Peter Greste, The University of Queensland
Pada Rabu, 13 Februari, pukul 17:00, saat sebagian besar kantor pengadilan sudah tutup, agen-agen dari Biro Investigasi Nasional Filipina (NBI) menggerebek jurnalis dan editor Maria Ressa di kantornya di Manila. Mereka membawa Maria dari ruang berita Rappler, tempat dia menjadi editor, ke ruang pemeriksaan polisi dan menjebloskannya ke sel.
Pengacara Ressa mengumpulkan cukup uang untuk membayar jaminan dan bergegas ke satu-satunya hakim yang ada malam itu. Hakim tersebut menolak jaminan yang diberikan, memaksa Ressa untuk menghabiskan malam di ruang tahanan sebelum hakim lain akhirnya membebaskannya pada hari berikutnya.
Apa kejahatan yang dilakukan Ressa? Menurut NBI, dia ditangkap dengan tuduhan mencemarkan nama baik yang dilakukan secara online, karena sebuah artikel Rappler yang menuduh seorang pengusaha terkemuka terlibat dalam kegiatan kriminal.
Mengapa hal ini penting?
Kasus Maria Ressa penting bukan hanya karena pemerintah menggunakan ancaman pidana untuk mengintimidasi dan membungkam wartawan untuk apa yang seharusnya diperlakukan sebagai perkara non pidana, tetapi karena pemerintah semakin menggunakan “aturan hukum” untuk membungkam karya jurnalis yang sah.
“Sebagai seorang jurnalis, saya tahu secara langsung bagaimana undang-undang itu digunakan sebagai senjata untuk melawan orang-orang yang terlihat kritis,” kata Ressa kepada CNN.
“Saya bukan pengkritik,” lanjutnya. “Saya seorang jurnalis dan saya sedang melakukan pekerjaan saya, meminta pertanggungjawaban pemerintah.”
Ressa adalah salah satu reporter paling terkenal di dunia. Mantan koresponden CNN, ia mendirikan situs berita Rappler.com pada awal 2012 dengan sekelompok kolega. Sejak saat itu, ia telah memenangkan banyak penghargaan dan Rappler menjadi salah satu media paling disegani di Filipina karena keberaniannya meliput pemerintah Duterte dan strateginya melawan narkoba yang telah merenggut ribuan nyawa.
Tahun lalu, Majalah TIME menyebut Ressa sebagai “Tokoh Tahun Ini“–bersama dengan beberapa wartawan lainnya termasuk Jamal Khashoggi yang baru saja dibunuh–karena berani membela kebebasan pers.
Baca juga:
Melawan kampanye negatif yang menyerang jurnalis di internet: Belajar dari Maria Ressa
Rappler menerbitkan artikel yang menyebabkan Ressa ditangkap ini pada Mei 2012, empat bulan sebelum pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai pencemaran nama baik di dunia maya. (Di bawah konstitusi Filipina, tidak ada undang-undang yang dapat berlaku surut.) Undang-undang juga mewajibkan pengaduan diajukan dalam waktu satu tahun setelah publikasi.
NBI mengatakan Rappler telah memperbarui berita pada 2014 (pembaharuan yang dimaksud tersebut sebatas mengoreksi kesalahan pengejaan), dan berpendapat bahwa karena cerita itu masih terpublikasi secara online, situs daring itu bersalah atas ”publikasi yang dilakukan terus menerus“.
Tuduhan pencemaran nama baik siber adalah yang terbaru dari serangkaian serangan hukum yang dilakukan terhadap Rappler. Ressa mengatakan kepada CNN bahwa dia terlibat dalam tidak kurang dari tujuh kasus terpisah, termasuk tuduhan melanggar undang-undang yang melarang kepemilikan asing atas perusahaan media dan penggelapan pajak.
Ressa dengan keras menyangkal semua tuduhan, dan sampai saat ini belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sebaliknya, tuntutan hukum yang dilakukan pemerintah telah dikutuk sebagai serangan terhadap kebebasan pers.
Setelah komisi yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan perusahaan di Filipina (SEC) memberi peringatan akan mencabut izin Rappler untuk beroperasi karena pelanggaran undang-undang kepemilikan, Senator Filipina Risa Hontiveros menuliskan cuitan bahwa ini adalah “langkah seorang diktator. Saya mendesak publik dan semua praktisi media untuk membela kebebasan pers dan hak untuk berbicara untuk memberitakan kebenaran kepada pemerintah yang berkuasa. ”
Asosiasi Koresponden Asing Filipina mengungkapkan “keprihatinan mendalam mereka” atas keputusan SEC, mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh SEC tersebut sama saja dengan “membunuh situs berita online”. Dan, Asosiasi Jurnalis Ekonomi Filipina mengatakan keputusan itu
akan diingat dalam kekejaman sejarah pers Filipina. Ini adalah hari di mana pemerintah yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi menghantam salah satu pilar demokrasi paling hidup di Asia.
SEC telah memperbolehkan Rappler untuk terus beroperasi sementara kasusnya ditunda, tetapi ancaman penutupan tetap ada.
Dalam pembelaannya, Departemen Kehakiman Filipina membantah bahwa apa yang mereka lakukan adalah serangan terhadap kebebasan pers. Mereka beralasan bahwa kebebasan berbicara bukan berarti memperbolehkan pencemaran nama baik. Tentu saja itu benar, tetapi cara pihak berwenang di Filipina dalam memutarbalikkan undang-undang agar sesuai dengan tujuan politik mereka seharusnya mengganggu kita semua.
Baca juga:
Menutup ribuan akun penyebar hoaks memang tanggung jawab Facebook, tapi mana transparansinya?
Bagaimana pemerintah membungkam jurnalis
Pemerintahan Duterte bukanlah yang pertama melakukan hal ini. Sebelumnya, hal ini juga pernah terjadi pada dua rekan saya dan saya sendiri di Mesir. Di sana kami dituntut dan dihukum dengan tuntutan terorisme setelah kami berbicara dengan Muslim Brotherhood–kelompok yang enam bulan sebelumnya dilengserkan sebagai pemerintah pertama yang dipilih secara sah dalam sejarah Mesir.
Sebagai wartawan yang bertanggung jawab, kami memiliki kewajiban untuk berbicara kepada semua pihak yang terlibat dalam krisis politik, dan karena melakukan pekerjaan kami, kami dijatuhi hukuman tujuh tahun karena “mempromosikan ideologi teroris”.
Turki adalah negara yang paling produktif dalam hal memenjarakan jurnalis. Mereka menahan 68 orang jurnalis di penjara. Semua dijatuhkan tuduhan terorisme.
Dan masalahnya tidak terbatas pada rezim otoriter. Presiden Amerika Serikat Barack Obama membela kami ketika kami dipenjara di Kairo, tapi pada saat yang sama pemerintahannya menggunakan Undang-Undang Spionase (disahkan pada 1917 untuk menangani mata-mata asing) lebih sering dari seluruh pendahulunya.
Undang-undang itu diterapkan terhadap pekerja pemerintah yang membocorkan informasi kepada pers. Jika bocoran itu mengungkapkan informasi yang benar-benar sensitif, ini bisa dimengerti, tetapi dalam hampir setiap kasus menargetkan jurnalis atau sumber-sumber mereka yang mengungkapkan kisah-kisah yang memalukan secara politis.
Di Australia, banyak undang-undang yang menghalangi kemampuan wartawan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, pengadilan, dan individu. Apakah itu undang-undang penyimpanan data yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk melindungi sumber, atau perintah pengadilan yang membatasi kemampuan wartawan untuk melaporkan kasus-kasus pengadilan, atau undang-undang pencemaran nama baik yang sangat memberatkan media, semua membuat masyarakat kita menjadi semakin buram tanpa adanya perlindungan terhadap jurnalistik.
Seperti yang dikatakan Maria Ressa setelah dia dilepas dengan jaminan:
Kebebasan pers bukan hanya tentang jurnalis. Ini tentu saja bukan hanya tentang saya atau Rappler. Kebebasan pers adalah dasar dari setiap hak orang Filipina atas kebenaran. Kami akan terus berjuang. Kami akan berpegang teguh. Ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Peter Greste, Professor of Journalism and Communications, The University of Queensland
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
