Sulitnya mengakses teknologi dan prosedur yang berbelit-belit dalam mengakses kursus ketrampilan Kartu Prakerja membuat mayoritas pekerja tak berminat untuk mengikuti program Kartu Prakerja
Tim Konde.co
Dalam sebuah diskusi yang diadakan Perempuan Mahardhika pada Mei 2020, sejumlah buruh perempuan menyatakan sulitnya mendaftar kursus Prakerja, ini karena sinyal internet yang naik turun dan rumitnya pendaftaran. Yang sudah berhasil masukpun ternyata tidak lolos seleksi. Ini yang membuat para buruh perempuan pabrik enggan mengikuti kursus Prakerja
Alasan kedua, tak semua buruh terutama buruh perempuan di pabrik dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) bisa mengakses internet dengan mudah, karena untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja sulit apalagi harus membeli pulsa khusus untuk mengakses kursus prakerja.
Tim Data Academy Trade Union Rights Centre (TURC) memotret fenomena ini melalui survei daring. Survei ini mengidentifikasi kondisi kerja dan juga kehidupan pekerja di tengah pandemi COVID-19.
Survei menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan multimethod. Survei menggambarkan dua hal penting, yakni potret kondisi kerja yang dialami pekerja saat pandemi Covid-19 berlangsung, dan bagaimana respon pekerja terhadap kebijakan Jaminan Perlindungan Sosial (JPS) selama masa pandemi berlangsung.
Kondisi pekerja di masa Covid-19:
1. Mayoritas pekerja tetap masuk bekerja dengan upah penuh sebanyak 38 persen.
2. Sekitar 21 persen pekerja mengaku dirumahkan dengan upah tidak penuh, serta bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) dengan upah penuh sebesar 16 persen.
3. Sisanya sebesar 22 persen adalah pekerja dengan kondisi upah tidak dibayarkan secara penuh
4. Temuan lain menggambarkan dampak Covid-19 terhadap pekerja di masing-masing sektor. Berdasarkan diagram 1.3 sektor Tekstil, Garmen, Sepatu dan Alas Kaki (TGSL) sebagai industri padat karya menyumbang perubahan status kerja paling tinggi dibanding sektor lain. Secara rinci pada sektor TGSL terdapat 32 persen pekerja terkena PHK tanpa pesangon, 40 persen terkena PHK dengan pesangon, 19 persen pekerja tetap masuk dengan upah tidak penuh, dan 54 persen pekerja dirumahkan dengan upah tidak penuh.
Bagaimana awareness pekerja terhadap program Kartu Prakerja?
5. Media sosial, media atau portal berita daring dan aplikasi Whatsapp menjadi media penyumbang awareness sebesar 72 persen soal Kartu Prakerja.
6. Meskipun angka awareness 58 persen namun tingkat pemahaman responden terhadap Kartu Prakerja minim.
7. Dari seluruh responden hanya 33 persen mengatakan paham soal program ini sedangkan selebihnya tidak paham soal kebijakan ini. Ketika diukur kembali mengenai pemahaman tersebut menggunakan skala 1 sampai 5, dimana 1 menjelaskan bahwa peserta sangat tidak paham atau sangat tidak sesuai dan skala 5 sangat paham atau sangat sesuai. Dari sini skor rata-rata soal pemahaman adalah 3,34 yang mengindikasikan responden paham dengan Kartu Prakerja namun merasa program ini kurang sesuai dengan kebutuhannya dengan rata-rata skor kebutuhan 2,79
Bagaimana Minat Pekerja mendaftarkan diri pada program Kartu Prakerja?
8. Responden tidak berminat dan masih ragu terhadap program ini, sehingga hanya 33 persen dari mereka berminat mendaftar
9. Dari jumlah yang berminat 53 persen mengatakan motivasi utama mereka mendaftar adalah faktor ekonomi atau ingin memperoleh bantuan, lalu memperoleh ketrampilan baru sebanyak 22 persen dan sisanya hanya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kartu Prakerja.
Survei ini juga memperlihatkan dua aspek penting dalam desain Kartu Prakerja, pertama soal minat peserta dan juga kendala saat mendaftar
10. Mayoritas responden yang tidak berminat mengatakan bahwa mereka tidak paham manfaat program ini dengan prosentase sebesar 40 persen responden.
11. Sedangkan sisanya mengatakan bahwa prosedur Kartu Prakerja berbelit-belit, merasa tak berhak dan belum membutuhkan. Untuk kendala dalam mendaftar, khusus diberikan pertanyaan kepada responden yang sudah mendaftarkan diri pada Kartu Prakerja.
12. Di sini mayoritas menjawab kendala yang paling utama mereka hadapi ialah loading halaman website terlalu lama sebesar 31 persen, tes minat dan kemampuan terlalu susah 13 persen dan juga tampilan website Kartu Prakerja atau user interface membingungkan menurut responden.
Kebijakan apa sebetulnya yang paling dibutuhkan masyarakat di situasi krisis pandemi Covid-19?
13. Sebanyak 46 persen responden mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah tanpa syarat mutlak lebih dibutuhkan, menyusul bantuan langsung tunai atau BLT serta bantuan sembako. Subsidi listrik dan air juga muncul sebagai respon bagi pekerja sebeser 8 persen dan 5 persen responden mengatakan bahwa pekerja membutuhkan semua jenis bantuan di tengah pandemi.
Bagaimana jika pemerintah mengeluarkan aturan agar dana Jaminan Hari Tua (JHT) boleh dicairkan di saat pandemi Covid-19?
14. Hampir sebagian besar responden (81 persen) menjawab setuju apabila kebijakan atau aturan tersebut ditetapkan. Alasan utama mengapa pekerja sepakat dengan kebijakan tersebut adalah untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari (95 persen) dan juga sebagai modal usaha atau bisnis (3 persen). Hanya 2 persen responden mengatakan bahwa akan menggunakan dana ini sebagai emergency fund atau tabungan darurat.
Rekomendasi Kebijakan
1. Survey memberikan rekomendasi antaralain mendorong pemerintah untuk membuat regulasi agar data perusahaan yang menerima insentif dibuka secara publik. Rekomendasi ini sejalan dengan praktik UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong data terkait upaya bantuan atau insentif ke sektor privat semakin transparan dan akuntabel.
2. Mengevaluasi desain kebijakan Program Kartu Prakerja terutama mutu pelatihan kerja dan menambahkan layanan penempatan kerja (job placement) paska pelatihan. Dari survei terlihat masyarakat kurang membutuhkan Kartu Prakerja karena selain mutu pelatihan kerja kurang kompeten juga tidak adanya kesinambungan antara job training (upskilling & reskilling) dan job placement atau penempatan kerja atau sekedar On the Job Training. Merealokasi anggaran Rp. 5,6 Triliun manfaat pelatihan untuk bantuan tunai bagi pekerja yang terkena dampak. Apabila Rp. 5,6 T direalokasikan untuk bantuan tunai, maka ada 5,6 juta pekerja terdampak yang bisa diberi bantuan selama 2 (dua) bulan dengan asumsi perbulan Rp. 500 ribu.
3. Kementerian Ketenagakerjaan membuat program pekerja mandiri yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang kena dampak PHK. Program ini melibatkan 30 orang pekerja secara berkelompok dan didanai oleh pemerintah setiap kelompok 40 juta. Pemerintah merevisi PP No. 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Pasal 26 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk Peserta yang berhenti bekerja. Oleh karena itu, ada perluasan makna peserta yang bisa mencairkan dana JHT, yakni pekerja yang berhenti bekerja termasuk juga diantaranya dirumahkan
Hasil survei ini diharapkan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya di sektor ketenagakerjaan.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
(Tim Konde.co)
