Perempuan Pembela HAM Butuh Self Care Untuk Menjaga Kerja Kemanusiaan

Berdasarkan hasil kajian dan dokumentasi, didapatkan bahwa para perempuan pembela HAM mengalami berbagai macam hal dalam perjuangannya, dari pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan karena identitas gender, hak politik, perusakan benda, serangan digital, ancaman, stigma dan intimidasi sebagai perempuan

Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa Perempuan Pembela HAM/ PP HAM atau women human right defenders di Indonesia rentan dari kekerasan, hal ini merupakan refleksi yang dilakukan Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Pembela atau pada peringatan Hari Perempuan Pembela HAM yang dirayakan seluruh dunia pada setiap 29 November.

Pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, kekerasan terhadap PP HAM tidak banyak tercatat dikarenakan biasnya pihak-pihak yang menganggap bahwa kekerasan yang dialami lebih banyak hanya pada kekerasan fisik semata.

Padahal penyerangan yang dialami perempuan pembela HAM dalam melakukan kerja-kerja aktivisme sering kali menyerang ranah pribadi perempuan dan tak jarang seksualitasnya seperti keluarga, status, agama, ekspresi gender bahkan tak jarang sampai pada orientasi seksual dan moralitas perempuan tersebut seperti mengalami sejumlah ancaman seperti diancam diperkosa, didatangi orang-orang tak dikenal, distigmakan sebagai perempuan perusak rumah tangga orang, dianggap sok tahu agama hingga mau dilempar dengan parang. Lalu ada juga yang dianggap perempuan murahan dan dianggap tak bisa mengurus anak karena sering keluar malam mendampingi para korban. Meskipun sebenarnya bila kita melihat dari analisis interseksionalitas, perempuan kebanyakan memiliki multi identitas tidak dapat dilihat hanya dari satu identitas yang dimilikinya.

Pada tatanan masyarakat, perlakuan terhadap perempuan antara kampung A dan kampung B juga berbeda dalam menempatkan posisi perempuan atau antara daerah/suku dan budaya setempat yang dimiliki tentu memiliki posisi berbeda pada PP HAM.

Saya mencontohkan, misalnya PP HAM yang mengadvokasi perkebunan tebu di daerah Sumatera Selatan dan berstatus ibu tunggal yang mengadvokasi lahan kebunnya mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai perempuan tidak baik dan dianggap terlalu berani dan banyak bicara. Bahkan tak jarang pelabelan negatif juga harus diterima oleh PP HAM tersebut seperti dicap sebagai perempuan bebas, perempuan liar, tak bisa mengurus anak, tak bisa diatur, dll.

Sementara pada advokasi lahan perkebunan yang dilakukan oleh salah seorang PP HAM di Kendari yang berstatus istri dari salah seorang tokoh adat di Sulawesi Tenggara justru mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat, meskipun aktor/pelaku perampasan lahan sempat melakukan tindakan mempermalukan PP HAM dengan cara menelanjangi sebagai bagian dari intimidasi/ancaman/teror yang dilakukan pelaku.

Pandangan misoginis dan fundamentalisme agama yang akhir-akhir ini memaksa perempuan berada di ranah domestikpun juga berpotensi besar terhadap pergeseran penilaian soal moral perempuan dan ini tentu berimbas pada PP HAM.

Simbol agama yang dianggap sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perempuan baik atau tidak baik kemudian mengaitkan apa yang perempuan pembela HAM lakukan dengan peran perempuan yang dianggap sebagai kodrat bagi perempuan.

Tentu saja banyaknya situasi saat ini yang terus menekan posisi perempuan yang selama ini melakukan kerja-kerja pembelaan HAM mesti terus diperkuat dan dijaga tak hanya semangatnya namun juga kesehatannya baik kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya.

Tahun 2020 yang menjadi tahun paling berat yang dihadapi seluruh penduduk dunia dari penyebaran pandemi virus corona yang membatasi ruang gerak. Segala aktifitas lebih banyak dilakukan melalui pertemuan online, tak hanya urusan pekerjaan namun juga urusan sekolah/kuliah. Proses ini awalnya dinilai menyenangkan karena tak harus berjibaku dengan Jakarta yang penuh dengan kemacetan namun saat ini  akan banyak kegiatan yang dilakukan dengan mudah dari rumah. Namun ternyata ini merupakan anggapan sementara semata.

Pada kenyataannya, di masa pandemi, PP HAM tak hanya berurusan dengan urusan pekerjaannya semata namun juga lekat dengan peran penjagaan, pendampingan sebagai istri, ibu, kakak dan anak perempuan dalam merawat keluarga.

Tak hanya itu, perempuan pembela HAM juga tidak bisa melepaskan diri begitu saja dengan kerja-kerja pembelaan HAM yang dilakukannya terutama pada pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai sektor yang juga mempengaruhi psikhis perempuan pembela HAM terhadap meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Perasaan tak berdaya, tidak dapat menolong secara maksimal selama masa pandemi tentu berdampak pada perempuan pembelaan HAM. “Politik dari Perawatan” sudah sempat didiskusikan di beberapa forum, dimana peran perawatan yang dibebankan kepada perempuan tidak membatasi apapun identitas perempuan tersebut, dalam hal ini termasuk PP HAM.

Oleh karena itu, penting pula untuk mendorong terciptanya ruang-ruang perawatan diri bagi PP HAM untuk menjaga keberlanjutan kerjanya selama ini yang termasuk kedalam bagian dari kesejahteraan (wellbeing) didalam Perlindungan PP HAM.

Koalisi PP HAM pada tahun 2020 mencoba untuk mengajak publik luas untuk melihat “sisi lain” dari PP HAM pada perayaan hari PP HAM Internasional 2020, untuk terus melihat dan mengingatkan bahwa perawatan diri PP HAM untuk mendukung perawatan kolektif, dalam hal ini gerakan yang lebih luas.

Donna Swita

Donna Swita

Aktivis Institute for Women Empowerment (IWE) Indonesia

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email