Pada 8 Agustus 2020 lalu sejumlah organisasi perempuan dan organisasi lingkungan di Asia memperingati Asia Women’s day 2020 dengan mengadakan pertemuan melalui daring yang difasilitasi oleh The Asian People Movement on Debt and Development (APMDD). Pertemuan ini dilakukan untuk memetakan persoalan yang terjadi pada perempuan Asia terutama terkait dengan persoalan keadilan pangan, ekonomi perempuan dan situasi pandemi Covid-19 yang menimpa Asia.
Luviana dari Konde.co mewawancarai Donna Swita, aktivis Institute for Women Empowerment (IWE) Indonesia yang mengikuti pertemuan, sesaat setelah pertemuan tersebut dilakukan:
Apa saja problem perempuan Asia yang terpapar dalam pertemuan tersebut?
Sebenarnya inisiasi perayaan Hari Perempuan Asia 2020 ini dilakukan oleh sebuah jaringan organisasi yang bernama APMDD (The Asian People Movement on Debt and Development) yang selama ini juga berbicara tentang keadilan pajak bagi perempuan. Inisiasi ini dilakukan oleh APMDD awalnya pada 8 Agustus 2019 atau setahun lalu dengan dihadiri oleh organisasi gerakan sosial dan gerakan perempuan dari beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam regional Asia.
Peringatan itu dilakukan dan terfokus membahas isu keadilan ekonomi dan juga keadilan iklim dimana harapannya kita dapat bersolidaritas untuk melawan opresi, ketidak adilan dan diskriminasi sebagai sesama organisasi perempuan di Asia.
Oleh karena itu pada perayaan kali kedua di tahun 2020 kali ini pertemuan dilakukan untuk membahas fokus isu dalam peringatan Asia Women’s Day 2020 dengan membicarakan lebih pada kondisi kekinian yang dihadapi perempuan saat ini, seperti para perempuan yang meneriakkan yel-yel tolak hutang!, tolak tambang batubara! dan tolak bisnis Covid-19! Atau lebih tepatnya komersialisasi Covid yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Jadi pertemuan ini membahas kondisi saat ini yang menimpa perempuan dengan isu-isu tersebut.
Apa isu spesifik persoalan perempuan Asia dibandingkan persoalan di Eropa, Amerika, dll?
Kalau bicara kekhasan isu dibanding negara Eropa dan Amerika yang dianggap sebagai negara maju, tentunya ada 3 isu yang saya sebutkan terutama isu ekonomi seperti hutang dan juga isu dampak tambang batubara yang merusak lingkungan, juga komersialisasi Covid-19 sebagai masalah yang dihadapi oleh para perempuan di Asia saat ini.
Jika dibandingkan negara negara lain di Asia, persoalan apa yang khas yang dihadapi perempuan Indonesia?
Karena isu terfokus, maka organisasi dan perempuan akar rumput berbicara tentang 3 isu, yaitu ada persoalan hutang dan juga dampak tambang dan batubara bagi perempuan. Ada sejumlah perempuan dengan latar belakang berbeda dalam forum ini yaitu baik dari latar belakang akademisi, perempuan aktivis, guru, perempuan petani, perempuan nelayan dan lain sebagainya.
Secara umum misalnya kita tahu ada banyak sekali persoalan perempuan di Indonesia terkait ekonomi, misalnya data yang dihimpun Organisasi Solidaritas Perempuan menyebutkan soal disahkannya Undang-Undang Minerba atau Pertambangan dan Batubara pada 12 Mei 2020 di DPR yang merupakan salah satu bentuk duka cita bagi perempuan, karena dengan ini perempuan akan dijauhkan dari sumber kehidupannya, karena kebijakan ini semata-mata hanya memberikan keuntungan bagi investor tambang, dan akan semakin memberikan dampak buruk kepada masyarakat, terlebih perempuan
Data Solidaritas Perempuan juga menyebutkan tentang kematian anak-anak di lubang tambang, akan berdampak pada pengalaman traumatis terlebih bagi ibu. Peran gender perempuan sebagai pengasuh dan perawat keluarga, memberikan dampak berlapis secara psikologis, di antaranya perasaan bersalah, dan tidak bertanggung jawab, atau merasa lalai dalam pengasuhan anak sehingga menyebabkan kematian anak mereka. Padahal situasi ini disebabkan tidak bertanggungawabnya pemerintah dan perusahaan yang tidak mereklamasi lubang tambang.
Selain itu, perempuan juga rentan mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran dari aktivitas industri ektraktif misalnya ganguan reproduksi, maupun pernafasan. Absennya perlindungan perlindungan perempuan di sekitar wilayah lingkar tambang dalam UU Minerba ini, juga terlihat dari tidak diwajibkannya perusahaan untuk melakukan kajian analisis dampak tambang secara terpilah
Apa kemajuan yang dilakukan perempuan Asia dalam beberapa tahun terakhir ini dari sudut pandang organisasi perempuan?
Sebenarnya situasi saat ini yang terjadi secara global memang menyulitkan posisi perempuan, urusan domestifikasi yang dilakukan oleh kelompok fundamentalisme agama menjadi pekerjaan rumah bersama perempuan-perempuan di dunia saat ini khususnya Asia. Lalu ada wabah pandemik yang juga terjadi kemudian secara tak langsung membuat perempuan harus tetap berada dirumah dengan multi beban dengan peran sebagai ibu, istri, anak perempuan, pekerja dan peran lainnya. Perempuan kemudian justru tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Sementara kebijakan pemerintah saat ini tidak melibatkan dan juga sensitif kepada warga negara. Seperti kebijakan pemerintah di Philipina, Indonesia, India, Nepal dan lain sebagainya.
Perempuan dengan segala daya upaya dan daya juangnya kemudian bergerak dan memperjuangkan kondisi ini, ini kemajuannya
Lalu kemundurannya seperti apa dari perspektif organisasi perempuan?
Tentu saja fundamentalisme agama dan juga pandangan monogini menjadi persoalan yang mendasar dan sangat kuat di banyak negara saat ini. Perempuan mengalami pembatasan-pembatasan hanya pada ruang domestik.
Di Filipina justru kebijakan yang dibuat juga mengabaikan posisi perempuan, apalagi pernyataan kontroversi yang sempat dikeluarkan oleh Pemerintahan Duterte yang sangat seksis terhadap perempuan.
Di Indonesia, selain UU Minerba, ada beberapa kebijakan yang tidak berpihak di Indonesia seperti Omnibus Law bahkan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari daftar RUU prioritas yang akan disahkan oleh DPR menunjukkan bahwa gerakan perempuan masih harus berjuang sangat keras untuk mewujudkan keadilan bagi hak-hak perempuan.
Apa saja tantangannya ke depan?
Fundamentalisme agama dan pandangan misoginis masih menjadi tantangan utama bagi perempuan memperoleh hak-haknya. Kemudian perusakan lingkungan melalui tambang batu bara yang secara langsung menghilangkan mata pencaharian dan sumber kehidupan perempuan juga secara tidak langsung mempersulit kondisi perempuan.
Upaya pemerintah menggunakan dana-dana hutang dari lembaga keuangan internasional untuk mengatasi dampak pandemic covid yang bahkan menjadikan bisnis atau komersialisasi COVID-19 tentu membuat dunia saat ini dalam keadaan multi krisis dari krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan secara global dan sekaligus krisis terhadap perubahan iklim.
Pandemi yang terjadi juga menambah banyak kasus kemiskinan lebih dalam dan menjadi salah satu masalah yang serius saat ini. Isu kemiskinan, lemahnya tingkat kesehatan di masyarakat dan isu lemahnya pelayanan publik ditambah lagi isu lingkungan seperti pencemaran, sulitnya mencari air bersih. Juga isu keserakahan yang terjadi di tengah pandemi yang kemudian melahirkan banyak kegagalan dalam mengatasi situasi saat ini.
Dalam situasi ini banyak pemerintahan yang justru mengalami hal yang bias dalam melakukan tindakan dengan hanya memprioritaskan sektor bank, perusahaan, institusi keuangan internasional dan juga memprioritaskan para elit politik. Tentu saja ini menyulitkan perempuan di banyak negara berkembang di Asia dimana diskriminasi dan kekerasan masih banyak terjadi. Peraturan PSBB yang dikeluarkan misalnya akan membuat perempuan yang rentan mendapatkan kekerasan domestik justru menjadi meningkat resiko kerentanannya karena harus tinggal di rumah selama 24 jam penuh.
Langkah apa yang efektif yang bisa dilakukan untuk perempuan Asia ke depannya?
Perempuan yang terlibat dalam kampanye hari perempuan Asia akan terus menerus meneriakkan dan mengajak perempuan lain di Asia untuk menuntut keadilan ekonomi bagi perempuan dan juga keadilan iklim yang selama ini untuk soal keadilan iklim ini tidak memperhitungkan posisi perempuan didalam masyarakat. Termasuk kita akan berjuang untuk keadilan pajak dan salah satunya dengan membuat sistem pajak bekerja bagi perempuan.
(Foto: Donna Swita dan Pixabay)
Luviana, setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar ilmu komunikasi di sejumlah universitas di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas
