Melly Setyawati- www.Konde.co
Jakarta, Konde.co- Malam kemarin debat pemilihan calon presiden dan wakil presiden kembali dilakukan. Persolan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebijakan infrastruktur menjadi tema yang diangkat dalam debat kali ini.
Solidaritas Perempuan, lembaga yang selama ini memperjuangkan kedaulatan pangan mempunyai catatan soal perjuangan lingkungan yang tak mudah, juga untuk perempuan. Selama beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga saat ini, pengelolaan energi, pangan, maupun sumber daya alam dan lingkungan hidup jauh dari tujuan dibangunnya bangsa ini, yaitu untuk kemakmuran rakyat, perempuan maupun laki-laki.
Sebaliknya, Soliaritas Perempuan melihat adanya komodifikasi menjadi cara pandang dasar negara dalam melihat sumber daya alam, di mana tanah, hutan, air, pesisir, laut, kerap dihitung dalam nilai investasi, dengan menutup mata terhadap nilai-nilai kehidupan yang lebih esensi, termasuk di dalamnya, mengandung pengetahuan, nilai sosial, spiritual, serta keyakinan untuk keberlanjutan kehidupan.
Begitu pun proyek-proyek energi dan infrastruktur yang kerap mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Namun nyatanya justru menghancurkan kehidupan masyarakat, terlebih perempuan. Hal ini misalnya terlihat dari semakin meningkatnya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) saja, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.
Ketua badan eksekutif nasional, Puspa Dewy menyatakan bahwa berbagai konflik ini tidak terlepas dari arah pembangunan dan ekonomi negara yang bertumpu pada investasi termasuk di dalamnya untuk industri ekstraktif seperti tambang dan sawit, maupun proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan bandara, pelabuhan, hingga reklamasi yang kerap mengatasnamakan kepentingan umum, namun nyatanya lebih banyak mengakomodir investor pariwisata hingga kepentingan jalur perdagangan.
Dalam situasi tersebut, perempuan yang selama ini sudah termarjinalkan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah semakin kehilangan akses dan kontrolnya atas tanah, sehingga juga kehilangan kedaulatannya atas pangan.
“Tak hanya itu, semakin meningkatnya intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak mereka atas sumber daya alam dan lingkungan mereka, juga berdampak secara berlapis dan mendalam bagi perempuan. “
Melihat rekam jejak para Kandidat
Kandidat Capres Cawapres yang lekat dengan para pengusaha dan perusahaan pendukung mereka, maka menjadi penting untuk menyaksikan posisi mereka terhadap isu-isu yang akan diangkat dalam debat.
Penting untuk mencermati, sejauh mana para kandidat berani berkomitmen untuk memperjuangkan lingkungan dan perempuan. Karena selama ini hak perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum terjamin dan terlindungi. Untuk menjadi pemimpin negeri ini, Capres dan Cawapres yang akan terpilih, harus berani memperjuangkan hak-hak perempuan, petani, nelayan dan masyarakat marginal lainnya.
“Karena penggusuran, perampasan ruang hidup masyarakat, dan penghancuran lingkungan merupakan penindasan terhadap perempuan.” Ucap Puspa Dewy.
Lebih rinci, Puspa Dewy memaparkan beberapa poin utama desakan Solidaritas Perempuan kepada Presiden Indonesia di periode selanjutnya, yaitu menjadikan perempuan sebagai subjek/stakeholder, sehingga terlibat dalam perencenaan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Yang kedua yaitu merealisasikan harmonisasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar berperspektif keadilan gender, baik di tingkat nasional, daerah hingga desa, menghentikan berbagai proyek infrastruktur maupun iklim yang merampas sumber-sumber kehisupan dan ruang hidup masyarakat, termasuk yang didukung oleh lembaga keuangan internasional.
“Selanjutnya yang penting yaitu merealisasikan penyelesaian konflik agraria yang adil serta inklusif, sensitif dan responsif gender, menghentikan kekerasan dan kriminalisasi, serta keterlibatan militer dan kepolisian dalam konflik agrarian dan merombak sistem ekonomi yang saat ini bertumpu pada investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi sistem ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat,” ujar Puspa Dewy.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
