7 Alasan Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Segera Disahkan


Terus tertundanya pengesahaan RUU PKS membuat para perempuan menggelar sebuah sidang rakyat. Sidang rakyat yang dihadiri para aktivis perempuan untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) digelar pada 2-5 Oktober 2020. Sidang rakyat ini diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/ YLBHI bersama 17 kantor LBH di kota-kota anggota YLBHI secara daring. Sidang rakyat diadakan untuk mendesak DPR menetapkan RUU PKS dalam Prolegnas 2021 pada 9 Oktober 2020 

Tim Konde.co

Lalu apa 7 alasan mengapa RUU PKS harus segera disahkan?:

1. Kekerasan Seksual Menyerang Personal  

Asfinawati, Ketua YLBHI mengatakan bahwa kekerasan seksual selalu menyerang secara pribadi dan seumur hidup, juga menyerang esensi mendasar keintiman kita dan negara harus memberikan perlindungan, maka sidang rakyat diadakan untuk mendesak negara memberikan perlindungan pada perempuan dan para korban. 

“Berterimakasih kepada korban kekerasan seksual yang sudah memberikan testimoni dan memberikan peradaban yang lebih baik.”

2. Jumlah Korban Terus Bertambah

Seperti dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, menunjukan bahwa sepanjang tahun 2019 jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 431.471, jumlah ini meningkat 6% dibandingkan jumlah kasus KtP pada tahun sebelumnya sebesar (406.178). Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengikuti proses yang ada dan isu kekerasan seksual merupakan bagian tak terpisahkan dari peristiwa perkosaan Mei 1998. Peristiwa ini kemudian melahirkan Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, forum pengada layanan dan banyak yang terlibat dalam menyusun RUU penghapusan kekerasan seksual dan akhirnya disepakati terdapat 9 jenis kekerasan seksual. 

“Kita juga melihat ada kontestasi dan banyak kampanye hitam menyerang adanya RUU ini. Maka yang dibutuhkan adalah menimbang korban dan menghindari multitafsir. Sidang rakyat ini bisa memberikan masukan dan mencari langkah baru dari strategi advokasi kita dengan memahami mengapa proses pengesahan RUU PKS menjadi tertunda hingga di tahun 2020,” kata Andy Yentriyani

3. Kekerasan Banyak Terjadi Secara Online

Dhyta Caturani, aktivis perempuan PurpleCode menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender online semakin banyak dimana ada perempuan yang terjebak dalam hutang online maupun kekerasan online yang menggunakan tubuhnya. 

“Perempuan butuh rasa keadilan dan perlindungan yaitu jalan lurus perlindungan perempuan dan korban.”

4. Kekerasan Terjadi di Tempat Kerja

Dian Septi Trisnanti, aktivis buruh Federasi Buruh Lintas Pabrik/ FBLP menyatakan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja menimpa buruh perempuan, baik sebagai buruh dan sebagai perempuan dengan upah rendah dan kontrak pendek. Di rumah, para buruh juga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

“Perempuan buruh terjebak dalam lingkaran masalah dan rentan mendapatkan kekerasan seksual dengan berbagai modus dari manajer, pengawasa, kepala. Ada beberapa kasus dan korban disuruh diam karena ada relasi kuasa di tempat kerja,” kata Dian Septi

5. Kekerasan Terjadi pada Sektor Sumber Daya Alam

Dinda Nur Anisa Yura, Koordinator Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa ada banyak kasus yang terjadi pada isu sumber daya alam.

“Ada mama yang diminta mengosongkan rumah padahal ia baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk dan kemudian difoto, ada banyak sekali kasus kekerasan seksual berbasiskan sumber daya alam dan mereka tidak mengganggap perempuan penting, dan hanya dijadikan obyek.”

6. Kekerasan Seksual Menimpa Banyak Perempuan Disable

Nurul Saadah dari Sapda mengatakan pentingnya RUU PKS ini untuk perempuan disable

“Kita melihat kekerasan seksual dialami banyak perempuan disable dengan kondisi hambatan, fisik, emosional dan psiko sosial dan berkaitan dengan hambatan untuk mendengar dan bicara. Banyak orang memanfaatkan kondisi hambatan ini untuk melakukan kekerasan seksual. Bukan hanya persoalan individual, dengan kondisi hambatan dan mental untuk berinteraksi ini berdampak pada perempuan disable di hadapan keluarga, lingkungan dan pembuat kebijakan karena dianggap minoritas dan dianggap tidak terampil melakukan apa-apa, tidak lebih berharga dibandingkan dengan yang lain.”

7.Perempuan Diperkosa dan Dibunuh 

Di Papua, sejak tahun 1960an sudah diterapkan operasi militer. Sejak itulah terjadi kekerasan militer dalam peristiwa operasi militer dari tahun 1960 sampai tahun 1998. 

“Di Biak, ada perempuan dengan rahim yang disobek dan anaknya dibuang, diperkosa dan dibuang ke laut, ada yang melahirkan di hutan tanpa bantuan medis. Praktek pemasangan alat kontrasepsi juga dilakukan pemerintah dan bekerjasama dengan militer,” Emanuel Gobay dari LBH Papua

Tim Konde.co

Tim Konde.co

Konde.co lahir pada 8 Maret 2016 untuk mengelola ruang publik dari sudut pandang perempuan dan minoritas sebagai bagian dari kesadaran dan daya kritis, menghadirkan penerbitan artikel di website, produksi video/ film, dan informasi/ pengetahuan publik. Kini dikelola oleh individu-individu yang mempunyai kesamaan dalam memandang perempuan dan minoritas.

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email