI Jakarta melakukan survei upah jurnalis 2019 dan meluncurkan upah layak 2020. Afwan Purwanto, Sekretaris AJI Jakarta mengatakan bahwa pada tahun ini upah layak jurnalis Rp 8.793.081,-.

“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis seperti makan, pakaian, rumah, perangkat elektronik, kebutuhan lain, dan tabungan,” ujar Afwan dalam Diskusi Upah Layak dan Bahaya Omnibus Law bagi Jurnalis di Sekretariat AJI Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Ada 144 jurnalis dari 37 media yang mengikuti survei ini. Dalam survei tersebut, AJI Jakarta menemukan ada 28 jurnalis yang mendapatkan upah di bawah atau sama dengan Rp 4.000.000,- dari berbagai jenis media: TV dan online.

Nantinya dengan survei ini, AJI Jakarta akan melakukan pendekatan persuasif, khususnya kepada para pemilik media yang belum memberikan upah sesuai UMP DKI Jakarta.

Upah yang belum memenuhi standar ini tentu akan menjadi petaka jika pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law atau RUU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) yang bisa memengaruhi lebih dari 79 undang-undang, termasuk UU Pers dan UU Ketenagakerjaan.

Ahmad Fathanah, Pengacara LBH Pers, menyampaikan bahwa jurnalis yang masih mendapatkan upah di bawah UMP bisa mengajukan gugatan pidana ke polisi. Selain itu, Ahmad juga menjelaskan bahwa jurnalis memiliki hak atas cuti seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan yakni cuti haid, serta upah lembur jika bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, dan jaminan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digugat jika tak diberikan oleh pengusaha.

“Adanya Omnibus Law itu lalu upah minimumnya gimana? Lalu pekerja dibikin outsourcing, ini justru akan mengaburkan hak-hak mereka,” kata Ahmad.

Dalam diskusi ini, Ahmad juga mempersilakan jurnalis yang upahnya tidak sesuai atau tidak dibayarkan untuk berkonsultasi hukum kepada LBH Pers.

Hal lain yang terdapat dalam survei ini adalah banyaknya media yang tak punya serikat pekerja dan tak banyak jurnalis yang menjadi anggota serikat pekerja.

Wahyu Dhyatmika, Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber pun menjelaskan bahwa pihaknya kerap mengingatkan kepada media-media baru untuk melaporkan kondisi keuangan mereka kepada karyawan secara transparan. Tak hanya itu, Wahyu pun mengingatkan kepada para pemilik media untuk tak melarang karyawannya mendirikan serikat pekerja.

“Proses mendirikan serikat pekerja di media itu tidak mudah. Seringkali teman jurnalis yang mendirikan serikat diberangus, dimutasi ke bagian lain, bahkan di PHK,” ucap Wahyu.

Ia menambahkan survei ini bisa dijadikan oleh manajemen media dan jurnalis untuk meninjau kelayakan upah bagi jurnalis mereka, sehingga jurnalis pun bisa bekerja dengan profesional.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)





Dalia Yashar, satu dari para mahasiswa perempuan pertama yang menjalani pelatihan pilot komersial. Foto diambil pada 15 Juli 2018. Akan ada perempuan sebagai penumpang pertamanya.
Reuters/Hamad I Mohammed


Alainna Liloia, University of Arizona

Perempuan Arab Saudi akan diizinkan untuk memiliki paspor dan bepergian tanpa izin dari kerabat laki-laki.


Peraturan ini diumumkan oleh pemerintah setempat pada awal Agustus lalu untuk mengurangi salah satu peraturan yang paling mengekang di negara itu, yaitu laki-laki memiliki kuasa atas kerabat perempuan mereka dalam sebuah sistem perwalian.


Perempuan Arab Saudi juga akan diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian, dan kelahiran, serta menerima dokumen-dokumen keluarga tanpa harus mendapatkan izin wali laki-laki. Namun, mereka tetap memerlukan izin wali untuk menikah, keluar dari penjara, dan keluar dari tempat perlindungan dari kekerasan rumah tangga.


Adanya tekanan sosial membuat beberapa perempuan Arab Saudi masih membutuhkan izin dari keluarga untuk bepergian. Meskipun perempuan sudah diperbolehkan mengemudi pada 2008, izin dari keluarga tetap menyulitkan banyak perempuan Arab Saudi untuk berkendara sendiri.


Arab Saudi menerapkan interpretasi hukum Islam yang ketat yang memandang pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin dan kuasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Namun perempuan Arab Saudi tidak mau menjadi sekadar korban dari rezim patriarkis ini.


Sebagai seorang peneliti yang mempelajari pergerakan perempuan di Timur Tengah, saya memahami bahwa perempuan Arab Saudi – seperti pada populasi besar lainnya – merupakan kelompok manusia yang beragam dengan pemikiran dan pengalaman yang berbeda-beda.


Mereka sekolah, bekerja sebagai jurnalis dan pilot maskapai, menyelam, menongkrong bersama teman -– dan, semakin mendesak hukum untuk memperluas hak-hak perempuan.


Berjuang demi kesetaraan


Kebebasan baru perempuan Arab Saudi adalah bagian dari reformasi yang lebih luas yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk memodernisasi negara Muslim konservatif yang berpenduduk 33 juta ini dan untuk meredakan perhatian internasional atas permasalahan hak asasi manusia.


Tetapi kemajuan di sisi hukum ini tetap disertai dengan penindasan terhadap aktivis perempuan Arab Saudi yang mendesak adanya reformasi sistem perwalian.


Perempuan berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak mengendarai mobil, dan tahun lalu, sebelum larangan itu dicabut, beberapa aktivis ditangkap karena secara terbuka mengemudi mobil. Bahkan, banyak yang masih ada di penjara.


Perempuan Arab Saudi juga bersuara untuk menghapuskan sistem perwalian dengan mengedarkan petisi online dengan tagar #IAmMyOwnGuardian dan mengadakan kelas-kelas untuk memberikan edukasi kepada perempuan lainnya perihal undang-undang sistem perwalian.


Ada pula yang membuat aplikasi bernama “Know Your Rights untuk memberi informasi mengenai hak-hak hukum perempuan.


Mereka juga memanfaatkan undang-undang yang melarang pencampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum.


Di dalam area khusus perempuan yang berada di mal, taman, restoran, sekolah, dan kedai kopi, perempuan lebih leluasa mengekspresikan kebebasannya. Mereka dapat melepaskan abaya –- jubah hitam dan panjang yang harus dikenakan semua perempuan Arab Saudi –- dan berbicara terang-terangan tanpa pengawasan laki-laki.


Beberapa perempuan bahkan meminta lebih banyak tempat-tempat khusus seperti ini agar tersedia ruang bagi perempuan untuk keluar dari kekangan patriarkis.


Pendidikan bagi perempuan


Perempuan Arab Saudi telah memperoleh pendidikan tinggi sejak 1970-an, tapi kesempatan untuk mengenyam pendidikan baru tumbuh secara nyata dalam 15 tahun terakhir.


Program beasiswa pendidikan ke luar negeri yang diluncurkan pada 2005 telah mengirimkan ribuan pelajar perempuan Arab Saudi setiap tahunnya ke Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya.


Universitas khusus perempuan pertama di Arab Saudi, Princess Noura bint Abdulrahman University, berdiri pada 2010. Dengan kapasitas sekitar 60.000 mahasiswa – universitas khusus perempuan terbesar di dunia, universitas ini bertujuan untuk memberi pelajar-pelajar perempuan Arab Saudi akses yang lebih baik ke bidang-bidang yang dikuasai laki-laki, seperti kedokteran, ilmu komputer, manajemen, dan farmasi.


Pada 2015, jumlah pendaftar perempuan untuk masuk perguruan tinggi melebihi laki-laki. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Arab Saudi, tercatat 52% mahasiswa di Arab Saudi adalah perempuan.


Pekerja perempuan


Peningkatan pada sektor pendidikan tidak sejalan dengan jumlah perempuan yang bekerja.


Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2016, hanya 22% perempuan Arab Saudi yang bekerja di luar rumah, dibandingkan dengan 78% laki-laki yang bekerja.


Perempuan bisa – dan mampu – bekerja di hampir seluruh bidang seperti laki-laki, dengan pengecualian untuk bidang-bidang yang “berbahaya” seperti konstruksi atau mengumpulkan sampah. Sejak hukum Islam mengizinkan perempuan untuk memiliki dan mengatur sendiri propertinya, semakin banyak perempuan Arab Saudi melihat pekerjaan sebagai jalan menuju kebebasan finansial.


Ada beberapa jurnalis perempuan Arab Saudi, seperti Weam Al Dakheel, yang pada 2016 menjadi pembawa acara TV perempuan pertama dalam program berita pagi di Arab Saudi.


Ada pula pengacara perempuan Arab Saudi, seperti Nasreen Alissa, satu dari sedikit perempuan yang memiliki firma hukum di Arab Saudi dan pencipta aplikasi “Know Your Rights


Dan menurut Organization for Economic Cooperation and Development, lebih setengah guru di Arab Saudi adalah perempuan. Sementara, setengah pekerja ritel di Arab Saudi juga merupakan perempuan.





Jurnalis Arab Saudi menanyai Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada konferensi pers di Riyadh, 2016
AP Photo/Jacquelyn Martin



Pemerintah Arab Saudi telah menargetkan sebanyak 30% perempuan memiliki pekerjaan pada 2030. Meski pembauran laki-laki dan perempuan kerap dilarang di tempat kerja, perempuan adalah komponen kunci dalam usaha “Saudization yang sedang berlangsung untuk mengganti pekerja-pekerja non-Saudi dengan pekerja-pekerja lokal.


Pendekatan politis


Arab Saudi secara perlahan melebarkan hak-hak perempuan sebagai bagian dalam usaha rebranding untuk melawan pandangan negatif sebagai sarang terorisme dan fundamentalisme agama setelah penyerangan World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001.


Perempuan telah membuat kemajuan di bidang politik dalam beberapa tahun terakhir. Pertama-tama, beberapa perempuan ditunjuk sebagai wakil menteri pendidikan pada 2009, penasehat raja pada 2010, dan duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat pada 2019.


Pada 2015, perempuan Arab Saudi diberikan hak untuk memilih dan ikut serta dalam pemilihan daerah. Hampir 1.000 perempuan maju sebagai kandidat anggota dewan; jumlah ini sekitar 14% dari total kandidat.


Para calon perempuan pertama Arab Saudi kesulitan dalam meyakinkan pemilih – hanya 9% pemilih adalah perempuan. Kini, mereka hanya menduduki 20 dari total 2.000 kursi anggota dewan.


Dua aktivis perempuan ternama yang mencalonkan diri, yaitu Loujain Hathloul dan Nassima Al-Sadah, didiskualifikasi pada 2015 dengan alasan yang tidak jelas.


Di Arab Saudi yang patriarkis, para perempuan yang terpilih tetap menghadapi hambatan besar untuk melaksanakan tugas, bahkan tugas-tugas mereka pun dibatasi. Tugas mereka sebatas mengawasi pengumpulan sampah dan mengeluarkan bangunan izin. Beberapa bahkan harus menghadiri pertemuan dewan melalui video konferensi untuk menghindari berada di ruangan yang sama dengan laki-laki.


Hambatan-hambatan ini tidak menghentikan perempuan Arab Saudi dalam bekerja – baik di dalam maupun di luar sistem politik – untuk mengubah negaranya.


“Saya hanya seorang warga negara yang baik, yang mencintai negaranya, seorang anak perempuan yang mencintai keluarganya, pelajar yang tekun, dan pekerja yang rajin,” tulis seorang aktivis Nouf Abdulaziz dalam sebuah surat yang diunggah secara online setelah penangkapannya pada Juni 2018.


Bahkan ketika berada di dalam penjara, dia tetap “mengharapkan yang terbaik” untuk Arab Saudi.


Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Alainna Liloia, Graduate Associate, Ph.D. Student, University of Arizona


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Inan Iftinah- www.Konde.co

Konde.co- Santi merasakan nyeri haid ketika datang menstruasi pertama. Itu dialami ketika ia masuk SMP.

Perutnya seperti diiris, agak melilit, penginnya tidur terus dan malas untuk beraktivitas. Sebelumnya ia tak pernah merasakan yang seperti ini.

Ketika ia bertanya pada teman-teman perempuannya, hampir semua mengalami hal yang sama. Nyeri pada saat haid memang bukan hal yang baru bagi perempuan. Tak hanya nyeri, pada saat menstruasi datang, banyak yang merasakan kurang bebas. Sekali waktu harus mengganti pembalut atau melihat apakah ada darah yang menembus ke baju.

Hal-hal seperti ini sangat membuat tidak nyaman, mau olahraga rasanya nyeri, mau berenang rasanya aneh. Namun jika tak berolahraga, selalu ada yang bertanya,” Kenapa gak olahraga, San? Lagi sakit?.”

Belum lagi stereotype yang dilekatkan pada perempuan ketika haid: darah tak boleh menembus baju, padahal ini adalah hal-hal yang tak terhindarkan yang dialami perempuan. Perempuan yang mengalami, namun orang lain yang repot untuk mengurusi.

“Banyak hal yang tak nyaman, semua orang seolah memperhatikan ketika darah menembus ke baju. Rasanya risih,” kata Santi.

Mitos seputar menstruasi selama ini antaralain: penyakit perempuan, kutukan, dianggap tak suci, dll. Ada pula yang ketika menstruasi datang, anak mendapatkan pernyataan seperti: kamu sudah dewasa, kamu sudah bukan anak-anak lagi. Hal-hal yang justru membuat rasa tidak nyaman.

Irwan Abdullah dalam Jurnal Humaniora (2002) pernah menuliskan tentang mitos menstruasi dan konstruksi budaya atas realitas gender, seperti perempuan pada saat menstruasi tidak mendapatkan tempat yang layak karena dianggap kotor, seperti kehilangan hak untuk terlibat untuk kegiatan umum, sakit dan nyeri juga dengan sendirinya membuat perempuan menjadi terbatas dan tidak nyaman.

Hal lain, menstruasi ternyata tidak hanya bicara soal reproduksi perempuan, namun juga soal lingkungan. Sejak banyak anak-anak muda yang berkampanye soal lingkungan dan meminimalisir penggunaan plastik, orang kemudian juga bicara soal pembalut yang digunakan perempuan ketika haid.

Sebagian perempuan menggunakan pembalut sekali pakai, namun faktanya ternyata pembalut sekali pakai beserta kemasannya dan pembungkusnya masing-masing menghasilkan lebih dari 200.000 ton limbah pertahun karena pembalut ini dibuat dari bahan plastik

Dan bayangkan saja jika banyak perempuan setiap bulannya ketika datang haid, menggunakan plastik dalam tubuhnya.

Belakangan, kampanye penggunaan barang-barang ramah lingkungan semakin eksis terutama di kalangan milenial. Mulai dari stop sedotan plastik, gerakan membawa botol minum, hingga kantung plastik berbayar. Gerakan-gerakan ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi agen perubahan dalam kelestarian bumi.

Salah satu yang dikampanyekan adalah penggunaan pembalut menstrual cup bagi perempuan. Natracare pernah mengeluarkan data menstrual cup bisa dicuci dan dipakai berulang kali dan ramah lingkungan.

Namun dari banyaknya produk pembalut untuk menstruasi ini, hal yang paling penting adalah sudah seharusnya kita bertanya pada perempuan, perasaan perempuan yang mengalami menstruasi setiap bulannya, perasaan perempuan yang harus menggunakan pembalut plastik setiap bulannya.

Menstruasi adalah situasi yang tak mengenakkan bagi perempuan, setiap saat harus ke kamar mandi untuk membersihkan vagina, tak terlalu bebas bergerak. Banyak teman-teman saya yang lain bahkan harus membatasi aktivitasnya ketika haid, karena sering merasakan nyeri dan lebih enak tidur di rumah.

Ada yang terpaksa sekolah padahal tubuhnya tak nyaman, belum lagi emosi karena hormonal yang naik turun. Perempuan pekerja punya hak untuk mengambil cuti haid ketika menstruasi datang, walaupun tak semua bisa mengambilnya. Masih saja ada perusahaan yang menganggap remeh menstruasi, tak memperbolehkan pekerjanya mengambil cuti haid, padahal ini diperbolehkan oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Hal yang sama juga menimpa pelajar dan mahasiswa. Tak bisa mengambil cuti pelajar atau cuti mahasiswa. Bahkan ketika sedang haid dan tak masuk sekolah, rasanya aneh karena akan mengundang banyak pertanyaan.

Mestruasi seharusnya tak hanya menjadi urusan perempuan, namun juga urusan lingkungan sosial, dari penggunaan pembalut plastik yang tak ramah perempuan, harus terbatas geraknya karena nyeri dan banyak orang yang mentertawakan, bertanya ketika darah yang tembus di baju.

Jika semua orang mendukung ketika perempuan mengalami menstruasi, maka ini akan membantu mental perempuan. Perempuan bisa merasakan kenyamanan di tengah rasa nyeri.

(foto/ Ilustrasi: Konde.co)

*Inan Iftinah, mahasiswa London School of Public Relation, Jakarta




Christophe Petit Tesson/EPA


Sarah L. Cook, Georgia State University; Lilia M. Cortina, University of Michigan, dan Mary P. Koss, University of Arizona

Warga negara Indonesia Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Inggris, setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap 48 laki-laki.


Di Amerika Serikat (AS), seorang psikolog di California menuduh kandidat hakim agung Brett Kavanaugh melakukan kekerasan seksual terhadap dia saat mereka masih di sekolah menengah.


Istilah-istilah “pencabulan” (sexual abuse), “serangan seksual” (sexual assault), “pelecehan seksual” (sexual harassment) dan pemerkosaan bertebaran di media.


Banyak orang ingin memahami perilaku ini dan bagaimana mencegahnya. Sehingga tentu akan berguna kalau kita bisa konsisten dan akurat saat menggunakan istilah-istilah ini.


Namun apa makna masing-masing istilah ini?


Kami memiliki spesialisasi dalam penelitian ilmiah terhadap pencabulan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama beberapa dekade.


Mari kita bahas definisi masing-masing istilah ini. Lalu kita bisa lihat bagaimana perilaku ini kadang beririsan.

Pencabulan

Di AS, istilah ini ramai di media belakangan ini terkait dokter olahraga Larry Nassar yang diadili karena melakukan pencabulan, sebuah bentuk perilaku melecehkan anak-anak. Pencabulan digunakan untuk menggambarkan perilaku terhadap anak-anak, bukan orang dewasa.


Seluruh negara bagian AS memiliki hukum yang mengakui bahwa anak-anak tidak mampu memberikan persetujuan (sexual consent) yang layak terhadap tindakan seksual apapun. Di AS, usia seseorang sudah dianggap mampu memberikan persetujuan ini dimulai dari 16 hingga 18 tahun.


Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak adalah tindakan kriminal.

Pemerkosaan

Pada 2012, FBI mengeluarkan revisi definisi pemerkosaan, yaitu “penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apa pun, atau penetrasi oral dengan organ seks seseorang, tanpa persetujuan korban.” Revisi ini netral dalam gender, artinya korban bisa mencakup siapa saja.


Kalau dibaca lebih lanjut, definisi FBI ini tidak seperti bayangan sebagian besar orang terkait pemerkosaan – umumnya dilakukan oleh orang asing dengan paksaan. Definisi FBI ini tidak menyebut apa pun terkait hubungan korban dan pelaku. Persetujuan adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan apa yang terjadi pada tubuh kita.


Pelaku dapat memaksa melakukan seks penetratif pada korban lewat berbagai cara. Pelaku bisa mengacuhkan penolakan verbal - misalnya dengan berkata “tidak”, “hentikan”, “aku tidak mau” - atau mengatasi penolakan fisik dengan menahan seseorang di bawah sehingga korban tidak bisa bergerak.


Seseorang dapat melakukan penetrasi seorang korban yang tidak mampu memberikan persetujuan karena dia mabuk, tidak sadar, tidur, atau memiliki keterbatasan mental atau fisik; atau dapat mengancam atau menggunakan kekuatan fisik atau senjata terhadap korban.


Intinya, cara-cara ini mengacuhkan atau menghilangkan kemampuan korban untuk membuat keputusan sendiri atas apa yang terjadi pada tubuh mereka. Hukum di negara-negara bagian AS berbeda-beda terkait menghilangkan kemampuan atau mengacuhkan penolakan.


Pelaku tidak dapat membela diri terhadap tuduhan pemerkosaan dengan mengklaim bahwa mereka sedang mabuk atau bahwa mereka memiliki hubungan perkawinan dengan korban.

Serangan seksual

Istilah pemerkosaan dan serangan seksual sering digunakan bergantian dalam berita terkait gerakan #MeToo. Praktik ini, walau tidak disengaja, membingungkan.


Definisi pemerkosaan itu spesifik, tapi istilah serangan seksual dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan kejahatan yang sifatnya seksual, mulai dari menyentuh dan mencium, menggesek, meraba atau memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual. Namun serangan seksual beririsan dengan pemerkosaan karena istilah itu mencakup pemerkosaan.


Peneliti bidang sosial dan perilaku sering menggunakan istilah “kekerasan seksual”. Istilah ini jauh lebih luas daripada serangan seksual. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang secara hukum tidak termasuk kriminal tapi membahayakan dan menimbulkan trauma.


Kekerasan seksual mencakup penggunaan janji palsu, tekanan terus-menerus, kata-kata yang melukai, maupun ancaman terhadap reputasi seseorang untuk memaksa adanya tindakan seksual. Istilah ini juga mencakup tindakan non-sentuhan seperti catcall dan siulan, yang dapat membuat perempuan merasa diobjektifikasi dan dirugikan.


Kekerasan seksual mencakup penyebaran gambar-gambar tidak senonoh secara elektronis tanpa persetujuan, mempertunjukkan alat kelamin atau secara sembunyi-sembunyi melihat orang lain sedang telanjang atau melakukan hubungan seks.

Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah istilah yang lebih luas dibanding serangan seksual, istilah ini mencakup tiga kategori perilaku yang tidak dibolehkan.


Pertama, pemaksaan seksual - secara legal disebut “pelecehan quid pro quo” - yang mengacu pada upaya implisit atau eksplisit untuk membuat suatu kondisi terkait pekerjaan bergantung pada perilaku seksual. Skenario klasik “tidur dengan saya atau kamu dipecat” adalah contoh pemaksaan seksual. Perilaku ini adalah bentuk yang paling umum dikenali sebagai pelecehan seksual, akan tetapi juga yang paling jarang.


Bentuk pelecehan yang kedua, dan lebih sering terjadi, adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan: sentuhan, pelukan, elusan, ciuman yang tidak diinginkan, tekanan terus-menerus untuk melakukan kencan atau tindakan seksual. Patut dicatat bawah pendekatan romantis atau seksual dapat bervariasi dalam lingkungan kerja, tidak semuanya adalah pelecehan.


Untuk bisa disebut pelecehan seksual yang melanggar hukum, perilaku seksual tersebut harus tidak diinginkan dan tidak menyenangkan bagi korban. Menurut Mahkamah Agung AS, perilaku pelecehan seksual harus “cukup parah atau meluas” dalam “menciptakan lingkungan kerja yang membahayakan”.


Perhatian seksual yang tidak diinginkan bisa mencakup serangan seksual dan bahkan pemerkosaan, jika seorang atasan memaksa mencium atau meraba seorang resepsionis tanpa persetujuan, maka ini adalah contoh perhatian seksual yang tidak diinginkan sekaligus serangan seksual.


Namun, sebagian besar pelecehan seksual tidak melibatkan perilaku seksual. Kategori ketiga dan yang paling sering terjadi adalah pelecehan gender: tindakan yang merendahkan orang lain terkait gender, namun tidak melibatkan ketertarikan seksual.


Pelecehan gender bisa termasuk istilah dan gambar seksual yang kasar, misalnya komentar merendahkan terkait tubuh atau kegiatan seksual, grafiti yang merendahkan perempuan atau laki-laki. Seringnya, perilaku ini sepenuhnya seksis, misalnya komentar bahwa seorang perempuan tidak pantas memimpin atau laki-laki tidak bisa mengurus anak. Tindakan semacam ini termasuk pelecehan “seksual” karena berdasarkan seks (jenis kelamin), bukan karena terkait seksualitas.

Semuanya buruk

Dalam sejarah, sikap sosial terhadap tindakan-tindakan ini mendapat reaksi yang berbeda-beda. Grafiti seksis dan celaan dianggap menghina, tapi bukan masalah yang sangat besar, kan? Ucapan pastinya tidak seburuk tindakan fisik. Dan jika tidak terjadi penetrasi, maka belum tentu itu kejadian buruk.


Namun, asumsi-asumsi dipatahkan oleh temuan ilmiah. Misalnya, peneliti di University of Melbourne menganalisis data 73.877 perempuan yang bekerja. Mereka menemukan bahwa pelecehan sekual, diskriminasi seksi dan semacamnya lebih merusak dalam pekerjaan dan kesehatan jiwa, dibanding perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pemaksaan seksual.


Kami telah mencoba mengklarifikasi istilah-istilah yang kini semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan itu rumit. Tindakan cabul, serangan atau pelecehan tidak selalu dapat dengan mudah dikategorikan satu sama lain – kadang satu tindakan dapat masuk dalam lebih dari satu kategori. Akan tetapi, menggunakan istilah-istilah ini dengan tepat tetaplah penting untuk mendorong pemahaman publik.


Pada akhirnya, kami memahami bahwa masyarakat saat ini berada dalam periode yang tidak pernah ada sebelumnya dan yang tidak kita sangka akan terjadi. Orang-orang merefleksikan dan membicarakan dan mempertimbangkan berulangkali pengalaman dan perilaku mereka. Definisi, baik yang kriminal atau tidak, berubah seiring berubahnya standar sosial. Tahun depan, mungkin kami akan menulis kolom baru.


Artikel ini telah diperbaharui dan ditambahkan konteks Indonesia. Artikel asli terbit pada 7 Februari 2018.The Conversation


Sarah L. Cook, Professor of Psychology & Associate Dean, Georgia State University; Lilia M. Cortina, Professor of Psychology, Women's Studies, and Management & Organizations, University of Michigan, dan Mary P. Koss, Regents' Professor of Public Health, University of Arizona


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Jika disahkan, Omnibus law akan memperburuk kondisi buruh perempuan. Ada diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja yang merugikan perempuan. Selain itu, buruh perempuan juga akan terkena dampak rezim pasar kerja yang fleksibel


*Andi Cipta Asmawaty- www.Konde.co

Konde.co- Lagi-lagi atas nama investasi. Ini mungkin sudah kesekian kalinya pemerintah mengeluarkan kebijakan atas nama investasi tanpa melihat hal buruk yang terjadi pada buruh perempuan.

Kamu tahu khan jika sebelumnya pemerintah akan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena ingin mengakomodir kepentingan pengusaha?.

Leksikon yang digunakan pemerintah layaknya “kanebo kering” atau “compang-camping”, lahir dari anggapan bahwa UU ketenagakerjaan menghambat investasi. Maka pemerintah ingin merevisinya.

Tentu, serikat buruh tidak pernah tinggal diam. Dengan kekuatannya membangun koalisi bersama masyarakat sipil dan mempengaruhi dengan opini kritis, mereka mencegah upaya revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh banyak turun ke jalan. Inisiatif revisi dikecam serikat buruh.

Karena gagal merevisi UU Ketenagakerjaan, maka pemerintah kemudian mengakomodir kepentingan perusahaan, atas nama menkondusifkan iklim investasi dengan berencana mengeluarkan omnibus law penciptaan lapangan kerja (Cilaka). Omnibus law adalah mekanisme pembuatan 1 undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang yang lain.

Meskipun ketenagakerjaan masuk dalam salah satu kluster, Satuan Tugas Bersama yang dikoordinir oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan beranggotakan unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi, namun ini tidak mengajak partisipasi serikat untuk masuk di dalamnya.

Hal ini bertentangan dengan argumen menteri tenaga kerja bahwa pemerintah mendengar masukan dari tripartit nasional.

Padahal, dengan mendukung partisipasi serikat, peningkatan partisipasi tenaga kerja, persoalan ketenagakerjaan, namun tetap menjembatani investasi, dapat dibidik cermat tanpa mengorbankan kepentingan buruh itu sendiri.

Khususnya buruh perempuan, partisipasi buruh perempuan di pasar tenaga kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, mencatat persentasi laki-laki di pasar tenaga kerja formal sejak 2015-2018 meningkat dari 44,89% ke angka 46.29%, dibandingkan persentasi perempuan yang bergerak dari 37,78% ke 38.2% di tahun 2018. Disparitas gender terjadi di pasar tenaga kerja formal yang tidak dapat menyerap tenaga kerja perempuan secara maksimal.

Tentu, rendahnya partisipasi ini jika dibedah, hal ini tidak lepas dari diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan.

Kesenjangan upah antara buruh perempuan dan buruh laki-laki menjadi realitas buruh perempuan hingga kini.

Badan PBB untuk perburuhan, ILO (2017) melaporkan pendapatan laki-laki secara rata-rata selalu lebih tinggi (Rp 2.44 juta/bulan) dibandingkan (Rp 1.98 juta/bulan).

Kondisi kerja buruh perempuan juga belum dianggap layak. Pelanggaran hak-hak normatif terhadap buruh perempuan masih terjadi, dari tidak adanya kontrak, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, dan sebongkah masalah lainnya yang membebani keseharian perempuan sebagai buruh.

Pertanyaannya, apakah Omnibus law ini akan mendukung kondisi kerja perempuan menjadi lebih layak atau justru memperparah?

Berkaca pada pengalaman buruh perempuan, terdapat setidaknya dua hal yang menjadi konsekuensi logis jika UU ini diberlakukan yaitu soal: diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja, cerminan rezim pasar kerja yang fleksibel

1. Diskriminasi Upah

Disparitas gender bukan hanya soal rendahnya partisipasi, tetapi diskriminasi terhadap buruh perempuan berada di sektor-sektor yang padat karya, seperti manufaktur.

Sektor inilah adalah salah satu sektor yang “mengeluh” mengenai proses percepatan investasi di Indonesia dan menuntut perubahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Mempekerjakan buruh perempuan karena dianggap murah adalah landasan berpikir para pengusaha di sektor ini.

Kajian yang dilakukan oleh Laili dan Damayanti di 2018, menunjukkan tendensi diskriminasi upah terjadi di sektor manufaktur terutama di industri tekstil dan alas kaki, kertas dan barang cetakan, logam dasar besi dan baja, makanan, minum, dan tembakau serta industri pupuk kimia dan barang dari karet.

Dengan menggunakan data pooled crosss section di 1996 dan 2006 dari Survei tahunan Industri Besar Sedang (IBS) yang dilakukan BPS, kajian ini menghasilkan temuan empiris (yang tidak) mencengangkan: pada umumnya, perempuan mengalami diskriminasi upah di seluruh sektor industri manufaktur.

Tarik ulur revisi UU Ketenagakerjaan juga selalu beriringan bagaimana negara ingin menfleksibelkan baik dari sisi upah dan jam kerja. Kepentingan ini dimotori oleh sektor privat yang ingin menekan biaya produksi melalui upah buruh.

Diskriminasi upah ini akan melonjak jika fleksibelitas baik upah dan jam kerja di berlakukan. Pekerja lepas dan pekerja tidak tetap termasuk bentuk pekerjaan yang rentan. ILO (2017) melaporkan bahwa di Indonesia, pekerja rentan mencapai 57,6% dari komposisi tersebut, persentase buruh perempuan yang bekerja rentan lebih tinggi, atau sebesar 61,8% dibandingkan buruh laki-laki (54,9%).

2. Fleksibilitas Upah dan Jam Kerja

Sudah menjadi rahasia umum, upah minimum juga sering diberlakukan bersamaan dengan sistem kejar target. Perusahaan menetapkan target produksi tertentu yang jika dipenuhi akan mendapatkan upah minimum, dan jika tidak memenuhi target, maka buruh perempuan harus rela diupah di bawah standar minimum. Praktik ini juga dilakukan untuk menghindari sanksi pidana yang diatur oleh UU ketenagakerjaan bagi perusahaan yang lalai membayar upah minimum.

Pelenturan waktu kerja yang disepakati merupakan indikasi kasualisasi buruh di sektor formal. Dan realitas ini sudah dialami oleh para buruh perempuan yang bekerja musiman, khususnya di sektor manufaktur. Di sinilah, poin yang dijustifikasi oleh UU Perciptaan Lapangan Kerja: memberikan kewenangan penuh bagi perusahaan untuk menentukan baik jam kerja dan upah kerja buruh

Komunikasi yang tidak dua arah dan terkadang mengandung kekerasan adalah realitas buruh pabrik perempuan.

Mengacu pada pertanyaan di atas, Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini akan berjalan tumpah tindih dengan UU Ketenagakerjaan, sebagai payung hukum perlindungan buruh di Indonesia. Ketumpahtindihan ini berpotensi tidak memenangkan dan berpihak kepentigan buruh.

Gambaran di atas adalah setidaknya dua dampak terhadap kesejahteraan buruh perempuan baik material dan non material, yang seharusnya dapat didukung melalui intervensi negara: yang melindungi kepentingan dan hak buruh perempuan sebagai warga negaranya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Andi Cipta Asmawaty, mahasiswa pascasarjana Development Studies, International Institute of Social Studies, Belanda

Para perempuan muda juga mengalami depresi karena kekerasan yang dialaminya. Mereka stress, depresi bahkan banyak yang ingin bunuh diri

*Sharfina Izza- www.Konde.co

Konde.co- Saya membaca di sebuah linimasa, ada anak berusia kurang lebih 18 tahun melalui akun twitternya, membuat sebuah utas dimana ia mengalami tindak kekerasan berupa dipukuli oleh pamannya sejak umur 6 tahun tanpa diketahui oleh orangtuanya.

Kejadian tersebut berlangsung hingga usianya 13 tahun. Pamannya mulai memukulinya ketika kalah judi. Lalu pada saat umurnya 16 tahun, ia mendapatkan kekerasan seksual oleh 2 teman lelakinya.

Ia tidak berani mengatakan cerita sesungguhnya kepada orangtuanya karena ia menganggap hal seperti itu sangatlah tabu untuk kedua orangtuanya. Lalu ia bergegas untuk mencari pertolongan dengan datang ke tempat perlindungan perempuan dan anak.

Ini membuktikan bahwa perempuan muda juga banyak mendapatkan kekerasan dari orang terdekatnya.

Kekerasan lain adalah kekerasan yang terjadi dalam pacaran. Ini juga banyak dialami perempuan muda. Fetty Fajriatin dalam laman konde.co pernah menuliskan tentang tanda-tanda kekerasan dalam pacaran. Terdapat 10 bentuk atau tanda kekerasan dalam pacaran atau oleh orang terdekatmu:

1. Menggunakan kekerasan fisik untuk menyakitimu

2. Mengecek ponsel, email dan sosial media tanpa izin

Masyarakat kita tahu apa yang baik dan benar tetapi kurang mengetahui tentang hak-hak mereka. Hal sesederhana privasi saja masih dianggap remeh. Banyak yang menganggap mengecek handphone atau sosial media bukanlah suatu bentuk kekerasan. So, kalau pasangan ngecek HP atau sosmed tanpa izin atau dengan paksaan itu bukan tanda sayang, melainkan: tidak sopan.

3. Posesif atau cemburu yang berlebihan

Kata orang sih cemburu itu tanda sayang, tapi kalo berlebihan apa iya masih bisa disebut tanda sayang?

4. Menguntit secara fisik ataupun digital

5. Menjauhkanmu dari keluarga dan sahabatmu

Kadang banyak pasangan lupa bahwa jauh sebelum pacaran, kita adalah individu dengan segala kehidupan dan aktivitasnya masing-masing. Lalu apa hak pasangan menjauhkan kita dari sahabat bahkan keluarga kita, seolah-olah kita hidup hanya untuk membahagiakan dan melayani dia.

6. Membentak dan mengatakan sesuatu dengan meledak-ledak

7. Selalu meremehkan dan mengejekmu

Saya sering sekali melihat teman saya dikatain 'goblok' 'lemot' atau bahkan menjadi bahan tertawaan pacarnya sendiri.

8. Memaksa berhubungan seks

9. Menolak menggunakan kontrasepsi

10. Tuduhan tanpa alasan

Banyak perempuan muda yang kemudian mengalami stress, tak mau kuliah bahkan depresi ketika mendapatkan kekerasan dalam pacaran. Data-data ini saya dapat dari berbagai kajian tentang anak muda dan kekerasan.

Dari sinilah saya sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan tak pernah mengenal umur, dari yang muda hingga tua bisa mengalami kekerasan baik dari orang yang tak dikenal maupun dari keluarga terdekatnya.

Ada lagi yang lain, yaitu kekerasan yang terjadi di internet yang juga banyak menimpa perempuan muda. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban  atau malicious distribution merupakan kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018.

Data Komnas Perempuan menyebutkan, kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami pada perempuan dewasa maupun pacar yang dialami perempuan muda.

Pola yang digunakan korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial, jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku.

Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban.

Di sisi lain, data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa layanan bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa diakses korban secara mudah, baik dari mekanisme pelaporan, maupun pendampingan korban.

Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah UU Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban.

Dalam hal ini perempuan korban mengalami ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan.

Apa yang membuat perempuan muda rentan sekali terkena kekerasan di dalam hidupnya? Menurut saya ini adalah kondisi patriarki dimana banyak orang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, maka dianggap sah-sah saja jika mendapatkan kekerasan. Alasan ini membuat saya selalu marah jika mendengarnya.

Padahal dampak kekerasan pada perempuan sangat mengguncang kesehatan fisik dan mental korbannya, korban sangat berpotensi mengalami bentuk PMS  atau Penyakit Menular Seksual, mulai dari yang ringan hingga setingkat dengan HIV/AIDS apabila bentuk dari kekerasan itu adalah pemerkosaan.

Para korban juga seringkali tidak bisa menghindari kehamilan yang tidak di inginkan yang menyebabkan kerugian besar pada kesehatan reproduksinya, juga masa depannya.

Tidak hanya gangguan fisik, para perempuan muda juga rentan mengalami gangguan psikis seperti depresi, kegelisahan, bipolar hingga bunuh diri akibat dari trauma yang diterimanya.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada perempuan muda dan anak banyak terjadi.

Maka diperlukan banyak lembaga serta tenaga untuk membantu memecahkan masalah tersebut, seperti konseling atau penanganan kekerasan dan penanganan trauma untuk anak muda. Serta diperlukan pendidikan tentang pentingnya kita semua harus peduli dengan para korban dengan tidak menyalahkannya tapi dengan mendukungnya bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan kekerasan yang mereka alami.

Pemerintah Indonesia harus serius untuk memberikan rasa aman, mendirikan tempat pendampingan korban secara serius agar perempuan hidup tanpa rasa takut dan gelisah dalam menjalani aktivitas sehari-hari di negerinya sendiri.

Buat saya, ini adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia.

*Sharfina Izza, mahasiswi London School of Public Relation, Jakarta


Film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” atau NKCTHI adalah film yang bercerita tentang keluarga yang punya tipikal normatif patriarki. Laki-laki atau ayah yang berkuasa, ibu yang sabar dan mengalah, serta anak-anak yang harus menuruti kemauan ayah. Potret ini seperti melengkapi problem khas keluarga tradisional Indonesia yang banyak dialami dari dulu hingga kini.

Luviana- www.Konde.co

Konde.co- Film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” atau NKCTHI adalah buah pemikiran penulis, Marchella FP yang tergelitik bertanya pada anak-anak muda tentang problem yang mereka alami sebagai anak dalam keluarga.

Ayah yang berkuasa dan selalu merasa yang paling bertanggungjawab dalam keluarga, ibu yang harus menurut apa kata ayah, anak sulung yang harus bertanggungjawab pada adik-adiknya. Juga cerita tentang anak bungsu yang harus dijaga ketat. Lalu anak tengah yang akhirnya menjauh dari keluarga.

Dari cerita inilah, ia kemudian membuat sebuah buku dengan judul yang sama, yang berisi kutipan di sosial media tentang pendapat anak-anak muda tentang keluarga.

Jahitan cerita inilah yang membuat sutradara, Angga Dwimas Sasongko tertarik dan kemudian membuat film tentang problem keluarga ini.

Film ini bercerita tentang laki-laki yang berkuasa dalam keluarga, dan perempuan yang harus 'dilindungi', hingga tak boleh punya keputusan, seperti khas cerita tentang keluarga tradisional Indonesia.

Mengapa keluarga tradisional bisa terbentuk seperti itu? Barangkali ini karena ayah yang selalu menuntut begitu. Maka anak laki-laki kemudian diubah agar menjadi sosok yang sama seperti ayahnya, dan perempuan dituntut harus sama seperti ibunya.

Ayah yang merasa paling bertanggungjawab, memutuskan setiap keputusan keluarga, walau ini artinya ia berkuasa, tak boleh dibantah apa yang dimau.

Si sulung laki-laki selalu diberikan kata-kata seperti ini dari sang ayah:

“Nanti kalau kamu dewasa, kamu yang mengambil kepemimpinan keluarga.”

“Kamu harus belajar untuk menjaga adik-adikmu sejak kecil karena ini tanggungjawabmu nanti.”

Atau anak bungsu yang selalu harus ‘diikuti’ kemanapun mereka pergi. Harus diperintah, namun dijaga seperti gelas, agar jangan sampai pecah.

Lalu ada anak tengah yang tak banyak mendapat perhatian, dianggap sebagai figur yang tak nampak dalam keluarga.

Kondisi ini banyak terjadi dalam keluarga tradisional di Indonesia. Mungkin inilah penyebabnya: laki-laki yang harus dituntut bertanggungjawab pada keluarga sejak kecil sehingga membuat ia selalu dalam kondisi tertekan, merasa berkuasa ketika dewasa dan mempunyai konstruksi yang sama dalam memimpin seperti ayahnya dulu. Padahal inilah ciri patriarki. Memerintah, berkuasa, tak mau dikasih masukan.

Sedangkan gambaran ibu dalam film ini adalah sebagai ibu yang pasrah, ibu yang banyak diam, selalu menangis. Ia mengalah pada keputusan-keputusan yang diambil alih oleh ayah atau suaminya.

Bahkan di awal hingga tengah film, ibu tak bisa membela anak-anaknya yang mendapatkan tekanan yang terus menerus dari ayah anak-anaknya atau suaminya.

NKCTHI bercerita tentang Ajeng sebagai ibu (Niken Anjani, lalu Susan Bachtiar) yang harus kehilangan 1 anak kembarnya, meninggal. Dan harus dirahasiakan karena tak diperbolehkan menceritakan pada siapapun oleh ayah atau suaminya, Narendra (Oka Antara, lalu Donny Damara). Cerita ini ia simpan terus hingga semua menjadi dewasa, padahal ia menyimpan banyak sekali kepedihan dari cerita ini.

Ayah kemudian membentuk keluarga ini sedemikian: ibu harus menurut keputusan ayah, anak sulung Angkasa (Rio Dewanto) yang harus bertanggungjawab dan menjaga adik bungsunya. Anak tengah, Aurora (Sheila Dara Aisha) yang tak mendapatkan perhatian dari keluarga, dan si bungsu, Awan (Rachel Amanda) yang terus-menerus harus dijaga setelah kematian saudara kembarnya ketika bayi.

Perlakuan ini dilakukan sejak anak-anak masih kecil. Di waktu dewasa, Angkasa tumbuh menjadi laki-laki yang tak boleh jauh dari keluarga, setiap hari ia harus mengantar jemput adik bungsunya dan memastikan adiknya baik-baik saja. Ia juga mengesampingkan hubungannya dengan pacarnya karena urusan keluarga yang super rumit ini.

Sedangkan Aurora menjelma menjadi anak tengah yang mandiri, berprestasi dan jauh dari keluarga. Ini karena ia nyaris tak dilibatkan dalam keputusan-keputusan keluarga, tak mendapat perhatian dan akhirnya mengambil keputusan sendiri sejak ia kecil hingga dewasa.

Bahkan sebagai seniman, ketika ia punya kesempatan berpameran tunggal, cita-cita yang bisa dipenuhinya yang ingin ia tunjukkan pada ayahnya, berakhir berantakan karena ayah yang terlalu sibuk memikirkan egonya.

Awan si bungsu, sebenarnya punya sifat pantang menyerah, ingin banyak belajar. Ini bisa dilihat ketika ia di PHK karena dianggap berselisih paham dengan bossnya di kantor. Namun dalam keluarga, ia nyaris menjadi sosok perempuan yang tak boleh punya keputusan sendiri dalam hidupnya, karena semua keputusan dipilihkan oleh ayah.

Ia kemudian mengenal Kale, cowok yang menjadi temannya belajar tentang sakit, pantang menyerah dan menemukan diri sendiri.

Ibu adalah sosok yang selalu mengalah. Diam-diam selalu menangis hanya karena ingin menjaga agar keluarganya harmonis dan tanpa pertengkaran. Ia memilih untuk dekat dengan anak-anaknya secara pribadi, meminta anak-anaknya mengalah untuk putusan suaminya yang sebetulnya tak disukai dalam keluarga.

Sosok ibu semakin menguatkan ciri-ciri keluarga normatif patriarki, sabar dan selalu mengalah demi keutuhan keluarga.

Potret inilah yang tampak dalam NKCTHI yang diproduseri Anggia Kharisma, diproduksi Visinema Pictures dan IDN Times.

Bisa dibilang, ini adalah potret keluarga yang selalu diam ketika ada masalah, tak mau membicarakannya dan menyimpan rahasianya masing-masing agar selalu terlihat harmonis.

Dan ketika semua problem menumpuk, ini seperti menunggu sesuatu yang tak bisa terelakkan, seperti gelas yang pecah berantakan.

Angga Dwimas Sasongko yang ditemui Konde.co dalam pemutaran terbatas di Jogjakarta, 23 Desember 2019 mengatakan bahwa ia memang tertantang untuk menyutradari film ini karena ini merupakan film keluarga yang banyak terjadi di keluarga di Indonesia.

“Ini adalah problem-problem khas keluarga Indonesia. Pertamakali membaca buku Marchella ini saya langsung tertarik karena ini merupakan suara dari banyak orang yang bersuara tentang problem keluarga mereka.”

Setelah sukses memproduksi film “Keluarga Cemara” Angga tertarik menjadikan ini sebagai film kedua yang bertema keluarga.

“Visinema nantinya berencana mengeluarkan 1 film keluarga setiap tahunnya, karena tema keluarga menjadi tema penting, kita di rumah dengan keluarga, hidup setiap hari bersama keluarga. Tujuannya agar bisa menjadi cerita, sharing untuk keluarga,” kata Angga Dwimas.

Pada alur terakhir film, sebenarnya agak menggembirakan ketika Ajeng (ibu) menjadi sosok penyelamat keluarga ketika kondisinya pecah, pertikaian keluarga tak terbendung.

Namun alur ini justru mengecewakan, karena sosok ibu tak tampil kuat, ia kembali menyatukan keluarga, namun tetap mengakui suaminya sebagai sosok terbaik dalam keluarga. Tak mau membuka sifat berkuasa suami yang selama ini membuat keluarga tertekan dan berantakan.

Sebagai film yang menceritakan tentang problem khas keluarga tradisional normatif patriarki, film ini bisa menjadi film rujukan untuk diketahui dan ditonton.

Namun di tengah akting para pemain yang sangat memikat, konflik yang dialami Aurora yang sangat dalam dan menyentuh, sayangnya, film NKCTHI tak menyajikan narasi kritis soal patriarki, atau paling tidak mempertanyakan mengapa laki-laki selalu pengin menjadi sosok yang berkuasa dalam keluarga dan perempuan harus selalu mengalah?.

Hal-hal seperti ini tidak didiskusikan dan tak tergambar dalam film. Sayang memang, film yang sudah berhasil menyajikan potret keluarga khas tradisional di Indonesia, namun tak menampilkan sisi kritis yang bisa menjadi bahan diskusi keluarga Indonesia.

Padahal sisi inilah yang menarik untuk mengurai konstruksi peran yang selama ini dibangun banyak keluarga.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Kekerasan dan perempuan seolah menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Sepanjang tahun 2019 saja terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terekam di Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya sebesar  348.466 kasus.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan di tahun 2020 kembali membuka dana hibah Pundi Perempuan. Dana hibah akan diberikan pada komunitas/organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Untuk itu IKa dan Komnas Perempuan mengundang komunitas atau organisasi untuk mengikuti seleksi penerimaan Dana Hibah Pundi Perempuan tahun 2020 dengan cara mengirimkan proposal. Proposal dana hibah ini bisa dikirimkan dari tanggal 14 Januari hingga 14 Februari 2020.

Komunitas atau organisasi yang akan dipilih harus memenuhi syarat: komunitas atau organisasi yang telah memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan minimal 5 kasus perbulannya, tidak sedang menerima dana bantuan operasional baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya, memiliki sistem kerja yang menjamin adanya akuntabilitas serta menyertakan 2 nama referensi dalam proposal.

Proposal yang masuk akan diseleksi oleh panitia pengarah dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan. Sedangkan pengumuman penerima dana hibah akan dilakukan pada akhir  Maret 2020. Tahap berikutnya adalah tahap penggunaan dana oleh komunitas/ organisasi terpilih.

3 (tiga) komunitas/ organisasi yang terpilih akan memperoleh dana hibah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat digunakan untuk mendanai pendampingan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta berkesempatan untuk memperoleh berbagai sumberdaya lainnya yaitu jaringan, pengetahuan & kerelawanan.

Program Pundi Perempuan ini mulai dilakukan pada tahun 2003. Hingga saat ini Pundi Perempuan telah memberikan dukungan kepada 82 organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh.

Pundi Perempuan merupakan women’s fund  atau dana hibah perempuan pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan dalam dinamika dana yang tersedia untuk perubahan sosial.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan). Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan, sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan.

Kegiatan dalam Pundi Perempuan antara lain melakukan penggalangan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian sumber dana yang akuntabel, memberi dukungan dan mendorong keberlanjutan organisasi, komunitas atau individu yang memiliki inisiatif penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memberikan dukungan bagi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kapasitas perempuan pembela HAM. Serta membangun dan mengembangkan jaringan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memperkuat peran Pundi Perempuan.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik format proposal pada link berikut: Call for Proposal Dana Hibah Pundi Perempuan 2020 http://www.indonesiauntukkemanusiaan.org/site/kabar/detail/80/call-for-proposal-dana-hibah-pundi-perempuan-2020 atau bisa juga melalui surel: info@indonesiauntukkemanusiaan.org atau via telp. Ika (081386735816)