Jaringan Transgender Indonesia (JTID) meluncurkan laporan penelitian tentang dampak Pandemi Covid-19 terhadap Komunitas Transgender di Indonesia. Salah satu temuan penelitiannya menyebutkan bahwa selama pandemi, para transgender mengalami kekerasan yang dilakukan aparat, preman dan ancaman dari warga
Tika Adriana- Konde.co
Penelitian menyebutkan bahwa pelaku kekerasan tertinggi yakni sebanyak 36 persen dilakukan oleh aparat. Para transgender juga diancam oleh warga dan preman sebanyak masing-masing 21 persen.
Oleh aparat, selama ini para transgender ditangkap ketika keluar rumah, padahal mereka keluar rumah untuk bekerja karena pemerintah tidak memberikan bantuan pada transgender.
Ini yang menyebabkan para transgender merasakan tidak aman. Rasa tidak aman yang dialami transgender selama masa pandemi ini meningkat
Penelitian terhadap transgender ini dilakukan selama masa pandemi karena transgender merupakan kelompok yang sangat rentan.
Edison Butar-Butar atau Ichon, salah satu peneliti dalam laporan ini memaparkan dalam acara “Dampak Pandemi Terhdapa Komunitas Transgender di Indonesia (Pembahasan Hasil Survei)” yang diselenggarakan oleh JTDI bersama Magdalene.co, Rabu, 23 September 2020 melalui daring.
Menurut Ichon, riset ini harus dilakukan untuk melihat dampak dan penindasan berlapis yang mungkin terjadi pada kelompok transgender di masa pandemi Covid-19, sebab kata Ichon, pandemi berlangsung sangat lama, sehingga perlu adanya strategi penanganan bagi kelompok transgender.
Ada 438 responden di 11 provinsi di Indonesia yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara via telepon dengan 323 responden merupakan transpuan dan 115 responden merupakan trans laki-laki. Perbandingan ini kata Ichon, didasari oleh komposisi representasi Steering Committee internal JTID dan tantangan mencari responden trans laki-laki.
Ian Hugen, influencer transpuan menceritakan tentang diskriminasi terhadap kelompok transgender di masa pandemi. Ian menyadari bahwa penerimaan yang Ia dapatkan dari keluarga dan teman merupakan privilege yang tak dimiliki oleh semua transgender.
“Aku begitu out dan bersuara di sosial media aku karena yang aku rasakan, banyak orang yang berada di belakang aku ingin aku bisa jadi agen perubahan,” tutur Ian Hugen dalam diskusi tersebut.
Ia mengatakan, meski tantangan yang Ia dapatkan tak sebesar teman transpuan lainnya, tapi Ia pun sering mengalami diskriminasi.
“Aku kurang lebih empat kali cancel job karena mereka tidak tahu aku seorang transpuan. padahal clear di bio [sosial media] bahwa aku seorang transpuan. Dengan adanya identitas ini seringkali quote and quote merugikan aku,” ungkap Ian.
Para transgender juga mengalami persekusi. Persekusi yang dirasakan oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ LGBT merupakan kekerasan terstruktur. Pandangan negatif yang melekat pada transgender dan berdampak pada masyarakat. Belum lagi, kata Ian, media arus utama juga menyulut diskriminasi tersebut dengan penggunaan perspektif dan diksi yang menstigma.
Penelitian ini juga menyebutkan, sebelum pandemi hampir seluruh responden (95 persen) memiliki penghasilan tetap, tapi saat Covid-19 merebak, hanya 70 persen dari mereka yang memiliki sumber penghasilan tetap.
Rata-rata pendapatan mereka pun mengalami penurunan drastis. Sebelum pandemi misalnya, rata-rata pendapatan bulanan mereka sebesar Rp4.308.425,-, tapi di saat pandemi ini, rata-rata pendapatan hanya Rp1.802.968,-.
“Baik sebelum maupun saat pandemi, sebagian besar kelompok transgender bekerja di sektor non formal. Transpuan dan trans laki-laki, sumber pekerjaan transpuan transpuan itu salon, spa, maupun pijat, kemudian sebagai pekerja seks. Sementara untuk trans laki-laki banyak mengandalkan sektor formal, berdagang, bekerja di kafe,” ungkap peneliti lainnya, Nova Christina
Selama masa pandemi ini, para transgender masih dapat memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, air bersih, dan listrik, tapi sayangnya, penghasilan pas-pasan membuat mereka tak bisa mengakses jasa kesehatan.
Hal ini membuat para transgender menjadi semakin rentan, apalagi pekerjaan mereka merupakan pekerjaan yang banyak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
Untuk bisa bertahan, para transgender mengandalkan bantuan dari keluarga maupun orang lain seperti bantuan kelompok masyarakat sipil. Namun dalam kondisi saat ini, keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada mereka sangat kecil.
Faktor lain yang diteliti yakni dampak kesehatan. Tidak adanya bantuan dari pemerintah selama masa pandemi ini memaksa transgender untuk keluar rumah untuk bekerja membuat mereka rentan terpapar Covid-19 atau memiliki risiko kesehatan tinggi.
Selain itu, dampak lain dari pandemi ini adalah dampak kesehatan mental dan akses ARV. Mahalnya layanan kesehatan mental menjadi kendala para transgender, serta kekhawatiran mereka bertemu psikolog maupun psikiater karena tak semua konselor memahami dan masih memberikan stigma pada mereka. Sedangkan akses ARV, 4 persen transgender tak mengakses ARV karena kesulitan untuk mengurus surat rujukan dokter dan tak boleh berpindah selama pandemi.
“Berdasarkan data Catatan Kelam Arus Pelangi, dari 1.850 LGBT yang mengalami persekusi di Indonesia, 88 persen di antaranya adalah transgender. Artinya, memang ada kondisi bahkan sebelum pandemi, teman-teman transgender di tempatkan pada kondisi krisis,” ujar Ichon
Penelitian juga menyebutkan ada perbedaan signifikan antara tingkat pendidikan antara transpuan dan trans laki-laki, misalnya dalam jenjang SD, hanya 1 persen trans laki-laki yang hanya lulusan SD, berbeda dengan kelompok transpuan yang mencapai 10 persen.
“Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari fakta di lapangan pada masyarakat patriarki bahwa kelompok transpuan sebagai kelompok yang dianggap turun kelas atau inferior karena feminitasnya lebih rentan mengalami bullying dari pada kelompok trans laki-laki yang dianggap naik kelas karena maskulinitasnya, sehingga banyak kelompok transpuan yang tidak bisa bertahan ketika berada di dunia pendidikan,” ujar Ichon dan Nova dalam penelitiannya.
Selama pandemi ini, Ichon menjelaskan bahwa meskipun 59 persen responden mengikuti perkembangan informasi tentang Covid-19 setiap hari, tapi 41 persen responden lainnya memiliki intensitas rendah dalam akses informasi. Ini tentu sangat mengkhawatirkan karena perkembangan informasi Covid-19 bergerak cepat.
Para responden paling banyak menggunakan media sosial sebagai sarana akses informasi mereka, daripada menonton televisi atau menggunakan media daring. Bahkan, hanya 14 persen dari responden yang mendapatkan informasi Covid-19 dari sosialisasi pemerintah dan hanya 2 persen yang mendapatkan informasi dari tenaga medis.
“Hampir setengah intensitasnya sangat rendah terkait Covid-19, jadi kapasitas dan pemahaman tentang bagaimana menangkal dan tidak terinfeksi ini rendah,” ujar Ichon dalam diskusi tersebut.
Secara umum, kata Ichon, kelompok transpuan lebih sering mengakses informasi tentang Covid-19 ketimbang trans laki-laki.
Angka ini sangat relevan bila menilik mayoritas pekerjaan dari kelompok transpuan yang menjadi responden di survei yakni sebagai pekerja seks dan salon.
Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang memperjuangkan kesetaraan. Saat ini managing editor Konde.co
