Poedjiati Tan – www.konde.co
Akhir-akhir
ini ramai tagar atau perdebatan mengenai uang seratus ribu dapat apa. Hal ini
terjadi setelah pernyataan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang mengatakan
uang Rp 100 ribu saat ini hanya bisa untuk beli cabai dan bawang. Keluhan itu,
menurut Sandiaga, disampaikan salah seorang ibu di Pekanbaru, Riau, yang
mengeluh tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok akibat melemahnya
rupiah terhadap dolar. Pernyataan bernuansa politik ini tidak saja menjadi
bahan perdebatan antara yang pro dan kontra, tetapi lebih dari itu perempuan
juga yang menjadi objek dan sekaligus korban dari pernyataan itu.
Dalam
sebuah talk show di tv swasta yang menchallenge dua kubu perempuan untuk belanja
dengan uang seratus ribu bisa dapat apa. Sebetulnya bukan nilai nominalnya
sebab tiap orang berbeda dalam melihat sebuah nilai uang dan tergantung dari
kelas, lokasi tempat tinggal. Memang selama ini perempuan selalu menjadi
alat atau kendaraan untuk perubahan ekonomi ataupun politik.
Perempuan
memang selalu yang paling berdampak bila terjadi keguncangan ekonomi. Hal ini
terjadi karena perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan keluarga. Sebagai seorang istri dianggap harus mampu mengatur gaji suami
berapapun itu nilainya. Cukup atau tidak uang yang diterima, istri harus bisa
menyajikan makan kepada keluarganya, membayar uang sekolah anak, membayar
tagihan dan lainnya.
Kehebohan
uang seratus ribu dapat apa, menuai berbagai komen baik dari perempuan maupun
laki-laki. Bahkan ada laki-laki yang mengatakan kalau istri belanja seratus
ribu hanya dapat cabe dan bawang saja maka 2019 ganti istri. Polemik ini jadi
seperti mengadu antar perempuan dan memojokan perempuan yang dianggap tidak
becus mengatur uang.
Pada
masyarakat yang patriarki mengatur keuangan dianggap tugas seorang istri dan
suami seperti tidak mau tahu kesulitan istri dalam mengatur keuangan. Belum
lagi stigma terhadap perempuan yang sering dianggap boros dan suka belanja.
Padahal bila pasangan suami istri mau berbagi peran dalam tugas domestik dan
juga pengaturan keuangan bersama tentu tidak akan menjadi beban seorang istri.
Perempuan
tidak akan menjadi menjadi objek dan agenda politik bila perempuan diberikan
akses ekonomi, akses pendidikan dan juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
Rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi kendala bagi perempuan
dalam kemampuan mengolah keuangan rumah tangga atau berpartisipasi dalam
pembangunan.
