Karel Karsten Himawan, Universitas Pelita Harapan

Tren pertumbuhan orang lajang di negara Barat dan beberapa negara Asia seperti Jepang dan Singapura terjadi juga di Indonesia. Selama empat dekade terakhir, jumlah orang yang tidak menikah di Indonesia meningkat secara konsisten.

Jumlah perempuan Indonesia yang tidak menikah,misalnya, bertambah tiga kali lipat dalam periode 1970 hingga 2010. Pada 1970, hanya 1.4% perempuan usia 35-39 yang lajang. Pada 2000, naik menjadi 3,5%. Pada 2010, angka ini menjadi 3,8%.

Studi yang mengamati fenomena lajang mengacu pada proporsi perempuan berusia 35-39 tahun dalam mengindikasikan tren individu belum menikah di suatu populasi.

Namun peningkatan jumlah lajang di Indonesia tidak hanya diamati pada perempuan saja.

Hasil Sensus Penduduk menurut Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah lajang lelaki berusia 35-39 tahun juga mengalami kenaikan, dari 10,02% pada tahun 2000 menjadi 11,58% pada tahun 2010. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia berusia 35-39 tahun yang belum menikah menurut hasil sensus tahun 2010 ialah 9,58%, meningkat dari 8,41% pada tahun 2000. Pola ini konsisten ditemukan baik pada penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Di negara Barat dan beberapa negara Asia, pernikahan mulai dianggap sebagai institusi yang usang dan kurang relevan dengan kebutuhan individu masa kini.

Baca juga:

Perempuan lajang di Hong Kong dan negara-negara lain mendorong terjadinya gentrifikasi

Namun, di Indonesia, status pernikahan tetap menjadi identitas sosial yang dianggap penting. Dalam sebuah studi mengenai alat ukur kebahagiaan bagi orang Indonesia, hubungan baik dengan keluarga adalah salah satu dimensi kebahagiaan.

Maka, para lajang di Indonesia diyakini memiliki motivasi melajang yang berbeda dengan mereka yang melajang di negara yang lebih liberal.

Ingin atau terpaksa melajang?

Hasil survei awal yang saya lakukan pada tahun 2019 terhadap 350 partisipan lajang berusia 26-50 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan kebanyakan individu tidak memilih hidup lajang secara sukarela.

Hal ini juga diperkuat dengan temuan riset lain yang saya lakukan di tahun yang sama yang mengindikasikan bahwa hanya dua dari 100 orang lajang di Indonesia yang tidak ingin menikah sepanjang hidupnya. Jelas, ada faktor lain di luar kendali diri sendiri yang mencegah mereka menikah.

Perempuan semakin berdaya

Tinjauan literatur yang saya lakukan pada 2017 mengenai pergeseran nilai dan formasi pernikahan menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan modernisasi berperan penting dalam menentukan jumlah pasangan menikah di Indonesia.

Secara khusus, gerakan kesetaraan gender yang digalakkan oleh pemerintah telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

Pada tahun 2000, misalnya, proporsi perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan universitas hanya 3,24%. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2019 menjadi 9,52%.

Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan secara logis berdampak pada semakin besarnya keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), partisipasi angkatan kerja perempuan berangsur-angsur meningkat mulai dari 32,65% pada tahun 1980 hingga 52,36% pada tahun 2013.

Pemberdayaan perempuan ini mendorong mereka meninggalkan nilai tradisional yang hanya mengukur status perempuan melalui peran mereka dalam rumah tangga.

Kini semakin banyak perempuan yang mengambil peran dalam dunia kerja. Tak beda dengan laki-laki, mereka berambisi membangun jenjang karier di berbagai bidang pekerjaan, termasuk wilayah manajerial.

Baca juga:

Di mana perempuan muda (di) Indonesia?

Idealisasi hipergami

Meski kesetaraan gender semakin kuat dalam pendidikan dan dunia kerja, dalam konteks pernikahan kesetaraan masih elusif.

Penelitian Ariane Utomo, peneliti demografi sosial di Australian National University, pada tahun 2012 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mengidealisasikan pernikahan hipergami. Menurut tradisi pernikahan hipergami, pernikahan perlu terjadi antara lelaki dengan status sosial, ekonomi, dan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi daripada perempuan.

Pandangan yang menekankan superioritas lelaki di dalam rumah tangga ini dipercaya memiliki akar religius yang kuat.

Menurut ajaran agama Islam maupun Kristen (sebagai dua agama mayoritas di Indonesia), lelaki dianggap sebagai “imam” atau “kepala”. Nilai keagamaan ini yang ditanamkan ini membuat atribut laki-laki menempati posisi lebih tinggi daripada perempuan menjadi penting.

Bahkan negara pun mengatur hubungan relasi kuasa antara pasangan suami dan istri. Undang Undang (UU) Perkawinan secara eksplisit merumuskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Dengan demikian, meski perempuan Indonesia menunjukkan ambisi besar untuk berkarya dalam berbagai pilihan kariernya, berbeda dengan laki-laki, mereka tidak dibesarkan dengan ekspektasi untuk menjadi kepala atau tulang punggung keluarga, melainkan hanya sebatas menjadi pencari nafkah tambahan.

Baca juga:

Konferensi iklim masih didominasi laki-laki, saatnya meningkatkan keterlibatan perempuan

Minimnya pilihan calon suami untuk perempuan karier

Meningkatnya jumlah individu melajang dalam konteks ini dapat dipahami.

Saat ini, sulit untuk mewujudkan pernikahan menurut tradisi hipergami. Besarnya tantangan untuk mewujudkan pernikahan hipergami didasari oleh tingginya jenjang karier serta status sosioekonomi yang dirintis oleh perempuan: semakin tinggi karier seorang perempuan, semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan pasangan dengan atribut yang lebih tinggi darinya.

Dengan kata lain, menurut data sensus penduduk terbaru, tingginya jumlah lajang di Indonesia bukan disebabkan karena tidak adanya calon pasangan lawan jenis dalam rentang usia yang wajar untuk menikah.

Alasan sebenarnya adalah semakin sedikit calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kriteria itu termasuk bahwa pasangan menghargai kesetaraan dan memiliki pendidikan yang setara.

Jadi, kebanyakan perempuan Indonesia melajang bukan karena tidak memiliki jodoh, tetapi karena tidak bisa bertemu jodoh yang sesuai harapan.

Semua berhak bahagia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat obsesif terhadap pernikahan.

Menikah dianggap sebagai satu-satunya cara bagi orang dewasa untuk mendapatkan kepuasan hidup yang sejati. Pernikahan bahkan sering dianggap sebagai tolok ukur kedewasaan, bukan hanya dalam hal usia, tetapi juga mental dan karakter.

Akibatnya, kaum lajang kerap mendapat stigma sosial. Mulai dari dianggap egois, terlalu pemilih, jual mahal, hingga dicurigai orientasi seksualnya. Belum banyak orang yang peka dan sadar bahwa keputusan untuk menikah seringkali bukan berada di wilayah kontrol individu.

Hasil kajian saya menunjukkan bahwa karena kuatnya dorongan lingkungan untuk menikah, sebagian dari mereka kemudian pasrah dan memutuskan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Ada juga yang terpaksa menerima dijodohkan oleh orang tua, hanya untuk terbebas dari stigma. Beberapa lainnya merasa ruang privasinya tidak dihormati, bahkan tersudutkan akibat pilihannya untuk menunda pernikahan.

Dalam memahami pernikahan, kesadaran sosial perlu dibangun lebih daripada sekadar mandat budaya. Seseorang yang telah menikah tidak serta-merta lebih bahagia dari yang tidak menikah; kualitas pernikahan adalah faktor utama dalam menentukan kebahagiaan pasangan menikah.

Lingkungan sosial seharusnya tidak fokus pada angka pernikahan. Penting untuk menciptakan budaya yang mendorong seseorang untuk menikah hanya ketika ia siap dan memberi ruang bagi individu untuk memilih jalan hidup yang membuatnya nyaman menuju kebahagiaan.

Nashya Tamara turut berkontribusi dalam penerbitan artikel ini

Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini.

Karel Karsten Himawan, Lecturer of Psychology, Universitas Pelita Harapan

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.