Belum lama ini akun resmi Instagram mengunggah foto seorang seniman asal Cilegon, Imelda Adams, yang sedang memegang lukisan hasil karyanya.

Foto yang diunggah langsung oleh akun resmi Instagram ini telah disukai oleh ribuan orang dan hingga artikel ini dirilis, telah disukai lebih dari 546 ribu orang dan mengundang sekitar 8.700 komentar.

Merupakan sebuah kejutan bagi Imelda, ketika pada suatu hari Instagram mengirim pesan dan menawarkan untuk menampilkan hasil karyanya.

“Aku kayak masih nggak percaya, karena aku orang awam gitu ya. Tahunya kan yang di feature di Instagram itu cuman orang-orang yang punya follower banyak, terus mungkin kualitas foto yang bagus dan segama macam,” ujar seniman kelahiran tahun 1997 ini.

Untuk sebuah foto bisa diunggah di akun resmi Instagram ternyata tidak mudah dan harus melalui sebuah proses yang cukup panjang, sekitar satu bulan bagi Imelda.

“Iya, awalnya waktu itu aku sempat di kontak langsung mungkin (oleh) karyawan dari kantor Instagram Asia Pasifik. Waktu itu sempat e-mail aku, terus nawarin aku untuk mau atau nggak gitu kontenku di feature di Instagram,” jelas pelukis yang juga hobi bermusik ini.

Setelah dikontak langsung oleh kantor Instagram Asia Pasifik, proses berlanjut ke sesi wawancara dengan pihak Instagram di Amerika Serikat. Foto yang ditampilkan pun harus memenuhi beberapa persyaratan khusus, mulai dari tema yang dipilih dan ukuran.

Usai melakukan diskusi panjang, Imelda lalu langsung mengambil kanvas dan membuat lukisan dengan tema “Month of Good” atau bulan kebaikan, mengingat pada waktu itu fokus yang ingin diangkat adalah bulan Ramadan. 

Lewat karyanya ini, Imelda juga berusaha menuangkan kehidupannya di masa karantina wilayah, terkait pandemi COVID-19. Bagi Imelda, hasil karyanya merupakan curahan hati yang ia tuangkan ke kanvas. 

“Aku pengen karyaku itu ya, menyatu dengan aku,” jelasnya.

Hasil karya yang akhirnya menjadi sorotan di Instagram ini berhasil ia selesaikan hanya dalam waktu dua hari.

“Sebenarnya itu gambar aku. Aku yang lagi ngelukis, kemudian di dalam lukisannya itu ada lukisan aku, yang di lukisan itu ada gambar keluarga yang lagi duduk di meja itu. Itu sebenarnya menggambarkan aku, yang sebenarnya mengambil hikmah dari adanya lockdown ini, dimana kita bisa saling lebih dekat lagi dengan keluarga gitu,” paparnya.

Dalam lukisannya tertulis kata “charity” alias “amal.” Kata yang penuh arti tersebut ia pilih untuk menggambarkan kepedulian dari masyarakat terhadap musibah COVID-19 ini. 

“Ketika ada musibah ini, teman-teman aku terutama juga banyak yang mengadakan charity gitu (untuk) teman-teman yang terkena musibah COVID-19,” jelasnya.

Instagram pun menulis:

"Bagi seniman Indonesia, Imelda Adams, hasil karyanya adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri dan berbagi inspirasi untuk melakukan hal positif."

Awalnya, Instagram hanya meminta Imelda untuk menampilkan lukisannya saja, tetapi pada akhirnya mereka meminta agar Imelda “in frame di dalamnya.” 

“Mungkin Instagram juga lihat dari Instagram aku, konten Instagram aku tuh di dalamnya mungkin like yang terbanyak tuh biasanya ada akunya gitu. Foto-foto yang ada akunya itu lebih banyak di-like sama audience di Instagram,” kata Imelda.

Benar saja! Jumlah pengikut Imelda yang sebelumnya adalah sekitar 4,000 orang, langsung melonjak pesat menjadi lebih dari 15,700 pengikut hanya dalam waktu lima hari.

“Aku senang banget sih. Terus aku jadi lebih dikenal juga sama teman-teman di luar sana yang bahkan aku nggak kenal gitu,” ujar Imelda.

Akun Instagram Imelda langsung dibanjiri komentar dan pujian. Di antara mereka bahkan menyatakan rasa bangga melihat ada sosok seniman Indonesia yang ikut diapresiasi oleh Instagram dan para pengguna Instagram di seluruh dunia.

Keraguan dan Putus Asa Melanda, Imelda: “Perjalanan setiap orang kan beda-beda”

Kecintaan Imelda terhadap dunia seni lukis memang sudah tumbuh sejak kecil. Ia mulai serius mendalaminya ketika duduk di bangku kelas tiga SMP, dengan mengikuti kursus privat selama tiga bulan dan mempelajari lebih lanjut secara otodidak. 

“Aku lebih nyaman-nya lukis tangan yang manual. Kalau kebutuhan digital itu lebih ke aku misalnya mau mengaplikasikan gambarku ke baju atau apa gitu ya yang desain-desain gitu. Jadi ya mau enggak mau aku harus bisa digital juga,” kata Imelda.

Lukisan-lukisan Imelda dijual dengan harga 5-20 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan penggarapannya. Target pembelinya kebanyakan adalah anak-anak muda.

Koleksi lukisannya ia beri nama “Gacon,” yang dalam bahasa Sunda, artinya andalan atau yang diandalkan. Gacon adalah sebutan yang dilontarkan oleh teman-temannya, setiap kali melihat karakter yang ditampilkan oleh Imelda di karya-karyanya.

“Ada gambar orang yang matanya kecil gitu, terus rambutnya diikat ke atas dan itu entah kenapa orang-orang bilang, kalau itu karakternya aku banget gitu,” jelasnya.

Yang juga menjadi khas dari hasil karyanya adalah baju garis-garis yang selalu dipakai oleh karakter-karakter yang ia lukis.

“Aku suka banget dekorasi garis-garis. Aku suka banget pakai pola garis-garis dan memang kebetulan sih aku juga suka pakai baju panjang yang polanya garis-garis juga gitu. jadi bener-bener deket sama aku gitu,” kata Imelda.

Merupakan sebuah kepuasan bagi Imelda ketika mengetahui bahwa karya-karyanya ini ternyata juga mengena di kehidupan banyak orang. 

“Sebenarnya tujuan aku sendiri melukis kan hanya mengeluarkan unek-unek gitu kan, tapi ternyata itu bisa relate juga gitu dengan orang lain,” jelas Imelda.

Saat kuliah, Imelda memutuskan untuk mengambil jurusan yang jauh berbeda dari dunia yang ia cintai, yaitu marketing komunikasi di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang. 

“Awalnya aku masih bingung, jadi setelah lulus kuliah aku mau ngapain, karena kebetulan aku lulus dengan gelar marketing komunikasi di mana yang ini sangat berbeda sekali,” cerita Imelda yang baru saja lulus ini.

Meskipun sudah sering melakukan pameran dan mengajar di galeri, awalnya orang tua Imelda sempat ragu akan keputusannya untuk mendalami dunia seni lukis, mengingat stigma yang ada di masyarakat mengenai profesi seniman yang kerap dianggap tidak menghasilkan.

“Aku sempet ya putus asa juga gitu, sempat kepikiran untuk berhenti, karena ya stigma itu tadi. Itu yang bikin aku jadi insecure ya, mungkin ngelihat teman-temanku yang sudah lebih dulu sukses dalam definisiku, tapi kok aku masih gini-gini aja gitu. Tapi enggak juga gitu. Perjalanan setiap orang kan beda-beda,” jelasnya.

Namun, Imelda tetap teguh pada pendiriannya dalam menekuni dunia ini. Menurutnya, di zaman sekarang, “apa pun bisa menjadi pekerjaan.” Ditambah lagi, ilmu marketing komunikasi yang ia dalami saat kuliah, ternyata juga bermanfaat untuk karirnya di dunia seni rupa ini, khususnya di saat menjual produk lukisannya.

“Definisi pekerjaan menurut orang tua zaman dulu itu kan (bekerja dari pukul) nine to five (red: 9-5) gitu ya, tapi kalau aku sendiri sih nggak mau ambil pusing itu. Orang tua juga sekarang sudah mendukung, karena mereka sudah melihat hasilnya gitu kan. Aku bisa membuktikan itu pada akhirnya,” tegasnya.

Kepada teman-teman yang memiliki keraguan yang pernah ia rasakan, Imelda berpesan untuk mengubah stigma yang ada.

“Mereka takut akan stigma bahwa seniman itu akan miskin,” katanya.

“Tapi kan sebenarnya enggak. Itu kan hanya sejarah pada zaman dulu. Sementara sekarang kan juga zaman sudah berubah, dimana media sosial itu sangat membantu banget untuk mempromosikan karya,” tambahnya.

Selain kini tengah menggarap lukisan yang mengambil tema pandemi COVID-19, untuk ke depannya, Imelda berencana akan terus melakukan dunia seni yang ia cintai, dengan berkarya, berpameran, dan melakukan kegiatan kesenian lainnya.

“Ini tuh kesukaan aku. Jadi susah banget untuk lepas," pungkasnya


(Foto: Seniman Cilegon, Imelda Adams, dan karyanya yang mendapat apresiasi dari Instagram/ dok: Imelda Adams)

(Sumber: Voice of America/ VOA Indonesia)

"Corona is like your wife. In easily you try to control it, then you realize that you can't. Then, you learn to live with it’.”


*Ega Melindo- www.Konde.co

Pernyataan seksis tersebut dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD dalam sambutannya di acara Halal bi Halal Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret/ UNS yang disiarkan di kanal Youtube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa, 26 Mei 2020:

“Saya kemarin mendapat meme dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman) itu begini, ‘Corona is like your wife. In easily you try to control it, then you realize that you can't. Then, you learn to live with it’.”

Atau kira begini bunyinya: “Corona itu seperti istri. Dengan mudah anda mencoba mengontrolnya, maka ketika anda menyadari bahwa anda tidak bisa, kemudian anda belajar hidup dengannya.”

Solidaritas Perempuan mengecam pernyataan pejabat publik yang menganalogikan corona sebagai isteri. Pernyataan ini bukan hanya mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi Covid-19, tetapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik.

Bahkan pernyataan itu secara jelas mengandung kehendak untuk menguasai atau mengontrol isteri/ perempuan.

Koordinator Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nisaa Yura mengatakan, tak hanya itu, menyamakan corona dengan perempuan atau isteri, juga menunjukan cara pikir patriarkis yang melihat perempuan sebagai obyek, bukan sebagai subyek dan manusia secara utuh.

Perempuan dianggap sebagai liyan (the other), atau the second sex, sehingga memiliki kedudukan yang tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap objek hak milik laki-laki.

Lelucon yang menjadikan perempuan sebagai obyek yang dianggap biasa, akan melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan. Cara pandang demikian jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984.

Secara mendasar cara pandang tersebut sekaligus mengingkari eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dan berdaya. Ketika seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang merendahkan perempuan, maka menjadi tantangan bagi perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maupun upaya mendorong negara menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak perempuan.

Jika dilihat lebih jauh, pernyataan yang disampaikan juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengontrol laju pandemi Covid-19.

Berbicara terkait perempuan dan corona, di beberapa negaran, perempuan pemimpin justru lebih punya kapasitas mengatasi Covid.

Sebagaimana dikutip di dalam artikel yang dimuat The Conversation: Tindakan para perempuan pemimpin di Denmark, Finlandia, Jerman, Islandia, Selandia Baru, Norwegia, Islandia, Jerman, Taiwan, dan Selandia Baru dilihat sebagai bukti pendukung bahwa perempuan mengelola krisis lebih baik daripada rekan-rekan pria mereka.

Sebaliknya, pernyataan Mahfud MD secara gamblang mengakui bahwa pemerintah gagal dan tidak mampu mengendalikan virus Corona, sehingga satu-satunya pilihan adalah menerima untuk hidup dengan virus tersebut

Di tengah angka pasien positif Covid-19 dan kematian yang terus meningkat, lelucon tersebut sangat tidak sensitif dan tidak bertanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab negara adalah menjamin hak warga negara, termasuk hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan.

Mengakui kegagalan dalam mengontrol virus, dan meminta masyarakat untuk hidup bersama virus dengan risiko terpapar hingga kematian, sama dengan mempertontokan kegagalan negara sebagai sebuah lelucon di hadapan rakyat.

*Ega Melindo, Aktif di Solidaritas Perempuan. Tulisan ini disarikan dari pernyataan Solidaritas Perempuan tentang lelucon seksis pejabat publik

Sudah 22 tahun reformasi, namun masih banyak sekali hambatan perempuan untuk terjun di politik praktis. Selain hambatan keterbatasan dana, dukungan dari kelompok masyarakat sipil dan juga partai politik masih sangat minim untuk perempuan

*Nunu Pradya Lestari- www.Konde.co

Akademisi Universitas Indonesia, Ani Sutjipto, selama ini banyak melakukan penelitian bagaimana hambatan yang harus dilalui perempuan di ranah politik praktis.

Ani Sutjipto mengungkapkan, keinginan perempuan untuk menjadi anggota parlemen bukan sesuatu yang mudah, apalagi perempuan selama ini di ranah politik praktis jauh tertinggal jika dibandingkan laki-laki. Apa penyebabnya?

Ani Sutjipto memaparkan bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia selama dua dekade terakhir sebagai penyebab hal yang telah menghambat perempuan terjun di politik praktis. Sebelum reformasi, gerakan perempuan di Indonesia terus dibayangi represi rezim Orde Baru. Soeharto, penguasa zaman itu, mengembalikan perempuan dalam kegiatan domestik: dapur, kasur, dan sumur. Jadi, ini yang menyebabkan perempuan jauh tertinggal

Setelah Orde Baru tumbang, sebetulnya sistem demokrasi memberikan harapan bagi perjuangan perempuan. Namun tentu saja, masih banyak ganjalan yang ditemui ketika mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik praktis.

Meski sistem demokrasi memberikan harapan bagi perjuangan perempuan, tapi keterlibatan perempuan di politik praktis masih menemui banyak ganjalan, salah satu penyebabnya karena kesetaraan perempuan hanya dipandang sebagai jumlah (kuantitas), bukan sebagai kualitas. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, tentu saja akses terhadap perempuan dan laki-laki harus setara. Sehingga kebijakan yang diperoleh bisa mewakili kepentingan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

Nurul Arifin, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan bahwa di kalangan politisi, isu perempuan masih kerap menjadi perdebatan.

“Kemunculan beberapa regulasi kontroversial yang menuai polemik akhir-akhir ini. Di antaranya RUU Ketahanan Keluarga, hingga munculnya draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu dan Anak dalam arena legislasi nasional,” ujar Nurul.

Nurul Arifin dan Ani Sutjipto menyatakan ini dalam diskusi publik bertema “Politik Perempuan di Tengah Persimpangan Jalan Demokrasi” pada Kamis, 12 Maret 2020 yang diadakan Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta. Diskusi ini diadakan dalam rangka International Women's day.

Beberapa tema internasional Women's Day di tahun ini, #EachforEqual dan #SheLeads, menjadi tagline utama untuk menginspirasi publik dalam menentang bias gender, mempertanyakan mengenai stereotipe dan merayakan pencapaian setiap perempuan di seluruh dunia. Dari festival IWD di Berlin, hingga aksi longmarch di Indonesia, setiap sudut dunia telah merayakan Hari Perempuan Internasional, termasuk memetakan hambatan yang dialami perempuan di ranah politik praktis

Di kalangan legislatif, Nurul Arifin mengatakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga misalnya menjadi pertentangan di internal anggota Baleg. Aturan yang dikritik oleh para pegiat kesetaraan gender ini akan menghambat pergerakan perempuan karena menghilangkan peran perempuan di ranah sosial, termasuk di kancah politik.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, mengungkapkan ada banyak sekali hambatan dan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan perempuan Indonesia selama dua dekade ini. Selain hambatan dari segi keterbatasan dana, dukungan dari kelompok masyarakat sipil dan juga partai politik cukup minim bagi perempuan.

Meskipun demikian, Mike mengungkapkan, harapan terhadap perbaikan partisipasi perempuan terutama dalam aspek politik cukup besar. Salah satunya dengan terus mengawal implementasi kuota 30% bagi Caleg perempuan serta membekali perempuan dengan pendidikan politik.

Saat ini, Indonesia memang memiliki aturan kuota minimum calon legislatif perempuan yakni sebesar 30 persen, tapi belum dilaksanakan dengan baik sehingga perlu perbaikan yang cukup besar.

“Ada banyak sekali hambatan dan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan perempuan Indonesia selama dua dekade ini. Selain hambatan dari segi keterbatasan dana, dukungan dari kelompok masyarakat sipil dan partai politik cukup minim,” kata Mike.

Riset yang dilakukan oleh Ella S. Prihatini dari University of Western Australia menyimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Misalnya pada pemilihan legislatif 2014, dari 2.467 kandidat perempuan yang masuk ke bursa caleg, hanya 97 orang yang menang. Angka ini tak lebih dari 4 persen. Sedangkan di parlemen nasional saat itu, rasio keterwakilan perempuan masih di bawah 20 persen.

Dari sedikitnya angka perempuan ini, anggota parlemen perempuan yang berkualitas pun susah ditemukan karena kebanyakan perempuan dipilih karena memiliki hubungan dengan petahana atau merupakan keluarga dari petinggi partai politik. Kondisi tersebut masih terjadi hingga sekarang.

Dalam Pemilu 2019 lalu, hanya 6 persen perempuan yang berlatar belakang kalangan profesional, sisanya, 41 persen memiliki kekerabatan dengan elite partai dan 53 persen lainnya berlatar belakang aktivis partai.

Padahal keterlibatan perempuan di parlemen adalah hal penting karena mereka diharapkan bisa memengaruhi kebijakan sosial terkait dengan hak-hak perempuan. Jika legislator perempuan punya kecakapan terhadap isu perempuan, maka penanganan isu gender di negara itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Melalui esai di The Conversation, Iim Halimatusa’diyah mengatakan bahwa kebanyakan legislator perempuan tak memiliki posisi yang strategis. Menurut Iim, ketidakterlibatan ini tak melulu terkait dengan kualitas anggota perempuan, tapi karena kuatnya budaya patriarki.

Penempatan perempuan di posisi strategis parlemen jelas penting, misalnya dalam badan anggaran, keterlibatan perempuan bisa mendorong anggaran pro perempuan, serta badan legislasi yang bisa mendukung kebijakan terkait kesejahteraan perempuan dan anak.

Aktivis perempuan, Dhyta Caturani, mengakui bahwa proses itu tidak instan. Namun hal tersebut bisa dilakukan dengan melawan struktur kuasa.

“Penting bagi perempuan untuk mewujudkan leadership dari aspek politik dan pengambilan kebijakan,” ungkap Dhyta dalam diskusi tersebut.

Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dimulai dari pengambilan keputusan dalam keluarga, kelompok masyarakat, hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Kesetaraan tak sekadar kesamaan rasio jumlah (kuantitas) antara perempuan dan laki-laki, tapi lebih pada kualitas yakni pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, tentu saja akses terhadap perempuan dan laki-laki harus setara. Sehingga akhirnya, kebijakan yang diperoleh bisa mewakili kepentingan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

(Foto: Nunu P.L)

*Nunu Pradya Lestari, sehari-hari aktif sebagai kontributor www.Konde.co dan pegiat buruh di Jakarta





Serial The World of the Married Couple sangat populer tidak hanya di asalnya yaitu Korea Selatan tapi juga di Indonesia.
The Conversation Indonesia



Ranny Rastati, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

The World of the Married, yang dikenal juga dengan A World of Married Couple, adalah drama asal Korea Selatan yang sedang populer di kalangan para penggemar drama Korea (drakor).


Dibintangi oleh Kim Hee Ae (sebagai Ji Sun Woo), Park Hae Joon (sebagai Lee Tae Oh), dan Han So Hee (sebagai Yeo Da Kyung), drakor ini dirilis pada 27 Maret 2020. Saking populernya, The World of the Married bahkan memecahkan rekor baru sebagai drakor rating tertinggi sepanjang sejarah pertelevisian Korea pada 2 Mei 2020.


Drakor yang dirilis pada masa pandemi COVID-19 ini menceritakan kisah rumah tangga yang dibumbui perselingkuhan dan pengkhianatan. Diceritakan, Sun Woo adalah seorang dokter yang terlihat memiliki segalanya. Karir yang sukses, keluarga yang bahagia, dan finansial yang mumpuni.


Namun, yang tidak Sun Woo ketahui, segala yang tampak indah di permukaan ternyata menyimpan kisah kelam yang bertahun-tahun disimpan rapat oleh suaminya, Tae Oh. Pernikahan satu dekade itu ternyata coreng-moreng akibat perselingkuhan yang dilakukan Tae Oh bersama Da Kyung. Yang lebih menyakitkan, sahabat dan teman dekat Sun Woo mengetahui perselingkuhan itu namun turut merahasiakannya.


Menurut Nielsen Korea, rating rata-rata The World of the Married mencapai 24,33% secara nasional, mengalahkan rekor drakor SKY Castle yang sebelumnya sebesar 23,78%.


Penayangan episode akhir pada 16 Mei 2020 bahkan menjadi trending nomor satu di Twitter Indonesia dengan tagar #TheWorldoftheMarried.


Ada setidaknya tiga faktor mengapa drakor ini begitu sukses tidak hanya di Korea tapi juga di luar negeri, termasuk Indonesia. Ketiga faktor ini datang baik elemen-elemen di dalam drakor itu sendiri maupun konteks masyarakat yang menonton.


Skenario oke dan akting yang mumpuni


The World of the Married diadaptasi dari serial BBC One berjudul Doctor Foster, tapi tampaknya kesuksesannya melebihi serial aslinya.


Berbeda dengan drakor genre senada yang mengumbar cerita cinta penuh sensasi dan bertele-tele, The World of the Married menawarkan keunikan dengan plot cerita yang sangat cepat dan sulit untuk ditebak. Di sini, tidak ada kisah ala Cinderella yang menceritakan gadis miskin diselamatkan oleh pangeran kaya raya lalu berjuang atas nama cinta. Narasi usang itu dijungkirbalikkan oleh sosok Sun Woo sebagai pencari nafkah utama sekaligus penyandang dana perusahaan hiburan milik Tae Oh. Karakter-karakter The World of the Married ini juga lebih rasional, memiliki sisi baik dan buruk, serta tidak ada yang menjadi sosok suci tanpa dosa.


Kim Hee Ae bukanlah nama baru dalam industri hiburan Korea. Sebelum The World of the Married, ia berperan dalam drakor My Husband’s Woman, A Wife’s Credentials , dan Secret Affair yang semuanya bertema prahara rumah tangga.


Sebagai seorang yang berpengalaman memainkan peran sebagai istri yang dikhianati maupun yang mengkhianati, Hee Ae mampu mengangkat karakter Sun Woo ke level yang lebih tinggi. Hanya dengan ekspresi dan sorotan mata, Hee Ae dengan apik memainkan psikologis penonton mulai dari simpati, geram, bingung, dan bertanya-tanya.


Totalitas akting Hee Ae pun ramai diperbincangkan netizen setelah ia melakoni adegan menceburkan diri ke laut tanpa peran pengganti. Ia bahkan dikabarkan benar-benar hanyut akibat ombak yang besar dan udara yang dingin.


Park Hae Joon yang berperan sebagai suami Sun Woo pun menunjukkan kualitas akting yang mumpuni.


Karakter Tao Oh pun seperti dibentuk untuk memenuhi semua kriteria suami selingkuh yang terdapat dalam sebuah artikel ilmiah yang mengamati tentang ketidaksetiaan pasangan, seperti membeli ponsel baru secara diam-diam, menghindari menjawab panggilan telepon tertentu saat berada di dekat pasangan, sering menghapus pesan, dan berbohong.


Tema pengkhianatan dan cinta terlarang


Selama beberapa dekade, perselingkuhan merupakan hal tabu dan serius bagi masyarakat Korea.


Sebab sejak 1953, perselingkuhan merupakan salah satu kejahatan yang dapat dijerat dengan hukuman. Jika terbukti bersalah, pelaku perselingkuhan dapat dituntut selama dua tahun penjara.


Namun, pada 2015 Mahkamah Konstitusi Korea telah membatalkan undang-undang tersebut dengan pertimbangan kehidupan seks seseorang adalah masalah personal dan setiap orang berhak untuk memilih nasib dan pasangannya.


Perselingkuhan menjadi alasan utama pasangan mengajukan perceraian di Korea saat ini. Sebuah survei yang dilakukan pada 2016 oleh Institut Korea untuk Seksual dan Kesehatan Suami Istri menunjukkan 50,8% dari laki-laki Korea selingkuh dari istrinya, sementara hanya 9,3% perempuan Korea yang berselingkuh dari pasangannya.


Sebagai sesuatu yang pernah ditutup-tutupi di masyarakat, tema perselingkungan memang selalu menarik perhatian. Oleh karena itu, drakor bertema perselingkuhan dalam ikatan pernikahan selalu menarik minat penonton di Korea.


Beberapa drakor populer lain seperti The Last Empress, VIP, dan Love Affairs in the Afternoon juga menampilkan perselingkuhan.


Situasi pandemi


Pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang tetap di rumah tampaknya menjadi salah satu alasan melambungnya popularitas The World of the Married.


Senada dengan riset dari sosiolog budaya populer dari Jepang Kinko Ito tentang kepopuleran drama Korea di kalangan ibu paruh baya Jepang, perilaku menonton drakor pada masa pandemi COVID-19 dapat menjadi pelengkap kehidupan yang membosankan, tidak memuaskan, dan kurang kegiatan.


Drakor dapat menjadi candu yang dengan mudah memikat seseorang dengan perkembangan cerita yang menarik. The World of the Married dapat dianggap sebagai kesuksesan fenomenal budaya pop Korea di tengah upaya untuk tetap berada di rumah.The Conversation


Ranny Rastati, Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Kelangkaan Obat Antiretroviral (ARV) yang terjadi dalam pandemi Covid-19 membuat perempuan Orang dengan HIV/ AIDS atau perempuan ODHA semakin rentan terhadap kondisi kesehatannya

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

“Ketika ARV berhenti, maka nyawa orang dengan HIV/AIDS (ODHA) akan terancam,” tutur Mairinda Sembayang dari Jaringan Indonesia Positif dalam sebuah diskusi online yang diikuti Konde.co pada 29 April 2020.

Diskusi ini diselenggarakan oleh Koalisi Peduli Kelompok Rentan Korban Covid-19 (Pekad) menghadirkan tiga narasumber yaitu Meirinda Sembayang dari Jaringan Indonesia Positif (JIP), Aisya Humaida dari LBH Masyarakat, dan Rosmah Karlina dari Aksi Keadilan Indonesia.

Kini, di saat Covid-19 mewabah, aktivitas manusia berubah dan kecemasan akan kelangkaan ARV membayangi para pasien HIV/AIDS. Sejak diberlakukannya pembatasan wilayah, semua aktivitas publik jadi terbatas termasuk layanan kesehatan yang berubah menjadi tempat layanan khusus pengidap Covid 19.

Antiretroviral merupakan obat yang digunakan ODHA sebagai supply untuk bertahan hidup. Selama Pandemi Covid-19, obat ini tiba-tiba sangat langka dan para ODHA sulit untuk mengaksesnya. Beberapa ODHA meminjam obat dari ODHA yang lain dan akan mengembalikan ARV pinjamannya jika ia sudah bisa mengaksesnya kembali

Pengobatan Antiretroviral (ARV) berfungsi untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Obat ini membuat ODHA bisa bertahan hidup lebih lama dan beraktivitas normal. Namun ARV semakin sulit didapatkan ketika pandemi Covid 19 menyerang Indonesia.

Situasi ini sulit karena di saat pandemi, ODHA harus mencari obat yang sulit didapatkan, padahal biasanya mereka bisa mendapatkan dengan lebih mudah

“Pengobatan Antiretroviral (ARV) berfungsi untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Obat ini membuat ODHA bisa bertahan hidup lebih lama dan beraktivitas normal. Namun, ARV semakin sulit didapatkan ketika pandemi Covid-19 menyerang Indonesia,” ujar Mairinda.

Kesulitan ARV dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti aktivitas penerbangan udara yang terhambat hingga alih fungsi beberapa rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.

“Saat ini, Indonesia memiliki stok ARV yang terbatas, sehingga ODHA semakin sulit mendapatkan ARV. Sebanyak 70 persen ARV yang ada di Indonesia didatangkan dari Tiongkok. Karena Covid-19, banyak penerbangan udara yang terhambat sehingga pengiriman ARV dari Tiongkok tidak maksimal,” tutur Mairinda.

“Alih fungsi beberapa rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 juga menghambat ODHA untuk mengakses ARV. Mereka bukan hanya sulit mengakses ARV, tapi juga khawatir ketika datang ke rumah sakit justru akan tertular Covid-19,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah mengeluarkan protokol yang memperbolehkan pasien HIV/AIDS mengambil ARV untuk beberapa bulan ke depan sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Namun kenyataannya, stok ARV hanya cukup untuk tiga sampai lima hari. Selebihnya ODHA harus mencari dan mengantri kembali

Sebetulnya Kemkes juga mengatur distribusi ARV bagi ODHA tanpa harus ke rumah sakit. Pasien bisa memesan ARV dengan menghubungi layanan kesehatan, kemudian petugas akan mengantarkan ke rumah pasien. Prosedur ini dibentuk untuk mengurangi risiko ODHA terkena Covid-19, tapi aturan ini hanya bisa dilakukan di Jakarta.

Masalah lain yang mendera ODHA yakni kesulitan mereka mengakses layanan pemeriksaan VCT-HIV serta PMTCT (penularan HIV pada perempuan hamil ke bayinya) karena beberapa pusat layanan kesehatan tidak memberikan pelayanan selama masa pandemi Covid-19. Ini tentu menjadi problem serius, sebab pencegahan HIV/AIDS terhadap perempuan hamil ke bayinya menjadi lambat untuk terdeteksi.

Persoalan yang dialami oleh pasien HIV/AIDS selama pandemi Covid-19 ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mengabaikan hak kesehatan yang layak bagi para pasien ODHA.

Koalisi Peduli Kelompok Rentan Korban Covid-19 (PEKAD) dalam pernyataan persnya menjelaskan bahwa perempuan sangat mungkin mengalami peran ganda ketika bekerja di rumah.

Skema belajar di rumah dan kerja di rumah membuat mereka harus mengambil peran sebagai guru, pengasuh utama anak dan keluarga lainnya, serta mengerjakan pekerjaan domestik. Peran ganda inilah yang sangat memungkinkan mereka mengalami rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

LBH juga Apik mencatat, sepanjang 16 Maret sampai Mei 2020 terdapat 51 kasus KDRT. ODHA perempuan, bukan tak mungkin mereka akan semakin rentan karena kondisi seperti kelelahan, harus konsentrasi mencari obat untuk dukungan kesehatannya

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Tak mudah bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk kabur dari rumah. Ini adalah pengalaman saudara yang mencari segala cara untuk lari dari suaminya. Kabur dari suami adalah salah satu cara untuk menenangkan dirinya

*Rezki Liana Putri- www.Konde.co

Kursi kayu tua di teras rumah itu seakan menjadi saksi bisu percakapan kami.

Saya dan bulek, (panggilan saya untuk tante) duduk bersebelahan. Bulek, seperti sulit sekali bicara, padahal biasanya tidak begini.

Dengan lirih bulek kemudian bicara,”aku mau pinjem duitmu nduk,” katanya.

Aku kaget, “berapa bulek ?.”

“Empat juta,” ia menjawab.

Wah, kaget bukan main karena aku tak punya uang sebanyak itu, lagipua uang ini bagi bulek buat apa?.

Dengan mata berkaca- kaca beliau bercerita dengan logat Jawanya yang kental,”aku kepingin pergi dari rumah, udah gak kuat di rumah. Sakit hati bulek ini, nduk.’’

Sambil mendengarkan beliau bercerita, aku terus berpikir dimana aku bisa mendapatkan uang untuk bulek?

Tiba tiba aku mendengarkan kata: disiksa.

Dari cerita bulek aku semakin menyimak bahwa hidup beliau rasanya seperti sama dengan yang ada di serial drama. Beliau di siksa, harus bisa membayar hutang namun tidak boleh bekerja, ini karena suami bulek atau paklik/ om saya yang suka cemburu. Bulek juga harus membiayai anak-anaknya yang hidup di pondok pesantren. Jadi yang dilakukan bulek adalah hutang kesana-kemari dan harus terus menanggung malu karena terus berhutang

Saking pusingnya, bulek ingin sekali pergi keluar pulau dan bekerja untuk membayar hutang-hutang rumah tangganya.

“Selama ini bulek tidak boleh bercerita apapun kepada siapapun tentang kondisi rumah tangga bulek, bulek sering di tampar bahkan di depan anak-anak. Mas tidak sungkan untuk memukuli bulekmu ini.”

Mas merupakan panggilan bulek untuk suaminya. Aku lihat bulek sudah mulai menangis. Lalu aku bawakan air segelas untuk menenangkannya, aku bingung mau bicara mulai darimana. Aku beranikan berpendapat menguatkan keinginan bulek untuk pergi keluar Jawa. Tanpa berfikir panjang aku bilang ke bulek.

“Sudah nggak ada cara lain bulek, kecuali bulek mau pergi atau melaporkan perbuatannya ke P2TP2A, aku bisa mendampingi bulek kalau bulek mau melaporkan paklik,” kataku.

P2TP2A adalah kependekan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P2TP2A yang dibuat oleh pemerintah untuk perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami bulekku.

“Percuma dilaporkan nanti bulek akan tetap disiksa tambah pusing mikirin itu semua. Bisa-bisa bulek mati mendadak nanti,”sahutnya.

Iya, memang tidak mudah meyakinkan korban untuk bicara apalagi melapor, kataku dalam hati.

Percakapan terus berlanjut, ibuku yang dari awal hanya mendengarkan, tiba tiba nyeletuk,"gugat cerai aja daripada kesiksa.”

Bulek tanpa ragu menjawab ,”kalaupun bisa menggugat sudah dari dulu saya pisah, tapi saya diancam apabila meminta cerai.”

Saya menoleh memperhatikan bulek. Sungguh kasihan nasib bulek, digantung terus nasibnya namun suaminya tak memberikan solusi apa-apa, malah menyiksanya. Aku semakin tak bisa berpikir lain. Hanya ada satu solusi, yaitu bulek harus pergi untuk memperbaiki semua dengan bekerja untuk membayar hutang-hutang. Ini juga harus dilakukan agar bulek terlepas dari suaminya.

Aku lalu bicara sama bulek bahwa aku belum punya uang sebanyak itu. Bulek menimpali, tidak apa, bulek bilang akan tetap menunggu.

Hari itu pembicaraan terus mengalir sampai malam dan akhirnya bulek pun berpamitan pulang.

Setelah pembicaraan hari itu, setiap hari bulek datang ke rumah untuk sekedar ngobrol dan mencari hiburan. Satu minggu setelahnya aku mendapatkan uang dari hasil pekerjaanku sebanyak Rp. 2 juta, aku langsung bilang ke bulek.

“Bulek, aku hanya punya uang sejumlah ini gimana, bulek mau?,” tanyaku.

“Ndak apa-apa Rp. 2 juta sudah cukup untuk beli tiket pesawat pergi keluar Jawa,” kata bulek.

Akhirnya bulek menyuruhku membelikan tiket pesawat. Berangkatlah aku untuk membeli tiket. Dan ketika aku membeli tiket pesawat di tempat penjualan tiket, bulek menyuruhku meminta kepada penjual tiket agar menyembunyikan identitasnya. Ini untuk menghindari jika ada orang yang bertanya apakah ada nama bulekku yang naik pesawat di hari itu.

Tapi pihak penjual tiket seakan sulit untuk mengiyakan. Aku coba meyakinkan karena temanku yang bekerja disana. Tapi tetap saja mereka menganggap hal ini merupakan kejahatan karena tidak mau menyebutkan identitas. Akhirnya aku setuju dengan temanku, karena buatku yang penting bulek sudah dapat tiket dan bisa segera pergi dari rumah.

Akhirnya malam itu adalah jadwal keberangkatan bulek dari rumah menuju bandara. Selepas Maghrib, bulek ke rumahku.

Suaminya minta bulek untuk pinjam uang pada tetangga, bulek memanfaatkan momen itu untuk kabur. Aku langsung mengantarkan bulek menuju tempat penjemputan travel lewat jalanan gelap demi menghindari suaminya.

Setelah sampai ke lokasi, bulek menunggu travel cukup lama. Akupun menunggu sampai bulek berangkat. Perasaan was-was menghampiri karena takut kalau tiba tiba suaminya datang ke lokasi, karena lokasi penjemputan dengan rumah cukup dekat sekitar 15 menit jarak dari rumah.

Setelah menunggu, sampai akhirnya bulekpun berhasil berangkat dan akupun pulang ke rumah.

Berhubung rumah kami hanya berjarak satu rumah, rasa curiga dari suaminya kepada kami langsung mengarah padaku. Keesokan harinya suaminya bertanya tentang keberadaan bulek dan aku berusaha menutupi semuanya.

Waktupun berjalan sampai aku berpikir, salah apa enggak ya yang aku lakukan untuk membantu bulek kabur dari rumah?

Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan bulek, hanya aku dan keluargaku yang mengetahuinya.

Semoga bulek baik-baik saja disana dan hidupnya lebih fokus untuk bekerja mencari uang, bukan mendapat pukulan dan kekerasan dari suami. Mungkin kabur adalah salah satu cara bulek untuk menenangkan diri.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Rezki Liana Putri, aktif di Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Jawa Timur. Penikmat kopi, senja dan langit

Saya tebak ya: saat membaca buku ini, kamu pasti seperti sedang berada dalam situasi ngobrol santai dengan teman kamu. Buku soal “Tanya Jawab Seputar Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja” ini ditulis seorang perempuan aktivis, Valentina Sagala yang tahu betul bagaimana cara menjawab ketidaktahuan secara substantif dan tidak pernah basa-basi untuk menjawab pertanyaanmu soal kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di dunia kerja

*Meera Malik- www.Konde.co

Sekadar saran agar lebih asik membacanya, bayangkan dan posisikan diri kamu sebagai seorang teman bawel yang banyak bertanya tentang kekerasan berbasis gender di dunia kerja pada Valentina, si penulis. Karena buku ini akan memberikan jawaban dengan tutur bahasa yang lugas dan sederhana.

Bukan rahasia umum jika isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja masih dianggap sebagai isu baru yang sulit dimengerti, tetapi kerap dipandang remeh. Badan perburuhan PBB, ILO pun baru mengesahkan konvensi 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada Juni 2019 lalu. Jadi wajar karena ini masih menjadi isu baru dan banyak orang yang tak mengerti.

Pemerintah Indonesiapun sampai sekarang belum terlihat akan meratifikasi konvensi. Akibatnya, ketika suatu permasalahan kekerasan terjadi, pihak-pihak pemangku kepentingan masih tergagap-gagap dalam menyelesaikannya dengan cara yang benar.

Itulah yang membuat kehadiran buku ringkas berjudul "100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja" ini menjadi informasi yang penting.

Ada banyak pertanyaan yang dijawab secara ringkas disini, seperti apakah kekerasan seksual bisa juga disebut sebagai kekerasan di dunia kerja seperti yang ada di halaman 10? Saya kasih bocorannya sedikit yang ditulis Valentina di halaman 10 dalam buku ini ya. Jawabannya: pasti bisa, karena jika yang melakukan adalah rekan kerjamu, pimpinanmu di kantor, ini pasti bisa disebut sebagai kekerasan di dunia kerja.

Kekerasan di dunia kerja adalah kekerasan yang dialami para pekerja sejak mereka di rumah hingga mereka selesai bekerja di kantor dan kembali pulang ke rumah. Maka kekerasan di dunia kerja bisa terjadi ketika di rumah, di jalanan dalam perjalanan hingga berada di kantor.

Jadi dunia ini sekarang tidak lagi menggunakan istilah: tempat kerja, namun menggunakan istilah: dunia kerja. Karena dunia kerja adalah ruang atau situasi dimana para pekerja bekerja di rumah, di jalan, hingga ke tempat kerja. ILO juga menggunakan terminologi ini bagi pekerja.

Pelecehan ini bisa saja terjadi saat buruh melakukan wawancara kerja, di transportasi menuju kantor, di saat workshop atau ketika magang. Banyak data menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di tempat kerja.

Bisa saja pekerja mendapatkan kekerasan di jalan, dilecehkan atau tidak ada pembagian kerja antara istri dan suami di rumah. Ini juga merupakan persoalan dunia kerja.

Penulisnya, R. Valentina Sagala, adalah perempuan pegiat HAM yang telah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun dalam berbagai isu krusial di dunia hukum, kebijakan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia juga pendiri Institut Perempuan, sebuah organisasi perempuan/ feminis yang bekerja untuk hak perempuan dan anak. Setelah mengeluarkan berbagai buku yang terkait dengan isu perempuan seperti “Pergulatan Feminisme dan Hak Asasi Manusia” (2007) yang ditulis bersama Ellin Rozana, dan “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga/Anak di Indonesia: Peta Arah Hukum” (2008), “Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (2020)", kali ini Valentina mengerucutkan pembahasannya ke isu kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender di dunia kerja.

Seperti yang tergambar dalam judulnya, buku ini dikemas dalam bentuk 100 tanya jawab yang aplikatif dan menjelaskan isu-isu utama soal kekerasan seksual; kekerasan dan pelecehan berbasis gender; gender, seks dan seksualitas; tempat kerja vs dunia kerja; dan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Buku ini mengurai seluk-beluk kekerasan dan pelecehan berbasis gender secara lengkap baik dari perspektif hukum dan hak asasi manusia khususnya Konvensi ILO No.190 dan Rekomendasi ILO No. 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, maupun Surat Edaran Menakertrans No. SE.03/MEN/IV.2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Menariknya, di bagian awal, Valentina memberikan penekanan langsung mengenai pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di dunia kerja.

Sebab, sejauh, istilah “kekerasan seksual” belum dikenal dalam hukum Indonesia, hukum lebih mengatur perbuatan seperti perkosaan dan perbuatan cabul yang maknanya terlalu sempit untuk menampung berbagai jenis tindakan kekerasan seksual yang ada. Belum lagi, hukum kerap tidak berpihak pada korbannya. Sementara, RUU PKS bertitik berat pada pemenuhan hak korban di antaranya hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.

Pun soal kekerasan seksual di dunia kerja. Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur tentang apa yang dimaksud “kekerasan seksual di dunia kerja.” Maka buku ini menjadi penting untuk mengkaitkan antara RUU PKS dan ikut menyelesaikan kekerasan seksual di dunia kerja yang kerap dialami pekerja

Hal menarik lainnya, beberapa perspektif mendasar yang penting diketahui pembaca ditekankan berkali-kali dalam buku ini. Seperti kalimat, “Hal yang paling penting diingat adalah, kekerasan seksual terjadi bukan karena kesalahan korban. Siapa pun, laki-laki atau perempuan, tak seorang pun ingin menjadi korban kekerasan seksual.” Salah satu pemahaman krusial yang harus dimiliki pembaca.

Tentu saja, buku ini menjelaskan juga mengenai relasi ketimpangan gender yang hidup dalam masyarakat patriarki yang menjadi akar permasalahan tindakan kekerasan berbasis gender beserta fakta bahwa akibatnya perempuan jadi korban yang paling banyak mengalaminya.

Tidak hanya penjelasan teori, buku ini juga memberikan pengetahuan praktis mengenai kekerasan berbasis gender di dunia kerja yang bisa diterapkan oleh pembacanya. Seperti, apa yang harus dilakukan jika kamu mengalami pelecehan, siapa yang harus kamu hubungi saat peristiwa terjadi, bagaimana jika kamu menyaksikan perilaku kekerasan, dan bagaimana tindak pencegahan yang bisa dilakukan oleh kamu dan lembaga tempatmu bekerja?

Meski isunya kompleks, kamu tidak perlu risau karena narasinya mengalir dengan sederhana. Selamat membaca!

Judul: 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja
Penulis: R. Valentina Sagala
Jumlah halaman: 63 hal
Foto: Institut Perempuan



*Meera Malik, jurnalis televisi yang murtad dan kini mualaf di Konde.co sebagai managing editor. Pengagum paradoks semesta, gemar membeli buku tapi lupa membaca

Ada delapan situasi buruk yang dialami para perempuan pekerja di masa Pandemi Corona. Pekerjaan informal yang bekerja dengan pengasuhan atau dan pekerjaan rumah tangga, selalu dianggap sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomi rendah dan berketrampilan rendah

*Irinawati- www.Konde.co

Hari Buruh pada tanggal 1 Mei di tahun 2020, Konde.co mengedarkan poster tentang situasi buruk yang dialami para buruh dalam Pandemo Corona.

Bagi saya yang melihat kondisi para buruh secara langsung, saya setuju bahwa 1 Mei 2020 merupakan hari terburuk yang dialami para buruh.

Saya juga mencatat, ada banyak hal buruk yang terjadi pada pekerja perempuan di tahun 2020 ini. Catatan Komnas Perempuan menyebutkan, pekerjaan sektor informal yang selama ini banyak dikerjakan para pekerja perempuan seringkali masih dianggap sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomi dan berketrampilan rendah. Termasuk di dalamnya pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan pengasuhan (caring-work) dan rumah tangga.

Akibatnya pekerjaan sektor informal masih minim pengakuan dan perlindungan hukum dan seringkali dipinggirkan dari pasar tenaga kerja.

Dalam situasi bencana pandemi, perempuan pekerja di sektor ini semakin rentan dalam hal keselamatan kerja serta keberlanjutan status kerja yang berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan mereka.

Kementerian Tenaga Kerja mencatat, per tanggal 9 April 2020 sebanyak 160.067 pekerja termasuk pekerja perempuan telah mengalami PHK pada masa pandemi ini. Mereka potensial kesulitan mengakses bantuan sosial selama masa pandemi akibat kartu pra kerja yang tidak inklusif dan tidak sesuai kebutuhan mereka.

Pandemi COVID -19 juga berdampak serius terhadap kehidupan ribuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bentuk-bentuk kerentanan di saat pandemi ini merupakan kelanjutan dari kerentanan yang sudah berlangsung selama ini, antara lain minimnya fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, diskriminasi dan pengabaian yang berkaitan dengan status pekerja migran yang bukan warga negara dan cara pandang bahwa pekerja migran adalah pekerja sekali pakai, sehingga dapat dideportasi dan diperlakukan semena-mena.

Pada masa bencana pandemi, kerentanan ini bertambah dengan risiko terpapar di tempat kerja dan menjadi pemapar COVID-19 saat kembali ke daerah asal. PRT migran juga menghadapi beban kerja tambahan dan kerentanan kesehatan fisik dan mental akibat kebijakan pembatasan sosial, ancaman kelaparan akibat kesulitan mengakses kebutuhan pangan, ketiadaan bantuan sosial dan kemungkinan tidak bisa pulang akibat pembatasan gerak lintas negara.

Sementara itu, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 mendokumentasikan sejumlah kasus diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh pekerja perempuan sepanjang tahun 2019. Kasus-kasus tersebut setidaknya melibatkan empat (4) perusahaan yang melanggar hak maternitas pekerja perempuan dengan mengorbankan ratusan pekerja perempuan. Bentuk pelanggaran yang dialami antara lain, pemutusan hubungan kerja karena hamil dan melahirkan, serta perampasan hak cuti haid.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak maternitas adalah bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini pekerja perempuan

Berikut adalah 8 fakta atau situasi buruk yang dialami para buruh terutama buruh perempuan dalam situasi Pandemi Corona atau Covid-19:

1. Jutaan Buruh di PHK dan Dirumahkan

Sebanyak 2,8 juta buruh di PHK dan di rumahkan termasuk buruh perempuan karena pandemi Corona. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan , Satrio Lelono seperti dikutip dalam CNBC Indonesia mengatakan, para buruh di PHK dan dirumahkan karena Corona.

Posko online Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia/ KPBI menerima ratusan pengaduan terkait masalah serupa. Sejumlah buruh mengalami PHK sewenang-wenang atau dirumahkan tanpa kompensasi, rata-rata yang diperlakukan sewenang-wenang adalah para buruh yang tidak memiliki serikat buruh.

2. Buruh Mendapatkan Kursus Prakerja, padahal tidak sesuai dengan kebutuhan buruh

Para buruh mendapatkan kursus prakerja, yaitu sebuah kursus yang harus diikuti para buruh secara online. Kursus prakerja ini dikelola oleh Situs Ruangguru. Para buruh diajarkan membuat kue secara online, membuat kampanye secara online. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp. 5,6 trilyun untuk membiayai kursus ini. Kursus menimbulkan kontroversi dan ditolak oleh para buruh, karena membuat kue, membuat kampanye, dll bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh buruh, lagipula kursus seperti ini sudah biasa dilakukan oleh buruh sendiri. Selama ini untuk bertahan hidup, para buruh sudah terlatih untuk membuat makanan sendiri setiap harinya, berkampanye untuk memperjuangkan sesuatu. Buruh yang di PHK, dirumahkan dan dalam kondisi krisis, membutuhkan dukungan dana, bukan kursus online.

3. DPR Melanjutkan Pembahasan Omnibus Law dan Tak Mengajak Buruh

Gelombang protes terhadap Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR yang melakukan pembahasan Omnibus Law terjadi dimana-mana. Sebagai wakil rakyat, DPR tak mengajak buruh dalam pembahasan rancangan undang-undang yang membahas nasib buruh

4. Pekerja Masih Masuk Kerja

Sebagian buruh hingga akhir April 2020 masih masuk bekerja. Walaupun sudah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar/ PSBB, namun para buruh tetap masuk kerja dan sebagian tanpa mendapat perlindungan dalam situasi Covid-19

5. Buruh Migran di Luar Negeri tak Bisa Pulang


Dalam situasi Corona seperti ini, banyak buruh migran di luar negeri yang tak bisa pulang. Dalam diskusi yang diadakan Migrant Care melalui Instagram pada 29 April 2020, disebutkan oleh peneliti Migrant Care, Zulyani Evi, para buruh migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga/ PRT bekerja lebih banyak karena semua majikan mereka berada di rumah dan PRT harus bekerja keras dalam melayani semua majikannya ketika di rumah. Sedangkan para buruk migran pekerja harian banyak yang dikuatirkan akan kehilangan pekerjaan dan tak ada jaminan kerja, padahal kondisi mereka berada di luar negeri

6. Pekerja Medis ada di Garda Depan Penanganan Corona

Para pekerja medis berada dalam garda depan dalam penanganan Corona. Namun hingga hari ini, sebanyak 44 perawat dan dokter meninggal dunia karena Alat Perlindungan Diri (APD) yang tak memadai

7. Buruh Melakukan Aksi Online di Hari Buruh

Karena tak bisa melakukan aksi turun ke jalan, para buruh melakukan aksi secara online. Para buruh melakukan aksi menolak Omnibus Law, selain itu mereka juga melakukan konferensi pers dan pernyataan bersama, serta aksi menolak Omnibus Law melalui Whats App dan SMS yang dikirimkan secara serentak kepada pemerintah dan anggota DPR

8. Pekerja Informal Kehilangan Pekerjaan

Para pekerja informal seperti pekerja rumah tangga, pekerja warung, ojek online, pekerja bangunan, pekerja dengan upah harian, dll banyak yang kehilangan pemasukan dan kehilangan pekerjaan. Padahal selama pandemi Covid-19, kebutuhan hidup melonjak tinggi. Situasi ini sangat buruk bagi para pekerja yang tak tentu mendapatkan uang setiap harinya

Dari kondisi ini, sejumlah rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk kondisi perempuan pekerja yaitu meminta pemerintah memberi perhatian khusus terhadap kerentanan pekerja perempuan semasa pandemi ini, termasuk dengan menyediakan skema bantuan sosial khusus pekerja perempuan lintas sektor dan lintas negara dalam program jaring pengaman sosial

Pemerintah pusat dan daerah juga harus memastikan penyediaan layanan bagi pekerja migran Indonesia baik yang masih bekerja di luar negeri, maupun yang sedang atau sudah dalam proses repatriasi untuk keselamatan dan kesehatan mereka selama pandemi Covid-19 ini

Pemerintah dan penegak hukum agar memenuhi perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dan pencegahan diskriminasi dan kekerasan, termasuk dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hak maternitas

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI segera meratifikasi Konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Hak Maternitas, Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, Konvensi ILO 177 tentang Kerja Rumahan dan Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja, serta RUU untuk perlindungan pekerja rumah tangga.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Irinawati, mahasiswa, suka membaca buku dan sedang magang untuk mempelajari isu-isu buruh

Menanyakan status sosial adalah hal yang tak penting untuk ditanyakan ketika lebaran. Ini yang sering saya alami dan yang membuat tidak nyaman. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah: sekarang sudah setinggi apa kami bisa sekolah? Hal-hal yang membuat saya dan saudara-saudara tak nyaman ketika kami tak bisa bersekolah tinggi

*Ravika Alvin Puspitasari- www.Konde.co

Momen yang selama ini mendebarkan dalam hidup saya adalah saat berkumpul dengan saudara dan keluarga ataupun tetangga sekitar rumah ketika lebaran.

Satu-persatu dari saudara selalu ditanyai mengenai pendidikannya. Dalam keluarga kebetulan hanya saya dan kakak sepupu yang berjenis kelamin perempuan dari banyaknya sanak keluarga.

Keluarga kakak sepupu saya berasal dari keluarga kelas atas, katakanlah mampu jika untuk membiayai anaknya sekolah sekolah sampai selesai. Berbeda dengan keadaan saya yang justru sebaliknya.

Kebanyakan kerabat menanyai kakak sepupu saya:

“Sudah lulus kuliah?.”

Berbeda dengan saya yang ditanya,"sibuk apa sekarang?."

Itulah pertanyaan yang dilontarkan pada saya, perempuan dari keluarga kelas bawah (proletar) ini.

Padahal faktanya, saya juga bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri. Pikir banyak orang, perempuan kelas bawah seperti saya setelah lulus SMA, maka ia akan bekerja sebentar kemudian menikah.

Pernyataan semacam itu bukan hanya dari kerabat saya yang mengamini namun berlaku pada masyarakat sekitar juga dengan subyek berbeda yang dialami oleh beberapa teman perempuan saya.

Kebanyakan kerabat dan masyarakat sekitar saya tidak banyak yang mengetahui bahwa perempuan dari kelas bawah pun bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dalam hal ini masyarakat luas masih terkonstruksi, dimana masih melekatnya budaya patriarki. Mereka menganggap bahwa perempuan hanya memikirkan kerja seadanya setelah kuliah, lalu menikah.

Dari sini terdapat sekat atau pemisah dalam pertanyaan yang dilontarkan, bawa perempuan borjuis dan proletar itu berbeda. Kecenderungan kaum perempuan masyarakat proletar selalu menduga ‘Ah paling setelah lulus SMA dia menikah’ dalam anggapan tersebut perempuan proletar didomestifikasi dibanding perempuan kaya.

Pendomestifikasian cenderung lebih rentan menyasar pada perempuan dari kelas ekonomi menengah ke bawah seperti saya. Karena alasan ekonomi dan status sosial, maka perempuan miskin seakan-akan juga harus segera menikah guna menunjang kelayakan kehidupannya di saat kelompok kelas atas punya akses untuk sekolah tinggi. Ini cukup memprihatinkan karena menikah dianggap sebagai final solution bagi perempuan masyarakat bawah seperti saya.

Fakta sosial yang berkembang di masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih belum bijak dan belum memiliki keadilan akan kesetaraan gender.

Dalam konteks tulisan ini, kontruksi itulah yang sering membuat perempuan kelas menengah ke bawah cenderung terbelenggu dalam dunia patriarki yang tidak ramah gender, seperti akhirnya menyetujui bahwa perempuan kelas bawah tak harus sekolah tinggi-tinggi.

Masyarakat luas kemudian juga seperti memberikan pandangan bahwa perempuan diperankan sebagai ‘konco wingking’ yang berarti teman belakang. Miris bukan anggapan masyarakat luas? Dikira perempuan proletar cukup untuk bisa membaca dan menulis saja. Dalam hal ini perempuan lalu diposisikan di wilayah domestik yakni melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengurus anak yang dilakukan di rumah tangga.

Pertanyaan tentang status sosial yang merujuk pada status pendidikan tersebut kemudian seperti menjadi teror tersendiri bagi perempuan yang mengalami.

Perempuan disini seperti yang saya alami seperti mendapat tekananan bahwa yang tidak menuntut ilmu tinggi dianggap tidak diakui keberadaannya. Padahal ada banyak alasan mengapa perempuan tak bisa menuntut ilmu yang tinggi. Teman-teman saya, tak bisa sekolah tinggi karena kemiskinan yang mereka alami, namun bukan berarti mereka pasrah. Mereka bekerja keras, belajar keras karena ilmu tak hanya bisa diraih melalui bangku sekolah, namun dari beragam tempat

Dan tidak pada tempatnya juga ketika menempatkan penghormatan perempuan pada status pendidikannya atau status sosialnya, karena sejatinya penghormatan pada manusia bukan pada status kelasnya

Jadi, jangan ada lagi pertanyaan: sekolah dimana kamu? Bisa sekolah tidak? Karena itu artinya kita tidak memberikan respek pada yang dikerjakan orang lain. Dan saya percaya, semua tempat adalah guru, semua ruang adalah tempaan untuk belajar

Saya berharap dengan ini, lebaran tahun ini akan baik-baik saja, tidak membuat berdebar-debar dan tak usah menjawab dimana kami semua sekolah

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Ravika Alvin Puspitasari, perempuan yang berasal dari sebuah Kabupaten yang terkenal dengan tanah kelahiran Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Kesibukan saat ini kuliah daring dan mengikuti berbagai diskusi online. Aktif menulis di Lembaga Institute For Javanese Islam Research dan saya tertarik pula dengan isu-isu gender yang sedang berkembang saat ini.


Sejak Posko Pengaduan AJI Jakarta dan LBH Pers dibuka pada tanggal 3 April 2020 lalu, tercatat THR dari 52 pekerja media bermasalah. Persoalan THR ini merupakan satu dari banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang muncul selama masa pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya menimpa perempuan pekerja media

*Tika Adriana-www.Konde.co

“Huftt, akhirnya dapat kabar soal THR, tapi dicicil tiga kali,” ucap IG, perempuan pekerja media berumur 26 tahun.

IG merupakan teman kos saya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai periset di redaksi sebuah perusahaan pers nasional. Dari raut wajah dan nada bicaranya, saya tahu betul kalau ia sangat kesal. IG berkata pada saya bahwa perusahaannya berdalih tak punya pemasukan dari iklan.

“Kalaupun ada, katanya iklannya belum dibayar sekarang. Ya kan aku engga mau tahu ya, kan aku juga kerja seperti biasa walaupun WFH (work from home),” tambahnya.

Saya tentu memaklumi rasa kesal IG, meskipun ia batal berlebaran di Padang, tapi uang Tunjangan Hari Raya (THR) itu rencananya akan digunakan untuk beberapa kebutuhan kecil: berzakat, mengirim bingkisan ke orangtua, membeli barang yang ia idamkan sejak lama, serta menabung untuk pulang kampung jika pandemi Covid-19 telah usai.

“Termin pertama dibayar bulan ini, termin kedua Agustus, dan termin tiga itu dibayar bulan Desember. Ya cuti bersama sih memang pindah Desember, tapi kan aku pengin segera balik kalau covid ini kelar, barangkali kan sebelum Desember selesai. Aku enggak kebayang kalau balik Desember, bakalan ramai, dan harga tiket juga pasti mahal karena semua orang pulang,” ujar IG terus menggerutu.

Sejak IG tahu banyak perusahaan oleng saat masa pandemi ini, IG sudah was-was, sebab sebelum kasus Covid-19 muncul, kondisi keuangan kantornya memang sudah tidak baik-baik saja. IG khawatir kalau ke depan, tak hanya THR yang dicicil, tapi juga gaji.

IG bukan karyawan yang punya tabungan banyak. Setiap bulan, gajinya sekitar Rp4,5 juta, sehingga untuk kebutuhan bulanan saja sudah pas-pasan.

“Lihat pemerintah kita main-main menangani Covid-19 ini bikin aku makin cemas, ekonomi bisa makin terpuruk, udah gitu pemerintah juga ngasih kelonggaran buat pengusaha. Pusing aku,” kata IG.

Masalah THR bagi pekerja media tak hanya dialami IG dan rekan-rekan sekantornya. Sejak 3 April 2020 hingga 17 Mei 2020, Posko Pengaduan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada 89 pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan pada masa pandemi. Dari jumlah tersebut, 52 di antaranya merupakan pelanggaran THR keagamaan.

Dari jumlah 89 ini, 32 kasus diantaranya dialami perempuan. Para perempuan pekerja media seperti yang lainnya mengalami persoalan ketenagakerjaan.

Pengacara LBH Pers, Ahmad Fathanah mengatakan pada Konde.co, jenis pengaduan yang dialami pekerja media perempuan dalam pengaduan ini antaralain: 10 perempuan pekerja media mengalami PHK sepihak, pemotongan atau penundaan upah sebanyak 6 orang, dirumahkan sebanyak 13 orang. Lalu mutasi dan tidak digaji sebanyak 1 orang, THR ditunda 1 orang dan tidak digaji kantor sebanyak 1 orang.

Asnil menerangkan, secara umum jenis pengaduan yang murni hanya terkait persoalan pembayaran THR ada empat orang, tapi pengaduan lain merupakan persoalan ketenagakerjaan yang berkelindan dengan masalah pembayaran THR yang muncul pada momentum tenggat pembayaran H-7, yakni PHK (31 orang), mutasi (1 orang), dirumahkan dengan pemotongan gaji (36 orang), pemotongan dengan penundaan gaji (13 orang), tidak digaji sepenuhnya (1 orang), dan kontrak kerja tidak jelas (1 orang).

“Pelanggaran itu antara lain pemotongan jumlah THR, penundaan atau pencicilan THR, hingga tidak dibayarkan sama sekali,” ujar Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, dalam siaran pers yang diterima Konde.co.

Ada 17 perusahaan media yang bermasalah dengan hak-hak pekerjanya di masa pandemi Covid-19 ini. Aduan terbanyak berasal dari platform televisi yakni sejumlah 42 pengaduan, disusul dengan media siber (30 pengaduan), media cetak (10 pengaduan), radio (5 pengaduan), dan aduan lainnya berasal dari perusahaan non-media.

Tingginya angka aduan dari media televisi ini menjadi ironi, sebab hasil survei Nielsen Indonesia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan kepemirsaan televisi semakin bertambah dan berdampak pada peningkatan belanja iklan sejak awal Mei.

“Kami mendesak perusahaan media membayar THR keagamaan kepada para pekerja sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan,” tutur Asnil.

Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers, menjelaskan bahwa perusahaan media bisa dibekukan jika tidak membayar THR Keagamaan bagi pekerjanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jelas tertulis bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada para pekerja, khususnya mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan atau lebih.

“Pasal 7 ayat (2) PP 78/2015 jelas menyebutkan THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sehingga pengusaha yang tidak membayar THR pada waktu yang ditentukan, sebagaimana tercantum pada Pasal 56, harus membayar denda 5% dari total THR,” ujar Ade melalui siaran pers yang diterima Konde.co.

“Banyak perusahaan yang kerap menjadikan situasi pandemi sebagai alasan untuk memotong, menunda dan bahkan memutuskan untuk tidak membayarkan THR keagamaan secara sepihak,” tambahnya.

Jika perusahaan tak membayar THR pekerja, maka ancaman sanksi administrasi pun menanti. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah atau PP Pengupahan dengan jenis sanksi seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan bahkan hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Kami mendesak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan struktur kedinasan di bawahnya untuk memastikan pengusaha membayar THR pekerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang melanggar dan tidak memiliki itikad baik maka pemerintah tidak boleh ragu untuk menerapkan sanksi sebagaimana diatur pada PP Pengupahan,” tandasnya.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co





Flickr, CC BY



Masthuriyah Sa'dan, Indonesian Consortium for Religious Studies

Artikel ini bagian dari rangkaian untuk memperingati Hari Ibu di Indonesia atau Hari Perempuan pada 22 Desember




Berbagai lembaga dan organisasi yang bergerak dalam penguatan perempuan seperti Rahima, Alimat, Fatayat dan Fahmina Institute telah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender ke berbagai pondok pesantren di Indonesia. Namun, pondok pesantren masih “tertinggal” dalam hal kesetaraan gender.


Zamakhsyari Dhofier, rektor Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo, Jawa Tengah, mengatakan bahwa pesantren mampu menjadi motor penggerak dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.


Sayangnya, di pesantren, kesetaraan gender masih dipahami sebagai nilai baru yang disuarakan oleh dunia Barat, bahkan dikhawatirkan dapat merusak tradisi yang telah mapan. Marhumah, Guru Besar ilmu hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menemukan bahwa pesantren masih cenderung menyebarkan ketidakadilan gender dalam pengajaran dan pendidikannya.


Saya melakukan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan feminis dan analisis gender dalam Islam dan menemukan bahwa banyak pondok pesantren yang belum sensitif gender. Penelitian ini dilakukan di tahun 2016 di pondok pesantren tradisional (salaf) di Sumenep, Madura.


Hasil penelitian yang diterbitkan di Jurnal Harkat pada 2018 ini menyarankan setidaknya lima strategi yang bisa dilakukan untuk merancang ulang kurikulum pengajaran berperspektif gender di pondok pesantren.


Kurikulum yang baru tersebut diharap bisa mewujudkan pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming dalam pendidikan pesantren.


Penting bagi pondok pesantren untuk mewujudkan pendidikan yang mendorong kesetaraan gender karena pondok pesantren merupakan basis pengembangan ilmu-ilmu keislaman klasik dan modern yang berfungsi sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan dan pengembangan umat.


Di Indonesia terdapat lebih dari 26.000 pondok pesantren dengan sekitar 1.4 juta santri bermukim di pondok pesantren dan 1.2 juta santri yang tidak bermukim di pondok pesantren, menurut data dari Kementerian Agama.


Temuan bias gender di pesantren


Pesantren masih cenderung menyebarkan ketidakadilan gender dalam pengajaran dan pendidikannya karena kuatnya dominasi peran tokoh sentral pesantren yaitu kyai dan nyai dalam mensosialisasikan nilai-nilai dan ajaran yang bias gender.


Metode pengajaran dalam pondok pesantren cenderung top-down dan minim ruang dialog atau tanya jawab.


Selain itu, kitab kuning, rujukan utama untuk bahan ajar di pesantren tradisional (salaf), cenderung bias gender. Kitab kuning merujuk pada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan di pesantren, termasuk fiqih, aqidah, tasawuf, tata bahasa arab, hadits, tafsir, dan ilmu sosial dan kemasyarakatan. Kertas kitab tersebut berwarna kuning karena dianggap lebih mudah dibaca ketika dahulu penerangan masih terbatas.


Materi kitab yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.


Misalnya, dalam kitab kuning terdapat pembahasan tentang perkawinan (munakahat) yang merujuk pada teks surat An-Nisa’ ayat 3: “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat” dan pada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang memiliki sembilan istri.


Berdasarkan argumentasi tersebut, ulama pengarang kitab kuning “memperbolehkan” laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan memberi janji surga bagi perempuan yang mau dimadu.


Pembacaan mengenai pernikahan dalam kitab kuning tersebut menafikkan realitas bahwa dalam poligami ada perasaan perempuan yang tersakiti, ada ketidakdilan nafkah lahir dan batin antara istri satu dengan yang lain dan kecemburuan sosial antara anak dari istri pertama dan kesekian. Realitas kehidupan perempuan dalam poligami tidak hadir dalam pembahasan kitab kuning.


Pada perkembangannya kemudian, kajian fiqih yang mengutamakan laki-laki dan memarginalkan perempuan menjadikan kajian keislaman terkesan membenci perempuan atau misoginis.


Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep maskulinisasi epistemologi pengetahuan yang dikembangkan filsuf feminist asal Amerika Serikat, Sandra Harding. Konsep ini menjelaskan fenomena pengetahuan keagamaan yang diskriminatif terhadap perempuan.


Dalam maskulinisasi epistemologi pengetahuan, laki-laki yang memiliki kuasa atas reproduksi pengetahuan keagamaan. Itu menjelaskan mengapa seorang kyai bisa berceramah di atas mimbar dan menggunakan teks-teks agama yang berkesan membenci perempuan dan bias gender, contohnya dalam pembahasan poligami yang hanya melihat perempuan sebagai objek seksual.


Yang bisa dilakukan


Meski ada Peraturan Menteri yang mengatur pengarusutamaan gender di bidang pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam, konsep pengarusutamaan gender secara khusus ke dalam pendidikan jenjang pesantren yang fokus objeknya adalah santri saat ini belum ditemukan.


Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa memulai dengan melakukan interpretasi teks dengan metode penafsiran (hermeneutika) teks alquran dan hadis yang sesuai dengan kebutuhan persoalan hidup perempuan–mendobrak maskulinisasi epistomologi pengetahuan yang terjadi saat ini.


Tafsir hermeneutika tentang poligami telah dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, pemikir Islam modern asal Mesir, dalam bukunya Dawa'irul Khauf. Teks ayat poligami mengandung kekhawatiran kepada anak yatim karena banyaknya para sahabat yang wafat ketika perang di zaman nabi Muhammad. Dengan melihat struktur kebahasaan (teks dalam al-Qur'an), Nasr melihat bahwa perintah poligami bersifat temporal (mu'aqqad), tidak bermuatan perintah (tasyri’) dan tidak untuk selamanya (da'im).


Di Indonesia, reinterpertasi teks hukum Islam telah dilakukan oleh para ahli seperti Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Lies Marcoes, Nur Rofiah, Badriyah Fayumi, dan Faqihuddin Abdul Qadir.


Kyai Husein Muhammad sebagai ahli kitab kuning telah melakukan revisi kajian hukum Islam, misalnya dalam isu perkawinan dan poligami, di kalangan pondok pesantren. Revisi kajian hukum Islam tersebut telah diterbitkan di banyak buku dan menjadi pedoman bacaan para pemerhati perempuan dari berbagai kalangan di Indonesia.


Ada setidaknya lima strategi yang bisa digunakan untuk membumikan gagasan pengarusutamaan gender di pesantren tradisional.


1. Masukkan literatur karya ulama kontempoter dalam pembelajaran


Jadikan kitab kuning klasik sebagai “warisan” intelektual ulama masa dahulu dan bukan sebagai dasar pengambil keputusan (dogmatisme hukum) jika berbenturan dengan kondisi masa kini. Materi pengajaran pesantren tidak hanya berfokus kepada kitab kuning saja tapi juga menggunakan literatur karya ulama kontemporer yang kajian keagamaanya bersentuhan dengan hak asasi manusia, seperti karya Nasr Hamid Abu Zayd, Qasim Amin, Muhammad Syahrur, Khaled Abu El-Fadl, Abdillahi Ahmad An-Naim, Mahmud Muhammad Thoha dan lain sebagainya.


2. Advokasi kebijakan kurikulum pesantren


Pemerhati atau aktivis pemberdayaan perempuan perlu terus mengadvokasi kebijakan kurikulum pesantren kepada pemangku otoritas pesantren yaitu kyai. Misalnya dengan cara memberikan penjelasan tentang urgensi pendidikan sensitif gender di pondok pesantren kepada kyai/nyai melalui kegiatan pengenalan pendidikan kesehatan reproduksi dan pernikahan anak.


3. Adakan pelatihan penyadaran gender


Pondok pesantren bekerja sama dengan lembaga sosial yang peduli pada perempuan untuk mengadakan pelatihan atau workshop tentang penyadaran gender dan konsep pengarusutamaan gender kepada guru-guru di pesantren terutama kepada kyai, nyai, ustaz, dan ustazah.


4. Tekankan konsep kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia


Mengingatkan atau memberi saran kepada para kyai-kyai untuk selalu menekankan konsep kesetaraan (al-musawa), keadilan (al-’adilah) dan hak asasi perempuan (al-harakah al-insaniyah) dalam lingkungan pesantren melalui berbagai aktivitas baik dalam pengajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam pengajaran ada ruang dialog antara guru dan santri, dalam kehidupan sehari-hari kyai/nyai tidak menjadikan santri sebagai “pelayan/pembantu”.


5. Kembangkan materi pembelajaran pesantren berbasis gender


Pemerintah dapat menyediakan pelatihan pengarusutamaan gender dalam pendidikan pesantren untuk para pemangku dan mengembangkan materi pembelajaran pesantren berperspektif gender. Alokasi anggaran dana yang khusus dari pemerintah pusat dan daerah kepada pesantren untuk mengadakan kegiatan pelatihan pengarusutamaan gender penting agar semua pihak saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pesantren yang adil gender.The Conversation


Masthuriyah Sa'dan, Researcher, Indonesian Consortium for Religious Studies


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Teror dialami oleh aktivis UII Bergerak melalui sosial media. Teror ini berisi ancaman bahwa aksi mereka dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Ibrahim Malik atau IM akan dituntut terkena pencemaran nama baik. Hal ini terpapar dalam diskusi online yang diadakan Konde.co pada 15 Mei 2020.

*Tika Adriana-www.Konde.co

Teror tersebut beberapakali diterima UII Bergerak melalui akun Instagram mereka.

Mereka tidak tahu teror melalui sosial media tersebut berasal dari mana, namun beberapakali mereka lihat di Instagram.

Sehari setelahnya, UII Bergerak bersama Jaringan Perempuan Yogya melakukan konferensi pers secara online.

Mereka, mendesak pihak kampus untuk segera mencabut gelar mahasiswa berprestasi Ibrahim Malik, sebab hingga kini, belum ada tindakan serius yang dilakukan Kampus Universitas Islam Indonesia/ UII untuk menangani kasus ini. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan. Padahal dugaan kekerasan seksual telah berulang kali terjadi di instansi pendidikan.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, satu aduan dari penyintas seharusnya sudah sangat cukup sebagai dasar melakukan tindak lanjut atas aduan, jika keberpihakan dibangun atas dasar pemenuhan keadilan bagi penyintas. Apalagi ini ada 30 aduan kekerasan seksual yang masuk kepada UII Bergerak dan Jaringan Perempuan Yogya. Laporan itu tentu bisa menguatkan satu dengan lainnya dan tidak lantas membuat kasus ini berlaku surut.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, UII Bergerak yang terdiri dari puluhan organisasi pendukung korban menyatakan menuntut IM untuk mengakui seluruh tindak kekerasan seksual yang dilakukannya kepada publik tanpa menyebutkan nama penyintas.

UII Bergerak juga meminta semua pihak untuk tak lagi memberikan ruang bagi Ibrahim Malik menjadi penceramah, pemberi materi dan mendesak Kampus UII untuk menyusun langkah penuntasan atas kasus ini dan menolak upaya-upaya yang akan mengkriminalkan korban dan pendampingnya.

"Kami menolak segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap siapapun yang berkomitmen menuntaskan kasus kekerasan seksual ini."

Jika proses kekerasan seksual berlangsung lamban, tentu korban akan makin rentan karena khawatir dengan ancaman pencemaran nama baik. Kita masih ingat tentu dengan kasus Baiq Nuril, seorang perempuan yang menjadi terdakwa dan dipidana setelah mencoba melawan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya.

Selain UII Bergerak, sebanyak 46 organisasi dan 7 individu aktivis perempuan dari berbagai daerah atas nama Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut penegakan hukum berkeadilan dan pemenuhan bagi korban. Organisasi dan individu ini berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Tangerang, Padang, Makassar, Kalimantan, Bengkulu, dll.

“Kami berharap penegak hukum dapat melihat kasus-kasus seperti ini secara komprehensif dan menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai fokus dari implementasi hukum dan yang seharusnya lebih diutamakan untuk diproses laporannya,” ujar Dita Wisnu dalam siaran pers yang diterima Konde.co.

Organisasi dan individu ini menyatakan sikapnya untuk mendukung korban setelah pengacara IM melakukan konferensi pers akan melakukan tuntutan pidana pencemaran nama baik bagi siapa saja yang menangani kasus ini.

Aparat harus sadar bahwa korban kekerasan seksual butuh proses yang tak mudah dalam menyampaikan kasusnya. Ketika upaya mengungkap kejahatan ini dibalas dengan pidana terhadap korban dan pendampingnya, bukan cuma korban dari IM saja yang rentan, tapi juga semua pendamping dan korban kekerasan seksual di Indonesia

Ibrahim Malik, kini terus memunculkan citra baik untuk membangun kepercayaan publik. Sayangnya menurut Koalisi Masyarakat Sipil ini, belum semua media memiliki perspektif gender dan keberpihakan yang baik pada suara korban. Sejumlah media masih memberi ruang lebar bagi IM untuk membela diri dengan dalih keberimbangan.

Ada ketimpangan relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Jika pelaku dan korban mendapat porsi sama atau bahkan lebih besar suara untuk pelaku, maka ketimpangan itu kian dalam.

“Ironisnya, meski pengaduan telah dibuat, Ibrahim Malik tetap mendapat ruang untuk terus memberikan pembelaannya di hadapan publik dan bahkan saat ini berupaya membangun persepsi bahwa dia adalah pihak yang menjadi korban. Apakah citra baik yang ditampilkan oleh pelaku menjadi alasan untuk menyangsikan kesaksian penyintas?,” tulis jaringan pendukung penyintas dalam siaran persnya.

Kasus ini seharusnya semakin menyadarkan pemerintah bahwa Indonesia memerlukan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai langkah untuk menghentikan kekerasan sistemik pada perempuan.

“Dengan kondisi hukum kita, perlu adanya law enforcement, atau penegakan hukum yang lengkap, seperti pendidikan dan advokasi untuk aparat penegak hukum yang harus memiliki pemahaman dan perspektif gender bagi korban terutama untuk menerima pengaduan, proses pendampingan hukum dan memproses kasus-kasus kekerasan seksual sesuai dengan layanan yang adil, empati dan berperikemanusiaan di semua tahap penegakan hukum,” ujar Ratna Batara Munti dalam siaran pers yang diterima Konde.co.

Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta masyarakat pun tak bisa tinggal diam, karena kita harus mendukung korban secara penuh, dari awal hingga akhir proses penegakan hukum, sebab seringkali, proses hukum yang panjang justru memberatkan fisik, psikis, ekonomi, dan kesehatan mental bagi korban dan keluarganya. Dukungan yang kuat bagi korban akan membantu mereka berani bersuara tanpa rasa takut.


(Foto/ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

“Sekelompok orang tak dikenal memasuki ruko korban dan menjarah barang-barang, Sebagian lainnya menelanjangi R dan memaksanya menyaksikan kedua adiknya diperkosa. Setelah diperkosa, kedua gadis itu dilempar ke lantai bawah yang sudah mulai terbakar. Kedua gadis itu mati, sedang R berhasil selamat karena ada yang menolong”

(cerita keluarga korban R, L, M, peristiwa 14 Mei 1998).


Ini hanyalah sebagian cerita dari perkosaan 1998. Tim Relawan untuk Kemanusiaan dalam laporan temuan tentang kerusuhan jelang kejatuhan Soeharto mencatat terdapat 152 perempuan mayoritas etnis tionghoa menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual di Jakarta dan sekitarnya.

Sebanyak 20 orang dari jumlah tersebut, meninggal. Para korban mengalami perkosaan, perkosaan dan penganiayaan, perkosaan dan pembakaran, serta pelecehan seksual.

Berbagai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam GERAK Perempuan dalam pernyataan pers nya menyerukan kembali untuk menolak lupa tragedi perkosaan massal berbasis rasial pada Mei 1998.

“Tragedi tersebut adalah salah satu tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang masa kerusuhan jelang kejatuhan rezim orde baru, Suharto.

Pada tahun ini, 22 tahun sudah peristiwa itu berlalu. Soeharto, presiden kedua Indonesia yang sudah berkuasa lebih dari tiga dekade terpaksa mengundurkan diri. Pengunduran dirinya kala itu disambut sorak-sorai rakyat. Para elite politik beramai-ramai mendaku dirinya sebagai reformis, tetapi para aktivis dibunuh dan dihilangkan bahkan ada yang hingga kini tak kembali.

Trauma mendalam dirasakan seratus lebih perempuan Tionghoa korban perkosaan. Sementara, puluhan lainnya meninggal dunia serta ribuan rakyat yang rumahnya terbakar, terjarah di pusat pertokoan akibat kerusuhan. Tragedi penembakan mahasiswa di Semanggi, sebagian hilang sebagian lagi dibunuh. Pelanggaran HAM terjadi di sana-sini yang hingga kini tak juga kunjung dituntaskan. Generasi muda tak lagi dibuat ingat atas peristiwa tersebut.

Para elite politik yang mendaku diri sebagai reformis tersebut tak luput sering menyuarakan agenda reformasi. Mereka menjanjikan tuntasnya pelanggaran HAM Mei 1998, kasus 27 Juli dan beragam peristiwa lain yang melingkupi kejatuhan Soeharto.

Setelah dua dekade lebih, Dian Septi dari GERAK Perempuan menyatakan, alih-alih penuntasan pelanggaran HAM Mei 1998, rezim yang silih berganti perlahan tetapi pasti mengembalikan kekuatan politik orde baru dengan konsolidasi oligarki yang beramai-ramai berbagi kue kekuasaan.

“Narasi agenda reformasi mulai dari penghapusan dwi fungsi ABRI, penyelidikan hilangnya dan terbunuhnya para aktivis, perkosaan Mei 1998, menghilang berganti dengan narasi narasi menjadi kerja, kerja, kerja untuk pembangunan infrastuktur yang mengusur lahan pertanian, hutan lindung, hutan masyarakat adat, pesesir pantai nelayan. Kesemuanya dilakukan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Dian Septi.

Pemerintah yang kini berkuasa, beserta elite–elite politik yang ada, jelas bukanlah hasil dari agenda reformasi yang digalang oleh kekuatan rakyat kala itu. Mereka adalah penerus Orde Baru, yang tanpa tahu malu menampilkan diri melalui beragam kebijakan yang pro investor, anti perempuan dan melakukan pembiaran tragedi pelanggaran HAM masa lalu.

Dengan demikian, ruang demokrasi hasil perjuangan reformasi 1998 kembali terancam. Kriminalisasi aktivis, pembrangusan organisasi dan serikat pekerja, ancaman
kebebasan berpendapat dan berkumpul kembali dipertontonkan.

Atas semua keserakahan itu, pelanggaran HAM 98, tragedi perkosaan massal berbasis rasial dan semua peristiwa penghilangan aktivis, pembunuhan mahasiswa hilang ditelan agenda investasi.

Berdasarkan situasi Lini Zurlia dari GERAK Perempuan menyatakan mereka bersikap menolak lupa dan akan terus merawat ingatan atas tragedi perkosaan massal berbasis rasial Mei 98, tragedi Semanggi 1&2, dan rentetan kerusuhan yang diciptakan sebagai teror pembungkaman gerakan masyarakat sipil.

Yang kedua, mengutuk pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat dan mendukung proses gugatan keluarga korban di PTUN.

“Dan kita menuntut dituntaskannya agenda reformasi yang sesungguh-sungguhnya dengan menghentikan kiblat ekonomi politik pro investasi yang membunuh rakyat.”

(Ilustrasi: Pixabay)

(Tim Konde.co)

Aktivis perempuan Ita F. Nadia bercerita, ada seorang korban perkosaan Mei yang masih berusia 13 tahun meninggal dunia karena diminumkan baygon oleh pihak keluarga. Keluarga tak tahan menerima tekanan & teror yang luar biasa pasca perkosaan tersebut. Setelah minum Baygon, anak perempuan tersebut meninggal dunia. Kisah tentang perkosaan yang terjadi pada Mei 98, tak banyak dibicarakan ketika orang kembali membicarakan tragedi Mei 98. Padahal ada lebih dari 152 perempuan yang menjadi korban perkosaan kala itu

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Mei 1998 adalah sejarah politik yang sangat pahit bagi perempuan Indonesia. Banyak perempuan dari Etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan.

Tim Relawan untuk Kemanusiaan mengungkap sebanyak 152 perempuan yang menjadi korban perkosaan dari 85 korban kekerasan seksual dari Tragedi Mei 1998. Perkosaan besar-besaran ini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan, Tangerang dan Jakarta

Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan menyatakan, perkosaan menjadi satu cara mengancam dan satu cara penaklukan perempuan pada Mei 98. Ita Nadia dan Andy Yentriyani menyatakan ini pada diskusi online yang diadakan Jaringan GERAK Perempuan, 16 Mei 2020.

“Perkosaan lalu dijadikan pola upaya penaklukan terhadap perempuan, ini terlihat dari peristiwa 98 dan diwarisi hingga hari ini,” kata Andy Yentriyani

Sebelumnya, telah terjadi kesimpangsiuran tentang berapa sebenarnya jumlah korban perkosaan, karena trauma dan rasa takut yang dialami korban dan keluarganya membuat mereka takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi.

Peristiwa ini juga yang terjadi pada Ita Martadinata, anak perempuan berusia 18 tahun. Ita adalah anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang mencoba bersaksi tentang perkosaan dan pembunuhan 98. Ita Martadinata juga seorang survivor. Bersama ibu dan 4 penyintas lainnya, Ita berencana akan memberikan kesaksian pada Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat. Namun tiba-tiba ia dibunuh secara kejam di rumahnya di Jakarta. Pembunuhan Ita adalah ancaman terhadap penyingkapan tragedi perkosaan 98.

Walaupun tidak disebutkan siapa saja pelaku perkosaan Mei 1998, namun Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (TGPF Mei 98) mencatat bahwa kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan Mei 98. Ini merupakan suatu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah menimbulkan penderitaan serta rasa takut dan trauma. Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan.

TGPF Mei 98 juga memverifikasi sebanyak 52 orang yang menjadi korban perkosaan, 14 orang jadi korban perkosaan dan penganiayaan, 10 orang jadi korban penyerangan seksual, dan 9 orang jadi korban pelecehan seksual

Ita Nadia adalah aktivis perempuan yang selama tahun 1998 mendampingi banyak korban perkosaan, salah satunya seorang anak perempuan keturunan Tionghoa berusia 11 tahun yang meninggal karena menjadi korban perkosaan. Ita juga melihat korban lain yang ada di Cengkareng, Jembatan Tiga Jakarta Barat dan sejumlah tempat di Jakarta. Peristiwa itu tidak akan pernah dilupakannya.

Ada sejumlah korban yang didampinginya kemudian membangun hidupnya kembali setelah hancur akibat perkosaan.

Namun yang membuat kecewa adalah, hingga saat ini banyak orang yang cepat melupakan peristiwa perkosaan Mei 98. Selama ini Ita mencoba melakukan sejumlah upaya agar orang tak melupakan perkosaan Mei 1998, karena kerusuhan Mei tak hanya cerita tentang penjarahan, jatuhnya mantan Presiden Soeharto, namun juga diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap para perempuan keturunan Tionghoa. Peristiwa perkosaan yang merupakan tonggak kelam dimana banyak sekali perempuan yang menjadi korban.
Upaya yang Ita Nadia lakukan antaralain membawa sejarah perkosaan ini melalui pameran, melalui lagu, juga ke sekolah-sekolah.

“Sekarang mulai ada yang mengingat, tidak melupakan, banyak yang mengatakan senang karena ada yang tidak melupakan.”

Setelah 22 tahun berlalu, upaya penuntasan Tragedi Mei 1998 belum juga menunjukkan titik terang. Dalam konferensi pers Peristiwa Mei pada 13 Mei 2020 yang dilakukan Komnas Perempuan secara online disebutkan bahwa pelaksanaan rekomendasi dari berbagai mekanisme independen terkait penuntasan kasus Mei 1998 masih terkendala baik dalam aspek substansi, struktur, maupun kultur.

Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memantau jalannya penuntasan kasus Mei 1998. Tahun ini Komnas Perempuan menggaungkan kampanye Recalling Memory Mei 98. Recalling memory adalah upaya untuk merefleksikan kembali tragedi kelam Mei 1998. Bukan sekedar untuk mengingat-ingat atau melacak informasi masa lalu, tapi untuk melangkah ke depan dan mencari cara bersama agar kasus serupa tidak akan pernah terulang.

Komnas Perempuan, LPSK, dan seluruh stakeholder terus berupaya salah satunya mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Akhir tahun 2019 lalu banyak pihak yang sudah mengharapkan agar RUU PKS disahkan namun masih terbentur dengan narasi-narasi atas nama moral yang salah kaprah.

“RUU PKS dituduh tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia, padahal kita semua merumuskan itu berdasarkan laporan-laporan korban yang kami terima. RUU PKS disusun bukan hanya dari studi literatur tapi berdasarkan kesaksian demi kesaksian korban kekerasan yang melapor,” ujar Andy.

Dalam konferensi pers ini, Komnas Perempuan dan LPSK terus mendorong agar segera ada instrumen hukum yang berpihak kepada perempuan korban kekerasan. Tanpa adanya intrumen hukum yang punya perspektif korban maka akan sulit menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Padahal kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terus bertambah setiap hari.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co